BOGOR, investor.id – Presiden Prabowo Subianto menyarankan agar kepala daerah tidak perlu terlibat dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikannya saat acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Prabowo, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

Prabowo menginginkan kepala daerah cukup mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional (BGN) seperti bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Ya tadi disarankan agar kepala daerah, enggak usah ikut terlibat dalam makan bergizi tapi mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana kepada wartawan.

Di sisi lain, Dadan juga menjelaskan alasan pemangkasan anggaran BGN yang terkena efisiensi sekitar Rp 200 miliar.

“Ada penghematan untuk pembelian lahan karena bisa pinjam pakai,” kata Dadan.

Ia pun memastikan anggaran program makan bergizi gratis tidak akan terganggu, hanya anggaran pengadaan lahan saja yang terkena efisiensi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar realisasi penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipercepat.

Para ratusan kepala daerah terpilih yang akan dilantik dalam waktu dekat untuk mendukung program MBG seperti mempersiapkan dapur umum.

Hal tersebut Dadan sampaikan usai menghadiri silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor pada Jumat (14/2).

"Harus dilakukan sebaiknya dan secepatnya. Badan gizi diminta melakukan percepatan," kata Dadan.

Selain itu, Dadan menyebut Prabowo juga meminta para kepala daerah terpilih yang akan dilantik untuk membantu pemenuhan pelaksanaan program MBG.

Namun, kata dia, Prabowo meminta pemerintah daerah tidak terlibat terlalu teknis dalam membantu program untuk memperbaiki gizi anak sekolah itu.

"Ya tadi disarankan agar kepala daerah, enggak usah ikut terlibat dalam makan bergizi tapi mempersiapkan infrastruktur untuk badan gizi nasional," ujarDadan.

Ia menjelaskan bantuan yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk MBG dapat berupa membangun dapur umum.

"Menyiapkan infrastruktur seperti bangunan SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi)," ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan rumah subsidi harus tetap berkualitas. Pembangunan perumahan tidak boleh asal-asalan agar masyarakat merasa aman dan nyaman.

"Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus dibangun dengan bertanggung jawab. Meski rumah subsidi, tetap harus berkualitas agar harapan rakyat tidak sia-sia atau kecewa," kata Maruarar dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2025).

Pengembang perumahan diminta menjaga kualitas bangunan dan lingkungan. Rumah subsidi harus layak huni dan tidak merugikan masyarakat.

Maruarar sebelumnya juga mendorong pembangunan perumahan yang ramah lingkungan. Langkah ini sejalan dengan upaya menurunkan emisi karbon dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) menawarkan inovasi semen hijau.

Produk ini diklaim lebih ramah lingkungan karena emisi karbonnya lebih rendah hingga 38 persen dibandingkan semen konvensional. Tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) juga lebih dari 90 persen.

Semen Indonesia turut mendorong penggunaan bata interlock presisi. Material ini disebut bisa mempercepat pembangunan dan menghemat material.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal mengatakan bata interlock presisi memiliki banyak keuntungan.

Proses pembangunan lebih cepat, penggunaan material lebih efisien, serta lebih mudah diaplikasikan. Konstruksinya juga lebih kokoh dan tahan gempa.

"Inovasi bata interlock presisi adalah terobosan untuk membangun rumah lebih efektif dan efisien, mulai dari penggunaan material, seperti semen dan besi, juga penggunaan air. Fitur presisi tinggi 1mm juga memberikan keunggulan siku yang sempurna dan permukaan yang halus rata. Bata interlock presisi adalah kontribusi nyata SIG untuk mendukung program 3 juta rumah dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo," ujar Donny.

Dikutip dari dokumen Greenship Rating Tools untuk rumah tinggal yang disusun Green Building Council Indonesia (GBCI), rumah ramah lingkungan tidak hanya harus hemat energi dan air.

Material yang digunakan juga harus ramah lingkungan agar rumah tetap sehat dan aman bagi penghuninya.

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen menyediakan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat. Para pengembang perumahan diimbau untuk menjalankan pembangunan perumahan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kualitas bangunan dan lingkungan.

"Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus dibangun dengan bertanggung jawab. Meski rumah subsidi tetap harus berkualitas agar harapan rakyat tidak sia-sia atau kecewa," ujar dia saat pertemuan dengan Menteri BUMN, Erick Thohir dan pengembang perumahan di Kementerian BUMN, Jakarta, belum lama ini.

