Semarang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meluncurkan program rumah untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin.

Peluncuran dilaksanakan di Perumahan Puri Delta Asri 9 di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu lokasi untuk penyediaan rumah bagi tenaga kesehatan.

Menteri PKP Maruarar yang sempat berinteraksi dengan penghuni kompleks perumahan tersebut menyebut lokasi yang berada di Kendal tersebut cukup bagus dan bebas dari banjir.

Menurut dia, pada tahap awal ini terdapat kuota bagi 30 ribu tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. "Kalau bisa mendapatkan pendanaan lagi akan kami prioritaskan untuk tenaga kesehatan," katanya.

Meski alokasi rumah bersubsidi bertambah, ia meminta kualitas bangunan rumah jangan sampai diabaikan.

Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan menyampaikan apresiasi atas kuota 30 ribu rumah bagi tenaga kesehatan dari total 3 juta rumah yang ditargetkan dibangun oleh pemerintah.

Ia menuturkan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia jumlahnya hampir mencapai 1 juta orang. "Kuota ini untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidang, dan 5 ribu tenaga kesehatan," katanya.

Kepada pengembang perumahan, Menkes Budi berharap tidak hanya sebatas membangun rumah, namun juga perumahan yang bisa membuat penghuninya betah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan pelatihan kepada 10.000 relawan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) guna meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Diketahui, belakangan ini, program makan bergizi gratis kembali jadi perbincangan karena sejumlah kasus keracunan di beberapa daerah.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Sony Sanjaya mengatakan pelatihan itu serentak dilakukan di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta sejumlah daerah Jawa Barat.

Menurut dia, pelatihan juga dilakukan untuk memastikan para pekerja di SPPG memiliki kompetensi dalam menangani dan menyajikan makanan bergizi dalam skala besar.

"Pengetahuan relawan harus dibentuk, karena penyajian makanan itu tidak bisa sembarangan. Ini soal kesehatan, keamanan makanan dalam upaya membangun gizi bangsa," kata Sony dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (28/4/2025), dikutip dari Antaranews.

Dia menjelaskan, pembekalan pengetahuan bagi para relawan tersebut penting karena setiap hari program MBG perlu menyediakan makanan hingga kurang lebih 4.000 penerima manfaat.

"Kita harus pahami, memasak untuk tiga atau empat orang tentu berbeda dengan menyiapkan makanan untuk 500, 1.000, bahkan sampai 4.000 orang. Jadi, semua relawan wajib dibekali pelatihan ini agar memahami pengetahuan, menguasai keterampilan, dan mematuhi etika atau standar operasional prosedur (SOP),” ujarnya.

Selain itu, Sony mengatakan, teknis penyiapan makanan harus dilakukan dengan benar untuk meningkatkan kualitas makanan yang dibagikan kepada para penerima manfaat.

"Mereka harus tahu bagaimana menangani bahan makanan yang baik, misalnya, daging ayam tidak boleh berada terlalu lama di suhu ruang. Penanganan sayuran juga berbeda-beda, yang itu semua dijelaskan oleh para pakar hari ini," katanya.

Sony juga mengungkapkan, pelatihan tersebut menjadi bagian dari penguatan integritas dan kualitas layanan SPPG yang sering menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program MBG.

Berdasarkan data BGN, hingga saat ini terdapat lebih dari 43.000 relawan penjamah makanan yang bertugas di 1.071 SPPG se-Indonesia. Sedangkan total relawan SPPG yang telah mengikuti pelatihan 10.300 orang per April 2025

Materi pelatihan disampaikan langsung oleh para ahli dan pejabat teknis dari berbagai instansi, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

Kasus Keracunan

Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis kembali jadi perbincangan karena sejumlah kasus keracunan.

Sejauh ini, kasus keracunan terbanyak usai menyantap menu MBG terjadi di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat.

Sebanyak 78 siswa mengalami keracunan sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena kejadian tersebut.

Kemudian, sebanyak 60 siswa mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG di SDN Proyonanggan 5 Batang, Jawa Tengah.

Selanjutnya, sebanyak 40 siswa SDN Alaswangi 2, Pandeglang, Jawa Barat, juga dilaporkan mengalami keracunan massal usai mengkonsumsi menu MBG.

Demikian juga, 40 siswa SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah, diberitakan mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis.

SUMENEP, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman, melaporkan pemotongan dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024.

Laporan tersebut dilakukan setelah Irjen PKP melakukan sidak dan serangkaian penyelidikan, serta menemukan 18 temuan penyimpangan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

"(Tim) tiga kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi, dan hari ini kami laporkan,” kata Heri Jerman di Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Heri menambahkan, Kabupaten Sumenep menjadi salah satu penerima program BSPS terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

Data kementerian PKP mencatat, anggaran program BSPS di seluruh Indonesia mencapai Rp 445,81 miliar untuk 22.258 penerima.

