Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa sektor perumahan memiliki dampak paling dasar terhadap kesejahteraan rakyat karena menyentuh kebutuhan pokok, mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

"Perumahan memiliki efek yang paling dasar kepada rakyat kalau kita benar meng-address kebijakannya," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Apalagi, menurutnya, prioritas utama Presiden Prabowo Subianto adalah sektor perumahan karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di berbagai wilayah.

"Dalam pengertian saya, kalau melihat semua prioritas kebijakan Presiden Prabowo, menurut saya bukan MBG nomor satu, perumahan itu nomor satu," ucapnya.

Dia menyebut ada tiga mandat penting dalam kebijakan perumahan nasional yang harus direspons serius untuk menjawab kebutuhan rakyat dan mempercepat akselerasi pembangunan berbasis keadilan sosial di seluruh daerah.

Mandat pertama yang ditekankan Fahri adalah menjadikan sektor perumahan sebagai instrumen utama dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan melalui pemerataan tempat tinggal layak bagi seluruh keluarga di Indonesia tanpa kecuali.

Mandat kedua adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya dari pusat hingga daerah melalui kegiatan pembangunan dan renovasi perumahan, yang harus dilakukan dengan pola baru dan tidak lagi menambah kekumuhan kawasan seperti sebelumnya.

"Karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya begitu banyak pekerjaan baru. Terutama renovasi kalau di daerah-daerah. Dan ini juga perlu dicari polanya karena renovasi tidak boleh lagi pakai pola renovasi lama," ucapnya.

Fahri mengatakan pemerintah tengah merancang kebijakan renovasi baru yang lebih efektif dan berkualitas, menghindari pendekatan lama yang justru memperparah kondisi kawasan pemukiman serta merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Mandat ketiga, menurutnya, adalah kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, termasuk realisasi janji pembangunan 3 juta rumah di kota, desa, dan wilayah pesisir Indonesia.

Ia menegaskan visi besar pembangunan perumahan Indonesia kini menjadi perhatian global, terlihat dari banyaknya dukungan internasional yang masuk untuk membantu merealisasikan target besar tersebut dengan skema pembiayaan yang murah dan progresif.

"Di mana-mana di seluruh dunia tertarik, orang mendengar dari visi baru negara kita ini sehingga banyak sekali yang ingin membantu," ucapnya.

"Saya bertemu dengan banyak lembaga-lembaga donor di luar negeri dan di dalam negeri yang menawarkan bantuan yang luar biasa dengan murah, bunga yang sangat rendah," tambah Fahri.

Pemerintah melarang alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan maupun industri. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan.

Terkadang, lahan pertanian memang kerap dibeli untuk kemudian dijadikan perumahan. Hal itu karena biasanya lahan pertanian harganya lebih murah dibandingkan lahan yang memang untuk permukiman.

Namun, bagaimana nasib pengembang yang sudah terlanjur membeli lahan pertanian untuk dibangun perumahan?

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh dipakai untuk perumahan, apalagi lahan yang termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Jika terlanjur membeli lahan sawah, pengembang harus menggantinya dengan lahan yang produktivitasnya sama.

"Ya kalau dia LSD nggak bisa dibangun rumah, kalau dia udah kadung beli ya beli untuk tanamin jagung atau tanamin padi. Enggak boleh tanamin batu bata, apalagi kalau sudah LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Dia harus mengganti lahan dengan produktivitas yang sama," kata Nusron kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (21/4/2025).

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa lahan persawahan tidak boleh dialihfungsikan menjadi area perumahan. Hal ini supaya masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia berbincang dengan salah satu pengembang dalam acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). Saat itu, Direktur PT Bangun Famili Sejahtera, Hari Purnomo, mengungkapkan keluh kesahnya dalam membangun rumah subsidi, salah satunya terkait aturan mengenai lahan persawahan tak boleh digunakan sebagai area perumahan.

Hari menuturkan, pihaknya telah membebaskan lahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat untuk dibangun perumahan karena berada di zona kuning, yaitu area yang diperuntukkan permukiman. Namun, sebagian besar lahan itu merupakan area persawahan yang kini tak boleh lagi dialihfungsikan sebagai perumahan.

"Nah, sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi. Satu, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning sudah habis sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan sawah yang zonanya kuning," kata Hari dalam acara tersebut.

Ara pun langsung merespons keluhan Hari. Ia menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh digunakan untuk area perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasmbada pangan. Jadi betul tidak boleh Pak persawahan dibuat perumahan," ungkapnya.

Video: Bahas Banjir Jabar, Pengamat Sebut Pengawasan Alih Fungsi Lahan Tak Berjalan

Video: Bahas Banjir Jabar, Pengamat Sebut Pengawasan Alih Fungsi Lahan Tak Berjalan

Selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan,

Tangerang (ANTARA) - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meminta kejelasan OJK terkait aturan kredit bagi calon konsumen yang miliki kredit non-lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

"Selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra Ari Tri Priyono dalam keterangan yang diterima di Tangerang Senin.

Ari menuturkan, banyak teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK.

Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. "Kami ingin ada solusi dari masalah itu, ” ujarnya.

Ari juga menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

“Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp3 juta – Rp 14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan,” ujarnya.

Terkait dukungan kebijakan itu, Himperra lanjutnya mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp8 juta - Rp14 juta.

“Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp185 jt sampai dengan Rp400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” kata dia.

Ia mengatakan, konsumen milenial akan sangat tertarik, selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah FLPP .

Himperra juga sangat setuju dengan imbauan pemerintah akan pembangunan perumahan FLPP berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Sekolah Himperra untuk membina dan mendidik anggota meningkatkan skil agar secara kualitas dan kapasitas yg baik dalam membangun rumah MBR .

"Himperra juga secara khusus menunjuk Bidang khusus yang menangani Penjaminan Mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan DPP untuk mendukung penuh program pembangunan rumah berkualitas dari program 3 juta rumah program Presiden Prabowo," terang Ari.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp14 juta, Pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil yakni harga rumah Rp400 juta dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

“Untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditas lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp1,8 triliun, FLPP Rp47 trilun dan SMF Rp7,9 triliun,” kata Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat, pengembang dan perbankan.

"BTN menyambut baik kenaikan kuota. Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan . Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," kata dia.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Tangerang (ANTARA) - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meminta kejelasan OJK terkait aturan kredit bagi calon konsumen yang miliki kredit non-lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

"Selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra Ari Tri Priyono dalam keterangan yang diterima di Tangerang Senin.

Ari menuturkan, banyak teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK.

Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. "Kami ingin ada solusi dari masalah itu, ” ujarnya.

Ari juga menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

“Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp3 juta – Rp 14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan,” ujarnya.

Terkait dukungan kebijakan itu, Himperra lanjutnya mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp8 juta - Rp14 juta.

“Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp185 jt sampai dengan Rp400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” kata dia.

Ia mengatakan, konsumen milenial akan sangat tertarik, selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah FLPP .

Himperra juga sangat setuju dengan imbauan pemerintah akan pembangunan perumahan FLPP berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Sekolah Himperra untuk membina dan mendidik anggota meningkatkan skil agar secara kualitas dan kapasitas yg baik dalam membangun rumah MBR .

"Himperra juga secara khusus menunjuk Bidang khusus yang menangani Penjaminan Mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan DPP untuk mendukung penuh program pembangunan rumah berkualitas dari program 3 juta rumah program Presiden Prabowo," terang Ari.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp14 juta, Pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil yakni harga rumah Rp400 juta dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

“Untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditas lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp1,8 triliun, FLPP Rp47 trilun dan SMF Rp7,9 triliun,” kata Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat, pengembang dan perbankan.

"BTN menyambut baik kenaikan kuota. Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan . Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," kata dia.

KOMPAS.com - Rencana pengoperasian rute Transjabodetabek Kota Wisata-Cawang yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta mendapat sambutan positif dari warga Perumahan Kota Wisata, Kabupaten Bogor.

Meskipun pengelola perumahan, PT Mekanusa Cipta belum mengeluarkan surat dukungan resmi karena kendala teknis, suara warga semakin lantang mendukung kehadiran transportasi umum ini.

Urgensi Transjakarta di kawasan perumahan, terutama untuk mendukung mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan konektivitas, menjadi alasan kuat di balik dukungan ini.

Hal ini sebagaimana tersaji dalam petisi yang diinisiasi Linda Rooroh dan ditandatangani para warga yang dirangkum Kompas.com berikut ini:

@Evi Rumondang:

Sbg warga Kota Wisata, saya ras harusnya ada bus umum yg masuk kedalam komplex agar memudahkan warga keluar masuk. Dan terjangkau. Feeder2x yg skrg hanya beroperasi di jam2x tertentu utk orang2x yg bekerja di jakarta saja. Diluar jam2x itu, tidak ada kendaraan umum keluar komplex kecuali ojol.

@Wahyu Malayu
Akses untuk trasnportasi kota wisata lebih banyak varian. Membuat penghuni lebih nyaman.

@Hartini Nara·
Transportasi umum seperti bus TJ, dapat mengurangi kemacetan, dan polusi, sebagai dampak dari banyaknya penggunaan kendaraan pribadi.

@Ridho Andra
Warga kota wisata memerlukan tranportasi umum yg tidak mahal

@Beby Astrid
Mengurangi pemakaian kendaraan pribadi shg mengurangi kemacetan dan polusi

Urgensi Transportasi Umum di Perumahan

Kehadiran Transjabodetabek di perumahan seperti Kota Wisata bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak.

Dengan tarif sekitar Rp 3.500 berkat subsidi APBD DKI Jakarta, Transjabodetabek menjadi solusi bagi pekerja berpenghasilan rendah, seperti asisten rumah tangga, petugas kebersihan, atau pegawai toko di Kota Wisata.

Pelajar dan mahasiswa juga diuntungkan karena dapat bepergian ke sekolah atau kampus tanpa membebani anggaran keluarga.

“Saya kerja sebagai staf keamanan di sini. Kalau ada bus murah ke Cawang, saya nggak perlu keluar duit banyak buat bensin motor,” ujar Budi (34), salah satu pekerja di Kota Wisata, Minggu (20/4/2025).

Selain itu, warga penghuni Perumahan Kota Wisata sering menghadapi kepadatan lalu lintas, terutama di Jalan Raya Narogong.

Banyak warga mengandalkan mobil atau sepeda motor untuk bepergian, yang turut menyumbang kemacetan dan polusi.

Transjabodetabek diyakini dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan, dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman.

“Jalanan di sini macet kalau pagi dan sore. Kalau ada Transjakarta, saya lebih pilih naik bus daripada bawa mobil,” kata Rina (28), ibu rumah tangga di Kota Wisata.

Rute Kota Wisata-Cawang yang akan terhubung dengan Halte BNN Cawang, ini terintegrasi dengan LRT Jabodebek dan koridor utama Transjakarta.

Hal ini memudahkan warga mengakses pusat bisnis, perkantoran, atau fasilitas publik di Jakarta.

Pengamat transportasi dari MTI Djoko Setijowarno menegaskan, perumahan tanpa transportasi umum dianggap kurang layak huni.

"Kehadiran Transjabodetabek dapat meningkatkan nilai Kota Wisata sebagai kawasan yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal, menarik lebih banyak penghuni dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal," tandas Djoko.

Dia menegaskan, keputusan kehadiran Transjabodetabek seharusnya tidak hanya bergantung pada pengelola perumahan, tetapi juga suara warga.

“Masyarakat yang membuat keputusan. Transportasi umum di perumahan sangat membantu penghuni untuk bermobilitas dengan tarif murah,” ujar Djoko kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Menurutnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto dapat memfasilitasi dialog antara pengelola dan warga untuk mempercepat realisasi rute ini, memastikan kepentingan publik diutamakan.

KOMPAS.com - Rencana pengoperasian rute Transjabodetabek Kota Wisata-Cawang yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta mendapat sambutan positif dari warga Perumahan Kota Wisata, Kabupaten Bogor.

Meskipun pengelola perumahan, PT Mekanusa Cipta belum mengeluarkan surat dukungan resmi karena kendala teknis, suara warga semakin lantang mendukung kehadiran transportasi umum ini.

Urgensi Transjakarta di kawasan perumahan, terutama untuk mendukung mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan konektivitas, menjadi alasan kuat di balik dukungan ini.

Hal ini sebagaimana tersaji dalam petisi yang diinisiasi Linda Rooroh dan ditandatangani para warga yang dirangkum Kompas.com berikut ini:

@Evi Rumondang:

Sbg warga Kota Wisata, saya ras harusnya ada bus umum yg masuk kedalam komplex agar memudahkan warga keluar masuk. Dan terjangkau. Feeder2x yg skrg hanya beroperasi di jam2x tertentu utk orang2x yg bekerja di jakarta saja. Diluar jam2x itu, tidak ada kendaraan umum keluar komplex kecuali ojol.

@Wahyu Malayu
Akses untuk trasnportasi kota wisata lebih banyak varian. Membuat penghuni lebih nyaman.

@Hartini Nara·
Transportasi umum seperti bus TJ, dapat mengurangi kemacetan, dan polusi, sebagai dampak dari banyaknya penggunaan kendaraan pribadi.

@Ridho Andra
Warga kota wisata memerlukan tranportasi umum yg tidak mahal

@Beby Astrid
Mengurangi pemakaian kendaraan pribadi shg mengurangi kemacetan dan polusi

Urgensi Transportasi Umum di Perumahan

Kehadiran Transjabodetabek di perumahan seperti Kota Wisata bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak.

Dengan tarif sekitar Rp 3.500 berkat subsidi APBD DKI Jakarta, Transjabodetabek menjadi solusi bagi pekerja berpenghasilan rendah, seperti asisten rumah tangga, petugas kebersihan, atau pegawai toko di Kota Wisata.

Pelajar dan mahasiswa juga diuntungkan karena dapat bepergian ke sekolah atau kampus tanpa membebani anggaran keluarga.

“Saya kerja sebagai staf keamanan di sini. Kalau ada bus murah ke Cawang, saya nggak perlu keluar duit banyak buat bensin motor,” ujar Budi (34), salah satu pekerja di Kota Wisata, Minggu (20/4/2025).

Selain itu, warga penghuni Perumahan Kota Wisata sering menghadapi kepadatan lalu lintas, terutama di Jalan Raya Narogong.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengungkapkan aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) masih menjadi hambatan dalam kepemilikan rumah.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra Ari Tri Priyono mengapresiasi upaya yang tengah diperjuangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pasalnya, selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan.

“Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu,” ujarnya dilansir Antara, Minggu (20/4/2025).

Dia menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

“Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp3 juta – Rp14 juta. Kebijakan ini sangat baik. Jangan dibalik, hanya masyarakat yang bergaji Rp14 jt saja yang dapat beli rumah subsidi seperti di TikTok,” katanya.

Ari mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp8 juta hingga Rp14 juta agar bisa membeli rumah. Hal ini agar masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp185 jt sampai dengan Rp400 jutaan bisa menikmati insentif bunga murah.

“Suku bunga KPR-nya bisa 2% hingga 3% di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” ucapnya.

Dia meyakini konsumen milenial akan sangat tertarik selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah subsidi.

Ari mendukung himbauan pemerintah akan pembangunan perumahan subsidi yang berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk sekolah Himperra dalam membina dan mendidik anggota untuk meningkatkan skil sehingga memiliki kualitas dan kapasitas dalam membangun rumah MBR.

"Himperra juga secara khusus menunjuk bidang khusus yang menangani penjaminan mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan DPP untuk mendukung penuh program pembangunan rumah berkualitas dari program 3 juta rumah program Presiden Prabowo," tutur Ari.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menuturkan selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp14 juta, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat yaitu sebanyak 440.000 unit rumah sepanjang 2025. Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil (harga rumah Rp400 juta) dengan kuota hingga 100.000 unit melalui mekanisme pasar.

“Untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp1,8 triliun, FLPP Rp47 trilun dan SMF Rp7,9 triliun,” ujarnya.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar berpendapat adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

“Kami sambut baik kenaikan kuota tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas,” katanya.

KOMPAS.com - Rencana pengoperasian rute baru Transjabodetabek Kota Wisata di Kabupaten Bogor menuju Cawang di Jakarta Timur, yang diinisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta, masih menemui hambatan.

Hingga April 2025, layanan ini belum bisa dinikmati warga penghuni dan masyarakat umum karena Pengelola Perumahan Kota Wisata, PT Mekanusa Cipta, belum mengeluarkan surat dukungan yang diminta operator.

Kendala teknis dan kebutuhan kajian lebih lanjut menjadi alasan utama, meskipun rencana ini mendapat sorotan positif dari pengamat transportasi dan warga yang mengharapkan transportasi umum murah.

Transjabodetabek, sebagaimana kita ketahui, merupakan perluasan layanan Transjakarta yang bertujuan menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Rute Kota Wisata-Cawang, yang melintasi Jatiasih, menjadi salah satu dari empat rute baru yang direncanakan, bersama Bekasi-Cawang, Alam Sutera-Blok M, dan Binong-Grogol.

Rute ini diharapkan mempermudah mobilitas warga Perumahan Kota Wisata, menuju pusat transportasi Cawang, yang terhubung dengan LRT Jabodebek dan koridor utama Transjakarta.

Layanan ini didukung subsidi operasional dari APBD Provinsi DKI Jakarta, menawarkan tarif murah, sekitar Rp 3.500 untuk layanan non-BRT, sehingga menjadi solusi bagi pekerja, pelajar, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Uji coba rute ini telah dimulai sejak 14 Maret 2025, dengan rencana trayek dari Hero Kota Wisata melalui Jalan Raya Narogong, Pasar Bantar Gebang, Jalan Cipendawa Baru, Jalan Swatantra V, Jalan Raya Jatiasih, hingga masuk Tol JORR 1 menuju Halte BNN Cawang.

Namun, operasional penuh tertunda karena pengelola belum memberikan izin formal.

Kendati dalam surat tanggapan yang dikirimkan kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025), PT Mekanusa Cipta mengapresiasi inisiatif PT Transportasi Jakarta, namun belum bisa mengeluarkan surat dukungan karena tiga kendala utama.

Pertama, kondisi badan jalan belum memadai. Jalan di dalam Perumahan Kota Wisata, mereka nilai belum cukup lebar dan kuat untuk dilalui bus Transjabodetabek, yang merupakan kendaraan umum skala besar.

Kedua, pengelola mengeklaim, belum mendapat izin dari warga di sekitar rute yang akan dilalui, mempertimbangkan potensi gangguan seperti kebisingan atau kemacetan.

Ketiga, keterbatasan lahan operasional, di mana area Kota Wisata belum memiliki lahan yang ideal untuk menampung fasilitas operasional bus, seperti tempat parkir atau halte.

Untuk mengatasi kendala ini, pengelola mengusulkan kajian partisipatif bersama PT Transportasi Jakarta dan pemangku kepentingan lainnya.

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan, dampak, dan solusi yang inklusif bagi warga Kota Wisata, penghuni sekitar, dan masyarakat luas.

Pengelola juga menyatakan keterbukaan untuk berdiskusi mengenai aksesibilitas Transjakarta ke wilayah lain yang mereka kelola.

Dorongan Pengamat Transportasi

Pengamat transportasi yang juga akademisi dari Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua MTI Pusat Djoko Setijowarno menilai, penolakan terhadap Transjabodetabek oleh pengelola Kota Wisata tidak seharusnya terjadi.

Meskipun kawasan ini telah dilayani JR Connexion yakni layanan bus penghubung ke stasiun LRT atau pusat kota, Transjabodetabek menawarkan keunggulan berupa tarif murah berkat subsidi APBD DKI Jakarta.

Djoko menegaskan, layanan ini akan sangat bermanfaat bagi pekerja di Kota Wisata, terutama kelompok berpenghasilan setara UMR, seperti asisten rumah tangga, pelajar, atau mahasiswa.

“Kelompok ini tidak perlu membeli sepeda motor untuk ke tempat kerja. Cukup dengan Transjabodetabek bertarif murah, bahkan bisa masuk kategori bebas bayar,” ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2025).

Ia juga menyoroti bahwa transportasi umum di perumahan elite seperti Kota Wisata tetap diperlukan untuk mendukung mobilitas pekerja dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Djoko mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk memperhatikan pengembang perumahan yang menolak Transjabodetabek.

Menurutnya, keputusan seharusnya tidak hanya bergantung pada pengelola, melainkan melibatkan suara warga.

“Sebagian wilayah NKRI sudah dikuasai oligarki. Tidak perlu minta surat dukungan dari pengembang, masyarakat yang membuat keputusan,” tegasnya.

Sentimen Publik di Media Sosial

Reaksi warga terhadap penundaan rute ini tentu saja menyayangkan. Bahkan, Sabtu (19/4/2025) muncul petisi Warga Perumahan Kota Wisata yang diinisiasi Linda Rooroh.

Petisi ini meminta pengelola Kota Wisata untuk melakukan tiga hal. Pertama meminta pengelola Kota Wisata mendukung pengembangan Transjadebotabek.

Kedua, meminta pengelola Kota Wisata untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dalam meningkatkan infrastruktur transportasi umum.

Ketiga, meminta pengelola Kota Wisata untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan transportasi umum.

Hingga artikel ini tayang, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 451 orang.

Sementara di platform X, sejumlah pengguna menyayangkan sikap pengelola, dengan menyebut penundaan ini sangat merugikan penghuni yang membutuhkan transportasi umum murah.

Salah satu unggahan menyebut Kota Wisata sebagai car-centric housing developer yang menolak akses bus gratis dari Pemprov DKI.

Pengguna lain mempertanyakan alasan penolakan, mengingat operasional rute ini sepenuhnya dibiayai APBD DKI untuk membantu mobilitas warga, termasuk di Kabupaten Bogor.

Urgensi Transportasi Umum di Perumahan

Djoko menegaskan, perumahan tanpa transportasi umum menjadi kurang layak huni. Terlebih perumahan elite seperti Kota Wisata yang saat ini telah dihuni oleh lebih dari 45.000 orang dari puluhan klaster.

Kehadiran Transjabodetabek di Kota Wisata dapat mengurangi kemacetan, mendukung efisiensi waktu, dan meningkatkan kenyamanan perjalanan warga menuju pusat bisnis dan pemerintahan di Cawang.

Di sisi lain, pengelola Kota Wisata memiliki alasan teknis, seperti keterbatasan infrastruktur jalan dan lahan.

Namun, pandangan Djoko bahwa suara warga harus didahulukan menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepentingan pengelola dan kebutuhan publik.

Kajian partisipatif yang diusulkan pengelola bisa menjadi langkah awal, tetapi percepatan keputusan diperlukan agar manfaat layanan ini segera dirasakan.

Peran Pemerintah Daerah yakni Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor dapat memfasilitasi dialog agar pengelola mendukung kebijakan transportasi publik yang selaras dengan kepentingan warga.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Ari Tri Priyono mengatakan perlu ada cara dapat yang mempermudah calon konsumen untuk mengajukan KPR terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kerap menjadi hambatan bagi calon debitur terutama MBR untuk mengajukan KPR.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang tengah berjuang agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada SLIK.

"Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu," kata Ari disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA 2025, Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Sabtu (19/4/2025).

Di kesempatan yang sama, Tri juga menyambut antusias kebijakan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) yang telah menaikkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek menjadi Rp 14 juta per bulan bagi yang sudah menikah. Sebelumnya, batas maksimal penghasilan MBR adalah Rp 7-8 juta. Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan ingin membeli rumah subsidi di Jabodetabek batasnya tetap Rp 12 juta per bulan.

Menurutnya, kebijakan ini membuka kesempatan untuk masyarakat mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

"Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp 3-14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan," kata Ari.

Ari mengatakan perlu adanya skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp 8-14 juta untuk menarik minat konsumen terutama milenial.

"Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp 185 juta sampai dengan Rp 400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik," jelasnya.

Lebih lanjut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, selain memperluas batas penghasilan penerima subsidi, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Lalu, pemerintah juga akan menyediakan pendanaan khusus rumah komersil (harga rumah Rp 400 juta) dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

"Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (Bunga KPR 5 persen dan harga rumah Rp 175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 triliun, dan SMF Rp 7,9 triliun," jelas Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengungkapkan penambahan kuota FLPP ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

"BTN menyambut baik, (kenaikan kuota). Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Ari Tri Priyono mengatakan perlu ada cara dapat yang mempermudah calon konsumen untuk mengajukan KPR terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kerap menjadi hambatan bagi calon debitur terutama MBR untuk mengajukan KPR.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang tengah berjuang agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada SLIK.

"Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu," kata Ari disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA 2025, Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Sabtu (19/4/2025).

Di kesempatan yang sama, Tri juga menyambut antusias kebijakan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) yang telah menaikkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek menjadi Rp 14 juta per bulan bagi yang sudah menikah. Sebelumnya, batas maksimal penghasilan MBR adalah Rp 7-8 juta. Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan ingin membeli rumah subsidi di Jabodetabek batasnya tetap Rp 12 juta per bulan.

Menurutnya, kebijakan ini membuka kesempatan untuk masyarakat mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

"Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp 3-14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan," kata Ari.

Ari mengatakan perlu adanya skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp 8-14 juta untuk menarik minat konsumen terutama milenial.

"Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp 185 juta sampai dengan Rp 400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik," jelasnya.

Lebih lanjut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, selain memperluas batas penghasilan penerima subsidi, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Lalu, pemerintah juga akan menyediakan pendanaan khusus rumah komersil (harga rumah Rp 400 juta) dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

"Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (Bunga KPR 5 persen dan harga rumah Rp 175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 triliun, dan SMF Rp 7,9 triliun," jelas Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengungkapkan penambahan kuota FLPP ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

"BTN menyambut baik, (kenaikan kuota). Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

KOMPAS.com - Puluhan kawasan perumahan di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) sudah terlayani transportasi umum.

Hal itu dipaparkan Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (19/4/2025).

Merujuk data dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada April 2025, saat ini ada 65 rute Jabodetabek Residence (JR) Connexion yang dilayani 213 bus, 153 rute Transjabodetabek pengumpan (742 unit), dan 114 rute Transjabodetabek (1.125 bus).

Tercatat 29 kawasan perumahan di Bodetabek sudah terlayani angkutan umum, seperti:

1. Lippo Cikarang
2. Pemukiman Legenda Wisata Cibubur
3. Mall Ciputra Cibubur
4. BSD City
5. Lippo Village Karawaci
6. Summarecon Mal Serpong
7. Kota Wisata
8. Grand Wisata
9. Harvest City
10. Villa Mutiara Cikarang Bekasi
11. Perumahan Grand Residence City
12. BTC Bintaro
13. Perumahan Taman Bajar Wijaya
14. Kawasan Permukiman South City Cinere
15. Perumahan Citra Raya
16. Perumahan Citra Indah
17. Perumahan Kemang Pratama
18. Mega City Bekasi
19. LRT City Bekasi
20. Cibinong City Mall
21. Grand Dhika Jatiwarna
22. Podomoro Golf View
23. Grand Central Bogor
24. Permukiman Tamansari Persada Bogor
25. Permukiman Garden At Candi Sawangan
26. Permukiman Scientia Square Park
27. Permukiman Sentul City
28. Tangcity Mall
29. Pantai Indah Kapuk 1 dan 2.

Khusus untuk JR Connexion, terdapat delapan operator yang mengoperasikan, meliputi PT Alfaomega Sehati Mitra (3 rute), PT Eka Sari Lorena Transport, Tbk (5 rute), PT Royal Wisata Nusantara (9 rute), PT Sinar Jaya Megah Langgeng (8 rute), PT Transportasi Jakarta (4 rute), PT Wifend Darma Persada (9 rute), Perum Damri (26 rute), dan PT Higer Maju Indonesia (1 rute).

Transjabodetabek Kota Wisata-Cawang Jangan Ditolak

Djoko mengatakan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana membuka sejumlah rute baru untuk Transjabodetabek. Salah satunya rute Kota Wisata-Cawang yang masih tertunda pengoperasiannya.

Sebab, Pengelola Kawasan Perumahan Kota Wisata belum dapat mengeluarkan surat dukungan sesuai permintaan dari PT Transportasi Jakarta yang nanti akan menjadi operator.

Meskipun selama ini Kawasan Perumahan Kota Wisata memang sudah dilayani JR Connexion, keberadaan Transjabodetabek sebagai transportasi umum murah juga tetap diperlukan.

Hal itu mengingat pengoperasian Bus Transjabodetabek mendapat bantuan subsidi operasional APBD Provinsi DKI Jakarta.

"Pengelola Kawasan Perumahan Kota Wisata hendaknya menyambut baik rencana ini," ujar Djoko.

Menurut dia, adanya Transjabodetabek di Kota Wisata pasti akan membantu warga yang bekerja di Kota Wisata mendapatkan layanan transportasi umum yang murah. Khususnya kelompok masyarakat dengan penghasilan setara UMR.

"Kelompok ini tidak perlu membeli sepeda motor untuk digunakan ke tempat kerja. Cukup dengan layanan Transjabodetabek bertarif murah, bila perlu masuk kategori bebas membayar menggunakan Transjabodetabek," tuturnya.

Untuk itu, Djoko meminta Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto agar memberikan perhatian khusus bagi pengembang perumahan yang menolak kehadiran Transjabodetabek di daerahnya.

"Keberadaan angkutan umum di kawasan perumahan sangat membantu penghuni untuk bermobilitas dengan tarif murah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut masih ada sebanyak 27 juta keluarga di pedesaan yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Dia menuturkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto fokus untuk meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan hidup masyarakat. Program pembangunan 3 juta rumah per tahun di desa dan kota ditargetkan dapat menyediakan 30 juta hunian dalam 10 tahun mendatang.

"Terdapat 15 juta keluarga masih menunggu secara resmi rumah yang layak huni. Sisi lain, terdapat 27 juta keluarga di pedesaan yang tinggal di RTLH," kata Hashim dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Dia menambahkan kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis, termasuk merumuskan kebijakan struktural yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satu fokus utamanya adalah penyediaan rumah tinggal yang layak huni guna meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat fondasi pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Secara terpisah, pendiri Agung Podomoro Land (APL) Trihatma Kusuma Haliman menyambut baik program pemerintah di sektor perumahan untuk menyelesaikan masalah kebutuhan hunian yang berkualitas dan terjangkau.

"Agung Podomoro ikut menjaga perekonomian Indonesia dari sektor properti, salah satunya dengan membangun dan mengembangkan segmen kelas menengah dengan harga terjangkau seperti Kota Podomoro Tenjo," katanya.

Sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah mengunjungi kawasan Kota Podomoro Tenjo dan menyampaikan apresiasinya terhadap pembangunan hunian yang terbuka dan terjangkau bagi masyarakat kelas menengah bawah.

Kota Podomoro Tenjo menargetkan segmen menengah bawah dengan harga jual mulai Rp250 juta dan didukung dengan kualitas infrastruktur premium khas Agung Podomoro. Hingga saat ini lebih dari 6.600 unit rumah telah terjual di Kota Podomoro Tenjo.