IDXChannel – Pemerintah berencana untuk memanfaatkan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai hunian masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, pun mengaku telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto ihwal rencana itu.

Maruarar mengatakan, hunian vertikal tersebut adalah aset negara yang dibangun menggunakan APBN. Saat ini, wisma itu menjadi barang milik negara (BMN) yang dikelola oleh Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg).

"Saya sudah komunikasi sama mensekneg. Saya sudah juga sampaikan kepada presiden. Karena itu kan yang bangun kita, tapi nanti kewenangannya kan di mensekneg," ujar politikus yang akrab disapa Ara itu di Kementerian BUMN, Rabu (20/11/2024).

Dia mengatakan, pemanfaatan Wisma Atlet tinggal menunggu persetujuan Prabowo sebelum dimanfaatkan sebagai hunian masyarakat. Menurut Ara, Kementerian PKP siap jika diminta untuk melakukan manajemen pengelolaannya.

"Tentu, pikirannya presidenlah, bagaimana aset-aset negara itu bisa dimanfaatkan. Seperti rumah rusun tadi. Jangan sampai 2 tahun kosong dong. Padahal banyak yang butuhkan. Kalau kami diminta me-manage, kami siap," katanya.

Ara berharap aset-aset pemerintah bisa dimanfaatkan untuk mendorong kepemilikan hunian masyarakat. Contohnya seperti Rusun Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta Selatan, yang saat ini sudah dipasarkan kepada masyarakat.

"Yang pasar rumput juga bukan kewenangan saya lagi. Karena kita yang membangun sudah diserahterimakan kepada (Pemprov) DKI. Tapi kan kita diskusi bagaimana cari solusi," tuturnya.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan 47 tower rusun ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung pada 2025.

"Saya minta Bapak Ibu dari kontraktor dan konsultan yang terlibat untuk berkomitmen menyelesaikan pekerjaan, khususnya paket pekerjaan tahun 2024 ini," kata Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian PKP, Iwan Suprijanto, dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).

Dikatakan Iwan, terlepas dari penundaan pemindahan ASN ke IKN pada 2024, pemanfaatan rusun tersebut sudah dimulai oleh berbagai pihak.

"Seperti untuk acara-acara kenegaraan yang dimanfaatkan oleh tamu dari berbagai institusi, termasuk oleh Otorita IKN," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Iwan juga berpesan kepada para kontraktor pelaksana untuk terus berinovasi dalam pemanfaatan teknologi yang berguna untuk percepatan dan efisiensi pembangunan.

"Kontraktor jangan hanya jadi tukang saja, tapi lakukan pengembangan teknologi agar pekerjaan lebih efisien ke depannya," kata dia.

Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

"Saat ini progres keseluruhan pembangunan 47 tower rusun tersebut sebesar 78,88 persen," ujarnya.

Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 81,29 persen, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 65,02 persen, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 73,53 persen.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 78,34 persen, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 74,83 persen, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres 82,2 persen.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) merencanakan relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong tol dan jembatan. Ia mengusulkan agar masyarakat tersebut direlokasi ke Rusun Pasar Rumput.

"Saya berharap semua orang yang ada atau hidup di kolong jembatan di Jakarta dapat di relokasi ke rumah susun dengan konsep membangun tanpa menggusur. Seperti memanfaatkan Rusun Pasar Rumput itu bagus sekali yang sekaligus dapat dilaksanakan setelah Pilkada, rencana hari Senin tanggal 1 Desember 2024," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (19/11/2024).

Ara menjelaskan setelah para penghuninya direlokasi, kolong jembatan atau kolong jalan tol dapat dihias dengan mural dan tanaman hias. Dengan begitu, akan memberikan kesan indah dan membuat orang enggan membuatnya kumuh kembali.

"Dalam rangka CSR pihak swasta justru sangat senang untuk ikut terlibat dan bersinergi dalam kaitan bantuan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki atau tinggal di hunian," katanya.

Ia memastikan sudah ada enam perusahaan besar yang ikut bersinergi. Ara terus mengajak berbagai pihak untuk ikut terlibat menyediakan hunian untuk masyarakat.

