Bisnis.com, JAKARTA - Australia disebut mulai melirik peluang-peluang yang terbuka seiring dengan adanya program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan presiden Prabowo Subianto.

Australia’s Business Champion for Indonesia Jennifer Westacott mengatakan ada peluang besar bagi para pelaku bisnis di Australia untuk turut terlibat dalam program makan bergizi gratis. Dia menyebut, perusahaan Australia juga mulai menyatakan minatnya terhadap program ini dalam kunjungannya kali ini ke Indonesia.

"Semua orang sangat bersemangat dengan program ini. Kalau anda melihat skalanya saja, 80 juta makan siang sehari. Jika anda menghitungnya dengan mempertimbangkan semua yang ada di kotak makan siang itu, ada rantai pasokan besar di sana," kata Westacott dalam sesi konferensi pers di Kantor Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia di Jakarta pada Selasa (11/2/2025).

Dia melanjutkan, minat dari investor Australia terhadap program ini seiring dengan kekuatan Negeri Kangguru tersebut sebagai penyedia produk-produk dan juga teknologi pertanian.

Westacott menuturkan, salah satu peluang bisnis yang dicermati oleh Australia adalah memasok susu dan produk-produk terkait seperti daging ke Indonesia.

Selain itu, dia mengatakan Australia tidak hanya memiliki potensi dari sisi pemasok barang. Dia memaparkan, Australia memiliki kemampuan yang mumpuni Di bidang industri dan teknologi pertanian.

Westacott menuturkan, perusahaan-perusahaan Australia dapat membantu mencapai cita-cita swasembada dan ketahanan pangan Indonesia.

Sebagai pendukung utama hubungan perdagangan dan investasi Australia dengan Indonesia, Westacott mengatakan dirinya siap bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait di Indonesia untuk meningkatkan implementasi program makan bergizi gratis.

"Namun, kita juga harus menyadari bahwa Presiden Prabowo sangat jelas mengenai swasembada dan ketahanan pangan. Jadi, saya melihat keterlibatan Australia dalam membantu mengembangkan industri-industri tersebut melalui program nutrisi, produk susu, produksi daging, dan tentu saja protein nabati," tambahnya.

Di sisi lain, Westacott mengatakan pelaku bisnis Australia juga membutuhkan kepastian terkait model bisnis dalam program makan bergizi gratis sebelum memutuskan untuk ikut terlibat.

Dia menjelaskan, peran pengusaha Indonesia akan vital untuk menciptakan model bisnis yang optimal dan membantu perusahaan Australia masuk ke program ini.

"Jadi, mengumpulkan modal, namun memperolehnya sedemikian rupa sehingga menjadi semacam model bisnis yang saling melengkapi dengan apa yang biasa mereka lakukan di negara lain," kata Westacott.

Investasi Australia ke RI

Berdasarkan data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Australia menjadi salah satu dari 20 negara dengan nilai investasi terbesar di Indonesia sepanjang 2024.

Tercatat, nilai Investasi Negeri Kangguru di Indonesia sepanjang tahun lalu adalah sebesar US$739 juta dengan 6.772 proyek. Jumlah Investasi tersebut menempatkan Australia di urutan ke-11 dari 20 negara teratas, di bawah Inggris pada urutan ke-10 dengan nilai investasi US$745 juta dan 3.941 proyek

Adapun, berdasarkan keterangan resmi dari Kedutaan Besar Australia di Indonesia, Westacott memimpin delegasi bisnis tingkat tinggi memulai program empat hari mereka di Jakarta sejak Senin (10/1/2025) kemarin. Perjalanan delegasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan investasi dengan salah satu mitra terdekat Australia.

Delegasi bisnis tersebut terdiri dari 39 perwakilan senior dari 27 perusahaan dan firma investasi terkemuka di Australia, serta manajer aset, pakar infrastruktur, dan kelompok bisnis terkemuka yang memiliki reputasi global. Mereka mewakili berbagai sektor termasuk industri perawatan kesehatan, infrastruktur, logistik, energi, pertambangan, dan sumber daya.

Selama di Jakarta, para delegasi akan berpartisipasi dalam berbagai pertemuan dengan perwakilan senior Pemerintah Indonesia dan kementerian, pertemuan penjajakan bisnis khusus, dan beberapa panel bertemakan sektor bisnis.