“Kami turun ke lapangan. Mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dijalankan. Kami menyimpulkan adanya beberapa penyimpangan,” ungkapnya.

Heri menambahkan, 18 temuan penyimpangan yang ditemukan di antaranya adalah bantuan salah sasaran, upah pekerja tidak dibayarkan, hingga kondisi bangunan yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

“Kami juga temukan pembayaran ke toko dilakukan secara tunai oleh kepala desa, bukan transfer uang dari rekening penerima bantuan, tetapi penerima bantuannya diminta tanda tangan slip penarikan kosong,” Heri menjabarkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep, Sigit Waseso, mengatakan akan segera mempelajari dan menindaklanjuti laporan ini.

"Akan segera kami tindak lanjuti. Pak Irjen sudah memberikan adanya peristiwa pidana di awal, jadi kami akan menindaklanjuti berikutnya dengan langkah-langkah baik penyelidikan maupun penyidikan untuk memperjelas atau membuat terang suatu perkara,” ujarnya.

Pontianak (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin kembali memperkuat sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi yang seimbang untuk jangka panjang.

"Sosialisasi ini merupakan langkah strategis yang dilakukan BGN dalam mendukung Program MBG, yang telah diinisiasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan gizi yang tepat, terutama bagi anak-anak dan generasi muda. Program ini juga bertujuan mencegah penyakit terkait pola makan tidak sehat, seperti gagal ginjal, yang marak terjadi akibat konsumsi makanan yang tidak bergizi," kata Staf Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN Riza Affandi di Pontianak, Senin.

Dia menegaskan sosialisasi seperti ini sangat penting untuk mengedukasi masyarakat Kayong Utara tentang pola makan yang sehat dan bergizi.

"Program MBG adalah upaya nyata untuk membantu masyarakat mengakses makanan yang memenuhi standar gizi lengkap, termasuk kebutuhan protein, vitamin, mineral, dan energi yang diperlukan tubuh. Ini akan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu hadir pula Alifudin, Anggota Komisi IX DPR RI, yang berkomitmen untuk terus memperjuangkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kualitas gizi.

"Program MBG ini adalah bagian dari upaya strategis nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami berharap program ini dapat berkontribusi pada terciptanya generasi Indonesia yang sehat dan unggul," kata Alifudin.

Dia menjelaskan Program MBG sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas yang sehat dan mampu mendorong Indonesia menjadi negara maju. Alifudin menambahkan kualitas pangan dan gizi sangat penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, yang pada gilirannya akan mendukung kemajuan bangsa.

Dengan adanya sosialisasi ini, kata dia, diharapkan masyarakat Kayong Utara lebih memahami pentingnya gizi seimbang dan dapat mengakses makanan yang bergizi, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup mereka.

"Program MBG diharapkan dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam memperbaiki pola makan masyarakat dan mendukung pembangunan kesehatan di Kalimantan Barat," kata Alifudin.

Madura Raya (ANTARA) - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP ) menemukan puluhan motif dugaan penyimpangan realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Kami bersama tim sejak akhir pekan lalu berada di Sumenep untuk mencari informasi dan data dugaan penyimpangan Program BSPS. Kami mengecek ke lokasi penerima bantuan di 13 dari 24 kecamatan di Sumenep," kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman di Sumenep, Senin.

Sesuai data di Kementerian PKP, terdapat 5.490 rumah warga berpenghasilan rendah di Sumenep yang menjadi sasaran Program BSPS 2024. Total anggaran Program BSPS 2024 di Sumenep sebesar Rp109,8 miliar.

Ribuan warga yang menjadi penerima bantuan BSPS di Sumenep itu tersebar di 24 dari 27 kecamatan baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

"Kami bersama tim sudah cek lokasi dan temukan puluhan motif dugaan penyimpangan dalam realisasi BSPS di Sumenep. Ada dokumennya dan lengkap, baik rekaman wawancara maupun foto di lokasi," katanya.

Motif dugaan penyimpangan itu antara lain terdapat semua nama warga di satu Kartu Keluarga (KK) menjadi penerima bantuan, penerima bantuan tak tepat sasaran karena memiliki telah rumah mewah, dan lokasi program tak sesuai verifikasi sebelumnya.

Selain itu pengerjaan program tersebut diserahkan kepada orang tertentu dan penerima bantuan tinggal menerimanya, nota pembelian bahan bangunan yang itemnya sama, dan transfer pemilik toko bahan bangunan ke nomor rekening seseorang dengan nominal ratusan juta rupiah.

