Sebanyak 36 pelajar SD dan SMP di salah satu yayasan pendidikan di Tanahsareal, Kota Bogor, mengalami gejala keracunan. Pelajar tersebut diduga keracunan usai mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan di sekolah.

"Dinas Kesehatan Kota Bogor menerima laporan adanya dugaan keracunan makanan yang diduga berasal dari konsumsi makanan MBG (Makan Bergizi Gratis, red) di lingkungan sekolah," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keterangan resminya, Rabu (7/5/2025).

Sri Nowo mengatakan, dari 36 pelajar yang diduga keracunan, sebanyak 12 orang sempat dilarikan ke rumah sakit. Lima orang di antaranya masih menjalani perawatan.

"Berdasarkan data sementara yang dihimpun, tercatat 36 orang yang mengalami keluhan, sebagian besar berupa diare ringan, dan gejala lainnya mual, muntah, dan demam," kata dia.

"Sedangkan untuk 24 orang yang tidak mendapatkan perawatan rumah sakit, telah diberikan obat sesuai gejala oleh dokter jaga Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah Bina Insani," imbuhnya.

Sri Nowo menambahkan saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan rumah sakit di Bogor untuk menelusuri kemungkinan adanya pelajar diduga mengalami keracunan yang belum dilaporkan.

"Hingga pukul 17.00 hari ini, belum ditemukan laporan adanya kasus dari sekolah lain. Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melakukan pendataan tambahan terhadap kemungkinan pasien baru," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Badan Koordinasi Nasional Desa Indonesia (BKNDI), salah satu organisasi pengelola teknis program makan bergizi gratis (MBG) mengatakan bahwa kasus keracunan di sejumlah daerah di luar koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua BKNDI Isra A Sanaky bahkan menyebut bahwa kasus keracunan MBG merupakan hoaks. Dia menyebut kasus tersebut terjadi karena dilakukan secara swadaya tanpa koordinasi dengan BGN.

"Ya hoaks itu oknum yang di masyarakat bikin dapur, enggak koordinasi dengan MBG, tahu-tahu ngasih makan orang. Terus keracunan, yang disalahin pemerintah, padahal yang bersangkutan enggak pernah koordinasi dengan yang berwenang," kata Isra di Jakarta, Rabu (7/5).

Pernyataan itu disampaikan Isra di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sosialiasi program MBG di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Rakernas dihadiri para tenaga lapangan program MBG di bawah BKNDI.

Dia termasuk menyebut kasus keracunan MBG di Cianjur dan Sulawesi Tenggara baru-baru ini di luar sepengetahuan BGN.

"Kita udah trial di mana-mana, alhamdulillah enggak pernah [keracunan]. Kita sampai hari ini alhamdulilah lihat di media, kita BKNDI enggak pernah ada keracunan, karena sudah lima bulan kita sudah melakukan percontohan, enggak ada," katanya.

Menurut Isra, kasus keracunan MBG terjadi karena ketidakpahaman masyarakat terhadap program tersebut. Dia menegaskan kasus keracunan MBG merupakan ulah oknum.

"Itu personal bukan BGN," katanya.

Sejumlah kasus keracunan dari program MBG terjadi di beberapa daerah baru-baru ini. Sejumlah kasus keracunan massal siswa ini diduga terjadi karena makanan yang disediakan basi dan mengandung bakteri.

Di Cianjur, Jawa Barat, sekitar 21 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 di Cianjur mengalami gejala pusing, mual, dan muntah setelah menyantap makanan MBG yang disediakan di sekolah pada Senin (21/4) lalu.

Kasus serupa terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana. Puluhan siswa dilaporkan mengalami muntah-muntah setelah menyantap makanan MBG.

Kasus keracunan juga terjadi di SD Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kepala sekolah, Damiyati (56), dan dua siswanya mengalami gejala sakit perut dan diare setelah mengonsumsi menu MBG yang dibagikan pada Rabu, (24/4).

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarganya (Kemendukbangga)/Kepala BKBBN, Wihaji, melakukan pengecekkan langsung distribusi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Pasuruan.

Wihaji memastikan bahwa distribusi paket MBG dilakukan langsung menyasar rumah warga ibu hamil, ibu menyusui dan balita (nonPaud), sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menurunkan angka stunting.

Wihaji menuju lokasi distribusi di Jl. Sultan Agung IV No.2 Kecamatan Purworejo, menaiki motor KB lalu berjalan kaki. Ia didampingi Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo dan jajaran Forkompimda.

Wihaji menjelaskan bahwa arti dari ia menaiki motor dalam mengunjungi lokasi penerima merupakan contoh bagi kader KB. Nantinya para kader KB yang mendistribusikan menggunakan motor.