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyambut baik rencana Ara merelokasi penghuni kolong jembatan ke rusun. Menurutnya, rencana tersebut akan membuat kolong Jalan Tol Pasar Ikan, Kunir dan Lodan bebas penghuni.

"Rusun selama 6 bulan free walaupun secara Perda ada biaya 550.000 per bulan tapi ditanggung dari CSR BUMD. Ada juga yang mau kontrak pribadi selama 2 bulan ditanggung, bulan pertama dari Pemda DKI dan bulan kedua oleh Kemensos yang keduanya di backup dengan pemberian sembako selama satu bulan," jelasnya.

Sebagai informasi, hal tersebut diungkapkan dalam rapat di Jakarta pada Senin (18/11) malam. Rapat tersebut juga turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat progres pengerjaan 47 rumah susun (Rusun) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Iwan Suprijanto menyebut saat ini pihaknya terus mengebut penyelesaian 47 rusun ASN serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di IKN itu tampung pada tahun ini.

"Saya minta Bapak Ibu dari kontraktor dan konsultan yang terlibat untuk berkomitmen menyelesaikan pekerjaan khususnya paket pekerjaan tahun 2024 ini," jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (19/11).

Dia menegaskan, para kontraktor perlu untuk berinovasi dalam pemanfaatan teknologi yang berguna untuk percepatan dan efisiensi pembangunan.

Sementara itu, Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Di mana, saat ini progres keseluruhan proyek tersebut dilaporkan mencapai 78,88%.

"Saat ini progres keseluruhan pembangunan 47 Tower Rusun tersebut sebesar 78,88% dan akan dilanjutkan pada tahun 2025," ujarnya.

Perinciannya, enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 81,29%, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 65,02%, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 73,53%.

Kemudian, Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 78,34%, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 74,83%.

Terakhir yakni Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan Badan Intelejen Negara (BIN) sebanyak 7 tower dengan progres 82,2%.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) akan memanfaatkan tanah sitaan Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah lahan 1.000 hektare di Banten yang berasal dari sitaan koruptor.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

"Saya sudah ketemu Jaksa Agung 2 kali. Yang ketiga, lusa. Dari Jaksa Agung saya sudah dapet 1.000 hektare di Banten. Dari mana? Dari koruptor," kata Ara.

"Nah, kita perjuangkan bagaimana di situ bisa dikasih gratis atau murah. Ini perjuangan ya," tambahnya.

Saat ini 60% atau 600 hektare dari lahan tersebut statusnya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit.

"60% bisa dibangun, 60 hektare, 60 persen berarti 600 hektare. Enam ratus hektare itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36, 60 bisa jadi berapa rumah? Betul nggak 60 ribu angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus. Satu koruptor," ungkapnya.

Ia juga mengabarkan, Wakil Ketua Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari telah menyumbangkan 1,4 hektare lahannya. Lalu temannya baru-baru ini menyatakan menyumbangkan tanahnya di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.

"Jadi CSR ini jalan, gotong-royongnya jalan. Ada yang mau kasih tanah silahkan, ada yang mau bangun silahkan, ada yang sama isinya jalan. Tapi ini untuk rakyat," tuturnya.

Pembahasan Lanjutan Retribusi PBG dan BPHTB

Ara dijadwalkan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri), Tito Karnavian tadi malam. Rencananya mereka akan membahas mengenai retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara mengaku belum bisa memastikan kapan Surat Edaran (SE) penghapusan retribusi PBG itu akan dikeluarkan. Namun, ia yakin dalam waktu dekat.

"Doain dalam waktu dekat. Nanti malam saya akan menaikkan jam 8 malam, di rumahnya," katanya.

Nantinya, setelah SE tersebut keluar penerbitan PBG tidak akan memakan waktu lama hingga berbulan-bulan, melainkan hanya butuh waktu 10 hari.

Pembahasan Rusun untuk Warga Kolong Jembatan

Ara juga dijadwalkan bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul untuk membahas mengenai pembangunan rumah untuk warga yang tinggal di kolong jembatan.

