Semarang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meluncurkan program rumah untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin.

Peluncuran dilaksanakan di Perumahan Puri Delta Asri 9 di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu lokasi untuk penyediaan rumah bagi tenaga kesehatan.

Menteri PKP Maruarar yang sempat berinteraksi dengan penghuni kompleks perumahan tersebut menyebut lokasi yang berada di Kendal tersebut cukup bagus dan bebas dari banjir.

Menurut dia, pada tahap awal ini terdapat kuota bagi 30 ribu tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. "Kalau bisa mendapatkan pendanaan lagi akan kami prioritaskan untuk tenaga kesehatan," katanya.

Meski alokasi rumah bersubsidi bertambah, ia meminta kualitas bangunan rumah jangan sampai diabaikan.

Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan menyampaikan apresiasi atas kuota 30 ribu rumah bagi tenaga kesehatan dari total 3 juta rumah yang ditargetkan dibangun oleh pemerintah.

Ia menuturkan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia jumlahnya hampir mencapai 1 juta orang. "Kuota ini untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidang, dan 5 ribu tenaga kesehatan," katanya.

Kepada pengembang perumahan, Menkes Budi berharap tidak hanya sebatas membangun rumah, namun juga perumahan yang bisa membuat penghuninya betah.

SUMENEP, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman, melaporkan pemotongan dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024.

Laporan tersebut dilakukan setelah Irjen PKP melakukan sidak dan serangkaian penyelidikan, serta menemukan 18 temuan penyimpangan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

"(Tim) tiga kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi, dan hari ini kami laporkan,” kata Heri Jerman di Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Heri menambahkan, Kabupaten Sumenep menjadi salah satu penerima program BSPS terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

Data kementerian PKP mencatat, anggaran program BSPS di seluruh Indonesia mencapai Rp 445,81 miliar untuk 22.258 penerima.

“Kami turun ke lapangan. Mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dijalankan. Kami menyimpulkan adanya beberapa penyimpangan,” ungkapnya.

Heri menambahkan, 18 temuan penyimpangan yang ditemukan di antaranya adalah bantuan salah sasaran, upah pekerja tidak dibayarkan, hingga kondisi bangunan yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

“Kami juga temukan pembayaran ke toko dilakukan secara tunai oleh kepala desa, bukan transfer uang dari rekening penerima bantuan, tetapi penerima bantuannya diminta tanda tangan slip penarikan kosong,” Heri menjabarkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep, Sigit Waseso, mengatakan akan segera mempelajari dan menindaklanjuti laporan ini.

"Akan segera kami tindak lanjuti. Pak Irjen sudah memberikan adanya peristiwa pidana di awal, jadi kami akan menindaklanjuti berikutnya dengan langkah-langkah baik penyelidikan maupun penyidikan untuk memperjelas atau membuat terang suatu perkara,” ujarnya.

Madura Raya (ANTARA) - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP ) menemukan puluhan motif dugaan penyimpangan realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Kami bersama tim sejak akhir pekan lalu berada di Sumenep untuk mencari informasi dan data dugaan penyimpangan Program BSPS. Kami mengecek ke lokasi penerima bantuan di 13 dari 24 kecamatan di Sumenep," kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman di Sumenep, Senin.

Sesuai data di Kementerian PKP, terdapat 5.490 rumah warga berpenghasilan rendah di Sumenep yang menjadi sasaran Program BSPS 2024. Total anggaran Program BSPS 2024 di Sumenep sebesar Rp109,8 miliar.

Ribuan warga yang menjadi penerima bantuan BSPS di Sumenep itu tersebar di 24 dari 27 kecamatan baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

"Kami bersama tim sudah cek lokasi dan temukan puluhan motif dugaan penyimpangan dalam realisasi BSPS di Sumenep. Ada dokumennya dan lengkap, baik rekaman wawancara maupun foto di lokasi," katanya.

Motif dugaan penyimpangan itu antara lain terdapat semua nama warga di satu Kartu Keluarga (KK) menjadi penerima bantuan, penerima bantuan tak tepat sasaran karena memiliki telah rumah mewah, dan lokasi program tak sesuai verifikasi sebelumnya.

