JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah kabar yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Jawa Timur, dihentikan.

Menurut Dadan, program itu hanya diliburkan pada Senin (17/2/2025) hari ini dan akan dilanjutkan pada Selasa (18/2/2025) besok.

"Enggak (dihentikan). Hari ini saja libur. Besok jalan lagi," ujar Dadan.di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dadan meminta masyarakat tidak percaya dengan kabar burung atau hoaks terkait pelaksanaan program MBG.

Ia memastikan pelaksanaan program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto itu tetap berjala di Sumenep.

"Jangan percaya hoaks," kata Dadan

Namun, ia tak menjelaskan lebih perinci mengapa program tersebut diliburkan pada hari ini.

Sebelumnya diberitakan, program MBG di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, resmi dihentikan sementara.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, membenarkan keputusan tersebut.

"Iya, itu benar," kata Kholilur saat dikonfirmasi, Minggu (16/2/2025).

Menurut Kholilur, penghentian program yang menyasar ribuan siswa ini terjadi akibat kendala teknis di internal penyelenggara.

Namun, ia enggan merinci lebih lanjut terkait kendala tersebut.

SPPG Sumenep telah menyampaikan laporan tertulis kepada BGN pada Rabu (12/2/2025).

Denpasar (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan bagian dari misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan tersebut disampaikan KSAD dalam amanat tertulisnya dalam upacara Hari Kesadaran Nasional, yang dibacakan oleh Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Hartono di Denpasar, Bali, Senin.

"Makan bergizi gratis bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama generasi muda, demi membangun generasi yang kuat dan produktif," kata Hartono.

Dalam amanatnya, KSAD menjelaskan TNI AD akan mendukung program ini dengan menyiapkan lahan, mendirikan dapur sehat, serta melakukan pendataan anak sekolah yang menjadi sasaran utama program MBG.

Selain program MBG, TNI AD juga tengah menjalankan berbagai program unggulan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa program yang sedang berlangsung meliputi ketahanan pangan, TNI AD Manunggal Air, pencegahan stunting atau tengkes, serta rehabilitasi rumah dan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) bagi masyarakat.

Program-program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga bertujuan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi demi stabilitas nasional.

Dalam meningkatkan kesiapan operasional, KSAD menegaskan TNI AD terus melakukan restrukturisasi organisasi.

Upaya ini mencakup pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan serta peningkatan status korem menjadi kodam di beberapa wilayah. Langkah tersebut bertujuan memperkuat pertahanan daerah serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Jenderal TNI Maruli juga berpesan kepada seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) TNI AD untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, menjalankan tugas dengan dedikasi, serta menghindari pelanggaran yang dapat merusak citra institusi.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Agung Udayana menegaskan penyampaian KSAD tersebut menyoroti peran strategis TNI AD dalam mendukung penuh program Astacita Presiden Republik Indonesia.

Dia mengatakan TNI AD berkomitmen untuk menyukseskan program ini dengan menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk lahan pertanian, dapur sehat, serta sistem pendataan anak sekolah sebagai sasaran utama.

“Dari aspek kesiapan operasional, TNI AD terus memperkuat organisasi melalui restrukturisasi satuan guna meningkatkan efektivitas dan daya tangkal pertahanan," kata Agung.

Dengan semangat profesionalisme, soliditas, dan kebersamaan, kata dia, TNI AD berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, memperkuat ketahanan sosial ekonomi, serta menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Bangka Belitung sukses amankan kelistrikan dalam kegiatan simulasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksnakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMADA) Pangkalpinang. Program tersebut ditinjau langsung oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi Kepulauan Babel.

Program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak sekolah di berbagai jenjang pendidikan.

Pada kesempatan ini, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi langkah yang telah diambil Pj Gubernur Sugito beserta jajarannya di Provinsi Kepukauan Babel yang berani mengambil inisiasi telah melakukan simulasi di SMADA Pangkalpinang, maupun sekolah lain yang ada diseluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Babel.

“Kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pak Pj Gubernur dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana program ini walaupun dari sisi teknis pelaksanaan masih dalam tahap persiapan,” katanya.

General Manager PLN Babel, Dini Sulistyawati, menegaskan bahwa sebagai BUMN yang diberi mandat untuk menyediakan infrastruktur kelistrikan yang andal, PLN siap memberikan dukungan penuh terhadap kesuksesan program MBG ini. Komitmen tersebut sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang menjadi landasan utama PLN dalam menjalankan operasionalnya.

