KOMPAS.com -Ciputra Group menyatakan dukungan penuh terhadap program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan ini disampaikan seiring dengan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kepada Kompas.com, Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata menyambut positif langkah pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan rumah rakyat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Budiarsa menilai bahwa dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam penyediaan infrastruktur sangat penting untuk keberhasilan program ini.

"Kalau yang 3 juta rumah itu, pasti untuk kita positif sekali, apalagi pemerintah memberi dukungan untuk pengadaan rumah. Misalnya dengan fasilitas-fasilitasnya, insentifnya, infrastrukturnya, itu yang penting sekali. Kalau tanpa itu, nggak mungkin (terlaksana)," tutur Budiarsa saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam kunjungan kerja ke Citra Maja City, Kamis (20/3/2025).

Dengan dukungan infrastruktur, insentif, dan fasilitas lainnya, Ciputra Group yakin program 3 Juta Rumah dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kota Baru Publik

Ciputra Group sendiri berkomitmen untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, perusahaan siap mendukung pemerintah dalam mewujudkan program 3 Juta Rumah.

Budiarsa pun menjelaskan Citra Maja City yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2023 sebagai Kota Baru Publik yang terus berjalan dan mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat.

Saat ini, Citra Maja City telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti sekolah, tempat ibadah, hiburan anak, waterpark, dan theme park.

Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun kota yang mandiri dan nyaman bagi penghuninya.

Selain itu, Ciputra Group juga menerapkan 10 Minute City, sebuah konsep yang memastikan bahwa semua fasilitas dapat dijangkau dalam waktu hanya 10 menit dari tempat tinggal.

"Dengan adanya fasilitas shuttle bus yang terintegrasi dengan Stasiun Maja sebagai implementasi Transit Oriented Development (TOD), Citra Maja City menjadi mudah diakses dan terus berkembang seiring dengan peningkatan jumlah penghuni yang saat ini mencapai 12.000 jiwa," tuntas Budiarsa.

KOMPAS.com -Ciputra Group menyatakan dukungan penuh terhadap program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan ini disampaikan seiring dengan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kepada Kompas.com, Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata menyambut positif langkah pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan rumah rakyat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Budiarsa menilai bahwa dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam penyediaan infrastruktur sangat penting untuk keberhasilan program ini.

"Kalau yang 3 juta rumah itu, pasti untuk kita positif sekali, apalagi pemerintah memberi dukungan untuk pengadaan rumah. Misalnya dengan fasilitas-fasilitasnya, insentifnya, infrastrukturnya, itu yang penting sekali. Kalau tanpa itu, nggak mungkin (terlaksana)," tutur Budiarsa saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam kunjungan kerja ke Citra Maja City, Kamis (20/3/2025).

Dengan dukungan infrastruktur, insentif, dan fasilitas lainnya, Ciputra Group yakin program 3 Juta Rumah dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kota Baru Publik

Ciputra Group sendiri berkomitmen untuk terus mengembangkan kawasan hunian yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, perusahaan siap mendukung pemerintah dalam mewujudkan program 3 Juta Rumah.

Budiarsa pun menjelaskan Citra Maja City yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2023 sebagai Kota Baru Publik yang terus berjalan dan mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat.

Saat ini, Citra Maja City telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti sekolah, tempat ibadah, hiburan anak, waterpark, dan theme park.

Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun kota yang mandiri dan nyaman bagi penghuninya.

Selain itu, Ciputra Group juga menerapkan 10 Minute City, sebuah konsep yang memastikan bahwa semua fasilitas dapat dijangkau dalam waktu hanya 10 menit dari tempat tinggal.

"Dengan adanya fasilitas shuttle bus yang terintegrasi dengan Stasiun Maja sebagai implementasi Transit Oriented Development (TOD), Citra Maja City menjadi mudah diakses dan terus berkembang seiring dengan peningkatan jumlah penghuni yang saat ini mencapai 12.000 jiwa," tuntas Budiarsa.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata membahas masalah rumah rakyat di atas gerbong Kereta Rel Listrik (KRL) Rute Palmerah-Maja.