Maruarar dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) baru-baru ini juga mendorong pembangunan perumahan yang tidak hanya ramah penghuni tetapi juga ramah lingkungan sebagai bentuk partisipasi sektor perumahan dalam upaya menurunkan emisi karbon dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dikutip dari dokumen "Greenship Rating Tools untuk Rumah Tinggal" yang disusun oleh Green Building Council Indonesia (GBCI), dijelaskan bahwa selain bijak dalam menggunakan lahan, efisien dan efektif dalam penggunaan energi maupun dalam menggunakan air, memperhatikan konservasi material sumber daya alam, serta sehat dan aman bagi penghuni rumah, aspek penting lain dari rumah ramah lingkungan adalah menggunakan material yang ramah lingkungan.

Guna mendukung program itu, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menghadirkan inovasi semen hijau yang diproduksi dengan material dan proses yang ramah lingkungan sehingga lebih rendah emisi karbon hingga 38% dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90%. SIG juga mendorong penggunaan produk turunan semen hijau, yaitu material bata interlock presisi sebagai solusi untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal mengatakan bahwa penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah. Selain ramah lingkungan karena diproduksi dengan semen hijau SIG, penggunaan bata interlock presisi membuat proses pembangunan lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian sehingga mempercepat durasi pembangunan, kualitas kontruksi kokoh yang teruji ramah gempa, mampu menjaga udara dalam ruangan tetap sejuk, dan memberikan hasil akhir yang modern.

"Inovasi bata interlock presisi adalah terobosan untuk membangun rumah lebih efektif dan efisien, mulai dari penggunaan material, seperti semen dan besi, juga penggunaan air. Fitur presisi tinggi 1mm juga memberikan keunggulan siku yang sempurna dan permukaan yang halus rata. Bata interlock presisi adalah kontribusi nyata SIG untuk mendukung program 3 juta rumah dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo," kata Donny Arsal.

Bisnis.com, HAMBALANG – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan agar kepala daerah tidak terlibat langsung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang mengungkapkan langkah percepatan program MBG saat menghadiri Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat (14/2/2025).

Menurut Dadan, Prabowo meminta agar para kepala daerah fokus pada penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan oleh Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program tersebut.

“Tadi disarankan agar kepala daerah tidak usah ikut terlibat langsung dalam program makan bergizi, tetapi mereka diminta untuk mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk Badan Gizi Nasional," ujar Dadan kepada wartawan.

Sementara itu, terkait anggaran untuk program MBG, Dadan memastikan bahwa anggaran yang dibutuhkan sudah aman dan telah dialokasikan dengan baik.“Anggarannya aman,” ungkap Dadan.

Terkait dengan keterlibatan pemerintah daerah, Dadan menegaskan bahwa mereka hanya perlu menyiapkan infrastruktur, seperti bangunan dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung implementasi program, seperti Satuan Pengelola Program Gizi (SPPG).

Dalam hal efisiensi anggaran, Dadan juga menyebutkan adanya langkah penghematan untuk pembelian lahan.

Arahan ini, kata Dadan, menunjukkan upaya pemerintah untuk lebih fokus pada efisiensi dan percepatan implementasi program makan bergizi, sambil memastikan bahwa kepala daerah tetap berperan dalam menyediakan fasilitas yang mendukung kesuksesan program tersebut.

"Ada penghematan untuk pembelian lahan, karena bisa menggunakan sistem pinjam pakai," pungkas Dadan.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Soft launching Program Makan Bergizi gratis (MBG) akan dilaksanakan di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin (17/2/2025) mendatang.

Akan ada dua sekolah yang akan melaksanakan program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto ini.

"Kita akan soft launching di hari Senin, SD Negeri 1 Wonosari dan SMP Negeri 1 Wonosari," kata Komandan Kodim 0730/Gunungkidul Letkol Infantri Roni Hermawan saat dihubungi melalui telepon, Jumat (14/2/2025).

Dikatakannya, akan ada 1.151 paket makanan yang akan didistribusikan kepada murid di dua sekolah itu.

Adapun untuk pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB akan dilaksanakan di SD.

Salah satu alasan pelaksanaan MBG di Wonosari tersebut lantaran dapur sehat berada di sekitar Kodim.

Menu makan bergizi gratis

Makanan akan disalurkan ke sekolah menggunakan dua mobil.

Berbagai persiapan dan petunjuk teknis pelaksanaan telah diperoleh dari pemerintah pusat.