"Hasil temuan kami dan tim di lapangan, termasuk di wilayah kepulauan, memang menunjukkan mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan. Ada dugaan penyimpangan dan itu akan kami proses lebih lanjut," kata Heri.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) melatih 10 ribu relawan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pelatihan penjamah makanan tersebut berlangsung serentak di area Jabodetabek dan Jawa Barat untuk memastikan para pekerja di SPPG memiliki kompetensi dalam menangani dan menyajikan makanan bergizi dalam skala besar.

"Pengetahuan relawan harus dibentuk, karena penyajian makanan itu tidak bisa sembarangan. Ini soal kesehatan, keamanan makanan dalam upaya membangun gizi bangsa," kata Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN Sony Sanjaya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan pembekalan pengetahuan bagi para relawan tersebut penting mengingat setiap hari program MBG perlu menyediakan makanan hingga kurang lebih 4.000 penerima manfaat.

"Kita harus pahami, memasak untuk tiga atau empat orang tentu berbeda dengan menyiapkan makanan untuk 500, 1.000, bahkan sampai 4.000 orang. Jadi, semua relawan wajib dibekali pelatihan ini agar memahami pengetahuan, menguasai keterampilan, dan mematuhi etika atau standar operasional prosedur (SOP)," ujar dia.

Dia menjelaskan teknis penyiapan makanan harus dilakukan dengan benar untuk meningkatkan kualitas MBG yang dibagikan kepada para penerima manfaat.

"Mereka harus tahu bagaimana menangani bahan makanan yang baik, misalnya, daging ayam tidak boleh berada terlalu lama di suhu ruang. Penanganan sayuran juga berbeda-beda, yang itu semua dijelaskan oleh para pakar hari ini," ucapnya.

Sony mengemukakan pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan integritas dan kualitas layanan SPPG yang sering menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program MBG.

Berdasarkan data BGN, hingga saat ini terdapat lebih dari 43.000 relawan penjamah makanan yang bertugas di 1.071 SPPG se-Indonesia, sedangkan total relawan SPPG yang telah mengikuti pelatihan 10.300 orang per April 2025.

Materi pelatihan disampaikan langsung oleh para ahli dan pejabat teknis dari berbagai instansi, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

BGN berharap, pengetahuan yang disampaikan oleh para pakar tersebut selama pelatihan dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh relawan di lapangan agar program MBG berjalan lebih optimal.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman menemukan sejumlah kejanggalan saat sidak ke sejumlah rumah yang direnovasi dengan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep. Kejanggalan itu ditemukan di 3 rumah.

Pantauan detikjatim, total ada 3 rumah yang didatangi pada Senin (28/4/2025). Ketiganya berada di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

Di lokasi pertama, Heri langsung berdialog dengan pemilik rumah. Kejanggalan terlihat dari belum selesainya pembangunan padahal berdasarkan data Kementerian PKP progress pembangunan renovasi rumah itu sudah selesai.

"Bahwa sudah dibangun, tetapi dilaporkan sudah selesai. Ini ada fotonya dalam sistem sudah dilaporkan 100%," kata Heri sembari menunjukkan data dari telepon genggamnya, Senin (28/4/2025).

"Tetapi ini bukan rumah ini, beda. Rumah yang lain," kata Heri.

Saat disinggung siapa yang memverifikasi hal ini, Heri mengungkapkan ada dugaan sejumlah oknum yang terlibat.

"Tadi yang terlibat komponennya ada banyak, ada korlap, tenaga ahli, tenaga lapangan, dan PPK. Itu lebih banyak di adminstratif," ujar Heri

Sementara di rumah kedua, penyimpangan langsung terlihat dari penampilan rumah yang dihuni pemilik rumah. Terlihat rumah penerima bantuan berukuran cukup besar bahkan memiliki 2 tingkat. Sementara dana bantuan BSPS digunakan untuk membangun toko yang terletak persis di samping rumah.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

"Ini di rumah pak M, anda tadi sudah mengetahui di depan sudah punya rumah sebelah cukup besar. Kemudian beliau sebagai ketua RT. Kemudian beliau dipanggil oleh aparat desa. Apakah Anda mau? Nah beliau mengatakan ya mau-mau saja," jelas Heri.

Dari jawaban pemilik rumah, Heri juga mendapat kepastian bahwa dana BSPS digunakan untuk membangun warung.

"Nah ternyata rumah ini dijadikan warung, bukan tempat tinggal," ujarnya.