"Nanti malam saya rapat dengan Mendagri dan Mensos, ya mohon doanya semoga kita bisa buat saudara-saudara kita yang di bawah jembatan, contohnya di Jakarta dan di Bandung, supaya kita bisa pindahkan dari bawah jembatan, supaya bisa masuk ke rumah susun," ujar Ara.

Rencananya, warga kolong jembatan itu akan direlokasi ke tempat tinggal yang lebih layak yakni rusun. Selain diberikan tempat tinggal, mereka akan difasilitasi berbagai pelatihan agar dapat menaikkan tingkat perekonomiannya.

(aqi/das)

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris memberikan dukungan terhadap konsep hunian berbasis transit oriented development (TOD) yang ditawarkan oleh pasangan calon (paslon) Gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (Rido).

Hal tersebut disampaikan Rido pada debat ketiga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta, Minggu (17/11/2024)

Salah satu fokus utama dalam debat tersebut adalah tema perkotaan dan perubahan iklim, dengan penekanan khusus pada penataan permukiman sebagai tantangan besar bagi Jakarta.

Fahira menilai program tersebut sebagai solusi konkret untuk mengatasi masalah perumahan di Jakarta, terutama bagi generasi z (gen z), masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kelas menengah.

Konsep tersebut, kata dia, tidak hanya menawarkan konsep hunian terjangkau yang dibangun di atas lahan-lahan strategis seperti pasar dan stasiun, sehingga mengoptimalkan penggunaan lahan yang sudah ada dan mengurangi biaya pembangunan.

"Hunian berbasis TOD adalah solusi perumahan yang paling nyata dan efektif. Pembangunan hunian di atas lahan-lahan strategis seperti pasar, stasiun, dan sepanjang jalur transportasi akan lebih ekonomis karena memanfaatkan lahan yang sudah tersedia, tanpa perlu membuka lahan baru yang memerlukan biaya tinggi," ujar Fahira dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (18/11/2024).

Dengan hunian yang terletak di lokasi strategis ini, lanjut dia, warga Jakarta akan lebih mudah mengakses tempat kerja, menghemat tenaga dan biaya transportasi, serta mengurangi waktu perjalanan.

Menurut Fahira, hal tersebut memungkinkan warga Jakarta untuk lebih cepat sampai di rumah dan lebih sedikit menghabiskan waktu di perjalanan setiap hari.

“Hunian berbasis TOD bisa menjadi salah satu sumber kebahagiaan warga Jakarta, karena mereka tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam dalam perjalanan," tuturnya.

Menurut Fahira, salah satu masalah utama yang dihadapi warga Jakarta adalah jarak yang terlalu jauh antara tempat tinggal dan tempat kerja.

Banyak warga yang harus menghabiskan berjam-jam di perjalanan setiap hari, yang tentu saja mengganggu produktivitas mereka.

Oleh karena itu, pembangunan hunian di atas pasar dan stasiun sangat relevan. Selain mengurangi stres akibat perjalanan panjang, solusi ini memungkinkan masyarakat untuk lebih fokus pada pengembangan diri dan kesejahteraan keluarga.

Fahira menjelaskan, pasangan Rido menawarkan solusi nyata melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (rusunami) yang terjangkau, berkualitas baik, dan berlokasi strategis.

Hunian-hunian tersebut akan didukung dengan akses transportasi publik yang terintegrasi, seperti Transjakarta, kereta rel listrik (KRL), mass rapid transit (MRT), dan light rail transit (LRT).

Selain itu, akan ada juga subsidi sewa dan skema kepemilikan yang fleksibel dan bertahap, memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian.

“Pasangan Rido tidak hanya menyediakan hunian terjangkau untuk gen z, MBR, dan kelas menengah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih efisien, sehat, dan terintegrasi," kata Fahira.

"Hunian berbasis TOD adalah solusi masa depan yang dapat membawa Jakarta menuju kota yang lebih layak huni, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Ketua Umum Ormas Bang Japar ini.