"Kan tidak mungkin tiap hari ibu hamil ngumpul, seperti pelaksanaan di sekolah. Jadi nantinya dari SPPG diantar ke rumah-rumah penerima," ujar wihaji.

Penerima program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita ini sebanyak 10 persen dari penerima manfaat di daerah tersebut. Di Kota Pasuruan sekitar 300 ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang akan menerima MBG.

"Nanti akan didistribusikan langsung oleh TPK (Tim Pendamping Keluarga) dari BKKBN. Kita juga akan pastikan apakah penerima merupakan KRS (Keluarga Resiko Stunting) karena harapannya mengurangi stunting dan dapat menciptakan generasi masa depan yang lebih baik dengan asupan gizi yang baik seperti harapan Bapak Presiden," tambah Wihaji.

Wihaji mengatakan jika distribusi ini masih tahap uji coba. Nantinya para kader yang mendistribusikan MBG ke rumah penerima manfaat juga akan mendapatkan pengganti transport.

Ia juga mengatakan dari 3,4 juta penerima manfaat MBG di Indonesia, sudah sekitar 20 ribu yang merasakan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

"Walaupun belum semuanya, saya pastikan step by step dapat terlaksana," katanya.

Wihaji juga menambahkan bahwa semangat Presiden ini bagaimana bayi, ibu hamil dapat asupan gizi yang baik.

"Potensi stunting itu di 1000 hari kehidupan. Mulai hamil sampai usia 2 tahun. Selama itu, kita pastikan kita layani dari MBG ini. Sehingga mulai dari hamil, menyusui, dan setelah 1 tahun sudah dapat makan nasi, kita layani lewat MBG ini, hingga sampai balita non Paud," pungkasnya.

Sebelum, mengunjungi lokasi Menteri Wihaji mengunjungi Dapur Umum SPPG (Sentra Pelayanan Program Gizi) yang berlokasi di Jl Sultan Agung.

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Beliau sangat impress karena untuk melakukan ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto dan tokoh filantropi dunia Bill Gates meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di SDN 03 Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu, bersifat mendadak.

Dadan mengaku baru mengetahui kunjungan Presiden Prabowo dan Bill Gates meninjau MBG itu pada Rabu pagi, berbarengan dengan agenda rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Sebetulnya saya kan ada agenda dengan Pak Mendagri jam delapan di kantor, kemudian tiba-tiba saya harus menerima atau mendampingi Pak Presiden di sini dan saya juga baru tahu di arahkan ke sini. Jadi, betul-betul ini dadakan," kata Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dadan juga mengaku belum mengetahui sekolah mana yang akan dikunjungi Presiden Prabowo dan Bill Gates.

Menu MBG yang didistribusikan di SDN 03 Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, juga tidak direncanakan sebelumnya oleh BGN selaku lembaga pelaksana.

"Jadi, betul-betul ini dadakan, kita enggak tahu mau ke sekolah mana, dan kita baru tahu tadi pagi. Jadi, apa pun yang terjadi di sini bukan setting-an, memang apa adanya," kata Dadan.

Kepala BGN menyampaikan bahwa Bill Gates menaruh perhatian pada pentingnya asupan gizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Menurutnya, Bill Gates juga memandang program MBG sebagai bagian integral dari upaya jangka panjang pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat dan produktif.

"Menurut beliau, (MBG) ini program yang sangat penting dan terutama beliau menekankan pada seribu hari pertama, yaitu ibu hamil, menyusui, anak balita, serta juga anak-anak yang masih butuh pertumbuhan," kata Dadan.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo dan Bill Gates sempat berbincang dengan para siswa dan melihat langsung distribusi makanan.

Selain meninjau program MBG, Presiden Prabowo dan Bill Gates juga meninjau layanan cek kesehatan gratis yang disediakan bagi murid-murid sebagai bagian dari pendekatan terpadu antara gizi dan kesehatan anak.

"Beliau sangat impress karena untuk melakukan ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar dan Pak Presiden menyampaikan bahwa itu sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Dan kemudian beliau terkesan dengan apa yang dilakukan," katanya.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto memeluk anak kebutuhan khusus atau disabilitas saat mengajak pendiri Gates Foundation, Bill Gates mengecek program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 03 Jati, Jakarta Timur, Rabu (7/5).

Momen itu terjadi setelah Prabowo dan Bill Gates keluar dari sekolah. Seorang anak berkebutuhan khusus menghampiri Prabowo.

"Pak Prabowo," kata anak tersebut.

Beberapa anak berkebutuhan khusus lalu menghampiri Prabowo yang keluar dari sekolah tersebut.

