Bima -

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menjelaskan soal wacana tanah sitaan dari koruptor yang hendak dijual murah dan dibangun rumah rakyat. Fahri mengungkapkan itu merupakan hak dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Itu melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) ya. Karena soal itu hak (wewenang) Kejagung," kata Fahri Hamzah kepada detikBali di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri menjelaskan proses kebijakan tersebut. Menurutnya, Kejagung akan menyerahkan tanah sitaan dari koruptor itu kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Setelah tuntas di situ, baru kami manfaatkan," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini.

Fahri mengungkapkan wacana tersebut kini tengah dibahas dan difinalisasi bersama Ditjen Kekayaan Negara. Menurutnya, akan ada banyak yang terlibat dalam pembahasan, mengingat persoalan tersebut melibatkan lintas departemen.

Khusus di Kementerian PKP, ada Ditjen Kawasan Permukiman yang mengurus kebijakan tersebut bersama Ditjen Pengadaan Tanah. Kementerian PKP juga akan mengumpulkan semua tanah yang siap bangun untuk rumah.

"Inilah yang kami ambil dari beberapa tempat. Kami data, kami kerjasamakan dengan yang mau bangun (rumah)," jelas Fahri.

Diberitakan sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengusulkan agar tanah hasil sitaan koruptor dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu. Ara mengungkapkan usulan itu telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Ara ini di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024). Ara menerangkan program itu direncanakan menyasar MBR pada 30 hingga 50 kota di Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1.000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa kami berikan atau kami jual dengan harga murah kepada rakyat, saya pikir negara ini akan bagus. Mohon doanya," jelas Ara dilansir dari detikNews.

Ara mengaku usulan itu tercetus setelah dirinya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank). Sebab, menurutnya, penduduk yang belum memiliki rumah bisa masuk dalam kategori miskin. Ara menyebut, berdasarkan Bank Dunia, indikator warga yang kekurangan konsumsi kalori harian sudah dianggap masuk kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kami masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin. Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" ungkap Ara.

(iws/gsp)

IDXChannel - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho memberikan respons terkait adanya usulan dari Satgas Perumahan untuk berubah menjadi Badan Investasi Perumahan.

Heru menilai usulan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih jauh. Hal ini agar perubahan tersebut mampu mengakomodir lebih besar dalam penyaluran pembiayaan perumahan, khususnya segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya kira itu kan diskusi dengan Satgas, kita hormati usulan itu, kan itu dalam rangka breakthrough, supaya Tapera lebih baik ke depan, sebagai penyedia likuiditas, yang murah dan jangka panjang," ujar Heru saat ditemui di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Heru mengaku usulan perubahan BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan akan dibahas jauh bersamaan dengan pembentukan Komite BP Tappera yang baru.

Lewat pembentukan Komite Tapera yang baru itu, Heru mengungkapkan, telah mengusulkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebagai Ketua Komite lembaga pengelola tabungan perumahan itu.

"Tapi kan itu perlu diskusi lagi, aktualisasi di bawah koordinasi Pak Menteri (PKP) kan beliau Ketua Komite kami nanti ke depan. Masih menunggu Keppres (pengangkatan Komite BP Tappera)," kata dia.

Sekadar informasi, sebelumnya Kementerian PKP telah mengajukan perubahan anggota Komite BP Tapera. Hal ini terkait dengan perubahan kabinet dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo 2019-2024 menjadi Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto menjelaskan, hingga saat ini anggota Komite BP Tapera masih tertulis dijabat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, yang mana saat ini telah menjabat sebagai Kepala Otorita IKN.

"Menteri PKP bersurat ke Presiden atas permintaan Komisioner BP Tapera untuk perubahan Komite sehubungan dengan perubahan Kabinet," ujarnya dalam keterangan resmi (28/11/2024).

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) diusulkan untuk menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia. Usulan tersebut disampaikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Perumahan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Mengenai hal tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya menghormati apa yang diusulkan oleh Satgas Perumahan.

