KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Peningkatan Kesehatan Gizi Indonesia
(YLPKGI) bersama Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah secara resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk implementasi Program Anak Sehat Indonesia Kuat (ASIK).

Penandatanganan MoU ini dilakukan di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah yang disaksikan langsung oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Ketua Umum YLPKGI Yukki Nugrahawan Hanafi, dan Ketua Pembina YLPKGI Arsjad Rasjid.

Arsjad Rasjid menyampaikan, kolaborasi ini menandai komitmen YLPKGI dan Muhammadiyah untuk mewujudkan generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Program ASIK juga diharapkan dapat menjadi bentuk gotong royong banyak pihak dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis.

"Program ini merupakan bentuk gotong royong YLPKGI bersama berbagai pemangku kepentingan agar anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan cerdas," ujar Arsjad Rasjid dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2024).

Program tersebut mengusung pendekatan Pentahelix yang melibatkan kolaborasi lima pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.

YLPKGI mengeklaim telah melakukan proyek percontohan di beberapa daerah, seperti Kebumen, Jawa Tengah; Kulon Progo, DI Yogyakarta; Nusa Tenggara Timur; dan Sulawesi Utara.

Melalui kolaborasi dengan lebih dari 10.000 lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, Muhammadiyah menjadi salah satu mitra ideal untuk memperluas dampak Program ASIK.

Kolaborasi ini mencakup uji coba program pemberian makan bergizi di sekolah-sekolah Muhammadiyah, pelibatan Dapur Sehat, dan integrasi program dengan Unit Kesehatan Sekolah.

Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Didik Suhardi mengatakan mendukung program ASIK dengan ribuan jaringan sekolah Muhammadiyah dan sumber daya Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

Pihaknya pun siap bersinergi dengan YLPKGI sebagai bentuk gotong royong mendukung program makan bergizi gratis dari pemerintah.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Mu'ti
menuturkan bahwa kerja sama antara YLPKGI dan Muhammadiyah merupakan langkah untuk mendukung kesuksesan program makan bergizi gratis.

“Pendidikan dan kesehatan adalah dua elemen penting dalam mencetak generasi unggul. Saya yakin program ini akan memberikan dampak signifikan bagi generasi penerus bangsa," ucapnya.

Disampaikan pula bahwa melalui pendekatan yang berkelanjutan, program ASIK diharapkan dapat menjadi upaya gotong royong banyak pemangku kepentingan dalam mewujudkan generasi emas dan cita-cita Indonesia Emas pada 2045.

Jakarta (ANTARA) - PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui anak usaha Kalbe Nutritionals meluncurkan produk baru bernama Milk Pro untuk mendukung pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045.

Melalui keterangan pers yang diterima, Senin, Head of Communication and Sustainability Kalbe Nutritionals, Arief Purwanto Nugroho mengatakan simulasi MBG yang dilakukan di empat sekolah di wilayah Langowan dan Bitung, Sulawesi Utara dilakukan untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan teknis program, termasuk pengukuran dampak klinis terhadap pertumbuhan anak-anak serta dampak sosial ekonomi di daerah sekitar sebelum dan sesudah program berjalan.

"Kami berkomitmen mendukung program pemerintah ini dengan tetap menjaga kualitas produk sesuai kebutuhan nutrisi anak-anak. Walaupun diproduksi dengan biaya yang terjangkau, kami memastikan produk ini tetap memiliki kandungan gizi terbaik,” kata Arief.

Pihaknya juga berterima kasih kepada Badan Gizi Nasional atas arahan yang jelas mengenai spesifikasi produk yang diperlukan untuk mendukung program MBG ini. Seluruh proses produksi di Kalbe Nutritionals sudah tesertifikasi FSSC 22000 yang merupakan standard yang diakui oleh internasional serta apa yang dipersyaratkan oleh pemerintah melalui BPOM.

Pentingnya pertumbuhan fisik anak-anak yang sehat menjadi salah satu fondasi utama untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, nutrisi yang mencukupi di masa perkembangan anak-anak adalah faktor krusial.

"Pada awal dan akhir program, kami melakukan pengukuran antropometri dasar dan kadar hemoglobin untuk memastikan keberhasilan program ini. Hal ini menjadi langkah penting dalam mengukur dampak langsung dari program MBG,” tutur Healthcare Communicator Kalbe Nutritionals, dr. Adeline Devita.

Head of Marketing Special Project Kalbe Nutritionals, Irwan Saputra mengatakan produk susu Milk Pro siap mendukung pelaksanaan MBG di berbagai wilayah Indonesia. Distribusi telah disiapkan dan akan terus diperluas secara nasional agar dapat berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, terutama anak-anak.​​​​​​​

Kalbe Nutritionals menjalin kemitraan dengan Koperasi Cahaya Langowan Nusantara sebagai mitra distribusi, untuk mendukung distribusi Milk Pro khususnya di wilayah Sulawesi dan secara nasional.

“Kami siap membantu mendistribusikan Milk Pro ke berbagai sekolah, khususnya di wilayah Sulawesi dan nasional secara umum. Kemitraan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat,” kata Ketua Koperasi Cahaya Langowan Nusantara, Meyvi Christine Lumangkun.​​​​​​​

Milk Pro hadir dengan rasa original (plain) tanpa perisa, tanpa gula tambahan, serta kandungan gizi seperti protein, kalsium, vitamin, dan mineral. Kandungan-kandungan tersebut untuk menunjang pertumbuhan anak secara optimal.

Melalui komitmen ini, Kalbe Nutritionals berharap dapat berperan aktif dalam mendukung kesuksesan program pemerintah. Selain itu, juga mewujudkan visi perusahaan dalam memberikan solusi terbaik untuk kehidupan yang lebih baik.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

MELALUI beberapa pernyataan Menteri Desa Yandri Suanto tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG), pesan yang dapat diperkaya adalah: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan aktor kunci dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Substansi arah kebijakan Mendes di balik program MBG adalah menekan angka malnutrisi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin di pedesaan.

Gagasan ini sejalan dengan salah satu butir Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yakni "desa tanpa kelaparan".

Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan Local Economic Development (LED) melalui BUMDes sebagai key actors dalam rangka memperkuat ekonomi desa dengan BUMDes sebagai pilar utamanya, yakni sebagai social enterprise.

Program MBG sekaligus menjadikan BUMDes sebagai pilar penting dalam pembangunan ekosistem pertanian desa.

Pasalnya, program makan bergizi gratis sangat bergantung pada seberapa besar dukungan kelancaran supply chain pangan yang sebagian besar berada di kawasan pedesaan.

Program MBG adalah momentum strategis untuk membangun ekonomi desa melalui rantai pasok pangan, karena desa secara hakikatnya adalah sumber lumbung pangan nasional.

Dengan narasi ideal ini (desa sebagai lumbung pangan), maka semestinya statistik kesejahteraan yang lebih tinggi adalah milik masyarakat desa.

Namun, kenyataannya, statistik kesejahteraan sering kali menempatkan desa pada posisi terendah dari seluruh aspek ekonomi.

Program MBG tak sekadar memastikan siswa/i yang kurang mampu dapat mengakses nutrisi yang cukup di sekolah. Sasaran lain dari program ini adalah membangun pilar ekonomi secara bottom-up (dari desa).

Oleh sebab itu, diperlukan dukungan manajerial untuk menghubungkan mata rantai ekonomi dengan menjadikan pemerintah desa sebagai government actors, BUMDes sebagai primary stakeholders, serta masyarakat desa sebagai shareholders sekaligus workforce.

Dengan demikian, setiap lapisan dalam mata rantai ekonomi program MBG adalah entitas yang dapat tumbuh bersama secara ekonomi.

Anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun dalam APBN, selain menunjukkan konsistensi pemerintah untuk berinvestasi di bidang SDM, juga menjadi wujud penguatan ekonomi desa berbasis rantai suplai pangan.

Banyak pihak meragukan program MBG, terutama setelah anggaran per anak diturunkan dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

Namun, menurut penulis, pendekatan terhadap kebijakan dalam perspektif administrasi publik modern harus teknokratis dan futuristik, bukan sekadar politis semata.

Program MBG senilai Rp 10.000 per anak bisa saja memenuhi standar gizi dan biaya jika inflasi (volatile food) terkendali melalui berbagai kebijakan stabilisasi harga pangan.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal atau subsidi dalam supply chain program MBG.

Menurut penulis, program makan bergizi gratis juga menjadi milestone hilirisasi komoditas pangan, baik komoditas pertanian maupun perikanan (agricultural and fishery commodities), menjadi produk akhir yang memiliki value-added tinggi. Dampak ekonominya pun bersifat berganda.

Dalam kebijakan MBG ini, terdapat kontribusi para ahli, seperti ahli gizi dan ahli ekonomi. Semua aspek dikalibrasi agar program MBG eligible secara gizi dan worth it secara ekonomi. Yang jelas, ada political will untuk investasi di SDM.

Pemerintah tampak serius melakukan investasi di SDM. Visi Prabowo ini cenderung mengikuti model Romer (teori pertumbuhan endogen).

Paul Romer, penerima Hadiah Nobel Ekonomi 2018, adalah pelopor teori pertumbuhan endogen. Romer menekankan bahwa investasi SDM adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menitikberatkan pada pentingnya human capital.

Sebenarnya, ada tiga pilar penting yang menempatkan BUMDes sebagai key actors dalam program MBG.

Pertama, stimulus ekonomi lokal. Dengan ekuitas awal yang bersumber dari APBDes, CSR, dan pembiayaan kreatif melalui berbagai pooling fund, BUMDes dapat melibatkan seluruh komponen desa sebagai pemangku kepentingan dalam rantai suplai pengelolaan program MBG.

Misalnya, bekerja sama dengan petani desa untuk penyediaan bahan makanan MBG. Rantai pasok ini juga mengakomodasi elemen seperti petani, buruh tani, UMKM transportasi lokal, dan lainnya yang terlibat dalam produksi hasil pertanian.

Kedua, kegiatan pendukung. Di luar rantai pasok, program MBG juga melibatkan kegiatan pendukung seperti edukasi gizi, pengelolaan distribusi makanan, atau aktivitas komunitas yang mendukung implementasi program. Ini menciptakan efek ekonomi dan sosial yang lebih luas di desa.

Ketiga, pembangunan ekosistem ekonomi desa. Program MBG menciptakan ekosistem ekonomi berbasis supply chain pangan desa.

Arah pembangunan desa melalui APBDes yang terencana melalui Musrenbangdes/Musdes, menyasar pada pembangunan kawasan ekonomi pedesaan yang terintegrasi. Tidak lagi parsial seperti sebelumnya.

Dengan arah kebijakan yang jelas, program MBG diharapkan menciptakan siklus ekonomi desa berkelanjutan, di mana produk lokal dapat dikelola, dipasarkan, dan dikonsumsi, baik di dalam maupun di luar desa.

Musykil kedaulatan pangan terjadi, bila ekosistem ekonomi desa melalui sektor pertanian tak diperkuat. Program MBG adalah momentum yang tepat untuk membangun ekosistem ekonomi pangan dari desa.

MELALUI beberapa pernyataan Menteri Desa Yandri Suanto tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG), pesan yang dapat diperkaya adalah: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan aktor kunci dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Substansi arah kebijakan Mendes di balik program MBG adalah menekan angka malnutrisi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin di pedesaan.

Gagasan ini sejalan dengan salah satu butir Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yakni "desa tanpa kelaparan".

Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan Local Economic Development (LED) melalui BUMDes sebagai key actors dalam rangka memperkuat ekonomi desa dengan BUMDes sebagai pilar utamanya, yakni sebagai social enterprise.

Program MBG sekaligus menjadikan BUMDes sebagai pilar penting dalam pembangunan ekosistem pertanian desa.

Pasalnya, program makan bergizi gratis sangat bergantung pada seberapa besar dukungan kelancaran supply chain pangan yang sebagian besar berada di kawasan pedesaan.

Program MBG adalah momentum strategis untuk membangun ekonomi desa melalui rantai pasok pangan, karena desa secara hakikatnya adalah sumber lumbung pangan nasional.

Dengan narasi ideal ini (desa sebagai lumbung pangan), maka semestinya statistik kesejahteraan yang lebih tinggi adalah milik masyarakat desa.

Namun, kenyataannya, statistik kesejahteraan sering kali menempatkan desa pada posisi terendah dari seluruh aspek ekonomi.

Program MBG tak sekadar memastikan siswa/i yang kurang mampu dapat mengakses nutrisi yang cukup di sekolah. Sasaran lain dari program ini adalah membangun pilar ekonomi secara bottom-up (dari desa).

Oleh sebab itu, diperlukan dukungan manajerial untuk menghubungkan mata rantai ekonomi dengan menjadikan pemerintah desa sebagai government actors, BUMDes sebagai primary stakeholders, serta masyarakat desa sebagai shareholders sekaligus workforce.

Dengan demikian, setiap lapisan dalam mata rantai ekonomi program MBG adalah entitas yang dapat tumbuh bersama secara ekonomi.

Anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun dalam APBN, selain menunjukkan konsistensi pemerintah untuk berinvestasi di bidang SDM, juga menjadi wujud penguatan ekonomi desa berbasis rantai suplai pangan.

Banyak pihak meragukan program MBG, terutama setelah anggaran per anak diturunkan dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

Namun, menurut penulis, pendekatan terhadap kebijakan dalam perspektif administrasi publik modern harus teknokratis dan futuristik, bukan sekadar politis semata.

KOMPAS.com - Yayasan pendidikan di Papua, Kitong Bisa Foundation (KBF) Indonesia, menjalankan uji coba Program Makan Bergizi Gratis untuk sekitar 80 anak dalam setiap pertemuan di Merauke, Papua Selatan, sejak Juli 2024.

Anak-anak yang disasar dalam uji coba tersebut adalah peserta didik di KBF Indonesia yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Manager Program Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Papua Risa Maulegi mengatakan, menu yang disajikan pihaknya mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Indonesia Food Security Review (IFSR), sebuah lembaga yang selama ini menjadi mitra pemerintah untuk melakukan studi terkait Program Makan Bergizi Gratis.

“Menu ini mencakup beras, telur, ikan lele, sayur kacang, dan kangkung. Beberapa kali kami memberikan susu dan buah sebagai pendamping dari makanan yang disajikan,” ujar Risa dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (15/12/2024).

Untuk menyediakan makanan, KBF Indonesia memberdayakan ibu-ibu dan orangtua siswa dengan memberikan anggaran yang pencairannya dipantau secara bertahap.

Sumber pangan, seperti sayur-mayur dan lauk-pauk, diperoleh dari petani dan nelayan setempat. Dengan demikian, biaya per porsinya menjadi sangat terjangkau, yakni Rp 10.000 hingga Rp 14.000 per porsi.

Lakukan intervensi

Selain melakukan uji coba Program Makan Bergizi Gratis, KBF Indonesia juga melaksanakan program intervensi untuk peningkatan motivasi belajar. Tolok ukur program ini adalah peningkatan angka literasi di kalangan anak-anak didik yayasan.

Program intervensi itu diselenggarakan bersama Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua. Materi intervensi mencakup belajar baca tulis untuk mengurangi angka buta huruf.

Berkat Program Makan Bergizi Gratis, siswa dan siswi KBF Indonesia menjadi rajin mengikuti sesi-sesi kelas yayasan. Mereka pun lebih termotivasi untuk belajar baca tulis.

“Dalam waktu tiga bulan, terjadi peningkatan angka literasi hingga 33 persen. Kami melakukan ukur dan audit bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) setempat,” jelas Risa.

Risa berharap, program intervensi dan Makan Bergizi Gratis dapat terus diimplementasikan di Papua dan seluruh wilayah Indonesia bagian timur.

“Dengan begitu, kualitas sumber daya manusia (SDM) kita bisa meningkat. Ini sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” tutur Risa.

 

Pekalongan, inewsPantura.id
Senin, 16/12/2024

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar sekolah di Kota Pekalongan mulai diujicobakan. Program ini nantinya akan dimaksimalkan pada Tahun 2025 mendatang dengan sasaran pelajar sekolah mulai jenjang SD hingga SMA sederajat. Menindaklanjuti hal tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kodim 0710/Pekalongan bersama Pemerintah Kota Pekalongan tengah mempersiapkan dapur sebagai bagian dari program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Dandim 0710/Pekalongan, Letkol Inf Rizky Aditya mengungkapkan bahwa, untuk wilayah Pekalongan saat ini sementara sudah berdiri sebuah dapur umum untuk Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Dimana, di dapur ini mampu menyuplai bagi 3000 siswa. 

"Sementara, untuk wilayah Kota Pekalongan sendiri, pihak Pemkot Pekalongan juga sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan dapur umum, yang disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Dapur ini ditargetkan bisa mulai dibangun pada awal Tahun 2025,"ucapnya.

Menurutnya, dalam pengelolaan Dapur Umum MBG ini, Kodim 0710/Pekalongan dan Pemkot Pekalongan bertindak selaku fasilitator pembangunan dapur, sementara untuk operasional setiap harinya melalui kepala dapur yang mengerahkan beberapa lapisan masyarakat untuk pengolahan makanan, packing hingga pendistribusian ke sekolah-sekolah.

"Program ini akan mulai dilaksanakan pada awal 2025, dengan dapur-dapur TNI di berbagai daerah siap melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Mudah-mudahan pada Tahun 2025, semua siswa bisa terakomodir untuk program makan bergizi gratis ini setiap harinya,"pungkasnya.

Editor : Suryo Sukarno

Jakarta -

Yayasan pendidikan di Papua Kitong Bisa Foundation (KBF) Indonesia Menjalankan Program Makan Bergizi Gratis untuk sekitar 80 anak dalam setiap pertemuan di Merauke, Papua Selatan. Dengan menu lengkap dan komposisi sesuai standar, biaya per porsi makanan sekitar Rp 10 ribu sampai Rp 14 ribu.

Uji coba Program Makan Bergizi Gratis ini telah dilakukan sejak Juli 2024. KBF Indonesia bermitra dengan Indonesia Food Security Review (IFSR), sebuah lembaga yang selama ini menjadi mitra pemerintah untuk melakukan studi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

"Menu yang kami sediakan mengikuti arahan standar yang telah ditetapkan oleh IFSR, berdasarkan kerangka kerja sama kami, yakni beras, telur, ikan lele, sayur kacang, kangkung sebagai makanan minimum. Beberapa kali kami juga memberikan susu dan buah sebagai pendamping dari makanan yang kami berikan," kata Manager Program Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Papua Risa Maulegi, dalam keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Target uji coba Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan KBF Indonesia adalah anak-anak kurang mampu yang aktif belajar literasi di KBF Indonesia.

KBF Indonesia memberdayakan ibu-ibu dan orang tua siswa dengan memberikan anggaran yang di monitor pencairannya secara bertahap. Sumber pangan seperti sayur mayur dan lauk pauk, berasal dari hasil produksi masyarakat yang bekerja sebagai petani dan nelayan.

Sehingga, biaya per porsi makanan menjadi sangat murah.

Bersamaan dengan uji coba Program Makan Begizi Gratis, KBF Indonesia juga melaksanakan program intervensi untuk peningkatan motivasi belajar, yang diukur dari peningkatan angka literasi dari anak-anak didiknya. Bekerja sama dengan Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua, KBF Indonesia mengadakan program belajar baca tulis untuk mengurangi angka buta huruf.

"Hasilnya adalah siswa dan siswi kami, karena adanya Makan Bergizi Gratis, jadi rajin mengikuti sesi-sesi kelas kami, dan belajar baca tulis dengan lebih termotivasi. Dalam waktu tiga bulan, terjadi peningkatan angka literasi hingga 33%, yang kami ukur dan audit bersama pemerintah daerah," ujar Risa.

KBF Indonesia ingin intervensi dan Program Makan Bergizi Gratis terus diimplementasikan di Papua dan seluruh wilayah Timur Indonesia. Sehingga kualitas SDM Indonesia bisa meningkat, sesuai cita-cita Presiden RI Prabowo Subianto.

(hnu/ega)

MERAUKE - Kitong Bisa Foundation (KBF) Indonesia, sebuah yayasan pendidikan di Papua, menjalankan Program Makan Bergizi Gratis untuk sekitar 80 anak dalam setiap pertemuan di Merauke, Papua Selatan. Dengan menu lengkap dan komposisi sesuai standar, biaya per porsi makanan sekitar Rp10 ribu sampai Rp14 ribu.

Uji coba Program Makan Bergizi Gratis ini telah dilakukan sejak Juli 2024. KBF Indonesia bermitra dengan Indonesia Food Security Review (IFSR), sebuah lembaga yang selama ini menjadi mitra pemerintah untuk melakukan studi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Target uji coba Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan KBF Indonesia adalah anak-anak kurang mampu yang aktif belajar literasi di KBF Indonesia.

?Menu yang kami sediakan mengikuti arahan standar yang telah ditetapkan oleh IFSR, berdasarkan kerangka kerja sama kami, yakni beras, telur, ikan lele, sayur kacang, kangkung sebagai makanan minimum. Beberapa kali kami juga memberikan susu dan buah sebagai pendamping dari makanan yang kami berikan,? kata Manager Program Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Papua, Risa Maulegi.


KBF Indonesia memberdayakan ibu-ibu dan orang tua siswa dengan memberikan anggaran yang di monitor pencairannya secara bertahap. Sumber pangan seperti sayur mayur dan lauk pauk, berasal dari hasil produksi masyarakat yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Sehingga biaya per porsi makanan menjadi sangat murah.

Bersamaan dengan uji coba Program Makan Begizi Gratis, KBF Indonesia juga melaksanakan program intervensi untuk peningkatan motivasi belajar, yang diukur dari peningkatan angka literasi dari anak-anak didiknya. Bekerja sama dengan Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua, KBF Indonesia mengadakan program belajar baca tulis untuk mengurangi angka buta huruf.

?Hasilnya adalah siswa dan siswi kami, karena adanya Makan Bergizi Gratis, jadi rajin mengikuti sesi-sesi kelas kami, dan belajar baca tulis dengan lebih termotivasi. Dalam waktu tiga bulan, terjadi peningkatan angka literasi hingga 33%, yang kami ukur dan audit bersama pemerintah daerah,? ujar Risa.

KBF Indonesia ingin intervensi dan Program Makan Bergizi Gratis terus diimplementasikan di Papua dan seluruh wilayah timur Indonesia. Sehingga kualitas SDM Indonesia bisa meningkat, sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

Merauke: Di tengah tantangan rendahnya angka literasi dan gizi di Papua Selatan, program makan bergizi gratis yang digagas Kitong Bisa Foundation (KBF) Indonesia menjadi solusi yang menjanjikan.

Selama enam bulan uji coba sejak Juli 2024, program ini berhasil meningkatkan motivasi belajar dan literasi anak-anak, sambil memastikan kebutuhan gizi mereka terpenuhi. Dengan biaya Rp10.000 hingga Rp14.000 per anak per pertemuan, inisiatif ini menjangkau sekitar 80 anak di Merauke, Papua Selatan.

Kerja sama antara KBF Indonesia dan Indonesia Food Security Review (IFSR), mitra pemerintah dalam kajian program makan bergizi, menjadi dasar pelaksanaan inisiatif ini. Tidak hanya memberikan makanan sehat, program ini juga disinergikan dengan kegiatan belajar baca tulis di pusat belajar yang didirikan KBF sejak 2018 di Merauke.
“Hasil yang kami lihat sangat signifikan. Anak-anak menjadi lebih aktif dalam kelas baca tulis. Dalam waktu tiga bulan, tingkat literasi meningkat hingga 33 persen berdasarkan audit yang kami lakukan bersama pemerintah daerah,” jelas Risa Maulegi, Manajer Program Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Papua.

Kolaborasi dengan Komunitas Lokal

Penyelenggaraan program ini juga mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Para orang tua siswa, khususnya para ibu, dilibatkan dalam proses penyediaan makanan.

Dengan anggaran yang dikelola secara bertahap, mereka menyiapkan menu bergizi menggunakan bahan pangan yang sebagian besar berasal dari petani dan nelayan lokal. Selain menekan biaya, pendekatan ini juga mendukung ekonomi komunitas setempat.

“Kami memastikan menu yang disajikan sesuai standar IFSR. Nasi, telur, ikan lele, sayur kacang, dan kangkung menjadi makanan minimum, ditambah susu dan buah sebagai pelengkap pada beberapa kesempatan,” tambah Risa.

Selain penyediaan makanan, KBF juga bekerja sama dengan Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Papua untuk menyelenggarakan program belajar baca tulis. Rendahnya angka literasi di Papua Selatan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan inisiatif ini.

Keberhasilan program ini juga memberikan harapan untuk replikasi di wilayah Indonesia Timur lainnya. KBF Indonesia menegaskan pentingnya program makan bergizi gratis sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

“Dengan akses gizi yang lebih baik, kami yakin anak-anak di Papua dan wilayah timur lainnya akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang secara akademis dan sosial,” tutup Risa.

Program ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis komunitas dengan fokus pada pendidikan dan pemberdayaan lokal dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi tantangan gizi dan literasi di Indonesia Timur.

KBF Indonesia berharap, agar kedepannya intervensi dan program makan bergizi gratis ini dapat terus diimplementasikan di Papua, dan seluruh wilayah Timur Indonesia. Hal itu untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, sesuai yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo.

(ALB)

JAKARTA,investor.id - Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) pada tahun 2025 diperkirakan akan menyerap 2,5 juta tenaga kerja pada tahun 2025. Adapun penerima manfaat dari program ini adalah anak sekolah, balita, hingga ibu hamil dan menyusui.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budi Mulya mengatakan dari  unit pilot project pelayanan makan bergizi gratis yang sekarang sedang dilaksanakan Sukabumi tercatat dalam satu dapur melayani 18 sekolah dengan 3.000 murid. Dalam hal ini dibutuhkan  tenaga kerja untuk dapur dan lain-lain sebanyak 55 orang.

“Hitungan kasar sementara kalau diterapkan secara nasional dengan asumsi setiap dapur melayani 2.000 siswa maka dibutuhkan 48.000 dapur. Pelaksanaan program seluruhnya dan serentak di seluruh Indonesia akan membutuhkan sekitar 2,5 juta orang,” ucap Budi Mulya dalam seminar Kafegama di Menara BTN, Jakarta pada Sabtu (14/12/2024).

Tujuan utama program ini adalah  membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. Jika dirinci untuk target penerima MBG tahun 2025 terbagi dalam tiga kelompok. Pertama yaitu ibu hamil ,menyusui, dan balita dimana program tersebut akan diberikan kepada 27,2 juta penerima manfaat. Kedua yaitu anak sekolah untuk  52% dari seluruh jenjang pendidikan. Pelaksanaan MBG akan dilakukan oleh sekolah. Jumlah penerima manfaat dalam kelompok ini sebanyak 33,8 juta. Ketiga yaitu  untuk santri di pesantren dengan jujmlah penerima sebanyak 3,2 juta penerima manfaat.

“Untuk tahun 2025 ditargetkan mampu mencapai lebih dari 60 juta penerima manfaat,” kata Budi.

Prinsip dari pelaksanaan MBG adalah tepat sasaran; pemberdayaan masyarakat, UMK, BUMDes; prioritas bahan pangan lokal; menu sesuai preferensi lokal; meningkatkan keragaman bahan pangan; dan mengutamakan keamanan pangan.

Dari sisi ekonomi pelaksanaan program ini akan meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil dan mikro.  Program ini turut menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin pasalnya masyarakat lokal akan dilibatkan.

Budi mengatakan  dari sisi supply, petani lokal akan disibukan untuk memasok beras, daging ayam, telur, sayuran, bumbu-bumbu, gula, susu, dan garam. Kelebihan pasokan ayam dan telur yang sekarang terjadi akan dengan mudah terserap oleh unit pelayanan makan bergizi.

“Artinya ada insentif karena ada off-taker yang pasti dengan harga yang baik. Dari sisi ketenagakerjaan akan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak,” pungkas Budi.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Samarinda (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman (Unmul) Prof Aji Ratna Kusuma menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah lebih terukur dan memiliki standar kebijakan yang jelas dibandingkan dengan konsep awal, yaitu makan siang gratis.

"Ketika diubah menjadi makan bergizi gratis, konsep itu menjadi terukur dan memiliki standar kebijakan yang jelas," kata Prof Aji Ratna Kusuma di Samarinda, Ahad.

Ia menjelaskan, jika tetap menggunakan konsep lama, yaitu makan siang gratis, kandungan gizi yang diberikan kepada penerima program akan multitafsir.

"Boleh makan apa saja yang penting gratis. Begitu diubah menjadi program makan bergizi gratis, maka konsepnya menjadi jelas sehingga implementasinya di lapangan akan menjadi jelas, terukur, dan pengawasannya juga akan menjadi mudah," paparnya.

Aji Ratna menekankan bahwa langkah uji coba program Makan Bergizi Gratis penting sebelum dilaksanakan pada awal Januari 2025. Uji coba ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan untuk melihat kekurangan dan bagaimana program ini dapat berjalan dengan baik.

"Ini adalah program yang multi-kompleks, melibatkan banyak pihak yang harus berkolaborasi, dimulai dari perencanaan yang tepat sampai pemantauan, pengawasan, dan evaluasi secara terus-menerus," katanya.

Aji Ratna mengingatkan agar organisasi pelaksana paham betul apa yang harus dilakukan karena program ini menyangkut anak-anak dan ibu hamil yang memiliki selera berbeda-beda.

"Jangan sampai program ini hanya berjalan beberapa saat kemudian berubah pola," katanya.

Ia menandaskan pentingnya evaluasi dan pemantauan di awal-awal pelaksanaan program.

Aji Ratna menyebut program Makan Bergizi Gratis sebagai program mulia. Hal itu melihat kondisi rakyat yang masih banyak kekurangan gizi di daerah-daerah tertentu, sehingga pemberian makanan bergizi secara gratis ini harus tepat sasaran.

Ia juga menyoroti agar ke depannya, kebijakan ini tidak menggeser kebijakan pencegahan stunting dan pemberian makanan tambahan yang sudah berjalan selama ini. "Kalau dia dilengkapi dengan energi, saya pikir itu akan lebih baik," katanya.

"Kalau program ini menambah dari yang sudah ada akan lebih baik lagi, dengan begitu stunting kita akan lebih cepat teratasi," ucap Aji Ratna.*

Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung berbagai program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai dari swasembada pangan hingga makan bergizi gratis (MBG).

Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan dukungan pelaku usaha pada program sangat penting. Menurutnya hal itu dapat memberikan dampak positif bagi daerah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Anindya usai bersilaturahmi dan rapat koordinasi dengan para ketum dan pengurus Kadin Provinsi di Menara Kadin Indonesia, Lantai 29, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/12).

"Hari ini hari yang sangat-sangat baik karena saya kehadiran teman-teman Kadin dari 24 provinsi. Jadi, teman-teman memberi masukan bahwa satu, program-program seperti swasembada pangan itu sangat penting," ungkap Anindya dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Anindya melihat pemerintahan Prabowo-Gibran maupun Kadin Indonesia sangat bersemangat untuk menjalin sinergi, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Terlebih, hal itu didukung dengan sejumlah program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti misalnya program swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan sekolah hingga rumah sakit, sampai program tiga juta rumah.

"Itu semua akan berdampak sangat positif, dan Kadin tentu siap untuk menjadi yang terdepan untuk memastikan realisasinya berjalan," tegasnya.

Anindya menyebutkan program Kadin Indonesia hanya satu yakni bagaimana pelaku usaha dapat menyukseskan program pemerintah sekaligus memberdayakan daerah.Dia menilai kedua hal itu sebenarnya merupakan sebuah kesinambungan.

Apabila program-program pemerintahan Prabowo-Gibran bisa berjalan dengan baik, maka upaya- upaya pemberdayaan daerah pun akan bisa dilaksanakan oleh para ketum maupun pengurus Kadin Provinsi dengan selaras.

"Karena pemerintah harus sukses dengan rencana-rencana yang diciptakan oleh Pak Prabowo, tapi juga di daerah pemberdayaannya (Kadin Provinsi) bisa berjalan," ujarnya.

Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan Kadin Indonesia terutama Kadin Provinsi, harus benar-benar dibina dan dijalin dengan harmonis. Sebab, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri tanpa kerja sama dari pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat di daerah tersebut.

"Dari waktu ke waktu, kami selalu mendapatkan arahan bahwa memang butuh pemberdayaan daerah itu jalan. Karena program-program tersebut tidaklah mungkin hanya bisa jalan dari Jakarta (pusat) sendiri. Tapi dengan kerja keras teman-teman di daerah, kerja kompak, dan solid, tentu semua bisa terlaksana," ujarnya

Pada kesempatan yang sama, Ketum Kadin Provinsi Jambi Usman Sulaiman mengamini apa yang disampaikan Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

"Pokoknya saya mendukung apa yang dikatakan Ketum (Anindya Bakrie)," tegasnya.

Selain Usman, turut hadir dalam acara itu di antaranya Ketum Kadin Provinsi Sulawesi Tengah M. Nur Rahmatu, Ketum Kadin Provinsi Bali Made Ariandi, Ketum Kadin Provinsi NTB Faurani, Ketum Kadin Maluku Utara Adam Marsaoly, Ketum Kadin Provinsi Kalimantan Tengah Rahmat N. Hamka, Ketum Kadin Provinsi Banten M. Azzari Jayabaya, Ketum Kadin Provinsi Aceh M. Iqbal, dan Ketum Kadin Provinsi Bangka Belitung Thomas Jusman.

(ada/ara)