KOMPAS.com -Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Wijaya Residence

Terletak di Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Perumahan ini dikembangkan oleh PT Usratu Busri dengan banderol Rp 135 juta.

Masing-masing rumah dibangun dengan ukuran 36/140 meter persegi. Dari total 65 rumah masih tersedia 2 unit.

Graha Mutiara Indah

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Putra Ranadiwangsa yang terletak di Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dengan banderol Rp 135 juta.

Masing-masing rumah dibuat dengan ukuran 36/150 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 31 rumah lagi.

Villa Ketapang Regency

Berlokasi di Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Rinda Alam dengan harga Rp 135 juta.

Bangunan rumah dibuat dengan ukuran 36/150 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 4 rumah dari total 37 unit.

Damara Residence

Perumahan keempat ini terletak di Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dibanderohl seharga Rp 142 juta.

Bangunan rumah tapak ini dibuat seluas 36/105 meter persegi. PT Tiga Bangun Utama masih memasarkan 18 rumah sisanya.

Graha Nevada

Di Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, terdapat perumahan dengan total 112 unit seharga Rp 142 juta.

Proyek perumahan yang dikembangkan PT Yuda Kanaya dibangun dengan luas 36/140 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 42 rumah lagi.

Jakarta: Mertoyudan merupakan sebuah wilayah Kecamatan yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini menjadi salah satu tujuan para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Salah satu tempat wisata bersejarah di daerah ini adalah Candi Borobudur. Selain itu, ada destinasi wisata baru saat pandemi, yakni Upacara Tradisi Desa Wisata Sumur Wali.

Medcom memilih perumahan yang masih tersedia di Mertoyudan dengan harga mulai Rp150 jutaan. Berikut rekomendasi rumah subsidi yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi Rumah murah di Mertoyudan

Perumahan subsidi di Mertoyudan. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Bumi Neikarta

Perumahan subsidi ini terletak di Danurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah ini dibangun oleh Adi Propertindo. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe rumah subsidi seharga Rp150,5 juta.
Salah satu tipe rumah 32/63 memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap menggunakan plafond batu kali, atap glugu Sulawesi, dan genteng multiroof. Dinding yang digunakan bata merah plester aci.

Lantai ruang utama menggunakan keramik 40x40, motif lantai kamar mandi/WC menggunakan keramik 20x20, motif dinding kamar mandi/WC menggunakan keramik 20x25. Selain itu, pondasi batu kali.

2. Griya Pesona

Perumahan ini terletak di Bondowoso, Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun Mertoyudan Milenial Properti yang dijual 22 unit.

Hanya satu tipe rumah subsidi yang dibanderol dengan harga Rp166 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa rangka atap baja ringan dengan jenis genteng tanah liat soka lokal. Dinding bata merah plester aci, lantai keramik ukuran 40x40 cm, serta pondasi beton bertulang.

3. Dalem Danurejo Regency

Perumahan ini terletak di Danurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah. Dibangun oleh Anugerah Bintang Tunggal, ada 7 unit rumah tersedia dengan harga Rp166 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi rangka atap dibangun menggunakan baja ringan dengan penutup genteng cor. Dinding dengan pasangan bata merah diplester dan diaci. Pemasangan dinding di setiap antara kolom dengan dinding ditanam angkur.

Lantai menggunakan keramik putih polos ukuran 40 x 40 dan kedalaman pondasi 60 cm dengan komposisi 10 cm dasar urugan pasir. Selain itu, pondasi batu kali yang terdapat angkur diatasnya.

4. Citra Harmoni 3

Perumahan ini terletak di Bondowoso, Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun oleh Arum Mandiri Indonesia.

Perumahan ini memiliki 4 unit rumah tipe subsidi. Adapun harga yang ditawarkan untuk rumah tipe ini adalah Rp150,5 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap rangka baja ringan dan atap genteng lokal, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi footplat.

5. Marison Jogonegoro

Perumahan yang terletak di Banjarnegoro, Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah ini dibangun Maris Bangun Nusantara. Perumahan ini hanya memiliki 1 unit rumah tipe subsidi.

Untuk rumah tipe subsidi dibanderol dengan harga Rp150,5 juta. Terdapat 35 tipe rumah subsidi, salah satunya tipe 30/190 memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 190 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap galvalum pasir, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Sektor properti sepanjang 2024 mendapatkan banyak perhatian pemerintah. Di mana, sepanjang tahun itu pemerintah mengguyur insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Pada saat yang sama, tahun 2024 menjadi periode lepas landas program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakilnya yakni Gibran Rakabuming Raka.

Guyuran insentif hingga perhatian khusus pada pembentukan program perumahan itu dilakukan dalam rangka menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang disebut masih ada di level 9,9 juta unit.

Meskipun target pembangunan program 3 juta dinilai sangat optimistis, tapi hingga saat ini program tersebut masih belum memiliki peta jalan yang pasti. Saat dikonfirmasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku pemerintah tidak mau terlalu terburu-buru dalam menetapkan hal itu.

Alasannya, dirinya mengaku perlu mengumpulkan gagasan cemerlang dari berbagai pihak agar eksekusi program 3 juta rumah dapat dijalankan secara optimal.

“Ya nanti pada waktunya saya sampaikan nanti ya. Kalau kita peta jalannya buru-buru putuskan, banyak ide tak terakomodir. Jadi kalau kita itu tidak mau mendengar, langsung tetapkan kita nanti akhirnya tersandra dengan apa yang ada padahal banyak hal-hal bagus yang menguntungkan rakyat," jelasnya, Jumat (27/12/2024).

Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program 3 juta rumah diprediksi bakal menyumbang kontribusi hingga Rp300 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan bahwa program itu juga dapat mendorong perekonomian daerah lantaran sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun,” jelasnya saat Diskusi bertema Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat, (20/12/2024).