"Akan merata ke setiap sekolah nantinya," kata Roni.

Adapun dapur sehat Kodim 0730/Gunungkidul bisa melayani 3.000 orang, dengan rincian 505 siswa SD, 646 siswa SMP, 1.568 siswa SMA dan 281 orang untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sementara itu, Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gunungkidul Hyndun Astry Nurdiyanty menyebutkan, untuk hari pertama MBG, menu yang disajikan rencananya bola-bola daging, tumis jamur paprika, pepaya sebagai buah, nasi, dan susu.

Nantinya dalam pengawasan makanan melibatkan ahli gizi, agar sesuai dengan kebutuhan.

Pihaknya sudah melakukan uji coba memasak MBG di dapur sehat.

"Quality control dari ahli gizinya," kata Hyndun.

Bisnis.com, PADANG - Di tengah berkembang pesatnya pembangunan kawasan perumahan baru hingga ke pinggiran kota, lahan pertanian sawah seakan menjadi sasaran yang strategis bagi pengembang perumahan, untuk mengubahnya menjadi kawasan perumahan baru.

Namun, ada satu kawasan pertanian di Kubu Dalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatra Barat, yang masih bertahan untuk tetap mengolah lahan sawahnya, meski hamparan pertaniannya itu telah dikepung pembangunan kawasan perumahan baru.

Amlan Tanjung, petani yang berusia 56 tahun ini merupakan sosok yang tidak tergiur dengan tawaran pengembang perumahan untuk menjual lahan sawahnya yang luasnya mencapai 3 hektare itu, meski di sekeliling sawahnya itu sudah dipadati bangunan perumahan baru.

Berkat keteguhan hati Amlan untuk menjadi petani, kini kawasan pertanian di Kubu Dalam itu, seakan menjadi sebuah kawasan para-parunya kawasan kota. Hal ini dikarenakan, hamparan pertanian tersebut telah mampu menghasilkan pemandangan yang asri dan udara yang terasa begitu segar menyapa di saat berada di tengah-tengah sawah.

“Selagi saya masih hidup, lahan ini tidak akan saya jual, dan tidak akan dijadikan untuk kawasan perumahan. Karena lahan ini adalah warisan keluarga yang harus saya jaga, amanah yang harus saya jalankan. Bahkan keluarga saat ini, yang terlihat sehat dan bahagia, berkat dari hasil pertanian ini. Karena dari lahan ini lah yang berperan dalam menopang perekonomian keluarga kami,” kata Amlan, Jumat (14/2/2025).

Dari lahan 3 hektare itu, sebagian besar ditanami padi, dan sisanya ditanami cabai merah. Dan dari lahan yang ada itu, produksi padi bisa mencapai ratusan karung gabah per panennya, dan puluhan ton cabai merah.

Bagusnya produksi pertanian yang diperoleh oleh Amlan ini, lahan-lahan yang dikelola menggunakan Pupuk Indonesia, baik yang bersubsidi maupun yang nonsubsidi. Untuk lahan seluas 3 hektare itu, pupuk yang dibutuhkan Amlan sebanyak 500 kilogram untuk satu kali turun ke sawah atau sebanyak 2 ton per tahunnya.

“Sawah ini saya tanami padi dua kali setahun, untuk mengisi jeda nya waktu itu saya tanami cabai merah dan terong. Jadi total pupuk yang saya butuhkan per tahunnya itu sekitar 2 ton,” sebut Amlan.

Pupuk yang dibelinya itu, langsung ke Kios Pupuk Bersubsidi Yanti yang berada di Kecamatan Pauh, Padang. Setiap Amlan datang membeli pupuk, proses yang dijalani adalah melakukan registrasi sebagai seorang petani yang datang dari kelompok tani yang ada di Kubu Dalam. Caranya memberikan KTP, mengisi data-data diri, dan melakukan tanda tangan elektronik.

“Bagi saya syarat seperti itu tidak ada yang dipermasalahkan soal prosedur membeli pupuk subsidi ini. Asalkan harganya sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah,” tegasnya.

Dari pupuk yang diperoleh itulah, membuat Amlan semakin optimis untuk terus mengolah lahan pertaniannya itu. Bahkan dengan adanya keteguhan hatinya itu untuk menjaga hamparan sawah di tengah-tengah kepungan kawasan perumahan itu, banyak orang yang tidak menduga masih ada kawasan sawah.

