Gianyar -

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Bali, I Nyoman Parta, menilai teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum maksimal. Parta melihat program tersebut masih mengalami kendala saat dilaksanakan, seperti mobilisasi dan pendistribusian ke lokasi sekolah.

"Misalnya di tempat-tempat yang pernah dicoba misalnya ternyata menyiapkan nasi untuk 700 orang itu tidak gampang," kata Parta saat ditemui detikBali di kediamannya di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Kamis (27/2/2025).

Selain penyiapan makanan, Parta juga menilai distribusi makanan juga tidak bisa sekaligus. Situasi ini membuat para guru kesulitan memberikan makanan kepada siswa lantaran harus menunggu kiriman kloter selanjutnya.

"Ya, jadi persoalan teknis menjadi persoalan yang justru merugikan secara keseluruhan, itu baru yang di mobilitasnya gampang lho, bagaimana dengan yang di kepulauan yang harus menggunakan perahu ting-ting," beber politikus Partai Demokasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Komisi X DPR RI, Parta berujar, akan melakukan pemantauan dari pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu. Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya juga mengoordinasikan program MBG ke Komisi X DPR RI karena melibatkan siswa meski tidak bermitra.

"Tetapi, mungkin karena prosesnya masih berjalan jadi belum ketemu," terang alumnus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu.

(hsa/hsa)

IDXChannel - Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman melakukan survei lapangan ke lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat.

Lokasi tersebut terdapat aset sitaan Bantuan Likuiditas Pembiayaan Perumahan (BLBI) yang akan dimanfaatkan untuk membangun hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP," kata Heri dalam keterangan resmi, Kamis (27/2/2025).

Heri menjelaskan, kelayakan teknis yang dimaksud meliputi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

"Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum) melalui Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat," kata Heri.

Sesuai rekomendasi dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, terdapat tiga lokasi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor yang berpotensi dapat dimanfaatkan.

Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari 2 hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 Hektare (Ha) dan 3,5 Ha status Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Harvest Time.

"Lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman di sekitarnya dan berdekatan dengan Perumahan Citra Maja Raya yang sudah terbangun. Jalan perumahan berupa beton lebar 6 m. Terdapat drainase lingkungan eksisting yang terhubung ke perumahan. Lahan sangat luas, sebagian besar tanah kebun. Lahan siap bangun namun akses hanya bisa melalui area PT Harvest time. Terdapat Perumahan Citra Maja Raya, perumahan belum diminati dan belum banyak yang menghuni," ucap Heri.

Lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 1 lahan HGB seluas 2,2 Ha atas nama PT Faduma Jaya.

"Lahan ini bersebelahan dengan Perumahan Cikupa Asri Tangerang yang sudah terhuni dan lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman," kata Heri.

Terakhir, lokasi yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 Ha, 3,9 Ha, 3,6 Ha, dan 4,9 Ha dengan status SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

"Sebelah timur berupa jalan tanah dengan lebar 1,5 m-2m, sebelah barat berupa jalan paving dan perkerasan aspal, juga terdapat jalan akses setapak lebar 1-2 m. Sumber air dan listrik terdekat berjarak +200 m. Dari hasil survei perlu pematangan lahan, karena kontur tanah berbukit dan datar," tuturnya.

Heri mengatakan, selanjutnya dari tiga lokasi yang sudah disurvei akan segera menjadi pertimbangan lahan yang mana cocok untuk dilakukan pembangunan perumahan untuk rakyat dan akan dikaji dari segala aspek.

(NIA DEVIYANA)

MAGELANG, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menilai bahwa temuan terkait makanan basi dan mentah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih dalam tahap penyesuaian.

"Kami melihat masalah muncul utamanya dari SPPG yang baru muncul," ungkapnya usai mengisi materi dalam retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

Menurut Dadan, butuh waktu bagi SPPG untuk dapat memproduksi makanan dalam jumlah besar dengan kualitas yang sesuai standar.

"Berdasarkan pengalaman, kami butuh 3 bulan," ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, Dadan menyarankan agar SPPG memulai produksi makanan secara bertahap, dimulai dari 100-150 porsi per hari, kemudian meningkat secara bertahap seiring waktu.

Selain itu, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, ia mewajibkan setiap SPPG memiliki media sosial resmi yang digunakan untuk mengunggah menu MBG yang disajikan setiap hari.