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa program 3 juta rumah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan hingga 1,8% pada 2025. Pasalnya, dengan asumsi profit margin 20% Satgas memperhitungkan bahwa terdapat uang bergulir sebesar Rp60 triliun.

Berikut rangkuman Bisnis terkait dengan sektor properti sepanjang 2024:

Insentif PPN DTP

Sepanjang 2024, pemerintah menerbitkan kebijakan PPN DTP sektor properti yang pertama kali diluncurkan pada akhir 2023. Namun, paket kebijakan ini terus berlaku dan diperpanjang oleh pemerintah.

Ketentuan implementasi PPN DTP sepanjang 2024 ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 yang mulai berlaku per 21 November 2023 hingga akhir 2024.

Pemberian PPN DTP tersebut akan berlaku untuk unit rumah berharga di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insentif senilai Rp2 miliar.

Berdasarkan Pasal 7 beleid tersebut, PPN DTP yang diberikan terbagi atas dua periode. Untuk penyerahan rumah periode 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk penyerahan periode 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 50% dari DPP.

Lebih lanjut, kebijakan ini hanya dapat dimanfaatkan satu kali oleh satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selain itu, insentif ini hanya diberikan atas penyerahan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang telah mendapatkan kode identitas rumah dari aplikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

Pada Desember 2024, pemerintah akhirnya resmi memperpanjang kembali insentif PPN DTP yang bakal berlaku mulai 2025. Kepastian perpanjangan PPN DTP di 2025 disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

BPHTB Dihapus

Pada November 2024, pemerintah resmi meneken payung hukum penghapusan pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun, regulasi mengenai pelaksanaan penghapusan BPHTB itu dilaksanakan oleh 3 kementerian teknis, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menuturkan bahwa implementasi kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong realisasi program 3 juta rumah.

"Yang intinya Surat Keputusan Bersama itu untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Nah, kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kita ringankan biayanya. Dalam hal ini, dan juga sekaligus mempercepat prosesnya," kata Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Senin (25/11/2024).

Selanjutnya, keputusan itu juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.

Adapun, pembebasan BPHTB itu bakal diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kriteria sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rjmah Umum dan Rumah Swadaya.

Program 3 Juta Rumah

Sebagaimana diketahui, program 3 juta rumah merupakan bagian dari janji politik Preisden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Di mana, secara teknis 3 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan, pesisir dan perkotaan.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan, karena program 3 juta rumah banyak difokuskan untuk direalisasikan pada daerah dan pesisir maka dirinya optimistis hal itu dapat menggairahkan perekonomian hingga ke daerah.

Bonny menyebut, saat ini saja terdapat 75.000 desa di seluruh Indonesia. Mengacu pada data itu maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20%, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ucap Bonny.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid sempat memberi sinyal bahwa program 3 juta rumah Prabowo itu tengah disiapkan untuk mendapat cap Program Strategis Nasional (PSN)

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota.

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Konglomerat Turun Tangan

Konglomerat properti hingga batu bara ikut ambil bagian pada program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu konglomerat yang terlibat dalam program 3 juta rumah adalah bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang akan menggarap perumahan di wilayah Tangerang.

Tidak hanya Aguan, Menteri PKP Maruarar Sirait juga menyebut konglomerat Garibaldi Thohir atau Boy Thohir juga akan membantu membangun program 3 juta rumah lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaannya yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

Selain itu, perusahaan tambang PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU) juga bakal ikut menyukseskan program 3 juta rumah.

“Saya [sudah] ditugaskan menghadiri 2 groundbreaking [program 3 juta rumah] di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan. Yang di Kaltim itu Berau Coal, kalau di Kalsel Adaro,” kata Maruarar saat ditemui di rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Komitmen Asing

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo optimistis Presiden Prabowo Subianto dapat merealisasikan target pembangunan 15 juta unit rumah selama 5 tahun masa kepemimpinannya ke depan.

Hashim menegaskan, optimisme itu didorong oleh banyaknya komitmen investasi asing untuk turut mendukung proyek 3 juta rumah tiap tahun tersebut.

“Target membangun 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintah Presiden Prabowo akan tercapai,” tegasnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/12/2024).

Pada Desember 2024, perusahaan asal Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) disebut bakal membangun sebanyak 7 juta rumah. Perinciannya, Qatar bakal membangun 6 juta rumah.

Komitmen investasi itu datang dari pemerintah Qatar yang hendak membangun 5 juta unit hunian di Indonesia dan salah seorang dermawan berkebangsaan Qatar yang ajan membangun 1 juta unit rumah.

Di samping itu, Hashim juga menyebut telah menggenggam komitmen investasi dari Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) yang menyatakan bakal membangun sebanyak 1 juta unit rumah.

“Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengaku akan segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terkait dengan pencairan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun Anggaran 2025.

Pasalnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) berharap pencairan dan penyaluran KPR FLPP dapat mulai dilakukan di awal Januari 2025.

"Kami akan melayangkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) penyaluran FLPP bisa segera diterbitkan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (30/12/2024).

Ara menyebut permohonan pencairan itu seiring dengan adanya stok 48.000 unit rumah subsidiready stock yang dipastikan siap untuk disalurkan pada awal Januari 2025.

Lebih lanjut, mengacu pada data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) BP Tapera per 30 Desember 2024, jumlah ready stock mencapai 50.772 unit rumah subsidi dan 14.966 unit rumah yang sudah dipesan.

Sementara itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, dari total jumlah hunian ready stock tersebut, sebanyak 23.752 unit atau setara 46,78% dibangun oleh anggota REI di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, Ara berharap regulasi yang mengatur penyaluran FLPP TA 2025 dapat segera terbit untuk mendorong penyaluran rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut.

Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

Adapun sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa penyaluran FLPP itu masih menggunakan skema eksisting yakni 75:25. Di mana, sebesar 75% diguyur lewat APBN sedangkan 25%nya dialokasikan dari perbankan.

“Pada 2025 mendatang, pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana sebesar Rp28,2 Triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220.000 unit rumah,” jelas Heru Pudyo dalam Penandatanganan Kerja Sama dengan Bank Penyalur di Jakarta, Senin (23/12/2024).

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meyakini program makan bergizi gratis dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, program strategis nasional (PSN) ini berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat, juga berdampak terhadap perekonomian nasional.

Bappenas melihat dampak ini akan terjadi pada tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“PSN ini (makan bergizi gratis) akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86 persen di tahun pertama RPJMN," kata Rachmat dalam Musrenbangnas di Jakarta, Senin (30/12/2026).

Program makan bergizi ini juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, balita, dan anak sekolah.

Rachmat meyakini dengan pemenuhan kebutuhan makan, maka akan ikut mendongkrak prestasi dan partisipasi siswa.

Saat ini, program makan bergizi ini dirancang dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.

"Dengan kontribusi pembelanjaan negara Rp71 triliun, bisa meningkatkan 0,86 persen," ujarnya.

Lebih lanjut, Rachmat memaparkan program ini juga akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan, dan infrastruktur logistik.

Efek positifnya, ujar Rachmat, bakal menciptakan siklus ekonomi. Permintaan terhadap bahan baku pangan juga akan mendorong desa swasembada.

“Akan menumbuhkan desa swasembada pangan, energi, dan air, yang bersinergi dengan pengembangan hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air,” katanya.

(Fiki Ariyanti)

Jakarta, Investor.id– Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) diharapkan bisa segera disalurkan awal Januari 2025.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menerbitkan aturan pendukung sehingga program penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa terealisasi di awal tahun depan.

"Kami akan melayangkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bisa segera diterbitkan. Saat ini setidaknya ada 48 ribu unit rumah subsidi ready stock yang siap akad KPR FLPP di awal Januari 2025," tutur Menteri PKP Maruarar Sirait dalam siaran pers Senin (30/12/2024).

Pernyataan Menteri PKP itu dilontarkan saat meninjau perumahan bersubsidi Buana Cicalengka Raya 2, di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Minggu (29/12/2024).

Sesuai data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) BP Tapera per 30 Desember 2024, jumlah ready stock mencapai 50.772 unit rumah subsidi dan 14.966 unit rumah yang sudah dipesan. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, dari total jumlah hunian ready stock tersebut, sebanyak 23.752 unit atau setara 46,78% dibangun oleh anggota REI di seluruh Indonesia.

"Diharapkan PMK pendukung penyaluran program KPR FLPP bisa segera terbit supaya MBR akad KPR bisa dilakukan awal Januari tahun depan. Hal itu demi membantu penyediaan hunian untuk MBR," tegas Menteri PKP.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto berharap agar di awal Januari 2025 penyaluran KPR FLPP bisa terlaksana.

"Menteri PKP menjanjikan akan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan. Semoga mendapat respons terbaik," ujar Joko Suranto.

Dia menyatakan, pihaknya juga mendorong agar Bank Penyalur KPR FLPP mempertimbangkan sejumlah skenario alternatif apabila PMK tersebut belum terbit di awal tahun depan.

"Kami dorong perbankan untuk mengantisipasi jika PMK belum terbit di awal Januari 2025. Tapi itu domain perbankan, kita hanya bisa mendorong perbankan sebagai upaya mencari solusi terbaik agar Program 3 Juta Rumah bisa berjalan secara baik," kata Joko Suranto yang juga Founder & Chief Executive Officer (CEO) Buana Kassiti Group.

Sementara itu, Menteri PKP menyampaikan apresiasinya atas kepedulian REI terhadap lingkungan dan tanggung jawab terhadap kualitas rumah yang dibangun.

Salah satu wujud kepedulian tersebut adalah melalui penanaman pohon di seluruh kawasan perumahan yang dikembangkan developer anggota REI.

"Saya senang sekali karena sudah banyak titik yang saya kunjungi, tapi baru kali ini saya datang ke tempat pengembang perumahan yang membagikan pohon secara gratis kepada masyarakat. Semoga hal itu bisa diikuti oleh para pengembang lainnya," tutur Maruarar Sirait saat meresmikan Kebun Persemaian REI di Buana Cicalengka Raya 2. 

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatakan ada 48 ribu unit rumah subsidi yang siap diakadkan awal tahun depan. Pihaknya pun sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bisa segera direalisasikan tahun depan.

"Kami akan melayangkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bisa segera diterbitkan. Saat ini setidaknya ada 48 ribu unit rumah subsidi ready stock yang siap akad KPR FLPP di awal Januari 2025," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Senin (30/12/2024).

Hal itu disampaikan saat meninjau perumahan bersubsidi Buana Cicalengka Raya 2 di Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Minggu (29/12) lalu.

Berdasarkan data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) BP Tapera per 30 Desember 2024, jumlah rumah subsidi siap huni mencapai 50.772 unit rumah subsidi dan 14.966 unit rumah sudah dipesan. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, dari total jumlah rumah siap huni tersebut, sebanyak 23.752 unit atau setara 46,78 persen dibangun oleh anggota Realestat Indonesia (REI).

"Diharapkan PMK pendukung penyaluran program KPR FLPP bisa segera terbit supaya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) akad KPR bisa dilakukan awal Januari tahun depan. Hal itu demi membantu penyediaan hunian untuk MBR," ucapnya.

Selain itu, Ara mengapresiasi kepedulian REI terhadap lingkungan dan kualitas rumah yang dibangun. Salah satu wujud kepedulian tersebut adalah melalui penanaman pohon di seluruh kawasan perumahan yang dikembangkan developer anggota REI.

