REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT -- Otoritas Israel telah membangun tujuh pos permukiman ilegal di dalam Area B Tepi Barat, yang seharusnya berada di bawah kendali administratif Otoritas Palestina, menurut laporan kelompok hak asasi Israel pada Ahad (22/12/2024). Pos-pos tersebut merupakan permukiman ilegal pertama yang didirikan di Area B sejak penandatanganan Perjanjian Oslo pada 1993.

"Untuk pertama kalinya sejak Perjanjian Oslo, tujuh pos permukiman didirikan di Area B Tepi Barat," kata organisasi hak asasi Peace Now dalam pernyataannya.

Peace Now juga menyebutkan bahwa "lima dari pos permukiman tersebut didirikan di area yang disebut Cadangan yang Disepakati (Agreed-Upon Reserve)" di timur dan tenggara kota Bethlehem, sementara dua lainnya didirikan di wilayah Ramallah, semuanya berada di Area B Tepi Barat.

Perjanjian Oslo II tahun 1995 membagi wilayah Tepi Barat menjadi tiga zona: Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali sipil dan administratif Palestina namun dengan kendali keamanan Israel, dan Area C di bawah kendali penuh Israel, baik sipil, administratif, maupun keamanan.

Semua permukiman ilegal Israel berada di Area C Tepi Barat yang mencakup 60 persen wilayah tersebut. Israel memberlakukan pembatasan ketat terhadap pembangunan oleh warga Palestina di area itu dan kerap menghancurkan rumah-rumah Palestina dengan alasan tidak memiliki izin bangunan.

Peace Now, kelompok pemantau anti-permukiman ini juga mencatat bahwa "puluhan keluarga Palestina telah meninggalkan rumah mereka di Area B akibat kekerasan oleh pemukim," yang membuka jalan bagi pendirian pos-pos permukiman di atas tanah mereka.

"Di seluruh Tepi Barat, jumlah pos permukiman mencapai angka luar biasa, yakni 52 pos yang didirikan pada tahun 2024. Tujuh pos permukiman di Area B ini mencakup 13,5 persen dari semua pos yang didirikan tahun lalu," ungkap Peace Now.

Menurut perkiraan Israel, lebih dari 720.000 warga Israel kini tinggal di permukiman dan pos ilegal di Tepi Barat yang diduduki, termasuk di wilayah Yerusalem Timur.

Pembangunan permukiman semakin meningkat sejak pemerintah sayap kanan Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berkuasa pada Desember 2022.

Komunitas internasional, termasuk PBB, menganggap permukiman itu ilegal menurut hukum internasional. PBB berulang kali memperingatkan bahwa perluasan permukiman yang terus berlanjut mengancam kelangsungan solusi dua negara, kerangka kerja yang dianggap penting untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Dalam perkembangan hukum yang signifikan pada Juli, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah Palestina adalah "ilegal."

Pengadilan tersebut menyerukan evakuasi segera atas semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) akan membuat desa tematik untuk tahun 2025. Setiap desa akan dikembangkan sesuai dengan potensinya untuk mendukung ketahanan pangan.

Mendes PDT Yandri Susanto menyebut program prioritas itu mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun. Menurutnya, program ini sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan ketahanan pangan.

"Jadi kita tulis di situ (Permendes), kita cantumkan di Pasal 7 ayat 4 bahwa sekurang-kurangnya dana desa itu dibuat untuk ketahanan pangan. Jadi nanti akan kita buat desa tematik apakah desa tomat, desa cabai, desa padi, desa ikan nila, desa ayam petelur, dan lain sebagainya," kata Yandri usai meninjau lokasi pengungsian korban bencana tanah bergerak di Sukabumi, Jawa Barat, Senin (23/12/2024).

Yandri menjelaskan hasil dari program ini adalah membuat lumbung pangan di desa. Ke depan, kata dia, lumbung pangan ini salah satunya untuk menopang kesiapan program makan bergizi gratis.

"Jadi ujungnya itu adalah lumbung pangan di desa untuk kesiapan makan siang bergizi dan kalau bisa kita jadi lumbung pangan dunia. Jadi itu lebih fokus ke sana kita," ucapnya.