Selain itu pengerjaan program tersebut diserahkan kepada orang tertentu dan penerima bantuan tinggal menerimanya, nota pembelian bahan bangunan yang itemnya sama, dan transfer pemilik toko bahan bangunan ke nomor rekening seseorang dengan nominal ratusan juta rupiah.

"Hasil temuan kami dan tim di lapangan, termasuk di wilayah kepulauan, memang menunjukkan mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan. Ada dugaan penyimpangan dan itu akan kami proses lebih lanjut," kata Heri.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman menemukan sejumlah kejanggalan saat sidak ke sejumlah rumah yang direnovasi dengan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep. Kejanggalan itu ditemukan di 3 rumah.

Pantauan detikjatim, total ada 3 rumah yang didatangi pada Senin (28/4/2025). Ketiganya berada di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

Di lokasi pertama, Heri langsung berdialog dengan pemilik rumah. Kejanggalan terlihat dari belum selesainya pembangunan padahal berdasarkan data Kementerian PKP progress pembangunan renovasi rumah itu sudah selesai.

"Bahwa sudah dibangun, tetapi dilaporkan sudah selesai. Ini ada fotonya dalam sistem sudah dilaporkan 100%," kata Heri sembari menunjukkan data dari telepon genggamnya, Senin (28/4/2025).

"Tetapi ini bukan rumah ini, beda. Rumah yang lain," kata Heri.

Saat disinggung siapa yang memverifikasi hal ini, Heri mengungkapkan ada dugaan sejumlah oknum yang terlibat.

"Tadi yang terlibat komponennya ada banyak, ada korlap, tenaga ahli, tenaga lapangan, dan PPK. Itu lebih banyak di adminstratif," ujar Heri

Sementara di rumah kedua, penyimpangan langsung terlihat dari penampilan rumah yang dihuni pemilik rumah. Terlihat rumah penerima bantuan berukuran cukup besar bahkan memiliki 2 tingkat. Sementara dana bantuan BSPS digunakan untuk membangun toko yang terletak persis di samping rumah.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

"Ini di rumah pak M, anda tadi sudah mengetahui di depan sudah punya rumah sebelah cukup besar. Kemudian beliau sebagai ketua RT. Kemudian beliau dipanggil oleh aparat desa. Apakah Anda mau? Nah beliau mengatakan ya mau-mau saja," jelas Heri.

Dari jawaban pemilik rumah, Heri juga mendapat kepastian bahwa dana BSPS digunakan untuk membangun warung.

"Nah ternyata rumah ini dijadikan warung, bukan tempat tinggal," ujarnya.

Hal senada ditemukan Heri saat meninjau rumah ketiga. Posisi rumah ini berada di tengah ladang sawah warga. Bahkan ada papan yang menandakan bahwa bangunan itu dibangun dari dana BSPS.

Namun, Tim Irjen PKP mencurigai bangunan itu tidak difungsikan sebagai rumah tinggal tetapi hanya untuk penyimpanan padi. Hal ini terlihat dari kondisi ruangan yang hanya terdiri dari 1 ruangan tanpa dilengkapi kamar mandi maupun dapur.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

Tidak terlihat ada perabotan dasar seperti lemari atau pun alas tidur seperti rumah pada umumnya. Diduga bangunan itu menjadi gudang padi atau tembakau.

"Ini lahan rumah yang dibangun atas nama BSPS, yang katanya untuk rumah tinggal. Padahal bapak itu sudah punya tanah (rumah) bersama anak-anak. Dengan alasan tidak punya tempat tinggal. Dibangun di sini, memang tanahnya di sini, tetapi ini masalahnya di sini apakah itu tempat tinggal? Tidak ada kamar mandi, tidak ada tempat tidur. Saya menduga ini untuk gudang, silakan teman-teman media apakah ini sudah tepat sasaran?" Kata Heri.

Berbagai temuan penyimpangan itulah yang kemudian menjadi bahan pelaporan Heri Jerman ke Kejari Sumenep. Heri melaporkan adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan BSPS.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Seorang pengembang perumahan di Purworejo dibekuk polisi lantaran diduga melakukan penipuan dan merugikan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Purworejo hingga bangkrut. Kini polisi tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan gabungan dengan Polda Jateng guna menetapkan tersangka lain.