"Saya senang sekali karena sudah banyak titik yang saya kunjungi, tapi baru kali ini saya datang ke tempat pengembang perumahan yang membagikan pohon secara gratis kepada masyarakat. Semoga hal itu bisa diikuti oleh para pengembang lainnya," ujarnya.

Lalu, Ara mengingatkan kepada para pengusaha atau pengembang yang diberi amanah untuk membangun perumahan masyarakat agar bertanggung jawab dalam pelayanan dan fasilitas yang disediakan.

Menurutnya, Buana Kassiti Group, pengembang Buana Cicalengka Raya 2, bertanggung jawab dalam pengembangan hunian MBR. Sebab, tidak ada keluhan dari para penghuni rumah.

Di sisi lain, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto berharap penyaluran KPR FLPP bisa terlaksana di awal Januari 2025. Ia mengatakan pihaknya juga mendorong agar bank penyalur KPR FLPP mempertimbangkan sejumlah skenario alternatif apabila PMK tersebut belum terbit di awal tahun depan.

"Menteri PKP menjanjikan akan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan. Semoga mendapat respons terbaik," ucap Joko.

"Kami dorong perbankan untuk mengantisipasi jika PMK belum terbit di awal Januari 2025. Tapi itu domain perbankan, kita hanya bisa mendorong perbankan sebagai upaya mencari solusi terbaik agar Program 3 Juta Rumah bisa berjalan secara baik," sambungnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti yang fokus menggarap rumah subsidi yakni PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk. (GRIA) mengaku bakal mendukung program 3 juta rumah lewat pembangunan 15.000 unit rumah pada 2025.

Direktur Operasional Ingria Group, Moch Dody Supriyadi menjelaskan bahwa komitmen pembangunan 15.000 unit rumah itu dilakukan guna memastikan pasokan unit untuk program Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) tahun 2025 terpenuhi.

“Kita akan kembangkan total 14 lokasi untuk FLPP itu 1.500 unit,” kata Dody saat ditemui di Perumahan Bukit Esma Cicalengka, Minggu (29/12/2024).

Dia menjelaskan, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp105 miliar. Angka itu merupakan asumsi dari pembangunan tiap unit sebesar Rp70 juta.

Adapun, total lahan yang bakal digunakan untuk membangun belasan ribu unit rumah subsidi tahun depan dilaporkan mencapai 20 hektare.

“Satu unitnya [modalnya kira-kira] Rp70 juta, itu untuk bangunannya saja ya. Kalau untuk lahannya sudah ada, sudah selesai pembebasannya,” ujarnya.

Sebagai informasi, PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk. (GRIA) telah melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Agustus 2023.

Berdasarkan catatan Bisnis, GRIA yang bergerak di bidang real estate ini akan menawarkan 2,94 miliar saham biasa dengan nominal Rp20 per saham yang mewakili 37,81 persen saham yang di tempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Saham tersebut ditawarkan di rentang harga Rp115 hingga Rp120 per saham, Alhasil dana maksimal yang akan diraup GRIA yaitu Rp353,91 miliar. Adapun GRIA menunjuk Erdhika Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek pada hajatan IPO kala itu.

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan akan memberikan sumbangan sebesar 0,86% terhadap pertumbuhan ekonomi RI pada tahun 2025 atau pertama penerapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy dalam sambutannya di pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas.

Rachmat mengatakan, proyek startegis nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis akan mendatangkan dampak besar bagi masyarakat. Program ini tidak hanya menemunuhi gizi ibu hamil, balita dan anak sekolah, tapi juga mendorong prestasi dan partisipasi siswa.

"PSN ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86% di tahun pertama RPJMN (2025)," kata Rachmat, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

Dalam konsep besarnya, pemerintah akan menggelontorkan Rp 71 triliun untuk menjalankan program ini. Tidak hanya peningkatan ekonomi 0,86%, program ini juga akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan, dan lapangan kerja, sarana dan prasana logistik, serta menumbuhkan desa swasembawa pangan, energi dan air.

Rachmat mengatakan, MBG menjadi salah satu program 'Big Push Strategy' dari Presiden Prabowo Subianto yang langsung bisa dilaksanakan. Menurutnya, hal ini karena angka permintaan yang besar akan mendorong terciptanya suplai yang besar pula.

"Jadi demand create supply ini akan menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Dan diharapkan program PSN ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," ujarnya.

Di samping itu, dalam Musrembang hari ini Rachmat juga berharap, dapat dihasilkan program-program yang dapat diterjemahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah secara selaras, terpadu, dan tersusun.

Hal ini perlu didukung oleh ekosistem pembangunan daerah seperti kepastian penataan ruang, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), peningkatan sumber manusia (SDM) yang berkualitas yang disertai dengan penguatan fondasi keuangan daerah.

"Ketergantungan daerah terhadap transfer ke daerah sangat besar. Untuk itu, strategi penguatan keuangan daerah perlu didorong melalui peningkatan potensi pendapatan daerah, perluasan pendanaan alternatif, dan mendorong belanja lebih produktif," kata dia.

(acd/acd)

Jakarta (ANTARA) - Sektor perumahan merupakan salah satu pembangunan infrastruktur krusial yang terus dilaksanakan seiring pertambahan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun.

Presiden Prabowo Subianto saat debat capres pamungkas Pemilu Presiden 2024 pada awal Februari tahun ini berjanji akan membangun 3 Juta Rumah per tahun.

Dalam salah satu dari 17 Program Prioritas Prabowo-Gibran, menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

Tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun diharapkan akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.

Pembangunan hunian merupakan hal penting mengingat angka backlog kepemilikan rumah yang masih tinggi di Indonesia, yakni terdapat sekitar 9 juta dan angka ini bisa saja bertambah seiring pertumbuhan jumlah populasi di Indonesia.

