Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

NUSANTARA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, ada 5 proyek yang akan dibangun pada groundbreaking ke-9.

"Kami sedang mengusulkan kepada Pak Presiden untuk ada 5 groundbreaking," ujar Basuki saat ditemui di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Basuki mengatakan, waktu pelaksanaan groundbreaking tersebut menunggu keputusan Sekretariat Kabinet dan akan dilakukan bersamaan dengan peresmian infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Basuki membocorkan, 5 proyek baru tersebut adalah garapan swasta dengan sektor meliputi perkantoran, hotel, rumah makan, penghijauan, dan perumahan yang tengah diusahakan.

"Yang satu Sojitz baru kita upayakan dari Jepang itu, Sojitz itu perumahan," lanjut Basuki.

Sojitz Corporation adalah sebuah perusahaan perdagangan umum yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang.

Sojitz menjalankan berbagai macam bisnis, dan berinvestasi pada berbagai macam sektor dan mengadakan aktivitas finansial.

Seperti otomotif, energi, sumber daya mineral, kimia, sumber daya makanan, sumber daya pertanian dan kehutanan, barang jadi, dan kawasan industri.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan bahwa investasi yang masuk dan akan berjalan saat ini ada sekitar Rp 5 triliun.

"Mungkin yang sudah in process sekitar Rp 5 triliun," ungkap Agung.

Agung menjelaskan bahwa target investasi saat ini adalah menyiapkan ekosistem pendukung kehidupan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke sana.

"Tenant-tenant untuk mengisi di area rusun (Rumah Susun ASN), maupun di Kantor-kantor Kemenko (Kementerian Koordinator)," imbuh Agung.

Ekosistem yang dimaksud berupa kafe, restoran, penatu, klinik, apotek, hingga pasar rawit (minimarket).

Antaranews (ANTARA) - Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF) mengabarkan pihaknya telah menerima laporan kebakaran di blok Housing and Development Board di sepanjang Tampines Street pada Senin sekitar pukul 05.40 WIB.

Dalam sebuah unggahan di Facebook, SCDF menyampaikan bahwa setibanya mereka di lokasi, asap hitam terlihat keluar dari sebuah unit di lantai 13.

Sejumlah foto yang dibagikan oleh SCDF menunjukkan dinding yang hangus terbakar di sebuah ruangan dan kerusakan di koridor di luar ruangan itu.

Sebagai tindakan pencegahan, sekitar 50 penghuni dari unit-unit di sekitarnya dievakuasi.

Dua penghuni dari unit yang terdampak telah dievakuasi sebelum kedatangan SCDF.

Mereka diperiksa oleh tenaga paramedis SCDF karena inhalasi asap namun menolak untuk dilarikan ke rumah sakit.

Kebakaran yang menghanguskan berbagai barang di sebuah kamar tidur telah berhasil dipadamkan.

Penyelidikan terkait penyebab kebakaran tersebut masih berlangsung.

Flat HDB merupakan unit perumahan rakyat yang dikembangkan dan dikelola oleh HDB, otoritas perumahan publik Singapura.

Dikenal dengan harganya yang terjangkau dan desainnya yang berpusat pada komunitas, flat-flat itu kini dihuni oleh lebih dari 80 persen populasi Singapura.

Pewarta: Xinhua
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta, Investor.id- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan bahwa pihaknya sejak didirikan konsisten untuk fokus membangun rumah sederhana untuk masyarakat.

Menurut Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdilah, dalam rentang 2020-2024, asosiasi yang dipimpinnya telah membangun sekitar 660 ribu rumah.

“Apersi sejak didirikan merupakan organisasi yang fokus membangun rumah sederhana dan rumah program pemerintah yang sekarang dikenal dengan nama program rumah KPR FLPP (kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan),” ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya kepada Investor Daily dikutip Senin (9/12/2024).

Kini, jelas dia, di tengah rencana pemerintah menggulirkan Program Tiga Juta Rumah mulai tahun 2025, Apersi konsisten untuk mendukungnya.

“Apersi konsisten men-support (mendukung) Program Tiga Juta Rumah,” tegasnya.

Menurut Junaidi, pembangunan tiga juta rumah per tahun sebaiknya dijadikan program strategis pemerintah. Karena itu, perlu adanya perlakuan khusus (lex specialist) baik dari sisi aturan dan kebijakan.

“Terkait program KPR rumah bersubsidi perlu adanya gebrakkan  untuk menembus hambatan yang menyulitkan dunia usaha,” tegas dia.

Junaidi juga berharap adanya perhatian khusus terhadap masyarakat non bankable dan non fix income untuk mereka mendapatkan rumah layak huni.

“Terima kasih kepada Menteri dan Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman yang intens mengkonsolidasikan dengan cepat dan sigap ke semua ekosistem perumahan,” ujarnya.

Junaidi menerangkan, semua harapan dan sikap tersebut sudah disampaikan saat Apersi bertemua Menteri dan Wamen PKP di kantor Kementerian PKP, Jumat (6/12/2024).

Menurut Junaidi, Program Tiga Juta Rumah dapat terwujud bila seluruh para pemangku kepentingan perumahan berkolaborasi.

Selain itu, tambahnya, perlu dilakukan sinkronisasi regulasi di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Misal, dalam rencana penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% bagi rumah MBR.

“Penghapusan BPHTB dapat meringankan MBR dalam memperoleh rumah,” ujar Junaidi.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengaku bahwa dukungan Apersi dalam Program Tiga Juta Rumah sangat diperlukan.

Untuk itu, dia berharap Apersi dapat terus berkontribusi aktif dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai hal penting dalam pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Kami berharap Apersi terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program Tiga Juta Rumah," ujar Maruarar Sirait.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan sekarang masyarakat bisa mendapatkan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya dalam 10 hari saja.

Percepatan pengurusan PBG ini merupakan salah satu regulasi yang dibuat oleh Menteri PKP bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU).

Menteri yang akrab disapa Ara tersebut mengatakan Surat Keputusan Bersama (SKB) antar tiga menteri ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah.

“Tujuannya kita harus membuat kebijakan sebagai regulator yang memudahkan dan mempercepat bagaimana rakyat bisa membangun rumah,” ujar Menteri yang akrab disapa Ara tersebut dalam rapat bersama Komite II DPD RI di Senayan, Senin (9/12/2024).

Dikatakan, dengan regulasi yang baru ini, waktu pengurusan dokumen PBG menjadi semakin singkat.

“Pengurusan sertifikat hak milik yang sekarang menjadi PBG dari 45 hari bisa menjadi 10 hari saja,” ungkapnya.

Menurut Ara, selain pengurusan PBG, dalam SKB Antar Tiga Menteri juga diputuskan soal penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya pengurusan PBG yang ditiadakan.

“BPHTB yang selama ini 5 persen menjadi 0. Kemudian selama ini biaya pengurusan (PBG-red) yang selama ini harus dibayar biayanya kini menjadi 0,” jelas Menteri Ara.

Disebutkan, karena kewenangan penarikan BPHTB dan PBG ada di Pemerintah Daerah (Pemda), maka Mendagri Tito Karnavian akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan membicarakan hal ini.

“Pagi ini, Pak Mendagri ada rencana bertemu juga dengan Pak Presiden untuk bisa disampaikan kepada teman-teman Kepala Daerah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada Peraturan Kepala Daerah (Perkada) supaya itu bisa diimplementasikan,” paparnya.

Kuota untuk bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diusulkan untuk ditambah menjadi 800.000 unit pada 2025 mendatang. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan alasannya.

Pria yang akrab disapa Ara ini membeberkan pihaknya sudah bertemu berbagai stakeholder sebelum meminta tambahan kuota FLPP. Ia mengatakan, kredit macet pada perbankan yang rendah, pengembang senang, hingga peminat yang banyak menjadi alasan diusulkannya kuota FLPP ditambah.

"Karena menurut saya dari berbagai pertemuan dengan stakeholder, banknya kredit macetnya rendah, developernya juga happy, kemudian peminatnya banyak. Kemudian yang bersedia tanda tangan akad dari konsumen sudah banyak," kata Ara saat rapat bersama Komite II DPD RI, Senin (9/12/2024).

Ia menuturkan, meskipun program FLPP bukan program baru yang dibikin olehnya, menurutnya pantas untuk dilanjutkan bahkan ditingkatkan karena banyak yang menerima manfaatnya.

"Program ini memang bukan di zaman kami, ini mungkin sudah beberapa tahun lalu, tapi kalau memang program ini bagus, saya sudah cek bolak-balik bagus, ya saya lanjutkan. Saya juga tidak mau sok sok buat program baru, kalau ada program dulu yang bagus ya saya lanjutkan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP ingin menaikkan kuota penyaluran FLPP menjadi 800 ribu unit. Program KPR ini memberikan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyalurannya dari pemerintah sementara pengelolaan dan penyaluran pembiayaan dilakukan oleh sejumlah perbankan nasional.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Ia juga menyatakan Kementerian PKP tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," tuturnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat mengusulkan untuk membuat omnibus law khusus perumahan. Ia mengaku pihaknya tengah membuat tim untuk hal tersebut.

Fahri mengaku mengusulkan adanya omnibus law perumahan itu untuk mempermudah bagi pelaku usaha yang ingin terjun ke industri perumahan.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan, itu satu dokumen seperti kita membuat omnibus tenaga kerja, kesehatan itu kan satu dokumen, menyelesaikan semua satu buku undang-undang. Supaya memudahkan saja. Iya kita lagi membentuk timnya," kata Fahri di gedung Menara Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Fahri juga menuturkan sempat dikontak oleh beberapa akademisi yang ingin membantunya menyusun omnibus law di sektor perumahan. Hingga saat ini, kata Fahri, masih dalam tahap diskusi mengenai omnibus law perumahan.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi, itu ingin kita gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus tapi semua sedang dalam diskusi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan perlu adanya omnibus law yang khusus mengatur perihal perumahan. Fungsinya agar perumahan memiliki satu kesatuan peraturan dan tidak terpisah-pisah seperti saat ini.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal membenahi kawasan kolong tol dan jembatan bekas tempat tinggal warga, menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan sebagian warga yang tinggal di kolong tol dan jembatan juga telah direlokasi secara bertahap ke rumah susun (rusun).

"Kalau memungkinkan akan kami jadikan ruang terbuka hijau yang bisa digunakan untuk masyarakat, bisa juga untuk kawasan hijau, dan beberapa hal yang lain," kata Teguh kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (9/12/2024).

Ia mengatakan kawasan tersebut sejatinya merupakan tempat umum yang seharusnya dimanfaatkan untuk masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov bakal berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk rencana pembenahan kolong tol dan jembatan.

"Kawasan itu pastinya akan kami jaga karena memang (tempat) umum. Kami akan koordinasikan dengan pengelola jalan tol, Bina Marga, dan Kementerian Sosial," ujarnya.

Di sisi lain, Teguh mengatakan hal terpenting saat ini adalah mengupayakan warga yang telah dipindahkan ke rusun, tidak kembali lagi ke kolong tol.

"Kami akan libatkan OPD terkait seperti Satpol PP, Dinas Pertamanan, Bina Marga, Parekraf, Polda dan sebagainya agar tidak dihuni lagi," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan 274 keluarga yang tinggal di kolong tol kawasan Jakarta sudah dipindahkan. Kelik mengatakan ratusan keluarga itu direlokasi ke sejumlah rusun di Jakarta.

"Yang sudah dipindah sebanyak 274 KK dari 1.060 KK. Mereka tersebar ke rusun di Jakbar, Utara, sama Pusat," ujar Kelik di Hotel Double Tree by Hilton, Cikini, Jakarta Pusat, (6/12).

Dia menyebutkan tidak ada warga yang direlokasi dari kawasan Jakarta Selatan. Dia juga menyampaikan ratusan warga yang dipindah ke rusun ber-KTP Jakarta.

"Warga non-DKI memang tidak dapat rusun. Jadi mereka yang dapat adalah yang ber-KTP DKI," tutur Kelik.

Kelik menyampaikan, proses pemindahan warga kolong Tol Angke dikoordinasikan oleh Dinas Sosial. Termasuk pemetaan relokasi jumlah warga yang tersebar di beberapa rumah susun.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga TNI bisa mencicil rumah dinas yang ditempatinya. Hal itu supaya saat PNS maupun TNI pensiun, mereka bisa memiliki rumah tersebut.

Awalnya, pria yang akrab disapa Ara itu menuturkan pihaknya saat ini tengah mengumpulkan lahan-lahan bekas koruptor. Dari Kejaksaan Agung sudah memberikan 1.000 hektare (ha) lahan bekas koruptor di Banten untuk digunakan Kementerian PKP.

"Lahan gratis atau murah, itu bisa dicapai dari mana? Saya ngomong dengan Jaksa Agung paling enggak 3 kali. Dari 1 kasus ada 1.000 ha di Banten lahan dari mana? Lahan dari koruptor. Jadi saya punya tema lahan koruptor buat rakyat. Apakah itu mudah? Tidak. Dari situ mesti masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mesti masuk Bank Tanah. Saya mesti berjuang lagi bagaimana dari situ masuk ke individu-individu, contoh PNS berpenghasilan rendah, guru, tentara pangkat rendah," tuturnya saat rapat bersama Komite II DPD RI, Senin (9/12/2024).

Ia lalu mencontohkan, tentara yang masih aktif akan diberikan rumah dinas dan ketika pensiun rumah tersebut harus dikembalikan kepada negara. Ara berpendapat, sebaiknya rumah dinas itu bisa menjadi jaminan hunian ketika tentara aktif pensiun dan bisa mencicil dari potongan gajinya selama aktif menjadi tentara.

"Maunya saya sebagai Menteri, ya rumah itulah yang jadi jaminan buat dia dan juga gajinya sehingga pas 20 tahun dia masih 30 tahun lagi dia bekerja atau 35 tahun, dia punya tenor yang panjang 30-35 tahun sebagai tentara, sebagai pegawai negeri, sehingga dia bisa dipotong gajinya tapi dia sudah ada kepastian. Karena biasanya yang pangkat rendah itu biasanya tidak pindah-pindah, yang pindah-pindah itu perwira," kata Ara.

Meski demikian, hal tersebut masih berupa pemikirannya sendiri. Ia tidak tahu apakah kementerian lain akan menyetujuinya atau tidak.

"Nah hal-hal seperti itu adalah pikiran saya, saya tidak tahu apakah menteri yang lain punya pikiran yang sama," tuturnya.

Sebagai informasi, pada November 2024, Ara menuturkan bahwa dari 1.000 Ha lahan dari koruptor di Banten, sebanyak 600 ha atau sekitar 60%-nya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit.

"60% bisa dibangun, 60 hektare, 60 persen berarti 600 hektare. Enam ratus hektare itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36, 60 bisa jadi berapa rumah? Betul nggak 60 ribu angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus. Satu koruptor," ungkapnya dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

Tidak hanya lahan sitaan koruptor, Ara juga menyebut kemungkinan lahan-lahan sitaan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) juga bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan program 3 juta rumah.

"Nanti dari tanah-tanah ini yang masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian masuk ke Bank Tanah," sebutnya.

"Nah perjuangan saya bagaimana itu bisa dijual murah ke rakyat atau dibagikan kepada rakyat yang belum beruntung. Jadi saya mau jelaskan bagaimana alurnya. Kalau orang tanya bagaimana dapat tanah murah dan gratis," lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan sekarang masyarakat bisa mendapatkan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya dalam 10 hari saja.

Percepatan pengurusan PBG ini merupakan salah satu regulasi yang dibuat oleh Menteri PKP bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU).

Menteri yang akrab disapa Ara tersebut mengatakan Surat Keputusan Bersama (SKB) antar tiga menteri ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah.

“Tujuannya kita harus membuat kebijakan sebagai regulator yang memudahkan dan mempercepat bagaimana rakyat bisa membangun rumah,” ujar Menteri yang akrab disapa Ara tersebut dalam rapat bersama Komite II DPD RI di Senayan, Senin (9/12/2024).

Dikatakan, dengan regulasi yang baru ini, waktu pengurusan dokumen PBG menjadi semakin singkat.

“Pengurusan sertifikat hak milik yang sekarang menjadi PBG dari 45 hari bisa menjadi 10 hari saja,” ungkapnya.

Menurut Ara, selain pengurusan PBG, dalam SKB Antar Tiga Menteri juga diputuskan soal penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya pengurusan PBG yang ditiadakan.

“BPHTB yang selama ini 5 persen menjadi 0. Kemudian selama ini biaya pengurusan (PBG-red) yang selama ini harus dibayar biayanya kini menjadi 0,” jelas Menteri Ara.

Disebutkan, karena kewenangan penarikan BPHTB dan PBG ada di Pemerintah Daerah (Pemda), maka Mendagri Tito Karnavian akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan membicarakan hal ini.

“Pagi ini, Pak Mendagri ada rencana bertemu juga dengan Pak Presiden untuk bisa disampaikan kepada teman-teman Kepala Daerah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada Peraturan Kepala Daerah (Perkada) supaya itu bisa diimplementasikan,” paparnya.