Program makan bergizi gratis (MBG) bakal dilakukan secara nasional mulai Januari 2025. Ada kekhawatiran terkait pasokan menu MBG terkendala, tidak hanya soal distribusi melainkan ketersediaan pangan. Salah satunya dalam pemberian susu.

Ikeu Tanziha, Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional menyebut tantangan ketersediaan susu memang akan dihadapi. Terlebih, bila sasaran pemberian susu pada seluruh anak di Indonesia dilakukan setiap hari.

Demi mengantisipasi harga yang meningkat karena tingginya permintaan, pemerintah melakukan impor tepung susu dan kurang lebih dua juta sapi.

"Oleh karena itu sementara ini memang kita masih memikirkan apakah susu akan diberikan setiap hari, atau dua hari sekali, dengan keterbatasan peternak susu," bebernya.

Ia menyoroti pasokan susu di Indonesia saat ini hanya cukup bila diberikan dalam program MBG seminggu sekali. "Kalau terus-terusan setiap hari tidak cukup, oleh karena itu kita melakukan impor. Impor sementara tepung susu, karena kan tidak mungkin impor fresh milk," lanjut dia.

Impor tepung susu untuk menyiasati kekurangan pasokan yang mungkin terjadi selama MBG berjalan, sambil menunggu sapi impor yang bisa menghasilkan produk susu 'fresh milk' untuk anak-anak.

Targetnya, pemberian 100 persen fresh milk dalam program makan bergizi gratis bisa dilakukan selambatnya dalam 5 tahun mendatang.

Video: Skema Impor Tepung Susu di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Skema Impor Tepung Susu di Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah mitra strategis program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Polri akan menjadi salah satu mitra strategis dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Unsur Polri telah terintegrasi dalam manajemen, ada di dewan pengarah dan jabatan struktural," kata Dadan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan hal tersebut merespons langkah Polri yang akan merekrut anggota dengan kompetensi khusus lulusan pertanian hingga peternakan yang akan ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Langkah yang baik dan perlu diapresiasi. Program makan bergizi gratis merupakan program besar yang membutuhkan sinergi semua unsur. BGN akan sinergi dengan kementerian/lembaga lainnya, termasuk Polri," ujar dia.

Sebelumnya, Polri mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka ketahanan pangan dan pemberian makan siang bergizi gratis, salah satunya melalui perekrutan anggota dari lulusan sekolah pertanian-peternakan.

"Polri mulai tahun ini merekrut calon-calon anggota Polri yang dijadikan bintara kompetensi khusus Bhabinkamtibmas. Kita akan merekrut para lulusan sekolah pertanian, peternakan, juga perikanan, serta gizi dan kesehatan masyarakat," kata Kepala Biro Pengendalian Personel SSDM Polri Brigjen Pol Nurworo Danang.

Danang menjelaskan nantinya para anggota Polri yang direkrut dari lulusan pertanian hingga peternakan ini ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas.

Mereka, kata dia, akan mendampingi dan mengedukasi masyarakat untuk bertani hingga beternak.

Pada rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Dadan menyebutkan ada 100 titik percontohan atau pilot project untuk makan bergizi gratis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, tetapi mayoritas masih berada di Pulau Jawa.

"Pilot project di 100 titik di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa, karena sekolah mayoritas ada di Jawa," katanya.

Ia menegaskan tahap awal program makan bergizi gratis masih mengadopsi yang sudah dilakukan oleh BGN di Kecamatan Warungkiara, Sukabumi dan Desa Bojong Koneng, Jawa Barat.

Dadan menyebutkan akan ada satuan layanan yang tersebar di seluruh provinsi dengan satu ahli gizi untuk menentukan standar proporsi gizi untuk anak-anak.

"Perlu diketahui bahwa di setiap satuan layanan, kami mewajibkan ada ahli gizi yang dididik di perguruan tinggi, dan mereka sudah paham standar proporsi gizi untuk anak-anak, baik itu untuk balita, PAUD, SD, sampai SMA, komposisi gizinya mereka tahu," ucapnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membongkar filosofi makan bergizi gratis yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Dadan menyebut ada dua titik kritis pertumbuhan anak. Pertama, pada 1.000 hari awal kehidupan sehingga pemenuhan gizi penting demi menghindari stunting.

Sedangkan titik kritis kedua ada di rentang usia 8 tahun-17 tahun. Dadan menyebut banyak pihak luput memberi gizi baik pada tahap ini, sehingga makan gratis bakal diberikan juga untuk anak SMA.

Ia kemudian mencontohkan kasus nyata yang dialami di keluarganya. Dadan membandingkan pertumbuhan kedua anaknya dengan sang keponakan.

Sang keponakan memang diberi gizi pada 1.000 hari pertama, bahkan sampai obesitas. Namun, ponakan Dadan melakukan diet terlalu awal saat duduk di bangku SMP karena malu punya berat badan berlebih.

Pada akhirnya, tinggi keponakan Dadan tak lebih dari 160 cm sampai sekarang. Ia menegaskan intervensi di titik kritis kedua ini penting agar pertumbuhan otot anak berkembang dengan baik.

"Beda dengan dua anak kami, kebetulan saya ada istri satu dan anak dua. Dua orang (anak) laki-laki yang tingginya tidak kurang dari 181 cm. Bahkan, yang anak kedua itu 185 cm. Karena pada 1.000 hari pertama kita genjot dengan gizi yang cukup, bahkan susunya hampir 2 liter sehari sampai SMP," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

"Jadi, SMP itu badannya gemuk sekali, beratnya hampir 104 kg. Kemudian, masuk SMA baru dia sadar kegemukan dan setop makan setiap jam 4 dan langsung turun (berat badan). Tapi tinggi badannya sudah 185 cm. Kenapa? Karena kita biarkan dipenuhi gizinya pada saat pertumbuhan di periode kedua," tegas Dadan.

Oleh karena itu, Dadan menegaskan pentingnya intervensi gizi anak oleh pemerintah. Ia bahkan mewanti-wanti bahaya di kemudian hari andai tak ada makan bergizi gratis.

Ia memperkirakan populasi Indonesia pada 2045 bakal diisi anak-anak yang mayoritas lahir dari keluarga kurang mampu. Ini berpotensi terjadi jika pemerintah tak memberikan makan bergizi gratis.

"Jadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, 'Jangankan bermain bola yang dituntut fit 90 menit, jangan-jangan bertanding pun tidak mampu'," ucap Dadan.

"Oleh sebab itu, Pak Prabowo Subianto menekankan program makan bergizi adalah pertaruhan jabatan beliau," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendata anak-anak yang menjadi penerima makan bergizi gratis.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan data anak tersebut nantinya digunakan untuk menentukan titik pembangunan satuan pelayanan untuk makan bergizi gratis.

Adapun, pembangunan satuan pelayanan makan bergizi gratis nantinya akan berkaca dengan total anak yang berada di wilayah tersebut. Wilayah yang dibangun satuan pelayanan harus memiliki minimal 3.000 anak sekolah di dalamnya.

“Ya tentu, karena satuan pelayanan kan basisnya 3.000 anak, 3.000 anak ini kita sudah gunakan aplikasi AI, untuk menentukan titik-titiknya, kami sudah tahu semua,” kata Dadan saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (31/10/2024).

Meski sudah menggunakan AI untuk mendata anak sekolah, Dadan menuturkan pihaknya belum menerapkan hak tersebut untuk mengetahui jumlah ibu hamil, ibu menyesui, dan balita.

Sebab, pendataan 3 kategori tersebut kata Dadan harus dilakukan secara mandiri dan belum bisa menggunakan AI. Pendataan tersebut bakal dilakukan setelah pusat pelayanan makan bergizi gratis selesai dibangun.

“Jadi, kami tidak membuka pendaftaran, tapi yang kami akan mendatangi masyarakat untuj mencek berapa banyak ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mulai menjalankan program andalannya ‘Makan Bergizi Gratis’ mulai awal Januari 2025.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun mulai berjalan pada tahun mendatang, tetapi hingga saat ini pemerintah masih menggodok skema yang tepat.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Ya Insyallah, Insyallah doakan Januari sudah bisa jalan tetapi karena keterbatasan fiskal belum bisa semuanya, jadi kita akan konsentrasi dulu ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya kepada wartawan.

Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto memiliki program khusus penyediaan rumah melalui program 3 juta rumah. Ia menyebut program tersebut bisa memberikan banyak lapangan kerja karena merupakan industri padat karya.

Adik Prabowo ini mencontohkan seperti China dan Korea Selatan yang sektor perumahannya menjadi salah satu pendorong atau penggerak ekonomi negara. Bahkan, disebut bisa menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di tengah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kalau kita lihat di banyak negara seperti di China, Korea Selatan, perumahan itu salah satu pendorong atau penggerak ekonomi. Itu sangat padat karya, kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru," katanya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Dan kami lihat bahwa perumahan adalah salah satu sektor yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Ya, so ini salah satu pertimbangan dari Pak Prabowo," tambahnya.

Hashim juga mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak rumah tidak layak huni di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Ia menuturkan, ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH). Maka dari itu, program 3 juta rumah dibagi menjadi 1 juta di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.

"Pak Prabowo meminta program kita adalah juga menyediakan rumah layak di pedesaan dan juga di perkotaan. So ini pemerintah pusat setelah kita bikin inventarisasi, pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota. Dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial," paparnya.

Permasalahan perumahan juga ada kaitannya dengan stunting. Kondisi stunting bisa terjadi bukan hanya karena kekurangan gizi, tetapi dari sanitasi maupun lingkungan rumah juga menjadi faktor adanya gangguan tersebut.

"Itu (stunting) bukan hanya kaitan dengan gizi. Gizi itu salah satu (penyebab) utama, tapi juga lingkungan. Misalnya apa, kalau rumah tidak ada air bersih, berarti anak-anak kecil di rumah itu kan, dia minum apa? Dia minum apa? Air-air yang tercemar. Mungkin ada bakteri, ada virus, ada macam-macam. Itu menyebabkan stunting juga," ujar Hashim.

Maka dari itu, pemerintah memiliki program makanan bergizi gratis dan diimbangi dengan penyediaan rumah layak huni untuk menurunkan angka stunting di Indonesia.

"Program Prabowo adalah kita mau berantas kemiskinan di Indonesia. Target kita tidak ada orang miskin di Indonesia. Ini memang target yang susah.Tapi ya kita harus berikhtiar, kan. Kita harus berikhtiar. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan bantu kita," pungkasnya.

Video: Hashim Djojohadikusumo Resmikan Paviliun RI di COP 29 Azerbaijan

Video: Hashim Djojohadikusumo Resmikan Paviliun RI di COP 29 Azerbaijan

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya telah memiliki kantor. Kantor badan baru tersebut terletak di Gedung E Kementerian Pertanian (Kementan), Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Kami sekarang berkantor di gedung E komplek Kementerian Pertanian," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Seperti diketahui, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang baru dibentuk untuk menjalankan program makan bergizi gratis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dadan menyebut pihaknya telah mengisi jajaran eselon I secara lengkap. Sementara jajaran eselon II dan III akan diputuskan dalam waktu dekat.

"Kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel eselon II dan eselon III yang kami sedang intens berkoordinasi dengan K/L lain karena ini harus diisi oleh ASN. Jadi kami sedang berusaha untuk mencari orang yang cocok yang bisa bekerja sama dengan baik," ucap Dadan.

Terkait Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Gizi Nasional, Dadan berharap bisa menerimanya pada akhir tahun ini. Dengan begitu Januari 2025 program tersebut bisa langsung jalan.

"Kami sedang menginput rancangan kerja anggaran melalui aplikasi Krisna dan juga sedang input aplikasi SAKTI. Sehingga insyaallah DIPA kami barangkali akan bisa kami terima di akhir November atau awal Desember (2024)," ucap Dadan.

Lihat Video: Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

[Gambas:Video 20detik]

Bos Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengajak pengusaha swasta berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan seluruh program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya dilaksanakan Badan Gizi Nasional. Namun, penyediaan infrastrukturnya bisa menggandeng pihak swasta.

"Penyediaan infrastrukturnya yang kami lakukan dengan melalui APBN itu dihitung sebagai capital expenditure (capex). Ada juga yang koordinasi dengan lembaga lain, kementerian lain, pemerintah daerah, dan juga pihak ketiga dalam bentuk investasi," jelas Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

"Nanti kami akan bayar biaya sewa. Sewa lahan, sewa gedung, dan sewa lain-lain per bulan sehingga investasinya akan kembali (balik modal) dalam waktu tiga tahun," tegasnya.

Besaran investasi tersebut bakal sangat bergantung dengan infrastruktur yang dibangun. Dadan menyebut ini juga terpengaruh dengan teknologi yang digunakan.

Khusus infrastruktur yang dibangun Badan Gizi Nasional melalui APBN berada di 3 wilayah satuan pelayanan per kabupaten. Sehingga ada 1.500 lebih infrastruktur di satuan pelayanan yang tersebar di 540 kabupaten/kota.

"Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta)," ungkapnya.

"Nah, kami ingin lengkapi satuan pelayanan itu dengan genset. Itu salah satu bagian persyaratan kami ketika nanti ada mitra yang ingin membangun satuan pelayanan. Kalau berminat, titik lokasinya silakan kirim ke BGN, nanti kami akan plot di daerah itu ada sekolah mana saja yang bisa dilayani," tutup Dadan.

JAKARTA, investor.id – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membeberkan tiga skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para penerima.

Pertama, kata Dadan, adalah membangun central kitchen.

“Yang kedua, kami akan tempatkan central kitchen-nya di sekolah atau di pesantren jika student body-nya minimal 2.000,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Kamis (31/10/2024).

Ketiga, lanjut Dadan, pihaknya akan menggunakan teknologi kemasan vacuum sehingga makanan dapat bertahan lebih lama. Menurut dia, kemasan vacuum digunakan terutama daerah-daerah terpencil.

“Nanti akan kami pikirkan menggunakan makanan yang sekarang itu sudah berkembang dengan vacuum yang bisa tahan selama 1 tahun,” tandas Dadan.

Dia menegaskan kemasan vacuum ini penting terutama untuk pengiriman makanan ke daerah yang membutuhkan waktu tempuh hingga satu hari. Menurut dia, makan aman dan bisa dibuka untuk dikonsumsi.

“Kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan ada daerah-daerah barangkali nanti yang harus dijangkau dalam satu hari,” kata Dadan.

Pada kesempatan itu, Dadan juga memaparkan 320 program Badan Gizi Nasional yang disarikan menjadi 17 program prioritas. Dia menilai, program Makan Bergizi Gratis merupakan prioritas utama Badan Gizi Nasional untuk dilaksanakan.

“Kenapa? Karena ini adalah investasi pemerintah dalam investasi jangka panjang untuk perbaikan SDM Indonesia. Itu esensinya,” pungkas Dadan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya akan melayani setiap daerah di Indonesia demi menyukseskan program makan bergizi gratis.

Dadan akan menyiapkan skema untuk mengirim makanan ke daerah paling terpencil dan susah dijangkau.

"Kami akan melayani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan ada daerah-daerah barangkali nanti yang harus dijangkau dalam satu hari," kata Dadan di Rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Salah satu opsi yang disiapkan adalah mengemas makanan dengan vakum agar bisa tahan lama, tidak basi.

Nantinya, makanan itu akan dikirim ke daerah yang sulit dijangkau dengan variasi yang beragam.

"Nanti akan kami pikirkan menggunakan makanan yang sekarang itu sudah berkembang dengan vakum yang bisa tahan selama satu tahun sehingga kami bisa kirim sekali pengiriman dalam waktu satu minggu atau satu bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal buka, dimakan," ungkapnya.

Menurut Dadan, pihaknya juga sudah mulai melakukan percontohan atau pilot project di berbagai daerah.

Dia menambahkan, dalam waktu yang tidak lama Badan Gizi Nasional akan melakukan pilot project di 100 titik di seluruh Indonesia.

"Mulai dari Sabang sampai Merauke dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah, anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa. Nah satuan pelayanan ini akan ada di daerah sehingga kami tidak menutup peran daerah dan kami sudah komunikasi dengan kementerian dalam negeri," ujarnya.

JAKARTA, investor.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, BGN akan melakukan uji coba atau pilot project program makan bergizi gratis (MBG) di 100 titik pada akhir 2024. Dadan Optimistis uji berjalan lancar karena ada komitmen dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merestui pendanaannya.

"Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini," ujar Dadan. 

Menurut Dadan, uji coba program makan bergizi gratis akan difokuskan di Pulau Jawa. Pasalnya, mayoritas anak sekolah berada di Jawa.

"Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," tandas dia. dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Kamis (31/10/2024). 

Dadan mengatakan uji coba di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemerintah daerah bisa terlibat menyukseskan program makan bergizi gratis. Pasalnya, pelaksanaan program makan bergizi gratis terjadi di daerah. 

"Kami sudah komunikasi dengan kementerian dalam negeri. Pemda, silahkan mengalokasikan anggarannya, tapi tidak untuk makan bergizinya, tapi untuk pengembangan infrastrukturnya," jelas dia.

Dadan pun mengatakan, BGN membutuhkan pula peluang kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk pihak ketiga untuk membangun satuan pelayanan. Namun di setiap satuan pelayanan, baik itu di bangunan khusus, di gathering, maupun di sekolah, BGN akan menempatkan tiga orang untuk bertugas.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut ada 100 titik percontohan atau pilot project untuk makan bergizi gratis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, tetapi mayoritas masih berada di Pulau Jawa.

"Pilot project di 100 titik di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa, karena sekolah mayoritas ada di Jawa," katanya pada rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan, tahap awal program makan bergizi gratis masih mengadopsi yang sudah dilakukan oleh BGN di Kecamatan Warungkiara, Sukabumi, dan Desa Bojong Koneng, Jawa Barat.

"Tahap awal kami akan copy-paste yang sudah kami lakukan di Warungkiara dan Bojong Koneng," ucapnya.

Dadan memaparkan, program makan bergizi gratis akan menangani seluruh target melalui tiga metode, pertama yakni membangun dapur pusat di tiap-tiap wilayah satuan layanan BGN.

"Yang kedua kami akan tempatkan dapur pusatnya di sekolah atau di pesantren, jika jumlah siswanya minimal 2.000, dan yang ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau menggunakan makanan yang sekarang itu sudah berkembang dengan vakum yang bisa tahan selama satu tahun," tuturnya.

Pengiriman makanan dengan vakum tersebut, lanjut dia, mempertimbangkan lokasi-lokasi terpencil yang membutuhkan waktu 30 menit, sehari, bahkan berhari-hari untuk menjangkaunya dari pusat kota/kabupaten.

"Sehingga kami bisa kirim sekali pengiriman dalam waktu satu minggu atau satu bulan dengan variasi menu, sehingga makanan itu tinggal buka, dimakan, tapi setelah dibuka kan langsung basi, jadi menu makanannya bervariasi," paparnya.

Ia juga menyebutkan, BGN akan membentuk satuan pelayanan di daerah yang akan menangani 3.000 sasaran, dan akan menggandeng pemerintah daerah untuk bekerja sama membangun infrastrukturnya.

"Badan Gizi tetap akan menempatkan tiga orang di satuan pelayanan tersebut, satu sarjana di bidang pembangunan, yang satunya ahli gizi, dan satu lagi adalah ahli keuangan," ucap Dadan.

Ia berharap, satuan pelayanan akan mendapatkan bahan baku lokal yang bisa diperoleh dari bumdes, koperasi, atau UMKM, dengan syarat baik bumdes, koperasi, atau UMKM tersebut layak e-katalog.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan uji coba atau pilot project makan bergizi gratis bakal dilakukan di 100 titik pada akhir 2024.

Uji coba ini bisa dilakukan berkat restu Kementerian Keuangan pimpinan Sri Mulyani. Dadan mengklaim Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu sudah berjanji akan memberikan dana piloting project.

"Kami, di 2024 meskipun (badan) baru alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (Kemenkeu)," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

"Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini (2024) ... sehingga insyaallah daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) kami barangkali bisa kami terima di akhir November atau awal Desember," tuturnya.

Dadan menyebut pilot project di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Akan tetapi, Badan Gizi Nasional menegaskan pilot project di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa.

"Kami sudah mendapatkan komitmen dari dirjen anggaran untuk melakukan pilot project di 100 titik di seluruh Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," jelasnya.

Bos Badan Gizi Dadan lalu menjelaskan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

"Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari," ungkap Dadan.

"Nanti akan kami pikirkan dengan menggunakan makanan yang sekarang berkembang dengan vakum, yang bisa tahan selama satu tahun. Sehingga kami bisa kirim sekali dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal dibuka (dan) makan," tandasnya.