Di satu sisi, Amlan berharap kebijakan untuk tetap menyediakan pupuk bersubsidi tetap ada, dan begitupun untuk kandungan pupuknya juga bisa ditingkatkan. Karena, salah satu alasan Amlan masih membeli pupuk non subsidi, dan khusus tanaman cabai merah tidak menggunakan pupuk yang bersubsidi.

Hal ini dikarenakan, untuk mendapatkan produksi cabai yang maksimal, pupuknya harus memiliki kandungan pupuk yang bagus, dan hal tersebut hanya bisa ditemukan untuk pupuk non subsidi. Berbeda untuk padi, masih bisa menggunakan pupuk bersubsidi yakni Urea dan NPK.

“Kami tentu ingin produksi tetap bagus, sehingga terwujud swasembada pangan seperti yang dicita-citakan Presiden RI Prabowo Subianto. Jadi kami berharap meski terjadi efisiensi anggaran, jangan sampai mengganggu segala hal yang sejatinya merupakan dukungan untuk petani, seperti hal untuk pupuk bersubsidi,” harapnya.

Kini, berkat kegigihan Amlan telah turut menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota Padang. Karena upaya yang telah dilakukan Amlan, tidak hanya mampu berperan dalam ketahanan pangan di Padang, tapi juga telah menjaga paru-paru kota Padang, sehingga bisa menghasilkan udara yang bersih.

Poin terpenting, upaya Amlan dalam mempertahankan lahan sawahnya, telah turut mengetuk hati pemerintah, agar tidak lagi memberikan izin kepada pengembang perumahan, bila kawasan pembangunan dilakukan di hamparan pertanian yang masih produktif.

Sementara itu, pemilik kios yang menjual pupuk bersubsidi di Padang, Yanti menyampaikan bahwa pupuk yang dijualnya sudah sesuai HET. Namun, ketika ditanya lebih rinci, Yanti tidak mengetahui secara pasti berapa harga HET pupuk yang seharusnya dijual ke petani.

“Pupuk yang dijual di sini pupuk bersubsidi juga, harganya sesuai HET, dan di kios saya ini melayani petani yang berasal dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Padang Timur, Padang Selatan, dan Pauh,” jelasnya.

Menurutnya sejauh ini belum pernah terjadi keterlambatan pasokan ke kiosnya itu. Ketika melaporkan kondisi ketersediaan pupuk di kios ke Pupuk Indonesia, direspons secara cepat.

“Layanan seperti ini, dari sisi kios sangat senang. Sedangkan dari petani pun jadi terbantu, setiap datang ke kios, berapapun jumlah pupuk yang dibutuhkan petani, selalu terpenuhi,” ucapnya.

Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan kuota pupuk bersubsidi yang didapatkan Sumbar pada tahun 2025 ini mencapai 239.587 ton, yang terdiri dari pupuk Urea dengan kuota 111.160 ton, NPK 125.597, dan NPK Formula Khusus 2.380 ton.

“Kuota pupuk bersubsidi di Sumbar ini mengalami kenaikan sejak tahun 2024 kemarin. Kalau sebelumnya itu, kuota pupuk subsidi yang didapatkan Sumbar sekitar 160 ribu ton,” jelasnya.

Dari kuota pupuk bersubsidi yang ada itu, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025, maka harga HET untuk pupuk Urea Rp2.250 per kilogram, NPK Rp2.300 per kilogram, pupuk NPK untuk kakao Rp3.000 per kilogram, dan pupuk organik Rp800 per kilogram.

Ferdinal menyampaikan meningkatnya kuota pupuk bersubsidi yang didapatkan Sumbar ini, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap sektor pertanian demi tercapainya swasembada pangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Yakult mendukung kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia melalui pengenalan shokuiku, pola makan seimbang ala orang Jepang.

Perusahaan minuman susu fermentasi asal Jepang tersebut menghadirkan pakar gizi dari Department of Nutrition and Life Science Kanagawa Institute of Technology, sekaligus praktisi yang menghadiri kyushoku (belajar makan siang di sekolah) di Jepang, Naomi Aiba.

• 5 Alasan Ikan Sarden Cocok untuk Program Makan Bergizi Gratis
• Makan Bergizi Gratis di SPPG Palmerah Didistribusikan Pagi Ini

"Yakult percaya menjaga usus tetap sehat akan meningkatkan manfaat dari penyerapan makanan bergizi seimbang," ujar Presiden Direktur PT Yakult Indonesia Persada, Hiroshi Kawaguchi dalam seminar bertajuk "Shokuiku: Nutrisi dan Edukasi" di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Naomi menjelaskan, makan siang sekolah (kyushoku) di Jepang sudah ada sejak 1889.