Yandri menjelaskan Kemendes PDT bersama dengan TNI-Polri, termasuk pihak swasta maupun BUMN akan bergerak mendorong desa untuk swasembada pangan, swasembada energi dan air hingga hilirisasi produk-produk di desa.

Yandri ingin Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa ambil bagian dalam pengelolaan program tersebut. Sehingga ke depannya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan desa.

"Bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, mengurangi angka pengangguran, ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Tahun depan ada lagi kan dana desa kan? Jadi dana desa yang sekarang dipakai tetap ada untuk ketahanan pangan karena dia diolah secara program-program BUMDes, tahun depan nambah lagi. Jadi semakin besar modalnya, insyaallah akan bisa membuat produksi di desa itu semakin bagus," imbuhnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat 22 unit rumah layak huni (RLH) dari Pemerintah Pusat. Pemkot Bima berkomitmen menuntaskan kawasan kumuh hingga penanganan rumah tak layak huni (RTLH).

Serah terima 22 unit RLH dari PT SMF (Persero) kepada Pemkot Bima pada Senin (23/12/2024). Serah terima itu juga disaksikan sekaligus diresmikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah.

Sebagai informasi, PT SMF (Persero) sejak tahun 2018 telah bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian PUPR dan pemerintah daerah untuk program peningkatan kualitas RTLH di 27 kota seluruh Indonesia dengan total bantuan senilai Rp 40,34 miliar atau setara dengan 593 rumah.

"Total RLH yang didapat Kota Bima sebanyak 22 unit. Rinciannya di Kelurahan Rabadompu Barat, sebanyak 13 unit dan Kelurahan Paruga sembilan unit," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bima, Faruk.

Faruk mengungkapkan Kota Bima merupakan kota ke- 25 yang mendapatkan program peningkatan kualitas RTLH. Adapun nilai bantuan sebesar Rp 1,24 miliar. Dari bantuan itu yang dibangun hanya berupa fasilitas bangunan rumah saja.

"Rumah yang dibangun tipe 27 dengan dua kamar," ungkapnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Mukhtar Landa mengatakan Pemkot Bima terus melakukan upaya berupa pengurangan kesenjangan bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh dan penanganan RTLH.

"Jumlah RTLH di Kota Bima 2023 tercatat sebanyak 11.117 unit. Dari tahun ke tahun terus ditangani. Bahkan Dalam 6 tahun terakhir telah penanganan mencapai 2.751 unit melalui DAK, DAU, program perumahan stimulan swadaya maupun CSR.

"RTLH di Kota Bima dengan persentase 30,36 persen dari seluruh jumlah rumah yang tersebar di 41 kelurahan dan lima kecamatan," ujarnya.

Menurutnya kepemilikan rumah dibandingkan dengan jumlah KK di Kota Bima juga menjadi perhatian. Mengingat sampai dengan 2023, tercatat 4.879 KK atau 11,76 persen warga Kota Bima belum memiliki rumah.

"Namun demikian, angka ini jauh lebih baik dibandingkan 2020 dengan persentase 16,04 persen," kata Muhktar.

Muhktar melihat masih banyaknya rumah kumuh dan masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal, maka harus dilakukan upaya yang mengakselerasi penanganannya. Baik oleh pemerintah pusat, Pemprov maupun Pemkot. Yang diharapkan dapat berimbas penurunan indikator kemiskinan pada penyediaan perumahan.

"Inilah upaya kita bersama dalam menyediakan RLH bagi masyarakat dan mengurai kekumuhan dan penataan kawasan," ujarnya.

Wamen PKP, Fahri Hamzah, menegaskan sesuai komitmen Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah pelan-pelan memulai menata kehidupan yang lebih baik. Mulai dari penataan perumahan hingga kawasan permukiman agar hidup lebih baik dan layak.

"Rumah itu Baiti Jannati, dalam agama islam rumahku surgaku. Saya berharap tolong rawat dan jaga bantuan rumah layak huni ini," terangnya.