Pengembang perumahan yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah Irwan Irjas (52) warga Kelurahan Cangkreplor, Kecamatan Purworejo. Pemilik PT Puriland Development Indonesia itu diduga telah melakukan tindakan pidana korupsi miliaran rupiah pada Perumda BPR Purworejo dalam proses pengajuan dan realisasi kredit 13 debitur.

"Tindak pidana korupsi dimaksud dalam perkara ini terjadi pada kurun waktu semenjak tahun 2019-2020," ungkap Kapolres Purworejo, AKBP Andry Agustiano saat menggelar pers rilis di Mapolres Purworejo, Senin (28/4/2025) sore.

Andry menjelaskan, tersangka melakukan tindak pidana korupsi tersebut dengan memanfaatkan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan menerbitkan covernote sebagai jaminan sementara guna melengkapi berkas pengajuan kredit pembiayaan pembelian rumah. Adapun cara yang digunakan dengan pengajuan 13 debitur fiktif.

"Selain itu, tersangka juga menjaminkan ke bank lain atas jaminan kredit yang menjadi hak Perumda Bank BPR Purworejo. Kemudian, tersangka juga menjadikan tanah bukan miliknya untuk jaminan kredit di Perumda Bank BPR Purworejo serta menjual kembali jaminan kredit di Perumda Bank BPR Purworejo kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak Perumda Bank BPR Purworejo," jelasnya.

Atas peristiwa tersebut, berdasarkan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Tengah disimpulkan bahwa terdapat kerugian negara khususnya Pemkab Purworejo selaku pemilik Perumda BPR sebesar Rp. 3.416.343.000.

"Jadi kerugian negara dalam hal ini sekitar Rp 3 miliar lebih," imbuh Andry.

Hingga kini proses tersebut masih terus berjalan dan dimungkinkan akan ada tersangka lainnya. Bahkan, untuk menetukan tersangka lain, Polres Purworejo tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan gabungan dengan Polda Jateng.

"Kemungkinan nanti akan ada tersangka yang lain," sebutnya.

Sementara itu, tersangka mengaku bahwa dalam hal ini bukan hanya dirinya saja yang salah. Ia menyebut, pihak lain seperti direktur hingga analis kredit juga pantas dipersilahkan.

"Ya sebenarnya kalau ini kan bukan saya saja yang salah, jadi memang dari jajaran direktur sampai bagian analis kredit itu banyak yang tidak sesuai SOP dalam melaksanakan pemberian kredit dan lain-lain," ucapnya.

Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 90.355.000 dan penyitaan aset senilai Rp 1 miliar berupa empat bidang tanah beserta bangunan rumah di daerah Kabupaten Bantul, DIY berikut sertifikat sertifikat hak milik (SHM).

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka harus mendekam sel tahanan Mapolres Purworejo dan dijerat pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Sub sider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Sebagai informasi, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Purworejo dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 20 Februari 2024 karena masalah tersebut. Izin usaha bank yang terletak di Jl Brigjen Katamso No 51 A, Pangen Jurutengah, Kecamatan Purworejo itu dicabut berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-20/D.03/2024.

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.

"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.

Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.

Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.

"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.

menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.

"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.

Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.

Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.

"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kami bersama tim sejak akhir pekan lalu berada di Sumenep untuk mencari informasi dan data dugaan penyimpangan Program BSPS

Sumenep (ANTARA) - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP ) menemukan puluhan motif dugaan penyimpangan realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Kami bersama tim sejak akhir pekan lalu berada di Sumenep untuk mencari informasi dan data dugaan penyimpangan Program BSPS. Kami mengecek ke lokasi penerima bantuan di 13 dari 24 kecamatan di Sumenep," kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman di Sumenep, Senin.

Sesuai data di Kementerian PKP, terdapat 5.490 rumah warga berpenghasilan rendah di Sumenep yang menjadi sasaran Program BSPS 2024. Total anggaran Program BSPS 2024 di Sumenep sebesar Rp109,8 miliar.

Ribuan warga yang menjadi penerima bantuan BSPS di Sumenep itu tersebar di 24 dari 27 kecamatan baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

"Kami bersama tim sudah cek lokasi dan temukan puluhan motif dugaan penyimpangan dalam realisasi BSPS di Sumenep. Ada dokumennya dan lengkap, baik rekaman wawancara maupun foto di lokasi," katanya.

