JAKARTA, investor.id – Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas, menyarankan implementasi pengelolaan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) diserahkan langsung kepada kantin-kantin sekolah, bukan melalui tender. Langkah tersebut diyakini akan lebih baik karena sekaligus pemberdayaan usaha kantin sekolah.

Selain itu, Darma juga khawatir jika melalui tender, porsi makanan yang diterima para pelajar sebagai target program MBG hanya sebatas ‘nasi kucing’. Apalagi mengingat anggaran MBG yang disiapkan hanya sebesar Rp 10.000 per porsi.

“Apabila itu sistemnya ditenderkan, saya kira itu nanti dapatnya nasi kucing. Karena itu saya kira implementasinya lebih baik tidak ditenderkan, tapi berdayakan yang buka kantin di sekolah-sekolah,” ungkap dia saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Darma melihat sisi positif pengelolaan anggaran MBG kepada kantin sekolah akan berpengaruh pada kontrol kualitas makanan. Sebab dia kantin-kantin tersebut berada di bawah bimbingan sekolah langsung yang paham betul akan kebutuhan para pelajar.

“Jadi lebih baik pengelolaan anggaran untuk makan gratis bergizi itu diserahkan kepada para pengelola kantin di sekolah-sekolah. Kenapa di sekolah-sekolah tidak lewat tender? Itu jauh lebih efektif kontrolnya terhadap kualitas. Karena di bawah bimbingan sekolah langsung,” lanjut dia.

Adapun jika implementasi pengelolaan anggaran itu lewat tender, Darma menilai akan ada niat pihak terkait yang mencari keuntungan besar. Sebaliknya, kantin sekolah dipercaya hanya memetik untung kecil, sehingga menu yang diberikan juga lebih optimal.

“Tetapi kalau lewat tender, tender itu kan pasti scope-nya banyak dan pasti itu nanti akan mencari keuntungan yang besar. Tapi kalau di petugas kantin di sekolah-sekolah itu, saya kira mungkin dia cukup memotong, sebagai keuntungannya mungkin cukup Rp 500-Rp 1.000 per paket. Sehingga yang jatuh ke mulut masih bisa lumayan lah dibandingkan di tendernya,” pungkas Darma.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

GROBOGAN, iNewsMuria.id – Menjaga kualitas gizi generasi penerus bangsa untuk cita-cita Generasi Emas Indonesia 2024, Wakil Menteri  (Wamen) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ikut turun tangan.

Saat berkunjung ke Kabupaten Grobogan, Selasa (17/12/2024), Wamen Perlindungan Pekerja Migran (PMI) Dzulfikar Ahmad Tawalla membagikan makan  bergizi gratis untuk pelajar.

Pembagian 812 paket makanan bergizi gratis kepada pelajar SMP, SD, MI dipusatkan di SMPN 1 Penawangan.  Sebanyak 37% dari penerima program pemerintah tersebut berasal dari keluarga PMI.

Hadir dalam kegiatan tersebut  Anggota DPR Komisi IX Edy Wuryanto, Kepala BP3MI Jateng Pujiono, Kepala Disnakertrans Grobogan Teguh Harjokusumo dan Camat serta para pendidik.

“Kita meninjau simulasi program nasional makan bergizi gratis, ini lokasi ke empat.  Sebelumnya di Jogja, NTB, Cirebon dan keempat di Grobogan,” jelas Wamen Perlindungan PMI.

Pemilihan lokasi simulasi program nasional makan bergizi gratis tersebut, lanjut Wamen Dzulfikar adalah tempat atau daerah yang banyak Pekerja Migran Indonesia.

“Hal itu juga terlihat saat kita berinteraksi dengan siswa, ada yang bapak atau ibuknya sebagai Pekerja Migran Indonesia di Taiwan dan ada juga di Hongkong,” ujarnya.

Dalam simulasi program nasional makan bergizi gratis tersebut pihaknya juga melibatkan mantan Pekerja Migran Indonesia dengan peran masing-masing.

Menurut Wamen Perlindungan PMI, hal tersebut merupakan bagian keterlibatan PMI atas ihtiar Presiden Prabowo Subianto dalam hal merealisasikan program makan bergizi gratis.