Program makan bergizi gratis sudah berjalan lebih dari satu bulan sejak dicanangkan pada 6 Januari 2025. Berbagai tanggapan positif dan masukan diutarakan sebagai bentuk dukungan terhadap program yang mendukung pemenuhan gizi anak bangsa. Seperti yang dihimpun tim CNN Indonesia di SMP Negeri 1 Kota Makassar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan tugas yang mudah. Melihat manfaatnya, program MBG akan terus diberikan prioritas bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam hal pelayanan.

Dilansir detikFinance, Sri Mulyani mengibaratkan program MBG seperti menggelar hajatan atau pesta pernikahan setiap hari selama satu tahun penuh. Hal itu disampaikannya dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, hari ini.

"Jika Anda akan mengadakan pernikahan untuk anak-anak Anda, Anda mempersiapkannya selama 1 tahun atau 6 bulan. Kalau MBG, kami menyediakan makanan untuk 5.000 di setiap fasilitas (dapur) setiap hari. Jadi Anda merasa seperti memiliki pesta pernikahan setiap hari selama setahun," kata Sri Mulyani, Selasa (11/2/2025), dikutip dari detikFinance.

Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan terus mendukung program MBG dari segi anggaran dan juga dari kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan eksekusi. Untuk diketahui, program MBG juga diklaim dapat berkontribusi 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Sri Mulyani memaparkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini melibatkan sekitar 185.000 pekerja dan berpotensi mengurangi kemiskinan 0,19%.

"Itulah sebabnya ini adalah area yang akan kita terus berikan prioritas yang lebih tinggi bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam pelayanan," ujar Sri Mulyani.

Dalam paparannya, Sri Mulyani membeberkan tiga skema penyaluran MBG. Berikut ini skemanya:

Skema Makan Bergizi Gratis (MBG)

Skema Saat Ini (existing):

• Timeline: Januari 2025
• Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): 220
• Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 589.902 siswa, ibu hamil dan balita
• Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Target Awal (initial target):

• Timeline: Desember 2025
• SPPG: 5.000
• Cakupan SPPG: 3.000-4.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 15,5 juta siswa, 2,4 juta ibu hamil dan balita
• Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Ekspansi (expansion options):

• Timeline: Desember 2025
• SPPG: 15.000 (moderat), 28.000 (optimistik)
• Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 40 juta siswa, ibu hamil dan balita (moderat), 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita (optimistik)
• Anggaran: Rp 71 triliun + Rp 100 triliun

Video Alasan Sri Mulyani Lebih Banyak Diam Sejak Jadi Menteri Prabowo

Video Alasan Sri Mulyani Lebih Banyak Diam Sejak Jadi Menteri Prabowo

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengalihkan dana Rp 1,1 triliun yang awalnya disiapkan untuk Makan Bergizi Gratis menjadi modal pembangunan sekolah.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa dana Rp 1,1 triliun itu adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diminta pemerintah pusat untuk menjalankan Makan Bergizi Gratis.

"Sekarang Makan Bergizi Gratis yang tidak dipergunakan (APBD), karena APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (11/2/2025).

Dengan demikian, Eri berencana menggunakan Rp 1,1 triliun tersebut untuk membangun sekolah di Surabaya.

Kemudian, sisanya dimanfaatkan sebagai dana perbaikan kampung.

"MBG yang Rp 1,1 triliun ini akan kita diskusikan dengan DPRD untuk membangun sekolah, untuk rehab sekolah. Sekaligus separuhnya kita gunakan untuk perbaikan kampung," katanya.

Lebih lanjut, Eri mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya tengah mendiskusikan pengalihan anggaran tersebut dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

Oleh karena itu, Eri berharap APBD yang awalnya dipersiapkan sebagai dana program Makan Bergizi Gratis tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Surabaya.

"Dulu waktu kita dievaluasi oleh Pemprov Jatim, kita diskusi untuk menganggarkan Makan Gratis kita pindahkan untuk kepentingan langsung ke masyarakat," ucap dia.

Kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Institut Pertanian Bogor (IPB) University mendirikan Center of Excellence atau pusat riset unggulan untuk Program Makan Bergizi Gratis di kawasan Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Rektor IPB University Prof Arif Satria saat peresmian menjelaskan pusat riset unggulan ini menjadi wadah khusus untuk mengembangkan dan mengujicobakan protokol inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan baru MBG.

"Kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia," kata Prof Arif.

IPB University mengembangkan pusat riset unggulan tersebut dengan berkolaborasi bersama berbagai instansi, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana Program MBG.

Prof Arif menyebutkan IPB University ditunjuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI untuk melakukan riset berkaitan dengan inovasi menu, hingga supply chain management atau manajemen rantai pasok bahan baku Program MBG.