Shokuiku atau pola makan seimbang dan intuitif di Jepang, khususnya di sekolah, berakar dari undang-undang dasar pendidikan pangan tahun 2005.

Murid sekolah mendapatkan pengetahuan gizi makanan melalui guru dan ahli gizi, juga diajarkan pola makan sehat, serta pencegahan sampah makanan.

Inisiatif shokuiku pada anak-anak sekolah disampaikan melalui edukasi menarik berupa ilustrasi dan lagu ceria yang mampu diserap oleh anak SD dan SMP.

"Ahli gizi di sekolah Jepang adalah guru yang sudah memiliki lisensi ahli gizi dan ditunjuk oleh dewan pendidikan di prefektur, lalu direkrut dan ditugaskan di sekolah," ucap Naomi.

Adapun di Indonesia, program MBG mulai diadakan sejak awal Januari 2025. Berbeda dengan program makan siang bertahap di Jepang, Indonesia berencana mengadakan MBG serentak di seluruh provinsi.

Pakar teknologi pangan Institut Pertanian Bogor (IPB), Made Astawan, menjelaskan, Indonesia memiliki keberagaman pangan untuk bahan pokok MBG.

• Mengenal B2SA, Pedoman Makan Bergizi Seimbang dengan Isi Piringku
• Wacana Serangga Jadi Lauk Makan Bergizi Gratis, Masyarakat Jangan Salah Paham

"Mungkin ke depannya, masing-masing daerah harus mengoptimalkan potensi daerahnya untuk memenuhi kebutuhan makan, seperti ubi jalar, jagung, singkong, dan sagu," kata Made.

Lebih lanjut, Kawaguchi menyampaikan harapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam pengadaan susu fermentasi di program MBG.

"Harapan kami supaya anak-anak yang menikmati MBG, bisa minum Yakult juga karena menyehatkan. Kami akan berusaha membangun komunikasi dengan pemerintah terkait hal ini," pungkas Kawaguchi.

View this post on Instagram

A post shared by Foodplace (@my.foodplace)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim telah membayar semua mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana di tengah beredar kabar banyak mitra yang mengaku belum dibayar.

Dadan mengatakan pihaknya telah mempunyai data-data mitra yang sudah dibayar. Dia juga menyebut pembayaran kepada mitra MBG berjalan dengan lancar.

"Semuanya sudah dibayar. Datanya ada di kami dan semua berjalan lancar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Kendati demikian, Dadan belum bisa memastikan terkait yang mengaku belum dibayar itu oknum atau bukan. "(Yang mengaku oknum?) Saya nggak tahu kalau itu," tambah Dadan.

Berdasarkan catatan detikcom, saat awal pelaksanaan MBG, para mitra menggunakan modal pribadi terlebih dulu. Selanjutnya, modal itu diganti oleh BGN. Dadan menyebut pembayaran mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi menggunakan sistem reimburse pada Februari.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Beberapa waktu lalu, viral banyak mitra MBG yang belum dibayar. Kemudian para mitra tersebut dikabarkan banyak mundur. Kabar tersebut sempat viral di media sosial, termasuk X.

"Perusahaan temen gw jadi salah satu mitra program MBG ini, udah keluar budget 3M belum dibayar sama pemerintah," tulis aro*****.

"Nahhh lhoo baru berapa hari sudah banyak masalah, banyak mitra program MBG Mundur tak dibayar BGN," tulis akun @mata_ne*****.

"Banyak Mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Mundur karena tak dibayar oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Lho...," cuit akun @Alw******

(rrd/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkap efisiensi anggaran Kementerian PKP dilakukan rekonstruksi.

Fahri menyebut semulanya pemangkasan anggaran Kementerian PKP ditetapkan sebesar Rp3,66 triliun dari pagu awal sebesar Rp5,27 triliun. Akan tetapi besaran pemangkasan itu direvisi menjadi Rp1,81 triliun.

Dengan demikian, Fahri menegaskan bahwa sisa pagu Kementerian PKP usai dilakukan efisiensi tersebut menjadi Rp3,46 triliun.