“Memang secara teknis dipegang oleh Badan Gizi Nasional, namaun kita turut membantu dalam hal pemilihan tempat dan lain sebagainya, di mana lokasinya PMI kita siap,” tambah Dzulfikar.

 Jadi program ini sebagai upaya mencukupi gizi anak indonesia dan kepastian masa depan generasi muda yang nantinya di 2045 menjadi Generasi Emas Indonesia.

“Siswa SD, SMP di 20 tahun lagi atau di 2045 adalah momentum Indonesia Emas yang tentunya  membutuhkan generasi yang produktif. Makanya dari saat ini harus sudah disiapkan,” kata Wamen.
 
Kepala BP3MI Jawa Tengah, Pujiono mengatakan BP3MI selain mensuport pemerintah dengan program makan bergizi juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di Balai Desa Wolo.

“Di Desa Wolo, Kecamatan Penawangan ada sekitar 300 pekerja migran, sehingga kegiatan ini kita laksanakan di wilayah tersebut,”  kata Pujiono. (*)

Editor : Arif F

JAKARTA, investor.id – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan bahwa program makan bergizi gratis harus diawasi secara ketat pada saatnya nanti mulai berjalan. Hal ini mencakup pengawasan menu makan bergizi gratis hingga pengawasan anggaran.

Untuk menu dalam program Makan Bergizi Gratis, Agus mempertanyakan pihak-pihak yang nanti akan melakukan pengawasan. Menurutnya, menu makanan harus dikawal dengan ketat dan melibatkan ahli-ahli terkait agar program tersebut dapat berjalan sesuai harapan.

“Siapa yang ngawasi menunya itu? Memangnya Badan Gizi Nasional bisa? Kalau tidak, siapa? Harus ada, harus jelas siapa yang mengawasi,” ujar Agus saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Agus mengatakan, pemerintah dan Badan Gizi Nasional harus memperjelas kepada publik pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap program makan bergizi gratis. Dia menambahkan, pengawasan sangat krusial untuk menjamin gizi, terlebih program ini melibatkan jutaan anak.

Sejauh ini, Agus pun masih belum mendapatkan kepastian pihak mana yang nantinya akan melakukan fungsi pengawasan tersebut. Menurutnya, seharusnya pemerintah dan Badan Gizi Nasional dalam waktu dekat ini sudah memastikan teknis pelaksanaan dan pengawasan, apalagi program Makan Bergizi Gratis akan mulai secara efektif dilaksanakan pada awal Januari 2025.

“Kalau nanti masaknya pakai air berbakteri bagaimana? Saya dengar BPOM diperintahkan, tapi anggarannya tidak ada. Terus bagaimana?” papar Agus.

Selain itu, Agus turut menyoroti anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 10.000 per porsi pada tahun pertama. Dia menyatakan, pemerintah harus bisa memastikan gizi anak-anak terpenuhi di setiap daerah dengan anggaran yang ada.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap pemakaian anggaran juga menjadi krusial. Jangan sampai, katanya, anggaran untuk makan bergizi gratis terpangkas karena perilaku koruptif oknum-oknum sehingga menu yang disajikan tidak sesuai dengan gizi yang diperlukan anak-anak.

“Terus Rp 10.000 apa menunya? Saya punya pengalaman di RW saya, ketika anggaran dari Pemprov DKI Rp 12.500, isinya cuma roti kecil dan semangka sudah menjelang busuk. Ketika kita protes ke gubernur, baru Rp 12.500 bener-bener makanan bergizi. Sekarang saya mau tanya, ini Badan Gizi Nasional pengawasnya siapa? Apakah yang bersangkutan? Memang badan gizi nasional ada di seluruh Indonesia? Kalau tidak Siapa yang harus awasi?” ucap Agus.

Agus menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis sebetulnya merupakan ide mulia agar anak-anak di Tanah Air tidak kelaparan, sehat, dan berprestasi. Namun, kajian mendalam harus dilakukan oleh pemerintah sebelum program ini dilaksanakan.