Nusa Tenggara Barat (NTB): Pemerintah tengah gencar membangun rumah rakyat untuk merealisasikan Program 3 juta Rumah. Namun, lahan yang terbatas semakin mempersulit pemerintah untuk membangun rumah tapak.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melihat potensi pemanfaatan lahan untuk pembangunan mixed use building di sejumlah kota-kota besar di Indonesia ke depan cukup besar.

Adanya mixed use building seperti bangunan vertikal selain dapat menggabungkan beberapa fungsi dalam satu bangunan seperti hunian dan perkantoran, juga bisa untuk kegiatan usaha lain dan pendidikan.
"Saat ini pembangunan mixed use building jadi tren di kawasan perkotaan. Jadi lahan yang ada bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam fungsi baik tempat tinggal maupun hal lainnya seperti perkantoran dan lainnya," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Senin, 18 November 2024.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah daerah bisa mendorong pembangunan hunian vertikal seperti Rusun yang mungkin tidak terlalu tinggi yakni sekitar empat lantai. Lalu masyarakat yang tinggal di kawasan padat kemudian dipindahkan lalu di lantai bawahnya untuk orang berdagang sehingga membuat ekosistem tempat tinggal dan perekonomian berjalan dengan baik.

"Rusun yang dibangun bisa juga sebagai tempat relokasi masyarakat yang tinggal di kawasan padat atau pinggir bantaran sungai. Jadi penataan kawasan agar tidak kumuh bisa dimulai sejak dini," jelas dia.

Fahri Hamzah menjelaskan untuk penempatan orang tua yang sudah berusia lanjut mungkin tinggalnya dilantai pertama dan anak-anak muda yang sudah berkeluarga di lantai atasnya. Sedangkan dilantai bawah bisa digunakan sebagai kios untuk tempat usaha dan berdagang sehingga ada perputaran ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat berjalan dengan baik," ungkap dia.

Selain itu, pembangunan mixed use building juga bisa dimanfaatkan sebagai perkantoran dan hunian. Dirinya mencontohkan pembangunan Rusun dan perkantoran dalam satu lokasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga perlu dilakukan.

"Rusun hunian Aparatur Sipil Negara juga bisa dibangun bersama perkantoran. Jadi kantornya di bawah dan ASN nya tinggal di atas namun perlu pengelolaan yang baik," ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I, Arifman menerangkan, saat ini proses pembangunan mixed use building untuk hunian ASN PUPR dan perkantoran sedang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat. Lokasinya berada di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.

Hunian vertikal ini akan dibangun setinggi delapan lantai di atas tanah seluas 2.500 meter persegi. Unit hunian di Rusun ini sebanyak 72 unit terbagi menjadi dua yakni tipe 36 dan tipe 45 dan diperkirakan mampu menampung sebanyak 216 orang. Peruntukkan lantai 1 hingga 3 digunakan sebagai ruang serbaguna misalnya untuk kebutuhan kantor dan sisanya untuk hunian.

"Kami targetkan akhir tahun ini Rusun ini selesai dibangun. Setiap unit Rusun akan dilengkapi dengan meubelair didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), landskap, drainase, sumur resapan dan konsep bangunan hijau," jelas dia.

(KIE)

Jakarta -

Pemerintah sedang mengupayakan lahan gratis dan murah dengan tanah sitaan untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan para pengembang.

Ketua Panitia Acara Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) Muhamad Syawali Pratna mempertanyakan sumber dana untuk membiayai pembangunan rumah. Menurutnya, tanah sitaan tidak mudah diajukan ke bank untuk memperoleh pembiayaan bangun rumah.

"Bank juga pasti ada ketentuan dan syaratnya. Kemudian setelah itu uangnya dari mana nih bangun (rumah). Kemudian, di mana saja kalau menyebutkan tanahnya dari sitaan, kemudian uangnya bisa dari pejabat yang menyumbang, itu masih mengambang," ujar pria yang juga Ketua Umum Asprumnas itu dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah pun mengungkapkan hal senada mengenai tanah sitaan tidak mudah digarap jadi perumahan MBR. Mengingat, pengembang membutuhkan modal kerja yang diperoleh dari bank dengan tanah berkepemilikan jelas.