Ia pun langsung menyambut anak itu dengan memeluknya. Setelah memeluk salah satu anak, Prabowo juga memeluk anak yang lainnya yang juga menyambut dirinya setelah keluar dari sekolah.

Pada hari ini, Bill Gates tengah berkunjung ke Indonesia. Ia menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Setelah dari istana, Bill Gates bersama Prabowo mengecek jalannya program MBG di SDN 03 Jati, Jakarta Timur.

Prabowo dan Bill Gates tiba di lokasi sekitar Pukul 10.30 WIB. Setibanya di lokasi, mereka disambut meriah oleh para siswa.

Setelahnya, Prabowo dan Bill Gates menuju katering tempat pembagian MBG. Lalu mereka masuk ke salah satu ruangan kelas untuk meninjau langsung program MBG.

Selain mengecek program MBG, Prabowo dan Bill Gates juga meninjau program Cek Kesehatan Gratis di salah satu ruang kelas.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bersama Bill Gates, pendiri Gates Foundation, memantau langsung kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pulogadung, Jakarta Timur.

Hal tersebut dikatakan Kepala Sekolah SDN Jati 03 Pulogadung, Jakarta Timur, Retnaningsih usai kunjungan Presiden Prabowo dan Bill Gates.

"Iya tadi ada beberapa pesan khusus, seperti [melihat dan mengecek] antusiasnya anak-anak, variasi makanan juga," kata Retnaningsih dilansir dari Antara, Rabu (7/5/2025).

Retnaningsih menyebutkan jumlah murid di SDN Jati 03 Pulogadung saat ini ada 534 siswa. Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan ke Presiden Prabowo dan Bill Gates bahwa menu MBG di sekolahnya itu bervariasi.

"Alhamdulillah antusias anak-anak bagus, kata [Presiden Prabowo] juga bagus antusias siswa. Jadi karena memang makanannya bervariasi dari Senin sampai Jumat berbeda," ujarnya.

Selain itu, Retnaningsih juga memastikan jika ada keluhan dari siswa terkait menu makanan yang diberikan, maka langsung direspons dengan baik.

"Semua Alhamdulillah berlangsung baik," katanya.

Dia mengaku pihak sekolah baru mendapat informasi adanya kunjungan Presiden Prabowo dan Bill Gates pada Rabu pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Sekretaris Kabinet (Setkab) sudah melakukan survei terlebih dahulu.

"Kalau dapat informasi, kami kemarin disurvei, kemudian dari pihak Kemenkes, Setkab, Istana, tetapi beliau-beliau tidak bisa menentukan apakah kunjungan itu jadi di sini atau bukan, kami disuruh menunggu. Menunggu kepastiannya sampai tadi," katanya.

Bill Gates ke SDN Jati 03 Pulogadung ini sekaligus menekankan pentingnya Program MBG di Indonesia untuk ibu hamil, menyusui dan anak-anak.

Menurut Bill Gates, Program MBG ini harus tepat sasaran sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Pemerintah Indonesia.

Selain itu, pendiri Microsoft ini merasa terkesan dengan pelaksanaan MBG di Indonesia yang pastinya membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Presiden Prabowo dan Bill Gates tiba pukul 10.28 WIB sambil melambaikan tangan ke warga yang antusias menyambut kedatangannya.

Terlihat warga berteriak menyebut "Pak Presiden", "Pak Prabowo", dan teriakan lainnya agar mendapatkan sapaan balik dari Prabowo dan Bill Gates.

Para pedagang di sekitar sekolah juga antusias menyambut kedatangan Prabowo dan Bill Gates. Semua warga mengabadikan momen kedatangan Prabowo dan Bill Gates dengan telepon selulernya.

Berikut foto-foto Presiden Prabowo dan Bill Gates saat memantau MBG di SDN Jati 03 Pulogadung

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bersama Bill Gates, pendiri Gates Foundation, memantau langsung kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pulogadung, Jakarta Timur.

Hal tersebut dikatakan Kepala Sekolah SDN Jati 03 Pulogadung, Jakarta Timur, Retnaningsih usai kunjungan Presiden Prabowo dan Bill Gates.

"Iya tadi ada beberapa pesan khusus, seperti [melihat dan mengecek] antusiasnya anak-anak, variasi makanan juga," kata Retnaningsih dilansir dari Antara, Rabu (7/5/2025).

Retnaningsih menyebutkan jumlah murid di SDN Jati 03 Pulogadung saat ini ada 534 siswa. Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan ke Presiden Prabowo dan Bill Gates bahwa menu MBG di sekolahnya itu bervariasi.

"Alhamdulillah antusias anak-anak bagus, kata [Presiden Prabowo] juga bagus antusias siswa. Jadi karena memang makanannya bervariasi dari Senin sampai Jumat berbeda," ujarnya.

Selain itu, Retnaningsih juga memastikan jika ada keluhan dari siswa terkait menu makanan yang diberikan, maka langsung direspons dengan baik.

"Semua Alhamdulillah berlangsung baik," katanya.

Dia mengaku pihak sekolah baru mendapat informasi adanya kunjungan Presiden Prabowo dan Bill Gates pada Rabu pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Sekretaris Kabinet (Setkab) sudah melakukan survei terlebih dahulu.

"Kalau dapat informasi, kami kemarin disurvei, kemudian dari pihak Kemenkes, Setkab, Istana, tetapi beliau-beliau tidak bisa menentukan apakah kunjungan itu jadi di sini atau bukan, kami disuruh menunggu. Menunggu kepastiannya sampai tadi," katanya.

Bill Gates ke SDN Jati 03 Pulogadung ini sekaligus menekankan pentingnya Program MBG di Indonesia untuk ibu hamil, menyusui dan anak-anak.

Menurut Bill Gates, Program MBG ini harus tepat sasaran sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Pemerintah Indonesia.

Selain itu, pendiri Microsoft ini merasa terkesan dengan pelaksanaan MBG di Indonesia yang pastinya membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Presiden Prabowo dan Bill Gates tiba pukul 10.28 WIB sambil melambaikan tangan ke warga yang antusias menyambut kedatangannya.

Terlihat warga berteriak menyebut "Pak Presiden", "Pak Prabowo", dan teriakan lainnya agar mendapatkan sapaan balik dari Prabowo dan Bill Gates.

Para pedagang di sekitar sekolah juga antusias menyambut kedatangan Prabowo dan Bill Gates. Semua warga mengabadikan momen kedatangan Prabowo dan Bill Gates dengan telepon selulernya.

Berikut foto-foto Presiden Prabowo dan Bill Gates saat memantau MBG di SDN Jati 03 Pulogadung

Grobogan (ANTARA) - Jumlah siswa di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang nantinya merasakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal bertambah, menyusul adanya penambahan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

"Keberadaan SPPG atau dapur MBG mandiri merupakan inisiatif pihak swasta menjalin kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), maka koordinasinya memang langsung dengan BGN. Tetapi, informasi yang kami peroleh jumlah tambahan dapur MBG di Kabupaten Grobogan lebih dari empat dapur," kata Komandan Kodim (Dandim) 0717/Grobogan Letkol Kav Barid Budi Susila, di Grobogan, Rabu.

Dari beberapa dapur MBG mandiri yang nantinya memperluas jangkauan Program MBG tersebut, kata dia, saat ini ada yang tahap verifikasi serta ada yang sudah siap beroperasi tetapi masih menunggu jadwal pelaksanaannya.

Selain itu, kata dia, ada pula yang sudah siap beroperasi, tetapi menunggu kelengkapan personelnya, terutama kepala dapurnya.

Sementara yang sudah beroperasi, yakni baru satu dapur SPPG di Pucang, Kelurahan Grobogan, Kabupaten Grobogan.

Dengan jumlah sasaran mencapai 2.842 siswa dari tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA yang tersebar di Kecamatan Grobogan. Sedangkan pelaksanaan dimulai sejak 17 Februari 2025.

Ia mengimbau pihak swasta yang bermitra dengan BGN untuk berkoordinasi dengan Kodim 0717/Grobogan sebagai pihak yang mendapat tugas supervisi.

"Nantinya kami cek tempat yang hendak didirikan dapur MBG sudah ada dapur lain yang mendaftar atau belum. Harapannya tidak menumpuk di satu wilayah karena akan merepotkan pihak pengelola SPPG," ujarnya.

Dengan adanya koordinasi tersebut, dia berharap, lokasinya bisa menyebar dan tidak tumpang tindih, karena sasaran siswa sekolahnya juga sudah ada pemetaan.

Terkait dengan SPPG yang sudah beroperasi, kata dia, sejauh ini berjalan lancar dan menu makan yang disajikan kepada ribuan siswa juga sesuai standar yang ditetapkan pihak BGN, karena kebersihan juga dijaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sejumlah cara usai muncul kejadian keracunan menu makan bergizi gratis (MBG) di pelbagai wilayah yang dirasakan puluhan siswa.

Adapun cara-cara tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, setidaknya terdapat 6 kasus keracunan yang telah terkonfirmasi sejak program ini berjalan.

Kejadian keracunan di Bandung, Tasikmalaya, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terjadi karena masak yang terlalu cepat. Sedangkan kasus di Cianjur, Jawa Barat, disebut negatif racun berdasarkan hasil laboratorium.

"Yang kami sampaikan adalah yang terkonfirmasi, karena ada beberapa kejadian, dilaporkan keracunan atau makanan busuk, ternyata setelah dikonfirmasi tidak demikian adanya. Dan terutama biasanya yang terkonfirmasi, yang ada laporan di polisi," kata Dadan usai rapat di Kompleks DPR/MPR RI, Selasa.

BGN kemudian memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) untuk menghindari keracunan, mengingat misinya adalah zero accident atau nol kasus keracunan.

Uji organoleptik

Salah satu yang diperbaiki adalah pengujian. BGN kini mewajibkan uji organoleptik di sekolah sebelum makanan tersebut dibagikan.

Uji organoleptik merupakan satu dari delapan poin SOP yang diperbaiki. Organoleptik adalah pemeriksaan menggunakan panca indera manusia.

"Jadi nanti kami akan tugaskan orang tertentu untuk melakukan uji organoleptik," sebut Dadan.

Melatih kembali

Selain itu, BGN akan melatih kembali petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau petugas dapur umum menyusul sejumlah kasus keracunan.

Dadan menyebut, pogram penyegaran dan pelatihan penjamah makanan ini bakal dilakukan secara rutin pada Sabtu dan Minggu. Pihaknya berencana membuat pelatihan minimal dua bulan sekali secara rutin, untuk mencegah kelengahan petugas.

"Seperti yang di Cianjur, di Tasikmalaya, kami sudah kumpulkan untuk dilatih kembali. Nanti di PALI (Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan) kami akan kumpulkan untuk dilatih kembali," beber dia.

Awalnya kata Dadan, dirinya memiliki prognosa bahwa kasus keracunan terjadi lantaran SPPG baru beroperasi, sehingga tidak memiliki pengalaman memasak untuk banyak orang setiap hari.

Namun, prognosa itu terbantahkan ketika kasus keracunan justru terjadi di SPPG lama yang sudah beroperasi 2-3 bulan. Oleh karenanya, pelatihan bakal digalakkan.

"Di Cianjur, Bandung, termasuk di PALI, itu adalah SPPG-SPPG yang sudah 2-3 bulan beroperasi. Jadi baru pertama kali terjadi, mereka mungkin menganggap segala sesuatunya berjalan normal sehinga terjadi kelengahan-kelengahan," beber dia.

Bahan baku dipilih lebih segar

Perbaikan SOP lainnya menyangkut pemilihan bahan baku. Hal ini berkaca pada kasus di PALI, saat ikan yang disediakan untuk menu makan bergizi sudah diolah jauh-jauh hari.

Meski ikan tersebut masih dalam keadaan baik, menurut Dadan, keracunan bisa diminimalisir jika bahan bakunya disajikan dalam kondisi segar.

"Di PALI, ikan diterima hari jumat kemudian dimasukkan ke dalam freezer, kemudian pada saat dimasak, dikeluarkan lalu diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang, masuk lagi ke dalam freezer, kemudian diolah. Setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan," jelas dia.

Persingkat waktu penyiapan dan pengiriman

Kemudian, BGN memerintahkan SPPG untuk mempersingkat waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman untuk mencegah basi.

Lalu, menerapkan toleransi waktu sekitar 15 menit makanan sampai sebelum dikonsumsi, dan menerapkan waktu konsumsi makanan sekitar 15-30 menit setelah dibagikan.

"Kami juga meningkatkan protokol keamanan saat proses pengantaran dari SPPG ke sekolah. Kami ingin menerapkan mekanisme distribusi sekolah termasuk penyimpanan penyerahan kepada siswa yg lebih singkat," beber Dadan.

Batasi yayasan hanya kelola 10 SPPG

Untuk mencegah penyimpangan lebih lanjut, BGN akan membatasi yayasan untuk mengelola SPPG.

Yayasan hanya bisa mengelola 10 SPPG di satu provinsi yang sama, kecuali terafiliasi dengan institusi besar.

Dadan menuturkan, jumlahnya akan lebih kecil jika SPPG berada di lintas provinsi.

"Kalau lintas provinsi hanya 5 SPPG, kecuali untuk yayasan yang terafiliasi dengan institusi. Contoh lain Muhammadiyah, Muhammadiyah (hanya ada) satu di seluruh dunia, maka mereka sudah memiliki pojok khusus sehingga memungkinkan untuk mengolah SPPG di seluruh Indonesia," sebut Dadan.

Di sisi lain, ia pun memprioritaskan yayasan yang memiliki fasilitas dapur umum atau SPPG sebagai mitra, menyusul kasus tepatnya pembayaran dari yayasan sehingga operasional SPPG di Kalibata, Jakarta Selatan, sempat terhenti.