Video Rumah Mungil Nenek Hasna Mulai Direnovasi

Video Rumah Mungil Nenek Hasna Mulai Direnovasi

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menegaskan pentingnya desa-desa di Indonesia, termasuk Desa Nagrak di Sukabumi, untuk berperan aktif dalam menyukseskan program ketahanan pangan. Dalam kunjungannya, ia menyoroti bahwa dana desa harus dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pemenuhan kebutuhan makan siang bergizi bagi masyarakat.

Yandri mengungkapkan, telah menandatangani Peraturan Menteri Desa (Permendes) yang mengatur penggunaan minimal 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan. Langkah ini dinilai penting agar desa memiliki kontribusi nyata dalam mendukung ketersediaan pangan sehat dan terjangkau.

"Kami ingin para kepala desa memaksimalkan lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar berperan aktif. Desa tidak hanya menjadi penonton dalam program makan siang gratis, tetapi menjadi pemain utama sebagai penyuplai bahan baku," kata Yandri di Desa Nagrak Utara, Kabupaten Sukabumi, Senin (23/12/2024).

Ia menjelaskan, setiap desa di Indonesia memiliki potensi unggulan yang dapat dikembangkan. Misalnya, sebuah desa bisa dikenal sebagai desa cabai, desa tomat, desa lele, desa ikan mas, atau desa ayam bertelur, tergantung pada potensi lokal yang ada. Dengan memanfaatkan potensi ini, desa mampu memasok kebutuhan bahan baku untuk program makan siang bergizi.

Yandri juga menyebut, kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memperkuat program ini. Salah satu skenario yang dirancang adalah penyewaan dapur BUMDes oleh Badan Gizi Nasional untuk mendukung pengolahan makanan.

"Jika dapur disiapkan oleh BUMDes, dapurnya bisa disewa, bahan bakunya dari desa, masyarakatnya juga diberdayakan. Kita harus menjadi pemain utama," tegasnya.

Lebih jauh, Yandri menyatakan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka secara langsung. Dengan terlibat aktif dalam rantai pasok pangan, desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Menurut Yandri, pemerintah telah menyiapkan mekanisme audit pendanaan untuk memastikan bahwa alokasi dana digunakan secara tepat sasaran.

"Siapapun yang melakukan penyelewengan dana dengan bukti yang jelas, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, pihaknya berharap desa-desa dapat mengembangkan kreativitas dalam pengelolaan program ini. Tidak hanya memproduksi bahan pangan, desa juga bisa mengelola pengolahan makanan secara mandiri, sehingga menciptakan nilai tambah dari produk yang dihasilkan.

Program makan siang bergizi yang berbasis bahan baku desa ini diharapkan mampu mengatasi masalah gizi di masyarakat sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. "Semua desa punya peluang untuk maju. Tinggal bagaimana kita bersama-sama memaksimalkannya," ujar Yandri optimis.

Dengan adanya langkah konkret seperti ini, Yandri berharap desa-desa di Indonesia tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif bagi masyarakat luas. Program ini menjadi bukti nyata bahwa desa memiliki peran strategis dalam membangun Indonesia dari pinggiran.

Video: Kemenhut Ungkap 9 Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Pangan Akuatik

Video: Kemenhut Ungkap 9 Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Pangan Akuatik

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangi komitmen Bersama untuk menyukseskan program 3 juta rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan juga berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau, " kataSekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN di Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Senin.

Diovio optimis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN tentunya menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini kedepannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, dimana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP TAPERA lalu dilanjutkan dengan keynote speech dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan TAPERA Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait memberikan keynote speech yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian reward kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

JAKARTA, investor.id – Sekitar dua pekan dari sekarang, dapur-dapur di Indonesia akan semakin sibuk karena mereka memasak makanan untuk anak-anak sekolah di seluruh wilayah nusantara. Pemerintah berencana meluncurkan program makanan bergizi gratis secara nasional pada 6 Januari 2025, yang sedikit tertunda empat hari dari tanggal awal.