Ia justru menilai tanah sitaan dan tanah negara lebih cocok untuk program pemerintah seperti membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Rusun tersebut bisa dibangun di atas tanah milik negara dan pasar.

"Kalau untuk jual beli, saya pikir siapa yang berkeinginan beli kalau tanahnya masih atas nama negara, balik namanya seperti apa. Terus untuk pembiayaan seperti apa," ucapnya.

Meski demikian, Junaidi menegaskan kumpulan asosiasi pengembang di GASPERR mendukung program 3 juta rumah. Sebagaimana perkumpulan ini didirikan untuk menyatukan pendapat agar dapat membantu menyediakan perumahan MBR. Ia juga mengingatkan akad terkait potensi persoalan hukum dalam kepemilikan lahan.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku sedang meminta tanah sitaan atau lahan gratis dan murah ke berbagai lembaga pemerintah dan pengusaha swasta. Ia menilai hal tersebut dapat bisa jadi upaya efisiensi anggaran kementerian yang terbatas.

"Konsep saya supaya efisiensi adalah bagaimana (memanfaatkan tanah) yang sudah disita di Kejaksaan (Agung), di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujar Ara di Auditorian PJ Diskusi Program 3 Juta Rumah di Auditorium PUPR beberapa waktu lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Jakarta -

Masih banyak rumah tidak layak huni di kawasan permukiman padat penduduk kota Jakarta. Kawasan tersebut membutuhkan penataan agar bisa meningkatkan kualitas hidup warganya.

Menurut Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga, pemerintah dapat meremajakan permukiman padat penduduk dengan mengubahnya menjadi rumah susun. Ada beberapa langkah yang perlu dilalui seperti mengecek status kepemilikan tanah dan bermusyawarah dengan masyarakat.

"Solusi penataan permukiman kumuh dilakukan dengan lima langkah, yakni pertama cek legalitas peruntukan lahan dan sertifikat hak milik tanah yang dihuni warga. Kedua, jika sesuai peruntukan maka dapat dilakukan peremajaan permukiman padat. Ketiga, konsolidasi lahan dan negosiasi dengan warga solusi menata ulang permukiman," ujar Yoga kepada detikProperti, Rabu (13/11/2024).

Selanjutnya, permukiman tersebut dibongkar dan dibangun rumah susun dengan status kepemilikan (rusunami) atau sewa (rusunawa). Hal ini bermaksud agar warga bisa memiliki hunian dengan luas yang lebih layak. Adapun masyarakat bisa sementara waktu tinggal di rusun terdekat, dibiayai pemerintah daerah Jakarta.

"Keempat, permukiman diubah menjadi rusunawa atau rusunami. Kawasan menjadi lega, ada jalur dan tempat evakuasi bencana, jaringan utilitas terpadu, lingkungan lebih sehat, dan bebas kebakaran," katanya.

"Kelima, implementasi solusi yang telah disepakati, selama pembangunan rusunawa atau rusunami, warga di permukiman padat ditampung sementara di rusunawa terdekat dengan biaya ditanggung penuh Pemda Jakarta," sambungnya.

Menurutnya, permukiman padat yang tidak layak huni menciptakan lingkungan hidup yang tidak sehat bagi penghuni. Mengingat, rumah berukuran kecil, berdekatan dengan rumah lain, serta dihuni oleh banyak orang.

"Permukiman padat tentu tidak layak huni karena rumah tidak sehat, tidak cukup akses air bersih, sanitasi tidak ada atau terbatas, sirkulasi udara dan cahaya matahari tidak memadai atau sumpek, warga mudah stres," jelasnya.

Selain itu, ia mengungkapkan fenomena ini sudah menjalar ke kota satelit Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Begitu juga dengan kota besar lain seperti Bandung dan Surabaya.

Terpisah, Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan fenomena tersebut berawal dari masyarakat daerah yang pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Menurutnya, solusi yang perlu dilakukan adalah membangun daerah di luar Jakarta, sehingga masyarakat terpenuhi perekonomian dan tidak perlu pindah ke Jakarta.

"Solusi untuk mengurai persoalan ini ialah dengan memastikan para pemerintah daerah serius membangun daerahnya masing-masing, tidak ada kebocoran anggaran, yang berakibat pada tertutupnya potensi ekonomi daerah, sehingga warga terpaksa harus meninggalkan sanak saudara di kota asal, untuk mengadu peruntungan di Jakarta," terangnya.

Ia mengatakan pembangunan daerah kawasan perlu ditata dengan membuat permukiman terjangkau, layak huni, dan strategis. Lalu, permukiman bisa dibangun secara vertikal sebagaimana di kota-kota besar di luar negeri.

"Di Jakarta, apartemen itu untuk orang kaya, padahal di negara-negara maju orang yang memiliki uang pasti punya rumah tapak. Ini paradox di negara ini," ucapnya.

Sebelumnya, Nenek Hasna (62) viral karena tinggal rumah berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Ia tinggal di permukiman padat penduduk di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Dulu masih 5 orang, sekarang ada buyut malah jadi 13 (orang)," ujar Nenek Hasna di lokasi, Selasa (5/11) lalu.

Anak dan cucunya belum mampu mengontrak, sehingga hanya bisa tinggal bersamanya. Ia berbagi ruang sempit sampai tidur dalam posisi duduk dan meringkuk.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Jakarta punya satu persoalan yang hingga kini belum selesai, yakni masih banyak pemukiman padat penduduk yang cenderung kumuh dan tidak layak huni. Untuk mengatasi persoalan tersebut salah satu strategi yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyediakan rumah melalui corporate social responsibility (CSR) swasta.

Ketua Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Sapto Nugroho mengungkapkan upaya yang sudah Pemprov lakukan untuk menata permukiman padat penduduk adalah membangun rusun. Lalu, upaya lain adalah program konsolidasi tanah vertikal (KTV). Program ini dapat menata rumah warga serta memperluas ruang rumah.

"Penduduknya banyak sementara harga tanah sama rumah mahal. Tetapi sekarang kan udah ada program dari pemda konsolidasi tanah vertikal, sudah ada di Palmerah dan Tanah Tinggi dan itu menjadikan luas rumahnya relatif tambah besar," ujar Sapto kepada detikProperti, Rabu (13/11/2024).

Sapto mengatakan sudah ada dua bangunan KTV yang terealisasi di Jakarta, yaitu Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Bangunan tersebut adalah bantuan CSR Yayasan Buddha Tzu Chi untuk sejumlah keluarga di kawasan padat penduduk.

Ia menjelaskan KTV adalah hamparan tanah milik sejumlah warga dengan rumah-rumah dalam kondisi kurang layak dan tidak tertata yang kemudian diubah menjadi rumah susun.

"Konsolidasi tanah vertikal itu dalam satu hamparan site itu terdiri dari beberapa pemilik kemudian tanahnya bangunan rumahnya sempit terus nggak beraturan juga terus kondisinya buruk pencahayaan kurang. Nah di situ lokasi tanah yang sama rumah padat itu rumah susun melalui KTV," terangnya.

Berdasarkan bangunan KTV yang sudah terealisasi, Sapto mengatakan KTV di Tanah Tinggi berupa bangunan empat lantai berisi 12 unit di atas lahan 104 meter persegi. Sementara KTV di Palmerah ada 9 unit biasa dan 1 unit untuk difabel di atas lahan 90 meter persegi.

Namun, program ini tidak mudah untuk direalisasikan. Sebab, program ini membutuhkan persetujuan dari sejumlah pemilik rumah yang tinggal dalam satu area tanah.

"Palmerah dan Tanah Tinggi bisa dilaksanakan karena kemudahan tanah (yang akan dibangun) nggak terlalu luas. (Lalu) yang mengikuti program itu masih satu kerabat (atau) satu keluarga, jadi untuk musyawarahnya (persetujuan mengubah rumah menjadi bangunan KTV) lebih mudah," katanya.

Selain itu, Pemprov masih mengandalkan dana dari swasta untuk membangun KTV untuk masyarakat. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih diperuntukkan untuk mengelola fasilitas umum.

"Sebenarnya diharapkan CSR-CSR lain (untuk menjalankan program) konsolidasi tanah vertikal," ungkapnya.

Sebelumnya, masih ada banyak warga yang tinggal di permukiman padat yang rumahnya tidak layak huni, seperti yang pernah dialami oleh Nenek Hasna (62). Ia mempunyai rumah dua tingkat berukuran 2x3 meter yang sempat dihuni bersama 12 anggota keluarganya.

"Dulu masih 5 orang, sekarang ada buyut malah jadi 13 (orang)," ujar Nenek Hasna di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (5/11) lalu.

Rumah Nenek Hasna tidak layak huni karena terlalu sempit dan ada banyak kerusakan. Ia mengeluh kesempitan, belum lagi sering terjadi kebocoran ketika hujan.

"Sempit, pusing kepala. Lihat aja kasurnya begini," imbuhnya.

(dhw/dhw)

Jakarta -

Permukiman padat penduduk menjadi momok di kota Jakarta. Masih ada kawasan berisi rumah tidak layak huni yang dipadati penghuni, sehingga menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga menuturkan fenomena ini menciptakan lingkungan hidup yang tidak sehat bagi penghuninya. Mengingat, permukiman seperti ini diisi rumah berukuran kecil, berdekatan dengan tetangga, serta dihuni oleh banyak orang.

"Permukiman padat tentu tidak layak huni karena rumah tidak sehat, tidak cukup akses air bersih, sanitasi tidak ada atau terbatas, sirkulasi udara dan cahaya matahari tidak memadai atau sumpek, warga mudah stres," kata Yoga kepada detikProperti dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

Ia juga mengungkapkan fenomena serupa sudah menjalar ke kota sekitar Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kota besar lainnya juga mengalami hal serupa di Bandung dan Surabaya.

Adapun solusi yang ia usulkan adalah pemerintah perlu merevitalisasi permukiman menjadi rumah susun yang sesuai standar. Warga dapat dipindahkan sementara ke rusunawa terdekat dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Jakarta.

"Permukiman diubah menjadi rusunawa (atau) rusunami, sehingga kawasan menjadi lega, ada jalur dan tempat evakuasi bencana, jaringan utilitas terpadu, lingkungan lebih sehat dan bebas kebakaran," ucapnya.

Terpisah, Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan hal senada, bahwa fenomena ini sudah menyebar ke kota satelit Jakarta. Masyarakat yang mencari penghidupan lebih baik di Jakarta sudah bergeser tinggal di kawasan sekitar.

Menurutnya, kondisi ini berawal dari kebijakan pembangunan di masa Orde Baru yang berpusat di Pulau Jawa, khususnya kota Jakarta. Penduduk dari daerah lain melihat Jakarta sebagai pusat kehidupan utama, khususnya untuk mencari pekerjaan, pendidikan dan pemukiman.

"Hal ini mulai menyebar ke kota sekitar Jakarta. Justru urbanisasi sudah bergeser ke Bekasi, Depok, Bogor. Ini harus jadi pelajaran serius pemerintah biar nggak mengulangi desain kota masa Orde Baru," ujar Devie kepada detikProperti, Selasa (13/11/2024).

Akibatnya, sebagian masyarakat terpaksa tinggal di situ hidup dalam kondisi tidak layak. Misalnya tidak mendapat pasokan air bersih yang memadai dan sistem sanitasi air yang sesuai standar di rumah.

"Kita bisa lihat banyak orang tidak memiliki penghidupan yang layak, (seperti kurang ketersediaan) air (bersih), kebutuhan mendasar, sanitasi, tidak bisa masuk ke sektor formal, bahkan (terkendala mendapat bantuan) COVID-19 bukan KTP Jakarta," katanya.

Untuk itu, ia menilai solusinya adalah pemerintah daerah harus bisa membangun daerah masing-masing. Pemerintah mengembangkan lapangan pekerjaan serta permukiman terjangkau dan strategis. Dengan begitu, masyarakat tidak merasa perlu pindah ke Jakarta.

"Solusi untuk mengurai persoalan ini ialah dengan memastikan para pemerintah daerah serius membangun daerahnya masing-masing, tidak ada kebocoran anggaran, yang berakibat pada tertutupnya potensi ekonomi daerah, sehingga warga terpaksa harus meninggalkan sanak saudara di kota asal, untuk mengadu peruntungan di Jakarta," tuturnya.

Sebelumnya, Nenek Hasna (62), warga yang tinggal di permukiman padat di Kecamatan Johar Baru viral. Ia tinggal di rumah sempit berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya.

Nenek Hasna terpaksa hidup berhimpitan dengan anggota keluarganya. Selain itu, ia tidak mempunyai kamar mandi yang layak, bahkan tidak ada WC di rumahnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan meniru pola pembangunan rumah susun (Rusun) ramah lingkungan. Salah satunya seperti yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Tak tanggung-tanggung, rencananya dalam waktu dekat setelah berkoordinasi dengan Camat dan RW setempat, dirinya akan menggandeng sejumlah pengusaha untuk membangun tiga tower Rusun setinggi 4 lantai dengan kapasitas 12 kepala keluarga.

"Ya rencananya di daerah sini akan kami bangun tiga tower Rusun untuk masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Kami ingin bangun gedung atau Rusun persis seperti Rusun Buddha Tzu Chi yang sudah ada sebelumnya," ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 November 2024.
Menurut Menteri PKP, bangunan Rusun ramah lingkungan yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi sangat baik dan bisa dilaksanakan di kawasan yang padat penduduk. Konsep sederhana yang ditawarkan adalah masyarakat yang memiliki tanah dan tinggal berdekatan diberi bantuan Rusun.

Masing-masing kepala keluarga kemudian dipindahkan sementara dan dibangun Rusun di atas tanah yang ada. Setiap kepala keluarga akan mendapatkan unit hunian berdasarkan luas tanah yang dimiliki dan mendapatkan fasilitas yang cukup memadai dan layak huni.

"Kalau bisa Rusun yang dibangun lebih rapi dan layak huni serta memiliki ventilasi udara yang baik," jelas dia.

Menteri PKP juga menekankan bahwa dana pembangunan Rusun tidak akan menggunakan dana APBN. Hal itu karena anggaran perumahan Kementerian PKP sangat minim dan terbatas sehingga dirinya lebih baik mendorong semangat gotong royong dari para pengusaha dan masyarakat yang diberi rejeki lebih untuk membantu masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu dan rumahnya tidak layak huni.

"Dananya dari mana? Non APBN. Semuanya harus gotong royong membangun rumah rakyat. Saya juga mengajak teman-teman pengusaha dan siapa pun yang merasa terpanggil. Jadi dananya Non APBN, tanahnya punya rakyat, sertifikat alas haknya punya rame-rame bangunannya Rusun," ungkap dia.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, Menteri PKP langsung meminta timnya dan meminta Camat Johar Baru dan RW setempat untuk membuat grup Whatsapp agar koordinasi dapat dilakukan secara cepat. Selain itu juga meminta dilakukan pendataan warga yang dibantu berdasarkan skala prioritas.

"Pertama yang kami lakukan adalah minta Camat dan RW untuk memiliki data warga yang akan dibantu berdasarkan skala prioritas. Kedua tempat pembangunan tiga tower Rusun dimana biar ditentukan," jelas dia.

Sementara itu, Camat Johar Baru Nur Helmi Savitri didampingi Ketua RW 12 Imron Buchori menjelaskan, sudah memiliki data masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan perumahan. Berdasarkan data yang ada, di RW 12 tersebut ada sekitar 1.200 KK dengan 3.000 jiwa dan kondisi perumahan memang sangat padat.

"Kami atas nama warga mengucapkan terimakasih atas bantuan perumahan kepada Menteri Perumahan. Semangat gotong royong membangun seperti yang dilakukan Menteri PKP sangat baik dan perlu ditiru banyak pihak. Kami siap mendukung pembangunan Rusun di daerah Johar Baru," ujar dia.

(KIE)