Keduanya didampingi oleh Direktur Jenderal Kereta Api Risal Wasal, Komisioner BP tapera Hery Pudyo Nugroho, Dirjen Pemukiman Kementerian PKP Fitra Nur, dan Direktur Ciputra Group Agussurja Widjaja.

Perjalanan dimulai dari Stasiun Palmerah di Jakarta Pusat pukul 13.30 WIB, melewati 15 stasiun menuju Stasiun Maja, Lebak, Banten.

Ara, sapaan akrab Menteri PKP mengatakan, Pemerintah akan selalu mendukung pengembang yang membangun rumah rakyat yang berkualitas, dilengkapi fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos), mengindahkan lingkungan, dan berkelanjutan.

"Pekan lalu kami bertemu dengan Pak James Riady dari Lippo, dan Pak Franky Widjaya dari Sinarmas, kami akan mengadopsi desain rumah XYZ Living. desainnya bagus, cocok untuk diterapkan bangun rumah subsidi," ujar Ara kepada Kompas.com, Kamis (20/3/2025).

Menurut Ara, bagi rakyat tak ada kompromi terkait pembangunan rumah. Pertama, harus layak huni, kedua terjangkau, ketiga berkualitas.

Kemudian tidak banjir, hijau, berkelanjutan, penataan sampahnya terintegrasi, dan dekat dengan transportasi umum.

"Ke depan, kami juga akan mengupayakan untuk membangun hunian subsidi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) yang sudah diusulkan ke Presiden Prabowo Subianto. Kami juga akan bersinergi dengan Ditjen KA dan stakeholder lainnya," imbuh Ara.

Menurutnya, penyediaan rumah bagi masyarakat memerlukan kerja bersama semua stakeholder, termasuk Kementerian BUMN.

"Jadi itu yang kami mau lakukan. Kami mohon doanya dari seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan pekerjaan sendirian dan ini bukan keberhasilan sendirian. Ini kerja bersama," cetus Ara.

Pemerintah sendiri menambah kuota rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 180.000 menjadi 400.000 unit.

"Skema lama FLPP masih terus dijalankan, seiring dengan peta jalan baru yang sedang kami siapkan," imbuh Ara.

Sementara itu, Budiarsa mengungkapkan, Ciputra Group telah membangun lebih dari 2.000 unit rumah subsidi.

"Tersebar di sejumlah kota. Termasuk di Jambi, kami juga bangun rumah subsidi. Sementara Citra Maja Raya, kami bangun rumah dengan harga terjangkau, mulai dari Rp 150 juta per unit," tutur Budiarsa.

JAKARTA,investor.id- Setelah sukses dalam penjualan tahap pertama, Greenwoods Group, pengembang properti nasional menggelar grand launching dan groundbreaking Aria Puri tahap kedua, hunian premium di kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat.

Direktur Utama Aria Puri Erwin Salim mengatakan, pemasaran tahap kedua menyediakan 28 unit rumah dari total 104 unit yang ditawarkan di kawasan perumahan Aria Puri.

Baca Juga: Kebijakan Perumahan, Mesin Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Adapun perumahan ini menawarkan dua pilihan tipe bangunan yaitu Aetheria dan Balthoria (6x11 m2) seharga mulai dari Rp2,9 miliar per unit. Selain itu, tersedia satu tipe terbaru yaitu Signature (8x11 m2). Tipe ini ditawarkan khusus bagi calon pembeli yang menginginkan hunian dengan ukuran lebih luas.

“Selain sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan hunian berkualitas, nyaman, strategis, dan delivery tepat waktu, penawaran unit-unit hunian di tahap kedua ini juga mengacu pada antusiasme masyarakat yang cukup tinggi terhadap Perumahan Aria Puri, Jakarta Barat," kata Erwin dalam keterangan persnya, dikutip Kamis (20/3/2025).

