Jakarta (ANTARA) - PT PGN Tbk melakukan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan dalam kerja sama tersebut, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun compressed natural gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.

"Kami sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN. PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi," ujarnya.

Ia berharap PGN dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari Astacita pemerintah khususnya swasembada energi.

Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko, yang berlaku mulai 2 Desember 2024.

Kerja sama tersebut juga merupakan tindak lanjut penugasan dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada delapan BUMN, salah satunya PGN, untuk mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BGN melalui program MBG Presiden Prabowo.

"PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," kata Erik dalam siaran pers Kementerian BUMN pada 8 November 2024.

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program makan bergizi gratis.

BGN memperkirakan akan ada 30.000 satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur satuan pelayanan gizi.

"Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan satuan pelayanan gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG," ujar Dadan.

PGN pun berkomitmen mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan BGN dalam program MBG.

Dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia.

Wilayah operasi PGN saat ini tersebar di 17 provinsi meliputi 73 kabupaten/kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline.

Pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi satuan pelayanan gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

Gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya, sehingga akan menjadi nilai lebih ketika gas bumi dimanfaatkan dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia.

Selain itu, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

"PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian satuan pelayanan gizi. Semoga dapat memberi kebermanfaatan yang berkelanjutan terutama demi menyiapkan generasi berkompetensi tinggi menuju Visi Emas Indonesia 2045 dan menjadi peluang bagi PGN melakukan berbagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia," sebut Arief.

Nanti ada desa tomat, desa cabe, desa bawang, desa nila, desa patin, kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) siap membentuk desa-desa tematik di Indonesia untuk menyukseskan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perwujudan swasembada pangan.

"Nanti ada desa tomat, desa cabe, desa bawang, desa nila, desa patin, kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing," kata Menteri Desa PDT (Mendes PDT) Yandri Susanto seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Mendes Yandri, desa tematik yang mengembangkan tema tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan warisan budaya, dan menciptakan identitas desa yang kuat itu, dapat memberikan pengaruh positif pada setiap program Presiden Prabowo Subianto.

Tidak hanya kebutuhan pangan yang pasti terpenuhi, kata dia, peningkatan SDM serta kesejahteraan masyarakat desa juga dapat terwujud dengan adanya desa tematik.

Untuk menyukseskan pembentukan desa tematik itu, lanjutnya, Kemendes PDT pun akan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki desa.

"Kami mendorong BUMDes yang nanti akan jadi penggerak utama ekonomi desa tematik, sesuai dengan potensinya," ucap Mendes.

Hal tersebut juga sejalan dengan misi Presiden Prabowo yang disampaikan dalam acara Tanwir dan Milad Ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu yang dihadiri pula oleh Mendes PDT Yandri Susanto.

Presiden Prabowo menyerukan sejumlah hal, seperti upaya Indonesia memakmurkan rakyat dengan swasembada pangan dan energi serta hilirisasi.

"Kita perjuangkan kemakmuran rakyat, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, meningkatkan sumber daya manusia," kata dia.

Upaya Indonesia dalam memberantas kelaparan dan kemiskinan itu juga selaras dengan pembahasan dalam KTT G20 di Rio de Janeiro yang dihadiri Presiden Prabowo November lalu.

Dengan sumber daya alam yang melimpah dan tidak dimiliki negara lain, Presiden Prabowo mengaku optimistis bahwa swasembada pangan serta peningkatan ekonomi Indonesia hingga delapan persen dapat dipenuhi dalam rentan waktu yang lebih singkat.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, ia mendapatkan ancaman ekonomi dan psikologis ketika akan menjalankan program makan bergizi gratis (MBG). Tanpa menyebut nama siapa yang mengancamnya, Prabowo mengungkapkan, ada yang ingin melemahkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jika ia bersikukuh menerapkan MBG.

Meski begitu, Prabowo merasa tidak peduli dengan ancaman tersebut. Menurut dia, program MBG pada masa pemerintahannya bertujuan untuk meningkatkan gizi dan taraf hidup masyarakat.

Karena itu, ia tidak peduli dengan ancaman saham dibuat jatuh. Pasalnya, tidak semua masyarakat memiliki saham. Sehingga, jika IHSG anjlok, tidak semua masyarakat menanggung bebannya.

Dia juga sempat berkelakar, tidak memiliki aset di saham. Hal itu sama dengan kebanyakan rakyat kecil. Karena itu, jika saham turun yang terkena dampak hanya para pemain bursa saja.

