Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, membantu perbaikan drainase dan penanganan ruang terbuka hijau (RTH) sejumlah kawasan perumahan subsidi guna memberikan kenyamanan masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut.

"Pemerintah kabupaten bantu tingkatkan fasilitas umum perumahan subsidi," ujar Kepala Bidang (Kabid) Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara Khairil Achmad, di Penajam, Minggu.

Perumahan subsidi yang bakal dibantu, yakni Perumahan Grand Village Residence Kecamatan Babulu, Perumahan Rawa Indah Kecamatan Penajam, Perumahan Korpri Kecamatan Penajam, serta satu kompleks perumahan di Kecamatan Waru.

"Bantuan peningkatan RTH di Perumahan Korpri, dan bantuan perbaikan drainase atau saluran air di tiga perumahan subsidi lainnya," ujar dia.

Menurut dia, bantuan tersebut sudah masuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), tetapi belum bisa disebutkan angka pastinya karena masih dilakukan rasionalisasi l anggaran tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahu 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

"Tunggu peraturan kepala daerah APBD diterbitkan Maret 2925, baru diketahui besaran peningkatan fasilitas umum perubahan subsidi itu," katanya

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalokasikan sekitar Rp20 miliar anggaran bantuan peningkatan kualitas dan fasilitas umum kawasan perumahan subsidi pada 2024.

"Bantuan peningkatan kualitas dan fasilitas umum perumahan subsidi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011," katanya.

Peningkatan kualitas dan fasilitas umum kawasan perumahan subsidi juga masuk dalam salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, menjadikan perumahan subsidi layak huni.

Hujan deras tadi malam membuat tanggul Sungai Widodaren Desa Ketitang Wetan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati jebol. Akibatnya, banjir merendam permukiman warga pagi ini.

Pantauan di lokasi, Minggu (16/3/2025), pukul 06.40 WIB, banjir merendam permukiman warga setinggi antara 30 sampai 70 sentimeter. Tampak beberapa rumah terendam banjir.

Salah satu warga Desa Ketitang Wetan, Jomo Hadi, mengatakan banjir menerjang permukiman sekitar pukul 02.00 WIB. Dia menyebut banjir terjadi karena tanggul Sungai Widodaren yang tidak kuat menampung air hujan semalam.

"Penyebab banjir, akibat jebolnya tanggul Widodaren," jelas Jomo kepada wartawan di lokasi.

Menurutnya, banjir datang saat warga akan makan sahur. Sehingga warga bisa menyelamatkan barang-barang perabotan rumah tangga.

"Banjir yang datang secara tiba tiba datang, membuat warga panik menyelamatkan barang-barangnya," ungkap dia.

Potret banjir di Ketitang Wetan Pati, Minggu (16/3/2025). Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng

Warga lainnya, Salahudin, menjelaskan banjir hingga pagi ini belum juga surut, bahkan genangan banjir cenderung bertambah. Akibatnya aktivitas warga setempat lumpuh.

"Untuk aktivitas warga lumpuh nggak bisa ke mana-mana," kata Salahudin.

Dia menyebut genangan banjir juga sempat merendam jalan Pantura Pati Rembang.

"Selain banjir menggenangi rumah warga, banjir juga menggenangi sejumlah fasilitas umum, sekolah dan sejumlah musola," pungkas dia.

Video: Hujan Lebat Picu Banjir dan Tanah Longsor di Tuscany Italia

Video: Hujan Lebat Picu Banjir dan Tanah Longsor di Tuscany Italia

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sedang menyiapkan skema pembiayaan perumahan baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian lebih murah.

"Kalau diperlukan saya akan mengusulkan skema-skema baru di luar FLPP dengan harga lebih murah dari FLPP. Tentu mungkin tanahnya, bangunannya lebih kecil tapi desainnya ya menarik. Mungkin rumah seperti ini cocok buat rumah pertama generasi milenial. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh ya saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Hal itu diungkapkan Ara usai meninjau pembangunan Perumahan XYZ Livin, Park Serpong yang dikembangkan oleh Grup Lippo.

Ara mengatakan desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk MBR. Ia juga menyampaikan sesuai pesan Presiden Prabowo Subianto, dukungan para konglomerat dibutuhkan untuk pembangunan hunian berkualitas bagi MBR.

Pada kesempatan itu, Ara meminta izin kepada CEO Lippo Group James Riady untuk menggunakan desain rumah di perumahan itu. Ia ingin menggunakan desain tersebut buat membangun rumah MBR.

"Seperti Pak James, Pak Franky (Komisaris Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Franky Oesman Widjaja), Pak Anthoni (Pemimpin Salim Group Anthoni Salim), Pak Aguan (Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma) dan beberapa pengusaha sangat diperlukan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah. Saya beserta jajaran Eselon I juga siap menindaklanjuti di lapangan. Kita lihat desain-desainnya yang dibangun Grup Lippo bagus dan bisa juga dicontoh sebagai model desain rumah bersubsidi bagi masyarakat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP turut mengurus hak-hak konsumen perumahan. Pihaknya menyiapkan layanan pengaduan yang disertai bantuan hukum untuk masyarakat yang merasa tertipu pengembang.

