Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Peraturan Menteri atau Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah sudah berjalan.

"Jadi ini sudah berjalan sejak tanggal 22 April, jadi tanpa ragu-ragu jalankan," ujar Ara dalam konferensi pers di Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis.

Peraturan Menteri PKP ini disusun untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kemudahan pembangunan dan perolehan rumah dengan melakukan penyesuaian besaran penghasilan maksimal MBR.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas Besaran Penghasilan MBR, Kriteria MBR, dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah bagi MBR.

Besaran penghasilan per bulan paling banyak ini dibagi berdasarkan zonasi wilayah dengan rincian sebagai berikut:

Zona 1: Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp8.500.000

Kawin: Rp10.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Rp10.000.000

Zona 2: Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp9.000.000

Kawin: Rp11.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp11.000.000

Zona 3: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp10.500.000

Kawin: Rp12.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp12.000.000

Zona 4: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp12.000.000

Kawin: Rp14.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp14.000.000

Selain Peraturan Menteri PKP tersebut, juga telah ditetapkan Keputusan Menteri PKP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

Dengan adanya peraturan dan kebijakan baru ini masyarakat Indonesia khususnya MBR lebih mudah dalam memperoleh rumah.

Ara meminta kepada semua asosiasi pengembang perumahan untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tersebut.

"Saya juga meminta kepada semua asosiasi untuk menyosialisasikan segera, ini sudah jelas apa yang sudah disampaikan. Saran saya semua asosiasi sosialisasikan. Malam ini mainkan," katanya pula.

Dirinya juga mengapresiasi Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang sudah mendukung Kementerian PKP dalam menyusun Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Dalam kesempatan sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan tugas Kementerian Hukum (Kemenkum) setelah mendapatkan usulan untuk dilakukan harmonisasi dari Kementerian PKP, tentu pihaknya menugaskan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

"Alhamdulillah pada 22 April 2025 Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 sudah selesai kita harmonisasi dan juga selesai diundangkan. Dengan demikian maka tentu kebijakan hukum terkait dengan besaran penghasilan dan kriteria MBR serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah sudah memiliki landasan hukum," kata Supratman Andi Agtas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merespons soal perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara soal dialihfungsikannya lahan penjara menjadi perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian ATR/BPN Embun Sari menuturkan, aturan yang mengatur aset negara seperti lahan penjara menjadi perumah bisa diubah.

“Sangat bisa, yang bikin aturan kan manusia, kalau kebutuhan prioritas ya kita tinggal revisi tata ruangnya saja, kan melalui kajian juga ya,” ucap Embun usai ditemui dalam acara Indonesia International Valuation Conference 2025 di Tangerang, Kamis (24/4/2025).

Bahkan, Embun menyebut, kajian terkait peluang tersebut bisa dilakukan tahun ini sebagaimana menjadi permintaan Prabowo.

“Kalau sudah perintah Bapak Presiden dan berdasarkan kajian itu sudah sangat memungkinkan ya akan berjalan segera,” tegasnya.

Sebelumnya, Ara mengungkapkan, penjara-penjara yang ada ini akan dipindahkan di daerah sehingga susah dibesuk oleh orang sekitarnya.

"Pak Prabowo sudah telepon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah' 'begitu," tambah Ara.

Namun demikian, dirinya masih akan menginventarisir lahan bekas penjara mana yang dijadikan perumahan.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membuka skema bantuan kepemilikan rumah bagi berbagai kelompok pekerja, termasuk awak media.

Deputi Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdikusuma mengatakan hal ini sejalan dengan tantangan yang hadir di tengah keinginan masyarakat untuk memiliki rumah.

“Harga rumah tidak akan pernah turun. Maka, waktu terbaik untuk membeli rumah adalah sekarang. Semakin ditunda, semakin jauh dari jangkauan,” ujar Sid dikutip dari Antara, Kamis, 24 April 2025.

Selain lonjakan harga properti, tantangan lainnya adalah kemampuan masyarakat dalam menyiapkan uang muka (down payment/DP) serta menghadapi suku bunga KPR yang tinggi dan fluktuatif. Dalam konteks ini, menurut Sid, kehadiran pemerintah sangat vital.

“Pemerintah hadir dengan solusi pembiayaan yang inklusif dan terjangkau,” ujarnya.

Adapun pemerintah menyediakan dua skema utama dalam mendukung pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi melalui BP Tapera. Keduanya dirancang agar rakyat tak lagi terhambat untuk memiliki rumah pertamanya.

Department Head SMD BTN Heri Rijadi menjelaskan FLPP dibiayai melalui skema campuran, yaitu 75 persen berasal dari pemerintah dan 25 persen dari bank, dengan dukungan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Program ini menawarkan bunga tetap 5 persen sepanjang masa tenor maksimal 20 tahun, dengan harga jual rumah sesuai ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun subsidi Tapera berasal dari simpanan peserta dan memberikan tenor lebih panjang, hingga 30 tahun, dengan bunga tetap sebesar 5 persen per tahun. Harga rumah pun mengikuti ketentuan Kementerian PKP, menjadikannya sangat kompetitif.

“Produk-produk pembiayaan ini tidak hanya tersedia bagi pekerja media, tetapi terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan,” ujar Heri.

Adapun program ini diprioritaskan bagi pekerja yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan maksimal Rp14 juta per bulan di wilayah Jabodetabek untuk yang sudah berkeluarga.

“KPR subsidi ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada kelompok-kelompok profesi yang selama ini rentan tidak terlayani skema komersial, padahal mereka punya kontribusi penting dalam kehidupan demokrasi kita,” kata Heri.

Program ini selaras dengan prinsip pemerataan dan keberlanjutan pembangunan sektor perumahan nasional. Tidak hanya memfasilitasi pembiayaan, tetapi pemerintah juga memastikan prosesnya lebih sederhana, cepat, dan bebas dari hambatan birokratis yang kerap menjadi kendala.

(KIE)

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melayat dan menghadiri pemakaman ibunda Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Tiobonur Silalahi. Selain Gibran, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) juga ikut melayat dan hadir di pemakaman.

Berdasarkan rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, Wapres Gibran melayat dan menghadiri pemakaman ibunda KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Tiobonur Silalahi, di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat, Kamis (24/04/2025). Prosesi pemakaman berlangsung khidmat dan penuh haru.

Gibran tiba di lokasi pemakaman sekitar pukul 09.30 WIB. Ia disambut oleh sejumlah pejabat, antara lain Wakil Menteri Pertanian Doni Hermawan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Panglima TNI Agus Subiyanto, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Danpusenif) Iwan Setiawan.

Pada kesempatan ini, Wapres mendoakan agar mendiang mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Ia menyampaikan bahwa figur seorang ibu adalah fondasi utama dalam membentuk nilai, keteguhan, dan integritas anak-anaknya.

Sebelum meninggalkan lokasi pemakaman, Wapres ikut melakukan prosesi tabur bunga di atas pusara, sebagai bentuk penghormatan terakhir dan ungkapan belasungkawa yang mendalam.

Selain Wapres Gibran, Menteri PKP Ara juga ikut melayat. Menteri Ara juga hadir di pemakaman.

Dalam unggahan akun Instagram Kementerian PKP, Menteri Ara juga memberikan penghormatan terakhir pada mendiang Tiobonur Silalahi. Menteri Ara juga memberikan dukungan kepada Jenderal Maruli agar tetap tabah.

Adapun mendiang Tiobonur Silalahi wafat pada Senin (21/04/2025) pukul 15.15 WIB di Rumah Sakit Kawaluyan, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Jawa Barat.

Lihat juga Video: Momen Wapres Gibran Ikut Salat Jenazah Titiek Puspa

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pemerintah baru saja menetapkan daftar terbaru batas maksimal gaji masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia untuk pembelian rumah subsidi. Batas maksimal penghasilan MBR tertinggi ada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodatek).

Batas penghasilan MBR yang bisa membeli rumah subsidi ini tertuang pada aturan yang baru saja diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait pada 17 April 2025. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah

Kenaikan batas maksimal penghasilan MBR yang bisa beli rumah subsidi cukup signifikan. Jika dilihat dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya, batas gaji MBR yang bisa rumah subsidi yang belum menikah yaitu Rp 7-7,5 juta/bulan dan yang sudah menikah Rp 8-10 juta/bulan. Sementara itu, untuk peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) Rp 8-10 juta per bulan.

Batasan penghasilan tersebut dibagi berdasarkan wilayah Berikut ini rinciannya.

Penghasilan Per Bulan Paling Banyak Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023

Batas maksimal gaji MBR yang bisa beli rumah subsidi berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023. Foto: Tangkapan layar

Sementara itu, pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah, batas maksimal gaji MBR yang bisa beli rumah subsidi mulai dari Rp 8,5-12 juta/bulan untuk yang belum menikah dan Rp 10-14 juta untuk yang sudah menikah. Sementara itu, untuk peserta Tapera Rp 10-14 juta/bulan.

Penghasilan maksimal MBR yang bisa beli rumah subsidi dibedakan menjadi 4 wilayah. Berikut ini rinciannya.

Penghasilan Per Bulan Paling Banyak Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025

Batas maksimal gaji MBR yang bisa beli rumah subsidi berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025. Foto: Tangkapan layar

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Siriat (Ara) sempat mengatakan keputusan soal kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan keluar hari Kamis (24/4) pukul 15.00 WIB. Ia pun mengundang para pengembang untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

"Keputusan saya tentang kriteria MBR yang saya naikkan tinggi sekali. Doakan ya. Nanti saya minta ketua umum (asosiasi pengembang) hadir. Ikut hari Kamis sore ya. Menyaksikan ya. Datang ya. Kalian jangan cuma minta diperjuangkan. Datanglah kalian datang ke kantor Menteri Hukum itu," tuturnya dalam Halal Bil Halal Apersi 2025 di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menegaskan lahan sawah yang dibeli pengembang masuk dalam wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak dapat diubah permukiman.

Ossy mengutarakan hal ini usai menghadiri acara Indonesia International Valuation Conference 2025 di Tangerang, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

“Tapi, kalau bentuknya sudah LP2B atau lahan pangan pertanian berkelanjutan, yaitu sudah haram hukum untuk diubah (permukiman), itu tidak boleh diubah,” tegas Ossy.

Namun, apabila lahan tersebut berada di Lahan Sawah Dilindungi (LSD) itu masih memungkinkan untuk diubah.

“Jadi, artinya tidak ada satu permasalahan yang kemudian tidak bisa diselesaikan kalau memang ada satu kawasan masuk ke dalam LSD, lalu setelah ditinjau bisa dikeluarkan,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid buka suara terkait lahan sawah yang sudah telanjur dibeli oleh pengembang perumahan.

Nusron mengatakan, pengembang bisa memanfaatkan LSD tersebut untuk menanam jagung atau padi.

"Kalau dia sudah kadung (terlanjur) beli ya beli untuk tanamin jagung atau tanamin padi, enggak boleh tanamin batu bata, apalagi kalau sudah LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)," kata Nusron usai Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Dia juga mengatakan, keluhan pengembang disinyalir karena merasa sulit mendapatkan lahan dengan harga murah, seperti lahan sawah.

"Sebetulnya ngeluhnya itu bukan ngeluh enggak dapat lahan. Dapat lahan, ada, tapi karena bukan sawah, harganya tinggi. Kalau sawah kan dia bisa murah, kemudian disulap jadi tinggi, sebetulnya itu saja," tandasnya.

Pemerintah resmi memperbolehkan masyarakat bergaji maksimal Rp14 juta membeli rumah bersubsidi. Hal itu dilakukan melalui mengubah aturan kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Perubahan aturan itu dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025. Aturan baru itu ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

"Ketentuan ini digunakan sebagai persyaratan pembelian rumah masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman(Sekjen PKP) Didyk Choiroel membacakan pada jumpa pers di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (24/4).

Peraturan baru itu menyebut MBR dibagi ke dalam empat kategori berdasarkan zona wilayah. Batas maksimal gaji juga dibedakan berdasarkan status perkawinan dan keanggotaan Tapera.

Zona 1 meliputi Pulau Jawa, kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Batas maksimal gaji MBR di Zona 1 Rp8,5 juta untuk lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 2 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp9 juta untuk lajang dan Rp11 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 3 meliputi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp10,5 juta untuk lajang dan Rp12 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 4 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

Ada perbedaan maksimal gaji MBR untuk peserta Tapera. Batas maksimal gaji MBR peserta Tapera di Zona 1 Rp10 juta, Zona 2 Rp11 juta, Zona 3 Rp12 juta, dan Zona 4 Rp14 juta.

Batas maksimal gaji MBR sebelumnya diatur Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023. Aturan itu hanya membagi MBR ke dua kategori.

Kategori pertama, meliputi semua daerah kecuali Papua, batas maksimal gaji MBR Rp7 juta untuk lajang dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah. Kategori kedua, meliputi Papua, batas maksimal gaji MBR Rp7,5 juta untuk lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah.

Batas maksimal gaji untuk peserta Tapera di kategori pertama Rp8 juta dan di kategori kedua Rp10 juta.

Rumah subsidi adalah program pemerintah untuk memberi akses perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ada tiga skema rumah subsidi, yaitu subsidi bantuan uang muka (KPR SBUM), subsidi selisih bunga (KPR SSB), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Beberapa perbedaan rumah subsidi dengan rumah biasa adalah suku bunga tetap 5 persen hingga cicilan berakhir, cicilan KPR maksimal 20 tahun, serta uang muka mulai dari 1 persen dan bebas PPN.

Pemerintah menyediakan kuota rumah subsidi FLPP tahun 2025 220 ribu unit. Menteri PKP Maruarar Sirait pun membuka peluang menambah kuota tersebut karena permintaan tinggi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi sampai Rp 14 juta untuk wilayah Jabodetabek.

Ia menaikkan batas gaji dari Rp 7 juta menjadi Rp 12 juta bagi MBR yang belum menikah. Lalu, MBR yang sudah menikah batas gajinya dari Rp 8 juta menjadi Rp 14 juta. Hal ini berlaku di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan peraturan menteri tersebut sudah memiliki landasan hukum.

"Sesuai dengan hasil diskusi kami bersama dengan Menteri Perumahan dan Ibu Kepala BPS mengenai dengan dibutuhkannya sebuah regulasi terkait dengan terbitnya peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masyarakat. Besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah subsidi," katanya.

"Alhamdulillah pada tanggal 22 April (2025) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni peraturan nomor 5 tahun 2025 itu sudah selesai kita harmonisasi dan selesai diundangkan," tambahnya.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia No. 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyatakan keputusan soal kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan keluar pada Kamis (24/4) pukul 15.00 WIB. Ia mengundang para pengembang untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

"Keputusan saya tentang kriteria MBR yang saya naikkan tinggi sekali. Doakan ya. Nanti saya minta ketua umum (asosiasi pengembang) hadir. Ikut hari Kamis sore ya. Menyaksikan ya. Datang ya. Kalian jangan cuma minta diperjuangkan. Datanglah kalian datang ke kantor Menteri Hukum itu," tuturnya.

Ara sempat menaikkan batas maksimal penghasilan untuk MBR yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek jadi Rp 14 juta/bulan. Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan membeli rumah subsidi di daerah tersebut maksimal penghasilannya Rp 12 juta.

Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) saat acara penandatanganan MoU dukungan rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

"Jadi kita sepakati buat Jabodetabek kalau dia single Rp 12 juta kalau sudah menikah Rp 14 juta. Sepakat ya bu (Kepala BPS)? Ini berubah lagi, tapi bagus. Ini kabar baik," katanya di lokasi.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta didukung oleh Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membuka skema bantuan kepemilikan rumah bagi berbagai kelompok pekerja, termasuk awak media.

Deputi Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdikusuma dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan hal ini sejalan dengan tantangan yang hadir di tengah keinginan masyarakat untuk memiliki rumah.

“Harga rumah tidak akan pernah turun. Maka, waktu terbaik untuk membeli rumah adalah sekarang. Semakin ditunda, semakin jauh dari jangkauan,” ujar Sid Herdikusuma.

Selain lonjakan harga properti, tantangan lainnya adalah kemampuan masyarakat dalam menyiapkan uang muka (down payment/DP) serta menghadapi suku bunga KPR yang tinggi dan fluktuatif. Dalam konteks ini, menurut Sid, kehadiran pemerintah sangat vital.

“Pemerintah hadir dengan solusi pembiayaan yang inklusif dan terjangkau,” ujarnya.

Adapun pemerintah menyediakan dua skema utama dalam mendukung pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi melalui BP Tapera. Keduanya dirancang agar rakyat tak lagi terhambat untuk memiliki rumah pertamanya.

Department Head SMD BTN Heri Rijadi menjelaskan FLPP dibiayai melalui skema campuran, yaitu 75 persen berasal dari pemerintah dan 25 persen dari bank, dengan dukungan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Program ini menawarkan bunga tetap 5 persen sepanjang masa tenor maksimal 20 tahun, dengan harga jual rumah sesuai ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun subsidi Tapera berasal dari simpanan peserta dan memberikan tenor lebih panjang, hingga 30 tahun, dengan bunga tetap sebesar 5 persen per tahun. Harga rumah pun mengikuti ketentuan Kementerian PKP, menjadikannya sangat kompetitif.

“Produk-produk pembiayaan ini tidak hanya tersedia bagi pekerja media, tetapi terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan,” ujar Heri.

Adapun program ini diprioritaskan bagi pekerja yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan maksimal Rp14 juta per bulan di wilayah Jabodetabek untuk yang sudah berkeluarga.

“KPR subsidi ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada kelompok-kelompok profesi yang selama ini rentan tidak terlayani skema komersial, padahal mereka punya kontribusi penting dalam kehidupan demokrasi kita,” kata Heri.

Program ini selaras dengan prinsip pemerataan dan keberlanjutan pembangunan sektor perumahan nasional. Tidak hanya memfasilitasi pembiayaan, tetapi pemerintah juga memastikan prosesnya lebih sederhana, cepat, dan bebas dari hambatan birokratis yang kerap menjadi kendala.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Karawang (ANTARA) - Polres Karawang, Jawa Barat, masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus temuan limbah medis yang bercampur dengan limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jabar.

Kepala Seksi Humas Polres Karawang Ipda Solikhin, di Karawang, Kamis mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus temuan limbah medis di area permukiman warga Desa Karangligar.

"(Saat ini) masih proses pendalaman. Nanti kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut dikabari," katanya.

Polres Karawang sejak Jumat (11/4) menyatakan telah menyelidiki temuan tumpukan limbah medis yang bercampur limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar, Karawang.

"Temuan tumpukan limbah medis di Dusun Kampek RT 07/02, Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, itu ditangani oleh Satreskrim Unit 3 Tipiter Polres Karawang," kata Solikhin.

Dalam pemeriksaan itu, jajaran Satreskrim Unit 3 Tipiter Polres Karawang telah melakukan pemeriksaan pengelola tempat dan penanggung jawab tempat lokasi yang dijadikan penampungan sampah tercampur limbah medis di Desa Karangligar.

Temuan tumpukan limbah medis yang bercampur dengan limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar itu sebelumnya telah diinformasikan oleh masyarakat. Kemudian pihak kepolisian langsung ke lokasi, untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan secara langsung.

Lokasi ditemukannya tumpukan limbah medis bercampur dengan domestik itu merupakan tanah garapan yang diserahkan kepada warga Desa Karangligar.

Dari informasi yang diperoleh, kata dia, lokasi ditemukannya limbah medis bercampur limbah domestik merupakan tempat penampungan sampah domestik.

Sampah domestik itu berasal dari rumah sakit yang ada di wilayah Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina Karawang.

"Saat pemeriksaan, sampah domestik itu tercampur dengan sampah medis. Itu diperkuat dari keterangan pengelola sampah domestik," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) mengungkap pengembang butuh dukungan regulasi pertanahan yang mengatur perizinan pembangunan area pemukiman untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menjelaskan perizinan pertanahan itu diperlukan guna melakukan percepatan realisasi program strategis 3 juta rumah.

“Apa kebijakan yang dibutuhkan agar program ini jalan? Sehingga apa saja itu jelas, membutuhkan 4 kebijakan, yang pertama adalah mengenai pertanahan,” jelasnya dalam agenda Halalbihalal Keluarga Besar REI di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Joko menjelaskan, pemerintah perlu segera melakukan akselerasi dalam penerbitan sertifikat lahan dan sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung.

Kedua, REI juga meminta agar pemerintah segera merampungkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk memperjelas area mana saja yang dapat dibangun kawasan permukiman.

Ketiga, Ketua Umum REI itu juga menyebut perlu dukungan likuiditas dari industri keuangan untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah.

“Yang keempat adalah kebijakan pengawasan. Kita masukkan ke sana yang terakhir ini bagian dari, jangan sampai ini menjadi konten akhirnya kemana-mana,” jelasnya.

Adapun sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa terdapat 73.432,43 hektare (Ha) lahan yang siap digunakan untuk wilayah perumahan, mendukung program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Nusron menjelaskan, 73.432 Ha lahan yang dapat digunakan untuk wilayah perumahan itu berasal dari tanah terlantar.

“Ada sekitar 73.432,43 hektare tanah yang dapat dimanfaatkan untuk perumahan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (23/4/2025).

Adapun, dari jumlah tersebut terdapat sekitar 14.490 hektare sudah ditetapkan dan siap untuk dieksekusi.

Meski demikian, tanah-tanah yang siap dieksekusi itu tak bisa sepenuhnya digunakan untuk area permukiman saja. Pasalnya, lahan itu juga perlu untuk dialokasikan guna mendukung program prioritas Presiden Prabowo lainnya, salah satunya swasembada pangan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah memfasilitasi pertemuan antara konsumen Meikarta dengan pihak pengembang, termasuk induk perusahaan yaitu Lippo Group. Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan masalah konsumen yang tak kunjung dapat unit Meikarta padahal sudah membelinya.

Pertemuan dilakukan di kantor Kementerian PKP, Menara Mandiri II, Jakarta Pusat, Rabu (23/4) kemarin. Hasil dari pertemuan tersebut, pihak Meikarta menjamin akan menyelesaikan hak-hak konsumen, ada yang meminta refund atau pengembalian dana, ada juga yang ingin mendapatkan unit.

Salah satu konsumen Meikarta, Triyanto (39) mengapresiasi langkah Kementerian PKP untuk memfasilitasi pertemuan tersebut. Ia berharap dirinya bisa mendapatkan kembali haknya yaitu pengembalian dana sekitar lebih dari Rp 200 juta.

"Harapannya pengembalian bisa lebih cepat dibanding apa yang sudah dijanjikan. Karena 3 bulan itu sebenarnya waktu yang singkat dibanding 8 tahun kami menunggu. Jadi sebenarnya kalau bisa lebih cepat, akan lebih baik," katanya saat ditemui wartawan di lokasi.

Triyanto (39), salah satu konsumen Meikarta yang tak kunjung mendapatkan unit yang sudah dibeli sejak 2017 Foto: Almadinah Putri Brilian

Walau demikian, Triyanto masih butuh beberapa kejelasan pada beberapa hal, pertama terkait pengembalian dan kedua bukti bahwa administrasi sudah selesai.

"Artinya tidak ada hutang-hutang lain yang ditagihkan. Karena penting juga untuk membebaskan dari kewajiban hutang. Karena unitnya tidak pernah kami terima. Tapi secara garis besar, mudah-mudahan proses ini baik untuk kami semua. Dan juga memberikan kepercayaan kembali ke teman-teman Meikarta dan juga pemerintah dalam menangani masalah," ungkapnya.

Triyanto sudah membeli unit Meikarta sejak 2017 lalu. Ia telah membayar cicilan selama 8 tahun dari tenor 15 tahun. Awalnya, ia membeli unit tersebut untuk investasi. Namun karena tak kunjung mendapatkannya, ia memutuskan untuk meminta refund.

Sementara itu, konsumen Meikarta lainnya, Christian Kurniawan, sudah membeli unit Meikarta ukuran 35 meter persegi sejak 2018. Pada 2019, ia sempat diminta untuk relokasi unit dan menyutujuinya. Pada 2021, ia diminta untuk relokasi lagi ke unit yang lebih besar, yaitu 42 meter persegi, namun harus membayar uang tambahan lagi. Ia mau tidak mau harus setuju lagi dan dijanjikan akan diserahkan unit pada Desember 2022 namun tak kunjung ia dapatkan hingga saat ini.

"Kan saya pakai KPA bank ya, bunga yang sudah saya bayarkan tidak diakui sama pihak Mekarta. Jadi yang diakui hanya pokoknya saja untuk sebagai pengurang harga unit yang baru Karena saya pengen cepat selesai, saya pengen cepat, 'yaudah lah yang penting serah terima cepat deh', akhirnya saya iyakan untuk merelokasi walaupun bunga saya nggak diakui," tuturnya kepada detikcom.

Ia sempat berkomunikasi dengan pihak Meikarta untuk melihat progres unit yang sedang dibangun. Akan tetapi, foto progres yang dikirimkan setiap bulan masih sama. Akhirnya Christian laporkan hal tersebut melalui layanan BENAR-PKP untuk membantunya mendapatkan refund.

Christian mengaku sudah mengalami kerugian sekitar Rp 290 juta. Ia juga harus terus membayar cicilan Rp 3,8 juta per bulan hingga 10 tahun ke depan (sejak 2018) agar BI Checkingnya tidak jelek.

"Saya terjepit juga di sini. Jadi makanya mau nggak mau ya kita teruskan cicilannya supaya BI Checking-nya aman, tapi sebenarnya kita pengen stop juga. Makanya tadi sempat nanya ke pihak Kementerian, Kementerian bilang selama belum divalidasi sih better kewajibannya dilunasi dulu nanti dokumen tambahan pembayarannya disusulkan," ungkapnya.

Dengan adanya pertemuan dengan pihak Meikarta ini, Christian berharap bisa cepat diselesaikan hak-hak konsumen Meikarta.

"Semoga bisa segera diselesaikan, maksudnya tuntutan-tuntutannya. Tuntutan kita kan hampir semua kan minta pembatalan dan refund, semoga bisa cepat diberesin," harapnya.

Sebelumnya diberitakan, Bos Lippo Group James Riady dan John Riady datang ke kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedatangan mereka berdua untuk menyelesaikan polemik Meikarta.

Terkait permasalahan yang terjadi saat ini, yaitu konsumen Meikarta yang belum mendapatkan unit bertahun-tahun padahal sudah membelinya, James mengatakan pihak Meikarta akan mengikuti arahan Menteri PKP Maruarar Sirait.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arah Pak Menteri, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri itu tidak selesai. Jadi mungkin seperti itu Pak Menteri," tuturnya di Kantor Kementerian PKP.

"Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak, Ibu dan juga Pak Menteri dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif untuk ini jadi kita pasti, dan Meikarta sudah mengerjakan yang besar, yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini pasti diselesaikan. Saya yakin," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Curhat Konsumen Meikarta: Bayar Rp 286 Juta, Belum Dapat Unit Sejak 2017

Video Curhat Konsumen Meikarta: Bayar Rp 286 Juta, Belum Dapat Unit Sejak 2017