"Ada ancaman ke ekonomi, 'Pak karena gagasan makan bergizi harga saham indeks turun.' Saya bilang aja, kasih tahu ya, saya nggak punya saham, rakyat di desa-desa juga tidak punya saham. Kalau saham jatuh, iya pemain bursa itu (yang stres)," kata Prabowo saat berpidato dalam Pembukaan Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah 2024 di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT, Rabu (4/12/2024).

Prabowo kemudian mengingatkan masyarakat kecil jika ingin terjun ke dunia saham. Pasalnya, risiko bermain saham bagi rakyat kecil sangat berisiko dan cenderung merugikan mereka.

"Saya kasih tahu ya, main-main sama itu kalau orang kecil ya pasti kalah, itu untuk orang kecil biasanya sama dengan judi. Itu yang menang ya bandar yang besar, yang kuat, ya kan?" ujar Prabowo.

Karena itu, Prabowo mengajak masyarakat agar tidak tergoda oleh iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat yang sering ditawarkan melalui investasi saham. Menurut dia, ekosistem pasar modal lebih menguntungkan bagi pemain besar yang memiliki modal dan akses informasi yang jauh lebih baik, salah satunya kepiawaian mengolah kode algoritma.

JAKARTA,investor.id - Kementerian Koperasi  telah melakukan pilot project terkait penguatan peran koperasi dalam program makan bergizi gratis (MBG). Saat ini ada tiga koperasi yang telah dipersiapkan yaitu Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Koperasi Konsumen Serikat Bisnis Pesantren Lampung SKD (Koperasi Sekunder), dan Koperasi Peternakan dan Pemerahan Air Susu Sapi Rakyat Sae Pujon di Malang, Jawa Timur.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memastikan, dalam program MBG, koperasi juga menjadi satuan pelayanan dengan menyediakan Koperasi Penyedia Dapur dan Manajemen SDM. Koperasi juga memiliki peran pengadaan bahan pangan yang meliputi koperasi jasa, koperasi pemasaran, koperasi pesantren induk koperasi dan lainnya.

“Koperasi juga hadir sebagai penyediaan bahan pangan, meliputi Koperasi Produsen (petani, peternak, dan nelayan) dan Koperasi Pasar bersama Koperasi Unit Desa (KUD), BUMDes, UMKM dan lainnya,” kata Budi dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (4/12/2024).

Selanjutnya, dalam mendukung swasembada pangan, Kemenkop terus mengembangkan minyak makan merah untuk rakyat). “Diharapkan kehadiran minyak makan merah ini bisa digunakan untuk menyukseskan MBG,” ucapnya.

Budi menuturkan pihaknya siap mendukung sejumlah program pemerintah mulai dari penguatan kelembagaan koperasi, swasembada pangan, hilirisasi hingga program MBG. Peran Kemenkop ini mendukung Asta Cita 2 terkait swasembada pangan, serta prioritas Asta Cita 3 terkait pengembangan industri agro-maritim berbasis koperasi dan industrialisasi melalui koperasi. Kemenkop memiliki proyek prioritas terdiri dari pengembangan koperasi sektor produksi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan bisnis koperasi, penguatan sistem pengawasan dan penjaminan simpanan koperasi dan fasilitas kerja sama antar lembaga ekonomi di desa.

Selain itu, Menkop Budi juga menyampaikan terkait progres penghapusan Kredit Usaha Tani (KUT). Ia mengatakan, belum selesainya KUT menghambat KUD mengakses pembiayaan perbankan di SLIK OJK. Padahal KUD vital untuk program swasembada pangan. Saat ini, jumlah KUD sebanyak 13.400 unit koperasi dan 826 LSM dengan besaran rata-rata diterima debitur sebesar Rp 800 ribu hingga Rp10 juta. Menteri Koperasi mengusulkan, agar KUD Penyalur KUT untuk dikeluarkan dari daftar hitam SLIK OJK, dan mampu melakukan revitalisasi KUD sesuai Asta Cita 2 dan 3.

“Penghapusan KUT ini, diharapkan agar koperasi dan petani dapat keluar dari daftar hitam perbankan, sehingga bisa mengikuti program ketahanan pangan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, akan segera menindaklanjuti kerja sama antar Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, serta masukan dalam pengembangan program terkait pemberdayaan maupun peningkatan kapasitas.

“Seperti kesepakatan kementerian di bawah Kemenko ini untuk menyempurnakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masih sulit diakses koperasi maupun pekerja migran. Kalaupun ada skema pembiayaan baru tentu dengan persetujuan Presiden,” kata Muhaimin.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direksi ID Food Dirgayuza Setiawan mengungkapkan Badan Pangan Nasional telah melakukan studi dalam meramu menu Makan Bergizi Gratis yang rencananya efektif per 2 Januari 2025.

Dirgayuza menjelaskan dalam desain makan bergini yang jadi andalan Presiden Prabowo itu akan membagi Indonesia dalam 11 bagian berdasarkan sumber bahan pangan yang diproduksi. Salah satu temuannya, bahwa tidak setiap provinsi menjadikan nasi sebagai karbohidrat utama.

Untuk itu, tim penyusun menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menyiapkan desain yang berbeda-beda setiap daerahnya.

“Jadi kita punya berbagai makan yang variatif dan ketahanan pangan terbangun berdasarkan kemampuan lokal untuk memproduksi pangan,” ujarnya dalam 13th AIFED: Growth Strategies In Navigating Geoeconomic Shift yang disiarkan dalam YouTube BKF Kemenkeu, Selasa (3/12/2024).

Dirgayuza yang juga penulis buku “Pangan Indonesia” menyampaikan terdapat tantangan yang harus dihadapi setiap daerah untuk menyediakan pangan.

Pilihannya, mengurangi konsumsi dari bahan yang sebenarnya tidak banyak dibutuhkan, seperti gula. Sementara untuk bahan pangan yang sangat dibutuhkan seperti daging, pemerintah perlu menaikkan produksinya.

Sebagai contoh, Indonesia tercatat kekurangan daging dan membutuhkan setidaknya Rp100 triliun untuk investasi demi menaikkan produksi daging dengan mengadakan sapi baru atau berinvestasi dalam produktivitas ternak sapi yang ada.

Adapun, salah satu daftar menu yang diusulkan untuk daerah Sulawesi, yakni karbohidrat berupa jagung dan sorgum. Sementara untuk lauknya berupa daging sapi dengan sayur berupa daun kelor, terong, dan pepaya. Tambahan buah berupa jeruk atau pisang maupun pepaya.

Meski demikian, Dirgayuza tidak menyebutkan nominal perkiraan harga per menu tersebut.

Padahal, Prabowo Subianto telah mengumumkan harga seporsi MBG untuk setiap anaknya menjadi Rp10.000 dari semula Rp15.000.

Prabowo mengungkap awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Berikut usulan daftar menu Makan Bergizi Gratis Per Daerah

Area 1: Sebagian Besar Sumatra

Karbohidrat: Nasi

Lauk: Daging ayam, tahu

Buah: papaya, manggis

Sayur: kangkung

Area 2: Mentawai

Karbohidrat: Sagu, talas

Lauk: udang, ikan

Buah: pisang, nangka, durian

Sayur: daun papaya

Area 3: Riau dan Bangka Belitung

Karbohidrat: Sagu

Lauk: udang, ikan

Buah: papaya, durian, nanas

Sayur: kangkung, timun, terong

Area 4: Kalimantan

Karbohidrat: Talas, singkong

Lauk: ikan, daging sapi

Buah: pisang, rambutan, jeruk

Sayur: wortel, kangkung, sawi hijau

Area 5: Banten – Jawa tengah

Karbohidrat: Nasi, jagung

Lauk: daging ayam

Buah: papaya, jeruk

Sayur: labu, buncis

Area 6: DIY – Jatim

Karbohidrat: Nasi, jagung, singkong

Lauk: udang, ikan, telur, daging

Buah: manga, alpukat, buah naga

Sayur: kol, kacang panjang, wortel

Area 7: Bali

Karbohidrat: Nasi

Lauk: ikan, tahu

Buah: salak, jeruk, pisang, mangga

Sayur: kangkung, sawi hijau, kacang hijau

Area 8: NTB – NTT

Karbohidrat: Jagung, sorgum

Lauk: daging sapi

Buah: jeruk, pisang, pepaya

Sayur: daun kelor, terong, papaya

Area 9: Sulawesi

Karbohidrat: Jagung, sorgum

Lauk: daging sapi

Buah: jeruk, pisang, pepaya

Sayur: daun kelor, terong, papaya

Area 10: Maluku

Karbohidrat: Sagu, jagung, singkong

Lauk: ikan, daging sapi

Buah: pisang, mangga, jeruk, pepaya

Sayur: pare, terong, kangkung

Area 11: Papua

Karbohidrat: Sagu, singkong, ubi jalar

Lauk: ikan, daging sapi, kacang-kacangan

Buah: Matoa, alpukat, jambu biji, duku, mangga

Sayur: buncis, kembang papaya

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto ingin masyarakat desa dilibatkan secara aktif dalam penyediaan makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto.