"Sebentar lagi kita akan launching, kalau di luar negeri itu ada 911 pengaduan kalau ada kejahatan ada apa gitu ya, tabrakan, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Ia berpesan kepada pihaknya agar layanan tersebut memiliki tim verifikasi yang kuat dan menyediakan bantuan mediasi. Lalu, masyarakat yang benar mengalami penipuan dapat melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

"Saya dapat data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dari Badan Konsumen (BPKN), pengaduan di bidang perumahan itu tinggi sekali. Ya, contohnya apa yang dijanjikan developer, tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Nah itu kita akan tindaklanjuti, karena kita diminta juga membuat pelayanan publik yang baik," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan layanan pengaduan ini bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Masyarakat dapat menyampaikan aduan kapan saja secara tertulis melalui aplikasi.

"Pengaduannya WhatsApp-nya masuk 24 jam. Tapi responnya itu jam kerja," kata Fitrah.

Ia pun menjanjikan layanan pengaduan tersebut akan siap sebelum Lebaran Idul Fitri mendatang.

Sebelumnya, Ara sempat menyampaikan pihaknya sedang menyiapkan layanan pengaduan yang akan diluncurkan paling lama awal April 2025. Laporan masyarakat soal perumahan akan ditindaklanjuti, diklarifikasi, bahkan dibantu mediasi.

"Kita nanti ada kayak 911. Nanti akhir bulan (Maret) atau awal bulan (April) kita akan luncurkan. Supaya nanti karena kami mendapatkan informasi dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan juga Badan Konsumen (BPKN) pengaduan tentang perumahan itu banyak sekali," ujar Ara saat ditemui di Sekretariat RW 12 Kecamatan Tanah Tinggi, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Ia menyebut hal ini sebagai terobosan di bidang pelayanan publik. Layanan tersebut memungkinkan warga untuk mengadu kalau ada pengembang yang tidak menepati janjinya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

JAKARTA, investor.id – PT Infiniti Triniti Jaya atau Infiniti Realty, pengembang Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang menyampaikan komitmen untuk memastikan legalitas kepemilikan tanah konsumen yang membeli unit rumah di MGK.

Direktur Utama Infiniti Realty, Samuel S. Huang mengatakan saat ini semua pembeli atau penghuni rumah subsidi di MGK, baik yang akad kredit beberapa bulan lalu maupun yang baru akad kredit pada Februari 2025, seluruh alas hak atas tanahnya telah dipecah sertifikat dan sedang proses balik nama di notaris.

“Pada kesempatan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap pembeli rumah di MGK bisa merasa tenang karena sertifikat tanah mereka sudah pecah, sudah aman dan dalam waktu 3-6 bulan ke depan sudah balik kepemilikan atas nama mereka (pembeli) masing-masing,” kata Samuel dalam keterangan rilisnya dikutip di Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Selain memastikan legalitas tanah, Samuel juga menyampaikan rasa syukur, karena di tengah curah hujan yang cukup tinggi di Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu lalu, Perumahan MGK terbukti tidak mengalami banjir. Hal itu karena manajemen MGK dan para penghuni selalu kompak bekerjasama untuk membersihkan sampah dan tidak membuang sampah sembarang di selokan.

Sementara itu, untuk memotivasi para kontraktor di Perumahan MGK agar terus membangun dengan kualitas terbaik, pada kesempatan yang sama Infiniti Realty juga memberikan penghargaan kepada sejumlah kontraktor terbaik sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas bangunan.

“Kami berikan penghargaan ini karena merekalah (kontraktor) yang telah membangun rumah dan kawasan berkualitas ini sehingga MGK dinobatkan menjadi perumahan subsidi terbaik se- Indonesia,” kata Samuel.

Perumahan MGK memperoleh pengakuan sebagai perumahan subsidi terbaik di Indonesia untuk kategori Rumah Subsidi Platinum (predikat tertinggi) pada FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards 2024. FIABCI adalah federasi realestat se- dunia dengan anggota lebih dari 72 negara. Selain kategori Platinum, 4 perumahan subsidi lain menerima predikat Gold, dan 3 perumahan meraih predikat Silver.

Sementara itu Infiniti Realty bersama dengan tim Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup-1 Banten kembali mengadakan pembagian ratusan bantuan sosial (bansos) sembako kepada warga sekitar perumahan tersebut, pada Sabtu (15/3).

Kegiatan ini dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan dihadiri lebih dari 300 orang undangan, termasuk penghuni dan warga sekitar Perumahan MGK.