Motif dugaan penyimpangan itu antara lain terdapat semua nama warga di satu Kartu Keluarga (KK) menjadi penerima bantuan, penerima bantuan tak tepat sasaran karena memiliki telah rumah mewah, dan lokasi program tak sesuai verifikasi sebelumnya.

Selain itu pengerjaan program tersebut diserahkan kepada orang tertentu dan penerima bantuan tinggal menerimanya, nota pembelian bahan bangunan yang itemnya sama, dan transfer pemilik toko bahan bangunan ke nomor rekening seseorang dengan nominal ratusan juta rupiah.

"Hasil temuan kami dan tim di lapangan, termasuk di wilayah kepulauan, memang menunjukkan mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan. Ada dugaan penyimpangan dan itu akan kami proses lebih lanjut," kata Heri.

Pewarta: Abd Aziz/ Slamet Hidayat
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

UNGARAN, KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penyelesaian polemik kepemilikan rumah di Perumahan Punsae, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, melalui jalur hukum.

Ara, sapaan akrabnya, menugaskan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko PKP, Brigjen Azis Andriansyah, untuk mengusut dan meminta keterangan seluruh pihak yang terlibat dalam waktu tiga hari.

"Ini pak Dirjen selama tiga hari harus bisa mengungkap semua, audit juga minta dari BPKP dan BPK, semua harus jelas," tegas Ara saat meninjau lokasi, Senin (28/4/2025).

Permasalahan Sertifikat dan Longsor

Menurut Ara, kasus Perumahan Punsae sudah sangat serius sehingga harus diselesaikan di ranah hukum agar ada efek jera.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam pemberian kredit dan meminta perbankan lebih selektif memilih pengembang.

"Bank jangan asal memberikan kredit, pilih pengembang yang bertanggung jawab," ujarnya.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menyatakan bahwa izin pengembangan Perumahan Punsae tidak diajukan pada masa kepemimpinannya.

Namun, ia telah berkomunikasi dengan pengembang saat ini yang berjanji menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, mengungkapkan dua masalah utama yang dihadapi warga:

Sertifikat rumah belum diserahkan dan malah diagunkan ke BTN, melibatkan sekitar 66 rumah.

Lalu, ada ancaman longsor yang telah berdampak pada 10 rumah dan membuat warga enggan menempati rumah mereka.

Kekecewaan Warga

Sebelumnya diberitakan, sekitar 100 warga Perumahan Punsae resah karena rumah yang telah dibayar lunas terancam dilelang oleh BTN.

Bina Laudhi, salah satu warga, mengungkapkan bahwa dirinya membeli rumah pada 2017 dengan janji akan segera dibangun dan disertai serah terima sertifikat.

Namun, realisasi pembangunan baru dilakukan empat tahun kemudian, itu pun dengan luas tanah yang berbeda dari kesepakatan.

"Masak kami sudah membayar lunas kepada PT. ACK, harus membayar lagi Rp 72 juta ke BTN. Ini kan tidak masuk akal dan sangat memberatkan kami," kata Odi, sapaan Bina Laudhi.

Warga sebelumnya sudah melakukan audiensi dengan BTN dan pengembang, difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Semarang.

Mereka dijanjikan adanya keputusan sebelum 15 April 2025, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.

Inspektur Jenderal (Irjen), Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman melaporkan dugaan korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tahun anggaran 2024. Heri memaparkan sebanyak 18 temuan penyimpangan.

"Bersama tim 3 kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi. Komitmen kementerian mengungkap korupsi sangat tinggi," kata Heri saat konferensi pers usai pelaporan ke Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Menurut data Kementerian PKP, anggaran program BSPS di seluruh Indonesia mencapai 445,81 miliar untuk 22.258 penerima. Sumenep menjadi salah satu penerima terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

Kementerian PKP mengambil sampling di 13 kecamatan yang ada di Sumenep, termasuk di kepulauan. Setelah terjun ke lapangan diketahui jika mekanisme yang dijalankan tidak sepenuhnya berjalan.

"(Kami) turun ke lapangan, mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dijalankan. Kami menyimpulkan adanya beberapa penyimpangan," katanya.