Yandri berharap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) jadi pemasok bahan utama program makan bergizi gratis.

"Jadi Badan Usaha Milik Desa itu kita berharap menjadi pelaku utama untuk menyiapkan bahan baku makan siang bergizi. Karena di desa-desa itu potensinya sangat bagus," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12).

Yandri yakin Bumdes mampu berperan sebagai penyuplai utama bahan baku makan bergizi gratis dengan memanfaatkan potensi daerah masing-masing. Ia mengaku sudah berkunjung ke sejumlah daerah sejak menjabat jadi menteri.

"Mungkin desa ini menyiapkan padinya, berasnya. Mungkin desa yang lain menyiapkan cabainya, desa yang lain menyiapkan tomatnya, desa yang lain menyiapkan telurnya," ujar Yandri.

"Karena perputaran ekonomi di makan siang bergizi sangat besar dan itu peluang yang sangat bagus di desa," tambahnya.

Yandri juga menyatakan sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan harapan tersebut.

Ia berharap keterlibatan Bumdes dalam program makan bergizi gratis dapat mengurangi kasus warga desa yang tertipu agen imigran ilegal.

"Nah, ini yang kita mau urai, dengan melibatkan kerjasama kementerian lembaga yang lain," tutur dia.

Presiden Prabowo menetapkan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per anak per hari. Penetapan itu diputuskan setelah rapat terbatas di Istana pada Jumat (29/11).

"Program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil, itu Rp10 ribu rupiah per hari," kata Prabowo dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (29/11).

Prabowo mengatakan keputusan itu dibuat usai melihat data keluarga menengah ke bawah rata-rata memiliki tiga hingga empat orang anak. Dengan begitu, sebenarnya setiap keluarga mendapatkan bantuan makan bergizi gratis Rp30-40 ribu per hari.

"Sebulan Rp2,7 juta. Kalau ini semua dengan bansos, dan bantuan sosial lainnya, termasuk PKH, saya kira upaya pemerintah mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya buruh, sudah sangat maksimal saat ini," jelas dia.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggelar rapat tingkat menteri. Cak Imin mengungkap seluruh kementerian di bawah Kemenko PM sepakat mengadakan standardisasi pelatihan bagi masyarakat.

"Dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini, kita juga sinergi program. Pelatihan yang berbagai tempat ini, kita standardisasi mutu dan kualitas pelatihan, baik itu kewirausahaannya, pelatihan digitalisasi pengelolaan keuangannya, pelatihan yang menyangkut kemampuan pemasaran yang bisa menyiapkan untuk produk-produk secara bagus," kata Cak Imin dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Kemudian, Cak Imin menyebutkan peningkatan kualitas dan mutu pelatihan diberbagai sektor ini juga memiliki kaitan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis.

Ketum PKB itu berharap masyarakat dapat ikut terlibat dan menerima dampak dari program tersebut. Sebab, menurut dia, program makan bergizi gratis punya dampak yang cukup luas.

"Nah, yang terakhir, kami juga akan terus bersinergi untuk bersama-sama agar seluruh pelaksanaan makan bergizi gratis, MBG, ini betul-betul punya dampak ekonomi bagi masyarakat desa, bagi UMKM, bagi koperasi, bagi pelaku ekonomi di sekitar sekolah," sebut Cak Imin.

"Sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai program ini hanya memberi makan bergizi, tapi justru makan bergizi tersedia dan berdampak ekonomi pada masyarakat," imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp10 ribu hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil (at cost), tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) menganggarkan Rp 16 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Anggaran tersebut telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

"Berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Pinrang juga telah menyiapkan di APBD tahun 2025," Kepala Bappedalitbangda Pinrang Andi Fahruddin kepada detikSulsel, Selasa (3/12/2024).

Fahruddin menjelaskan anggaran Rp 16 miliar cukup untuk mengakomodir peserta diri di Pinrang. Dia berdalih nominal anggaran itu telah melalui perhitungan untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis selama tahun 2025 mendatang.

"Jumlah anggarannya Rp 16 miliar. Itu sudah melalui proses perhitungan di badan keuangan," jelasnya.