Kajian mendalam penting untuk dilakukan oleh pemerintah demi mencapai tujuan program Makan Bergizi Gratis. Agus pun mengusulkan bahwa pemerintah tidak harus melaksanakan program tersebut pada 2025 sehingga dapat lebih matang dijalankan.

“Tolok ukur berhasilnya semua anak itu tingkat kurang gizinya membaik, tidak ada stunting,” pungkas Agus.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, MAJALENGKA--Pemkab Majalengka siap melaksanakan progam Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran sebesar Rp 5 miliar pun telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan MBG bagi siswa PAUD hingga SMP se-Kabupaten Majalengka.

Penjabat (Pj) Bupati Majalengka, Dedi Supandi mengatakan, ada 192.247 siswa dari mulai PAUD, SD, hingga SMP se-Kabupaten Majalengka yang menjadi sasaran progam MBG. Anggaran untuk program MBG tersebut telah disiapkan dalam APBD 2025 Kabupaten Majalengka.

‘’Terlepas anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi untuk program ini, yang terpenting Pemkab Majalengka sudah menganggarkannya,’’ ujar Dedi, Selasa (17/12/2024).

Dedi mengatakan, program MBG itu akan menyediakan menu makanan bergizi, termasuk buah-buahan dan susu. Program itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas gizi pada anak-anak dan menekan angka stunting. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Majalengka akan menggadeng catering lokal melalui e katalog. Sehingga bisa mendongkarak perekonomian sekaligus pemberdayaan catering lokal.

Selain itu Pemkab juga telah melatih kelompok pemberdayaan perempuan dibawah PKK yang bisa dilibatkan dalam mensukseskan MBG. ‘’Lebih dari sekadar meningkatkan gizi siswa, program ini juga dirancang untuk mendukung perekonomian lokal,’’ katanya.

Sementara itu, Pemkab Majalengka pun telah melaksanakan uji coba MBG, yang merupakan hasil kolaborasi dengan Hotel Fitra Majalengka. Uji coba itu dilakukan di SMPN 7 Majalengka, Kecamatan Majalengka, kemarin.

Pada simulasi makan bergizi gratis yang dilaksanakan di sekolah SMPN 7 Majalengka, menu yang disajikan ada nasi, ayam kecap, sayur, tahu, jeruk, hingga susu. Jika dikalkulasikan, diperkirakan harganya Rp 15 ribu per porsi.

Dalam kesempatan itu, para siswa mengambil menu makanan secara prasmanan di salah satu ruangan. Mereka kemudian membawanya ke kelas masing-masing untuk disantap secara bersama. Dedi mengatakan, kolaborasi semacam itu dibutuhkan untuk bersama-sama menyukseskan MBG, yang merupakan program unggulan presiden dan wakil presiden RI.

‘’Saya minta sekolah yang lainya bisa berkolaborasi dengan pihak - pihak yang bisa membantu dalam mesukseskan program Makan Bergizi Gratis,’’ kata Dedi.

JAKARTA,investor.id – Keterlibatan swasta dalam program program Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis dinilai tak boleh hanya sekedar langkah promosi. Swasta perlu menciptakan model pembiayaan berkelanjutan, terutama dalam kondisi anggaran yang terbatas hanya Rp 10 ribu per porsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Dia menyinggung peran dua platform teknologi Grab dan OVO yang baru-baru ini berkolaborasi bersama pemerintah untuk menyukseskan program makan bergizi.

“Pemangkasan anggaran dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi makanan adalah tantangan besar yang dapat menguji kemampuan Grab dan OVO untuk memastikan keberlanjutan program ini,” ungkap Achmad, dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (17/12/2024).

Achmad menekankan, peran swasta seperti kedua entitas bisnis tersebut tak boleh terbatas pada langkah promosi atau hanya bersifat insidental belaka. Grab dan OVO dinilai perlu membantu pemerintah menciptakan model pembiayaan yang berkelanjutan.

Menurut Achmad, Grab dan OVO dinilai tak boleh hanya menggandeng mitra UMKM mereka saja sebagai penyedia makanan bergizi, tetapi harus melibatkan UMKM baru yang belum berdaya.