Pihak Kopassus sangat menghargai acara kebersamaan dengan masyarakat seperti ini. “Saya melihat acara pembagian sembako ini sebagai suatu kolaborasi yang sangat baik antara pengembang, perbankan dan TNI,” kata Lettu Inf Ari Sabdono, perwakilan dari Batalyon 11 Kopassus Grup-1 Banten.

Turut hadir pada kegiatan sosial itu dua pimpinan cabang Bank Tabungan Negara (BTN) yakni Khusnudin, Kepala KCP BTN Serang Kota dan Rizky Ramadhani, Kepala KCP UIN Serang.

“Perumahan MGK dibangun dengan cukup baik, berkualitas dan juga tidak banjir sesuai arahan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Jadi semua penghuni mesti menjaga lingkungan yang baik ini dan tidak diperkenankan untuk mengalihkan kepemilikan atau merenovasi minimal 5 tahun ke depan,” ujar Khusnudin.

Samuel mengatakan pembagian bantuan sosial berupa sembako ini rutin dilakukan perusahaan terutama pada bulan suci Ramadan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Seperti halnya di tahun-tahun sebelumnya, tahun ini pembagian sembako dan buka puasa bersama dilaksanakan bersama dengan Keluarga Besar Kopassus Grup-1 Banten yang bermarkas di Serang.

“Kami merasa bersyukur karena bersama Kopassus Grup-1 Banten, MGK bisa adakan acara pembagian sembako kepada warga MGK dan yang di sekitar perumahan MGK. Semoga ini dapat menjadi berkah dan kebersamaan di bulan Ramadhan,” ujar Samuel.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Papua (ANTARA) - Angka partisipasi sekolah di Papua memang tercatat masih rendah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang disampaikan oleh Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Junus Simangunsong, angja partisipasi sekolah 16-18 tahun di dua provinsi di Papua masih di bawah 70 persen.

Papua Tengah tercatat memiliki APS paling rendah, yakni 48 persen, disusul Papua Pegunungan yang hanya 56 persen.

Sementara itu, beberapa kabupaten/kota di Papua memiliki angka partisipasi sekolah 13-15 tahun yang masih jauh di bawah rata-rata nasional, yakni Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebesar 32 persen; Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, 52 persen; Nduga, Papua Pegunungan, 57 persen; dan Deiyai, Papua Tengah, 60 persen.

Wali Kelas 5 Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen (SD YPK) Betlehem, Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, Aisa Rumbino, menyatakan bahwa anak-anak didiknya seringkali pingsan saat upacara di Hari Senin karena belum sarapan.

Anak-anak itu, sebagian juga berjalan kaki cukup jauh karena kondisi orang tuanya yang tidak memungkinkan mengantar mereka ke sekolah.

Mama-mama dan papa-papa itu, sejak pagi sudah harus mencari nafkah demi membiayai kehidupan keluarga mereka. Akibatnya, anak-anak yang datang tanpa sarapan itu seringkali tidak fokus, saat menerima pelajaran, atau sering sakit, sehingga tingkat partisipasi mereka di sekolah pun menurun.

Kepala SD Negeri Inpres Waroki Maria Goreti Gunu juga mengutarakan bahwa banyak anak sekolah yang pingsan hingga tidur di dalam kelas karena tidak sarapan. Maka, sebelum program MBG, sekolahnya telah terlebih dahulu menerapkan makan bergizi yang dikelola oleh para komite sekolah.

Setiap hari, ahli gizi datang ke sekolah untuk melihat berapa serat, protein, maupun karbohidrat yang perlu disiapkan. Dari program makan sehat tersebut, menurutnya, tingkat perekonomian masyarakat juga secara otomatis meningkat di pasar karena pembelian bahan yang dilakukan terus-menerus sejak Senin hingga Sabtu.

Untuk itu, program MBG juga mesti mempertimbangkan tata kelola untuk diterapkan di Papua. Pemerintah perlu mempertimbangkan agar pengelolaan diserahkan ke sekolah, komite, dan orang tua, tentu dengan pemantauan dan evaluasi dari ahli gizi yang setiap hari hadir ke sekolah, untuk menjamin mutu makanan yang dibagikan.

Berbagai penolakan yang terjadi, menurut Maria, merupakan akibat dari tata kelola yang belum jelas, sehingga penting untuk melibatkan orang tua dan masyarakat 100 persen dalam program Makan Bergizi Gratis di Papua.

Tenaga ahli bidang sistem dan tata kelola pada Badan Gizi Nasional (BGN) Niken Gandini mengemukakan, pihaknya akan terus menyesuaikan pemberian MBG sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah. Apabila memang lebih baik dikelola oleh orang tua siswa atau komite sekolah, maka BGN akan menyesuaikan.