"Untuk program yang besar seperti ini, selain pengetahuan, butuh pembiasaan," tambahnya.

Ombudsman Temukan Makanan Basi dalam Program MBG

Sebelumnya, Ombudsman Perwakilan Jawa Timur menemukan makanan basi dalam program MBG di SMPN 13 Surabaya. Inspeksi mendadak dilakukan oleh tim Ombudsman pada Selasa (25/2/2025).

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Ahmad Azmi, menjelaskan bahwa pihaknya telah mewawancarai siswa terkait kualitas makanan yang mereka terima.

"Kami bertanya kepada anak-anak, apakah pernah mengonsumsi makanan yang basi dari program MBG ini. Mereka menjawab pernah," ungkap Azmi.

Selain itu, beberapa murid juga melaporkan bahwa mereka menerima buah yang sudah basi dalam menu MBG yang dibagikan pada hari tersebut. Namun, Azmi menegaskan bahwa tidak semua siswa mengalami kejadian serupa.

"Tapi tidak seluruh buah yang dibagikan ke siswa. Beberapa siswa menerima makanan yang di dalamnya terdapat buah yang sudah basi, itu satu kelas sekitar 5 sampai 7 siswa," ujarnya.

Dengan adanya temuan ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan dapat segera dievaluasi dan ditingkatkan agar kualitas makanan yang diberikan kepada siswa tetap terjaga.

Jakarta: Gunung Sindur menjadi salah satu lokasi di pinggiran Jakarta yang banyak dipilih sebagai tempat tinggal. Akses transportasi yang memadai menjadi salah satu alasan masyarakat mengincar wilayah ini.

Gunung Sindur merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kota Tangerang Selatan.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Gunung Sindur, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dengan harga mulai dari Rp300 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Gunung Sindur

Perumahan subsidi di Gunung Sindur. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Bukit Dago

Perumahan ini berlokasi di Rawakalong, Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh Dituka Rahardja. Perumahan ini menawarkan rumah komersil 391 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp360 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

2. Griya Ngronggot Asri

Perumahan ini berlokasi di Pengasinan, Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat yang dibangun oleh Natura City Developments Tbk. Perumahan ini menyediakan tipe rumah komersil yang tersisa 27 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp484 juta dengan luas bangunan 27 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah murah ini antara lain rangka atap baja ringan penutup atap genteng flat, dinding bata merah finish plester aci dan dicat, lantai ruang utama keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Sanur Valley Serpong Tahap 3

Berlokasi di Pengasinan, Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Alfa Bumindo Cemerlang dengan jumlah unit tersedia sebanyak 8 komersil.

Rumah dengan harga Rp355 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng beton, dinding bata ringan plester aci, lantai Ex KIA atau setara, dan pondasi batu kali.

4. Graha Sigma Residence

Berlokasi di Cidokom, Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Sindur Sentosa Land dengan jumlah 70 unit komersil yang tersedia.

Rumah mulai dari Rp336 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding hebel. Lantai keramik dan pondasi batu kali.

5. Bukit Serpong Indah

Perumahan yang berlokasi di Cibinong, Gunung Sindur, Kab Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh Surya Rejeki Abadi. Perumahan ini menawarkan 19 rumah komersil.

Rumah mulai dari Rp342,5 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu atap rangka baja ringan, penutup genteng beton, dinding hebel, lantai keramik homogennous tile, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

 

Teluk Bintuni, iNewssorongraya.id – Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak terus diperlihatkan oleh jajaran TNI. Kali ini, Koramil 1806-01/Bintuni, yang dipimpin oleh Danramil Letda Inf. Y. Mantong, menggandeng SMP Perintis Manimeri dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah. Kegiatan ini berlangsung di Kampung Korano Jaya, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pada Selasa (25/02/2025).

Dalam pertemuan bersama Kepala Sekolah SMP Perintis Manimeri, Markus Limbong, S.Pd., Danramil dan para Babinsa membahas strategi distribusi makanan bergizi bagi para siswa. Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup guna mendukung tumbuh kembang mereka serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui kesehatan yang lebih baik.

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung kebijakan pemerintah, TNI tidak hanya berperan dalam pengamanan, tetapi juga aktif dalam program sosial kemasyarakatan. Letda Inf. Y. Mantong beserta jajarannya memastikan distribusi makanan bergizi berjalan dengan tepat sasaran, sehingga seluruh siswa memperoleh manfaat dari program ini tanpa kendala.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Ini bukan sekadar bantuan, tetapi juga investasi bagi masa depan mereka. Anak-anak yang sehat akan memiliki daya konsentrasi yang lebih baik dalam belajar dan tentunya mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini,” ujar Letda Inf. Y. Mantong.