Program ini tidak hanya akan memastikan bahwa anak-anak tidak pergi ke sekolah dalam keadaan lapar, tetapi juga memiliki tujuan utama untuk menurunkan angka stunting nasional dan membangun sumber daya manusia negara ini.

Program makan bergizi gratis merupakan fokus Presiden Prabowo Subianto saat masa kampanye pemilihan. Pemerintah saat ini berupaya keras membantu Prabowo memenuhi janji kampanyenya untuk memberi makan lebih dari 80 juta orang, termasuk anak sekolah dan ibu hamil, dengan makan siang yang bergizi. Tidak hanya anak prasekolah, tetapi siswa yang lebih tua hingga mereka yang terdaftar di sekolah menengah atas mendapatkan makanan gratis yang terdiri dari, misalnya, nasi, ayam, lauk sayur, pisang, dan susu.

Prabowo telah mengalokasikan Rp 71 triliun (hampir US$ 4,4 miliar) untuk menjalankan program tersebut untuk sepanjang tahun 2025 saja. Alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah per anak telah berubah selama beberapa bulan terakhir, mulai dari sekitar Rp 15.000 (sekitar US$ 0,93) hingga baru-baru ini dipotong menjadi Rp 10.000.

Namun, Indonesia kemungkinan harus menunggu hingga program tersebut mulai melihat biaya sebenarnya per makanan. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengklaim bahwa Rp 10.000 sudah cukup untuk memasak makanan berkalori 600-700 di wilayah Pulau Jawa.

Namun, Indonesia bukanlah negara pertama yang meluncurkan skema pemberian makanan sekolah secara nasional. Negara-negara lain di seluruh dunia telah menjalankan program serupa, beberapa bahkan telah berlangsung selama beberapa dekade.

India

Prabowo pertama kali mengumumkan impiannya tentang makanan gratis saat ia mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan umum bulan Februari 2024. Ekonom dikubunya, Dradjad H Wibowo mengakui pada saat itu bahwa kampanye pemberian makanan gratis di sekolah-sekolah India telah menginspirasi Prabowo. Pemerintah bahkan telah mengirim delegasi tingkat tinggi ke India untuk mempelajari bagaimana negara Asia Selatan itu memberi makan anak-anaknya.

Program Makan Siang India adalah yang terbesar di dunia, yang memberi makan 120 juta siswa di sekolah pemerintah dan sekolah yang dibantu pemerintah setiap hari. Program ini diluncurkan pada tahun 1995. Selain memastikan anak-anak tumbuh sehat, kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan pendaftaran. Pemerintah juga melibatkan organisasi nonpemerintah dalam program ini.

India bahkan telah menetapkan panduan diet yang menetapkan asupan kalori minimum untuk setiap makanan yang mereka sediakan secara gratis. Data menunjukkan bahwa New Delhi menghabiskan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang direncanakan Jakarta.

Menurut Kementerian Pendidikan India, untuk siswa kelas 1 dan 5, piring makan siang harus menyediakan tidak kurang dari 450 kalori dan 12 gram protein. Makanan yang disediakan untuk siswa sekolah dasar atas – yaitu siswa kelas 6 dan 8 – harus mencakup setidaknya 700 kalori dan 20 gram kandungan protein.

Biaya memasak per anak per hari adalah sekitar Rs 4,97 ($ 0,06) untuk siswa sekolah dasar, dan sekitar Rs 7,45 untuk tingkat sekolah dasar atas, pada April 2020. Pengeluaran tersebut mencakup bahan-bahan seperti kacang-kacangan, sayuran, minyak goreng, bumbu lainnya, termasuk kebutuhan untuk penyediaan bahan bakar.

Sebagai perbandingan, itu sekitar Rp 1.000 untuk siswa kelas 1, mencakup sebagian kecil dari anggaran yang diusulkan Indonesia. Setiap anak mendapat antara 100 dan 150 gram biji-bijian makanan dengan biaya bervariasi pada jenisnya: Rs 1 per kilogram biji-bijian kasar, Rs 2 per kilogram untuk gandum, dan Rs 3 per kilogram per beras.