"Itu kan diskusi dengan Satgas ya, ya kita hormati saja pemikirannya itu. Itu kan breakthrough ya supaya Tapera lebih baik ke depan sebagai penyedia likuiditas yang murah dan jangka panjang. Tentu nanti kan perlu diskusi lagi," kata Heru ketika ditemui usai acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Ia menegaskan bahwa hal itu masih perlu diskusi lebih lanjut. Sebab, fungsi dari Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia kemungkinan akan beririsan dengan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai badan yang mengelola investasi di Indonesia. Danantara juga disebut menjadi cikal-bakal superholding BUMN serta digadang-gadang bakal sekelas Temasek Singapura.

"Itu masih perlu dibahas lebih lanjut ya nanti akan beririsan dengan fungsi Danantara dan sebagainya karena kan kami badan investasi. Nanti ini perlu dibicarakan dulu lebih lanjut," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Satgas Perumahan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia. Hal ini dilakukan supaya BP Tapera dapat membantu pembiayaan perumahan tanpa perlu membebani APBN.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, dengan mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia dinilai mampu untuk mendapatkan likuiditas dengan lebih optimal yang nantinya bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan. Tak hanya itu, perubahan tersebut juga dianggap bisa membuat BP Tapera lebih fleksibel.

"Tujuannya adalah untuk memberikan likuiditas kepada perbankan, masyarakat menabung, Tapera memberikan 5% (bunga) sementara 56% dana Tapera itu memberikan likuiditas kepada BTN dengan bunga 0,6%. 40% baru diinvestasikan dengan bunga, dia dapat sekitar 5-6%. Artinya kan Tapera merugi tiap tahun," kata Bonny kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

"Nah, karena ini (Tapera) program pemerintah sehingga kerugiannya itu disubsidi. Kita menginginkan untuk mengatasi backlog harus adanya likuiditas sehingga Satgas melihat baiknya Tapera itu menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia. Sehingga kalau dia bisa mendapatkan uang dia bisa memutarkan uang itu benar-benar langsung, direct, tidak berinvestasi ke MI (manajer investasi) tapi sifatnya investasi yang tidak memiliki risiko. Hasil dari keuntungan itu untuk membantu likuiditas perumahan. Itu hematnya Satgas," tambahnya.

Apabila ingin mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia, perlu dilakukan revisi undang-undang terlebih dahulu. Sebab, BP Tapera merupakan sebuah badan yang lahir berdasarkan undang-undang, khususnya Undang-undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Terkait hal tersebut, Bonny mengaku sudah mengusulkan revisi UU Tapera kepada Prabowo. Hal itu disampaikan di Magelang pada saat acara retreat bersama kabinet dan para utusan presiden.

"(Revisi UU sudah diusulkan?) Sudah dong. Itu kan rekomendasi kita ke presiden. (Kapan diusulkan?) di Magelang. (Pas retreat?) iya," tutur Bonny.

(abr/das)

Jakarta -

Pengusaha mengusulkan ikan menjadi menu pendukung dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara pemerintah telah menentukan anggaran satu porsi MBG Rp 10.000. Apakah cukup ketentuan anggaran tersebut?

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan banyak jenis ikan yang dapat dimanfaatkan atau masuk menu progam MBG. Namun, untuk memenuhi porsi Rp 10.000 itu, pihaknya bisa menggunakan menu olahan seperti nugget ikan.

"Dari perikanan tangkap misalnya ikan tongkol, ikan kembung dari perikanan budidaya misalkan ikan lele, ikan patin, ikan bandeng dan produk olahan daging ikan misalkan nugget ikan dan berbagai jenis olahan berbahan baku surimi misalkan bakso ikan, siomay, dan lain-lain," kata dia kepada detikcom, Senin (23/12/2024).

Yugi menyebut pihaknya akan berupaya untuk memanfaatkan daerah yang produksi ikannya melimpah. Sementara bagi daerah yang sedikit pasokan ikannya, maka akan menggunakan produk olahan ikan.

"Liat potensi daerah tersebut, kalau oversupply kita manfaatin. Kalau lebih murah selain ikan, pasti ayam, daging, telur, kalau bisa next (pakai) fish nugget," ucapnya.

Sebagai dukungan pengusaha dalam program tersebut, Kadin akan membangun dapur bergizi. Selain itu, pihaknya akan menggerakkan nelayan, pembudidaya, pedagang ikan untuk memasok stok ke koperasi dapur makan bergizi.

"Rencananya dapur bergizi akan dikelola oleh koperasi," ujar dia.

Sebelumnya, Yugi menyampaikan bahwa memang tidak semua daerah kaya akan hasil ikan, namun kebutuhan bisa didapat dari daerah yang surplus produksi ikannya. Sementara daerah pegunungan jika tidak memungkinkan dipasok dengan ikan, maka tetap sumber protein pada program dari ayam dan daging sapi.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi dalam keterangannya dikutip Jumat, (20/12/2024).

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2.56% per tahun, 21,84 juta ton di tahun 2020 menjadi 23,54 juta ton di tahun 2023.

Angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan tangkap mencapai 5,41% per tahun, angka pertumbuhan rata-rata produksi ikan budi daya mencapai 2,40% per tahun, sementara angka pertumbuhan rata-rata produksi rumput laut mencapai 0,55% per tahun.

Kekuatan sumber daya air di Indonesia terdiri dari luas laut yang mencapai 3,26 Juta km2, memiliki 17.508 Pulau, luas tambak 785 ribu Hektar, serta luas area budidaya air tawar mencapai 2,8 Juta Hektar.

(ada/kil)

Jakarta -

Koperasi susu disebut siap memasok kebutuhan susu sebagai menu pendamping program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Adapun pagu anggaran MBG, diketahui sekitar 20% atau setara Rp 14 triliun disiapkan untuk memenuhi kebutuhan susu dalam program MBG.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan koperasi susu tengah mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan MBG. Ia menyebut, koperasi siap memasok susu hingga 1,3 juta liter per hari untuk program MBG.

"Koperasi sudah siap memasok 1,3 juta liter per hari untuk makan bergizi gratis," kata Budi Arie kepada wartawan di Taman Rekreasi Wiladatika ditulis Senin (23/12/2024).

Budi Arie tak menampik besarnya kebutuhan susu yang diperlukan untuk memenuhi program MBG. Karenanya, ia akan mendorong koperasi susu lokal untuk meningkatkan produksi.

"Kebutuhan tentu jauh lebih besar, karena itu kita harus tingkatkan produksi," jelas dia.

Sementara itu, berdasarkan data AIPS secara industri, angka rata-rata kebutuhan susu sapi untuk dalam negeri yakni sebanyak 80% impor dan 20% dari industri dalam negeri. Adapun angka tersebut belum memuat kebutuhan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah.

Sementara itu, diketahui Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan produksi Susu Nasional sebagai landasan dalam memastikan penyerapan susu segar dari peternak sekaligus menekan impor bahan baku susu.

Direktur Eksekutif AIPS (Asosiasi Industri Pengolahan Susu), Sonny Effendy mengatakan, pemerintah nantinya akan memberikan fasilitas berupa kredit dengan bunga yang murah hingga perbaikan infrastruktur dalam mendorong industri susu sapi dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga akan mengimpor sapi perah dan memasoknya kepada para peternak untuk memacu produksi susu.

"Jadi, selain Pemerintah datangkan sapi perah, juga memberikan fasilitas kredit bunga murah. Kemudian perbaikan infrastruktur, dan penyediaan lahan. Lahan-lahan yang idle itu 'kan sudah dipertahankan, seluruh Indonesia. Jadi, sudah tahu nanti kalau menambah sapi akan di mana, yang memungkinkan untuk menanam rumput, jagung dan sebagainya. Pemerintah udah memikirkan lebih komprehensif," papar Sonny saat kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

(kil/kil)

Jakarta: Bandung menjadi destinasi favorit liburan keluarga di akhir pekan karena memiliki daya tarik yang unik. Selain suasana yang masih sejuk, Bandung juga memiliki wisata alam dan kuliner yang menarik.

Banyak orang ingin memiliki tempat tinggal di Bandung. Namun, harga rumah di Bandung naik signifikan setiap tahunnya. Salah satu alternatif memiliki rumah dengan harga terjangkau adalah Kabupaten Bandung, Rancaekek.

Meskipun beberapa stok rumah subsidi di Rancekek telah habis, Medcom merangkum beberapa perumahan yang masih memiliki rumah subsidi dengan harga mulai Rp150 jutaan buat kamu yang tertarik tinggal dan beli rumah.

Berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah di Rancaekek yang dikutip dari Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah murah di Rancaekek

Perumahan di Rancaekek. Foto: Sikumbang Kementerian PUPR

1. Rancaekek Permai 2

Perumahan yang terletak di Jelegong, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh Sentrad Naluri Kreasi. Perumahan ini memiliki 1.118 rumah subsidi dengan harga Rp162 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 22 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan dua kamar mandi, dan satu kamar tidur.

Adapun spesifikasi rumah memiliki atap genteng, dinding conblock, dan lantai keramik dan pondasi dari pasangan batu kali.

2. Pesona Linggar Residence

Perumahan yang terletak di Linggar, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh PT Agung Mulya Group. Ada 46 rumah subsidi yang masih tersedia dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas 30 meter persegi dan luas bangunan 60 meter persegi dibanderol dengan harga Rp150 jutaan. Dilengkapi dengan fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah yang ditawarkan adalah atap genteng beton, habel atau bata ringan, dan lantai dengan keramik.

3. Puteraco Gading Timur Rancaekek

Perumahan yang terletak di Jelegong, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh PT Puteraco Indah. Ada 83 rumah subsidi yang masih tersedia dengan harga Rp150 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 22 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah subsidi ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka baja ringan, dinding conclok dan lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Rancaekek Permai

Perumahan yang terletak di Jelegong, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh Sentrad Naluri Kreasi. Ada 24 rumah tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.
Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 22 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka atap baja ringan, dinding bata hebel dan lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Grand Assalam

Perumahan yang terletak di Linggar, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh Karya Adien Assalam. Ada 51 rumah tipe komersil.

Rumah ini dibanderol dengan harga Rp405 jutaan. Dengan Harga tersebut kamu bisa memiliki rumah dengan luas bangunan 34 meter persegi, dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka atap baja ringan, dinding bata merah dan lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

Jakarta -

Kementerian Koperasi mengaku siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pagu anggaran sebesar 20% atau Rp 14% di programMBG ini memang disiapkan untuk penyediaan susu.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan koperasi susu kini sedang menyiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan MBG ini.

"Koperasi sudah siap memasok 1,3 juta liter per hari untuk makan bergizi gratis," kata Budi Arie kepada wartawan di Taman Rekreasi Wiladatika, Depok, Jawa Barat (22/12/2024).

Kendati begitu, Budi Arie tak menampik besarnya kebutuhan susu yang diperlukan untuk memenuhi MBG. Karenanya, ia akan mendorong koperasi susu untuk meningkatkan produksi.

"Kebutuhan tentu jauh lebih besar, karena itu kita harus tingkatkan produksi," tutupnya.

Mengutip data menurut data AIPS, secara industri, angka rata-rata kebutuhan susu sapi untuk dalam negeri yakni sebanyak 80% impor, dan 20% dari industri susu sapi dari dalam negeri. Angka ini untuk kebutuhan domestik dalam negeri, belum termasuk dengan kebutuhan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah.

Sementara itu, diketahui Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan produksi Susu Nasional untuk sebagai landasan dalam memastikan penyerapan susu segar dari peternak, dan menekan impor bahan baku susu.

Direktur Eksekutif AIPS (Asosiasi Industri Pengolahan Susu), Sonny Effendy mengatakan, pemerintah nantinya juga memberikan fasilitas berupa kredit dengan bunga yang murah, hingga perbaikan infrastruktur dalam mendorong industri susu sapi dalam negeri. Selain itu juga mengimpor sapi perah dan memasok kepada para peternak, sehingga pasokan susu bertambah.

"Jadi, selain Pemerintah datangkan sapi perah, juga memberikan fasilitas kredit bunga murah. Kemudian perbaikan infrastruktur, dan penyediaan lahan. Lahan-lahan yang idle itu 'kan sudah dipertahankan, seluruh Indonesia. Jadi, sudah tahu nanti kalau menambah sapi akan di mana, yang memungkinkan untuk menanam rumput, jagung dan sebagainya. Pemerintah udah memikirkan lebih komprehensif," papar Sonny saat kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

(kil/kil)

Jakarta -

Kementerian Koperasi mengaku siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pagu anggaran sebesar 20% atau Rp 14% di programMBG ini memang disiapkan untuk penyediaan susu.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan koperasi susu kini sedang menyiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan MBG ini.

"Koperasi sudah siap memasok 1,3 juta liter per hari untuk makan bergizi gratis," kata Budi Arie kepada wartawan di Taman Rekreasi Wiladatika, Depok, Jawa Barat (22/12/2024).

Kendati begitu, Budi Arie tak menampik besarnya kebutuhan susu yang diperlukan untuk memenuhi MBG. Karenanya, ia akan mendorong koperasi susu untuk meningkatkan produksi.

"Kebutuhan tentu jauh lebih besar, karena itu kita harus tingkatkan produksi," tutupnya.

Mengutip data menurut data AIPS, secara industri, angka rata-rata kebutuhan susu sapi untuk dalam negeri yakni sebanyak 80% impor, dan 20% dari industri susu sapi dari dalam negeri. Angka ini untuk kebutuhan domestik dalam negeri, belum termasuk dengan kebutuhan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah.

Sementara itu, diketahui Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan produksi Susu Nasional untuk sebagai landasan dalam memastikan penyerapan susu segar dari peternak, dan menekan impor bahan baku susu.

Direktur Eksekutif AIPS (Asosiasi Industri Pengolahan Susu), Sonny Effendy mengatakan, pemerintah nantinya juga memberikan fasilitas berupa kredit dengan bunga yang murah, hingga perbaikan infrastruktur dalam mendorong industri susu sapi dalam negeri. Selain itu juga mengimpor sapi perah dan memasok kepada para peternak, sehingga pasokan susu bertambah.

"Jadi, selain Pemerintah datangkan sapi perah, juga memberikan fasilitas kredit bunga murah. Kemudian perbaikan infrastruktur, dan penyediaan lahan. Lahan-lahan yang idle itu 'kan sudah dipertahankan, seluruh Indonesia. Jadi, sudah tahu nanti kalau menambah sapi akan di mana, yang memungkinkan untuk menanam rumput, jagung dan sebagainya. Pemerintah udah memikirkan lebih komprehensif," papar Sonny saat kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

(kil/kil)

Jakarta: Sragen merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten ini dikenal dengan sebutan "Bumi Sukowati" dan memiliki berbagai keunikan serta potensi daerah.

Sragen juga menawarkan berbagai perumahan, mulai dari tipe komersil hingga subsidi dengan harga terjangkau. Jika kamu tertarik membeli rumah di Sragen, di bawah ini ada beberapa pilihan menarik

Berikut adalah rekomendasi rumah murah mulai dari harga Rp150 jutaan di Sragen dikutip dari laman resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Sragen

Perumahan subsidi di Sragen. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Genengduur Asri

Perumahan ini berlokasi di Genengduwur, Gemolong, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Dibangun oleh Puri Angkasa Pratama ini ini memiliki 126 unit rumah dengan harga Rp162 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 67 meter persegi. Rumah sudah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Untuk spesifikasi rumah adalah atap genteng tanah liat, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Kembang Rubah Regency 3 at Omah Guworejo Asri

Perumahan yang dibangun Berkah Pandawa Moeda ini berada di Guworejo, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Ada 107 unit rumah tersedia dengan harga Rp150 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan adalah 34 meter persegi dan luas lahannya 60 meter persegi, serta tersedia 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu belah.

3. Oemah Guworejo Asri

Perumahan ini berlokasi di Guworejo, Karangmalang, Kab. Sragen, Jawa Tengah. Dibangun oleh Oemah Insan Mandiri ini memiliki 153 unit rumah dengan harga Rp150 juta.

Rumah tipe subsidi tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Sudah tersedia juga 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap rangka baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Griya Menara Sakinah

Berlokasi di Gemolong, Kab. Sragen, Jawa Tengah, perumahan ini dibangun oleh Menara Hijau Jaya. Saat ini, jumlah rumah subsidi yang masih tersedia adalah sebanyak 72 unit dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah sudah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah terdiri dari atap genteng mantili, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Astina Residence Kalijambe

Perumahan yang berlokasi di Banaran, Kec. Kalijambe, Kab. Sragen, Jawa Tengah ini dibangun oleh Griya Joglo Semar. Saat ini, jumlah rumah subsidi yang masih tersedia adalah sebanyak 92 unit dengan harga Rp166 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 68 meter persegi. Rumah sudah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Kemudian, spesifikasi rumah terdiri dari atap rangka baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

JAKARTA, investor.id – PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) merupakan perusahaan swasta pertama yang mendanai uji coba implementasi program makan bergizi gratis (MBG). Japfa diperkirakan bakal memperoleh kontrak businesstogovernment (B2G) yang signifikan dalam waktu dekat.

Japfa telah melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis (MBG) di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saat itu, paket makanan bergizi tersebut seharga Rp 12.000. Dengan demikian, Japfa harus melakukan penyesuaian harga karena anggaran program yang baru rata-rata sebesar Rp 10.000.

Program makan bergizi gratis (MBG) diperkirakan memiliki 82,9 juta penerima manfaat. Daging ayam dan telur merupakan sumber protein yang paling mungkin untuk dikembangkan. Sebab keduanya mengalami surplus pasokan domestik bersih sebanyak 0,12 juta ton dan 0,17 ton, menurut data Kementerian Pertanian. Sedangkan daging sapi dan susu mengalami defisit pasokan nasional sebesar 0,4 miliar ton dan 3,7 ton.

Emiten berkode saham JPFA tersebut juga memiliki jaringan distribusi yang luas dengan 160.000 titik di seluruh Indonesia. “Dengan kolaborasi antara JPFA dan pemerintahan Prabowo untuk mengimplementasikan uji coba program makan bergizi gratis, JPFA diperkirakan bakal memperoleh kontrak businesstogovernment (B2G) yang signifikan dalam waktu dekat,” tulis analis NH Korindo Sekuritas Indonesia, Ezaridho Ibnutama dalam risetnya.

Sementara itu, sepanjang Januari-September 2024, Japfa (JPFA) mencetak penjualan Rp 41,28 triliun, naik 9,3% yoy. Segmen peternakan komersial masih menjadi kontributor utama pendapatan sebesar 40,7%. Diikuti, pakan ternak 26,32%, pengolahan unggas dan produk konsumen 15,25%, akuakultur 8,35%, pembibitan unggas 5,7%, serta perdagangan dan lainnya 3,68%.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Adapun kenaikan beban pokok penjualan JPFA lebih lambat sebesar 4,68% yoy menjadi Rp 33,34 triliun, karena biaya bahan baku hanya meningkat 2,7% yoy menjadi Rp 26,76 triliun. Efisiensi yang lebih tinggi disebabkan oleh perubahan SOP, harga jagung yang lebih murah, dan digitalisasi dalam operasional.

Hal itu menghasilkan gross profit margin (GPM) yang lebih tinggi sebesar 19,24% dibandingkan 15,68% pada Januari-September 2023. “Laba kotor melejit 125,8% yoy menjadi Rp 2,25 triliun. Diikuti, peningkatan net profit margin (NPM) menjadi 5,44% dari 2,63%,” jelas Ezaridho.

Dengan berbagai faktor tersebut, NH Korindo Sekuritas mempertahankan rekomendasi buy saham JPFA. Target harga saham JPFA dinaikkan menjadi Rp 2.500 dari sebelumnya Rp 2.100. Target harga baru itu mencerminkan P/E sebesar 10 kali dari rata-rata 3 tahun.

Risiko utamanya jika pemerintah terus menyesuaikan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) ke bawah. Selain itu, harga-harga komoditas pangan dapat meningkat seiring dengan ancaman perang dagang dan ancaman virus flu burung yang bisa menyebabkan krisis pasokan unggas.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kabupaten Bandung (ANTARA) -

Kabupaten Bandung (ANTARA) -