“Jika Grab dan OVO hanya memanfaatkan mitra merchant yang sudah ada tanpa memberdayakan UMKM baru atau komunitas lokal, maka manfaat ekonomi dari program ini akan terbatas dan tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi jangka panjang,” kata dia.

Lebih lanjut, Achmad menekankan agar pemerintah harus menghindari dominasi swasta dalam program sosial. Keterlibatan swasta harus dilakukan secara proporsional agar tidak menciptakan ketergantungan pemerintah pada entitas bisnis tertentu.

“Ketergantungan seperti ini berpotensi melemahkan posisi pemerintah dalam pengambilan kebijakan di masa depan, terutama jika pihak swasta menggunakan kontribusi mereka sebagai alat tawar untuk mendapatkan keuntungan regulasi atau proteksi bisnis. Hal ini menjadi semakin penting mengingat reputasi kelompok bisnis yang terlibat,” pungkasnya.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar mengatakan, tata kelola yang baik menjadi salah satu tantangan program unggulan Prabowo-Gibran, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Cuma yang memang tantangan yang cukup signifikan itu dari aspek non-finansial, soal tata kelolanya. Siapa yang bertanggung jawab, hingga level teknis sampai menyasar kepada si penerima?” ungkap Askar dalam Investor Daily Talk di ID TV, Senin (16/12/2024).

Dalam salah satu diskusi yang diikuti Askar, disebutkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) akan menjadi koordinator di level nasional. Kemudian, BUMN, Pemerintah Daerah (Pemda), UMKM, hingga TNI juga bakal ikut dilibatkan.

Untuk itu, Askar menilai pemerintah perlu mengebut aspek tata kelola sebelum program benar-benar dilaksanakan pada Januari 2025. Sebab menurut dia, anggaran program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun masih cukup untuk tahun pertama pada 2025, termasuk dengan dukungan tata kelola yang baik.

“Meskipun itu juga masih jauh kekurangan pembiayaannya, tetapi sebagai awalan, sebagai kick-off, program mungkin cukup ya untuk membayar beberapa juta anak Indonesia. Termasuk juga balita dan ibu hamil,” jelas Askar.

Diketahui, pemerintah akan meluncurkan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025, yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Setelah uji coba intensif, program ini telah dipersiapkan dengan matang, meliputi penyediaan bahan baku, distribusi ke sekolah, hingga pengelolaan limbah.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria Wibawa, menegaskan makan bergizi gratis menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sumber daya manusia unggul. Program ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan gizi dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya mewujudkan program 3 Juta Rumah per tahun.

Pembangunan 3 Juta Rumah ini mencakup dua juta rumah di perdesaan, dan 1 juta di perkotaan.

Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari pembiayaan kreatif dan alternatif, efisiensi, insentif pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), prototipe desain, kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah (Pemda), hingga dukungan lainnya.

Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara, upaya tersebut melibatkan berbagai sektor.

Misalnya, untuk mendapatkan lahan gratis atau murah, Ara bisa mendapatkannya melalui aset sitaan tanah koruptor dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Lalu, aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tanah Barang Milik Negara (BMN) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bahkan, bisa dari tanah wakaf yang saat ini sudah dibahas oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menanti usulan.

"Sudah pernah dibahas dengan BWI, menanti usulan tanah wakaf," ungkap Ara, Senin (16/12/2024).

Cara lain dari perolehan tanah bisa didapatkan melalui donasi tanah atau corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan, serta tanah lainnya sesuai dengan aturan berlaku.

Pembiayaan kreatif dan alternatif

Ini bisa didapatkan melalui agunan dari lahan donasi pribadi atau perusahaan kredit perbankan seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dan bank lainnya melalui penyusunan skema pembiayaan baru untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Efisiensi

Melalui central purchasing dari industri serta digitalisasi pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Insentif pajak dari Kemenkeu

Penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) 2,5 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

Prototipe desain, kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah (Pemda)

• Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemkab/Pemkot (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)
• Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 10 hari (Pemda dan Mendagri) (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)
• Penyederhanaan Persyaratan Perizinan (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)
• Kepastian Waktu Penerbitan Izin (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)

Dukungan lainnya

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)

• Penyederhanaan Proses Amdal Revisi Permen KLHK 4 2024 tentang 0-3 Ha diubah menjadi 0-5 ha SPPL

Kementerian Investasi dan Hilirisasi

• Kemudahan perizinan usaha
• Kepastian proses perizinan (penolakan otomatis by system)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

• Diberikan pengecualian bagi calon debitur KPR FLPP yang tersandung SLIK OJK akibat Pinjol dibawah Rp 2 juta
• Payung Hukum untuk mendukung program Rent to Own (Dalam biaya sewa rumah ada komponen cicilan uang muka)

Kementerian PKP

• Prototipe/Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana Kepmen PUPR 2947 tahun 2024

JAKARTA, investor.id – Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, pemerintah perlu transparan atas keterlibatan swasta seperti Grab dan OVO dalam program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini untuk menghindari risiko konflik kepentingan.

Menurut Achmad, keterlibatan Grab dan OVO dalam makan bergizi gratis tidak dapat dilepaskan dari realita bahwa kedua entitas ini merupakan bagian dari ekosistem bisnis besar yang berorientasi pada keuntungan.

Grab, misalnya, adalah platform teknologi yang berfokus pada layanan transportasi, pengantaran, dan pembayaran digital, sementara OVO adalah salah satu alat pembayaran terbesar di Indonesia.

"Jika Grab dan OVO menggunakan program ini untuk memperluas pangsa pasar mereka, seperti meningkatkan adopsi layanan pembayaran digital OVO di kalangan masyarakat yang lebih luas, maka program makan bergizi gratis bisa kehilangan esensi sosialnya," ungkap Achmad, dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (17/12/2024).

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana pemerintah berkoordinasi dengan pihak swasta dalam mendesain dan melaksanakan program ini.

"Apakah standar gizi, sasaran penerima manfaat, serta mekanisme distribusi telah dikaji bersama untuk memastikan keselarasan dengan program makan bergizi pemerintah? Jika tidak, program ini hanya akan menjadi proyek fragmentaris tanpa dampak signifikan terhadap tujuan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Achmad menilai, partisipasi Grab dan OVO dalam program makan bergizi gratis ini mencerminkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam menghadapi tantangan sosial.

“Namun, di sisi lain, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar terkait motif, transparansi, dan keberlanjutan program yang harus dijawab agar inisiatif ini tidak sekadar menjadi pencitraan untuk kepentingan bisnis swasta," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar mengingatkan pemerintah agar mengawal ketat program makan bergizi gratis, agar tidak dijadikan sebagai ladang korupsi.

Menurut Media, makan bergizi gratis menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto karena  punya tujuan baik dan program sejenis banyak dilaksanakan di negara lain.

“Tetapi memang (perlu dilihat) tantangannya sejauh mana program itu betul-betul efektif dan efisien dan tidak berujung pada bencana fiskal, termasuk juga potensi korupsi,” kata Media dalam Investor Daily Talk di ID TV, Senin (16/12/2024).

Dikatakan Media, skandal korupsi terkait program seperti ini pernah terjadi di China dan India. Karenanya, dia meminta agar pemerintah memperhatikan aturan teknis dan manajemen penyaluran dana sebelum makan bergizi gratis dilaksanakan pada Januari 2025.

Media merangkum tiga skema yang dapat diterapkan dalam penyaluran makan bergizi gratis. Pertama adalah skema penyaluran berjenjang tapi tersentralisasi, di mana Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator kunci di level nasional dan unit layanan daerah sebagai penyalur.

Kedua adalah menyalurkan makan bergizi gratis ke sekolah, di mana pihak sekolah menjadi koordinator kunci untuk melaksanakan penyaluran. Ketiga adalah menyalurkan langsung ke penerima manfaat, yakni siswa/i, ibu hamil dan balita. 

Media menilai, ketiga skema ini mempunyai implikasi yang berbeda-beda dan bahkan berpotensi tidak berjalan efisien ketika dilaksanakan secara sentralistik seperti yang diusulkan oleh pemerintah.

“Harapan saya dalam proses trial and error ini adalah beberapa bulan ke depan ini bisa dilihat kembali di mana saja lubang-lubang potensi inefisiensi, juga kekhawatiran agar tidak disalah gunakan atau malah korupsi itu bisa dikurangi risikonya,” tutupnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan anggaran makan bergizi gratis yang semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000. Pemangkasan tersebut merupakan imbas dari keterbatasan anggaran pemerintah.

Menurutnya, Rp 10.000 sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi makan bergizi gratis per porsinya. Pemangkasan tersebut kemudian menuai pro dan kontra, termasuk dari kalangan pakar.

Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) Prof Dr H Jusuf Irianto Drs MCom menyatakan pemangkasan anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional dari sisi pemerintah. Namun, keputusan tersebut juga membutuhkan pertimbangan dari sisi rakyat.

"Keputusan untuk mengurangi anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional bagi pemerintah mengingat keterbatasan anggaran. Bagi rakyat sebaliknya. Yang penting sekarang bagaimana dengan anggaran yang terbatas, pemerintah dapat menyediakan MBG yang layak dan bergizi," ujar Prof. Jusuf dalam laman Unair dikutip Selasa (17/12/2024).

Pentingnya Komunikasi Kebijakan

Dosen Ilmu Administrasi Negara itu mengatakan komunikasi kebijakan menjadi aspek krusial yang perlu pemerintah perhatikan. Ia mengingatkan agar para pejabat berhati-hati dalam menyampaikan janji atau pernyataan kepada publik.

"Omongan pejabat pada dasarnya itu kebijakan yang sifatnya tidak tertulis. Omongannya menjadi pegangan rakyat. Jika tidak terealisasi bisa menimbulkan kekecewaan. Jadi, pemerintah harus belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan rakyatnya," jelasnya.

Ia mencontohkan kasus kenaikan gaji guru yang tidak terealisasikan. Hal serupa, menurutnya, berpotensi terjadi pada program makan bergizi gratis jika pemerintah tidak memastikan implementasinya dengan baik.

"Program ini merupakan program andalan PresidenPrabowo untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Khususnya dalam mengatasi masalah stunting. Oleh karena itu, pemerintah harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya,"ungkapnya.

Amanah Janji Kampanye

Sebagai salah satu janji kampanye Presiden Prabowo, Prof Jusuf mendorong pemerintah memastikan realisasi program MBG sesuai dengan harapan rakyat.

"Jika janji kampanye adalah memberikan makan siang gratis, maka itu harus dipenuhi tanpa mengurangi kualitasnya," tegasnya.

Lebih jauh, Jusuf mengingatkan pentingnya empati dalam menjalankan program ini. Menurutnya, pemimpin sebaiknya makan setelah rakyatnya makan.

"Pemimpin itu baru makan setelah rakyatnya makan. Itu harus direnungkan oleh pemimpin kita bersama. Kalau seperti itu pemerintah tidak akan asal merealisasikan program MBG ini. Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui program ini," pungkasnya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Pengembang tengah bergembira mendengar kabar insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah dilanjutkan tahun depan. Langkah ini dinilai dapat memacu geliat pasar properti.

Menurut Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, kebijakan tersebut menjadi upaya pemerintah mengurangi angka backlog dengan lebih baik lagi. Sebab, insentif PPN DTP mengurangi beban pengeluaran masyarakat, sehingga mempermudah sekaligus mempercepat motivasi mereka untuk membeli rumah.

"Wah itu angin surga. Jadi itu kan hal address positif dari pemerintah kepada satu untuk itu intend untuk Program 3 Juta rumah. Yang kedua, pemerintah masih melihat sektor properti ini belum tumbuh seperti industri yang lain," ujar Joko di sela-sela Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, ditulis Selasa (17/12/2024).

Joko menyebutkan perpanjangan PPN DTP mendorong akan mendorong 185 industri pendukung sektor properti. Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga terjadi pendistribusian pendapatan.

Hal itu memperkuat daya beli masyarakat untuk membeli rumah. Penjualan rumah tahun 2025 mendatang pun akan jauh lebih baik dari tahun sekarang, bahkan bisa terjadi rebound pada 2026.

Terpisah, Sekjen DPP Apersi Daniel Djumali mengatakan insentif PPN DTP menguntungkan bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah. Menurutnya, kebijakan ini dapat menghidupkan industri perumahan.