Para juru masak sekaligus pembantu tersebut mendapatkan honorarium sebesar Rs 1.000 per bulan selama 10 bulan dalam setahun. Dalam anggaran sementara 2024-2025, pemerintah memberikan PM Poshan Rs 12.467 crore atau sekitar US$ 1,4 miliar dalam anggaran negara.

Anggaran itu hampir seperempat dari yang telah disisihkan Prabowo untuk program makan gratisnya di Indonesia. Pemerintah pusat dan negara bagian menanggung biaya yang dibutuhkan PM Poshan, sementara sebagian besar pembiayaan berasal dari pemerintah pusat.

Brasil

Konstitusi Brasil menjamin hak universal untuk mendapatkan makanan gratis di sekolah negeri. Negara ini kini menyediakan makan siang bergizi untuk 40 juta siswa dibawah apa yang disebut Program Pemberian Makanan Sekolah Nasional (National School Feeding Program/PNAE). Pemerintah mengalokasikan 4,1 miliar real Brasil atau sekitar US$ 673,7 juta setiap tahun untuk program yang kini telah menjangkau lebih dari 160.000 sekolah.

Pada tahun 2020, Brasil memperkenalkan beberapa pedoman tentang bagaimana mereka harus membelanjakan dana PNAE untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan makan siang segar, bukan makanan olahan. Sekitar 75% dari dana tersebut harus digunakan untuk membeli makanan segar atau makanan olahan minimal. Pemerintah menetapkan batasan 5% pada pengeluaran yang digunakan untuk bahan kuliner olahan.

Brasil, yang sektor pertaniannya menyumbang 24,1% dari ekonomi nasional, mengandalkan PNAE untuk mendorong pertanian petani kecil. Peraturan pemerintah menetapkan bahwa program pemberian makanan sekolah harus memperoleh setidaknya 30% makanannya dari pertanian keluarga, yang mencapai 1,6 miliar real Brasil pada tahun 2023.

China hingga Finlandia

Finlandia

Pada tahun 1940-an, Finlandia meluncurkan program makanan gratis di sekolah yang awalnya ditujukan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kampanye tersebut kemudian diperluas ke semua anak yang mengikuti pendidikan pra-sekolah, dasar, dan menengah atas.

Setiap hari, hampir 850.000 makanan disajikan di sekolah-sekolah Finlandia. Makanan khas Finlandia umumnya disajikan dalam bekal makan siang sebagai cara untuk memperkenalkan budaya makanan lokal kepada anak-anak. Pemerintah juga telah memasukkan kampanye pemberian makanan gratis di sekolah ke dalam kurikulum nasional.

Finlandia tidak memiliki anggaran khusus yang dialokasikan untuk program makanan gratis. Namun, uang tersebut berasal dari anggaran umum untuk pendidikan, yang akan didistribusikan ke kotamadya melalui sistem transfer pemerintah.

Tidak seperti negara lain, tidak ada biaya tetap per makanan, tetapi semuanya tergantung pada ukuran kotamadya. Semakin besar kotamadya, semakin murah untuk menyiapkan satu piring makan siang. Namun, data Badan Nasional untuk Pendidikan (National Agency for Education/NEA) menunjukkan bahwa harga makanan rata-rata dapat mencapai 2,80 euro (sekitar US$ 2,92) per hari.

Pemerintah Finlandia mengklaim bahwa memberi siswa makanan yang sangat bergizi telah meningkatkan kekuatan otak, yang menghasilkan skor tinggi dalam tinjauan Program for International Student Assessment (PISA). Tinjauan ini menilai keterampilan siswa berusia 15 tahun di seluruh dunia dalam matematika, membaca, dan sains.

Menurut survei tahun 2022, skor rata-rata PISA Finlandia dalam bidang membaca berada di angka 490. Siswa Finlandia mencatat 484 poin dalam bidang matematika dan mendapat skor 511 dalam bidang sains -- jauh melampaui siswa Indonesia berusia 15 tahun. Skor Indonesia di ketiga mata pelajaran hanya di atas angka 350, yaitu 359 untuk membaca, 366 untuk matematika), dan 383 untuk sains.

China

Pada tahun 2011, China, salah satu negara adikuasa ekonomi di dunia ini meluncurkan program pemberian makanan sekolah yang terutama menyasar anak-anak di daerah pedesaan yang terdaftar di pendidikan dasar dan menengah. Program tersebut menyediakan subsidi makan siang harian sebesar 3 yuan (US$ 0,41), dan pengeluaran yang diizinkan dinaikkan menjadi 5 yuan pada tahun 2021.

Pemerintah telah menghabiskan 147,2 miliar yuan atau sekitar lebih dari US$ 20 miliar hingga akhir tahun 2019. China juga mengklaim bahwa kampanye tersebut telah meningkatkan tinggi dan berat badan rata-rata anak-anak pedesaan, bahkan melampaui pertumbuhan rata-rata nasional.

Namun, kampanye yang telah memberi makan lebih dari 40 juta siswa itu tidak bebas dari masalah. Sekitar 66 daerah tertangkap menyalahgunakan 1,95 miliar yuan yang dimaksudkan untuk program tersebut antara tahun 2021 dan Agustus 2023. Mereka terutama menggunakan uang itu untuk membayar utang pemerintah daerah. China baru-baru ini menghukum 1.200 orang yang terlibat dalam penyalahgunaan dana tersebut.

Jepang

Jepang awalnya berfokus pada penyaluran makanan kepada anak-anak miskin. Namun, setelah Perang Dunia II, Jepang memutuskan untuk meningkatkan penyaluran makan siang sekolah di seluruh negeri. Hingga Mei 2023, mencakup 98,8% dari seluruh sekolah dasar di Jepang dan 89,8% sekolah menengah pertama memberikan makanan gratis kepada siswanya.

Pihak sekolah menanggung biaya fasilitas, sementara orang tua membayar biaya bahan-bahan memasak. Namun, keluarga berpenghasilan rendah mendapat dukungan melalui tunjangan pendidikan dan subsidi biaya sekolah melalui layanan kesejahteraan sosial.

Survei pemerintah tahun 2021 menunjukkan biaya bulanan rata-rata yang dibayarkan oleh orang tua dapat mencapai 4.477 yen Jepang (sekitar US$ 28,59) di sekolah dasar negeri. Biaya tersebut dapat naik hingga 5.121 yen Jepang di sekolah menengah pertama negeri. Undang-Undang Program Makan Siang Sekolah Jepang juga menetapkan standar asupan gizi yang diperlukan dalam setiap waktu makan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menjelaskan soal wacana tanah sitaan dari koruptor yang hendak dijual murah dan dibangun rumah rakyat. Fahri mengungkapkan itu merupakan hak dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Itu melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) ya. Karena soal itu hak (wewenang) Kejagung," kata Fahri Hamzah kepada detikBali di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri menjelaskan proses kebijakan tersebut. Menurutnya, Kejagung akan menyerahkan tanah sitaan dari koruptor itu kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Setelah tuntas di situ, baru kami manfaatkan," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini.

Fahri mengungkapkan wacana tersebut kini tengah dibahas dan difinalisasi bersama Ditjen Kekayaan Negara. Menurutnya, akan ada banyak yang terlibat dalam pembahasan, mengingat persoalan tersebut melibatkan lintas departemen.

Khusus di Kementerian PKP, ada Ditjen Kawasan Permukiman yang mengurus kebijakan tersebut bersama Ditjen Pengadaan Tanah. Kementerian PKP juga akan mengumpulkan semua tanah yang siap bangun untuk rumah.

"Inilah yang kami ambil dari beberapa tempat. Kami data, kami kerjasamakan dengan yang mau bangun (rumah)," jelas Fahri.

Diberitakan sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengusulkan agar tanah hasil sitaan koruptor dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu. Ara mengungkapkan usulan itu telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Ara ini di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024). Ara menerangkan program itu direncanakan menyasar MBR pada 30 hingga 50 kota di Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1.000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa kami berikan atau kami jual dengan harga murah kepada rakyat, saya pikir negara ini akan bagus. Mohon doanya," jelas Ara dilansir dari detikNews.