"Karena MBG terkait juga dengan institusi yang sangat penting untuk mengkaitkan pertumbuhan desa. Karena ketika kegiatan ini menjadi captive market untuk produk produk pertanian, maka semua desa akan tumbuh dengan baik," paparnya.

IPB University juga akan mengkonsolidasi perguruan tinggi di Indonesia dalam mengembangkan pusat riset unggulan dengan dukungan Bappenas serta UNICEF.

Kepala BGN Dadan Hindayana di tempat yang sama menyambut baik pendirian pusat riset unggulan Program MBG yang diinisiasi oleh IPB University.

"Ini kolaborasi yang sangat baik, tentu saja Badan Gizi Nasional menyambut baik terbentuknya riset unggulan program makan bergizi gratis karena terus terulang ini suatu dukungan yang sangat kuat," ungkap Dadan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof Rachmat Pambudi menekankan pentingnya pemantauan, evaluasi, studi dampak, serta integrasi data secara rutin dalam pengembangan program. Oleh karena itu, ia berharap CoE ini bisa menjadi bagian integral dari upaya tersebut.

“Oleh karena itu, Pak Rektor, kami sangat mengharapkan CoE ini dapat berdiri dan menjadi elemen yang tak terpisahkan dalam pengembangan program ke depan,” ujarnya.

UNICEF Indonesia Representative Maniza Zaman yang hadir dalam acara ini memaparkan data kondisi anak di Indonesia. Data di Indonesia menunjukkan bahwa 5 juta anak atau 21,5 persen mengalami stunting, 2 juta anak atau 8,5 persen mengalami gizi buruk, dan 1 juta anak atau 4,2 persen mengalami kelebihan berat badan.

Selain itu, hanya 61 persen anak usia 6–23 bulan yang mengonsumsi makanan dengan keberagaman gizi yang direkomendasikan, sementara 39 persen lainnya belum mendapatkan asupan nutrisi yang cukup (malnutrisi).

“Malnutrisi ini akan berdampak jangka pendek dan panjang, mulai dari kesehatan dan kemampuan belajar. Oleh karena itu, program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi akselerator dalam upaya multisektoral untuk mengatasi malnutrisi di Indonesia,” papar Maniza.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) akan memberikan kontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,7 persen.

Dalam paparannya disebutkan, program ini akan membutuhkan sekitar 185.000 pekerja serta berpotensi mengurangi kemiskinan sebanyak 0,19 persen.

Oleh karenanya, Bendahara Negara itu memastikan Kementeian Keuangan (Kemenkeu) akan terus mendukung program unggulan tersebut.

Sekretariat Wakil Presiden RI Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 11 dan Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 4 Depok, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).

Dia mengibaratkan pelaksanaan program MBG seperti melaksanakan hajatan, karena melibatkan banyak orang.

Hanya saja program makan bergizi gratis dilaksanakan dalam skala nasional dan setiap hari. Sedangkan, hajatan pernikahan hanya dilakukan sesekali dan persiapannya pun berbulan-bulan hingga setahun sebelum penyelenggaraan.

"Untuk yang satu ini, kami menyediakan makanan untuk 5.000 orang di setiap fasilitas setiap hari. Jadi seperti sedang menyelenggarakan pesta pernikahan setiap hari sepanjang tahun," ucapnya.

Pada pelaksanaan MBG di Januari 2025 misalnya, terdapat 220 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melaksanakan program ini. Setiap SPPG bertanggung jawab menyediakan makanan untuk 3.000 penerima manfaat.

Jika ditotal, terdapat 589.902 penerimaan manfaat yang berasal dari pelajar, ibu hamil, dan balita pada pelaksanaan Januari 2025 lalu.

Kemudian pada Desember 2025 mendatang, akan menambah SPPG hingga mencapai 5.000 SPPG dan jumlah penerima manfaat yang ditangani pun bertambah menjadi 4.000 penerima manfaat.

Dengan anggaran makan bergizi gratis 2025 yang sebesar Rp 71 triliun, ditargetkan program ini bisa memberikan makan kepada 15,5 juta pelajar dan 2,4 juta ibu hamil dan balita.

"Kami akan mampu memberikan dukungan. Dan itulah mengapa ini adalah area yang akan terus kami berikan prioritas lebih tinggi, tidak hanya dalam hal anggaran, tetapi yang terpenting, pada pengiriman," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) akan memberikan kontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,7 persen.

