Bima -

Wakil Ketua Umum Gelora, Fahri Hamzah, buka suara terkait daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Fahri merupakan satu dari sekian tokoh asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang kerap mengkampanyekan pemekaran PPS.

"Soal ini, semuanya on going ya" ucap Fahri kepada detikBali, di Kota Bima, NTB, Senin,(23/12/2024).

Fahri mendengar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan tetap melanjutkan pemekaran daerah. Kemungkinan Pulau Sumbawa merupakan salah satu yang akan terpisah dari Provinsi NTB.

"Studi terakhir dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kami doakan saja berjalan dengan cepat," ujar Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini.

Fahri mengajak seluruh lapisan masyarakat di Bima, umumnya di Pulau Sumbawa untuk mendiskusikan bersama terkait rencana dan desain daerah. "Pulau Sumbawa harus menyala, Bima harus menjadi mercusuar kemajuan Indonesia bagian timur," paparnya.

Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa sudah diwacanakan cukup lama. Hal itu menjadi komoditas politik, baik saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres).

Fahri Hamzah, saat itu menjabat Jubir Bicara Tim Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, mengatakan Provinsi Pulau Sumbawa akan diperjuangkan setelah Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

"Setelah capres-cawapres kita dilantik 20 Oktober 2024, PPS akan mulai dibahas hingga disahkan," ujar Fahri, saat menghadiri deklarasi dukungan relawan Gemoy Milenial Prabowo-Gibran (Gembira) di Kota Bima, Kamis, (8/2/2024).

(gsp/iws)

Istanbul (ANTARA) - Otoritas Israel telah membangun tujuh pos permukiman ilegal di dalam Area B Tepi Barat, yang seharusnya berada di bawah kendali administratif Otoritas Palestina, menurut laporan kelompok hak asasi Israel pada Minggu (22/12).

Pos-pos tersebut merupakan permukiman ilegal pertama yang didirikan di Area B sejak penandatanganan Perjanjian Oslo pada 1993.

"Untuk pertama kalinya sejak Perjanjian Oslo, tujuh pos permukiman didirikan di Area B Tepi Barat," kata organisasi hak asasi Peace Now dalam pernyataannya.

Peace Now juga menyebutkan bahwa "lima dari pos permukiman tersebut didirikan di area yang disebut Cadangan yang Disepakati (Agreed-Upon Reserve)" di timur dan tenggara kota Bethlehem, sementara dua lainnya didirikan di wilayah Ramallah, semuanya berada di Area B Tepi Barat.

Perjanjian Oslo II tahun 1995 membagi wilayah Tepi Barat menjadi tiga zona: Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali sipil dan administratif Palestina namun dengan kendali keamanan Israel, dan Area C di bawah kendali penuh Israel, baik sipil, administratif, maupun keamanan.

Semua permukiman ilegal Israel berada di Area C Tepi Barat yang mencakup 60 persen wilayah tersebut.

Israel memberlakukan pembatasan ketat terhadap pembangunan oleh warga Palestina di area itu dan kerap menghancurkan rumah-rumah Palestina dengan alasan tidak memiliki izin bangunan.

Peace Now, kelompok pemantau anti-permukiman ini juga mencatat bahwa "puluhan keluarga Palestina telah meninggalkan rumah mereka di Area B akibat kekerasan oleh pemukim," yang membuka jalan bagi pendirian pos-pos permukiman di atas tanah mereka.

"Di seluruh Tepi Barat, jumlah pos permukiman mencapai angka luar biasa, yakni 52 pos yang didirikan pada tahun 2024. Tujuh pos permukiman di Area B ini mencakup 13,5 persen dari semua pos yang didirikan tahun lalu," ungkap Peace Now.

Menurut perkiraan Israel, lebih dari 720.000 warga Israel kini tinggal di permukiman dan pos ilegal di Tepi Barat yang diduduki, termasuk di wilayah Yerusalem Timur.

Pembangunan permukiman semakin meningkat sejak pemerintah sayap kanan Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berkuasa pada Desember 2022.

Komunitas internasional, termasuk PBB, menganggap permukiman itu ilegal menurut hukum internasional.

PBB berulang kali memperingatkan bahwa perluasan permukiman yang terus berlanjut mengancam kelangsungan solusi dua negara, kerangka kerja yang dianggap penting untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Dalam perkembangan hukum yang signifikan pada Juli, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah Palestina adalah "ilegal."

Pengadilan tersebut menyerukan evakuasi segera atas semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Sebanyak 39 bank menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera 2024.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan, kesepakatan ini terjalin sebagai salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program 3 juta rumah tidak dapat dicapai tanpa dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan," kata Rionald, dalam sambutannya di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024).