Hal senada ditemukan Heri saat meninjau rumah ketiga. Posisi rumah ini berada di tengah ladang sawah warga. Bahkan ada papan yang menandakan bahwa bangunan itu dibangun dari dana BSPS.

Namun, Tim Irjen PKP mencurigai bangunan itu tidak difungsikan sebagai rumah tinggal tetapi hanya untuk penyimpanan padi. Hal ini terlihat dari kondisi ruangan yang hanya terdiri dari 1 ruangan tanpa dilengkapi kamar mandi maupun dapur.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

Tidak terlihat ada perabotan dasar seperti lemari atau pun alas tidur seperti rumah pada umumnya. Diduga bangunan itu menjadi gudang padi atau tembakau.

"Ini lahan rumah yang dibangun atas nama BSPS, yang katanya untuk rumah tinggal. Padahal bapak itu sudah punya tanah (rumah) bersama anak-anak. Dengan alasan tidak punya tempat tinggal. Dibangun di sini, memang tanahnya di sini, tetapi ini masalahnya di sini apakah itu tempat tinggal? Tidak ada kamar mandi, tidak ada tempat tidur. Saya menduga ini untuk gudang, silakan teman-teman media apakah ini sudah tepat sasaran?" Kata Heri.

Berbagai temuan penyimpangan itulah yang kemudian menjadi bahan pelaporan Heri Jerman ke Kejari Sumenep. Heri melaporkan adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan BSPS.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Seorang pengembang perumahan di Purworejo dibekuk polisi lantaran diduga melakukan penipuan dan merugikan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Purworejo hingga bangkrut. Kini polisi tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan gabungan dengan Polda Jateng guna menetapkan tersangka lain.

Pengembang perumahan yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah Irwan Irjas (52) warga Kelurahan Cangkreplor, Kecamatan Purworejo. Pemilik PT Puriland Development Indonesia itu diduga telah melakukan tindakan pidana korupsi miliaran rupiah pada Perumda BPR Purworejo dalam proses pengajuan dan realisasi kredit 13 debitur.

"Tindak pidana korupsi dimaksud dalam perkara ini terjadi pada kurun waktu semenjak tahun 2019-2020," ungkap Kapolres Purworejo, AKBP Andry Agustiano saat menggelar pers rilis di Mapolres Purworejo, Senin (28/4/2025) sore.

Andry menjelaskan, tersangka melakukan tindak pidana korupsi tersebut dengan memanfaatkan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan menerbitkan covernote sebagai jaminan sementara guna melengkapi berkas pengajuan kredit pembiayaan pembelian rumah. Adapun cara yang digunakan dengan pengajuan 13 debitur fiktif.

"Selain itu, tersangka juga menjaminkan ke bank lain atas jaminan kredit yang menjadi hak Perumda Bank BPR Purworejo. Kemudian, tersangka juga menjadikan tanah bukan miliknya untuk jaminan kredit di Perumda Bank BPR Purworejo serta menjual kembali jaminan kredit di Perumda Bank BPR Purworejo kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak Perumda Bank BPR Purworejo," jelasnya.

Atas peristiwa tersebut, berdasarkan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Tengah disimpulkan bahwa terdapat kerugian negara khususnya Pemkab Purworejo selaku pemilik Perumda BPR sebesar Rp. 3.416.343.000.

"Jadi kerugian negara dalam hal ini sekitar Rp 3 miliar lebih," imbuh Andry.

Hingga kini proses tersebut masih terus berjalan dan dimungkinkan akan ada tersangka lainnya. Bahkan, untuk menetukan tersangka lain, Polres Purworejo tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan gabungan dengan Polda Jateng.

"Kemungkinan nanti akan ada tersangka yang lain," sebutnya.

Sementara itu, tersangka mengaku bahwa dalam hal ini bukan hanya dirinya saja yang salah. Ia menyebut, pihak lain seperti direktur hingga analis kredit juga pantas dipersilahkan.

"Ya sebenarnya kalau ini kan bukan saya saja yang salah, jadi memang dari jajaran direktur sampai bagian analis kredit itu banyak yang tidak sesuai SOP dalam melaksanakan pemberian kredit dan lain-lain," ucapnya.

Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 90.355.000 dan penyitaan aset senilai Rp 1 miliar berupa empat bidang tanah beserta bangunan rumah di daerah Kabupaten Bantul, DIY berikut sertifikat sertifikat hak milik (SHM).

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka harus mendekam sel tahanan Mapolres Purworejo dan dijerat pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Sub sider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Sebagai informasi, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Purworejo dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 20 Februari 2024 karena masalah tersebut. Izin usaha bank yang terletak di Jl Brigjen Katamso No 51 A, Pangen Jurutengah, Kecamatan Purworejo itu dicabut berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-20/D.03/2024.