Tak hanya mengawasi distribusi, TNI juga memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pola makan sehat, kebersihan, serta pemahaman akan gizi yang seimbang. Edukasi ini diharapkan mampu membentuk kebiasaan baik sejak dini, sehingga anak-anak lebih peduli terhadap kesehatan mereka sendiri.

Program MBG ini menjadi salah satu bentuk nyata sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan generasi muda yang lebih sehat dan kuat. Dengan adanya keterlibatan TNI, program ini dapat berjalan dengan lebih terstruktur, aman, dan efektif. Diharapkan, inisiatif serupa dapat diperluas ke berbagai wilayah lain di Indonesia, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak anak-anak di Nusantara.

Kehadiran TNI di tengah masyarakat bukan hanya dalam konteks pertahanan dan keamanan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan semangat pengabdian, TNI terus berjuang bersama rakyat untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan.

 

Editor : Hanny Wijaya

Jakarta: Lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat bakal digunakan untuk pembangunan rumah untuk rakyat. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman telah melakukan survei lapangan ke lahan sitaan tersebut pada Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, tinjauan tersebut merupakan instruksi Menteri PKP untuk melihat langsung lokasi tanah sitaan Kejaksaan yang potensial bisa digunakan untuk pembangunan rumah untuk rakyat

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP. Lingkup pelaksanaan survei mengacu pada persyaratan kelayakan teknis sebagaimana pada PermenPUPR Nomor 7 Tahun 2022," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Februari 2025.

Heri menjelaskan, kelayakan teknis yang dimaksud meliputi kesesuaian dengan RTRW setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

"Sebagai Komitmen Jaksa Agung RI Bapak Burhanudin dan Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan Bapak Maruarar Sirait untuk senantiasa bersinergi, bergotong royong membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat, maka Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum) melalui Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat," kata dia.

Sesuai rekomendasi dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Irjen PKP menyebutkan terdapat tiga lokasi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor yang berpotensi dapat dimanfaatkan. Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari 2 hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 Ha dan 3,5 Ha status SHGB atas nama PT. Harvest Time.

"Lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman di sekitarnya dan berdekatan dengan Perumahan Citra Maja Raya yang sudah terbangun. Jalan perumahan berupa beton lebar 6 m. Terdapat drainase lingkungan eksisting yang terhubung ke perumahan. Lahan sangat luas, sebagian besar tanah kebun. Lahan siap bangun namun akses hanya bisa melalui area PT. Harvest time. Terdapat Perumahan Citra Maja Raya, perumahan belum diminati dan belum banyak yang menghuni," jelas Irjen Heri.

Lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 1 lahan HGB seluas 2,2 Ha atas nama PT. Faduma Jaya. "Lahan ini bersebelahan dengan Perumahan Cikupa Asri Tangerang yang sudah terhuni dan lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman," ungkap Irjen Heri.

Terakhir, lokasi yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 ha, 3,9 ha, 3,6 ha, dan 4,9 ha dengan status SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

"Sebelah timur berupa jalan tanah dengan lebar 1,5 m – 2m, sebelah barat berupa jalan paving dan perkerasan aspal, juga terdapat jalan akses setapak lebar 1-2 m. Sumber air dan listrik terdekat berjarak +200 m. Dari hasil survei perlu pematangan lahan, karena kontur tanah berbukit dan datar," kata Irjen Heri.

Menurut dia, selanjutnya dari ke 3 lokasi yang sudah disurvei akan segera menjadi pertimbangan lahan yang mana cocok untuk dilakukan pembangunan perumahan untuk rakyat dan akan dikaji dari segala aspek.

(KIE)

Jakarta: Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Bank Indonesia (BI) bakal menyediakan dana insentif likuiditas Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan program pembangunan 3 juta rumah.

"Bank Indonesia saya dengar, saya kira dari kawan-kawan kementerian sudah tahu, Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan," kata Hashim dalam Indonesia Economic Outlook 2025 dikutip dari Antara, Kamis, 27 Februari 2025.

Selain itu, ia mengatakan pendanaan program ini berasal dari dalam negeri.