Buktinya, sambung Erwin, pemasaran tahap pertama sebanyak 28 unit menuai sukses, seluruhnya sold out dan kini sudah mulai diserahterimakan kepada para pemiliknya. Bahkan, pemasaran tahap kedua sejak awal tahun 2025 ini juga terbilang sukses, sekarang sudah terjual sebanyak 50% dari total unit yang ditawarkan.

"Karena itu, sekarang kami mulai groundbreaking untuk pembangunan rumah di Aria Puri tahap kedua," ujar Erwin.

Baca Juga: Greenwoods Group Optimistis Raup Marketing Sales Rp 999 Miliar

Erwin menjelaskan, pengembangan Aria Puri mengusung konsep cluster dengan design modern dan timeless serta pilihan spesifikasi bahan bangunan yang premium, yang menawarkan banyak keunggulan terutama dari sisi lokasinya yang sangat strategis.

Kawasan perumahan ini terletak di center hub koridor Jakarta Barat yang diapit dua akses tol utama, yaitu Tol Lingkar Luar Barat dan Tol Jakarta-Merak. Jaraknya hanya membutuhkan waktu tempuh 5-10 menit menuju dua pintu tol tersebut.

Selain itu, di sekitar kawasan terdapat berbagai fasilitas pendukung kehidupan yang matang dan sudah beroperasi. Sebut saja pusat kuliner, pusat perbelanjaan, pusat pendidikan dan kesehatan, seperti Mall Puri Indah, Lippo Mall Puri dan Rumah Sakit Puri Indah.

"Seluruh fasilitas tersebut dapat ditempuh hanya dalam waktu 10-20 menit," ungkap Erwin.

Baca Juga: Infiniti Realty Pastikan Legalitas Tanah di Perumahan MGK

Tak hanya itu, dalam Kawasan Aria Puri sendiri, sedikitnya terdapat 21 fasilitas ekslusif yang bakal menambah tingkat kenyamanan bagi setiap penghuninya. Antara lain adalah club house plus kolam renang, mini theatre, gym, children playground, BBQ Pit, dan jogging area yang dikelilingi oleh taman tematik atau ruang terbuka hijau.

Skema Pembayaran

Greenwoods Group menggandeng En-Hauz Realty, project consultant sekaligus marketing consultant guna menggenjot aktivitas pemasaran Aria Puri. Keduanya sepakat untuk berkolaborasi dan sama-sama menciptakan hunian yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta keinginan pembeli.

"Bahkan, kami juga sepakat menawarkan berbagai promo dan skema pembayaran yang menarik untuk memudahkan calon pembeli memiliki hunian di Aria Puri," tambah Erwin.

Baca Juga: Paramount Land Tawarkan Program Properti Unggulannya Selama Ramadan

Promo dimaksud antara lain free PPN sebesar 50% serta grand prize Moil BYD Seal yang akan diundi untuk semua pembeli Aria Puri pada akhir periode penjualan. Selain itu, menawarkan skema transaksi yang memudahkan pembeli dalam melakukan pembayaran, yaitu Cash Keras dan Cicilan Bertahap melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bank dengan down payment (DP) hanya sebesar 5%.

“Untuk lebih memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi KPR, kami juga telah bekerjasama dengan sejumlah bank terkemuka di Indonesia. Mereka antara lain adalah BCA, Permata, Danamon, CCB, Jtrust, BTN, OCBC, CIMB, dan UOB. Umumnya, bank-bank mitra kami menyediakan promo spesial terkait dengan DP dan bunga angsuran,” tutur Erwin.

Editor: Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sejumlah warga berdiri di dekat plang pemberitahuan tanah milik Perum Perumnas di Maja, Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (20/3/2025). Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Perusahan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menyiapkan lahan seluas 1.575,64 hektare untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah sebagai upaya menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut pemerintah segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja.

Maruarar, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam, mengatakan dia telah melaporkan proses pembentukan BP3 kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya juga laporkan, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, itu harus dibentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, BP3,” kata Maruarar saat jumpa pers selepas menghadap Presiden di Istana.

Dia menjelaskan BP3 dibentuk untuk mengedepankan keberimbangan dalam kepemilikan rumah.

“BP3 ini adalah hunian berimbang, di mana pengembang kalau dia membangun satu rumah mewah, dia wajib membangun dua rumah yang sedang, dan tiga rumah yang sederhana. Ini untuk mengedepankan keadilan sosial,” kata Maruarar.

Dia menyebut prinsip keadilan itu menjadi salah satu penekanan Presiden Prabowo dalam program pembangunan rumah rakyat.

“Bapak Presiden selalu dengan Pancasila dan konstitusi, ada (asas) keadilan sosial. Jadi, BP3 ini akan segera kami bentuk supaya ini bisa berjalan asas keadilan,” kata Menteri Perumahan.

Menteri Perumahan dalam pertemuannya dengan Presiden melaporkan sejumlah pencapaian kementeriannya terutama terkait program prioritas pemerintah membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar kepada Presiden melaporkan pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.

Presiden kepada menterinya itu juga menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

Pemerintah menetapkan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pengenaan PBG 0 persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kemudian, BPHTB yang semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi 0 persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Terakhir, PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0 persen alias gratis.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

KUPANG, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman beserta rombongan melakukan kunjungan lapangan ke perumahan eks Timor Timur (Timtim) di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Kamis (20/3/2025).

Kegiatan ini berlangsung dari pukul 07.30 hingga 09.20 Wita, dengan tujuan mengevaluasi kondisi rumah yang dibangun dalam proyek tersebut.

Dalam kunjungannya, Heri Jerman melakukan pengecekan visual terhadap beberapa rumah di Blok R dan Blok H.

Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah permasalahan teknis dalam pembangunan rumah untuk warga eks Pejuang Timor Timur.

Setelah meninjau kondisi proyek perumahan yang mencakup 2.100 unit rumah, Heri dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Tinggi NTT untuk menyerahkan laporan hasil temuan investigasi.

“Kami menemukan indikasi fraud dan berbagai penyimpangan yang telah dikonfirmasi oleh tim ahli dari Universitas Nusa Cendana."

"Laporan hasil investigasi ini telah kami serahkan secara resmi kepada Kejaksaan Tinggi NTT untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum,” ungkap Heri kepada sejumlah wartawan di Kupang, Kamis siang.

Heri memerinci beberapa temuan teknis yang menjadi perhatian utama, antara lain fondasi bangunan yang tidak kokoh, penggunaan alat sondir yang tidak optimal, serta pemaksaan pembangunan di atas tanah labil tanpa perkuatan yang memadai.

Menurutnya, perhatian tidak hanya harus diberikan pada material bangunan, tetapi juga pada keseluruhan desain konstruksi.

Analisis dari tim Universitas Nusa Cendana menunjukkan adanya kelemahan dalam konstruksi yang berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang bagi penghuni.

Menanggapi temuan ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan komitmennya untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Namun, permasalahan teknis dan dugaan penyimpangan yang ditemukan di lapangan menjadi dasar bagi Kementerian PKP untuk menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi NTT.

“Proses hukum harus dilakukan secara cermat berdasarkan bukti yang cukup. Evaluasi lebih lanjut akan menentukan apakah kasus ini memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti secara hukum,” ujar Heri.

Pemerintah menegaskan bahwa proyek pembangunan perumahan harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dengan tetap memastikan kualitas konstruksi yang sesuai dengan standar.

Ke depannya, Kementerian PKP akan memperketat pengawasan serta meningkatkan standar kualitas untuk mencegah permasalahan serupa di proyek-proyek perumahan lainnya.

Kementerian PKP juga berkomitmen untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Melalui berbagai program strategis, kementerian PKP terus berupaya meningkatkan standar perumahan di Indonesia guna mendukung kesejahteraan rakyat.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTT, AA Raka Putra Dharmana, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima data tersebut dan akan segera ditindaklanjuti.

"Laporan itu akan dipelajari oleh tim dari Kejaksaan Tinggi NTT," kata Raka singkat.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan sebanyak 20 menara (tower) hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung dibangun dan siap huni. Menurutnya pembangunan hunian di IKN terus berjalan sesuai rencana.

“Pembangunan tower di IKN itu yang sudah selesai 20 tower. 20 tower itu sudah selesai, dan itu bisa digunakan,” kata Menteri Perumahan saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan dikutip dari Antara, Kamis, 20 Maret 2025.

Pembangunan rumah beserta infrastruktur dasar dan pendukungnya merupakan bagian dari pembangunan tahap II di IKN yang ditargetkan rampung dalam periode 2025–2029.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti pada Januari 2025 menyebut 47 menara rumah susun (rusun) hunian untuk ASN di IKN ditargetkan rampung pada 2025.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada Januari 2025 juga menargetkan seluruh tower atau menara hunian untuk ASN di IKN bakal rampung Maret 2025.

Tidak hanya melaporkan pembangunan rumah di IKN, Maruarar juga melaporkan perkembangan pelaksanaan program perumahan pemerintah, di antaranya kebijakan pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG).

Selain itu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian hasil renovasi tower-tower di Wisma Atlet yang akan diperuntukkan kepada MBR, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI dan anggota Polri.

Maruarar juga melaporkan kepada Presiden pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130 ribu lebih unit rumah subsidi.

Presiden kemudian menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

(KIE)

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun 20.000 unit rumah subsidi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Rencana lokasi 20.000 rumah subsidi yang akan dibangun tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan PMI memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke tanah air.

"Untuk pekerja migran sebagai pahlawan devisa yang membangun negeri akan dibantu 20.000 rumah subsidi yang akan disiapkan oleh BP Tapera," ujar Ara dalam keterangannya usai bertemu dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, pada Rabu malam (19/3/2025).

Abdul Kadir Karding menambahkan, kolaborasi dengan Kementerian PKP diharapkan bisa memberikan jaminan kesejahteraan bagi PMI melalui akses terhadap hunian yang layak.

Dengan begitu, para PMI diharapkan bisa memiliki kehidupan yang lebih baik setelah mereka kembali ke dalam negeri.

"Penyediaan perumahan menjadi salah satu aspek penting yang harus kita wujudkan bersama," pungkasnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan menyediakan 20 ribu rumah subsidi atau rumah murah untuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang sebelumnya disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ia mengatakan pemerintah berupaya memastikan PMI mendapat akses hunian yang layak dan terjangkau.

"Untuk pekerja migran sebagai pahlawan devisa yang membangun negeri akan dibantu 20 ribu rumah subsidi yang akan disiapkan oleh BP Tapera," ucap Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).

Hal itu disampaikan ketika bertemu dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Kantor Kementerian PKP di Jakarta kemarin malam. Pertemuan ini membahas upaya sinergi dalam penyediaan hunian layak bagi PMI sebagai bagian dari perlindungan dan kesejahteraan mereka.

Ia menyebutkan hunian tersebut bisa diperoleh PMI baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke Tanah Air. Hunian tersebut berupa rumah subsidi yang rencananya akan dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Pekerja Migran Indonesia adalah pahlawan devisa yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan fasilitas perumahan yang layak sebagai bentuk apresiasi dan perlindungan dari negara," ujarnya.

Sementara itu, Karding mengatakan kolaborasi diharapkan tak hanya memberi PMI perlindungan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga jaminan kesejahteraan di dalam negeri melalui akses terhadap hunian yang layak.

"Pekerja migran adalah orang-orang yang perlu kita bantu. Alhamdulillah Pak Ara bantu," tuturnya.