Pemerintahan sebelumnya memang telah berupaya mengatasi problema di sektor perumahan ini melalui Program Sejuta Rumah. Program Sejuta Rumah atau dikenal sebagai PSR merupakan gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi backlog dan mewujudkan percepatan penyediaan rumah layak huni bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selama 10 tahun, pemerintahan Jokowi telah membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah bagi masyarakat melalui PSR. Pembangunan tersebut bukan hanya bersumber dari hanya APBN, namun termasuk pembangunan rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program inilah yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui Program 3 Juta Rumah sebagaimana dirinya janjikan setelah berhasil memenangkan Pemilu Presiden 2024 dan dilantik secara resmi sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Sesaat setelah dilantik, Presiden di tanggal yang sama secara resmi memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Tujuan pemisahan ini adalah agar pembangunan perumahan dan kawasan di sekitarnya menjadi lebih terfokus, terarah dan tepat sasaran dengan hadirnya Kementerian PKP yang dipimpin oleh Maruarar Sirait.

Sebelum pemisahan ini terjadi, pada awal Oktober Ketua Satgas Perumahan yakni Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan program pembangunan tiga juta rumah merupakan target dalam setahun, sehingga dalam satu periode pemerintahan selama 5 tahun, diharapkan bisa membangun 15 juta rumah. Program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun itu terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun dan dua juta unit rumah di pedesaan per tahun. Program 3 Juta rumah ini diharapkan dapat menjadi landasan menuju kebijakan perumahan prorakyat yang lebih baik.

Optimalisasi lahan

Pemerintah melalui Kementerian PKP bergerak cepat untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun dengan menjalankan sejumlah langkah, salah satunya terkait penyediaan lahan bagi rumah.

Pada akhir Oktober, Kementerian PKP menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait pemanfaatan lahan sitaan dari koruptor untuk pembangunan rumah rakyat. Adapun lahan sitaan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari koruptor diminta untuk dapat dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat kecil. Sedangkan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PKP juga berharap potensi tanah terlantar selama lima tahun ke depan sekitar 1,3 juta hektare dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.

Selain memanfaatkan lahan eksisting berupa lahan sitaan dan tanah terlantar, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan aset-aset milik pemerintah, BUMN, BUMD yang sudah ada untuk dapat dimanfaatkan sebagai rumah susun (Rusun) dan dapat dihuni oleh masyarakat.

Salah satunya optimalisasi Rusun Pasar Rumput dengan melakukan penurunan tarif sewa Rusun Pasar Rumput dari sebelumnya Rp3,5 juta per unit menjadi Rp1,1 juta hingga Rp2,2 juta pada awal November. Tujuan penurunan tarif tersebut untuk meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, terutama dengan lokasi rusun yang sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda transportasi dan pasar.

Dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah, pemerintah tentu tidak bisa sendirian tapi dibutuhkan semangat gotong royong dari para pemangku kepentingan lainnya. Sejauh ini, sejumlah perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program 3 juta rumah, termasuk sejumlah individu yang bersedia menyumbangkan tanah mereka melalui semangat gotong royong.

Pada awal November, semangat gotong royong tersebut diwujudkan melalui groundbreaking pembangunan 250 unit rumah tapak gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari sumbangan swasta (filantropi) di lahan yang berlokasi di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Lahan perumahan tersebut seluas 2,5 hektare merupakan sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses.Sedangkan pembangunan perumahannya sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

Tak hanya berhenti sampai di Tangerang, pada akhir Desember semangat gotong royong tersebut kemudian berlanjut dengan groundbreaking pembangunan sebanyak 500 Rumah Layak Huni (RLH) untuk masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur bekerja sama dengan PT Berau Coal.

Keberlanjutan FLPP

Hal krusial lainnya dalam upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah adalah mengenai pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

FLPP merupakan program yang diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2010 dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

Target penyaluran dana FLPP sebesar 166 ribu unit rumah dan penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit pada tahun 2024 berhasil diselesaikan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan demikian sejak tahun 2010-2024, penyaluran dana FLPP telah berhasil membiayai lebih dari 1,5 juta unit rumah bagi MBR.

Menjelang tutup tahun 2024 tepatnya pada Bulan Desember, Kementerian PKP kemudian melanjutkan kembali program FLPP untuk tahun depan dengan menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan antara BP Tapera dan 39 Bank Penyalur serta 22 Asosiasi Pengembang Perumahan.

Keputusan melanjutkan FLPP menunjukkan program tersebut telah terbukti membantu rakyat untuk lebih mudah dalam mendapatkan hunian, sekaligus juga membantu industri perumahan dan perbankan untuk berkontribusi pada perekonomian nasional.

Program 3 Juta Rumah merupakan landasannya. Sedangkan optimalisasi lahan dan aset eksisting, semangat gotong royong, serta keberlanjutan FLPP adalah langkah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerjemahkan program tersebut untuk menghadirkan kebijakan perumahan prorakyat yang lebih baik.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Pemerintah sedang mengupayakan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat setiap tahun. Hal ini merupakan salah satu program prioritas yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Melalui program ini, pemerintah akan membangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Langkah tersebut untuk mengatasi angka backlog perumahan di Indonesia.

Lantas, apa saja upaya yang telah sudah dilakukan pemerintah setahun ini? Simak rangkumannya berikut ini.

Prabowo Janji Bangun 3 Juta Rumah Jika Menjadi Presiden

Prabowo Subianto saat masih menjadi calon presiden mengatakan ingin membangun 3 juta rumah apabila berhasil terpilih dalam Pemilu 2024. Sebaran pembangunan 3 juta tersebut meliputi di daerah desa 1 juta rumah, perkotaan 1 juta rumah, dan pesisir 1 juta rumah.

