Ia mengatakan, Qatar siap untuk membiayai 6 juta perumahan, sementara Pemerintah Abu Dhabi, ibu kota UEA, siap membantu 1 juta unit perumahan. Dengan demikian, Hashim yakin target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai. Ditambah lagi, pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta juga mengupayakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/12/2024).

Beberapa waktu lalu, Hashim juga sempat mengatakan bahwa perusahaan asal China yang menyatakan minat untuk turut andil membangun 1 juta unit hunian di perkotaan dalam Program 3 Juta Rumah. Perusahaan tersebut, kata Hashim, adalah salah satu perusahaan konstruksi terbesar di dunia yaitu China State Construction Engineering Corporation.

"China State Construction Engineering Corporation, terbesar, karyawan 380.000, one of the big 10 companies, number 14 companies di Fortune 500 di dunia, datang ke saya 13 orang. Mereka sudah menyatakan mereka sanggup. 'tahun lalu kami sudah bangun 880.000 unit apartemen, tahun lalu'. Dengan kata lain, kalau diminta, mereka bisa bikin seluruhnya 1 juta (hunian)," bebernya dalam Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024) lalu.

Walau demikian, Hashim mengatakan tidak akan memberikan seluruh proyek pembangunan 1 juta hunian kepada 1 perusahaan saja, namun akan diberikan ke perusahaan lain juga.

"Spread the cake, spread the pie. Kontraktor nasional banyak yang mampu, silakan. Kriteria-kriterianya jelas, tertib, silakan. Dari China silakan, dari Turki silakan, dari mana-mana, dari Qatar silakan," tuturnya.

Simak Video "Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah"

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Qatar dan Abu Dhabi akan membantu 7 juta unit perumahan bagi masyarakat Indonesia.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ujar Hashim di Jakarta, Kamis.

Dia juga mengapresiasi kerja sama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil.

Hashim yakin bahwa target membangun 15 juta unit rumah dalam 5 tahun Pemerintah Presiden Prabowo akan tercapai.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menghadiri acara Bakti Sosial Natal 2024 bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta pada Kamis (26/12).

Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membagikan bantuan sembako kepada sejumlah warga Rumah Susun (Rusun) di beberapa rusun yang menjadi tempat relokasi dari penataan kolong jembatan, kolong tol, dan kawasan lainnya di Jakarta.

Ara mengatakan pembagian sembako kepada sejumlah warga rusun tersebut merupakan bagian dari kegiatan Bakti Sosial Natal 2024 dari Kementerian PKP.

"Kami dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai inisiatif agar dalam peringatan Natal jangan bermewah-mewah. Bagaimana kalau kita dalam merayakan Natal berbagi kebaikan dengan warga yang ada di rusun," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut Ara juga berdialog dengan sejumlah warga Rusun untuk mengetahui perkembangan sejumlah warga yang direlokasi ke rusun. Dirinya juga menyampaikan pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto agar tetap menjaga kerukunan, terutama di lingkungan Rusun yang penghuninya dari berbagai latar belakang.

"Di sini berbagai latar belakang, tetapi semuanya Indonesia. Untuk itu saya menyampaikan pesan dari Presiden kita, bapak-Ibu, hidup harus rukun ya," katanya.

Bakti Sosial Natal 2024 Kementerian PKP dilaksanakan di empat Rusun yang menjadi tempat relokasi warga kolong jembatan, kolong tol, dan kawasan tidak lainnya di Jakarta, yakni di Rusun Tegal Alur, Rusun Flamboyan, Rusun Daan Mogot, dan Rusun Rawa Buaya. Total sebanyak 2.810 bungkus sembako yang dibagikan di empat rusun dalam acara tersebut.*

JAKARTA, investor.id – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut investor asal China, Qatar, hingga Persatuan Emirat Arab (PEA) berminat untuk investasi perumahan rakyat di Indonesia. Tak tanggung-tanggung adik Presiden Prabowo Subianto itu menyebut mereka mau membuat 6 juta unit rumah di Indonesia.

“Tiongkok (China), dari Qatar sudah 6 juta unit tawaran, Abu Dhabi dan Emirat Arab (PEA),” beber Hashim saat berkunjung ke Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta, pada Kamis (26/12/2024).