“PLN UIW Babel berkomitmen untuk memastikan keandalan listrik dalam mendukung pelaksanaan Program MBG di seluruh sekolah yang menjadi target implementasi. Kami telah menyiapkan langkah-langkah preventif untuk menjaga pasokan listrik tetap stabil selama program berlangsung, sehingga program ini dapat berjalan lancar tanpa kendala,” ujar Dini Sulistyawati.

Pj Gubernur Babel, Sugito mengapresiasi kesiapan seluruh pihak dalam menyukseskan program ini, termasuk dukungan PLN dalam memastikan infrastruktur kelistrikan yang andal.

“Kami berterima kasih atas dukungan PLN yang telah memastikan pasokan listrik aman dan stabil dalam pelaksanaan program ini. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak terkait sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi anak-anak sekolah,” ujar Sugito.

PLN Babel terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta stakeholder terkait untuk memastikan kebutuhan listrik di lokasi-lokasi Dapur MBG dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini meliputi penyediaan infrastruktur kelistrikan, peningkatan kapasitas, hingga pemeliharaan jaringan listrik yang optimal.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, resmi dihentikan mulai hari ini, Senin (17/2).

Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama para siswa dan wali murid yang selama ini mengandalkan program tersebut.

Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Sumenep, Desa Pandian, para siswa yang biasa membawa wadah kosong untuk menampung sisa makanan dari MBG kini harus kembali membawa bekal dari rumah.

"Biasanya anak-anak membawa pulang makanan yang tidak mereka habiskan, jadi tidak ada sisa di tempat makan. Namun sekarang, kami sudah mengimbau agar mereka tidak membawa wadah kosong lagi," ujar Kepala MIN 1 Sumenep, Didik Santoso, Senin (17/2).

Informasi penghentian program MBG diterima pihak sekolah pada Sabtu (15/2) siang.

Menyadari pentingnya informasi ini, Didik segera menginstruksikan para wali kelas untuk menyampaikan kabar tersebut kepada wali murid.

"Takutnya, kalau tidak segera diinformasikan, anak-anak tetap membawa wadah kosong dan tidak sarapan di rumah," jelasnya.

Keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan dari para wali murid. Mereka ingin tahu mengapa program ini dihentikan dan sampai kapan akan berlanjut kembali.

Namun, pihak sekolah hanya bisa meneruskan jawaban dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, yang menyebutkan bahwa mereka akan diberi tahu jika program ini kembali dijalankan.

"Banyak wali murid bertanya sampai kapan program ini dihentikan. Kami hanya bisa menyampaikan bahwa nanti akan diinformasikan lagi," tambah Didik.

Hingga saat ini, tidak ada penjelasan rinci mengenai alasan penghentian program MBG. Didik mengaku hanya menerima pemberitahuan melalui grup komunikasi resmi, tetapi alasan detailnya tidak disampaikan secara terbuka.

"Dari informasi yang kami dapat, disebutkan bahwa alasannya tidak bisa dijelaskan melalui grup," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, membenarkan penghentian sementara program tersebut.

Ia menyebutkan bahwa ada kendala teknis di internal penyelenggara, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Penghentian mendadak ini menimbulkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat.

Sebab Program MBG selama ini menjadi salah satu upaya penting dalam pemenuhan gizi anak sekolah, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Jakarta: Mataram merupakan kota terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Lombok Barat. Meskipun kota kecil, daerah ini dijuluki sebagai Kota Seribu Masjid dan jantung Pulau Lombok.

Julukan Kota Seribu Masjid diperoleh karena mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Terdapat sejumlah kuliner dan destinasi wisata, seperti Gili Trawangan dan Gunung Rinjani.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Kota Mataram, berikut adalah lima rekomendasi rumah komersil di bawah Rp500 juta dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Mataram

Perumahan subsidi di Mataram. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Gajah Mada Residence

Berlokasi di Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dikelola oleh Lambang Sejati dengan jumlah 53 unit subsidi yang tersedia.

Rumah subsidi mulai dari Rp168 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap ringan dan atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

2. Graha Inara

Rumah ini berlokasi di Ampenan Selatan, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dikelola oleh Citra Jaya Graha, jumlah subsidi yang tersedia 3 unit dengan harga mulai dari Rp168 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 24 meter persegi dan luas lahan 65 meter persegi. Rumah ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Graha Cendana

Berlokasi di Tanjung Karang, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dikelola oleh Citra Jaya Graha dengan jumlah unit tersedia 3 unit subsidi.

Rumah ini dengan harga Rp168 juta dengan luas bangunan 24 meter persegi serta luas lahan 70 meter persegi, terdapat satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah berupa atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Graha As-Sami II

Perumahan ini berlokasi di Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ini dibangun oleh Citra Jaya Graha. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 11 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp168 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 27 meter persegi, luas lahan 65 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap genteng metal multiroof, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

5. Metaverse Selagalas

Rumah ini berlokasi di Selagalas, Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dikelola oleh Meta Loka Indonesia, tetapi hanya ada 11 unit komersil yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp181 juta dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 70 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja penutup metal multiroof, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

GUNUNGKIDUL, KOMPAS.com - Betapa antusiasnya para siswa SD Negeri 1 Wonosari, DI Yogyakarta, menerima rantang berisikan makanan sehat gratis yang diantar langsung ke hadapan mereka.

Hari ini, Senin (17/2/2025), merupakan hari pertama mereka menikmati program makan bergizi gratis (MBG).

Dari pengamatan Kompas.com, para siswa antusias untuk menerima makan bergizi gratis hari ini. Adapun lauk yang diberikan bola daging, tumis wortel dan jamur, susu, nasi, dan pepaya.

"Saya suka lauknya dan sayurnya," kata Carlos siswa kelas 1.

Carlos mengaku seneng bisa menyantap makanan yang dikirim hari ini.

"Besuk ada lagi? Lauknya kalau bisa ayam bakar," kata dia berseloroh di hadapan Komandan Kodim 0730/Gunungkidul Letkol Infantri Roni Hermawan.

Rama siswa lainnya mengaku senang dengan adanya susu.

"Pertama susunya sudah habis," kata dia.

Hari ini, ribuan siswa di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, mulai merasakan program makan bergizi gratis (MBG). Ada dua Kapanewon yang melaksanakannya.

Dari pengamatan Kompas.com, soft launching dilakukan di sekitar dapur sehat di komplek Kodim 0730/Gunungkidul sekitar pukul 08.00 WIB. Menggunakan mobil putih, ratusan rantang makanan yang terbuat dari stainless stell itu dikirim ke sekolah-sekolah.

"Pagi ini untuk dapur kami beroperasional di dua titik di SDN 1 Wonosari dengan SMPN 1 Wonosari untuk jumlah paket kurang lebih 1.151 paket," kata Komandan Kodim 0730/Gunungkidul Letkol Infantri Roni Hermawan ditemui di Dapur sehat, Senin.

Dikatakannya, selain di Wonosari hari ini juga dilaksanakan di Wilayah Kapanewon Tepus. Untuk wilayah Tepus dilakukan oleh pihak ke 3 atau dapur mandiri, melayani 2900 sampai 3000 murid.

"Rencana kedepan akan bertambah lagi untuk sementara proses kami bertingkat, bertahap, berlanjut," kata Roni.

Untuk satu dapur sehat akan melayani 3000 makanan.

"Hari ini 2 sekolah, apabila sistem sudah terbentuk khusus wilayah Wonosari akan bertambah 4 titik sekolah, ditambah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata dia.

Target di Gunungkidul sekitar 120.000 layanan dengan jumlah dapur 44 unit.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengatakan, pemerintah Kabupaten siap mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak di Gunungkidul, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta pengentasan stunting di daerah tersebut.

"Nanti kita lihat, APBD siap, apakah nanti sharing atau dari APBN murni, kita siap untuk itu karena mendukung program dari presiden," kata Sunaryanta.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menyiapkan perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas. Pihaknya pun telah menyiapkan anggaran Rp255 miliar untuk program tersebut.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (16/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi) sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR, menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

(Febrina Ratna Iskana)

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Ribuan siswa di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, mulai merasakan program makan bergizi gratis (MBG), Senin (17/2/2025).

Ada dua Kapanewon yang melaksanakan hari ini.

Dari pengamatan Kompas.com, soft launching dilakukan di sekitar dapur sehat di komplek Kodim 0730/Gunungkidul sekitar pukul 08.00 WIB. Menggunakan mobil putih, ratusan rantang makanan yang terbuat dari stainless stell diantar ke sekolah-sekolah.

"Pagi ini untuk dapur kami beroperasional di dua titik di SDN 1 Wonosari dengan SMPN 1 Wonosari untuk jumlah paket kurang lebih 1.151 paket," kata Komandan Kodim 0730/Gunungkidul Letkol Infantri Roni Hermawan ditemui di Dapur sehat, Senin.

Dikatakannya, selain di Wonosari hari ini juga dilaksanakan di Wilayah Kapanewon Tepus. Untuk wilayah Tepus dilakukan oleh pihak ke 3 atau dapur mandiri, melayani 2900 sampai 3000 murid.

"Rencana kedepan akan bertambah lagi untuk sementara proses kami bertingkat, bertahap, berlanjut," kata Roni.

Untuk satu dapur sehat akan melayani 3000 makanan.

"Hadi ini 2 sekolah apabila sistem sudah terbentuk khusus wilayah Wonosari akan bertambah 4 titik sekolah, ditambah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata dia

Target di Gunungkidul sekitar 120.000 layanan dengan jumlah dapur 44 unit.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengatakan, pihak pemerintah Kabupaten siap mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak di Gunungkidul, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta pengentasan stunting di daerah tersebut.

"Nanti kita lihat, APBD siap, apakah nanti sharing atau dari APBN murni, kita siap untuk itu karena mendukung program dari presiden," kata Sunaryanta.

MBG di Sumenep dihentikan

Sebelumnya diberitakan, program MBG di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dihentikan. Kusniah, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur membenarkan hal tersebut.

"Iya, mulai Senin (17/2/2025) besok, makan bergizi gratis dihentikan," kata Kusniah kepada Kompas.com, Minggu (16/2/2025).

Kusniah menyampaikan, ia baru mengetahui pemberhentian program itu setelah membaca surat edaran di grup para penerima makan bergizi gratis.

"Edarannya disampaikan melalui grup WhatsApp penerima (MBG). Saya tergabung di situ," ucapnya.

Dalam surat edaran itu, kata Kusniah, tidak dirinci apa alasan MBG yang menyasar 2.965 siswa itu dihentikan. Hanya disebutkan bahwa ada dinamika yang belum teratasi di internal penyelenggara.

"Tidak disebutkan alasannya secara perinci, karena ada dinamika yang belum teratasi. Kami kan hanya penerima, ada dinamika seperti apa kami tidak tahu," kata dia.

Tidak hanya itu, dalam surat edaran tidak dijelaskan kapan program makan bergizi gratis itu akan dilaksanakan kembali. "Tidak ada info, kapan akan dimulai lagi (MBG)," ucap Kusniah.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan rumah di kawasan pesisir melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujar Fitrah dalam keterangannya dikutip pada Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan, Kota Cirebon, Jawa Barat; Kepenuhan Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau; Jempol, Kabupaten Sumbawa, NTB; Wringtappareng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; Kali Code Yogyakarta; dan Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Bangun Sanitasi dan Rusun

Tak hanya itu, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan; Kawasan Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat; Kawasan Awakaluku, Kabupaten Wajo, Sulsel; Provinsi DK Jakarta; dan Provinsi Jawa Barat.

Terakhir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan 3 unit Rumah Susun (Rusun) sebesar Rp 153 miliar di Parigi Moutong, Rusun DKI, dan Rusun Lampung.

Bentuk BP3

Sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) dalam rangka pelaksanaan Hunian Berimbang dan Dana Konversi.

Pembentukan BP3 merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program 3 juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi dan Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid angkat bicara mengenai penutupan akses jalan tembus Row 47 Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Menurutnya, sesuai aturan yang berlaku akses masyarakat sebetulnya tidak boleh ditutup satu sama lain.

Aturan yang ia maksud Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Uu tersebut menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Dengan ketentuan itu, tidak dapat dibenarkan hak atas tanah dipergunakan (atau pun tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi suatu pihak.

"Kalau menurut aturan, akses masyarakat tidak boleh ditutup satu sama lain. Kalau administrasi pertanahan itu, antara satu bidang dengan bidang lain tidak boleh ditutup," katanya saat ditemui di Kampung Nelayan Bermis Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu (16/2) seperti dikutip dari Antara.

Karenanya Nusron meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) perlu untuk menanggapi polemik tersebut.

"Ini sebetulnya urusannya Pak Mauarar Sirait (Menteri PKP). Kenapa? Karena Pak Mauarar yang (mengurusi soal) kawasan pemukiman. Kalau saya, kan, urusan administrasi pertanahannya," kata Nusron 

Sebelumnya pada Jumat (14/2), Forum Warga Kapuk Muara menggelar Aksi Demonstrasi Menuntut PT Mandara Permai Untuk Membuka Akses Jalan Tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka. Tapi, surat itu tidak pernah diindahkan.

SUMENEP, KOMPAS.com - Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman mengatakan bahwa pihaknya sudah melapor kepada Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihentikan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Laporan itu disampaikan pada Rabu (12/2/2025) lalu. Namun, hingga Minggu (16/2/2025), pihaknya belum mendapatkan respons dari BGN.

"Belum ada arahan dari BGN sampai saat ini," kata dia.

Menurut Kholilur, pemberhentian sementara program pemerintah itu disebabkan oleh kendala teknis di internal penyelenggara.

Namun, kepala SPPG itu enggan merinci apa kendala teknis tersebut. Dia hanya mengungkapkan bahwa kendala teknis itu sudah terjadi sejak satu pekan terakhir.

Kholilur menargetkan, program makan bergizi gratis yang mencakup 18 lembaga sekolah di wilayah Kecamatan Kota Sumenep ini bisa dimulai kembali minggu depan.

Namun, target itu tetap menunggu arahan dari BGN.

"Targetnya minggu depan bisa dimulai lagi. Tapi tetap menunggu arahan dari BGN," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah kepala sekolah penerima makan bergizi gratis mengatakan bahwa program itu telah dihentikan, terhitung mulai Senin (17/2/2025).

Pemberhentian itu disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Sumenep melalui grup WhatsApp yang berisi seluruh penerima makan bergizi gratis.

Akibatnya, sebanyak 2.965 siswa di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, tidak bisa lagi menikmati program pemerintah yang merupakan realisasi dari janji politik itu.

SUMENEP, KOMPAS.com - Sebanyak 2.965 siswa di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, tidak lagi menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebab, mulai Senin (17/2/2025) hari ini, program pemerintah itu resmi dihentikan di sana.

Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Sumenep Didik Santoso mengatakan bahwa pemberitahuan itu sudah disampaikan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Sumenep di grup WhatsApp para penerima makan bergizi gratis tersebut.

"Sabtu (15/2/2025) lalu sudah diinfokan di grup WhatsApp," kata Didik di Sumenep.

Pihaknya langsung memberitahukan kepada semua wali kelas agar segera disampaikan kepada semua wali murid soal penghentian MBG ini.

Tujuannya, para siswa kembali sarapan di rumah atau membawa bekal ke sekolah.

"Takutnya, jika tidak segera diinfokan, anak-anak sudah bawa wadah kosong, dan sudah tidak sarapan dari rumah," kata dia.

Sementara itu, hal serupa disampaikan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kecamatan Kota, Kusniah.

Alasan tak dirinci

Kepada Kompas.com, Kusniah menyatakan bahwa kepala SPPG tidak merinci apa alasan makan bergizi gratis kepada siswa itu dihentikan.

Dari pemberitahuan itu, hanya disebutkan bahwa ada dinamika yang belum teratasi di internal penyelenggara.

"Tidak disebutkan alasannya secara perinci karena ada dinamika yang belum teratasi. Kami kan hanya penerima, ada dinamika seperti apa kami tidak tahu," kata dia.

Dalam pemberitahuan itu juga tidak diterangkan kapan program makan bergizi gratis akan dilaksanakan kembali.

"Tidak ada info, kapan akan dimulai lagi (MBG)," ujar Kusniah.

Kusniah menyampaikan, sejak diluncurkan pada tanggal 13 Januari 2025 di Kabupaten Sumenep, pendistribusian makan bergizi gratis ke SDN Pandian 1 Sumenep tidak ada kendala.

Bahkan, sebelum jam istirahat tiba, menu makan bergizi gratis itu sudah diterima oleh para siswa.