"Saudara-saudara, kita akan membangun tiga juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Satu juta di pedesaan, satu juta di pesisir, satu juta di perkotaan," kata Prabowo dalam debat capres terakhir yang digelar di Jakarta Convention Center, pada Minggu (4/2/2024).

Kata Pengembang soal Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah

Menanggapi janji Prabowo tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, program itu bisa saja dilakukan selama 5 tahun ke depan apabila Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Menurutnya, program tersebut merupakan lanjutan dari program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bisa, sangat bisa. Artinya program ini berkesinambungan, kelanjutan dari program satu juta rumah," tuturnya ketika dihubungi detikProperti, Senin (5/2/2024).

"Untuk tiga juta rumah yang penting polanya saja yang jelas. Artinya gini, sebenarnya pemerintah itu kan sudah banyak membangunnya bermacam-macam jenis rumah yang akan dibangun, ada produk pemerintah, swadaya, atau bedah rumah dan lain sebagainya. Itu kan kalau dihitung juga besar, nah saya pikir kalau program untuk rumah perkotaan, desa, saya pikir bisa, masuk akal," lanjutnya.

Usulan Pengembang soal Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendukung program kerja pasangan calon presiden RI nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang hendak membangun 3 juta rumah selama menjabat.

Joko mengatakan untuk mewujudkan pembangunan 3 juta rumah sesuai dengan program Prabowo-Gibran, mereka perlu menggunakan cara yang tidak biasa.

"Saat ini jumlah penduduk Indonesia yang tidak punya rumah sudah sekitar 20 persen dan berpotensi terus bertambah. Karena itu,REI menyarankan agar sektor perumahan ini betul-betul diurus, bahkan dijadikan sebagai program strategis pemerintah," kata Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto dalam pernyataan tertulis yang dikutip pada Rabu (7/2/2024).

Perbankan Bahas Cara Program 3 Juta Rumah Tak Bebani APBN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN tengah mengkaji program usulan Calon Presiden Prabowo Subianto tentang penyediaan 3 Juta Rumah. Salah satu aspek yang tengah dibahas adalah perihal pembiayaan program tersebut yang diharapkan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita menyarankan beberapa pola, agak shifting dari FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan). Apakah polanya menggunakan dana abadi, atau langsung keTapera, ini ada beberapa pilihan. Kita kasih beberapa pilihan dan itudiskusinya akan dijalani lagi," tutur Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupuludikutip pada Kamis (7/3/2024).

Kata Basuki soal Program 3 Juta Rumah

Basuki Hadimuljono ketika masih menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespons program 3 juta rumah yang ingin dilakukan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Basuki menyebut hal itu bisa saja dilakukan, namun belum dibahas lebih lanjut.

"Belum ada pembicaraan. Kalau dulu Pak Jokowi 1 juta rumah itu bisa kita capai lebih dari 1 rumah, kalau ada program 3 juta rumah ya menurut saya bagus, tapi belum dibahas," tutur Basuki di kantor Kementerian PUPR, Rabu (13/3/2024).

Terkait anggaran untuk program itu, kat Basuki, tentunya akan ada penyesuaian. Sebab, rumah yang akan dibangun maupun renovasi semakin banyak.

"Kalau penganggaran pasti tidak sama (untuk program 3 juta rumah), satu rumah kan Rp 144 juta," ujarnya.

Pengembang Usulkan Cara Bangun 3 Juta Rumah

Joko Suranto mengaku siap memberi dukungan dengan membangun 600 ribu hingga 1 juta rumah pada tahun 2025. Menurutnya, usaha pengentasan backlog rumah nasional tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa yang sudah terbukti tidak efektif.

Joko menyebut REI mendorong dilakukannya 'rekayasa' pembiayaan perumahan untuk menyesuaikan dengan target pembangunan 3 juta rumah. Di antaranya dengan memperluas likuiditas perumahan yang selama ini hanya dominan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Lebih lanjut, Joko mengatakan REI juga memacu penggunaan dana pendampingan seperti dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atau dana wakaf untuk ditempatkan di bank sebagai dana pendamping agar cost of fund bisa lebih rendah.

"Kami sudah mengusulkan agar ada kenaikan suku bungaKPR bersubsidi tetapi bunga dipatok tetap (fix rate) selama 20 tahun, atau tenorKPR diperpendek menjadi hanya 10 tahun dengan bunga tetap 5%," kata Joko dalam keterangan tertulis, Rabu (1/5/2024).

Bank Usulkan Skema Pembiayaan Program 3 Juta Rumah

Dengan adanya peningkatan target, Nixon menilai perlu ada perubahan skema KPR baru dari program 1 juta rumah Jokowi. Menurutnya, bergantung sepenuhnya pada APBN tidak memungkinkan karena jumlah yang akan dibangun 3 kali lebih besar sehingga membutuhkan skema APBN sektor lain untuk menopang.

"Untuk sementara dari pendanaan yang dikelola olehTapera, badan yang ditunjuk untuk pengelola keuangan perumahan dan tabungan rakyat.Skemanya kita usulkan supaya dengan uangFLPP yang sama, hasilnya kita lihat. Darisimulasinya (kelihatan) lebih gede, namun belum 3 kali lipat," kata Nixon saat dihubungi detikProperti, Senin (6/5/2024).

Sebagai informasi, mengutip dari situs Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

PUPR Usulkan Skema Pembiayaan Program 3 Juta Rumah ke Kemenkeu

Pada Rabu (8/5), Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan kepada detikProperti bahwa saat ini Kementerian PUPR telah memiliki beberapa skema yang telah dijalankan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Skema pembiayaan saat ini ada dua macam. Pertama adalah FLPP, di mana KPR terdiri dari 75% dana FLPP dan 25% dana bank yang memanfaatkan pembiayaan dari SMF (PT SaranaMultigriya Finansial). Skema kedua adalah Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat, dimana masyarakat yang berpenghasilan upah minimum ke atas diwajibkan menjadi peserta, kemudian membayar simpanan Tapera ke BP Tapera.