Pengelolaan MBG oleh orang tua dan komite sekolah memang lebih baik karena mereka tentu akan lebih memahami kebutuhan anaknya sendiri. Sebelumnya, pemerintah juga pernah menyelenggarakan program serupa, yakni program gizi anak sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berlangsung pada 2016-2019.

Di Kota Jayapura, misalnya, berdasarkan data dari dinas pendidikan, terdapat 62.453 siswa dari PAUD hingga SMA, baik swasta maupun negeri. Untuk bisa menyasar puluhan ribu siswa tersebut, dibutuhkan sedikitnya 20 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG), sehingga melalui kebijakan tata kelola dan pemanfaatan kearifan lokal yang baik, maka dapat memacu potensi dari produk-produk lokal dari Kota Jayapura.

Sepiring kedaulatan

Program “hajatan” dari Presiden Prabowo Subianto berupa Makan Bergizi Gratis ini tentu tidak serta-merta dapat membawa dampak yang instan. Butuh proses panjang yang perlu ditempuh, perbaikan serta evaluasi di sana-sini, termasuk menghadapi penolakan oleh sebagian warga di tanah Papua.

Pada Pertengahan Februari 2025, ribuan siswa, mulai dari SMP, SMA, hingga universitas di beberapa wilayah mulai dari Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Mimika, Provinsi Papua Tengah; Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua; Yalimo, Jayawijaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, mengelar demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka menyuarakan pendidikan gratis lebih penting ketimbang Makan Bergizi Gratis. Selain itu, di beberapa daerah konflik, masyarakat menuntut agar wewenang pemberian MBG diserahkan kepada yayasan, hingga masyarakat adat.

Di tanah Papua yang masih rawan dengan konflik, pemberian MBG tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang represif, tetapi harus sepenuhnya melibatkan masyarakat adat, termasuk LMA, sekolah, hingga orang tua siswa sendiri.

Sosialisasi terus-menerus dilakukan oleh BGN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah (Kemendikdasmen), juga Kementerian Kesehatan, sehingga program ini mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan stunting.

Masyarakat Papua terus dilibatkan dalam diskusi yang melibatkan sepiring ubi, sagu, hingga kopi. Berbicara dengan masyarakat Papua perlu pendekatan-pendekatan yang lebih komunal, karena representasi mereka sebagai kelompok masyarakat adat yang merupakan bagian dari Tanah Air perlu terus didengar.

MBG di Papua lebih dari sekadar membagikan makan secara gratis, karena lebih dari itu, dampak positif yang dihasilkan jika melibatkan orang-orang asli Papua, bisa berlipat ganda, termasuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Di setiap SPPG, mama-mama akan berdaulat memasak, bersama LMA yang mengawasi, dan komite sekolah serta orang tua siswa yang juga berdaulat menentukan sendiri model MBG seperti apa yang paling cocok di daerahnya.

Kabupaten Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan mengusulkan skema-skema baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau dan berkualitas.

"Kalau diperlukan, saya akan mengusulkan skema-skema baru di luar FLPP. Dengan harga lebih murah dari FLPP. Tentu mungkin tanahnya, bangunannya lebih kecil. Tapi desainnya yang menarik," kata Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Kementerian PKP, lanjutnya, saat ini sedang berupaya mencari skema-skema (scheme) pembiayaan dan desain-desain rumah yang menarik dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau.

"Kita lagi mau mencari skema-skema yang mana pembiayaan dan gambar-gambar model mana yang menarik buat konsumen. Kita akan lihat mana yang bagus. Terbuka saja. Dan saya minta uji coba ke publik, bagaimana respon publik, marketnya bagaimana," kata Ara

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Papua (ANTARA) - Pube, siswa kelas 1 SD YPK Sion, Nabire, Papua Tengah, mengacungkan tangan dengan antusias, saat ditanya akan menjadi apa di masa depannya kelak.

"Jadi tentara," ujarnya.

Saat diminta berfoto, usai menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan siang itu, Pube tidak mau berpose dengan gaya biasa di depan kamera. Telunjuk dan kelingking tangan kirinya maju ke depan perut, melambangkan gestur khas para penggemar musik metal. Tengil, namun berani.

Sehari-hari Pube berjalan kaki ke sekolah mengenakan seragam lengkap dan bertopi. Jarak rumah dengan sekolahnya tidak terlalu jauh. Ia mengaku senang mendapatkan makanan gratis dari sekolah karena bisa ramai-ramai makan bersama teman-temannya.

Jiwa kepemimpinan sudah tampak dalam diri Pube. Sebagai siswa yang mengacungkan tangan pertama kali, hari itu, semangatnya menular pada teman-teman lainnya. Mereka satu persatu mengacungkan tangan dan berbicara lantang tentang cita-citanya.

Ada yang ingin menjadi dokter, perawat, juga guru. Cita-cita mulia yang akan diisi oleh pengabdian kepada negara sepanjang hayat.