Dia paparkan 18 temuan penyimpangan yang dia dapatkan kepada awak media. Antara lain bantuan salah sasaran, upah pekerja tidak dibayarkan, hingga kondisi bangunan yang tidak sesuai yang dilaporkan.

"Saya temukan pembayaran ke toko dilakukan secara tunai oleh kepala desa bukan transfer uang dari rekening penerima bantuan tapi penerima bantuannya ini suruh tanda tangan slip penarikan kosong,"katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Sigit Waseso mengatakan pihaknya akan segera mempelajari dan menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh Irjen Kementerian PKP.

"Kami akan menindaklanjuti dengan langkah berikutnya, baik penyelidikan maupun penyidikan untuk memperjelas atau membuat terang suatu perkara," katanya.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

KENDAL, KOMPAS.com – Pemerintah mendorong perluasan akses kepemilikan rumah subsidi, termasuk untuk asisten rumah tangga (ART).

Hal ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara saat menghadiri akad kredit program rumah untuk tenaga kesehatan di Perumahan Delta Asri 9, Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (28/4/2025).

“Mudah-mudahan asisten rumah tangga (ART), tahun ini mulai bisa mendapatkan rumah subsidi,” ujar Ara.

Ara menegaskan, perhatian pemerintah terhadap rakyat kecil terus diwujudkan secara konkret, bukan hanya sebatas pidato.

“Kita buktikan di zaman Presiden Prabowo, rakyat kecil betul-betul diurus, bukan dengan pidato tetapi dengan tindakan nyata. Tadi saya sudah cek ya, dan di sini (Perumahan Delta Asri 9), perumahan yang baik tidak banjir dan juga di sini warganya happy,” ucapnya.

Rumah untuk Tenaga Kesehatan dan Profesi Lain

Dalam acara tersebut, Ara juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan 30.000 unit rumah subsidi khusus untuk tenaga kesehatan.

Rinciannya, 15.000 unit untuk perawat, 10.000 unit untuk bidan, dan 5.000 unit untuk tenaga kesehatan lainnya.

Program rumah subsidi ini didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Selain itu, rumah subsidi juga disiapkan untuk profesi lain, yakni 20.000 unit untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 unit untuk tenaga migran, 20.000 unit untuk guru, serta 1.000 unit untuk wartawan.

Dukungan Pemerintah Daerah
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang hadir dalam acara tersebut, menyatakan komitmennya dalam mendukung pembangunan rumah yang ramah lingkungan.

“Satu rumah baru harus menggunakan biopoli, sehingga sampahnya sudah bisa didaur ulang. Ada juga program satu KK satu rumah layak huni,” ujar Luthfi.

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, juga mengimbau agar tenaga kesehatan yang belum memiliki rumah segera memanfaatkan program ini.

"Ini harus bisa dimanfaatkan," kata Dyah.

Komitmen Developer

Sementara itu, perwakilan Perumahan Delta Asri 9, Elok Prabawati, mengatakan bahwa pihaknya juga mengembangkan perumahan Delta Asri di Kabupaten Semarang dan Batang.

"Selama kuotanya masih ada, kami siap melayani tenaga kesehatan untuk mengambil rumah di kami," ujar Elok.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pantauan detikjatim, Heri Jerman tiba di Kejaksaan Tinggi Sumenep pada pukul 09.40 pagi. Ia didampingi sejumlah stafnya akan menemui kepala kejaksaan negeri Sumenep, Sigit Waseso.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Setiap kepala keluarga dapat bantuan sekitar Rp 20 juta dalam bentuk material bangunan.

Diketahui bahwa anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai 109 Miliar. Namun saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, Ia masih belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Nanti setelah acara penyerahan kami akan konferensi pers ya. Sabar dulu, ya," katanya.

Meski demikian dalam keterangan singkat saat ditemui wartawan Heri membenarkan bahwa kasus BSPS yang dia laporkan terkait dengan dugaan korupsi.

"iya insyaallah (dugaan korupsi). Oke ya, makasih ya," tutupnya.

Dari seorang sumber diketahui bahwa Irjen PKP sudah berada di Madura sejak Jumat (18/4). Dia berkeliling Sumenep hingga ke Pulau Kangean untuk meninjau para penerima BSPS.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah