Tentu penting peran pengasuhan orang tua agar makan makanan sehat bergizi juga dilakukan di rumah masing-masing

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meminta agar peran pengasuhan orang tua dalam memberikan makanan sehat dan bergizi ditingkatkan seiring dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tentu penting peran pengasuhan orang tua agar makan makanan sehat bergizi juga dilakukan di rumah masing-masing," kata Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan Program MBG sangat baik untuk memastikan pemenuhan gizi yang diperlukan anak dalam masa tumbuh kembang mereka.

"Program ini sangat baik karena memastikan perbaikan gizi seimbang pada anak," kata Pribudarta.

Sasaran dari MBG adalah anak-anak usia sekolah, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA, kemudian balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Tujuan program MBG adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia demi tercapainya target Indonesia Emas 2045.

Kementerian PPPA ikut mengawal pelaksanaan Program MBG karena target dalam program ini adalah para ibu dan anak-anak, yang merupakan fokus kerja-kerja Kementerian PPPA selama ini.

Sebelumnya pada Selasa (7/1) Menteri PPPA Arifah Fauzi dan jajaran Kementerian PPPA memantau langsung pelaksanaan Program MBG pada tiga sekolah di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, yakni PAUD Al Marzuqiyah, SD Negeri 01 Susukan, dan SD Negeri 02 Susukan.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Protes dan keluhan siswa terkait uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lima sekolah Palembang disoroti DPRD Sumatera Selatan. Pengawasan terhadap program ini akan dilakukan, agar berjalan sukses di Sumsel.

"Iya kita sudah dapat informasi ada protes dari anak-anak sekolah bahwa makanan yang disajikan tidak sesuai. Mungkin ke depan kita akan melihat dan kroscek jalannya pembagian MBG," ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, David Hadrianto Aljufri, Rabu (8/1/2025).

Ia menyebut pihaknya terlibat dalam mengawasi penyaluran MBG. Saat ini, masih menunggu informasi petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Termasuk pengawasan kandungan gizi serta menu-menu yang akan diberikan dalam menu MBG tersebut. Pemenuhan gizi menjadi yang utama mengingat pelaksanaan ini untuk meningkatkan kualitas hidup anak.

"Kita belum dapat juklak dan juknisnya, pasti ada standar menu yang sudah ditetapkan pemerintah bahwa MBG senilai Rp 10 ribu per porsi harus memenuhi gizi yang asalnya dari daging, ikan, telur atau ayam," ungkap politisi Golkar ini.

Dia menyebut, setelah mendapat juklak dan juknis akan mengawasi mulai dari pemenuhan gizi, distribusi hingga penyaluran ke siswa.

"Ya nanti kita akan ikut dalam pengawasan secara keseluruhan," tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumsel Komisi IV, Romiana Hidayati menambahkan, MBG merupakan terobosan yang baik untuk masyarakat asalkan tepat sasaran dan penggunaan anggarannya benar.

"Program MBG sebetulnya bagus, asalkan tepat sasaran dan penggunaan anggarannya benar sehingga kualitas makanan sesuai dengan harapan," ujarnya.

Namun, lanjut Romiana, program ini juga mempunyai sisi negatif. Apalagi dengan nilai porsi hanya Rp 10 ribu per siswa. Menu yang disediakan dinilai tak akan sesuai harapan siswa, terlebih program ini juga menyasar kalangan menengah ke atas.

"Saya katakan tidak akan tepat sasaran karena melihat program ini juga untuk murid-murid dari kalangan menengah ke atas itu mubazir saja. Dengan budget Rp 10 ribu pasti tidak sesuai dengan harapan mereka. Juga sudah ramai di berita-berita, banyak anak-anak mengeluh dengan makanan yang mereka dapat," ungkap politisi PDIP ini.

Apalagi, kata dia, dengan nilai porsi hanya Rp 8 ribu per siswa (TK-kelas 3 SD), dia memastikan MBG tak akan berkualitas dan porsinya sedikit.

"Iya dengan nilai porsi Rp 8 ribu, tentu akan jadi perhatian kita pada lauk pauknya. Dapat apa untuk kualitas dan kuantitasnya mengingat harga bahan baku terus bergerak naik. Saya yang juga ibu rumah tangga sangat merasakan," ungkapnya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," katanya.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," tegas Fahri.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," katanya.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," tegas Fahri.

KENDAL, KOMPAS.com - Siswa kelas IV, V, dan VI SDN Bandengan 3, Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal Kota, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terpaksa menikmati makanan bergizi gratis (MBG) di ruang kelas yang lembap, dengan lantai tanah.

Kondisi ini disebabkan oleh alas tanah yang basah dan halaman sekolah yang terendam banjir.

Meskipun dalam situasi tersebut, anak-anak tetap menikmati makanan mereka dengan senang hati.

Azis, seorang siswa kelas III, mengungkapkan kebahagiaannya meskipun harus makan tanpa menggunakan sendok.

“Kalau tadi sarapan mi,” katanya saat ditemui pada Rabu (8/01/2025).

Ia juga menambahkan bahwa ia lupa membawa sendok dari rumah, tetapi sudah terbiasa makan dengan tangan.

“Lupa bawa sendok. Tapi sudah biasa makan dengan tangan,” ujarnya.

Senada dengan Azis, Adib, seorang bocah berambut cepak, juga mengaku senang mendapatkan makanan bergizi gratis meskipun makannya di kelas yang alasnya masih tanah.

“Kemarin saya dan teman-teman makannya di lorong kelas 1, II, dan III. Karena kelas saya masih diurug dengan tanah,” ujarnya.

Adib pun menambahkan bahwa ia juga lupa membawa sendok, sehingga terpaksa makan dengan tangan.

“Tapi sudah biasa makan dengan tangan,” akunya.

Kepala SDN Bandengan 3, Surono, menjelaskan bahwa jumlah siswa di sekolah tersebut mencapai 165 orang, yang sebagian besar berasal dari keluarga nelayan.

“Ini daerah pantai. Jadi siswa yang sekolah di sini, rata-rata orang tuanya nelayan,” kata Surono.

Surono menyatakan rasa syukurnya karena SDN Bandengan 3 terpilih sebagai salah satu sekolah penerima program makan bergizi gratis.

Ia percaya program ini dapat meningkatkan semangat belajar anak-anak.

“Anak-anak tambah semangat berangkat sekolah, karena akan mendapat makan gratis. Apalagi menunya nasi, daging, sayur, ditambah buah dan susu,” ujarnya.

Namun, Surono juga mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi ruang kelas yang lembap.

“Di sini setiap hari banjir karena air rob. Apalagi kalau ditambah hujan seperti sekarang ini,” terangnya.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para siswa dan pihak sekolah dalam menjalankan program makan bergizi gratis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan, Wa Ode Herlina, meminta pemerintah untuk menjaga kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak basi dan konsisten dalam pelaksanaannya.

Ia menilai bahwa pelaksanaan MBG yang dimulai pada Senin (6/1/2025) sudah berjalan cukup baik.

"Saya minta supaya konsisten saja, terus tepat waktu, terus dijaga betul rasa, jangan sampai ada yang basi atau apa,” ujar Wa Ode saat dikonfirmasi, Rabu (8/1/2025).

"Karena kan dikerjakannya pukul 02.00-03.00 WIB sudah mulai cateringnya. Jadi memang mereka juga harus dijaga betul soal kebersihan," kata dia melanjutkan.

Wa Ode juga mendorong keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pelaksanaan program ini.

Menurut Wa Ode, kolaborasi dengan UMKM dapat mendukung keberlanjutan program sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.

“Tapi kalau bisa harapannya, kan ada rumah kayak ngurusin masakannya, seperti mengolah bahan baku. Sama yang mengerjainya itu, kalau bisa memang melibatkan UMKM yang ada di sekitar sekolah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wa Ode berharap menu yang disajikan lebih bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak.

“Mungkin sama menunya lebih variatif aja. Menunya lebih variatif, pokoknya disesuaikan sama anak-anak lah,” jelasnya.

Program MBG yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto resmi dimulai pada Senin (6/1/2025) di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jakarta.

Program ini dilaksanakan melalui Badan Gizi Nasional dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa dari jenjang TK/PAUD hingga SMA/SMK, termasuk madrasah.

Untuk mendistribusikan makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah, Pemprov Jakarta telah mendirikan empat SPPG, yaitu SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah, dan SPPG Pulogebang Cakung.

Keempat SPPG ini melayani total 41 sekolah di Jakarta, dengan jumlah 12.054 porsi makanan per hari.

“DKI Jakarta sudah ada empat SPPG yang kemudian melayani 41 sekolah. Jumlah totalitas porsinya untuk 12.054,” ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, saat meninjau pelaksanaan MBG di SMP 61 Jakarta pada hari yang sama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang awalnya ditujukan untuk siswa anak-anak sekolah, kini menuai usulan untuk diperluas.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan agar program Makan Bergizi Gratis tidak hanya mencakup siswa sekolah dasar, tetapi juga menjangkau mahasiswa.

“Tidak hanya anak SD, SMP, atau PAUD, tetapi mungkin mahasiswa juga perlu. Banyak mahasiswa yang kos dan mengharapkan makan siang gratis,” ungkap Trubus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Ia menambahkan, mahasiswa sebagai kelompok yang rentan secara ekonomi sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan makan bergizi.

Dengan adanya program seperti MBG, pemerintah bisa membantu kelompok ini untuk tetap fokus belajar tanpa dibebani persoalan asupan nutrisi.

Namun, Trubus menekankan bahwa perluasan cakupan ini memerlukan evaluasi tata kelola yang matang.

“Evaluasi ini penting agar MBG bisa diterapkan bertahap dengan tepat sasaran,” kata Trubus.

Sebelumnya diberitakan, Trubus mengusulkan pelibatan masyarakat lokal yakni ibu-ibu PKK dan posyandu dalam penyelenggaraan program MBG di tingkat sekolah.

Dengan melibatkan mereka, makanan yang disajikan bisa lebih sesuai dengan selera masyarakat setempat sekaligus meningkatkan partisipasi komunitas lokal.

“Kalau yang masak itu orang sekitar sekolah atau daerah itu sendiri, sudah pasti lebih terukur sesuai standar gizi. Tidak perlu lagi menggunakan katering besar,” kata Trubus.

Usulan Trubus mengenai evaluasi program Makan Bergizi Gratis itu tak lepas dari penyataan Kepala Sekolah SD Angkasa 5, Yuliani (49) yang menilai jam MBG sangat berdekatan dengan waktu sarapan anak-anak.

"Pelaksanaannya terlalu dekat dengan waktu makan pagi anak-anak. Mereka masuk pukul 07.00 WIB dan memulai kegiatan belajar. Sekitar pukul 08.00 WIB sudah ada program MBG, sedangkan waktu istirahat kelas kecil pukul 09.00 WIB," jelas Yuliani, Selasa (7/1/2025).

Ia mencatat, beberapa siswa, terutama kelas kecil, sulit menghabiskan makanannya karena mereka sudah sarapan atau minum susu di rumah.

"Kami tetap mengimbau orang tua untuk membawakan bekal, supaya anak-anak punya cadangan makanan jika menu MBG tidak sesuai dengan selera mereka," kata Yuliani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diluncurkan untuk siswa di berbagai sekolah di Indonesia, termasuk Jakarta pada Senin (6/1/2025), dianggap masih membutuhkan perbaikan.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai, program ini memiliki tujuan mulia, tetapi pelaksanaannya membutuhkan evaluasi menyeluruh, terutama dalam tata kelola dan penjadwalannya.

“Harus ada evaluasi tentang tata kelolaannya. Jadi mulai dievaluasi tentang penjadwalannya, harus cari solusinya,” ujar Trubus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Trubus menyarankan agar pelaksanaan MBG melibatkan masyarakat lokal dalam penyediaan makanan.

Ia menilai bahwa penggunaan jasa katering dalam program ini dapat mengurangi penerimaan anak terhadap menu yang disediakan.

“Kalau perlu, yang masak itu adalah orang-orang sekitar sekolah itu, biar tahu seleranya,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya memperhatikan aspek selera, penampilan, dan kualitas makanan dalam program yang disajikan untuk anak-anak pelajar tersebut.

“Kan makanan itu ada selera, penampilan, ada kualitas. Kalau anak-anak enggak selera karena makanannya kualitasnya buruk atau bau, itu kan harus ada solusinya,” ucap Trubus.

Trubus mengusulkan agar pihak sekolah, seperti pengelola kantin, ibu-ibu PKK, atau posyandu, dilibatkan dalam penyediaan makanan.

Menurut Trubus, keterlibatan masyarakat lokal tidak hanya meningkatkan kualitas makanan, tetapi juga menciptakan partisipasi aktif.

“Jadi ada kantin-kantin di sekolah, ibu-ibu PKK, ibu posyandu supaya ada partisipasi baru. Tinggal nanti kepala MBG tinggal mengawasi dan mengecek kepastian gizinya,” ucap Trubus.

Pernilaian Trubus mengenai evaluasi program Makan Bergizi Gratis itu tak lepas dari penyataan Kepala Sekolah SD Angkasa 5, Yuliani (49) yang menilai jam MBG sangat berdekatan dengan waktu sarapan anak-anak.

"Pelaksanaannya terlalu dekat dengan waktu makan pagi anak-anak. Mereka masuk pukul 07.00 WIB dan memulai kegiatan belajar. Sekitar pukul 08.00 WIB sudah ada program MBG, sedangkan waktu istirahat kelas kecil pukul 09.00 WIB," jelas Yuliani, Selasa (7/1/2025).

Ia mencatat, beberapa siswa, terutama kelas kecil, sulit menghabiskan makanannya karena mereka sudah sarapan atau minum susu di rumah.

"Kami tetap mengimbau orang tua untuk membawakan bekal, supaya anak-anak punya cadangan makanan jika menu MBG tidak sesuai dengan selera mereka," kata Yuliani.

JAKARTA, investor.id - Menurut World Health Organization External, ada 13 juta kematian disetiap tahunnya dan hampir seperempat dari semua penyakit disebabkan oleh lingkungan.

Selain itu 33% penyakit tersebut terjadi pada anak dibawah usia lima tahun. Masalah kesehatan yang ditimbulkan seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), penyakit kardiovaskular serta stroke kondisinya dapat diperburuk oleh lingkungan yang tidak sehat.

Untuk itu, konsep green living sangat penting bagi keberlangsungan hidup, tidak hanya untuk manusia namun juga bagi alam. Manfaat konsep ini bagi alam, dapat menjaga kelestarian serta keseimbangan yang tentunya juga dapat menunjang keberlangsungan hidup manusia.

Konsep perumahan green living mendukung keberlanjutan lingkungan, dengan fokus pada efisiensi energi, penggunaan bahan berkelanjutan, hingga dilengkapi fasilitas ramah lingkungan.

Untuk mendukung konsep hunian green living, Perumnas melalui pengembangan kawasan perumahan terjangkau yang mengusung konsep green living  guna menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya. Konsep itu dikembangkan pada Samesta Pasadana, proyek hunian landed Perumnas yang berlokasi di Kabupaten Bandung.

Pengembangan perumahan ini juga merupakan bentuk komitmen mendukung program pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah.

Untuk memastikan progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melakukan tinjauan langsung ke lokasi proyek, Minggu (29/12/24).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Kementerian BUMN melalui Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas.

Proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. Program ini akan meningkatkan akses pembiayaan perumahan dan mengurangi backlog kepemilikan rumah.

“Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum atau PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi  dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini,” ujar Budi.

Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48% dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP. 

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

"Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat," pungkasnya 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan, Wa Ode Herlina, meminta pemerintah untuk melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Keterlibatan UMKM dapat mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis, sekaligus memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar.

“Tapi kalau bisa harapannya, kan ada rumah kayak ngurusin masakannya, seperti mengolah bahan baku. Sama yang mengerjainya itu, kalau bisa memang melibatkan UMKM yang ada di sekitar sekolah,” kata Wa Ode saat dikonfirmasi, Selasa (7/1/2024).

Dinas terkait perlu menjembatani kolaborasi antara pemerintah dan UMKM Dalam program makan bergizi gratis di Jakarta.

“Dinas terkait bisa ikut di situ, menjembatani supaya yang UMKM terdata, siapa-siapa saja agar digabung di situ, kolaborasinya baik,” kata dia.

Wa Ode juga menilai pelaksanaan makan bergizi gratis yang dimulai, Senin (6/1/2025) sudah berjalan cukup baik. Namun, membutuhkan konsistensi dalam pelaksanaannya.

“Sudah cukup baik. Saya minta supaya konsisten aja, terus tepat waktu, terus dijaga betul rasa, jangan sampai ada yang basi atau apa, karena kan dikerjainnya, kesian tuh yang ngerjainnya jam 02-00- 03.00 WIB sudah mulai cateringnya, jadi memang mereka juga harus dijaga betul soal kebersihan,” ungkap dia.

Ke depannya, Wa Ode juga meminta menu yang disajikan lebih bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak.

“Mungkin sama menunya lebih variatif aja. Menunya lebih variatif, pokoknya disesuaikan sama anak-anak lah,” kata Wa Ode.

Diketahui, program makan bergizi gratis resmi dimulai, Senin (6/1/2025), di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jakarta.

Program ini dilaksanakan melalui Badan Gizi Nasional dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program makan bergizi gratis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa dari jenjang TK/PAUD hingga SMA/SMK, termasuk madrasah.

Untuk mendistribusikkan makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah, Pemprov Jakarta telah mendirikan empat SPPG, yakni SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah dan SPPG Pulogebang Cakung.

Keempat SPPG ini melayani total 41 sekolah di Jakarta, dengan jumlah 12.054 porsi makanan per hari.

“DKI Jakarta sudah ada empat SPBG yang kemudian melayani 41 sekolah. Jumlah totalitas porsinya untuk 12.054,” ucap Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi saat meninjau pelaksanaan MBG di SMP 61 Jakarta, Senin.

KOMPAS.com - Puluhan orang merasa telah menjadi korban dugaan penipuan perumahan subsidi di kawasan Kilometer 10, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sebab, mereka tak kunjung mendapat kepastian kepemilikan rumah di proyek perumahan berinisial GRA. Bahkan, terdapat unit hunian yang dijanjikan tak kunjung dibangun oleh developer.

Para korban melalui Penasihat Hukumnya, Sultan Akbar Pahlevi mengatakan, sudah banyak warga yang menjadi korban penipuan yang dilakukan pihak developer melalui pria berinisial CN.

"Saat ini, sudah ada 38 korban yang datang melaporkan kasus ini, dan kami masih membuka posko untuk siapa saja yang merasa menjadi korban," ujar Sultan Akbar kepada TribunKaltim di pusat kuliner Grand City Balikpapan, Senin (6/1/2025).

Kronologi dan permasalahan

Ia menjelaskan, mulanya sejumlah korban sedang mencari rumah subsidi. Kemudian diperkenalkan pada proyek perumahan GRA.

Dalam prosesnya, pihak developer melalui CN, yang bekerja sama dengan perusahaan berinisial PT PIE, menawarkan pembelian rumah melalui program KPR subsidi.

Meskipun korban memiliki penghasilan yang melebihi batas sebagai penerima rumah subsidi, pihak developer tetap memberikan tawaran tersebut, dengan jaminan bahwa rumah bisa dibeli dengan maksimal KPR sebesar Rp 12 juta.

Namun, setelah membayar sejumlah uang seperti Uang Tanda Jadi (UTJ), uang muka, dan biaya tambahan terkait kelebihan tanah, para korban tidak menerima apa yang dijanjikan.

"Rumah yang seharusnya mereka miliki tidak kunjung dibangun," ucap Sultan Akbar.

Bahkan, beberapa korban yang sudah melakukan akad kredit dan membayar cicilan merasa sangat dirugikan karena rumah yang dibeli tidak dapat dihuni.

Fasilitas umum di perumahan tersebut juga tidak memadai, dan beberapa rumah terendam banjir saat hujan.

Selain itu, terdapat pula korban yang telah membayar UTJ, enam bulan kemudian menyadari bahwa rumah yang dibeli tidak kunjung dibangun. Padahal mereka dijanjikan oleh developer bahwa pembangunan rumah dalam waktu enam bulan.

"Setelah tiga tahun berlalu, tidak ada tanda-tanda pembangunan rumah sama sekali," tandasnya.

Terdapat pula permasalahan lain, di mana salah satu korban mengetahui bahwa blok rumah yang telah dipilih untuk akad kredit ternyata sudah diakadkan kepada orang lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mulanya pihak developer memberikan janji untuk memindahkan korban ke blok lain, namun pada akhirnya blok yang dijanjikan tersebut juga dijual lagi kepada orang lain tanpa konfirmasi lebih lanjut.

Keinginan refund tak terealisasi

Para korban yang merasa dirugikan mencoba meminta pengembalian uang (refund), namun pihak developer tidak memberikan respons.

Korban yang ingin mengajukan refund juga tidak mendapatkan solusi. Meskipun sudah berkali-kali mendatangi kantor developer, mereka hanya diberikan janji-janji.

Istri dari CN yang turut terlibat dalam kasus ini juga menjanjikan pengembalian uang korban setelah akad kredit yang dilakukan pada November. Namun sampai saat ini, uang tersebut tak kunjung dikembalikan.

Pelaku diduga mantan caleg

Sultan Akbar menduga, modus utama dari oknum developer tersebut adalah untuk meraup keuntungan dari segala biaya yang dibayarkan oleh para korban.

Skema penipuan ini, kemungkinan besar juga berhubungan dengan penggelapan dana.

Apalagi setelah CN, yang diduga sebagai pelaku utama, mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) dari salah satu partai dengan identitas warna biru muda dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2023.

Untuk itu, Sultan Akbar berencana membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan dana ke aparat yang berwenang.

"Kami juga akan membawa kasus ini ke ranah perdata atau kepailitan untuk memulihkan hak-hak para korban," tutupnya.

Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul "Mantan Caleg Diduga jadi Dalang Penipuan Perumahan Subsidi di Balikpapan, Puluhan Warga jadi Korban"

Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah | Editor: Budi Susilo

Jakarta: Batang adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai daerah industri dan daerah pesisir yang memiliki banyak pantai indah.

Kabupaten ini memiliki berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Selain itu, Batang berdekatan dengan kota Pekalongan.

Perumahan di daerah ini juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp140 jutaan. Perumahan ini juga sudah terdaftar di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah di Batang

1. Mutiara Batang

Perumahan subsiditerletak di Karangasem Utara, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Muara Panca Utama. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp127 juta hingga Rp150,5 juta.

Terdapat dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 21 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik motif dan pondasi batu kali.

2. Panorama Ujung Negara

Perumahan ini terletak di Ujungnegoro, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 212 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan, genteng beton, dan plafon. Dinding pasangan bata merah, plesteran, acian. Selain itu, lantai pasangan keramik 40x40 dan pondasi pasangan batu belah.

3. Perumahan Griya Khailasih

Perumahan ini terletak di Cepokokuning, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Putra Tri Sula. Perumahan ini memiliki 32 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap kayu sengon dan dinding bata merah. Lantai yang digunakan keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Arundaya Residence

Perumahan ini terletak di Surodadi, Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Arundaya Paradina Property. Perumahan ini memiliki 62 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan, dinding bata merah, plester, aci, serta finishing cat. Lantai keramik, serta pondasi batu belah.

5. Perum Prima Garden 2

Perumahan subsidi ini terletak di Tegalsari, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Perintis Putra Mandiri. Perumahan ini memiliki 86 unit tipe subsidi dengan harga Rp142,5 juta dan Rp150 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka kayu lokal dan dinding tembok bata merah. Lantai keramik dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)