"Itu pasti bagus. Itu mestinya bagus selama buat dorong perumahan, terutama ini kan lagi lesu nih sebetulnya," kata Daniel.

Selain perumahan, industri lain seperti bahan bangunan seperti batu semen, furniture, hingga peralatan elektronik akan menyerap banyak tenaga kerja. Menurut Daniel, efek PPN DTP besar terhadap investasi dalam negeri.

Terlebih perumahan menengah ke bawah menggunakan bahan bangunan yang berasal dari dalam negeri. Dengan Program 3 Juta Rumah nantinya, Apersi siap membangun rumah di desa, pesisir, dan perkotaan.

"Kalau rumah ready stock kita masih banyak apalagi sekarang banyak yang nggak kebagian kuota nih nggak kejual juga," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif PPN DTP diperpanjang untuk pembelian properti. Insentif ini diberikan bersamaan dengan keputusan pemerintah menerapkan PPN 12% pada 1 Januari 2025.

"Itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan Rp 5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp 2 miliar," ucap Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Insentif PPN DTP ini diterapkan pada pembelian rumah tapak atau rumah susun untuk harga maksimal Rp 5 miliar. Sementara itu, pembelian rumah atau rusun di atas Rp 5 miliar tetap kena PPN 12%. Namun pembebasan PPN 12% ini berlaku hanya untuk Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp 2 miliar.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Asosiasi Pengembang Minta Pemerintah Tak Gadang-gadang Rumah Gratis!

Video Asosiasi Pengembang Minta Pemerintah Tak Gadang-gadang Rumah Gratis!

JAKARTA, investor.id - Ketua Perhimpunan Peternak Sapi & Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Subendro optimistis, program makan bergizi gratis (MBG) menjadi peluang bangkitnya industri peternakan dalam negeri. Hal ini lantaran minat masyarakat untuk beternak mulai menurun.

"Saya berkeyakinan MBG akan menimbulkan multiplier effect yang sangat bagus sekali bagi para peternak maupun para pengusaha di pedesaan. Ada banyak usaha-usaha baru yang tumbuh, termasuk usaha para peternak dan petani yang akan menyediakan bahan-bahan untuk digunakan dalam MBG ini," ucap Nanang kepada B Universe, Senin (16/12/2024). 

Menurut Nanang, saat ini profesi peternak kurang diminati oleh anak muda. Oleh karena itu peluang yang ditimbulkan oleh program MBG diharapkan mampun menarik minat anak-anak muda untuk terjun ke dunia peternakan.

Nanang menuturkan, dari sudut pandang kesejahteraan peternak, MBG akan membuat calon peternak menduduki usaha peternakan sehingga tanpa didorong-dorong para calon peternak tersebut akan tertarik masuk ke industri peternakan.

Dia menjelaskan, program MBG tidak hanya dipandang target untuk para siswa penerima program, juga orang-orang yang ada dibalik penyediaan bahan baku makanannya. 

Selaku Ketua PPSKI, Nanang mengaku sering diundang ke berbagai perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Peternakan atau Fakultas Kedokteran Hewan. Tiap kali dia bertanya kepada para mahasiswa di fakultas tersebut, adakah yang ingin menjadi peternak setelah lulus nanti, ternyata animonya minim sekali.

“Kita perlu tahu bahwa lebih dari 56% peternak yang saat ini masih menggeluti usahanya umurnya sudah di atas 50 tahun. Jadi kita bisa bayangkan kalau yang 56% nanti sudah pensiun dari profesi sebagai peternak, siapa yang akan menggantikan?" lanjut Nanang.

Terakhir, Nanang mengatakan bahwa peluang ekonomi yang dihasilkan oleh industri peternakan Indonesia masih menjanjikan untuk masa depan. 

"Situasi Indonesia saat ini masih defisit. Defisit dalam arti prospek bisnis untuk ditekuni masih sangat bagus karena suplai dari lokalnya masih sangat-sangat minim. Sementara sumber daya alam Indonesia benar-benar sangat cukup untuk menunggu kembangnya industri peternakan di Indonesia," pungkas Nanang.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News