Di kelas yang riuh dan cukup panas, siang itu, Pube bersama sekitar 20 murid lainnya terlihat tidak sabar menunggu pemberian Makan Bergizi Gratis secara simbolis oleh para pejabat yang hadir. Satu kotak makanan itulah yang akan menentukan peningkatan tingkat partisipasi siswa di sekolah.

Meski masih banyak yang perlu diperbaiki, dengan tantangan-tantangan berupa penolakan di sebagian Tanah Papua, nyatanya para siswa itu senang ketika menerima satu kotak makanan berisi nasi, ayam kecap, oseng wortel, telur balado, dan semangka.

Tanpa sarapan

Angka partisipasi sekolah (APS) di Papua memang tercatat masih rendah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang disampaikan oleh Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Junus Simangunsong, APS 16-18 tahun di dua provinsi di Papua masih di bawah 70 persen. Papua Tengah tercatat memiliki APS paling rendah, yakni 48 persen, disusul Papua Pegunungan yang hanya 56 persen.

Sementara itu, beberapa kabupaten/kota di Papua memiliki angka partisipasi sekolah 13-15 tahun yang masih jauh di bawah rata-rata nasional, yakni Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebesar 32 persen; Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, 52 persen; Nduga, Papua Pegunungan, 57 persen; dan Deiyai, Papua Tengah, 60 persen.

Wali Kelas 5 Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen (SD YPK) Betlehem, Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, Aisa Rumbino, menyatakan bahwa anak-anak didiknya seringkali pingsan saat upacara di Hari Senin karena belum sarapan.

Anak-anak itu, sebagian juga berjalan kaki cukup jauh karena kondisi orang tuanya yang tidak memungkinkan mengantar mereka ke sekolah. Mama-mama dan papa-papa itu, sejak pagi sudah harus mencari nafkah demi membiayai kehidupan keluarga mereka. Akibatnya, anak-anak yang datang tanpa sarapan itu seringkali tidak fokus, saat menerima pelajaran, atau sering sakit, sehingga tingkat partisipasi mereka di sekolah pun menurun.

Kepala SD Negeri Inpres Waroki Maria Goreti Gunu juga mengutarakan bahwa banyak anak sekolah yang pingsan hingga tidur di dalam kelas karena tidak sarapan. Maka, sebelum program MBG, sekolahnya telah terlebih dahulu menerapkan makan bergizi yang dikelola oleh para komite sekolah.

Maria menyiapkan anggaran yang tidak besar dari sekolahnya, cukup Rp1.000 yang ditabung setiap hari untuk memberikan anak-anak itu makan yang layak, dengan pengelolaan yang sepenuhnya diberikan kepada sekolah dan komite.

“Pembiayaan tidak ada biaya khusus. Jadi kami selipkan dari uang belanja. Satu hari Rp1.000. Dari uang seribu itu, kami kumpul, berapa yang kami dapat dalam sebulan, itu yang dikasih, tidak ada anggaran khusus. Jadi pintar-pintar mengelola, dan pastikan aman, karena ahli gizi kan datang ke sekolah, jadi kami kalau salah potong sayur saja, langsung ditegur,” katanya, ketika berbincang dengan ANTARA.

Setiap hari, ahli gizi datang ke sekolah untuk melihat berapa serat, protein, maupun karbohidrat yang perlu disiapkan. Dari program makan sehat tersebut, menurutnya, tingkat perekonomian masyarakat juga secara otomatis meningkat di pasar karena pembelian bahan yang dilakukan terus-menerus sejak Senin hingga Sabtu.

Inisiatif tersebut juga termasuk program dari Kementerian Pendidikan yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang. Para guru di sekolah khawatir jika siswa pergi ke kantin, maka mereka akan membeli jajanan atau makanan yang kurang higienis dan tidak sehat. Bahkan, tidak jarang anak-anak juga datang ke sekolah tanpa uang saku dari orang tua karena sebagian besar adalah dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Dari program tersebut, partisipasi sekolah anak mulai meningkat, dengan tingkat kehadiran yang meningkat drastis. Setelah ada makanan, sudah tidak ada lagi siswa yang pingsan dan mereka ramai-ramai datang ke sekolah.

Untuk itu, program MBG juga mesti mempertimbangkan tata kelola untuk diterapkan di Papua. Pemerintah perlu mempertimbangkan agar pengelolaan diserahkan ke sekolah, komite, dan orang tua, tentu dengan pemantauan dan evaluasi dari ahli gizi yang setiap hari hadir ke sekolah, untuk menjamin mutu makanan yang dibagikan.

Berbagai penolakan yang terjadi, menurut Maria, merupakan akibat dari tata kelola yang belum jelas, sehingga penting untuk melibatkan orang tua dan masyarakat 100 persen dalam program Makan Bergizi Gratis di Papua.