Rionald menjelaskan, program FLPP merupakan terobosan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses stabilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kredit pembiayaan Perumahan. Sejak tahun 2010 s.d 2024, FLPP telah berhasil membiayai lebih 1,5 juta unit rumah bagi MPR.

"Oleh karena itu pemerintah akan terus mengalokasikan anggaran bagi program FLPP sehingga ini bisa menjadi pendorong di dalam kita menghadapi isu backlog, sambil pemerintah juga menyediakan kursi likuiditas melalui PMN kepada PT SMF," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini nilai outstanding pembiayaan untuk program FLPP cukup besar dalam program FLPP ini untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp 18,7 triliun. Ia berharap nominal tersebut dapat dioptimalkan menjadi sumber pendanaan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN.

Namun untuk mewujudkannya, menurutnya dibutuhkan kombinasi kebijakan pembiayaan dan kemitraan yang solid. Keterbatasan akses pembiayaan, kualitas perumahan layak huni, tingkat keterhunian, hingga ketertiban administratif juga menjadi isu yang perlu mendapat perhatian dan dievaluasi secara berkala.

"Kami mengajak semua pihak untuk terus bekerja sama. Kami juga mengapresiasi kontribusi besar dari perbankan dan asosiasi pengembang perumahan yang telah menjadi mitra strategis dalam program ini," kata dia.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, ada 39 bank yang sepakat menandatangani kerja sama pada hari ini. Jumlah tersebut terdiri atas 7 bank nasional dan 32 bank daerah.

Adapun daftar bank-bank nasional tersebut antara lain Bank Mega Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), BTN Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia.

Ia juga melaporkan, sejak digulirkan pada tahun 2010 s.d 20 Desember 2024atau selama 15 tahun,program KPR subsidi FLPP telah mencapai realisasi KPR sebesar 1,59 juta unit rumah untuk MBR atau senilai Rp 151,22 triliun.

"Dengan total dana kelolaan yang saat inidikelola oleh BP Tapera sebesar Rp 116,27 triliun," ujar Heru.

Penyaluran KPR subsidi oleh BP Tapera, baik KPR FLPP maupun KPR TAPERA melalui perbankan ini dari mulai pemerintahan Presiden Prabowo di 20 Oktober s.d 20 Desember 2024 telah realisasi sebanyak 35.399 unit senilai Rp 4,44 triliun.

"Alhamdulillah 2 bulan ini merupakan capaian yang luar biasa,di atas dari capaian bulan-bulan sebelumnya.Ini bukan merupakan bagian dari komitmen kita untuk mensukseskan program 3 juta rumah," katanya.

(acd/acd)

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) diusulkan untuk menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia. Usulan tersebut disampaikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Perumahan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Mengenai hal tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya menghormati apa yang diusulkan oleh Satgas Perumahan.

"Itu kan diskusi dengan Satgas ya, ya kita hormati saja pemikirannya itu. Itu kan breakthrough ya supaya Tapera lebih baik ke depan sebagai penyedia likuiditas yang murah dan jangka panjang. Tentu nanti kan perlu diskusi lagi," kata Heru ketika ditemui usai acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Ia menegaskan bahwa hal itu masih perlu diskusi lebih lanjut. Sebab, fungsi dari Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia kemungkinan akan beririsan dengan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai badan yang mengelola investasi di Indonesia. Danantara juga disebut menjadi cikal-bakal superholding BUMN serta digadang-gadang bakal sekelas Temasek Singapura.

"Itu masih perlu dibahas lebih lanjut ya nanti akan beririsan dengan fungsi Danantara dan sebagainya karena kan kami badan investasi. Nanti ini perlu dibicarakan dulu lebih lanjut," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Satgas Perumahan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia. Hal ini dilakukan supaya BP Tapera dapat membantu pembiayaan perumahan tanpa perlu membebani APBN.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, dengan mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia dinilai mampu untuk mendapatkan likuiditas dengan lebih optimal yang nantinya bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan. Tak hanya itu, perubahan tersebut juga dianggap bisa membuat BP Tapera lebih fleksibel.