Dalam paparannya disebutkan, program ini akan membutuhkan sekitar 185.000 pekerja serta berpotensi mengurangi kemiskinan sebanyak 0,19 persen.

Oleh karenanya, Bendahara Negara itu memastikan Kementeian Keuangan (Kemenkeu) akan terus mendukung program unggulan tersebut.

Sekretariat Wakil Presiden RI Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 11 dan Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 4 Depok, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).

Dia mengibaratkan pelaksanaan program MBG seperti melaksanakan hajatan, karena melibatkan banyak orang.

Hanya saja program makan bergizi gratis dilaksanakan dalam skala nasional dan setiap hari. Sedangkan, hajatan pernikahan hanya dilakukan sesekali dan persiapannya pun berbulan-bulan hingga setahun sebelum penyelenggaraan.

"Untuk yang satu ini, kami menyediakan makanan untuk 5.000 orang di setiap fasilitas setiap hari. Jadi seperti sedang menyelenggarakan pesta pernikahan setiap hari sepanjang tahun," ucapnya.

Pada pelaksanaan MBG di Januari 2025 misalnya, terdapat 220 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melaksanakan program ini. Setiap SPPG bertanggung jawab menyediakan makanan untuk 3.000 penerima manfaat.

Jika ditotal, terdapat 589.902 penerimaan manfaat yang berasal dari pelajar, ibu hamil, dan balita pada pelaksanaan Januari 2025 lalu.

Kemudian pada Desember 2025 mendatang, akan menambah SPPG hingga mencapai 5.000 SPPG dan jumlah penerima manfaat yang ditangani pun bertambah menjadi 4.000 penerima manfaat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para investor bidang perumahan untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Salah satu alasannya karena Indonesia memiliki kepastian hukum.

Pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan, ada beberapa hal yang menurutnya melakukan investasi di Indonesia merupakan hal yang tepat. Pertama, karena Indonesia adalah negara yang aman. Kedua, memiliki kepastian hukum.

"Nomor satu, tadi saya katakan negara kita aman. Nomor dua, negara kami ada kepastian hukum. Di sini negara kami, mau siapa pun, menteri kalau salah ditangkap KPK sudah. Bupati, wali kota, gubernur sudah, DPR sudah. Jadi ada kepastian hukum," katanya dalam acara Mandiri Investment Forum 2025, Selasa (11/2/2025).

Menurutnya, jika ada pejabat Indonesia yang salah maka akan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Tidak peduli apakah pejabat tersebut memiliki koneksi ke presiden atau yang lainnya.

"Dalam 3 minggu atau sebulan ini kita lihat begitu banyak penegakan hukum di negara kami, yang tidak pandang bulu, siapa saja yang melanggar hukum dia harus tanggung jawab. Jadi harus saya sampaikan (Indonesia) aman dan ada kepastian hukum itu penting," paparnya.

Selain itu, Ara menyampaikan bahwa pasar di Indonesia sangat besar. Apalagi kebutuhan rumah di Indonesia juga cukup besar, masih ada backlog 9,9 juta rumah.

"Itu potensi market yang luar biasa," tuturnya.

Jika ada investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, kata Ara, ada tiga prinsip yang harus dipenuhi yaitu bermanfaat untuk negara, bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, serta bermanfaat untuk investor dan dunia usaha.

"Tolong buat konsep, punya perlu pemikiran apa. Lahan jangan ragukan, terlalu banyak lahan di Indonesia. Market jangan ragukan, terlalu banyak market di Indonesia. Mengenai aturan, ayo kita berbicara. Tentu kita mau business friendly, mau investor friendly, pasti kita akan lakukan. Perlu insentif apa, kita bicarakan, dengan prinsip tadi bagus bagi negara kami, bagus bagi rakyat kami, dan bagus bagi dunia usaha," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Minta Pengembang Tidak Bertanggung Jawab Diblacklist

Video: Menteri PKP Minta Pengembang Tidak Bertanggung Jawab Diblacklist

Ya, menurut kami agar tidak terjadi diskriminasi anak di LPKA dan LPKS

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah segera memasukkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komisioner KPAI Aris Adi Leksono di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa anak-anak di LPKA dan LPKS juga berhak mendapatkan manfaat dari program ini oleh karena itu besar harapan supaya pemerintah tidak terlalu lama mempersiapkannya.