Skema tersebut saat ini sudah diusulkan ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan meminta agar dibuat kajian yang lebih komprehensif, dan saat ini sedang disiapkan kajiannya.

Bocoran Bentuk 3 Juta Rumah Prabowo

Menurut Pakar Properti dan Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Panangian Simanungkalit, dalam program 3 juta rumah tersebut sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di kawasan perdesaan dan pesisir pantai. Sementara itu, sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di perkotaan dengan rasio 500 ribu rumah tapak atau rumah sederhana sehat dan 500 ribu berupa rumah susun.

"Jadi 3 juta rumah ini, 2 juta rumah di kawasan perdesaan ada kawasan pesisir juga dan 1 juta di kota, 500 ribu RSH kurang lebih, kemudian 500 ribu lagi rumah sewa yang low rise (4 lantai) dan high rise (20 lantai), TOD (Transit Oriented Development), kemudian rumah sewa untuk pekerja di CBD dan tempat-tempat strategis, dan rusunami," ungkapnya dalam acara Forwapera, di Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).

Pengembang Usulkan Pembentukan BP3

Junaidi Abdillah mengatakan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) berperan penting dalam mempercepat pembangunan rumah di Indonesia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Rencana APERSI kenapa mendorong BP3 harus berjalan, salah satunya pembiayaan. Pembiayaan ini macam-macam, ada dana pemerintah, dana investasi dari luar juga bisa kalau masuk ke Tapera. Banyak macam jenisnya. Visinya memperkuat penyaluran KPR untuk semua masyarakat khususnya masyarakat MBR," kata Junaidi di Kantor DPP APERSI, Jakarta pada Kamis (18/7/2024).

Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Perumahan

Hashim Djojohadikusumo yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden TerpilihPrabowo mengungkap bahwa Prabowo berencana mendirikan Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Langkah ini sejalan dengan rencana Prabowo dan Gibran untuk menggeber program 3 juta rumah

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Hashim Tegaskan Prabowo Bangun 3 Juta Rumah Setahun

Hashim menyebutkan bahwa program 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu, selama masa jabatan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Perusahaan Asing Minati Pembangunan 1 Juta Rumah di Perkotaan

Terkait pembangunan hunian di perkotaan, Hashim mengatakan sudah ada beberapa negara yang berminat untuk ikut membangun 1 juta hunian di perkotaan. Beberapa di antaranya adalah Qatar dan China.

"Di sini, konsep dari kita Satgas adalah kita akan nanti mengundang perusahaan-perusahaan dari China, Qatar, Abu Dhabi, Singapura, dan Malaysia masuk. Dan saya bisa lapor sudah ada indikasi sukses," paparnya dalam Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

REI Siap Bangun 600.000 Hunian

Joko Suranto mengatakan pihaknya siap membangun 600.000 hunian di perkotaan. Hal ini untuk menunjang program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.

"Kami kan porsinya di 1 juta (rumah di perkotaan), otomatis karena kita biasa mensupply 65% pastinya di atas 600.000, inshaallah kita siap," tuturnya di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pelaksanaan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran akan dimulai pada Januari 2025 mendatang. Sementara dalam waktu 100 hari kerja pertama akan mengejar sisa target penyediaan rumah tahun ini.

"Ini harus sejalan dan paralel dengan kepentingan kita untuk menjelang akhir tahun kita selesaikan sisa dari pembangunan rumah yang ada, nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun," kata Fahri kepada wartawan seusai rapat di Gedung Tata Ruang, Raden Patah No. 1, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Persiapan Lahan buat Bangun 3 Juta Rumah

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN sekaligus Sekretaris Komite Badan Bank Tanah, Suyus Windayana menuturkan pihaknya sedang melakukan inventarisasi lahan milik negara yang ada untuk keperluan Program 3 Juta Rumah. Lahan-lahan yang sedang diperiksa oleh pihaknya termasuk tanah-tanah sitaan, lahan milik BUMN, dan lainnya.

"Kita sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa akan dibangun perumahan. Nanti kita cek status tanahnya apabila itu tanah-tanah yang memang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera," kataSuyus kepada wartawan usai acara FGD Pengembangan Reforma Agraria, di Hotel Mandarin Oriental, Kamis (24/10/2024).

Sederet Konglomerat Diajak Bangun 3 Juta Rumah

Ara menyatakan akan ada sejumlah pengembang kelas kakap diajak untuk ikut dalam pembangunan 3 juta rumah.

"Saya sudah undang 4 partner saya, kebetulan membangun Hotel Nusantara di IKN. Ada dari Agung Sedayu Pak Aguan, ada Pak Prayogo dari Barito, ada Pak Boy Tohir dari Adaro, ada Frankie dari Sinarmas, untuk bergotong royong," katanya saat ditemui sebelum rapat kerja dengan DPR RI, Selasa (29/10/2024).

Belum diketahui pasti proyek apa yang akan dikerjakan oleh para pengembang tersebut, kecuali Agung Sedayu yang akan membangun perumahan untuk masyarakat di lahan 2,5 hektare milik Ara.

Ara-Aguan Bangun Rumah Gratis di Tangerang

Pada awal November, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) meresmikan pembangunan rumah gratis di Tangerang sebagai tanda dimulainya program 3 juta rumah. Rumah ini dibangun di lahan perusahaan Ara. Perumahan ini akan dibangun oleh Agung Sedayu Group.

Dalam gelaran groundbreaking tersebut, Ara mengundang Pendiri Agung Sedayu Group, Aguan, dan pihak PT Bumi Samboro Sukses untuk sama-sama meresmikan proyek ini.

"Jadi tanahnya ini sebagian punya Menteri (Ara), sebagian punya Pak Dino (Bumi Samboro). Karena sebagai menteri kita kasih contoh gotong royong," kata Ara di Desa Sukawali, Pakuhaji, Kabupateng Tangerang, Jumat (1/11/2024).