Memberdayakan sekolah

Berbagai masukan dari kepala sekolah hingga dinas-dinas pendidikan di Provinsi Papua, Papua Tengah, hingga Papua Pegunungan, mengisyaratkan bahwa MBG di Papua lebih baik melibatkan orang tua murid, hingga komite sekolah.

Tenaga ahli bidang sistem dan tata kelola pada Badan Gizi Nasional (BGN) Niken Gandini mengemukakan, pihaknya akan terus menyesuaikan pemberian MBG sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah. Apabila memang lebih baik dikelola oleh orang tua siswa atau komite sekolah, maka BGN akan menyesuaikan.

Pengelolaan MBG oleh orang tua dan komite sekolah memang lebih baik karena mereka tentu akan lebih memahami kebutuhan anaknya sendiri. Sebelumnya, pemerintah juga pernah menyelenggarakan program serupa, yakni program gizi anak sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berlangsung pada 2016-2019.

Bedanya, program tersebut memiliki pola memasak di sekolah, di mana setiap sekolah menyediakan dapur sederhana menggunakan ruang sekolah yang bisa digunakan untuk dapur dan melibatkan para ibu guru serta orang tua siswa. Perwakilan kelas 1-6 SD dilatih menjadi koki untuk program tersebut.

Bahan-bahan pangan juga menyerap produksi dari petani setempat, dengan pemasok dari orang tua siswa sendiri. Dengan begitu, maka tujuan di bidang ekonomi dari program MBG akan tercapai, yakni swasembada pangan melalui pemanfaatan bahan pangan lokal yang akan meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM.

Di Kota Jayapura, misalnya, berdasarkan data dari dinas pendidikan, terdapat 62.453 siswa dari PAUD hingga SMA, baik swasta maupun negeri. Untuk bisa menyasar puluhan ribu siswa tersebut, dibutuhkan sedikitnya 20 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG), sehingga melalui kebijakan tata kelola dan pemanfaatan kearifan lokal yang baik, maka dapat memacu potensi dari produk-produk lokal dari Kota Jayapura.

Tidak hanya pihak sekolah, pelibatan lembaga masyarakat adat (LMA) yang menjadi jantung pemberdayaan masyarakat, hingga kesejahteraan sosial di Papua, juga dirasa perlu. Untuk itu, Staf Khusus Menteri Pertahanan Lenis Kogoya telah membuat kesepakatan bersama para ketua LMA agar para pengurus dan anggotanya dilibatkan dalam mengawasi MBG di Papua.

Melibatkan LMA dalam MBG, tentu berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja di tiap-tiap SPPG, sehingga mampu meningkatkan perekonomian warga setempat. Melalui mekanisme kerja yang tepat, maka LMA-LMA ini dapat berdaya dan saling berkolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan di Tanah Papua.

Sepiring kedaulatan

Program “hajatan” dari Presiden Prabowo Subianto berupa Makan Bergizi Gratis ini tentu tidak serta-merta dapat membawa dampak yang instan. Butuh proses panjang yang perlu ditempuh, perbaikan serta evaluasi di sana-sini, termasuk menghadapi penolakan oleh sebagian warga di tanah Papua.

Pada Pertengahan Februari 2025, ribuan siswa, mulai dari SMP, SMA, hingga universitas di beberapa wilayah mulai dari Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Mimika, Provinsi Papua Tengah; Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua; Yalimo, Jayawijaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, mengelar demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka menyuarakan bahwa di Papua, pendidikan gratis lebih penting ketimbang Makan Bergizi Gratis. Selain itu, di beberapa daerah konflik, masyarakat menuntut agar wewenang pemberian MBG diserahkan kepada yayasan, hingga masyarakat adat.

Demonstrasi yang melibatkan siswa sekolah yang dilaksanakan saat jam belajar-mengajar tersebut tentu berpotensi mengganggu ketenteraman dan mengancam masa depan mereka. Di tanah Papua yang masih rawan dengan konflik, pemberian MBG tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang represif, tetapi harus sepenuhnya melibatkan masyarakat adat, termasuk LMA, sekolah, hingga orang tua siswa sendiri.

Sosialisasi terus-menerus dilakukan oleh BGN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah (Kemendikdasmen), juga Kementerian Kesehatan, sehingga program ini mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan stunting.

Di tanah Papua, yang berdaulat adalah masyarakat Papua. Mereka perlu terus dilibatkan dalam diskusi yang melibatkan sepiring ubi, sagu, hingga kopi. Berbicara dengan masyarakat Papua perlu pendekatan-pendekatan yang lebih komunal, karena representasi mereka sebagai kelompok masyarakat adat yang merupakan bagian dari Tanah Air perlu terus didengar.

MBG di Papua lebih dari sekadar membagikan makan secara gratis, karena lebih dari itu, dampak positif yang dihasilkan jika melibatkan orang-orang asli Papua, bisa berlipat ganda, termasuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Di setiap SPPG, mama-mama akan berdaulat memasak, bersama LMA yang mengawasi, dan komite sekolah serta orang tua siswa yang juga berdaulat menentukan sendiri model MBG seperti apa yang paling cocok di daerahnya.

