JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memberikan waktu kepada Lippo Group untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dialami konsumen proyek properti Meikarta paling lambat pada 23 Juli 2025.

Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait saat bertemu Bos Lippo Group James Riyadi dan John Riyadi di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat pada Rabu (23/4/2025).

Pada pertemuan itu, hadir pula para konsumen dari proyek apartemen yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

"James, John, boleh sekali ini ikut saya? You bayarkan itu. Boleh enggak saya minta waktunya beresin (persoalan Meikarta) untuk Pak John tiga bulan. (Waktunya) Cukup enggak?" ujar Maruarar.

Mendengar pertanyaan itu, John Riyadi menjawab dengan kata "siap".

"Disepakati penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu tiga bulan, yakni 23 Juli 2025 mendatang," ujar Menteri Maruarar yang diamini oleh James dan John Riyadi.

Sementara itu, untuk penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025.

Dengan demikian, akan diketahui secara lebih perinci berapa jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo Group.

Maruarar mengungkapkan, berdasarkan data layanan pengaduan BENAR PKP sejak diluncurkan pada 26 Maret 2025 sampai 23 April 2025, tercatat ada sekitar 118 masyarakat yang mengadukan masalah Meikarta dan mengharapkan penyelesaian.

Dari jumlah itu, ada 102 masyarakat yang telah melengkapi berkas dan dokumen yang dibutuhkan.

Sisanya, ada 16 orang yang belum melengkapi dokumen.

Kemudian, berdasarkan data sementara yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP sebagai operator layanan pengaduan BENAR PKP, tercatat jumlah total dana dari 102 konsumen berjumlah Rp 26.855.558.439.

Lebih lanjut, Maruarar mengungkapkan, ia menyumbangkan seluruh gajinya pada saat bekerja sebagai penasihat di RS Siloam untuk membantu pembayaran ganti rugi konsumen Meikarta.

Dok. Meikarta Proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

"Saya juga pernah bekerja dengan Pak James Riady sebagai advisor di Siloam dan digaji Rp 100 juta per bulan. Izinkan saya untuk memberikan seluruh gaji yang saya terima selama bekerja di Siloam untuk membantu Lippo menyelesaikan masalah Meikarta ini," katanya.

Merespons kesepakatan pada Rabu sore, James Riyadi menyatakan akan mengikuti arahan Kementerian PKP.

Ia juga memastikan Meikarta mampu menuntaskan kewajiban penyelesaian yang dibebankan pemerintah.

"Meikarta ikut saja arahan Pak Menteri. Meikarta sudah mengerjakan pembangunan besar, infrastruktur, seluruhnya. Pasti yang seperti ini juga bisa diselesaikan," tutur James Riyadi.

Sebelumnya, sebanyak 26 konsumen apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) menuntut hak mereka kepada pengembang.

Ketua PKPKM Yosafat Erland mengatakan, perkiraan total kerugian yang dialami oleh anggotanya mencapai Rp 4,5 miliar.

"Kalau saya sendiri Rp 320 juta, masih mencicil dan sudah berhenti mencicil sejak dua tahun lalu," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

Ia menjelaskan, tuntutan yang diajukan oleh para konsumen adalah ganti rugi unit atau pengembalian uang yang sudah dibayarkan (refund).

Yosafat mengaku, awalnya ia tertarik membeli apartemen itu karena marketing yang masif dan terlihat menjanjikan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang Meikarta untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam waktu tiga bulan. Permasalahan tersebut terkait dengan konsumen yang tak kunjung dapat unit Meikarta padahal sudah membelinya.

Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pihak konsumen dan pengembang Meikarta, Ara meminta pihak Meikarta memberikan hak-hak konsumen dalam tenggat waktu tiga bulan. Ia menargetkan polemik ini akan selesai pada 23 Juli mendatang.

"Boleh nggak saya minta waktunya 3 bulan? Cukup 3 bulan?" tutur Ara di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Tak lama kemudian, bos Lippo Group, induk perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama (pengembang Meikarta), James Riady mengusulkan agar penyelesaian pemberian hak-hak konsumen Meikarta dilakukan lebih cepat. Hal ini agar permasalahan yang ada tidak berlarut-larut.

"Saya usul jangan berlarut sampai Juni-Juli, malem panjang mimpinya juga panjang," tuturnya.

Sementara itu, dari laporan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, saat ini ada 102 dari total 118 konsumen Meikarta yang sudah tervalidasi melalui laporan layanan BENAR-PKP. Dari 102 konsumen tersebut, total kerugian yang tercatat mencari Rp 26,8 miliar.

Fitrah menjelaskan, dari 118 konsumen yang mengadu, ada 88 konsumen yang menuntut pengembalian dana, dua konsumen meminta serah terima unit, empat konsumen masih mempertimbangkan pengembalian uang atau serah terima unit, satu konsumen mengadu soal IPL, dan 23 konsumen lainnya masih dalam tahap konfirmasi karena tidak mencantumkan keinginannya dalam pengaduan.

Nantinya sebanyak 16 konsumen yang belum tervalidasi akan diverifikasi hingga 2 Juni 2025. Permintaan pengembalian dana atau refund nantinya akan dilakukan secara bertahap. Selain pengembalian dana, ada juga opsi serah terima unit.

"Total dari 118, ada Rp 26,8 M. Yang baru menyerahkan mereka punya data, baru 102. Baru 102 yang menyerahkan data," ujar Fitrah.

Sebelumnya diberitakan, Bos Lippo Group James Riady dan John Riady datang ke kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedatangan mereka berdua untuk menyelesaikan polemik Meikarta.

Terkait permasalahan yang terjadi saat ini, yaitu konsumen Meikarta yang belum mendapatkan unit bertahun-tahun padahal sudah membelinya, James mengatakan pihak Meikarta akan mengikuti arahan Menteri PKP Maruarar Sirait.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arah Pak Menteri, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri itu tidak selesai. Jadi mungkin seperti itu Pak Menteri," tuturnya di Kantor Kementerian PKP.

"Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak, Ibu dan juga Pak Menteri dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif untuk ini jadi kita pasti, dan Meikarta sudah mengerjakan yang besar, yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini pasti diselesaikan. Saya yakin," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) meminta manajemen Lippo Group untuk segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang diadukan konsumen Meikarta dalam kurun 3 bulan ke depan atau selambat-lambatnya Juli 2025.

Ara menjelaskan, aduan tersebut ditampung lewat layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Dalam laporan yang disampaikan, hingga saat ini Kementerian PKP telah menampung sebanyak 102 aduan dengan nilai kerugian mencapai Rp26,85 miliar. Sejalan dengan hal itu, Ara meminta agar manajemen Lippo Group dapat menindaklanjuti aduan 102 konsumen Meikarta paling lambat Juli 2025.

“Boleh gak saya minta waktunya 3 bulan cukup? Berarti 23 Juli 2025,” tanya Ara kepada CEO Lippo Group James Riady di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Menanggapi hal itu, CEO Lippo Group, James Riady memastikan penyelesaian ganti rugi sebesar Rp26,85 miliar dapat rampung sebelum Juli. Pasalnya, tambah James, pada dasarnya PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) memiliki likuiditas yang cukup untuk merampungkan proyek Meikarta.

“Saya usul jangan berlarut sampai Juni-Juli, ya jadi tolong kalau bisa jangan berlarut. Lebih cepat lebih baik, jadi kuncinya adalah dokumen [konsumen] lengkap,” ujarnya.

Pada saat yang sama, James juga melayangkan rasa keberatan usai Menteri PKP menyebut bakal turun gunung membayarkan cicilan para konsumen menggunakan uang pribadinya. James berpandangan, upaya itu hanya akan menimbulkan spekulasi bahwa proyek Meikarta kekurangan likuiditas.

“Saya izin kalau Bapak sampai keluarkan uang, itu kan berarti [seolah-olah] Meikarta-nya kasihan, seperti yang tidak bisa survive,” ucap James.

Pada saat yang sama, James juga meyakinkan Menteri PKP terkait dengan kesanggupan Lippo Karawaci merampungkan proyek tersebut.

Pasalnya, dia mengaku hingga saat ini pembangunan terus berlanjut. Bahkan, Lippo Group memastikan telah menyalurkan 16.000 unit apartemen kepada konsumen.

“Saya juga tanya apakah mereka [LPKR] memiliki keuangan untuk menyelesaikan semua, karena mereka tidak ada satu sen pun utang. Jadi, mungkin ini juga memberikan satu background, saya juga sudah tanya kepada LPKR sampai sekarang yang sudah dibangun sudah diserahkan yang terkait dengan Meikarta hampir 16.000-an [unit],” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fitrah Nur mengatakan, sejak diluncurkannya layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), sudah ada 118 pengaduan dari konsumen Meikarta.

Fitrah mengatakan, baru sebanyak 102 konsumen yang telah menyelesaikan dokumen yang diminta oleh Kementerian PKP, salah satunya adalah bukti pembayaran.

"Dari 118 (pengaduan), ada Rp 26,8 miliar (kerugian yang dialami para konsumen)," ujar Fitrah dalam pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) dengan CEO Lippo Group James Riady, CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady, dan konsumen Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat pada Rabu (23/04/2025).

Dalam hal ini, ditargetkan validasi data 118 konsumen Meikarta bisa selesai pada tanggal 2 Mei 2025 dan seluruh masalah yang diadukan beres pada 23 Juli 2025.

Pada kesempatan yang sama, Ara mengatakan mau memberikan uang pribadinya untuk membereskan masalah Apartemen Meikarta yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Ara mengaku pernah menjadi advisor atau komisaris di Siloam Hospitals dan diberi upah Rp 100 juta per bulan.

"Saya pernah menjadi advisor di perusahaannya Pak James, namanya Siloam. Saya digaji Rp 100 juta per bulan dan saya mau menyerahkan semua gaji yang pernah saya terima dari Siloam untuk membantu membereskan masalahnya," kata Ara.

Sementara James Riady berkomitmen untuk membereskan masalah Meikarta yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arahan Pak Menteri. Masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri tidak selesai?," ucapnya.

James mengatakan bahwa saat ini sudah ada 16.000 unit apartemen yang sudah selesai dibangun dan diserahkan kepada konsumen.

Ia juga optimistis bahwa masalah Meikarta akan beres, meskipun James mengatakan bahwa ada 1001 masalah yang harus dihadapi pengembang untuk membangun kota baru.

"Jadi kita pasti dan Meikarta kalau sudah mengerjakan yang besar yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini juga diselesaikan saya yakin itu. Jadi mohon berkenan menerima ungkapan seperti itu, dan saatnya kita serahkan arahan dari Pak Menteri," katanya melanjutkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fitrah Nur mengatakan, sejak diluncurkannya layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), sudah ada 118 pengaduan dari konsumen Meikarta.

Fitrah mengatakan, baru sebanyak 102 konsumen yang telah menyelesaikan dokumen yang diminta oleh Kementerian PKP, salah satunya adalah bukti pembayaran.

"Dari 118 (pengaduan), ada Rp 26,8 miliar (kerugian yang dialami para konsumen)," ujar Fitrah dalam pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) dengan CEO Lippo Group James Riady, CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady, dan konsumen Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat pada Rabu (23/04/2025).

Dalam hal ini, ditargetkan validasi data 118 konsumen Meikarta bisa selesai pada tanggal 2 Mei 2025 dan seluruh masalah yang diadukan beres pada 23 Juli 2025.

Pada kesempatan yang sama, Ara mengatakan mau memberikan uang pribadinya untuk membereskan masalah Apartemen Meikarta yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Ara mengaku pernah menjadi advisor atau komisaris di Siloam Hospitals dan diberi upah Rp 100 juta per bulan.

"Saya pernah menjadi advisor di perusahaannya Pak James, namanya Siloam. Saya digaji Rp 100 juta per bulan dan saya mau menyerahkan semua gaji yang pernah saya terima dari Siloam untuk membantu membereskan masalahnya," kata Ara.

Sementara James Riady berkomitmen untuk membereskan masalah Meikarta yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arahan Pak Menteri. Masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri tidak selesai?," ucapnya.

James mengatakan bahwa saat ini sudah ada 16.000 unit apartemen yang sudah selesai dibangun dan diserahkan kepada konsumen.

Ia juga optimistis bahwa masalah Meikarta akan beres, meskipun James mengatakan bahwa ada 1001 masalah yang harus dihadapi pengembang untuk membangun kota baru.

"Jadi kita pasti dan Meikarta kalau sudah mengerjakan yang besar yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini juga diselesaikan saya yakin itu. Jadi mohon berkenan menerima ungkapan seperti itu, dan saatnya kita serahkan arahan dari Pak Menteri," katanya melanjutkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fitrah Nur mengatakan, sejak diluncurkannya layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), sudah ada 118 pengaduan dari konsumen Meikarta.

Fitrah mengatakan, baru sebanyak 102 konsumen yang telah menyelesaikan dokumen yang diminta oleh Kementerian PKP, salah satunya adalah bukti pembayaran.

"Dari 118 (pengaduan), ada Rp 26,8 miliar (kerugian yang dialami para konsumen)," ujar Fitrah dalam pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) dengan CEO Lippo Group James Riady, CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady, dan konsumen Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat pada Rabu (23/04/2025).

Dalam hal ini, ditargetkan validasi data 118 konsumen Meikarta bisa selesai pada tanggal 2 Mei 2025 dan seluruh masalah yang diadukan beres pada 23 Juli 2025.

Pada kesempatan yang sama, Ara mengatakan mau memberikan uang pribadinya untuk membereskan masalah Apartemen Meikarta yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Ara mengaku pernah menjadi advisor atau komisaris di Siloam Hospitals dan diberi upah Rp 100 juta per bulan.

"Saya pernah menjadi advisor di perusahaannya Pak James, namanya Siloam. Saya digaji Rp 100 juta per bulan dan saya mau menyerahkan semua gaji yang pernah saya terima dari Siloam untuk membantu membereskan masalahnya," kata Ara.

Sementara James Riady berkomitmen untuk membereskan masalah Meikarta yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arahan Pak Menteri. Masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri tidak selesai?," ucapnya.

James mengatakan bahwa saat ini sudah ada 16.000 unit apartemen yang sudah selesai dibangun dan diserahkan kepada konsumen.

Ia juga optimistis bahwa masalah Meikarta akan beres, meskipun James mengatakan bahwa ada 1001 masalah yang harus dihadapi pengembang untuk membangun kota baru.

"Jadi kita pasti dan Meikarta kalau sudah mengerjakan yang besar yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini juga diselesaikan saya yakin itu. Jadi mohon berkenan menerima ungkapan seperti itu, dan saatnya kita serahkan arahan dari Pak Menteri," katanya melanjutkan.

KOMPAS.com - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan kesiapannya untuk membangun 1 juta unit rumah di pedesaan sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini tidak hanya memperluas fokus target program, tetapi juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah pedesaan.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengungkapkan bahwa realisasi Program 3 Juta Rumah saat ini baru mencapai sekitar 5 persen-7 persen dari target, terutama melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Padahal, hampir 95 persen target, termasuk 1 juta rumah di pedesaan, belum fokus dikerjakan.

Oleh karena itu, REI mengambil inisiatif untuk mendorong perluasan target program 3 juta rumah hingga pedesaan, karena program ini sejak awal memang hendak menyasar masyarakat di perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

"Sesuai paradigma Propertinomic 2.0, maka kami siap untuk membangun 1 juta rumah di desa-desa di Indonesia," tegas Joko dalam acara Halal Bihalal REI yang dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri ATR-BPN Nusron Wahid.

Sesuai instruksi Presiden Prabowo, program 3 juta rumah menargetkan pembangunan 1 juta unit di pedesaan, 1 juta unit di pesisir, dan 1 juta unit di perkotaan.

Langkah ini dinilai strategis mengingat terdapat sekitar 13 juta penduduk miskin di desa atau sekitar 11,3 persen dari total penduduk pedesaan yang perlu dientaskan.

Joko memaparkan, pembangunan rumah di desa akan membawa manfaat signifikan, termasuk mempercepat pengentasan kemiskinan, menggerakkan ekonomi desa dengan potensi putaran ekonomi hingga Rp 80 triliun, menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan, serta menstimulus pendapatan di setiap desa sekitar Rp 400 juta.

"Ekosistem ekonomi baru akan terbentuk di pedesaan. Bakal muncul banyak wiraswasta di setiap desa hingga 200.000 wiraswasta yang terdidik selama 5 tahun program sejuta rumah di pedesaan berjalan," ujarnya.

Untuk merealisasikan target ini, REI membutuhkan penentuan kriteria dan kebijakan yang jelas dari pemerintah.

Kriteria tersebut meliputi syarat penerima manfaat, lokasi pembangunan, lahan yang dapat dibangun, serta standar spesifikasi dan biaya bangunan.

Selain itu, dukungan kebijakan juga diperlukan, terutama terkait legalitas tanah, perizinan khusus, tata ruang, skema pembiayaan perbankan, dan pengawasan.

REI dengan lebih dari 6.000 anggota pengembang yang 80 persen di antaranya berpengalaman membangun rumah bersubsidi, menyatakan kesiapannya untuk memulai pembangunan 1 juta rumah di pedesaan. Rerata, setiap anggota REI hanya perlu membangun sekitar 200 unit rumah di desa.

Sesuai informasi dari Satgas Perumahan, angsuran KPR untuk masyarakat di pedesaan direncanakan akan disubsidi pemerintah hingga 80 persen dari pengalihan subsidi BBM, sehingga masyarakat hanya membayar 20 persen dari cicilan.

Dengan asumsi nilai bangunan Rp 80 juta hingga Rp100 juta dan angsuran KPR Rp 800.000 per bulan, masyarakat desa hanya perlu membayar sekitar Rp 160.000 per bulan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memberikan seluruh gajinya selama menjadi advisor untuk Siloam guna membantu penyelesaian masalah Meikarta.

Ara mengatakan bahwa dirinya pernah bekerja dengan James Riady sebagai advisor di Siloam dan digaji Rp100 juta per bulan.

"Izinkan saya untuk memberikan seluruh gaji yang saya terima selama bekerja untuk membantu Lippo dalam menyelesaikan masalah Meikarta ini," kata Ara dalam Mediasi Pengaduan Konsumen Melalui Benar-PKP dengan Meikarta, di Jakarta, Rabu.

Menteri PKP Maruarar Sirait langsung mengajak Pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady datang langsung ke Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Rabu, untuk menemui masyarakat yang menjadi konsumen Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ara meminta James Riady dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar masalah Meikarta bisa selesai dengan baik.

Dirinya menargetkan penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu 3 bulan, yakni 23 Juli 2025 mendatang. Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025 mendatang, sehingga diketahui berapa jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

Ara juga juga meminta wartawan untuk mengawal proses penyelesaian masalah Meikarta ini.

Mediasi yang digelar Kementerian PKP tersebut menjadi kabar gembira bagi konsumen yang menjadi pembeli apartemen Meikarta yang menghadapi masalah selama bertahun-tahun.

Kementerian PKP menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud, sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memberikan seluruh gajinya selama menjadi advisor untuk Siloam guna membantu penyelesaian masalah Meikarta.

Ara mengatakan bahwa dirinya pernah bekerja dengan James Riady sebagai advisor di Siloam dan digaji Rp100 juta per bulan.

"Izinkan saya untuk memberikan seluruh gaji yang saya terima selama bekerja untuk membantu Lippo dalam menyelesaikan masalah Meikarta ini," kata Ara dalam Mediasi Pengaduan Konsumen Melalui Benar-PKP dengan Meikarta, di Jakarta, Rabu.

Menteri PKP Maruarar Sirait langsung mengajak Pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady datang langsung ke Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Rabu, untuk menemui masyarakat yang menjadi konsumen Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ara meminta James Riady dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar masalah Meikarta bisa selesai dengan baik.

Dirinya menargetkan penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu 3 bulan, yakni 23 Juli 2025 mendatang. Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025 mendatang, sehingga diketahui berapa jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

Ara juga juga meminta wartawan untuk mengawal proses penyelesaian masalah Meikarta ini.

Mediasi yang digelar Kementerian PKP tersebut menjadi kabar gembira bagi konsumen yang menjadi pembeli apartemen Meikarta yang menghadapi masalah selama bertahun-tahun.

Kementerian PKP menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud, sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memberikan seluruh gajinya selama menjadi advisor untuk Siloam guna membantu penyelesaian masalah Meikarta.

Ara mengatakan bahwa dirinya pernah bekerja dengan James Riady sebagai advisor di Siloam dan digaji Rp100 juta per bulan.

"Izinkan saya untuk memberikan seluruh gaji yang saya terima selama bekerja untuk membantu Lippo dalam menyelesaikan masalah Meikarta ini," kata Ara dalam Mediasi Pengaduan Konsumen Melalui Benar-PKP dengan Meikarta, di Jakarta, Rabu.

Menteri PKP Maruarar Sirait langsung mengajak Pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady datang langsung ke Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Rabu, untuk menemui masyarakat yang menjadi konsumen Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ara meminta James Riady dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar masalah Meikarta bisa selesai dengan baik.

Dirinya menargetkan penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu 3 bulan, yakni 23 Juli 2025 mendatang. Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025 mendatang, sehingga diketahui berapa jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

Ara juga juga meminta wartawan untuk mengawal proses penyelesaian masalah Meikarta ini.

Mediasi yang digelar Kementerian PKP tersebut menjadi kabar gembira bagi konsumen yang menjadi pembeli apartemen Meikarta yang menghadapi masalah selama bertahun-tahun.

Kementerian PKP menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud, sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memberikan seluruh gajinya selama menjadi advisor untuk Siloam guna membantu penyelesaian masalah Meikarta.

Ara mengatakan bahwa dirinya pernah bekerja dengan James Riady sebagai advisor di Siloam dan digaji Rp100 juta per bulan.

"Izinkan saya untuk memberikan seluruh gaji yang saya terima selama bekerja untuk membantu Lippo dalam menyelesaikan masalah Meikarta ini," kata Ara dalam Mediasi Pengaduan Konsumen Melalui Benar-PKP dengan Meikarta, di Jakarta, Rabu.

Menteri PKP Maruarar Sirait langsung mengajak Pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady datang langsung ke Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Rabu, untuk menemui masyarakat yang menjadi konsumen Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ara meminta James Riady dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar masalah Meikarta bisa selesai dengan baik.

Dirinya menargetkan penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu 3 bulan, yakni 23 Juli 2025 mendatang. Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025 mendatang, sehingga diketahui berapa jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

Ara juga juga meminta wartawan untuk mengawal proses penyelesaian masalah Meikarta ini.

Mediasi yang digelar Kementerian PKP tersebut menjadi kabar gembira bagi konsumen yang menjadi pembeli apartemen Meikarta yang menghadapi masalah selama bertahun-tahun.

Kementerian PKP menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud, sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara dalam waktu dekat akan bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas relokasi lahan-lahan penjara menjadi perumahan.

Ara menuturkan hal ini usai bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Komisaris Utama PT Bank Central Asia Tbk atau BCA Jahja Setiaatmadja di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Agus, kita sudah ditelepon sama Bapak Presiden (Prabowo Subianto), sudah bicara juga langsung dengan Bapak Presiden. Tentu, kita akan ketemu dengan Pak Agus dalam waktu dekat," jelas Ara.

Selain dengan Agus, Ara pun juga akan membicarakan hal ini dengan stakeholder (pemangku kepentingan) terkait lahan penjara.

"Supaya nanti dengan lintas sektoral, yang penting ini ide, yang sangat cerdas dan luar biasa," ungkap dia.

Namun demikian, dirinya ingin melihat lokasi terlebih dahulu sebelum memindahkan dan menyiapkan lahan tersebut.

"Pindahannya dulu dimana, baru dipindahin. alau mau dimana ini penjaranya orangnya. Jadi, berpikirnya mesti strategis. Disiapkan dulu dong tempatnya, dipindahin, baru ini digunakan buat perumahan," kata Ara.

Sebelumnya, alih fungsi lahan bekas penjara dikatakan Ara sebagai arahan Prabowo.

Ara mengungkapkan, penjara-penjara yang ada ini akan dipindahkan di daerah sehingga susah dibesuk oleh orang sekitarnya.

"Pak Prabowo sudah telepon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah' 'begitu," tandasnya.