Hashim meyakini bahwa Indonesia memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun.

Selain pendanaan dari dalam negeri, Hashim juga menilai sejumlah investor asing dari berbagai negara menunjukkan minat untuk berkontribusi dalam pembiayaan program perumahan ini.

Beberapa negara yang telah menyatakan kesediaannya antara lain India, Singapura, dan Turki.

"Investor banyak, India bersedia, Singapura bersedia, Turki, saya sudah baru dapet proposal dari Turki. Banyak yang bersedia untuk memberikan modal untuk membiayai. So the demand is there, the supply is there," jelas dia.

BI sebelumnya telah meningkatkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) bagi perbankan secara bertahap, dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Selain itu, BI juga bakal mendukung pendanaan melalui pembelian SBN perumahan di pasar sekunder, yang mana dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk membiayai sektor ini.

(KIE)

SEMARANG, KOMPAS.com - Sebanyak 257 sekolah dengan total 80 ribu pelajar di Jawa Tengah telah merasakan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2025.

Capaian ini mendapat apresiasi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Dalam peninjauan program MBG di SMK Ma'arif Kota Magelang pada Rabu, 26 Februari 2025, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, juga mendapatkan pengakuan karena menu MBG di Jawa Tengah telah memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Menu makanan yang disajikan dalam pelaksanaan MBG di SMK Ma'arif Kota Magelang terdiri dari nasi, ayam, sayur, tempe, buah, dan susu.

“Alhamdulillah kita tadi diapresiasi oleh Mas Wapres,” ungkap Taj Yasin melalui keterangan tertulis.

Lebih lanjut, Taj Yasin menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di Jawa Tengah minim laporan insiden.

Hingga saat ini, hanya terdapat satu laporan insiden keracunan yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, sementara di wilayah lain berjalan lancar berkat pengawasan dan koordinasi yang baik.

"Karena berjalan dengan baik, rencananya pemerintah pusat akan menambah kuota penerima MBG di Jateng," tambahnya.

Salah seorang siswa SMK Ma'arif Kota Magelang, Anang, mengungkapkan kebahagiaannya terhadap program MBG.

Ia menyatakan bahwa pelaksanaan program di sekolahnya berjalan lancar dan menu yang disajikan selalu enak.

"Dengan adanya program makanan gratis ini, uang saku saya tidak banyak berkurang, masih ada sisanya. Menunya tadi ayam, tempe, buncis. Setiap hari beda-beda, menunya enak," kata siswa kelas 12 tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat lebih luas bagi pelajar di Jawa Tengah.

Sukabumi, Jabar (ANTARA) -

Palembang -

Program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Palembang, Sumatera Selatan, tetap berjalan selama bulan Ramadan. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Palembang Adrianus Amri.

Amri mengatakan program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi bagi para pelajar di Kota Palembang.

Kata Amri, pelaksanaan program tersebut masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Petunjuk teknis ini diperlukan sebagai panduan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, baik dalam hal penyediaan, distribusi, maupun jenis makanan yang disajikan.

"Ya sesuai aturan pusat makan bergizi gratis tetap dijalankan selama Ramadan, tetapi kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. Dengan adanya juknis ini, kita bisa memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan aman," katanya kepada detikSumbagsel, Rabu (26/2/2025).

Kata Amri, Disdik Kota Palembang terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan program ini tetap terlaksana dengan lancar, meskipun ada beberapa penyesuaian selama Ramadan.

Dia memgatakan, salah satu penyesuaian yang mungkin dilakukan adalah terkait jadwal pembagian makanan, mengingat siswa yang berpuasa mungkin tidak bisa mengonsumsi makanan di jam sekolah seperti biasanya.

"Jika diperlukan, kita bisa menyesuaikan waktu pembagian makanan. Misalnya, makanan bergizi ini bisa dibawa pulang untuk disantap saat berbuka atau sahur. Semua itu akan kita atur setelah juknis diterbitkan," ungkapnya.

(csb/csb)

JOMBANG, iNEWSSURABAYA.ID - Pengembang perumahan PT Sinar Surya Permata menunjukkan itikad baik dengan memberikan kompensasi sebesar Rp200 juta kepada warga RW 4, Dusun Tunggul, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Kompensasi tersebut diberikan sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak pembangunan perumahan di wilayah tersebut.