Hashim menyatakan, pemerintah sangat optimis dalam program 3 juta rumah setiap tahun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP). Dengan keterbatasan anggaran yang ada, pemerintah pun memutuskan untuk menggandeng investor asing dalam program ini.

“Target pemerintah adalah untuk membangun 3 juta unit apartemen dan rumah setiap tahunnya,” imbuh Hashim.

Pada kesempatan sama, Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menyebut, selama 2 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, sebanyak 34.000 unit rumah sudah terbangun.

“Per hari ini tampilannya sudah sekitar 34.000,” sebut Ara, sapaan akrab dari Maruarar Sirait.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Qatar dan Abu Dhabi akan membantu 7 juta unit perumahan bagi masyarakat Indonesia.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ujar Hashim di Jakarta, Kamis.

Dia juga mengapresiasi kerja sama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil.

Hashim yakin bahwa target membangun 15 juta unit rumah dalam 5 tahun Pemerintah Presiden Prabowo akan tercapai.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menghadiri acara Bakti Sosial Natal 2024 bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta pada Kamis (26/12).

Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membagikan bantuan sembako kepada sejumlah warga Rumah Susun (Rusun) di beberapa rusun yang menjadi tempat relokasi dari penataan kolong jembatan, kolong tol, dan kawasan lainnya di Jakarta.

Ara mengatakan pembagian sembako kepada sejumlah warga rusun tersebut merupakan bagian dari kegiatan Bakti Sosial Natal 2024 dari Kementerian PKP.

"Kami dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai inisiatif agar dalam peringatan Natal jangan bermewah-mewah. Bagaimana kalau kita dalam merayakan Natal berbagi kebaikan dengan warga yang ada di rusun," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut Ara juga berdialog dengan sejumlah warga Rusun untuk mengetahui perkembangan sejumlah warga yang direlokasi ke rusun. Dirinya juga menyampaikan pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto agar tetap menjaga kerukunan, terutama di lingkungan Rusun yang penghuninya dari berbagai latar belakang.

"Di sini berbagai latar belakang, tetapi semuanya Indonesia. Untuk itu saya menyampaikan pesan dari Presiden kita, bapak-Ibu, hidup harus rukun ya," katanya.

Bakti Sosial Natal 2024 Kementerian PKP dilaksanakan di empat Rusun yang menjadi tempat relokasi warga kolong jembatan, kolong tol, dan kawasan tidak lainnya di Jakarta, yakni di Rusun Tegal Alur, Rusun Flamboyan, Rusun Daan Mogot, dan Rusun Rawa Buaya. Total sebanyak 2.810 bungkus sembako yang dibagikan di empat rusun dalam acara tersebut.*

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Perumahan Hashim S Djojohadikusumo menyatakan bahwa Qatar dan Abu Dhabi siap bekerja sama dalam program pembangunan 7 juta unit perumahan dan rumah untuk rakyat Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Hashim usai menghadiri acara bakti sosial Natal 2024 di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, pada Kamis (26/12/2024) malam, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi.

"Sudah, banyak yang menyatakan minatnya. Dari Qatar sudah ada tawaran 6 juta unit. Abu Dhabi dari Emirat (Uni Emirat Arab) 1 juta," ungkap Hashim di lokasi acara.

Lebih lanjut, Hashim menjelaskan bahwa jumlah 7 juta unit rumah dan apartemen tersebut belum termasuk kerja sama dengan negara-negara lain.

"Ini belum termasuk dari pemerintah Tiongkok/China, dan dari investor-investor lainnya," tambahnya.

Hashim optimistis bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah dapat membangun 3 juta unit apartemen dan rumah setiap tahun.

"Pak Prabowo kan 5 tahun jadi presiden, ya kita harapkan 15 juta unit apartemen dan rumah di desa kita selesaikan dalam 5 tahun," harapnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta akan terus mendukung pelaksanaan program-program strategis dari Pemerintah Pusat yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Satgas Perumahan.

"Kami dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan program-program strategis khususnya yang terkait dengan masalah perumahan, termasuk juga adalah untuk rumah susun," kata Teguh.

Teguh berharap pelaksanaan program-program strategis pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Ia juga memastikan bahwa Pemprov akan memberikan pelatihan keterampilan bagi seluruh penghuni rumah susun, termasuk warga yang direlokasi dari kolong tol dan jembatan.

"Nanti bukan hanya ibu yang pindahan dari jembatan saja, tapi untuk semua warga di sini nanti bisa kami berikan keterampilan sesuai dengan minat bakatnya," tutup Teguh.

JAKARTA, KOMPAS.com -Berita populer Jabodetabek sepanjang Selasa (24/12/2024) diisi oleh berita rumah Hasto dijaga satgas Cakra Buana PDI-P usai dikabarkan tersangka KPK.

Berikutnya, berita tentang polisi pemalak penonton DWP itu kini go international banyak dibaca pembaca Kompas.com dan menjadi berita terpopuler lainnya.

Sementara itu, berita tentang hasil Tes DNA tunjukkan bayi meninggal di RS Islam Cempaka Putih tidak tertukar turut menarik perhatian banyak pembaca.

Berikut ini adalah paparan dari tiga berita populer Jabodetabek yang disebutkan di atas:

1. Hasto dikabarkan jadi tersangka KPK, rumahnya di Bekasi dijaga Satgas Cakra Buana PDI-P

Sebanyak enam anggota Satuan Tugas Cakra Buana menjaga kediaman Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (24/12/2024).

Pantauan Kompas.com, enam anggota organisasi sayap PDI-P itu berjaga di luar kediaman Hasto.

Mereka tampak mengenakan seragam berwarna hitam lengkap dengan baret merah. Ada juga di antara mereka yang mengenakan topi hitam.

Sementara itu, di area dalam lingkungan rumah Hasto tampak diparkir sebuah mobil merek Lexus berwarna hitam. Baca selengkapnya di sini.

2. Polisi pemalak DWP itu kini go international...

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengumumkan pihaknya telah mengamankan 18 personel terkait kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 asal Malaysia.

“Polri telah menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personel yang diamankan sebanyak 18 personel,” ungkap Trunoyudo dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

Ke-18 anggota itu terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran.

Sejauh ini, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri tengah memeriksa ke-18 anggota tersebut. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai duduk perkara kasus. Baca selengkapnya di sini.

3. Hasil tes DNA tunjukkan bayi meninggal di RS Islam Cempaka Putih tidak tertukar

Polisi mengumumkan hasil tes deoxyribonucleic acid (DNA) terhadap bayi yang diduga tertukar di Rumah Sakit (RS) Islam Cempaka Putih adalah benar anak biologis pasangan MR dan FS.

"Berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA, telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik mister X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selviyanti," ujar Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus, saat membacakan kembali surat dari Pusdokkes Polri dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat pada Selasa (24/12/2024).

Firdaus mengatakan, hasil tes DNA ini diperoleh pada Jumat (20/12/2024) lalu.

Firdaus memastikan tes DNA terhadap sampel dilakukan dengan mengedepankan keilmuan. Baca selengkapnya di sini.

Pada pertengahan Mei tahun ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pengenaan simpanan wajib untuk pekerja berupa tabungan perumahan rakyat (Tapera). Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024.

Kebijakan baru itu keluar di akhir-akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini mewajibkan para pekerja baik pegawai negeri sipil, pegawai swasta hingga pekerja mandiri, untuk dipotong gajinya 3% setiap bulannya.

Kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap perumahan yang layak. Namun, implementasi kebijakan ini menuai pro dan kontra di berbagai kalangan.

Gaji Pekerja Dipotong

Dalam PP 21 tahun 2024 pasal 15 disebutkan bahwa besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Untuk peserta pekerja ditanggung bersama pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sementara itu, untuk peserta pekerja mandiri seluruh simpanan ditanggung olehnya.

Dana yang terkumpul melalui Tapera akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) untuk mendukung pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat yang memenuhi syarat. Kebijakan ini resmi diberlakukan untuk pekerja formal, termasuk karyawan swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan pegawai BUMN.

Pemberi kerja, wajib menyetorkan simpanan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening Dana Tapera. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, simpan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah libur.

Untuk pekerja mandiri juga wajib melakukan pembayaran simpanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran dilakukan melalui bank kustodian, bank penampung, atau pihak lainnya.

Adapun, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya paling lambat 7 tahun sejak PP 25 tahun 2020 berlaku yaitu pada 20 Mei 2020. Artinya, pemberi kerja paling lambat mendaftarkan pekerjanya pada 2027 mendatang.

Siapa yang Wajib dan Tidak Wajib Membayar?

Tidak semua pekerja diwajibkan mengikuti program Tapera. Kebijakan ini tidak berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari tiga bulan, menerima gaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), atau telah memasuki masa pensiun.

Berdasarkan Pasal 23 PP 25 tahun 2020, berikut ini kriteria peserta Tapera yang berakhir atau tak wajib ikut kepesertaan:
A. Telah pensiun bagi pekerja
B. Telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri
C. peserta meninggal dunia
D. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut

Pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program Tapera paling lambat tahun 2027. Bagi mereka yang tidak mendaftar atau tidak membayar iuran, sanksi administratif seperti teguran, denda, hingga pembekuan kegiatan usaha dapat diberlakukan.

Dalam aturan baru tersebut juga disebutkan bahwa pemberi kerja, wajib menyetorkan simpanan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening Dana Tapera. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, simpan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah libur.

Untuk pekerja mandiri juga wajib melakukan pembayaran simpanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran dilakukan melalui bank kustodian, bank penampung, atau pihak lainnya.

Polemik di Kalangan Pekerja dan Pengusaha

Kebijakan Tapera menghadirkan berbagai pandangan di kalangan. Banyak yang merasa keberatan dengan potongan gaji ini, terutama dari kalangan pekerja. Mereka menganggap bahwa potongan ini menambah beban finansial yang sudah berat.

Di sisi lain, pengusaha juga menyampaikan keberatannya. Mereka menilai kontribusi wajib ini dapat membebani keuangan perusahaan, terutama untuk sektor usaha yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi.

Bahkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) lewat keterangan resminya menyatakan penolakan dengan tegas kebijakan pemerintah yang mewajibkan potongan gaji pekerja sebesar 3% untuk Tapera itu.

"Sejak munculnya UU No. 4 Tahun 2016 tentang 'Tabungan Perumahan Rakyat' APINDO dengan tegas telah menolak diberlakukannya UU tersebut. APINDO telah melakukan sejumlah diskusi, koordinasi, dan mengirimkan surat kepada Presiden mengenai Tapera. Sejalan dengan APINDO, Serikat Buruh/Pekerja juga menolak pemberlakukan program Tapera. Program Tapera dinilai memberatkan beban iuran baik dari sisi pelaku usaha dan pekerja/buruh," kata Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, dalam keterangan resminya, Selasa (28/5/2024).

Tujuan Kebijakan Tapera

Tujuan utama dari Tapera adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan. Dana yang dikumpulkan akan dikelola secara profesional dan diawasi ketat oleh BP Tapera. Selain itu, dana ini juga diinvestasikan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemerintah optimis bahwa program ini dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi kebutuhan hunian masyarakat.

Transformasi Tapera sebagai Badan Investasi Perumahan

Muncul kabar terbaru dari kebijakan Tapera itu sendiri. Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengusulkan transformasi BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan dengan alasan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dari BP Tapera.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, dengan mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia dinilai mampu untuk mendapatkan likuiditas dengan lebih optimal yang nantinya bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan. Tak hanya itu, perubahan tersebut juga dianggap bisa membuat BP Tapera lebih fleksibel.

"Tujuannya adalah untuk memberikan likuiditas kepada perbankan, masyarakat menabung, Tapera memberikan 5% (bunga) sementara 56% dana Tapera itu memberikan likuiditas kepada BTN dengan bunga 0,6%. 40% baru diinvestasikan dengan bunga, dia dapat sekitar 5-6%. Artinya kan Tapera merugi tiap tahun," kata Bonny kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) diusulkan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional.

Usulan ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menanggapi hal ini dengan hormat usulan ini agar BP Tapera nantinya akan semakin baik ke depan.

Heru mengatakan hal ini usai menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan 39 bank penyalur dan BP Tapera dii Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Senin (23/12/2024).

"Saya kira diskusi ya, kita hormati, itu kan dalam rangka breakthrough (terobosan), supaya BP Tapera itu lebih baik ke depan," ungkap Heru.

Sebab, BP Tapera sebagai penyedia likuiditas yang murah dan jangka panjang, perlu dilakukan diskusi mengenai hal tersebut.

Heru mengaku selalu berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara.

Diskusi dilakukan mengingat Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia nantinya beriringan dengan Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Untuk diketahui, Danantara dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam mengelola investasi strategis negara.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan rencana investor asing untuk mendanai program 3 juta rumah masih dalam pembahasan.

Rencana pembiayaan program 3 juta rumah dari investor asing masih ditangani oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Namun, belum ada update lebih lanjut terkait rencana tersebut.

"Nanti pada waktunya, itu ditugaskan kepada pak Wamen, kita tunggu ya," kata Maruarar saat ditemui di Auditorium Kementerian PU, Senin (23/12/2024).

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan minat investor asing terhadap program 3 juta rumah cukup tinggi. Bahkan, Qatar, Abu Dhabi, hingga China, masing-masing siap untuk membangun 1 juta unit rumah baru di RI.

"Qatar ada yang mau bangun 1 juta unit apartemen, dari Abu Dhabi ada BUMN juga 1 juta, dari China, terus terang China sanggup semuanya, bahkan sanggup 3 juta," ujar Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Ditemui secara terpisah, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP, Iwan Suprijanto, sempat mengatakan calon investor dari ketiga negara tersebut siap menekan MoU dengan pemerintah untuk mulai merealisasikan komitmen investasinya.

"(Investasi asing), ada. Jadi kebetulan pak Wamen (Fahri Hamzah) sedang ke China, nampaknya ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini, ada Tiongkok, Dubai, dan Qatar," kata Iwan di Kantor Kemenko Infrastruktur (6/11/2024).

(NIA DEVIYANA)

Wakil Ketua Umum DPP Gelora, Fahri Hamzah, menyebut Presiden Prabowo Subianto mau mengatur ulang sistem politik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah karena ongkos pemilu yang mahal.

Fahri mengungkapkan Prabowo menyadari betul kelemahan Indonesia saat ini. Salah satunya ada kesalahan struktur.

"Makanya mau ditata ulang sistem politik di Indonesia ini oleh beliau (Prabowo)," ujar Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri berpendapat, selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia kehilangan komando. Rakyat kocar-kacir, para politikus bertengkar tak jelas. Ongkos pemilu mahal. Kemudian para politikus atau pejabat politik ikut pemilu dengan utang.

"Habis pemilu, uang negara digarong untuk bayar utang," ujarnya.

"Betul apa tidak?" tanya Fahri disambut teriakan betul oleh warga.

"Tapi rakyat minta money politic. Pasti rindu serangan fajar, kan?" tambah Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini melihat karena biaya atau ongkos pemilu mahal, para politikus yang bertarung sampai menjual rumah dan tanah.

"Gaji kecil. Akibatnya apa? Uang rakyat diganggu," imbuhnya.

Seperti diketahui Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Adapun tujuan Prabowo yakni menekan biaya politik yang tinggi.

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

IDXChannel - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho memberikan respons terkait adanya usulan dari Satgas Perumahan untuk berubah menjadi Badan Investasi Perumahan.

Heru menilai usulan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih jauh. Hal ini agar perubahan tersebut mampu mengakomodir lebih besar dalam penyaluran pembiayaan perumahan, khususnya segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya kira itu kan diskusi dengan Satgas, kita hormati usulan itu, kan itu dalam rangka breakthrough, supaya Tapera lebih baik ke depan, sebagai penyedia likuiditas, yang murah dan jangka panjang," ujar Heru saat ditemui di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Heru mengaku usulan perubahan BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan akan dibahas jauh bersamaan dengan pembentukan Komite BP Tappera yang baru.

Lewat pembentukan Komite Tapera yang baru itu, Heru mengungkapkan, telah mengusulkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebagai Ketua Komite lembaga pengelola tabungan perumahan itu.

"Tapi kan itu perlu diskusi lagi, aktualisasi di bawah koordinasi Pak Menteri (PKP) kan beliau Ketua Komite kami nanti ke depan. Masih menunggu Keppres (pengangkatan Komite BP Tappera)," kata dia.

Sekadar informasi, sebelumnya Kementerian PKP telah mengajukan perubahan anggota Komite BP Tapera. Hal ini terkait dengan perubahan kabinet dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo 2019-2024 menjadi Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto menjelaskan, hingga saat ini anggota Komite BP Tapera masih tertulis dijabat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, yang mana saat ini telah menjabat sebagai Kepala Otorita IKN.

"Menteri PKP bersurat ke Presiden atas permintaan Komisioner BP Tapera untuk perubahan Komite sehubungan dengan perubahan Kabinet," ujarnya dalam keterangan resmi (28/11/2024).

(Dhera Arizona)

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) diusulkan untuk menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia. Usulan tersebut disampaikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Perumahan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Mengenai hal tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya menghormati apa yang diusulkan oleh Satgas Perumahan.

"Itu kan diskusi dengan Satgas ya, ya kita hormati saja pemikirannya itu. Itu kan breakthrough ya supaya Tapera lebih baik ke depan sebagai penyedia likuiditas yang murah dan jangka panjang. Tentu nanti kan perlu diskusi lagi," kata Heru ketika ditemui usai acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Ia menegaskan bahwa hal itu masih perlu diskusi lebih lanjut. Sebab, fungsi dari Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia kemungkinan akan beririsan dengan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai badan yang mengelola investasi di Indonesia. Danantara juga disebut menjadi cikal-bakal superholding BUMN serta digadang-gadang bakal sekelas Temasek Singapura.

"Itu masih perlu dibahas lebih lanjut ya nanti akan beririsan dengan fungsi Danantara dan sebagainya karena kan kami badan investasi. Nanti ini perlu dibicarakan dulu lebih lanjut," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Satgas Perumahan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia. Hal ini dilakukan supaya BP Tapera dapat membantu pembiayaan perumahan tanpa perlu membebani APBN.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, dengan mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia dinilai mampu untuk mendapatkan likuiditas dengan lebih optimal yang nantinya bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan. Tak hanya itu, perubahan tersebut juga dianggap bisa membuat BP Tapera lebih fleksibel.

"Tujuannya adalah untuk memberikan likuiditas kepada perbankan, masyarakat menabung, Tapera memberikan 5% (bunga) sementara 56% dana Tapera itu memberikan likuiditas kepada BTN dengan bunga 0,6%. 40% baru diinvestasikan dengan bunga, dia dapat sekitar 5-6%. Artinya kan Tapera merugi tiap tahun," kata Bonny kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

"Nah, karena ini (Tapera) program pemerintah sehingga kerugiannya itu disubsidi. Kita menginginkan untuk mengatasi backlog harus adanya likuiditas sehingga Satgas melihat baiknya Tapera itu menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia. Sehingga kalau dia bisa mendapatkan uang dia bisa memutarkan uang itu benar-benar langsung, direct, tidak berinvestasi ke MI (manajer investasi) tapi sifatnya investasi yang tidak memiliki risiko. Hasil dari keuntungan itu untuk membantu likuiditas perumahan. Itu hematnya Satgas," tambahnya.

Apabila ingin mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia, perlu dilakukan revisi undang-undang terlebih dahulu. Sebab, BP Tapera merupakan sebuah badan yang lahir berdasarkan undang-undang, khususnya Undang-undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Terkait hal tersebut, Bonny mengaku sudah mengusulkan revisi UU Tapera kepada Prabowo. Hal itu disampaikan di Magelang pada saat acara retreat bersama kabinet dan para utusan presiden.

"(Revisi UU sudah diusulkan?) Sudah dong. Itu kan rekomendasi kita ke presiden. (Kapan diusulkan?) di Magelang. (Pas retreat?) iya," tutur Bonny.