"Ya, menurut kami agar tidak terjadi diskriminasi anak di LPKA dan LPKS seperti panti asuhan, pondok pesantren juga perlu merasakan manfaat itu, mereka perlu dukungan toh," ujarnya dalam konferensi pers bertajuk Laporan Tahunan KPAI 2024 Menuju Generasi Emas Indonesia.

Aris mengungkapkan permintaan tersebut juga merupakan aspirasi dari anak-anak di LPSK dan LPKA yang dihimpun oleh tim mereka dalam serangkaian kegiatan pendampingan ke daerah.

KPAI mengkonfirmasi bahwa permintaan ini juga sudah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar bisa segera mengimplementasikan MBG kepada anak-anak yang mungkin secara sosial-ekonomi belum beruntung itu.

"Sudah sebulan program ini berjalan, anak-anak juga perlu didengarkan langsung bagaimana keluhan mereka. Pendapat anak bisa menjadi solusi paling jernih dibandingkan kita yang hanya melihat dari sisi kebijakan," ujar Aris.

Ketika disinggung soal anggaran MBG yang masih terbatas sehingga belum semua anak merasakan manfaatnya maka, dia menilai bahwa pemerintah juga harus berani mengevaluasi agar program ini benar-benar tepat sasaran sehingga memberikan kecukupan gizi yang penting bagi tumbuh kembang anak Indonesia tanpa terkecuali.

"KPAI berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan program MBG sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata dia.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

SUMENEP, KOMPAS.com - Raka Danayaksa (6) memilih tidak makan saat uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya, Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Kemala Bayangkari 81, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Raka beralasan sudah makan sebelum berangkat sekolah.

"Iya, sudah makan di rumah, kuah daun kelor dan nasi," kata Raka saat ditanya Kompas.com, Selasa (11/2/2025).

Saat kawan-kawannya lahap menikmati menu MBG, Raka hanya meminum susu kotak yang menjadi salah satu menu di uji coba itu.

Hal serupa juga dilakukan oleh Muhammad Nazan Al Wafy (6).

Dia juga memilih untuk tidak menyentuh menu MBG karena dia telah makan sosis sebelum berangkat sekolah.

"Saya juga tidak makan, kenyang. Tadi di rumah makan sosis," ujar Nazan dengan polos.

Melihat tingkah polos keduanya, Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Jawa Timur, Ade Imam Sugianto hanya tersenyum.

Istri Kapolda Jawa Timur itu juga meminta agar para guru dan anggota Bhayangkari yang hadir tidak memaksa keduanya untuk memakan menu MBG yang tersaji.

Kepada Kompas.com, ketua YKB Jawa Timur itu mengatakan bahwa kehadirannya ke Kabupaten Sumenep untuk memantau langsung pelaksanaan uji coba MBG yang digelar oleh Bhayangkari Polres Sumenep.

"Prinsipnya kegiatan hari ini adalah Yayasan Kemala Bhayangkari Jawa Timur melaksanakan kegiatan pemerintah, pemberian Makan Bergizi Gratis kepada anak-anak sekolah," tuturnya.

Ade Imam Sugianto mengatakan, pelaksanaan MBG masih dilaksanakan di internal Yayasan Kemala Bhayangkari di seluruh Jawa Timur.

Ke depan, program MBG ini akan menyasar masyarakat pesisir, daerah nelayan.

"Ini sudah jalan sejak seminggu lalu. Berjalan terus. Karena yayasan (YKB) seluruh Jawa Timur memiliki 140-an sekolah. Muridnya kurang lebih 10 ribu siswa," kata dia.

Ade Imam Sugianto menegaskan, petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan MBG di internal Bhayangkari sama persis dengan ketentuan yang dibuat Badan Gizi Nasional.

"Patokan gizinya sama dengan BGN. Menunya disesuaikan dengan anak-anak. Standar gizinya sama. Kita sudah dapat tabel gizi dari pusat," katanya.

Pemerintah bakal mendirikan Center of Excellence (CoE) alias Pusat Unggulan Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di IPB University. Apa fungsinya?

Dilansir dari situs IPB University, Selasa (11/2/2025), CoE MBG ini bertempat di kawasan Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University. CoE ini akan menjadi wadah khusus untuk mengembangkan dan mengujicobakan protokol inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan baru program MBG.

CoE ini merupakan hasil kolaborasi multipihak antara IPB University, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Badan Gizi Nasional (BGN), dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).

"IPB University selalu berkomitmen mengoptimalkan peran dosen sebagai peneliti, pelatih, dan inovator, serta memanfaatkan fasilitas laboratorium di berbagai fakultas, departemen, dan pusat studi guna mendukung keberhasilan program MBG," tutur Rektor IPB University Arif Satria saat pembukaan pendirian dan groundbreaking CoE di ATP IPB University pada Selasa (11/2/2025) ini.

IPB University, lanjutnya, siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, dan kelompok tani, dalam membangun ekosistem penyediaan pangan.

"IPB University juga akan mengembangkan model dapur berbasis karakteristik lokal, memperkaya menu gizi MBG, serta berinovasi bersama berbagai stakeholder terkait," ucapnya.

Groundbreaking ini dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana hingga UNICEF Indonesia Representative, Maniza Zaman.

Buku Pedoman Makan Bergizi Gratis

Mendikdasmen Mu'ti dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyerahkan Buku Rekomendasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Kepala BGN Dadan Hidayana.

Buku tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta didukung oleh UNICEF.

"Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku penerima manfaat yang paling banyak dalam program Makan Bergizi Gratis ini, sudah menyiapkan pedoman bagaimana pelaksanaan program tersebut di sekolah-sekolah, yang tidak hanya fokus pada makanannya, tetapi juga pada pembentukan karakter dan layanan kesehatan," ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam rilis Kemendikdasmen hari ini.

Adapun buku-buku tersebut terdiri dari:

1) Rekomendasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
2) Rekomendasi Tata Kelola dan Manajemen Program Makan Bergizi Gratis
3) Rekomendasi Sistem Pemantauan dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
4) Rekomendasi Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Pengelolaan Limbah Program Makan Bergizi Gratis
5) Kumpulan Rekomendasi Prosedur Operasional Baku Program Makan Bergizi Gratis
6) Pedoman Makan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan
7) Standar Gizi dan Makanan Program Makan Bergizi Gratis

Lebih lanjut, Mendikdasmen menekankan komitmennya agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan sukses dan berdampak secara signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

"Kami berusaha agar program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya berdampak pada fisik anak-anak, tetapi juga mental dan karakter mereka. Kami harap penyelenggaraan program ini di sekolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program penguatan karakter bangsa melalui nilai-nilai spiritual, kebersamaan, tanggung jawab, dan kemandirian," tuturnya.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

JAKARTA, investor.id - Program pembangunan tiga juta rumah dikabarkan terancam tersendat dan kemungkingan sulit tercapai. Hal ini lantaran pemerintah memangkas anggaran Kementerian Perumahan dan Kawan Permukiman (PKP) tahun 2025 menjadi Rp 1,6 triliun dari Rp 5,2 triliun.

Meski demikian, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto meyakinkan bahwa program pembangunan tiga juta rumah tidak akan terganggu oleh efisiensi anggaran tersebut. 

"Program 3 juta rumah itu pembiayaannya bukan dari anggaran APBN," ucap Joko kepada B Universe secara daring, Selasa (11/2/2025).

Mewakili pelaku usaha properti, Joko membagikan pandangannya tentang apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyukseskan program tersebut.

"Buatlah regulasi yang bisa mendukung pencapaian atas kinerja dari para pelaku usaha. Yang kedua, jadilah fasilitator yang baik. Yang ketiga, ciptakan kondisi relasi yang baik bagi stakeholder. Kenapa? Karena yang mengerjakan (pembangunan rumah) itu kami," tegas Joko. 

Joko percaya diri bahwa industri properti adalah industri yang mandiri dan independen. Data REI menunjukan pada tahun 2023 industri properti mencetak kontribusi investasi sebesar Rp119 triliun dan pada tahun 2024 sebesar Rp122 triliun.

Atas dasar kontribusi sektor properti yang sedemikian besar, Joko berharap pemerintah dapat bermitra dan membangun relasi yang sebaik-baiknya dengan para pelaku usaha.

"Dengarkan dan mendekatlah kepada para pelaku industri agar kami bisa bekerja dengan lebih produktif dan punya kepastian, sehingga kami bisa merealisasikan apa yang diinginkan pemerintah. Karena kami yang bekerja,” tutur Joko. 

“Selama ini kami sudah memberikan kontribusi dan kami sudah mampu menyuplai realisasi terhadap kebutuhan perumahan di Indonesia. Jadi, kami ini mengharapkan apa yang tiga hal tadi," imbuhnya.

Seperti diketahui, program tiga juta rumah per tahun adalah salah satu program unggulan Prabowo dalam kampenye Pilpres 2024. Prabowo berjanji akan membangun dua juta unit rumah di perdesaan dan satu juta unit di perkotaan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News