“Hasil rekonstruksi anggaran kita sampaikan target efisiensi kementerian kami adalah sekitar Rp3,661 triliun. Posisinya turun menjadi Rp1,812 triliun. Sehingga, pagu anggaran Kementerian kami Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp3,462 triliun,” jelasnya dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Fahri menuturkan, rekonstruksi anggaran itu disambut baik oleh Kementerian PKP. Pasalnya, semula sisa anggaran Kementerian PKP hanya sebesar Rp1,61 triliun.

Seiring dengan adanya rekonstruksi itu, Fahri menyebut bakal segera melakukan perubahan perincian anggaran sebelum dilakukan pengajuan resmi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) paling lambat 21 Februari 2025.

“Jadi lumayan ada tambahan, sehingga atas perubahan anggaran kementerian itu, [kami] diminta untuk memperoleh persetujuan pimpinan Komisi V dan melakukan revisi pada ditjen anggaran paling lambat 21 Februari 2025,” jelasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.

Adapun, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Melalui Inpres itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja yang disiapkan APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

Bogor -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin membentuk koalisi permanen. Ara mengatakan koalisi pendukung Prabowo di DPR mencapai 80%.

Hal itu disampaikan Ara setelah menghadiri acara silaturahmi di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

"Kita lagi parlemen 80%, 80% di parlemen. pemerintah solid ya,dan presiden akan ke arah koalisi permanen, ya," kata Ara kepada wartawan.

Hal serupa juga disampaikan Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menghadiri acara tersebut. Cak Imin mengatakan Prabowo menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

"Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan," kata Cak Imin.

PKB, kata Cak Imin, menyambut baik tawaran itu. Menurutnya, ide Prabowo tersebut memperkuat percepatan pembangunan.

"Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan," ujarnya.

(fca/haf)

Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus dibangun dengan bertanggung jawab

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menekankan kepada pengembang perumahan agar membangun rumah bersubsidi yang berkualitas untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Menteri PKP mengatakan bahwa hal itu juga menjadi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan rumah subsidi yang berkualitas bagi masyarakat.

"Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus dibangun dengan bertanggung jawab. Meski rumah subsidi, tetap harus berkualitas agar harapan rakyat tidak sia-sia atau kecewa,” kata Menteri PKP dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, dia meminta para pengembang perumahan untuk menjalankan pembangunan perumahan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kualitas bangunan dan lingkungan.

Sebelumnya, pada acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Kamis (6/2) Menteri PKP juga mendorong pembangunan perumahan yang tidak hanya ramah penghuni, tetapi juga ramah lingkungan.

Hal itu sebagai bentuk partisipasi sektor perumahan dalam upaya menurunkan emisi karbon dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dikutip dari dokumen “Greenship Rating Tools untuk Rumah Tinggal” yang disusun oleh Green Building Council Indonesia (GBCI), dijelaskan bahwa selain bijak dalam menggunakan lahan, efisien dan efektif dalam penggunaan energi maupun dalam menggunakan air, memperhatikan konservasi material sumber daya alam, serta sehat dan aman bagi penghuni rumah, aspek penting lain dari rumah ramah lingkungan adalah menggunakan material yang ramah lingkungan.

Merespon hal itu, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), sebagai perusahaan BUMN klaster infrastruktur berkomitmen menghadirkan inovasi semen hijau yang diproduksi dengan material dan proses yang ramah lingkungan sehingga lebih rendah emisi karbon hingga 38 persen dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90 persen.

"SIG juga mendorong penggunaan produk turunan semen hijau yaitu material bata interlock presisi, sebagai solusi untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun," kata Direktur Utama SIG Donny Arsal.

Dia mengatakan bahwa penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah.

Selain ramah lingkungan karena diproduksi dengan semen hijau SIG, penggunaan bata interlock presisi membuat proses pembangunan lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian sehingga mempercepat durasi pembangunan.

Selain itu, kualitas kontruksi kokoh yang teruji ramah gempa, mampu menjaga udara dalam ruangan tetap sejuk, dan memberikan hasil akhir yang modern.

Ia menjelaskan inovasi bata interlock presisi merupakan terobosan untuk membangun rumah lebih efektif dan efisien, mulai dari penggunaan material, seperti semen dan besi, juga penggunaan air. Fitur presisi tinggi 1 mm juga memberikan keunggulan siku yang sempurna dan permukaan yang halus rata.

"Bata interlock presisi adalah kontribusi nyata SIG untuk mendukung program 3 juta rumah dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Donny.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025