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.

"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.

Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.

Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.

"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.

menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.

"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.

Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.

Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.

"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kami bersama tim sejak akhir pekan lalu berada di Sumenep untuk mencari informasi dan data dugaan penyimpangan Program BSPS

Sumenep (ANTARA) - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP ) menemukan puluhan motif dugaan penyimpangan realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Kami bersama tim sejak akhir pekan lalu berada di Sumenep untuk mencari informasi dan data dugaan penyimpangan Program BSPS. Kami mengecek ke lokasi penerima bantuan di 13 dari 24 kecamatan di Sumenep," kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman di Sumenep, Senin.

Sesuai data di Kementerian PKP, terdapat 5.490 rumah warga berpenghasilan rendah di Sumenep yang menjadi sasaran Program BSPS 2024. Total anggaran Program BSPS 2024 di Sumenep sebesar Rp109,8 miliar.

Ribuan warga yang menjadi penerima bantuan BSPS di Sumenep itu tersebar di 24 dari 27 kecamatan baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

"Kami bersama tim sudah cek lokasi dan temukan puluhan motif dugaan penyimpangan dalam realisasi BSPS di Sumenep. Ada dokumennya dan lengkap, baik rekaman wawancara maupun foto di lokasi," katanya.

Motif dugaan penyimpangan itu antara lain terdapat semua nama warga di satu Kartu Keluarga (KK) menjadi penerima bantuan, penerima bantuan tak tepat sasaran karena memiliki telah rumah mewah, dan lokasi program tak sesuai verifikasi sebelumnya.

Selain itu pengerjaan program tersebut diserahkan kepada orang tertentu dan penerima bantuan tinggal menerimanya, nota pembelian bahan bangunan yang itemnya sama, dan transfer pemilik toko bahan bangunan ke nomor rekening seseorang dengan nominal ratusan juta rupiah.

"Hasil temuan kami dan tim di lapangan, termasuk di wilayah kepulauan, memang menunjukkan mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan. Ada dugaan penyimpangan dan itu akan kami proses lebih lanjut," kata Heri.

Pewarta: Abd Aziz/ Slamet Hidayat
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

UNGARAN, KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penyelesaian polemik kepemilikan rumah di Perumahan Punsae, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, melalui jalur hukum.

Ara, sapaan akrabnya, menugaskan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko PKP, Brigjen Azis Andriansyah, untuk mengusut dan meminta keterangan seluruh pihak yang terlibat dalam waktu tiga hari.

"Ini pak Dirjen selama tiga hari harus bisa mengungkap semua, audit juga minta dari BPKP dan BPK, semua harus jelas," tegas Ara saat meninjau lokasi, Senin (28/4/2025).

Permasalahan Sertifikat dan Longsor

Menurut Ara, kasus Perumahan Punsae sudah sangat serius sehingga harus diselesaikan di ranah hukum agar ada efek jera.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam pemberian kredit dan meminta perbankan lebih selektif memilih pengembang.

"Bank jangan asal memberikan kredit, pilih pengembang yang bertanggung jawab," ujarnya.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menyatakan bahwa izin pengembangan Perumahan Punsae tidak diajukan pada masa kepemimpinannya.

Namun, ia telah berkomunikasi dengan pengembang saat ini yang berjanji menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, mengungkapkan dua masalah utama yang dihadapi warga:

Sertifikat rumah belum diserahkan dan malah diagunkan ke BTN, melibatkan sekitar 66 rumah.

Lalu, ada ancaman longsor yang telah berdampak pada 10 rumah dan membuat warga enggan menempati rumah mereka.

Kekecewaan Warga

Sebelumnya diberitakan, sekitar 100 warga Perumahan Punsae resah karena rumah yang telah dibayar lunas terancam dilelang oleh BTN.

Bina Laudhi, salah satu warga, mengungkapkan bahwa dirinya membeli rumah pada 2017 dengan janji akan segera dibangun dan disertai serah terima sertifikat.

Namun, realisasi pembangunan baru dilakukan empat tahun kemudian, itu pun dengan luas tanah yang berbeda dari kesepakatan.

"Masak kami sudah membayar lunas kepada PT. ACK, harus membayar lagi Rp 72 juta ke BTN. Ini kan tidak masuk akal dan sangat memberatkan kami," kata Odi, sapaan Bina Laudhi.

Warga sebelumnya sudah melakukan audiensi dengan BTN dan pengembang, difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Semarang.

Mereka dijanjikan adanya keputusan sebelum 15 April 2025, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.