Ara Mau Pakai Tanah Gratis buat Tekan Biaya 3 Juta Rumah

Ara mengupayakan tanah gratis untuk dibagikan kepada masyarakat untuk mengurangi biaya penyediaan 3 juta rumah. Hal itu dengan memanfaatkan tanah sitaan korupsi yang sedang diperoleh dari Kejaksaan Agung.

"Pak Jaksa Agung sudah serahkan 200 hektare tanahnya (tanah sitaan korupsi) ke Dirjen Kekayaan Negara. Dari 1.000 (hektare) itu udah diverifikasi 200 (hektare). Mudah-mudahan saya minggu depan sudah bisa rapat dengan Jaksa Agung dan dengan Menteri ATR dan Dirjen Kekayaan Negara," ujar Ara dikutip dari siaran langsung YouTube TVR Parlemen, Senin (4/11/2024).

Ada 6 Perusahaan yang Mau Sumbang Tanah buat 3 Juta Rumah

Ara memakai konsep gotong royong seperti program yang ia usung yakni Gerakan Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat. Nantinya, pemerintah atau swasta boleh menyumbangkan tanah dan membangun perumahan tersebut atau hanya melakukan salah satunya.

Ia pun mengungkapkan sudah ada enam perusahaan swasta yang bersedia menyumbangkan tanahnya untuk program 3 juta rumah.

"Boleh enggak kalau tanahnya dari swasta, bangunannya swasta, izinnya swasta, boleh? Jadi, saya akan melakukan itu. Sudah ada enam perusahaan yang komit dan sudah ada orang per orang yang mau menyerahkan tanahnya," kata Ara dikutip dari siaran langsung YouTube TVR Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Komisi V Minta Peta Jalan Program 3 Juta Rumah

Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI meminta blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah ke Menteri PKP Ara. Tujuannya agar skema yang akan dilakukan untuk program tersebut jelas.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Pengembang Usul Kuota FLPP Ditambah

Menurut Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie banyak yang perlu dipersiapkan untuk realisasi Program 3 Juta Rumah, mengingat nilai targetnya meningkat. Jika melihat tahun sebelumnya, pengembang hanya mampu membangun rumah sekitar 300-400 ribu unit per tahun.

"Kita per tahun kan cuma sanggup bangun 300-400 ribu unit rumah sebenarnya. Itu fakta ya kan. Tapi dikasih tugas sekarang 3 juta, berapa kali lipat ini? Nah ini kita bicara tentang isu kapasitas," kata Hari dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kemudian, Junaidi Abdillah mengharapkan kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Ia mendukung usulan dari pemerintah yang menginginkan kuota bertambah hingga 800 unit. Namun, pihaknya menyatakan optimis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 unit.

"Untuk pengalaman melihat data history, itu kami optimis di angka antara 250 sampai dengan 350 untuk tahun 2025," sebutnya.

Program 3 Juta Rumah Diusulkan Jadi PSN

Ara mengungkapkan sektor perumahan akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu untuk membantu MBR memiliki hunian.

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," kata Ara dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

Kementerian PKP Mau Gaet World Bank buat Program 3 Juta Rumah

Ara bertemu dengan delegasi World Bank untuk mencari peluang kerja sama dalam mewujudkan target Program 3 Juta Rumah. Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menjelaskan dukungan yang bisa diberikan, antara lain kerja-kerja analitis untuk menyelesaikan dan mengonsolidasikan semua isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ujar Carolyn dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Ada Cadangan Tanah Negara Murah buat Program 3 Juta Rumah

Nusron Wahid mengatakan ada cadangan tanah untuk negara (CTUN) sebanyak 79 ribu hektare yang bisa digunakan untuk membangun perumahan. Tanah tersebut bisa dibeli untuk Program 3 Juta Rumah dengan harga yang terjangkau.

"Tidak ada yang gratis, ini tanah negara. Nanti kita serahkan HPL-nya ke dalam bank," ujar Nusron dalam pemaparannya di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

BANDUNG, KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengunjungi perumahan Buana Cicalengka Raya 2 di Kampung Nunuk, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Senin (30/12/2024).

Dalam kunjungannya, Ara memastikan program 3 juta rumah untuk masyarakat berjalan dengan baik dan bangunan rumah tersedia (ready stock).

Ara tidak hanya memeriksa bangunan rumah, tetapi juga berdialog dengan penghuni terkait kondisi rumah, seperti ketersediaan air dan kualitas bangunan.

“Dari 117 unit rumah yang ada, saya cek 5 rumah, semuanya bagus dan pemilik rumah merasa puas dengan kualitasnya,” ujar Ara.

Ara juga menginstruksikan Wakil Menteri dan Direktur PKP untuk turun langsung ke beberapa lokasi guna memastikan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tersedia.

“Sebagai menteri, saya harus turun ke lapangan, tidak hanya menerima laporan, untuk memastikan informasi yang akurat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) sekaligus CEO Buana Kassiti Group, Joko Suranto, menjelaskan bahwa 117 unit rumah subsidi di perumahan Buana Cicalengka Raya 2 sudah siap huni.

“Dalam waktu 3 bulan, kami berhasil menyelesaikan pembangunan rumah subsidi,” kata Joko.

Joko optimis program 3 juta rumah untuk rakyat bisa terwujud dengan dukungan dari lingkungan birokrasi yang positif.

Ia juga berharap target pemerintah untuk mencapai 11 hingga 12 persen pembangunan rumah subsidi atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada 2025 dapat tercapai.

“Buana Kassiti berharap dapat lebih banyak lagi. Tahun ini kami buka tiga titik, dengan 75 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan ke depannya kami yakin akan lebih banyak lagi,” kata Joko.