"Tujuannya adalah untuk memberikan likuiditas kepada perbankan, masyarakat menabung, Tapera memberikan 5% (bunga) sementara 56% dana Tapera itu memberikan likuiditas kepada BTN dengan bunga 0,6%. 40% baru diinvestasikan dengan bunga, dia dapat sekitar 5-6%. Artinya kan Tapera merugi tiap tahun," kata Bonny kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

"Nah, karena ini (Tapera) program pemerintah sehingga kerugiannya itu disubsidi. Kita menginginkan untuk mengatasi backlog harus adanya likuiditas sehingga Satgas melihat baiknya Tapera itu menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia. Sehingga kalau dia bisa mendapatkan uang dia bisa memutarkan uang itu benar-benar langsung, direct, tidak berinvestasi ke MI (manajer investasi) tapi sifatnya investasi yang tidak memiliki risiko. Hasil dari keuntungan itu untuk membantu likuiditas perumahan. Itu hematnya Satgas," tambahnya.

Apabila ingin mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia, perlu dilakukan revisi undang-undang terlebih dahulu. Sebab, BP Tapera merupakan sebuah badan yang lahir berdasarkan undang-undang, khususnya Undang-undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Terkait hal tersebut, Bonny mengaku sudah mengusulkan revisi UU Tapera kepada Prabowo. Hal itu disampaikan di Magelang pada saat acara retreat bersama kabinet dan para utusan presiden.

"(Revisi UU sudah diusulkan?) Sudah dong. Itu kan rekomendasi kita ke presiden. (Kapan diusulkan?) di Magelang. (Pas retreat?) iya," tutur Bonny.

(abr/das)

SOLO, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah menyiagakan pompa air untuk mengantisipasi air hujan meluap dan masuk ke rumah warga di Kecamatan Banjarsari, Solo tak jauh dari proyek underpass Joglo pada Minggu (22/12/2024).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Solo, Gatot Sutanto mengatakan, genangan air yang masuk ke pemukiman warga tak jauh dari proyek underpass Joglo akibat hujan yang sangat deras.

"Karena itu memang (proyek) belum selesai secara keseluruhan. Itu yang utara airnya tidak bisa ngalir ke selatan," kata Gatot di Solo, Jawa Tengah, Senin (23/12/2024).

Pihaknya akan berkoordinasi dengan lintas sektoral untuk mengatasi genangan air di kawasan proyek Underpass Joglo.

"Kita koordinasikan langkah apa yang akan diambil dengan lintas sektoral. Karena itu kan (proyek) pusat," ujarnya.

Penyebab air menggenang dan masuk ke rumah warga karena kapasitas saluran pembuangan air di kawasan itu kurang besar.

Gatot membantah genangan air yang masuk ke rumah warga disebabkan karena adanya proyek tersebut.

"Bukan. Memang dari dulu daerah sana daerah banjir. Memang belum tuntas saluran-salurannya. Untuk antisipasi jangka pendek kita siapkan pompa-pompa," tandasnya.

Pompa yang disiapkan ada dari Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR).

Sementara penanganan jangka panjang, kata Gatot ke depan harus ada saluran yang kapasitasnya mampu membuang air yang masuk di wilayah tersebut saat turun hujan.

"Karena ini lintas sektoral. Ada Kemen PU, Kemenhub itu harus cari solusi di mana untuk lokasi pembuangan. Karena kebetulan di situ elevasinya rendah," tutur Gatot.

Menurut Gatot, genangan air masuk ke rumah warga di sisi utara Underpass Joglo. Ada dua RT yang terdampak. Kondisinya cukup parah.

"Dua RT yang terdampak. Ya cukup banyak. Seberangnya Unisri (Universitas Slamet Riyadi) itu memang terendamnya parah," ungkap dia.

ASPPRIN berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar asosiasi pengembang Realestat Indonesia (REI) bisa menyiapkan data dan lokasi rumah - rumah yang telah dibangun. Dirinya juga siap turun langsung ke lapangan serta menerjunkan tim dari Kementerian PKP pusat maupun Balai perumahan yang ada di daerah untuk mengecek rumah-rumah khususnya rumah bersubsidi yang dibangun pengembang untuk masyarakat.

"Tolong kasih saya data lengkap dari semua pengembang anggota REI. Lokasinya di mana saja serta lengkap dengan foto-foto bangunannya," ujar Menteri Maruarar saat menerima audiensi Asosiasi Pengembang REI dikutip Senin, 23 Desember 2024.

Maruarar menjelaskan, dirinya juga meminta data-data perumahan tersebut ke berbagai asosiasi pengembang perumahan selain REI. Hal itu bisa menjadi dasar Kementerian PKP untuk menyusun data pasokan rumah yang ada di lapangan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kuota KPR FLPP tahun depan.
Saat ini, Kementerian PKP juga fokus terhadap pembangunan rumah bersubsidi yang menurut pengembang perlu didorong pemerintah terkait dengan kuota KPR FLPP.

"Apalagi banyak pengembang yang mengusulkan agar kuota KPR FLPP bisa dimulai sejak awal tahun 2025 sehingga rumah bersubsidi yang telah dibangun bisa dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian," jelas dia.

Menurutnya, selama ini banyak pengembang perumahan melalui asosiasi pengembang yang menyatakan bahwa banyak rumah bersubsidi dibangun di lapangan namun tidak bisa akad KPR FLPP karena kuotanya habis.

"Jadi kami ingin agar ada data rumah dari asosiasi pengembang dan lokasinya yang sudah benar-benar di cek di lapangan sehingga kami rencananya bisa kirim surat ke Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember mendatang bisa jadi dasar pemerintah untuk data rumah dan KPR FLPP rumah bersubsidi," kata dia.

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (DPP REI) periode 2023-2027 Joko Suranto menyatakan akan berupaya menyiapkan data yang diminta oleh Menteri PKP dalam waktu dekat. Selain itu juga berkoordinasi dengan anggota REI untuk mendukung pendataan rumah yang akan dilaksanakan jajaran Kementerian PKP di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami tentu mendukung penuh Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan rumah dan data perumahan di Indonesia selama ini memang belum terkoordinur dengan baik dan kami harap Kementerian PKP bisa merealisasikan hal itu sehingga rumah yang dibangun pengembang bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia," ungkap Joko.

(KIE)

KOMPAS.com - Kendati kondisi pasar masih cenderung melambat jelang akhir tahun, pengembang tetap optimistis untuk melanjutkan ekspansi bisnis di sejumlah wilayah.

Salah satunya adalah PT Karawang Citra Pertiwi (Arrayan Group) yang mengembangkan kawasan hunian terintegrasi Socia Garden, di Jalan Raya Tanjungpura, Kecamatan Margasari, Karawang Timur, Jawa Barat.

Perusahaan membuka penawaran tahap kedua sebanyak 418 rumah pada klaster Tivoli Garden, di kawasan Socia Garden.

Hal ini dilakukan menyusul kesuksesan pemasaran dengan skema Nomor Urut Pemesanan (NUP) tahap pertama sebanyak 367 unit, yang ludes dalam waktu singkat.

Marketing Commercial & Retail Director Arrayan Group, Stephanie Nany Ratnawati, mengungkapkan bahwa penjualan dengan skema NUP mampu memikat minat pembeli, terutama keluarga muda dan kelas menengah, untuk memiliki unit-unit rumah di Cluster Tivoli Garden.

Peluncuran pemasaran tahap dua mendapatkan respons cukup tinggi dari konsumen yang tersebar di Tangerang, Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, dan kota-kota besar lainnya.

Ini menunjukkan bahwa minat dan kebutuhan akan hunian di Karawang tetap besar, meski kondisi pasar properti secara umum saat ini cenderung mengalami perlambatan.

"Karena itu, kami yakin pemasaran tahap kedua Cluster Tivoli Garden akan mengulang kesuksesan yang sama,” ungkapnya, Sabtu (21/12/2024).

Stephanie menjelaskan bahwa Perumahan Socia Garden merupakan hunian yang mengusung desain bertemakan Scandinavian untuk para milenial yang membutuhkan rumah nyaman dengan lokasi strategis di Kota Karawang.

Proyek yang berdiri pada area seluas 17 hektar ini nantinya bakal mencakup pengembangan rumah, rumah dan toko (ruko), rumah dan rumah kos (rukos), serta kavling komersial.

Untuk hunian sendiri, perusahaan akan mengembangkan sistem klaster dengan masing-masing fasilitas penunjang di dalamnya.

Saat ini, baru terdapat satu klaster, yaitu Tivoli Garden.

Pada tahap pertama, ditawarkan sebanyak 367 unit dengan dua pilihan unit berbeda, mencakup tipe 38/50 meter persegi dan 55/50 meter persegi, seharga mulai dari Rp 400 jutaan.

Pada tahap kedua kali ini, tipe bangunan ditawarkan dengan satu ukuran, yakni tipe dua lantai seluas 40/50 meter persegi, dengan harga mulai dari Rp 400 jutaan.

Arrayan Group optimistis perumahan ini disambut pasar, seiring perpanjangan PPN DTP hingga tahun 2025.

Jakarta: Bandung menjadi destinasi favorit liburan keluarga di akhir pekan karena memiliki daya tarik yang unik. Selain suasana yang masih sejuk, Bandung juga memiliki wisata alam dan kuliner yang menarik.

Banyak orang ingin memiliki tempat tinggal di Bandung. Namun, harga rumah di Bandung naik signifikan setiap tahunnya. Salah satu alternatif memiliki rumah dengan harga terjangkau adalah Kabupaten Bandung, Rancaekek.

Meskipun beberapa stok rumah subsidi di Rancekek telah habis, Medcom merangkum beberapa perumahan yang masih memiliki rumah subsidi dengan harga mulai Rp150 jutaan buat kamu yang tertarik tinggal dan beli rumah.

Berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah di Rancaekek yang dikutip dari Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah murah di Rancaekek

Perumahan di Rancaekek. Foto: Sikumbang Kementerian PUPR

1. Rancaekek Permai 2

Perumahan yang terletak di Jelegong, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh Sentrad Naluri Kreasi. Perumahan ini memiliki 1.118 rumah subsidi dengan harga Rp162 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 22 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan dua kamar mandi, dan satu kamar tidur.

Adapun spesifikasi rumah memiliki atap genteng, dinding conblock, dan lantai keramik dan pondasi dari pasangan batu kali.

2. Pesona Linggar Residence

Perumahan yang terletak di Linggar, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh PT Agung Mulya Group. Ada 46 rumah subsidi yang masih tersedia dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas 30 meter persegi dan luas bangunan 60 meter persegi dibanderol dengan harga Rp150 jutaan. Dilengkapi dengan fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah yang ditawarkan adalah atap genteng beton, habel atau bata ringan, dan lantai dengan keramik.

3. Puteraco Gading Timur Rancaekek

Perumahan yang terletak di Jelegong, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh PT Puteraco Indah. Ada 83 rumah subsidi yang masih tersedia dengan harga Rp150 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 22 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah subsidi ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka baja ringan, dinding conclok dan lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Rancaekek Permai

Perumahan yang terletak di Jelegong, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh Sentrad Naluri Kreasi. Ada 24 rumah tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.
Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 22 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka atap baja ringan, dinding bata hebel dan lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Grand Assalam

Perumahan yang terletak di Linggar, Rancaekek, Kabupaten Bandung ini dibangun oleh Karya Adien Assalam. Ada 51 rumah tipe komersil.

Rumah ini dibanderol dengan harga Rp405 jutaan. Dengan Harga tersebut kamu bisa memiliki rumah dengan luas bangunan 34 meter persegi, dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka atap baja ringan, dinding bata merah dan lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

Makassar -

Banjir menerjang permukiman warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), imbas cuaca ekstrem selama 5 hari terakhir. Banjir terparah melanda wilayah Antang di Kecamatan Manggala dengan ketinggian air mencapai atap rumah.

Diketahui, banjir di Makassar turut dipicu hujan deras yang terjadi sejak 18-22 Desember 2024 sesuai peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG. Laporan terakhir dari BPBD Makassar, ketinggian banjir mencapai 2 meter di Kecamatan Manggala pada Minggu (23/12) pagi.

"Sampai saat ini (ketinggian air) sudah mencapai 2 meter, sampai di atap (rumah). Bahkan, sudah lebih 2 meter," ujar Koordinator Wilayah Manggala BPBD Makassar Akbar kepada detikSulsel pada Minggu (23/12/2024).

Di wilayah tersebut banjir membuat mobilitas warga terputus. Akses jalan terendam air hingga hanya bisa dilalui menggunakan perahu karet yang melakukan evakuasi.

"(Ada warga) terjebak di rumahnya. Setiap yang kita jemput itu sudah kita kontak memang, baik dari RT/RW, bahwa segera kita evakuasi," tuturnya.

Foto: Wali Kota Makassar Danny Pomanto meninjau banjir di Kecamatan Manggala. tampak ketinggian air mencapai atap rumah warga. (dok. Humas Pemkot Makassar)

Tim BPBD Makassar secara berkala menyusuri wilayah terdampak banjir. Perahu karet berkeliling untuk memantau korban banjir yang membutuhkan evakuasi ke lokasi pengungsian.

"Sementara berjalan lagi anak-anak ini untuk menjemput. Kondisi air masih naik. Banyak rumah terendam di dalam itu," imbuh Akbar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto pun turun melakukan peninjauan ke lokasi banjir di Kecamatan Manggala pada Minggu (22/12) sore. Danny naik perahu karet menyusuri rumah yang terendam banjir yang ketinggian air mencapai atap di Blok 8 dan Blok 10 Perumnas Antang.

"Ini termasuk banjir yang cukup parah, cukup tinggi. Ini (banjir) yang kedua kali di awal musim penghujan ini, dan kita harus bersiap kalau ini bisa berlangsung berkali-kali," ungkap Danny kepada wartawan usai meninjau banjir.

Danny mengimbau warga untuk tetap mengantisipasi kemungkinan terburuk saat Makassar masih dilanda hujan. Dia mengaku kondisi ini turut terjadi di sejumlah kota di dunia.

"Sekarang di dunia tidak bertanya lagi kenapa banjir, karena orang sudah tahu banjir itu karena cuaca ekstrem. Sekarang bagaimana menangani banjir secara maksimal," tuturnya.

Danny mengaku sudah menerima laporan sejumlah warga korban banjir mulai terserang penyakit. Namun dia memastikan Pemkot Makassar sudah turun melakukan penanganan.

"Tadi saya melihat kondisi masyarakat alhamdulillah rata-rata dalam keadaan sehat, sistem kesehatannya ter-cover dengan baik. Rata-rata (korban banjir mengalami) ada gatal ada sedikit demam," ucap Danny.

Dia juga berharap agar warga terdampak banjir beralih ke lokasi pengungsian. Hal ini karena masih ada warga yang memilih bertahan di rumahnya masing-masing meski sudah seharusnya dievakuasi.

"Ini yang mesti hati-hati karena banyak orang tidak mengungsi, padahal protap kita membantu itu di pengungsian. Walaupun seperti itu, saya suruh kirim dokter ke beberapa rumah yang mereka tidak mau mengungsi," paparnya.

Kebutuhan logistik warga, baik makanan hingga obat-obatan di lokasi pengungsian pun dipastikan terpenuhi. Tim medis juga disiagakan di tiap lokasi untuk mengontrol kondisi kesehatan warga.

1.969 Warga Mengungsi di 4 Kecamatan

BPBD Makassar mencatat sebanyak 1.969 warga terpaksa mengungsi akibat banjir di empat kecamatan. Korban banjir yang mengungsi didominasi dari Kecamatan Manggala.

Berdasarkan data Tim Kaji Cepat BPBD Makassar hingga pukul 19.30 Wita pada Minggu (23/12), total 1.969 warga atau 515 kepala keluarga (KK) dievakuasi ke 28 titik pengungsian. Lokasi pengungsian tersebar di Kecamatan Manggala, Biringkanaya, Panakkukang, dan Tamalanrea.

Di Kecamatan Manggala, 893 warga mengungsi di 12 titik pengungsian baik masjid hingga sekolah. Di Biringkanaya tercatat 904 warga dievakuasi ke 12 titik pengungsian.

Sementara di Panakkukang, pengungsi mencapai 80 orang yang tersebar di 3 titik pengungsian. Di Tamalanrea, BPBD Makassar mencatat ada 92 orang mengungsi yang terpusat di 1 titik pengungsian.

Danny mengimbau masyarakat mengantisipasi potensi banjir susulan. Dia mengakui cuaca ekstrem masih mengancam warga di Makassar.

"(Imbauan) Pertama jagai anak ta'. Anak mesti dijaga, sudah 3 anak-anak meninggal sekarang karena tidak dijaga, anak-anak masuk selokan, anak kena setrum, yang kedua jaga listrik di rumah," ucap Danny.

"Yang ketiga dokumen-dokumennya kita, yang keempat banyak di rumah. Kalau cuaca memburuk anak-anak tidak perlu sekolah, nanti diputuskan belajar di rumah saja," sambungnya.

Cuaca Ekstrem hingga 24 Desember

BMKG sempat mengumumkan peringatan dini cuaca ekstrem yang berlangsung sejak 18-22 Desember. Sejumlah wilayah di Sulsel termasuk Makassar dalam periode waktu itu terdampak hujan deras dan angin kencang.

Terbaru, BMKG Wilayah IV Makassar kembali merilis peringatan cuaca ekstrem hingga 24 Desember. Makassar dan wilayah sekitarnya berpotensi mengalami hujan lebat disertai petir/kilat.

Adapun wilayah terdampak, yakni Makassar, Sidrap, Soppeng, Parepare, Bone, Luwu Timur, Barru, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Toraja Utara, Tana Toraja, Palopo, Luwu, Enrekang, Pinrang, Bantaeng, Bulukumba, dan Selayar.

"Peringatan dini cuaca potensi hujan lebat, angin kencang, dan potensi banjir/tanah longsor 3 harian di wilayah Sulawesi Selatan tanggal 22 Desember sampai dengan 24 Desember 2024 (berlaku 24 jam)," tulis BMKG dalam Instagram resminya, Minggu (22/12).

(sar/ata)

Jogja -

Ada sisa benteng Ambarketawang di kompleks Perumahan Metro Harmoni Ambarketawang, Gamping, Sleman. Cagar budaya ini seperti tembok tebal setinggi pinggang orang dewasa. Panjangnya sekitar 20 meter, lebarnya sekitar 2 meter. Berikut penampakannya.

Sisa benteng Ambarketawang ini disebut-sebut sebagai salah satu peninggalan cikal bakal berdirinya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat selain Pesanggrahan Ambarketawang. Benteng ini berada di timur pesanggrahan tersebut, bisa diakses melalui Ring Road Barat Gamping atau Jalan Wates.

Pantauan detikJogja pada Jumat (20/12), benteng itu tampak tidak terawat. Semak belukar dan tanaman besar tumbuh di sisi kanan dan kirinya. Adapun di sisi barat benteng itu terdapat taman bermain komplek perumahan.

Salah seorang tokoh masyarakat Ambarketawang, Mulyono (49), menyebut cagar budaya Ambarketawang dalam wujud tembok benteng itu adalah yang tersisa dari formasi utuh.

Benteng tersisa dari Cagar Budaya Ambarketawang yang terletak di tengah perumahan Metro Harmoni Ambarketawang, Jumat (20/12/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

"Dari zaman kakek saya dulu yang tersisa ya tinggal itu saja. Tembok benteng sepanjang 20 meter, tingginya sepinggang orang dewasa dan lebarnya sekitar 2 meter," kata Mulyono saat ditemui di kediamannya, Jumat (20/12/2024) sore.

"Mau bersihkan takut, takutnya dianggap merusak karena saat ini sudah cagar budaya. Semak itu muncul 1 tahunan ini karena jarang dibersihkan," katanya.

Mulyono bilang, benteng ini jarang diketahui orang karena lokasinya berada di tengah perumahan. Tidak seperti Situs Gunung Gamping dan Pesanggrahan Ambarketawang yang bisa diakses secara bebas.

Menurut Mulyono, dulunya benteng itu berada di ruang terbuka. Adapun perumahan Metro Harmoni Ambarketawang baru berusia 5 tahun.

"Perumahan itu kan baru 5 tahunan ini berdirinya. Dulu di situ masih sawah dan benteng itu sudah ada. Kondisinya ya sama seperti sekarang, tidak ada yang berubah," katanya.

Mulyono tidak tahu sejak kapan benteng itu tergerus, hingga akhirnya hanya tersisa 20 meter. Sebelum ramai bangunan di sekitarnya, sempat terlihat serpihan runtuhan benteng berupa batu bata di area pemukiman. Membentang dari benteng ke Utara hingga Pasar Gamping di Jalan Wates.

"Awal mula dari Pesanggrahan Ambarketawang juga, dulu itu seperti sungai, cerita kakek saya. Dulu sampai dekat pasar di Utara itu tapi berserakan. Bentuknya sudah bata dan putusnya di situ. Kalau yang utuh yang cuma di dalam perumahan ini," ujarnya.

Walau berstatus cagar budaya dan peninggalan Sri Sultan Hamengku Buwono I, namun Mulyono memastikan tak ada ritual khusus di benteng tersebut.

Tapi Mulyono meyakini benteng tersebut dibangun pada era Pesanggarahan Ambarketawang. Selain dilihat dari ciri bangunannya, materialnya juga sama. Bangunan benteng itu mirip dengan tembok Pesanggrahan Ambarketawang.

"Ritual tidak ada, kalau belakak itu di Gunung Gamping. Tapi benteng memang masuk dalam kawasan Pesanggrahan. Bangunannya mirip, pakai bata merah dan dibangunnya bersamaan," ujarnya.

"Dipasang plakat cagar budaya itu semenjak berdiri perumahan, agar tidak ada yang masuk atau naik benteng. Aktivitas ya normal, tidak ada cerita yang aneh-aneh," sambung Mulyono

Penjelasan Kundha Kabudayan DIY

Kepala Kundha Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dian Lakshmi Pratiwi mengatakan Pesanggrahan Ambarketawang dibangun era Sri Sultan Hamengku Buwono I masih bergelar Pangeran Mangkubumi. Pesanggarahan mulai didiami pada tahun 1755.

Berdasarkan data ini, besar kemungkinan bangunan benteng dibangun sebelum tahun 1755. Tepatnya saat Pangeran Mangkubumi hijrah ke Ambarketawang. Hingga akhirnya kembali ke kota setelah pembangunan istana Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat selesai.

"Pesanggrahan Ambarketawang digunakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I sebagai tempat tinggal sementara sembari menunggu pembangunan Karaton selesai. Mulai ditempati 1755 Masehi sebelum akhirnya pindah 1756," ujarnya.

Menurut sumber kepustakaan, lanjutnya, pesanggrahan ini dibangun sebelum perjanjian Giyanti. Hal ini diperkuat dengan adanya cerita lisan turun temurun. Disebutkan bahwa pesanggrahan ini dulu dikenal dengan nama Purapara.

Pembangunan Pesanggrahan Ambarketawang layaknya Ndalem Pangeran. Selain bangunan utama adapula benteng yang mengelilinginya. Inilah yang tersisa pada sisi terluar bangunan utama.

"Kalau Purapara itu mempunyai arti istana sebagai tempat untuk persinggahan pada waktu orang tengah berpergian atau berburu. Untuk kapan tahun pembangunannya memang masih dikaji," katanya.

(dil/dil)

Jakarta -

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengusulkan kepada Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengintegrasikan jaringan gas kota (jargas) dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Hal itu dinilai mampu menghemat subsidi LPG.

"Jika dilaksanakan, KPPU mengestimasi adanya penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun dan penghematan biaya impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun, guna mempercepat swasembada energi dalam Asta Cita," kata Fanshurullah dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).

Usulan ini disampaikan Ketua KPPU saat menerima Menteri PKP dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah kemarin di Gedung KPPU Jakarta, Jumat (22/12/2024).

Kedua menteri tersebut datang ke KPPU guna mendalami saran dan pertimbangan yang disampaikan KPPU pada 4 Desember 2024 terkait prioritas pembangunan Jargas sesuai amanat Perpres No. 6 Tahun 2019. Melalui surat yang disampaikan kepada Menteri PKP tersebut, KPPU menilai bahwa tidak berjalannya pembangunan Jargas sesuai dengan RPJMN 2020-2024, mengakibatkan peningkatan konsumsi LPG 3kg yang mendapatkan APBN selama lima tahun terakhir mencapai Rp461 triliun sehingga mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian Indonesia.

Fanshurullah menjelaskan KPPU menggarisbawahi agar Program Pembangunan 3 Juta Rumah sebagaimana amanat Asta Cita Presiden Prabowo serta pengadaan terkait pembangunan rumah harus sesuai dengan ketentuan UU No. 5/1999, yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha besar, menengah, dan kecil agar tercipta kesempatan berusaha yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"KPPU juga menggarisbawahi skema investasi pembangunan Jargas memenuhi kriteria kelayakan secara finansial dan ekonomi dan mengacu pada prinsip open access yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Bahkan guna mendorong urgensi penggunaan Jargas tersebut, sebelumnya pada 28 Agustus 2024 juga telah menyurati Presiden RI Joko Widodo untuk berdiskusi mengenai penghematan APBN dan devisa negara sekitar Rp 870 triliun melalui optimalisasi penggunaan Jargas kota," tuturnya.

Fanshurullah menjelaskan dari total anggaran mencapai Rp 650 triliun sambungan Jargas perumahan, total devisa yang tidak termanfaatkan mencapai Rp 370 triliun. Selama lima tahun terakhir, anggaran sebesar Rp 830 triliun menguap. Padahal, sesuai dengan amanat Asta Cita Presiden Prabowo, akan dibangun 3 juta rumah.

KPPU mengestimasi, Program Pembangunan 3 Juta Rumah dengan instalasi Jargas dapat mengefisiensi perekonomian melalui penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun dan penghematan biaya impor LPG sebanyak Rp 1,4 triliun per tahun. Melalui Jargas rumah tangga, negara dapat melakukan penghematan yang dapat berimplikasi pada efisiensi negara," terang Fanshurullah.

Dia menjelaskan bahwa sektor konstruksi telah mendapat perhatian khusus KPPU sejak awal periode kepemimpinannya.

"Dalam Indeks Persaingan Usaha (IPU) Nasional 2024, sektor konstruksi mendapat nilai rendah daripada sektor lainnya, yakni sebesar 4,89, jauh di bawah sektor dengan IPU tinggi seperti penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat tingkat persaingan usaha yang tinggi pada sektor konstruksi dan perumahan," jelasnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait menyambut baik rekomendasi maupun prioritas yang disampaikan Ketua KPPU. Sehingga kunjungannya ke KPPU untuk memperdalam rekomendasi dimaksud. Dia menyampaikan program utama kementeriannya sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dengan membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan.

"Kami perlu dukungan KPPU mewujudkan program ini, agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat di dalam prosesnya," tutup Maruarar Sirait.

(akd/akd)