MAGETAN, KOMPAS.com – Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Magetan, Jawa Timur mencatat, ada 3.000 rumah dalam kondisi tidak layak huni di wilayah ini.

Kepala Dinas Perumahan dan pemukiman Kabupaten Magetan Sudiro mengatakan, ribuan rumah tidak layak huni tersebut karena termakan usia, dan tidak pernah diperbaiki.

"Datanya bergerak dinamis, dari 3.000 bisa berkurang atau bertambah," ucap Sudiro, di Pendopo Surya Graha, Magetan, Kamis (22/8/2024).

Sudiro menambahkan, untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, tahun ini Pemerintah Kabupaten Magetan menganggarkan dana Rp 8 miliar untuk merehabilitasi 350 rumah tidak layak huni.

Sebanyak 150 RTLH direhabilitasi dari anggaran APBD, sementara 200 RTLH akan direhabilitasi dengan anggaran dari pemerintah pusat.

"Yang dari APBD ada 150 unit, yang dari anggaran pusat 200 unit. Pelaksanaan yang APBD hampir selesai sementara yang dari anggaran pusat masih proses berjalan,” sambung dia.

Pemerintah Kabupaten Magetan, menurut Sudiro, masih mengupayakan adanya penambahan anggaran dari pemerintah pusat melalui anggaran perubahan untuk menambah jumlah RTLH yang bisa direhabilitasi.

“Kami berharap masih ada lagi yang dari APBN, kita usahakan semoga kita dapat lagi yang dari APBN sehingga tahun ini bisa lebih dari 350 RTLH," cetus Sudiro.

Wacana pembentukan kementerian khusus perumahan semakin gencar. Keberadaan kementerian khusus untuk perumahan dirasa diperlukan untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Terkait hal tersebut, Menteri Negara Perumahan dan Permukiman periode 1998-1999, Theo L. Sambuaga pun mengatakan perlu adanya kementerian perumahan untuk melancarkan program 3 juta rumah sekaligus sebagai upaya untuk mengentaskan backlog rumah yang sampai saat ini sekitar 9,9 juta.

"Oleh karena itu, saya setuju dengan menggarisbawahi topik teman-teman urusan perumahan ini menjadi kementerian tersendiri, di bawah kementerian sendiri," ujarnya dalam acara Forwapera Talkshow, di Novotel Cikini, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).

Theo mengusulkan agar nama kementerian khusus perumahan menjadi Kementerian Perumahan dan Permukiman. Ia menilai, permukiman memiliki cakupan yang luas karena tidak hanya ada di perkotaan saja tetapi juga ada di desa.

"Saya mengusulkan sekaligus namanya Kementerian Perumahan dan Permukiman. Kenapa bukan perkotaan? Karena permukiman lebih luas. Permukiman bukan hanya di kota, sampai ke desa karena tujuan kita membangun perumahan ini adalah menyediakan rumah layak huni dalam lingkungan yang aman, sehat, dan produktif," ungkapnya.

Untuk mendorong hal tersebut terjadi, kata Theo, diperlukan adanya insentif bagi pihak swasta agar ikut berpartisipasi dalam menyediakan rumah yang sehat, aman, dan layak huni serta harga yang terjangkau khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia juga menyarankan agar pemerintah dapat memanfaatkan sumber dana dari BP Tapera dan sumber dana umum dengan perhitungan ekonomi bisnis yang saling menguntungkan.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Daniel Djumali menuturkan pentingnya ada kementerian khusus perumahan. Menurutnya, dengan adanya kementerian khusus perumahan maupun badan percepatan penyelenggaraan perumahan (BP3) akan memudahkan dalam proyek pengadaan perumahan, mulai dari perizinan hingga pendanaan atau pembiayaan.

"Apersi setuju untuk Kementerian Perumahan dan Permukiman untuk rakyat, baik yang MBR maupun milenial," tuturnya.

Daniel menilai, program untuk MBR cukup banyak. Maka dari itu perlu berbagai badan untuk membantu dalam pengadaan rumah untuk MBR, baik dari pemerintah berupa kementerian khusus perumahan dan badan penyelenggara lainnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Aviv Mustaghfirin menilai adanya kementerian perumahan dibutuhkan agar pemerintah bisa fokus dalam pengadaan perumahan untuk masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah kurang fokus dalam pengadaan rumah.

"HIMPERRA merekomendasikan dihidupkannya lagi Kementerian Perumahan Rakyat, karena dasarnya (penyediaan) rumah adalah amanat UUD 1945, jadi negara harus hadir di situ. Tidak kemudian tidak diurusin perumahan ini yang jadi kebutuhan dasar warga negaranya," tuturnya.

Kementerian Perumahan dinilai menyangkut berbagai urusan dan akan terlibat dengan banyak stakeholder, mulai dari penyediaan tanah, pembiayaan, perizinan, prasarana, teknologi, arsitektur, dan lainnya. Maka dari itu, kementerian perumahan tidak bisa disatukan oleh pekerjaan umum karena scope tugas yang dikerjakan berbeda.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional Jaya (APPERNAS JAYA) Andre Bangsawan mengatakan adanya wacana kementerian khusus perumahan merupakan angin segar bagi para pengembang. Walau demikian, ia mengungkapkan ada target-target yang bisa dilakukan agar sektor perumahan bisa lebih baik lagi.

Pertama, mengeluarkan skema baru soal pembiayaan. Jangan sampai, kata Andre, pembiayaan perumahan yang sudah sulit semakin dipersulit lagi. Kedua, terkait dengan perizinan pembangunan rumah dipermudah.

Ketiga, terkait lokasi izin pembangunan rumah jangan sampai bermasalah. Sebab, yang akan dirugikan adalah pengembang dan pembeli rumah.

"Siapapun yang jadi menteri, adalah bagaimana cara kita mengalokasikan perumahan yang kita bangun. Jangan perbankan menyetujui 'ini lokasi bagus', pemda mengeluarkan izin, tiba-tiba datang hujan dan (rumah) tenggelam, yang disalahkan developer. Jadi itulah harus ada kesepakatan bersama," paparnya.

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Jakarta (ANTARA) - KPU Provinsi DKI Jakarta menggandeng dinas perumahan dan pemukiman setempat untuk membantu petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dalam rangka mendata pemilih yang berada di apartemen dan rumah susun.

"Kami ingin mengantisipasi dan memitigasi persoalan, kendala, dan tantangan yang sering kali dijumpai langsung oleh pantarlih pada saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih," kata Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah di Jakarta, Rabu.

Fahmi mengatakan bahwa rapat koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI Jakarta terkait dengan persiapan pemutakhiran data pemilih mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024 dalam rangka mempermudah petugas.

Dikatakan bahwa apartemen dan rumah susun merupakan wilayah yang tidak mudah dijangkau atau sulit diakses oleh pantarlih di lapangan. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari terkait dengan pendataan pemilih di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, Fahmi berharap melalui rakor ini pihaknya bersama dengan dinas perumahan dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam menyukseskan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024.

Ia menuturkan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses persiapan pelaksanaan pilkada mendatang.

"Rakor ini sangat penting agar dapat menghasilkan data pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir," ujarnya.

Anggota KPU ini menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan seluruh warga DKI Jakarta yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, termasuk penghuni apartemen dan rumah susun (rusun), masuk dalam daftar pemilih.

Sementara itu, Ketua Subkelompok Urusan Regulasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Pemukiman Jani Malau mengatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan KPU DKI Jakarta untuk menyukseskan program pemutakhiran data pemilih.

"Kami berencana mengundang seluruh pengelola apartemen se-DKI Jakarta pada sosialisasi coklit. Setelah itu, kami berharap agar KPU Kota dapat menindaklanjuti dengan berkoordinasi langsung dengan pengelola apartemen," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kebutuhan perumahan di Sumatera Selatan masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumsel, keluarga yang tidak memiliki rumah atau backlog mencapai 340.256 KK (Kepala Keluarga) atau sekitar 17% dari jumlah 2.014.081 KK di Sumsel.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Sumsel, Novian Aswardani mengatakan jumlah keluarga yang tak memiliki rumah terbanyak ada di Kota Palembang dengan persentase sekitar 30% atau sebanyak 105.226 KK.

"Backlog perumahan di Sumsel sebanyak 340.256 KK. Jumlahnya tersebar di 17 kabupaten/kota, terbanyak ada di Kota Palembang," ujar Novian, Senin (10/6/2024).

Novian mengatakan, jika pertumbuhan penduduk terus bertambah tanpa dibarengi kemampuan ekonomi yang memadai maka backlog akan semakin tinggi. Pemerintah terus mengupayakan untuk mengurangi backlog di Sumatera Selatan. Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya berkolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.

"Potensi pengembangan perumahan yang di daerah akan dipantau oleh kabupaten/kota masing-masing, sedangkan provinsi itu hanya memonitor sekaligus mengawasi proses berjalannya backlog," jelasnya.

Adapun rincian data yang menunjukkan persebaran backlog perumahan yang ada di provinsi Sumatera Selatan yakni:

• OKU 18.149 KK
• OKI 23.723 KK
• Muara Enim 18.733 KK
• Lahat 18.634 KK
• Musi Rawas 9.254 KK
• Musi Banyuasin 20.985 KK
• Banyuasin 22.482 KK
• OKU Timur 12.185 KK
• OKU Selatan 19.785 KK
• Ogan Ilir 14.251 KK
• Empat Lawang 14.569 KK
• PALI 6.216 KK
• Musi Rawas Utara 8.281 KK
• Palembang 105.226 KK
• Pagaralam 9.363 KK
• Lubuklinggau 10.969 KK
• Prabumulih 7.450 KK.

Artikel ini ditulis oleh Zindi Marcella, peserta program magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Video Kadivpas Sumsel Bantah Warga Binaan Pesta Narkoba: Hanya Musik Remix

Video Kadivpas Sumsel Bantah Warga Binaan Pesta Narkoba: Hanya Musik Remix

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta mencatat, luas kawasan perumahan dan pemukiman kumuh mencapai ratusan hektar.

Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) berupaya menguranginya setiap tahun.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRKP Gunungkidul, Nurgiyanto menyampaikan, berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul 178/KPTS/2022 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh menyebut ada 152,64 hektar.

Disebutkan ada dua wilayah yang masih kategori perumahan dan pemukiman kumuh, yakni Kapanewon Wonosari dan Playen.

Adapun penentuan kawasan kumuh yakni kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran.

Nurgiyanto berkata, kawasan kumuh yang ada di Gunungkidul masuk dalam kategori ringan dan sedang, tidak ada yang berat.

"Yang terluas di Padukuhan Purwosari dan Ringinsari Kapanewon Wonosari dengan luas 20,03 hektar," kata Nurgiyanto saat dihubungi melalui telepon Rabu (6/3/2024).

Dia menjelaskan, untuk penanganan di bawah 10 hektar akan ditangani Pemerintah Kabupaten, sementara kawasan kumuh di atas 10 sampai 15 hektar ditangani Pemerintah Provinsi, dan kawasan kumuh di atas 15 hektar ditangani Pemerintah Pusat.

"Untuk penanganan termasuk RTLH ya," kata dia.

Nurgiyanto mengatakan, rehabilitasi berasal dari APBD Kabupaten 2024, dari Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) ada 152 penerima dan pokok pikiran dewan (Pokir) dengan 11 penerima.

Setiap penerima manfaat akan mendapat Rp 20 juta sebagai stimulan pembangunan rumah.

Adapun total penanganan dari berbagai sumber anggaran tahun 2023 ada 1.453 penerima, dan tahun 2022 ada 1.755 penerima.

LAMPUNG, KOMPAS.com - Belasan perumahan dan pemukiman warga di Bandar Lampung mengalami kebanjiran setelah diguyur hujan lebat lebih dari 3 jam. Ketinggian banjir mencapai dada orang dewasa.

Momen banjir ini dibagikan warga di sejumlah grup WhatsApp pada Sabtu (24/2/2024) sore.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, belasan pemukiman dan perumahan warga di hampir semua kecamatan di Bandar Lampung mengalami kebanjiran.

Beberapa lokasi yang mengalami kebanjiran cukup parah terjadi di Kelurahan Nunyai di Kecamatan Rajabasa, SDN 2 Rajabasa, wilayah Kedaung di Kecamatan Kemiling, hingga beberapa permukiman di Kecamatan Langkapura.

Salah satu warga Kelurahan Nunyai, Kecamatan Rajabasa bernama Caca mengatakan, banjir terjadi sejak hujan deras melanda wilayah itu pada Sabtu sore.

"Parah banjirnya. Lebih parah dari minggu kemarin. (Ketinggian air) seperut orang dewasa," katanya saay dihubungi, Sabtu petang.

Rahmat, warga Kelurahan Nunyai lainnya juga mengatakan arus banjir di wilayah itu cukup deras. Jika memaksa menyeberang berpotensi terbawa arus.

"Mulai banjir tadi arusnya deras, jadi nunggu arus berhenti dulu baru berani mindahin barang," katanya.

Sementara itu, warga Kedaung bernama Dedy mengatakan, di sekitar pemukimannya, banjir mencapai ketinggian lutut orang dewasa.

Menurutnya, lantaran wilayah itu termasuk dataran tinggi banjir yang terjadi tidak terlalu lama. Namun, saat hujan lebat turun, arus banjir cukup deras.

"Hujan mulai lebat tadi jam 4 sore. Mulai itu banjir. Nggak tinggi, cuma selutut, tapi arusnya deras," kata dia.