Ia menambahkan pihaknya ingin memastikan PMI tidak hanya mendapat perlindungan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki kehidupan yang lebih baik setelah mereka kembali.

"Penyediaan perumahan menjadi salah satu aspek penting yang harus kita wujudkan bersama," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

KOMPAS.com -Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan saat ini tengah menjadi perhatian calon pemilik rumah.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, daerah ini menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Rumah subsidi tersebut dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), yang memudahkan calon pembeli dalam menemukan pilihan yang sesuai.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang ada di Kabupaten Bantaeng.

1. Boddia Town House: Tipe 36/72

Terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Boddia Town House adalah proyek yang dikembangkan oleh PT Abadi Jayatunggal Grup.

Rumah tapak ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi seharga Rp 136 juta per unit.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6 rumah telah terjual dan 5 unit masih tersedia.

2. Green Valley: Tipe 36/84

Dikembangkan oleh PT Jonjoro Panrita Kampong, perumahan ini terletak di Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Dengan harga Rp 146 juta per unit, luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 84 meter persegi.

Saat ini, 92 rumah telah terjual, menyisakan 14 unit yang masih dipasarkan.

3. Green Lino Residence II Bantaeng: Tipe 36/72

Proyek perumahan ini juga terletak di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dan dikembangkan oleh PT Cahaya Lino Barokah.

Dengan harga per unit Rp 146 juta, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah 72 meter persegi.

Dari 34 unit yang disediakan, 22 unit lagi masih dipasarkan.

4. Graha Natura Zarindah: Tipe 36/84

Terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, perumahan ini dikembangkan oleh PT Zarindah Perdana.

Dipasarkan seharga Rp 146 juta per unit, masing-masing punya luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi.

5. Griya Hana Lestari: Tipe 36

Berlokasi di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Griya Hana Lestari menawarkan total 68 rumah.

Dengan harga per unit Rp 146 juta, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan lahan 100 meter persegi.

Saat ini, masih tersedia 6 unit lagi menanti pemilik baru.

Mengapa Kabupaten Bantaeng?

Rumah subsidi di Kabupaten Bantaeng menawarkan banyak keuntungan bagi calon pemilik rumah, terutama bagi mereka yang mencari hunian terjangkau.

Dengan harga yang bersaing dan lokasi yang strategis, peluang untuk memiliki rumah menjadi semakin nyata.

Di samping itu, keberadaan proyek-proyek perumahan yang dikelola oleh pengembang tepercaya memberikan jaminan kualitas dan keamanan bagi para pembeli.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebanyak 20 menara (tower) hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung dibangun dan siap huni.

Ara menjelaskan pembangunan hunian di IKN terus berjalan sesuai rencana.

“Pembangunan tower di IKN itu yang sudah selesai 20 tower. 20 tower itu sudah selesai, dan itu bisa digunakan,” kata Menteri Perumahan saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam.

Pembangunan rumah beserta infrastruktur dasar dan pendukungnya merupakan bagian dari pembangunan tahap II di IKN yang ditargetkan rampung dalam periode 2025–2029.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti pada Januari 2025 menyebut 47 menara rumah susun (rusun) hunian untuk ASN di IKN ditargetkan rampung pada 2025.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada Januari 2025 juga menargetkan seluruh tower atau menara hunian untuk ASN di IKN bakal rampung Maret 2025.

Tidak hanya melaporkan pembangunan rumah di IKN, Maruarar saat bertemu Presiden di Istana, Rabu malam, juga melaporkan perkembangan pelaksanaan program perumahan pemerintah, di antaranya kebijakan pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian hasil renovasi tower-tower di Wisma Atlet yang akan diperuntukkan kepada MBR, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI dan anggota Polri.

Maruarar juga melaporkan kepada Presiden pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.

Presiden kemudian menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Perumahan lapor Presiden 20 menara hunian di IKN siap huni