Penyerahan uang kompensasi dilakukan dalam pertemuan resmi di halaman Masjid Dusun Tunggul pada Rabu (26/2/2025) malam. Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa Tunggorono Didik Dwi Mulyawan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta puluhan warga setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Komisaris PT Sinar Surya Permata, Sukiyat, menyampaikan harapannya agar warga menerima kompensasi dengan baik dan mendoakan kelancaran pembangunan perumahan.

"Saya berharap uang ini diterima. Saya juga memberi dengan ikhlas. Mohon doanya semoga usaha saya di sini lancar," ujar Sukiyat yang diamini oleh warga.

Sebelumnya, proyek pembangunan perumahan ini sempat mendapatkan protes dari warga sekitar. Mereka merasa terganggu oleh aktivitas konstruksi dan mengklaim bahwa tanah gogol milik warga digunakan tanpa persetujuan. Setelah serangkaian pertemuan dan negosiasi, pengembang sepakat meningkatkan kompensasi dari Rp150 juta menjadi Rp200 juta.

Kusnan, salah satu warga setempat, mengungkapkan bahwa uang kompensasi tersebut dibagikan langsung kepada warga melalui perwakilan RT 1, 2, dan 3 di RW 4. Sebanyak 146 kepala keluarga serta 29 pemilik tanah gogol menerima bagian dari kompensasi tersebut.

"Warga sudah menyepakati dan menerima kompensasi ini. Setelah ini, tidak ada lagi permasalahan," kata Kusnan.

Ia juga berharap pengembang dapat menjalankan usahanya dengan lancar dan sukses. Menurutnya, konflik yang sempat terjadi lebih disebabkan oleh miskomunikasi yang kini telah diselesaikan dengan baik.

Kepala Desa Tunggorono, Didik Dwi Mulyawan, mengapresiasi langkah pengembang dalam memberikan kompensasi kepada warganya. Ia juga menyoroti kontribusi positif PT Sinar Surya Permata yang tidak hanya memberikan kompensasi, tetapi juga memperbaiki infrastruktur desa.

"Kami ucapkan terima kasih atas kompensasi ini. Selain memberikan kompensasi kepada warga, pengembang juga membantu memperbaiki jalan desa kami. Sekali lagi, terima kasih," ujarnya.

Dengan adanya kesepakatan ini, pembangunan perumahan yang telah dimulai sejak Desember 2024 dapat berlanjut tanpa hambatan. Warga pun kini mendukung kelanjutan proyek yang diperkirakan akan membangun sekitar 300 unit rumah pada tahap pertama.

Pemberian kompensasi sebesar Rp200 juta oleh PT Sinar Surya Permata menjadi solusi atas protes warga terkait pembangunan perumahan di Dusun Tunggul. Langkah ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat hubungan antara pengembang dan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang lebih baik, proyek perumahan ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi warga sekitar.

 

Editor : Arif Ardliyanto

Surabaya -

Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) menyiapkan pelatihan bagi pelaku UMKM di daerah-daerah untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Ada 300 pelaku UMKM yang mendapat pelatihan tersebut.

Kadinkop UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa mengatakan pelatihan ini sebagai bentuk dukungan kepada pelaku UMKM untuk terlibat dalam program MBG.

"Kami akan beri pelatihan kepada pelaku UMKM, khususnya pelaku UMKM yang ada di bidang kuliner. Kami target 300 pelaku UMKM khusus kuliner ikut pelatihan ini," kata Endy di Surabaya, Selasa (25/2/2025).

Endy mengatakan pelatihan ini bertujuan agar para pelaku UMKM siap untuk mengerjakan program MBG. Apalagi, program MBG seiring berjalannya waktu akan menyasar lebih banyak anak-anak sekolah.

"Bagaimana pelaku usaha siap, ketika sewaktu-waktu ternyata UMKM ditunjuk sebagai penyedia MBG," tambahnya.

Lebih lanjut Endy mengatakan para pelaku UMKM tersebut akan diberi pelatihan mulai memasak menu MBG sesuai dengan takaran gizi Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami beri pelatihan menyusun menu. Kemudian membuat menu sesuai acuan gizi BGN untuk program MBG, tetapi dengan kearifan lokal," ujarnya.

"Target kami pelatihan akan dilakukan selama 3 hingga 6 bulan ke depan dengan menyasar UMKM sektor kuliner di Jatim," tandasnya.

(abq/iwd)