Dia menjelaskan anggaran Rp 16 miliar tersebut juga telah melalui persetujuan DPRD Pinrang yang dibahas melalui rapat pleno penetapan APBD tahun 2025. Pemkab Pinrang sisa menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk penyalurannya.

"Anggaran makan bergizi telah melalui pembahasan bersama DPRD melalui rapat pleno," terangnya.

Terpisah, Pj Bupati Pinrang Ahmadi Akil mengungkapkan, pihaknya mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis itu dengan menarik anggaran dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

"Ada saja pasti penarikan (anggaran) di OPD, karena kami belum persiapkan anggaran untuk program pusat itu. Tapi tidak berpengaruh, program-program kami tetap akan berjalan," ungkapnya.

"Kita masih menunggu petunjuk pelaksana program, mulai dari standardisasi gizi, kadar dan komposisi di makanan bergizi, serta pola pendistribusiannya," jelas Ahmadi Akil.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut program makan bergizi gratis harus turut mengerek perekonomian masyarakat desa hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pernyataan itu Muhaimin sampaikan usia menggeler rapat terbatas dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahaman dan lainnya.

Muhaimin menyatakan, pihaknya akan bersinergi sehingga program andalan Presiden Prabowo Subianto itu memiliki manfaat ekonomi.

"Kami juga akan terus bersinergi untuk bersama-sama agar seluruh pelaksanaan makan bergizi gratis MBG ini betul-betul punya dampak ekonomi bagi masyarakat desa, bagi UMKM, bagi kooperasi, bagi pelaku ekonomi di sekitar sekolah," kata Muhaimin di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).

Muhaimin berharap, program makan siang bergizi gratis jangan sampai hanya menjadi program memberi makan masyarakat yang membutuhkan melainkan memiliki dampak ekonomi.

"Sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai program ini hanya memberi makan bergizi tapi justru makan bergizi tersedia dan berdampak ekonomi pada masyarakat," tutur Muhaimin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan, pemerintah mengalokasikan anggaran makan siang gratis sebesar Rp 10 ribu per porsi.

Prabowo mengatakan, sedianya ia mengalokasikan pagu Rp 15 ribu per porsi. Namun, setlah dikaji anggaran Rp 10 ribu per porsi dinilai sudah cukup layak.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, Jumat (29/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menurunkan alokasi anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp10.000 per porsi menimbulkan pertanyaan masyarakat, menu bergizi seperti apa yang bisa didapat dengan uang ceban. Bisnis pun menjajaki menu makanan seharga Rp10.000 di sejumlah kota.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan bahwa alokasi dana makan bergizi gratis (MBG) untuk setiap porsi dipangkas menjadi Rp10.000. Awalnya pemerintah mematok alokasi Rp15.000 untuk setiap anak, tetapi anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

Pihak Istana pun memastikan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi untuk program MBG tidaklah mustahil untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa selama satu tahun ke belakang uji coba program andalan Prabowo dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi sudah dilakukan di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600—700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000," katanya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Bisnis menjajaki warung makan di empat kota untuk mencari tahu menu makan siang yang bisa didapat dengan uang Rp10.000. Di beberapa tempat, alokasi dana tersebut memang cukup untuk membeli makan, tetapi belum tentu memenuhi kebutuhan gizi.

Jurnalis Bisnis menjajakinya di Balikpapan (Kalimantan Timur), Denpasar (Bali), Pekanbaru (Riau), dan Jakarta.

Rupanya, terdapat perbedaan varian makanan yang bisa didapat dengan uang ceban tersebut. Apa saja?

Sepotong Lauk di Balikpapan

Di salah satu warung makan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, uang Rp10.000 cukup untuk membeli nasi dan potongan kecil ayam goreng. Terdapat sedikit bihun untuk menambah rasa.

Apabila ingin mendapatkan sayur, Bisnis harus mengeluarkan lebih dari Rp10.000, termasuk jika mengganti lauk dengan sumber protein lain seperti telur, tahu, atau tempe.

Uang Rp10.000 akan cukup untuk membeli nasi kucing yang porsinya relatif kecil.

Perbesar

Menu Lengkap di Denpasar

Salah satu warung di Kota Denpasar, Bali bisa menyuguhkan menu yang relatif lengkap dengan bujet Rp10.000. Bisnis bisa memperoleh satu porsi makan siang berisi nasi, ayam, tempe goreng, telur dadar, dan sayur pecel.

Ayam bisa diganti dengan ikan goreng atau ikan tongkol, harganya tetap Rp10.000.

Lalu, telur dan tempe dapat diganti dengan perkedel jagung.