Nantinya saat pemilihan mitra, pihaknya akan bertanya terlebih dahulu mengenai fasilitas yang dimiliki.

Jika SPPG belum memiliki mitra yayasan, BGN akan merekomendasikan yayasan-yayasan yang bisa digunakan sementara, sebelum pemilik fasilitas memiliki yayasan tersendiri.

"Kami akan tanya apakah mitra memiliki yayasan sendiri atau tidak. Jika kemudian menggunakan yayasan yang bukan milik sendiri, maka kami akan tanya ada perjanjian apa antara yayasan dengan pemilik fasilitas. Tetapi yang kami utamakan sekarang adalah seluruh pemilik fasilitas (jadi mitra)," ungkap Dadan.

Akreditasi SPPG

Untuk penentuan insentif petugas lapangan, BGN berencana mengakreditasi SPPG. Sertifikasi akreditasi ini bakal bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Nantinya, ada sejumlah kategori yang ditetapkan berdasarkan kriteria tersebut, yakni SPPG dengan kategori unggul, baik sekali, dan baik.

Menurut Dadan, akreditasi akan meningkatkan semangat SPPG memberikan pelayanan terbaik dan mengevaluasinya.

Adapun saat ini, pihaknya masih menyamakan besaran insentif yang diterima petugas di tiap SPPG lantaran akreditasi belum dijalankan.

"Sekarang ini kami pukul rata sama, karena sekaligus memberikan dorongan agar mereka meningkatkan kualitasnya agar terus meningkatkan fasilitasnya. Nanti begitu sudah kami lakukan akreditasi, maka saat itulah besaran insentif akan kami tetapkan," tuturnya.

Tak ada sistem reimburse

BGN juga menghapus sistem reimburse dan menggantinya dengan sistem pembayaran melalui virtual account untuk operasional SPPG.

Dengan kata lain, SPPG tidak boleh beroperasi sebelum memiliki virtual account tersebut. Pengubahan sistem ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan terkait lambatnya pencairan dana.

"Jadi yang dibuat oleh Badan Gizi, ketika mitra sudah terverifikasi sebagai mitra Badan Gizi, kemudian kita buatkan virtual account. Jadi sekarang tidak ada lagi sistem reimburse," kata Dadan.

Dadan bilang, pemerintah akan mengirimkan kebutuhan anggaran untuk 10 hari ke depan melalui virtual account yang hanya bisa dicairkan oleh dua pihak, yaitu oleh perwakilan yayasan dan oleh kepala SPPG.

Adapun penerapannya akan dimulai pekan ini. Sementara pembayaran sistem reimburse yang diberlakukan sebelumnya, bakal diselesaikan maksimal minggu ini.

"Jadi kalau tanggal 6 Januari sampai minggu kemarin kami masih mengizinkan mitra menanggulangi dengan sistem reimburse, mulai sekarang tidak ada SPPG yang boleh jalan sebelum ada virtual account dan uang muka yang masuk," ucap dia.

Karena perubahan sistem, Kepala SPPG harus membuat perencanaan anggaran yang dikirim kepada MBG untuk diverifikasi terlebih dahulu sebelum pencairan.

Proposal harus berisi tiga komponen utama, yaitu pengeluaran untuk bahan baku, operasional, dan insentif. Harga bahan baku pada proposal bersifat estimasi yang akan direvisi pada laporan realisasi anggaran.

Jika terdapat uang sisa dari pembelian bahan baku di minggu sebelumnya, BGN akan meng-carry over dana tersebut untuk keperluan membeli bahan baku di pekan depan.

Sementara itu, proposal disusun untuk periode 10 hari, diikuti dengan laporan keuangan atas realisasi anggaran pada pekan sebelumnya.

"(Misalnya) pada tanggal 15 ketika uang muka sudah masuk, maka mitra dan kepala SPPG sudah membuat proposal untuk tanggal 25 sambil membuat laporan penggunaan uang yang tanggal 5-10," tandasnya.

Dikritik keras

Di sisi lain, kasus keracunan MBG dikritik keras, utamanya ketika Presiden Prabowo Subianto mengatakan program ini berhasil 99,99 persen.

Angka ini diestimasi setelah melihat kasus keracunan yang dirasakan oleh 200 orang dari total 3,5 juga penerima.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Iskandar, menyatakan hitung-hitungan tersebut tidak berdasar.

“Keracunan itu bukan hanya soal makanan basi. Ini menyangkut nyawa manusia. Satu nyawa saja tidak bisa dinilai dengan angka statistik. Tidak bisa dibilang hanya sebagian kecil dari keseluruhan,” kata Media Wahyudi Iskandar kepada Kompas.com, Selasa (5/5/2025).

Dia menegaskan bahwa indikator keberhasilan MBG tidak bisa hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besaran anggaran yang disalurkan.

Yang lebih penting, menurut dia, adalah sejauh mana program ini tepat sasaran, apakah pelaksanaannya berjalan baik, serta dampaknya terhadap anak-anak penerima.

"Dampaknya harus dilihat dari sisi gizi, motivasi belajar, dan aspek lainnya. Kalau itu belum bisa dibuktikan, belum bisa diklaim program ini berhasil,” ujarnya.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Sejumlah siswa TK dan SD di Kecamatan Rancaekek tengah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu

Belum punya pengawasan sempurna

MBG juga dinilai belum punya pengawasan yang matang.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai MBG yang diklaim sukses 99,9 persen itu adalah program yang terburu-buru.

"Ini program yang terburu-buru dan cenderung dipaksakan, tapi memang animo masyarakat tinggi terhadap MBG,” ujar Trubus.

Meskipun Trubus mengakui secara umum program MBG dapat dikategorikan sukses karena antusiasme publik, ia menyoroti lemahnya pengawasan dan distribusi yang menyebabkan sejumlah kasus keracunan makanan di berbagai daerah.

Hal ini, menurutnya, mencerminkan pengelolaan yang belum optimal.

“Masih banyak celah, pengawasan dan tata kelola belum berubah signifikan. BGN harus menyesuaikan strategi dengan kondisi daerah masing-masing,” tandasnya.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan alasan mengapa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sekitar tiga persen.

Kepala BGNDadan Hindayana mengatakan alasan pertama adalah penerima manfaat makan bergizi gratis pada tiga bulan pertama hanya tiga juta orang.

“Dan berikutnya dari mulai Mei, Juni, Juli, kami targetkan 6 juta. Mudah-mudahan itu bisa tercapai di akhir Mei atau awal Juni, sehingga penyerapannya akan meningkat," kata Dadan seperti yang dikutip dari Antara pada Selasa (6/5/2025).

Selain itu, ia mengatakan bahwa sumber daya manusia di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) juga masih sedikit, karena yang baru dididik hanya dua ribu orang.

Lalu, yang sedang mengikuti pendidikan saat ini ada 30.000 orang.

Usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR itu, Dadan mengatakan, penyerapan anggaran di BGN identik dengan jumlah penerima manfaat.

Sehingga, ia mengatakan, apabila penerima manfaat semakin besar, maka serapan anggaran otomatis bertambah besar pula.

Ia menyebut bahwa kunci sukses program Makan Bergizi Gratis ada tiga, yaitu anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur.

"Infrastruktur ini kita sedang berusaha sebaik mungkin untuk menyeleksi sekian banyak mitra,” ucapnya.

Pada saat ini, ia menyebutkan bahwa operasional program Makan Bergizi Gratis dilakukan oleh 1.286 mitra, yang mana semuanya 100 persen UMKM.

Membangun SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan bahwa BGN akan membangun 1.542 SPPG yang saat ini masih dalam proses perencanaan.

"Tendernya mungkin akan akhir bulan ini, sehingga baru akan selesai Agustus. Jadi, ini harus sejalan antara SDM dan infrastruktur," ungkapnya.

Pihaknya memperkirakan pada Agustus itu SDM yang dibutuhkan juga sudah terpenuhi, sehingga bisa membuka 7.000 SPPG, yang akan melayani lebih dari 20 juta orang.

"Kalau sudah seperti itu maka akan menyerap Rp 7 triliun per bulan. Kemudian pada September 2025, bisa dua kali lipat, menjadi 40 juta, dan itu akan menyerap anggaran Rp 14 triliun," bebernya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meminta BGN mengakselerasi belanja program Makan Bergizi Gratis yang baru terealisasi sebesar Rp 2,3 triliun per 29 April 2025.

Suahasil menjelaskan realisasi belanja MBG per Februari tercatat sebesar Rp 300 miliar.

Artinya, penyaluran belanja MBG pada Maret dan April mencapai Rp 2 triliun atau masing-masing sebesar Rp 1 triliun per bulan.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan memberi sanksi tegas hingga pemutusan kontrak terhadap mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkinerja buruk atau lalai dalam pelaksanaan tugasnya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Wakil Kepala BGN Mayjen (Purn) Lodewjk Pusung mengatakan pihaknya telah menyiapkan mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi terhadap SPPG yang tidak menjalankan kewajiban secara benar.

"Sanksi kepada SPPG yang enggak benar, ya memang kalau dia kejadian pertama kayak umpamanya di Cianjur, oh ini sudah kita peringatkan. Kalau kejadian lagi yang ketiga, memang kita harus putuskan kontrak," ujar Lodewjk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Ia menambahkan sistem sanksi tersebut telah dirumuskan oleh Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN bekerja sama dengan Deputi Pemantauan dan Pengawasan. Tim dari Inspektorat Utama BGN juga telah diturunkan ke berbagai wilayah yang dianggap rawan untuk memastikan pengawasan berjalan efektif.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan lembaganya juga sedang menyiapkan sistem evaluasi berbasis akreditasi untuk menilai kinerja tiap SPPG. Sistem ini akan menjadi dasar pemberian insentif yang berbeda sesuai kualitas layanan masing-masing mitra.

"Begitu (target) 1.994 SPPG tercapai, maka kami akan bekerja sama dengan Kantor Akreditasi Nasional (KAN) untuk menyusun kriteria-kriteria sertifikasi dan akreditasi. Nanti SPPG itu akan mendapatkan evaluasi, apakah masuk dalam kategori 'unggul', 'baik sekali', atau 'baik'," kata Dadan.

Hasil evaluasi itu, lanjutnya, akan menjadi dasar penentuan besaran insentif.

"Sekarang ini kami pukul rata sama, karena sekaligus memberikan dorongan agar mereka meningkatkan kualitasnya," tambahnya.

Dadan juga menegaskan mulai bulan depan, proses audit dan akreditasi oleh lembaga independen akan mulai dilaksanakan.

"SPPG yang sudah jalan itu akan diaudit melalui lembaga independen untuk sertifikasi dan akreditasi. Nah, dengan hasil audit itu, maka insentif yang diterima oleh mitra yang kualitasnya baik pasti akan beda dengan yang cukup atau baik sekali," katanya.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan cakupan layanan, BGN juga bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dalam menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di luar sekolah.

Dadan menjelaskan SPPG wajib mengidentifikasi kelompok sasaran dalam radius 4 kilometer dari lokasi dapur. Lalu, kader Posyandu akan dilibatkan sebagai penyalur makanan ke rumah-rumah.

"BGN akan memberikan insentif kurang lebih Rp1 juta per bulan kepada para kader tersebut, lebih besar dari yang mereka terima dari kementerian lain," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bill Gates menyampaikan opininya terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa salah satu pendiri Microsoft itu menyebut makanan bergizi penting bagi ibu hamil hingga anak-anak.

"Iya menurut beliau ini program yg sangat penting dan terutama beliau menekankan kepada 1000 hari pertama yaitu ibu hamil, anak balita, serta juga anak anak yg masih butuh pertumbuhan," ujarnya saat berkunjung ke SDN Jati 03, Pulogadung, Jakarta Timur, bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (7/5/2025).

Apalagi, sambung Dadan, Bill Gates terkesan dengan pelaksanaan MBG di Indonesia yang membutuhkan anggaran besar.

"Iya beliau sangat impres karena untuk melakukan ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pak Presiden menyampaikan itu sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia dan kemudian beliau terkesan dengan apa yang dilakukan," katanya.

Adapun, dalam kunjungan ke Indonesia, pemilik Gates Foundation, Bill Gates membeberkan sejumlah bantuan berasal dari filantropinya yang disalurkan ke Indonesia.

Bantuan yang paling banyak diterima Indonesia selama ini meliputi sektor kesehatan hingga pertanian. Selain itu, Bill Gates turut menyinggung kerja sama yang dijalinnya dengan para konglomerat Tanah Air.

Bill menyebut yayasannya mulai melakukan kegiatan filantropi pada 2000. Kemudian, yayasan itu masuk ke Indonesia sejak 2009.

Presiden Prabowo Subianto sempat menyebut Gates Foundation telah memberikan bantuan senilai total US$159 juta ke Indonesia sejak 16 tahun yang lalu. Pendiri Microsoft itu menyebut kerja-kerja filantropinya paling banyak berada di sektor kesehatan.

Dia menyebut sahamnya di Microsoft banyak dialihkan untuk kegiatan filantropi kesehatan.

"Sebagaimana yang sering didengar, kami paling banyak bekerja di sektor kesehatan. Ketika saya melihat kepemilikan saham saya di Microsoft bakal sangat berharga, maka saya bertanya: Apa yang bisa saya lakukan untuk menciptakan dampak yang tinggi? Lalu saya belajar soal penyakit da kematian anak-anak," ucapnya di Ruang Oval Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Salah satu bentuk konkret yang dilakukan yayasannya adalah membentuk Gavi, yayasan di bawah Gates Foundation yang berfokus pada penyediaan vaksin. Dia menyebut Indonesia menjadi salah satu contoh terbaik dalam pengembangan vaksin untuk rotavirus, pneumococcus serta HPV.