JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan asuransi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).

Dadan menyebutkan, BGN dan BPJS TK memang menjalin kerja sama dan nilai premi untuk setiap karyawan SPPB berada di kisaran Rp 16.000 per bulan.

“Untuk karyawan kami telah bekerja sama dengan BPJS TK. Untuk BPJS TK sudah ada perhitungannya,” kata Dadan kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Kalau tidak salah Rp 16.000 per orang (premi per bulannya),” ujar dia melanjutkan.

Selain karyawan SPPG, BGN juga menyiapkan skema asuransi bagi penerima manfaat MBG.

Namun, hitung-hitungan mengenai premi bagi penerima manfaat MBG belum ditentukan.

Sebab, BGN masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan serta asosiasi perusahaan asuransi jiwa dan umum.

Menurut rencana, akan ada konsorsium yang dibentuk untuk mengelola asuransi tersebut.

“Untuk konsorsium belum ada (hitung-hitungannya),” lanjut Dadan.

Dadan menyebutkan, nantinya pembayaran premi asuransi akan dilakukan di masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” tegas dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan satuan tugas atau satgas. Tujuan pembentukan satgas untuk pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan.

"Tadi malam saya berbicara hampir 2 jam dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan beliau juga konkret yang bagaimana kita membentuk satgas pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan, itu arahan beliau," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dikutip dari Antara, Senin, 12 Mei 2025.

Menurut dia, banyak lapas yang berlokasi di area strategis perkotaan, seperti Salemba dan Cipinang di Jakarta.

"Aset-aset negara yang strategis seperti penjara ternyata itu ada di kota seperti di Salemba dan Cipinang, Jakarta itu, luasnya luar biasa. Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian lapas-lapas tersebut akan dipindahkan ke pulau-pulau begitu," katanya.

Ara mengatakan bahwa pihaknya akan kembali melakukan rapat terkait rencana pembangunan rumah di atas lahan lapas tersebut.

"Kami akan rapat lagi pada hari Rabu di Lapas Cipinang, bagaimana kita juga ada terobosan penjara menjadi perumahan dan dipindahkan ke pulau atau ke tempat yang juga layak. Sekarang kan penjara kita sudah terlalu padat (overcrowded), jadi supaya juga lebih manusiawi," kata dia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebelumnya melakukan diskusi terkait rencana potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lapas di sejumlah lokasi di Jakarta.

Lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Menurut Menteri PKP, konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu, juga ingin supaya lapas yang sekarang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Adanya pemanfaatan lapas menjadi lokasi pembangunan rumah masyarakat merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus. Pertama, penjara yang layak. Kedua, juga bisa buat perumahan. Nantinya perumahan tersebut dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

Ara mengatakan dirinya merasa tidak sendirian dalam menjalankan arahan Presiden untuk membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Kementerian PKP mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk langsung menyiapkan tim satgas dari lintas Kementerian yang bekerja untuk pemanfaatan lahan lapas sebagai lokasi perumahan

Sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi saat lapas ini melebihi kapasitas, sehingga dibutuhkan lapas baru.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, premi asuransi program makan bergizi gratis (MBG) akan dibayarkan melalui masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Asuransi itu akan diberikan kepada karyawan setiap SPPG dan penerima manfaat program MBG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Asuransi (diberikan) untuk karyawan (SPPG) dan penerima manfaat,” ujar dia melanjutkan.

Dadan menyebutkan, BGN sudah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) untuk memberikan asuransi kepada karyawan SPPG.

Premi asuransi bagi karyawan SPPG sudah ditetapkan sebesar Rp 16.000 per bulan.

Sementara, premi asuransi bagi penerima manfaat MBG belum diumumkan karena BGN masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Untuk penerima manfaat kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” kata Dadan.

Koordinasi antara BGN dan OJK juga melibatkan asosiasi perusahaan asuransi jiwa dan asosiasi perusahana asuransi umum.

Menurut rencana, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

“Konsorsium akan menetapkan layanan asuransi yang sesuai dalam bentuk konsorsium,” kata Dadan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan) BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) akan bekerja sama dengan asosiasi perusahaan asuransi umum dan asuransi jiwa dalam memberikan asuransi kepada para penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan, kerja sama dengan asosiasi asuransi itu dilakukan lewat koordinasi antara BGN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Untuk (asuransi bagi) penerima manfaat, kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” ungkap Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Koordinasi dengan OJK, yang akan melibatkan dua asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” kata dia melanjutkan.

Menurut rencana, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

“Konsorsium akan menetapkan layanan asuransi yang sesuai dalam bentuk konsorsium,” lanjut dia.

Dadan mengatakan bahwa nantinya biaya premi Asuransi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilakukan di masing-masing karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Adapun dua jenis asuransi MBG akan diberikan untuk SPPG dan penerima manfaat.

Karyawan SPPG akan mendapatkan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan yang sudah menjalin kerja sama dengan BGN.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” kata Dadan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan bahwa untuk penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri minta kepala daerah meminjamkan tanah kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengemukakan pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ ihwal Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dalam SE itu, kata Tito, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah kepada Badan Gizi Nasional.

Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasinya, artinya program beliau harus bisa dipercepat," tuturnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Tito membeberkan selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Peluang pertama, menurut Tito, program MBG akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG karena diperkirakan setiap SPPG butuh lebih dari 50 orang relawan untuk membuat MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Maka dari itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG, terlebih menurutnya, Pemda juga diminta agar merealisasikan belanja APBD untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,” kata Tito.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rencana membuat asuransi untuk penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, koordinasi dengan OJK diperlukan karena ada dua asosiasi perusahana asuransi yang akan dilibatkan dalam rencana pemberian asuransi ini.

“Untuk penerima manfaat kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Koordinasi dengan OJK, yang akan melibatkan dua asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” kata dia.

Dadan menjelaskan, dari koordinasi dan kesepakatannya nanti, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

“Konsorsium akan menetapkan layanan asuransi yang sesuai dalam bentuk konsorsium,” lanjut dia.

Selain itu, BGN juga sudah menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan asuransi bagi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut rencana, pembayaran premi asuransi bagi penerima manfaat maupun karyawan SPPG bakal dilakukan masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” ujar Dadan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan) BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong pembangunan perumahan bagi aparatur sipil negara atau ASN guna semakin mengoptimalkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di delapan kabupaten.

"Sejak Provinsi Papua Pegunungan menjadi daerah otonomi baru (DOB) pada 2022, sekitar 90 persen ASN kita masih tinggal di kontrakan atau rumah kos," ujar Gubernur Papua Pegunungan John Tabo di Wamena, Minggu.

Ia mengatakan rumah-rumah bagi ASN tersebut akan dibangun dalam waktu dekat.

“Pembangunan perumahan atau rumah pegawai tidak seperti yang dibicarakan di awal dalam bentuk rumah susun atau rusun. Bentuk rumahnya akan disesuaikan dengan kondisi daerah,” katanya.

Menurut Gubernur Tabo, perumahan untuk ASN Papua Pegunungan akan dibuat seperti perumahan terpisah atau per unit, tidak dalam bentuk rusun.

Dia menjelaskan, di daerah pedalaman seperti di Papua Pegunungan tidak wajar kalau perumahan ASN dibuat seperti rusun atau rumah bertingkat.

“Nanti kalau dibuat semacam ini tidak akan ada pegawai yang tempati, sehingga akan dibuat kompleks perumahan pegawai per unit,” katanya.

Pihaknya meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercayakan agar pembangunan rumah ASN oleh Pemprov Papua Pegunungan disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Waktu pembahasan mengenai rumah susun, kami tolak karena tidak sesuai dengan kondisi geografis daerah. Pemerintah pusat cukup memberikan kami dukungan dana sehingga pembangunan perumahan rakyat dan ASN daerah yang bangun,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengungkapkan, asuransi akan diberikan kepada karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

“Asuransi untuk karyawan (SPPG) dan penerima manfaat,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Dadan menjelaskan, BGN sudah menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) untuk memberikan asuransi kepada karyawan SPPG.

“Untuk karyawan kami telah bekerja sama dengan BPJS TK,” ujar dia.

Sementara itu, BGN masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan asuransi MBG untuk penerima manfaat.

Dadan mengatakan, koordinasi dengan OJK tersebut dilakukan karena nantinya akan melibatkan dua asosiasi.

“Koordinasi dengan OJK, yang akan melibatkan dua asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” kata dia.

Dadan menjelaskan, menurut rencana, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

Nantinya, pembayaran premi asuransi akan dilakukan di masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” kata dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

Bogor -

Sebanyak 210 siswa mengalai keracunan diduga akibat mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG). Jumlah tersebut bertambah dari data sebelumnya dicatat Dinas Kesehatan Bogor..

"Total perkembangan kasus dugaan keracunan makanan dari tanggal 7-9 Mei 2025, secara kumulatif total korban yang tercatat sebanyak 210 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Sri Nowo Retno dilansir detikNews, Minggu (11/5/2015).

210 siswa yang diduga keracunan MBG itu berasal dari delapan sekolah dari satu SPPG yang sama. 34 orang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit hingga saat ini.

"Sebaran kasus berdasarkan sekolah, berasal dari delapan sekolah yang telah melaporkan kejadian. Kemudian dari 210 orang itu rinciannya 34 orang menjalani rawat inap, 47 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan," ujar Sri Nowo.

Dinas Kesehatan juga tengah melakukan investigasi epidemiologis untuk mencari tahu sumber keracunan tersebut. Pihak Dinkes telah berkoordinasi dengan sekolah dan instansi terkait dalam upaya penanganan dan pengambilan sampel. Hasil uji laboratorium sampel makanan tersebut belum diumumkan.

"Pengujian berbagai sampel yang telah didapatkan dilakukan secara mikrobiologi dilakukan di labkesda Kota Bogor. Meliputi empat tahap pengujian yaitu, Pra pengayaan, Pengayaan Selektif, Plating Out dan Konfirmasi," kata Sri Nowo.

"Kalau sudah ada hasilnya nanti diinfokan selanjutnya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, total siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, yang diduga keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi 171 orang.

"Sumber masalah dalam pendalaman," ujar Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).

(nkm/nkm)

Jumlah korban keracunan diduga akibat mengkonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor bertambah jadi 210 orang berdasarkan perkembangan kasus hingga 9 Mei 2025.

"Total perkembangan kasus dugaan keracunan makanan dari tanggal 7-9 Mei 2025, secara kumulatif total korban yang tercatat sebanyak 210 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keterangan tertulis, Minggu (11/5).

Sri Nowo menyebutkan 210 orang yang diduga keracunan berasal dari delapan sekolah. Mereka mendapat MBG dari satu SPPG yang sama.

Dari jumlah tersebut ada 34 orang yang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit.

"Sebaran kasus berdasarkan sekolah, berasal dari delapan sekolah yang telah melaporkan kejadian. Kemudian dari 210 orang itu rinciannya 34 orang menjalani rawat inap, 47 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan," ujar Sri Nowo.

Dinas Kesehatan masih melakukan investigasi epidemiologis untuk mencari sumber keracunan, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait dalam upaya penanganan, pengambilan sampel. Hingga saat ini, hasil uji laboratorium sampel makanan belum diumumkan.

"Pengujian berbagai sampel yang telah didapatkan dilakukan secara mikrobiologi dilakukan di labkesda Kota Bogor. Meliputi empat tahap pengujian yaitu, Pra pengayaan, Pengayaan Selektif, Plating Out dan Konfirmasi," kata Sri Nowo.

"Kalau sudah ada hasilnya nanti diinfokan selanjutnya," ujarnya.

Sebelumnya, ada 171 siswa dari TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kasus keracunan ini langsung diselidiki oleh Badan Gizi Nasional. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut pihaknya juga tengah menunggu hasil uji sampel. 

"Sumber masalah dalam pendalaman," ujar  kepada wartawan, Sabtu (10/5).

Baca selengkapnya di sini...

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut program makan bergizi gratis (MBG) bakal mendapat proteksi asuransi.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) mengatakan saat ini Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sedang menyusun proposal awal yang berisi mekanisme penyelenggaraan produk asuransi untuk program BMG.

Ogi menjelaskan bahwa asosiasi telah mengidentifikasi beberapa risiko yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan program MBG, mulai dari tahap penyediaan bahan baku, pengolahan sampai pendistribusian kepada konsumen.

"Telah diidentifikasi beberapa risiko yang mungkin bisa didukung asuransi, yaitu risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui," kata Ogi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, dikutip Minggu (11/5/2025).

Selain itu, risiko yang juga diidentifikasi antara lain adalah risiko kecelakaan bagi para pihak yang menyelenggarakan program MBG, mulai dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) hingga Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi untuk menyampaikan proposal dukungan asuransi terhadap program MBG, dan nanti kita bicarakan masalah besarnya pertanggungan dan santunan yang diberikan, serta premi yang harus dibayarkan," ujarnya.

Ogi memastikan besaran premi untuk asuransi program MBG ini tidak terlalu besar sehingga proteksi atas risiko program MBG bisa berjalan sesuai harapan.

"Karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan atau kecelakaan kerja," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat setidaknya terdapat 6 kasus kejadian keracunan dalam penyelenggaraan program MBG yang dialami oleh 327 siswa sejak program MBG dijalankan pada Januari 2025.

Saat ini, BGN mulai merancang perluasan skema perlindungan sosial dalam Program MBG tidak sebatas asuransi untuk kasus keracunan makanan.

Deputi Bidang Sistem dan Tatakelola Program MBG BGN, Tigor Pangaribuan mengungkapkan bahwa ke depan, cakupan asuransi akan diperluas hingga ke perlindungan non-medis seperti kehilangan penghasilan orang tua yang harus menemani anak sakit di rumah sakit.

Tidak berhenti di situ, BGN juga sedang mengkaji formulasi baru agar dana Rp15.000 per anak yang dialokasikan dalam program MBG bisa mencakup asuransi-asuransi lain yang relevan, termasuk perlindungan terhadap risiko kebakaran dan kecelakaan.

“Kemudian juga sekarang ini BGN sedang mencari formulasi yang tepat, dari budget yang 15.000 itu bagaimana bisa meng-cover juga asuransi-asuransi kebakaran, kecelakaan, karena kan ini pengantaran makan bergizi itu pak itu cukup ribet gitu, itu juga sedang kami cari formulasinya,” pungkas Tigor.

Bandung (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digaungkan sebagai bentuk komitmen nasional dalam mengatasi masalah kekurangan gizi dan memperkuat ketahanan sumber daya manusia Indonesia sejak dini.

Anggota Komisi IX DPR RI, H. Obon Tabroni, Jumat (11/5) di Karawang menegaskan bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang bagi generasi bangsa.

Tenaga ahli Badan Gizi Nasional (BGN) Ade Tias M memaparkan program MBG dirancang secara sistematis untuk menjangkau kelompok penerima manfaat yang paling membutuhkan, khususnya anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil, sebagai populasi prioritas yang rentan terhadap masalah kekurangan gizi.

"Program MBG dari BGN tidak hanya memberikan asupan makanan bergizi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pemerataan pembangunan kesehatan masyarakat," ujar Ade Tias. Ia menyebutkan bahwa penerima manfaat utama program ini telah ditetapkan berdasarkan data prevalensi stunting, tingkat kemiskinan, dan akses terhadap layanan kesehatan serta pendidikan.

Namun demikian, Ade juga menyoroti tantangan dalam pelaksanaan, termasuk keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, kendala logistik dalam penyediaan dan distribusi makanan, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lapangan untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan program.

“Kita tidak bisa hanya berfokus pada distribusi makanan saja, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang diberikan memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, dan dipantau kualitasnya secara rutin,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan multi-pihak agar program ini berjalan secara transparan dan akuntabel.

Ade menyampaikan bahwa untuk menjamin keberhasilan jangka panjang, BGN mendorong keterlibatan komunitas lokal, sekolah, puskesmas, dan UMKM, agar MBG menjadi program yang terintegrasi dengan sistem sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kami berharap Program MBG tidak hanya menurunkan angka stunting dan malnutrisi, tetapi juga membentuk budaya makan sehat sejak dini, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membuka peluang ekonomi melalui penguatan rantai pasok pangan lokal," harapnya.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, DPR, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek terhadap krisis gizi, tetapi juga menjadi pondasi bagi terciptanya generasi Indonesia yang unggul, sehat, dan berdaya saing tinggi.

Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Penghafal Al-Quran Lestari Alam, M. Endang Suratno Wibowo, menggarisbawahi pentingnya evaluasi, keterlibatan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal dalam mendukung keberhasilan program.

Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Pondok pesantren penghafal Al-Quran Lestari Alam. Sosialisasi dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia itu diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni, Tenaga Ahli BGN Ade Tias, Pimpinan Pondok pesantren penghafal Al-Quran Lestari Alam M. Endang Suratno Wibowo.