Ara mengaku usulan itu tercetus setelah dirinya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank). Sebab, menurutnya, penduduk yang belum memiliki rumah bisa masuk dalam kategori miskin. Ara menyebut, berdasarkan Bank Dunia, indikator warga yang kekurangan konsumsi kalori harian sudah dianggap masuk kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kami masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin. Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" ungkap Ara.

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

JAKARTA, iNewsDepok.id - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangi komitmen bersama untuk menyukseskan program 3 juta rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Penandatangan berlangsung di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (23/12/2024).

Komitmen ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Tahun 2025. 

Acara dibuka Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP TAPERA lalu dilanjutkan dengan keynote speech dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan TAPERA Tahun 2025 dengan bank penyalur. 

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait memberikan keynote speech yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah. 

Kegiatan ditutup dengan pemberian reward kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan. 

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN di Diovio Alfath menyatakan komitmen untuk mendukung pembangunan rumah yang layak dan terjangkau.

"Kami optimis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat berpenghasilan rendah," jelas di Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU, Jakarta. 

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini kedepannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, dimana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Editor : Mahfud

Istanbul (ANTARA) - Otoritas Israel telah membangun tujuh pos permukiman ilegal di dalam Area B Tepi Barat, yang seharusnya berada di bawah kendali administratif Otoritas Palestina, menurut laporan kelompok hak asasi Israel pada Minggu (22/12).

Pos-pos tersebut merupakan permukiman ilegal pertama yang didirikan di Area B sejak penandatanganan Perjanjian Oslo pada 1993.

"Untuk pertama kalinya sejak Perjanjian Oslo, tujuh pos permukiman didirikan di Area B Tepi Barat," kata organisasi hak asasi Peace Now dalam pernyataannya.

Peace Now juga menyebutkan bahwa "lima dari pos permukiman tersebut didirikan di area yang disebut Cadangan yang Disepakati (Agreed-Upon Reserve)" di timur dan tenggara kota Bethlehem, sementara dua lainnya didirikan di wilayah Ramallah, semuanya berada di Area B Tepi Barat.

Perjanjian Oslo II tahun 1995 membagi wilayah Tepi Barat menjadi tiga zona: Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali sipil dan administratif Palestina namun dengan kendali keamanan Israel, dan Area C di bawah kendali penuh Israel, baik sipil, administratif, maupun keamanan.

Semua permukiman ilegal Israel berada di Area C Tepi Barat yang mencakup 60 persen wilayah tersebut.

Israel memberlakukan pembatasan ketat terhadap pembangunan oleh warga Palestina di area itu dan kerap menghancurkan rumah-rumah Palestina dengan alasan tidak memiliki izin bangunan.

Peace Now, kelompok pemantau anti-permukiman ini juga mencatat bahwa "puluhan keluarga Palestina telah meninggalkan rumah mereka di Area B akibat kekerasan oleh pemukim," yang membuka jalan bagi pendirian pos-pos permukiman di atas tanah mereka.

"Di seluruh Tepi Barat, jumlah pos permukiman mencapai angka luar biasa, yakni 52 pos yang didirikan pada tahun 2024. Tujuh pos permukiman di Area B ini mencakup 13,5 persen dari semua pos yang didirikan tahun lalu," ungkap Peace Now.

Menurut perkiraan Israel, lebih dari 720.000 warga Israel kini tinggal di permukiman dan pos ilegal di Tepi Barat yang diduduki, termasuk di wilayah Yerusalem Timur.

Pembangunan permukiman semakin meningkat sejak pemerintah sayap kanan Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berkuasa pada Desember 2022.

Komunitas internasional, termasuk PBB, menganggap permukiman itu ilegal menurut hukum internasional.

PBB berulang kali memperingatkan bahwa perluasan permukiman yang terus berlanjut mengancam kelangsungan solusi dua negara, kerangka kerja yang dianggap penting untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Dalam perkembangan hukum yang signifikan pada Juli, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah Palestina adalah "ilegal."

Pengadilan tersebut menyerukan evakuasi segera atas semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024