Perbesar

Rasa Balado di Pekanbaru

Berbekal Rp10.000, Bisnis bisa memperoleh makan siang berisi nasi, telur balado, kuah gulai, sayur daun singkong, sepotong nangka rebus, dan cabe merah di salah satu warung makan Pekanbaru, Riau.
Menu makan Rp10.000 itu menjadi incaran dan terjual habis cukup cepat.

Pilihan menu dengan harga Rp10.000 hanya terbatas pada lauk telur. Apabila mengganti dengan lauk lain seperti daging ayam atau ikan, harus menambah alokasi setidaknya Rp12.000 per porsi.

Perbesar

Makan Rp10.000 di Jakarta

Bisnis mencoba mengunjungi beberapa Warung Tegal (Warteg), dan sejumlah warung sederhana yang ada. Warung pertama yang didatangi yaitu Warteg Bahari yang ada di dekat Stasiun Kramat, Senen, Jakarta Pusat.

Purwanto, bukan nama sebenarnya, mengatakan, dengan Rp10.000 sudah bisa mendapat paket nasi dengan lauk tempe orek dan sayur. Paket tersebut sudah termasuk minum, yaitu air putih atau teh tawar.

Dia juga menawarkan menu lain dengan bermodalkan Rp10.000 yakni nasi telur dan minum. Namun dengan Rp10.000, masyarakat tidak dapat menambahkan daging ke dalam menu makanannya.

"Rp10.000 enggak dapat daging," kata Purwanto kepada Bisnis, Selasa (3/12/2024).

Sekitar 1 kilometer dari Warteg Bahari, berdiri Warung Sederhana milik Syukur. Pria setengah baya itu menilai dengan uang Rp10.000, menu yang di dapat cukup minim.

Di warungnya sendiri, dia menawarkan sejumlah opsi seharga Rp10.000. Opsi pertama, nasi, sayur, kikil, serta minum. Minumannya yakni teh tawar dan air putih. Opsi kedua, nasi, sayur, telur, serta minum.

"Kalau Rp10.000 minim banget, paling nasi sayur sama kikil," ujarnya.

Lalu, dengan Rp13.000, masyarakat sudah bisa menikmati paket nasi, ikan, dan sayur. Harganya pun berbeda tergantung jenis ikan yang dibeli. (Ni Luh Anggela)

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA — Bujet makan bergizi gratis turun dari Rp15.000 per sekali makan menjadi Rp10.000 dengan anggaran secara umum tetap senilai Rp71 triliun untuk 2025.

Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai pemerintah menghadapi ruang fiskal yang sempit sehingga anggaran tersebut harus diutak-atik untuk memenuhi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, angka Rp71 triliun masih bruto dan tidak mungkin semuanya mengalir untuk makan bergizi. Perlu alokasi untuk operasional seperti upah pegawai, biaya pengemasan, serta vendor.

"Iya [ini menggambarkan ruang fiskal yang sempit], karena tidak bisa ambil [anggaran] lagi. Sehingga mau enggak mau yang Rp71 triliun dioptimalkan," ujarnya di Menara Bank Mega, Selasa (3/12/2024).

Meski demikian, Eko melihat pada dasarnya angka Rp15.000 per sekali makan merupakan best practice internasional, yakni sejumlah US$1.

Sementara di Indonesia, harga bahan baku maupun makanan berbeda setiap daerahnya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Rp10.000 sudah cukup untuk menyediakan makanan dengan standar gizi yang baik.

Eko menegaskan pemerintah tetap harus berfokus sesuai dengan nama program tersebut, yakni Makan Bergizi Gratis. Khawatirnya, keinginan memberikan makan tersebut mementingkan penyalurannya saja tanpa mempertimbangkan gizi.

"Menurut saya faktor bergizinya itu harus dihitung benar-benar dijaga. Jangan sampai hanya karena ingin melayani banyak kemudian unit cost nya diturunin tapi gizinya juga enggak nambah," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan berusaha menghindari pertanyaan wartawan terkait kesiapan pangan untuk memenuhi kebutuhan MBG mulai tahun depan.

Dirinya juga melimpahkan persoalan penurunan bujet dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 kepada Kementerian Keuangan.

"Itu nanti Menteri Keuangan ya," tuturnya.

Istana Kepresidenan Jakarta memastikan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak mustahil untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa selama satu tahun ke belakang uji coba program andalan Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi itu sudah dilakukan di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600—700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000," katanya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Minggu (1/12/2024).