Para siswa yang kenyang memang tidak menjamin akan langsung meningkat prestasinya, tetapi setidaknya, di Papua, tingkat partisipasi mereka untuk datang ke sekolah dan lebih fokus dalam menyerap pembelajaran akan lebih baik.

Dengan begitu, representasi mereka di berbagai profesi di masa depan tentu akan lebih baik, seperti Pube, yang mungkin dalam waktu sekitar 30 tahun lagi, akan menjadi seorang Jenderal.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan setiap desa membutuhkan setidaknya 700 ekor ayam per minggu untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Jumlah ini dihitung berdasarkan kebutuhan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan dibangun di berbagai desa guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Satu Satuan Pelayanan melayani 3 ribu penerima manfaat itu setiap hari membutuhkan 200 kilogram (kg) beras, 350 kg ayam. Kalau 1 kg ayamnya satu, itu artinya butuh 350 ayam sekali masak. Kalau 2 kali masak dalam seminggu, butuh 700 ayam dalam satu desa," ujar Dadan dalam acara Buka Bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Ia menyebut program andalan Presiden Prabowo Subianto ini akan menyasar 82,9 juta penerima manfaat, yang merupakan segmen baru dalam perekonomian Indonesia. Ia menyebutnya sebagai "new emerging market" atau pasar baru yang belum pernah ada sebelumnya.

"82,9 juta itu adalah new emerging market. Itu market yang tidak pernah ada sebelumnya. New emerging market 82,9 juta," jelasnya.

Dadan juga menjelaskan jika setiap penerima manfaat diwajibkan mengonsumsi telur dalam satu hari, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur per hari. Dengan asumsi satu kg telur berisi 16 butir, total kebutuhan telur mencapai 5 juta ton.

"Berapa ton 82,9 juta telur itu? Ada yang tahu gak? Satu kilo berapa? Ini kan pengusaha semua. Satu kilo 16 (butir). Jadi kalau 82,9 juta dibagi 16 itu artinya 5 juta kg atau 5 juta ton. Dari mana telur akan kita ambil 5 juta ton sekali makan?" lanjutnya.

Saat ini, Dadan mengungkap Indonesia mengalami surplus produksi pangan, dengan kelebihan 200 ribu ton telur dan 600 ribu ton ayam.

Namun, kata dia, kondisi ini terjadi karena hanya 30 persen penduduk yang mampu membeli ayam dan telur, sementara 60 persen anak-anak di Tanah Air masih mengalami kekurangan gizi.

Oleh karena itu, Dadan berkata BGN berupaya menyerap surplus tersebut untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Untuk mendukung distribusi pangan bergizi, pemerintah berencana membangun 30 ribu SPPG. Hingga saat ini, baru 726 satuan yang beroperasi dan melayani 2,2 juta orang.

Dalam waktu dekat, jumlahnya akan bertambah menjadi 1.100 satuan untuk melayani 3 juta penerima manfaat.

Selain ayam, Dadan menyebut SPPG juga memerlukan 300 kg sayuran setiap hari. Ia koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu terlibat untuk memastikan pasokan pangan tetap stabil.

Ia menyarankan agar petani bekerja sama dalam sistem agrikultur terkoordinasi, di mana setiap hari mereka menanam jenis sayuran berbeda guna memenuhi kebutuhan pangan satuan pelayanan.

"Jadi ini luar biasa, jadi tidak mungkin petani sendirian yang menanam, ini harus dalam bentuk kerja sama, diagregasi oleh apa? Koperasi, BUMDes, oleh para pengusaha, sehingga petani bisa meningkatkan produktivitas daerahnya," tandasnya.

Kabupaten Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan mengusulkan skema-skema baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau dan berkualitas.

"Kalau diperlukan, saya akan mengusulkan skema-skema baru di luar FLPP. Dengan harga lebih murah dari FLPP. Tentu mungkin tanahnya, bangunannya lebih kecil. Tapi desainnya yang menarik," kata Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Kementerian PKP, lanjutnya, saat ini sedang berupaya mencari skema-skema (scheme) pembiayaan dan desain-desain rumah yang menarik dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau.

"Kita lagi mau mencari skema-skema yang mana pembiayaan dan gambar-gambar model mana yang menarik buat konsumen. Kita akan lihat mana yang bagus. Terbuka saja. Dan saya minta uji coba ke publik, bagaimana respon publik, marketnya bagaimana," kata Ara

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

KARANGANYAR,iNewsmuria.id-Alfian Hadyan Noor alias AHN (30), pengembang perumahan "De Hanan Land" asal Kartasura Sukoharjo ditangkap Satreskrim Polres Karanganyar.

AHN, yang membuka kantor pemasaran PT Sumber Manunggal Makmur Dusun Pundak, Desa Jati, Jaten, Karanganyar itu diduga telah melanggar hak-hak para pembeli perumahan atau tanah kavling yang dia tawarkan.

Lokasi perumahan, lahan siap bangun, atau tanah kavling itu di wilayah perkotaan. Antara lain di Kecamatan Karanganyar Kota, Tasikmadu, Jaten, dan lain sebagainya.

"Kasus ini terungkap dari laporan korban yang mengalami kerugian Rp 60 juta. Kemudian kami lakukan pengembangan dan setelah pelaku kami tangkap, baru muncul korban-korban lain," kata Kasatreskrim Polres Karanganyar AKP Bondan Wicaksono kepada wartawan.

"Sejauh ini total ada 15 laporan. Total (kerugian) dari korban yang sudah lapor sekitar Rp 500 juta, namun kemungkinan akan bertambah. Pelaku diancam Pasal 372 dan 378 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun," jelas AKP Bondan.

Lebih lanjut Kasatreskrim mengatakan, pelaku melakukan berbagai modus untuk menipu korbannya. Seperti, memasarkan perumahan tapi beberapa diantaranya tidak sesuai kesepakatan. Contoh, sertifikat belum diuruskan, tetapi uang sudah masuk ke developer.

"Ada pula yang sudah ngurus sertifikat tetapi perumahan tidak segera dibangun. Lalu, Ada yang beli terus sertifikatnya digadaikan," jelasnya.(*)

Editor : Langgeng Widodo

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Hal ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan perumahan dan mengatur penerapan hunian berimbang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia Joko Suranto menilai hal tersebut tidak relevan lagi karena saat ini sudah ada Kementerian PKP yang menangani sektor perumahan. Ditambah lagi, saat ini pemerintah sudah memberlakukan sudah memberlakukan sistem perizinan berusaha terintegrasi berbasis risiko atau Online Single Submission (OSS).

"Kalau melihat kembali ke belakang, rencana awal pembentukan BP3 adalah sebagai lembaga ex officio untuk memudahkan koordinasi mengingat sektor perumahan ini melibatkan setidaknya lima kementerian terkait. Tetapi dengan telah adanya Kementerian PKP, maka BP3 menjadi tidak relevan, tidak dibutuhkan dan tidak efisien (dibentuk)," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (14/3/2025).

Menurut Joko, untuk mempercepat pembangunan perumahan dengan penerapan hunian berimbang cukup dilakukan oleh Kementerian PKP karena memiliki fungsi dan kewenangan lebih kuat dibandingkan BP3. Selain itu, adanya BP3 dinilai berpotensi memunculkan dualisme kebijakan menumbuhkan kembali pengaturan oleh banyak lembaga di industri properti termasuk perumahan.

"Oleh karena itu, kami berpendapat aturan hunian berimbang cukup diatur dan dikelola oleh Kementerian PKP, sehingga tidak ada tumpang tindih kelembagaan dan kebijakan," tegasnya.

Terkait hunian berimbang, REI menyarankan beberapa hal agar bisa berjalan dengan baik, yaitu:

1. Revisi Regulasi

Revisi regulasi yang dimaksud yaitu agar hunian berimbang untuk skala besar dapat dilakukan pada lokasi lain, baik lintas kabupaten maupun lintas provinsi. Selain itu, hunian berimbang dapat dikerjasamakan antara pengembang besar dan pengembang kecil.

2. Implementasi Hunian Berimbang Diterapkan Melalui Rencana Tata Ruang

Pada hunian berimbang, ada tiga tipe rumah yang dibangun yaitu rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana. Untuk rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ditetapkan dalam rencana detail tata ruang (RDTR) dan dalam bentuk sub-zonasi khusus. Dengan demikian maka harga lahan di lokasi pembangunan rumah sederhana akan terkunci.

Ke depan, Joko berharap segera ada kebijakan yang komprehensif dari Kementerian PKP berkaitan dengan skema hunian berimbang serta tetap tercipta sinergi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Sebagai informasi, pembentukan BP3 masih menunggu revisi beberapa aturan. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan terdapat revisi untuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Keputusan Presiden (Keppres) 30/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pembina Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

"Sekarang itu kan ada revisi Perpres 9 dan Keppres 30, itu baru keluar dari persetujuan dari Presiden (Prabowo Subianto) Jumat kemarin. Itu baru kita proses dulu," ujar Fitrah saat ditemui di Serang, Banten, Minggu (9/3) lalu.

Pihaknya sedang menyelesaikan peraturan yang mengatur badan tersebut. Setelah itu, baru akan dibentuk panelis dan mengundang peserta yang ingin bergabung dengan badan tersebut. Menurutnya, pembentukan BP3 dapat rampung pada semester II tahun ini.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah