Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan program makan bergizi gratis tetap dilakukan saat bulan Ramadan. Dadan menjelaskan ada sedikit perubahan pada mekanisme makan bergizi gratis.

"Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana (saat Ramadan) kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," kata Dadan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

"Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," imbuhnya.

Selain itu, makan bergizi gratis saat bulan Ramadan pun disiapkan untuk dapat bertahan lebih lama. Namun, makanan yang tidak segera dimakan itu bukan berarti bakal berkurang nilai gizinya.

"Ya jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain. Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Pembungkus makan bergizi gratis saat Ramadan pun menggunakan kantong kertas atau paperbag. Kantong ini harus dibawa kembali, ditukar dengan kantong yang berisi sehingga tidak menimbulkan sampah.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadan. Jadi kita akan tetap melaksanakan," sebut Dadan.

Lima hari awal Ramadan, para siswa-siswi akan libur dan belajar di rumah. Setelah masa sekolah masuk, Dadan menegaskan pihaknya siap menggelar makan bergizi gratis.

"Begitu masuk kita langsung memberikan pelayanan makan bergizi sampai kemudian hari menjelang Idul Fitri," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana menyatakan, murid sekolah yang tidak berpuasa dapat menyantap makan bergizi gratis (MBG) di rumah atau di sekolah secara diam-diam.

"Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dadan memastikan, program MBG tetap digelar selama bulan Ramadhan.

Bedanya, paket MBG kini didesain untuk dapat dibawa pulang, tidak dimakan di sekolah.

"Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka," kata dia.

Menurut Dadan, ada usulan agar sekolah yang ada di daerah dengan mayoritas penduduk nonmuslim tetap melaksanakan MBG seperti biasa, yakni tidak dibawa pulang.

Akan tetapi, pemerintah tetap memutuskan menggunakan mekanisme MBG dibawa pulang selama Ramadhan karena mempertimbangkan di daerah tersebut tetap ada pelajar yang nonmuslim.

"Memang ada usulan kalau yang di daerah nonmuslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya. Jadi kita akan samakan," ucap dia.

Dadan mengatakan menu makan bergizi gratis juga dibuat tahan lama agar pelajar yang berpuasa bisa makan saat waktu buka puasa.

Ya jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain," kata Dadan

Meski begitu, Dadan mengaku mekanisme tersebut akan dievaluasi setelah berjalan satu minggu.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan 1 minggu gitu apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa ia akan menjadi salah satu pembicara dalam retreat kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2024.

Ia menyebutkan bahwa materi yang akan dibagikan kepada kepala daerah tersebut adalah peran pemerintah daerah (pemda) dalam program makan bergizi gratis.

"Ya betul (akan menjadi pembicara). Ya mengenai terutama peran pemda dalam makan bergizi," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

Dadan mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan pemda dalam program unggulan tersebut.

Dia bilang, pemda bisa menyediakan infrastruktur dan membina rantai pasok makanan di daerah, sebab menu dalam program makan bergizi gratis akan mengandalkan hasil bumi di daerah tersebut.

"Tiga hal yang bisa dilakukan oleh pemda. Satu, penyiapan infrastruktur. Dua, membina rantai pasok lokal untuk meningkatkan produktivitas daerah. Tiga, bersama-sama Badan Gizi melakukan penyaluran," ungkap Dadan.

Sebelumnya diberitakan bahwa kepala daerah tengah menjalani retreat di Akmil, Magelang.

Ada sejumlah materi yang diberikan dalam retreat tersebut.

Pada hari ini, misalnya, lima menteri dan tiga pimpinan lembaga pemerintahan akan menjadi pengisi materi.

Materi pertama diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

Kemudian, disusul oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

Mereka mengisi materi dari pukul 09.00 hingga jam makan siang.

Selanjutnya, sesi akan dilanjutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra.

Paparan berikutnya diisi oleh dua pimpinan lembaga pemerintahan, yakni Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis membutuhkan dana sekitar Rp 28 triliun setiap bulan pada tahun depan.

Pada tahun 2025, dana yang dibutuhkan sebesar Rp 25 triliun sejak bulan September, dengan penambahan jumlah penerima sebesar 82,9 juta penerima dari semula 15 juta hingga 17,5 juta orang.

Dengan demikian, dana yang dibutuhkan untuk program MBG karena penambahan penerima tersebut mencapai Rp 100 triliun mulai September 2025.

"Kalau nanti ternyata bisa dilakukan mulai Oktober, maka tambahannya Rp 75 triliun. Tapi kalau bisa dilakukannya November, ya Rp 25 triliun," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

"Makanya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, karena kita sudah menerima anggaran Rp 71 triliun. Kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," imbuhnya.

Dadan mengungkapkan bahwa tambahan dana senilai Rp 100 triliun itu baru bisa direalisasi pada September 2025 terjadi karena sejumlah hal.

Ia menyebut bahwa 30.000 kepala dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diprediksi baru menyelesaikan pelatihan pada akhir Juli 2025 sehingga baru siap di awal Agustus.

Namun, dirinya tidak mungkin langsung menugaskan di SPPG.

Mereka harus berkoordinasi dengan sejumlah pihak, mulai dari sekolah hingga pemerintah daerah setempat.

"Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemda, masyarakat, dan lain-lain sehingga kami menduga SDM ini baru akan siap melayani di September," ucap Dadan.

Sementara itu, terkait masalah infrastruktur agar program makan bergizi gratis terealisasi di berbagai tempat, pihaknya membuka kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak.

"Mulai dari katering, swasta, UMKM, TNI, Polri, BIN, kementerian-kementerian lain, pemda, koperasi, Muhammadiyah, NU, HIPMI, INCO, dan lain-lain. Karena tiga faktor itu yang penting. Jadi, kenapa percepatan harus mulai September, karena itu faktornya," ujar Dadan.

JAKARTA, investor.id – Program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan. Para siswa yang tengah menjalankan ibadah puasa tetap mendapatkan jatah MBG, dan dapat dibawa pulang ke rumah untuk disantap setelah berbuka.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, para siswa yang beragama Islam tetap mendapatkan MBG, berbeda dengan hari biasanya, selama Ramadan makanan tersebut diberikan untuk dibawa pulang. 

Sementara bagi siswa yang beragama non-muslim, dapat mengonsumsi MBG secara tertutup di sekolah atau dapat pula dibawa pulang ke rumah.

"Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," ucap Dadan.

Terkait menu MBG saat bulan puasa, Dadan memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menyiapkan makanan yang juga tahan lama sehingga bisa di bawa pulang ke rumah oleh para siswa.

Dia mencotohkan, telur rebus, kurma, kue kering, buah, hingga susu merupakan beberapa menu bergizi yang akan disuguhkan kepada para siswa di bulan puasa. Dia juga menambahkan, ada beberapa takjil yang akan disediakan SPPG untuk para siswa selama Ramadan. 

"Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap di mana di situ ada protein karbohidrat dan ada serat," papar Dadan.

Sementara itu, Dadan mengungkapkan bahwa wadah MBG pada saat Ramadan akan berbeda pada bulan-bulan biasanya. Mengingat MBG akan dibawa pulang siswa, makanan nantinya dibawa menggunakan wadah paperbag yang bisa ditukar setiap harinya.

Hal ini berbeda dengan wadah sebelumnya yang berbahan stainless steel. Meski demikian, Dadan memastikan bahwa penyaluran MBG pada saat Ramadan tetap akan memperhatikan aspek kebersihan lingkungan. Penggunaan paperbag ini sudah melalui uji coba pada 2024 lalu.

"Jadi ada uji coba di Sukabumi, anak-anak diberi makanan yang dibawa dengan kantong di rumah. Kemudian, besoknya kantongnya harus dibawa kembali ditukar dengan kantong yang isi sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari," jelasnya. 

Dadan menambahkan, daerah yang mayoritas non-muslim akan mendapatkan penyaluran MBG yang sama. Namun, dia tak menutup kemungkinan jika ada perubahan cara penyaluran di daerah yang mayoritas non-muslim.

"Jadi kita akan samakan. Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu gitu apakah di daerah yang non-muslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," pungkas Dadan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan menu makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan disesuaikan selama bulan Ramadhan.

Nantinya, siswa-siswi bisa membawa makanan program MBG ke rumah.

Dadan menyebut makanan yang disiapkan tidak akan mudah basi seperti susu, telur rebus, hingga kue kering yang difortifikasi.

"Ya jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Selain itu, menurut Dadan, makan bergizi gratis juga akan divariasikan dengan menu bubur kacang hijau atau kolak.

"Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak," ungkap Dadan.

Intinya, Dadan memastikan bahwa komposisi makan bergizi gratis akan tetap sama dengan hari biasanya.

"Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ujarnya.

Selain itu, kemasan makanan program MBG selama bulan Ramadhan juga akan berbeda.

Kemasan program MBG akan menggunakan kantong yang bisa dibawa pulang ke rumah. Namun keesokan harinya, siswa-siswi akan diminta membawa kembali kantong tersebut untuk ditukar.

"Tapi tahun ini alhamdulillah sudah berhasil diuji coba. Jadi ada uji coba di Sukabumi di mana anak-anak diberi makanan yang dibawa dengan kantong di rumah," ujar Dadan.

"Kemudian besoknya kantongnya harus dibawa kembali ditukar dengan kantong yang isi," tambah Dadan.

Menurut Dadan, teknis soal kemasan ini dibuat sekaligus untuk melatih para pelajar disiplin tidak membuang sampah sembarangan.

"Sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari," ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang diterima pada di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Menteri PKP sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tapera.

Selain Menteri PKP, Presiden RI juga mengangkat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai Anggota Komite Tapera dan Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional sebagai Anggota Komite Tapera.

Melalui Keppres tersebut, Presiden RI juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai Anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Masa jabatan Anggota Komite Tapera dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebelumnya Komite Tapera dijabat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengangkatan Menteri PKP sebagai Ketua Komite Tapera mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahu 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PKP menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang semula dilaksanakan Kementerian PUPR.

Pertimbangan lainnya terkait Menteri PKP dengan surat Nomor PR01-Mn/49 tanggal 28 November 2024 mengusulkan penyesuaian Keanggotaan Komite Tapera sesuai penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih dan penggantian Anggota dari unsur profesional yang meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera melalui surat Nomor OR 0101-Mn/990 tanggal 18 Oktober 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keppres Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Keppres tersebut, adapun susunan Komite Tapera sebagai berikut:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. Menteri Keuangan sebagai Anggota.

3. Menteri Ketenagakerjaan sebagai Anggota.

4. Frederica Widyasari Dewi, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Anggota.

5. Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai Anggota.

Sebagai informasi, fungsi Komite Tapera adalah sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sedangkan tugas Komite Tapera yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera, dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden RI.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengungkapkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan di seluruh provinsi Indonesia.

Menurut Dadan, program MBG di Papua Tengah sudah mulai berjalan per hari ini.

"Kalau saya sendiri tadi hanya melaporkan terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap di 38 provinsi ya, karena yang Papua Tengah baru jalan hari ini," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Menurut Dadan, total satuan pelayanan pemenuhan gizi kini ada 693 satuan di seluruh Indonesia.

"Jadi dalam waktu 1,5 bulan alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," ujarnya.

Dadan menambahkan, dalam satu minggu ini Badan Gizi Nasional dapat melayani 2 juta penerima manfaat.

"Dan minggu ini insya Allah sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat," ucapnya.

Pemerintah resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025).

Program ini disebut sebagai langkah besar dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia untuk mengatasi masalah malanutrisi, stunting, serta mendorong penguatan ekonomi lokal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait diangkat menjadi Ketua dan Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Hal ini tertera dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat.

Sebelumnya, posisi Maruarar atau Ara diisi oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, yang sebelumnya mejabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2014-2024.

Berdasarkan Keppres tersebut, berikut daftar Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat periode 2024-2029:

• Ketua merangkap Anggota: Menteri PKP Maruarar Sirait;
• Anggota: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati;
• Anggota: Menteri Ketenagakerjaan Yassierli;
• Anggota: Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi; dan
• Anggota Unsur Profesional: Eko Djoeli Heripoerwanto.

Sebagai informasi, dasar pelaksanaan Tapera adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

PP 21 Tahun 2024 merupakan aturan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan UU Tapera, pemberi kerja wajib mendaftarkan para pekerja sebagai peserta Tapera paling lambat tahun 2027.

Dengan begitu, peserta Tapera wajib menabung sebesar 3 persen dari total gaji atau penghasilan setiap bulannya ke Badan Pengelola (BP) Tapera.

Dari total 3 persen iuran Tapera, pekerja menanggung 2,5 persen dan sisanya 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja.

Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung iuran tabungan seluruhnya yakni 3 persen dari total penghasilan per bulan.

Di sisi lain, Ara sempat mengatakan bahwa iuran Tapera seharusnya tidak bersifat wajib, melainkan sukarela.

Hal tersebut juga telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto saat Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/1/2025).

"Saya sudah undang Tapera (BP Tapera) dan saya laporkan juga tadi (ke Prabowo). Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," tutur Ara, sapaan akrabnya, usai Ratas.

DEMAK, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, pada Senin (24/2/2025).

MBG diselenggarakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rizky Barokah di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, dengan menyediakan 3.381 porsi makanan bagi siswa di wilayah sekitar.

Menu perdana yang disajikan terdiri dari nasi putih, daging ayam, sayuran tumis buncis, wortel, tahu, buah jeruk, dan susu kotak.

Ahli Gizi SPPG Rizky Barokah, Elviana Agustina, menjelaskan bahwa menu yang diberikan sudah memenuhi takaran gizi yang diperlukan.

"Dalam satu ompreng itu ada karbohidratnya berupa nasi, terus ada protein hewani, terus protein nabati tempe atau tahu, terus ada sayur, sama buah, dan ada tambahan susu," kata Elviana, usai peluncuran SPPG.

Setiap porsi makanan dikemas dalam wadah atau ompreng dan dirancang mengikuti 10 siklus makanan pokok yang telah ditentukan.

Elviana juga menambahkan bahwa protein hewani yang disediakan bervariasi, termasuk daging ayam, telur, dan ikan.

"Untuk protein hewani di sini kita ayam, telur, ikan pilihannya," ujar dia.

Sementara itu, susu diberikan sebagai penunjang tambahan dalam program MBG dan direncanakan untuk disajikan dua kali dalam sepekan.

"Untuk susu sendiri di 10 siklus kita hadirkan 4 kali, dalam satu minggu kita ada dua kali susu," ujarnya lagi.

Sebagai informasi, MBG yang disediakan oleh SPPG Rizky Barokah didistribusikan kepada siswa di tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA di sekitar dapur utama dengan radius 5 kilometer.

DEMAK, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Demak, Jawa Tengah, resmi diluncurkan pada Senin (24/2/2025) siang. Acara perdana ini berlangsung di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah.

Sebanyak 3.381 porsi MBG disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rizky Barokah untuk para siswa di sekitar wilayah tersebut.

Makanan bergizi ini didistribusikan kepada siswa di tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA dalam radius 5 kilometer dari lokasi SPPG.

Komandan Kodim Demak, Letkol Kav Maryoto, menyampaikan rasa syukurnya atas dimulainya program ini.

"Alhamdulillah, hari ini perdana launching makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Jadi hari ini kita sudah resmi," kata Maryoto usai peluncuran SPPG di Desa Mlekang.

Ia juga menjelaskan bahwa program MBG di Demak akan terus berkembang dengan melibatkan lebih banyak SPPG di berbagai wilayah.

"Nanti ke depan kurang lebih ada 6 yang sifatnya mandiri, terus dari Kodim juga ada 1 yang masih on progress pembangunan 70 persen, nanti dari Bapak Kapolres juga ada menyiapkan lokasi pembangunan," ungkapnya.

Bahan baku makanan dan tenaga relawan SPPG dalam program ini memanfaatkan potensi yang ada di desa setempat.

"Kita maksimalkan potensi wilayah yang ada di sini, untuk relawan-relawan juga sekitar sini direkrut," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Demak, Akhmad Sugiharto, menyatakan dukungannya terhadap program ini.

Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak telah menyiapkan anggaran untuk mendukung program MBG, meskipun hingga saat ini belum digunakan.

"Kita juga sudah menyediakan anggaran karena perintah dari Kementerian sana, agar Pemda menyediakan anggaran dulu tapi sampai sekarang ini belum menggunakan anggaran tersebut," kata Sugiharto.

Ia berharap program MBG dapat memenuhi kebutuhan gizi siswa dan membentuk generasi unggul di masa depan.

"Harapan kita semua, makanan bergizi ini nantinya yang diteken Pak Presiden betul-betul membentuk generasi Indonesia, generasi emas, untuk Indonesia Emas," harapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait membidik aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di wilayah Karawaci untuk program 3 juta rumah.

Ara menjelaskan, total luas lahan eks BLBI di Karawaci itu mencapai 3,7 hektare yang terdiri dari 3,5 hektare pada satu hamparan dan sisanya di beberapa lokasi. Di mana, lokasinya tepat berdekatan dengan pengembangan kawasan Lippo Karawaci.

"Sepintas saya melihat area yang bagus ini ide saya ada gabungan komersial dan MBR nantinya. Di kawasan ini banyak juga milenial, kampus, rumah sakit, mungkin bisa untuk tenaga medis, tenaga pengajar," kata Ara dalam keterangan resmi, dikutip Senin (4/2/2025).

Lebih lanjut, Ara memastikan bahwa area lahan tersebut telah clean and clear dan tidak diokupansi oleh masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, pada hari ini, Senin (24/2/2025) Ara mengaku bakal bertemu dengan Kepala Badan Bank Tanah untuk membahas tindak lanjut mengenai konsep pembangunan perumahan di area-area eks BLBI dan tanah negara lainnya agar semua yang dilakukan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan bahwa aset tersebut nilainya mencapai Rp495 miliar.

“Ini 1 hamparannya ada 3,5 hektare. Tapi ini ada hamparan kecilnya nanti kita satukan totalnya jadi 3,7 hektare dengan nilai aset sebesar Rp495 miliar,” jelasnya.

Selain mendukung pemberian aset eks BLBI tersebut, Kementerian Keuangan juga sebelumnya berkomitmen untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) guna mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

Rencana tersebut disampaikan dalam konferensi pers antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbakhun di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers.