IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengajak seluruh pengusaha nasional untuk turut terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakrie, saat memberikan paparan dalam agenda Pra-Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), di Jakarta, Sabtu (29/11/2024).

"Program Makan Bergizi Gratis ke depan itu sangat penting. Jumlah(anggaran)nya kalau tidak salah sampai Rp75 triliun, akan digelontorkan mulai dari tahun ini, dan ke depannya akan lebih (lagi)," ujar Anindya, dalam paparan tersebut.

Karenanya, Anindya menekankan bagaimana agar sebisa mungkin seluruh pengusaha, terutama yang berada dalam keanggotaan Kadin Indonesia, mau mengambil peran dan bahkan turut menyukseskan pelaksanaan Program MBG.

Upaya dukungan tersebut, menurut Anindya, penting untuk dilakukan oleh kalangan pengusaha mengingat keberadaan Program MBG yang tidak hanya sebagai bantuan pangan bagi generasi 20 tahun mendatang, melainkan juga sekaligus berpotensi mendorong industrialisasi di bidang agrobisnis atau agrikultur.

"Jadi program ini bukan hanya serta-merta memberi makanan bergizi untuk generasi muda yang 20 tahun lagi menjadi ujung tombak kita. Bukan hanya soal itu. Pengusaha harus juga melihat (program) ini sebagai potensi industrialisasi di bidang agrobusiness atau agrikultur," ujar Anindya.

Potensi industrialisasi tersebut, dikatakan Anindya, terlihat berdasarkan data kebutuhan bahan pokok makanan dalam program MBG. Diperkirakan kebutuhan semisal telur saja dapat menyentuh 80 juta per hari. Hal itu belum lagi mempertimbangkan kebutuhan bahan baku makanan lainnya.

"Banyak yang mengatakan bahwa jumlah telur yang dibutuhkan mungkin 80 juta sehari, jumlah ayam 8 juta sehari. Dan itu turunannya akan makin banyak lagi kemana-mana. Tentu bukan saja telur, ayam, daging. Nah ini menjadi suatu industri sendiri," ujar Anindya.

Lebih lanjut, Anindya menjelaskan bahwa peluang industrialisasi tersebut harus digalakkan secara merata di seluruh Indonesia. Anindya juga berpesan agar jangan sampai pemasok bahan baku program MBG hanya datang dari Pulau Jawa saja, melainkan juga melibatkan para pemasok dari pulau-pulau lain, untuk memenuhi kebutuhan di pulau tersebut.

"Dan yang paling penting bahwa industrialisasi ini tidak mungkin terjadi hanya di satu pulau, tapi juga terjadi di pulau-pulau seluruh Indonesia. Karena tidak mungkin industrialisasi kita menyediakan ayam, telur, daging di Sulawesi tapi datangnya dari Jawa," ujar Anindya.

(taufan sukma)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyatakan program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil sebesar kurang lebih Rp 10 ribu untuk satu hari. Menko Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut besaran itu untuk tahap awal direalisasikannya program tersebut.

"Itu proses simulasi saya kira akan terus berkembang. Memang tahap awal kan (anggarannya) hanya tersedia Rp51-70 triliun, ini tahap awal," kata Cak Imin kepada wartawan di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Program makan bergizi gratis, kata Cak Imin, akan segera dilakukan. Dia menyebut pemerintah akan terus berupaya menggumpulkan anggaran untuk terus memperbaiki program makan bergizi gratis.

"Anggaran kita terbatas sehingga bertahap. Kita akan terus berusaha mengumpulkan anggaran, supaya tiap tahun bertambah," imbuhnya.

Di sisi lain, Ketua Umum PKB itu memastikam pelaksanaan makan bergizi gratis akan melibatkan sejumlah pihak. Mulai dari organisasi masyarakat hingga lingkungan setempat.

"Dan kalau sudah begitu biasanya ibu-ibu. Nah ibu-ibu kalau terlibat tolong usahakan standar mutunya terjaga, yaitu mutu gizinya, kualitasnya makanan, kadaluarsanya juga harus dikontrol betul. Sehingga dengan harga yang bagus, kualitas yang tercapai," imuh Cak Imin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah telah menghitung anggaran untuk program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil. Prabowo mengatakan per anak dan ibu hamil anggarannya sebesar kurang lebih Rp 10 ribu untuk satu hari.

Hal itu disampaikan Prabowo setelah mengumumkan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen. Prabowo mengungkapkan detail program makan bergizi juga telah disampaikan kepada pimpinan buruh dan perwakilannya.

"Di hadapan pimpinan buruh dan perwakilan, saya juga menyampaikan program-program kami makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga. Kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak," kata Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (29/11).

"Kalau kita rinci program bergizi ini, nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, sehari kurang lebih," lanjutnya.

Prabowo menginginkan anggaran makan bergizi per anak dan ibu hamil Rp 15 ribu. Namun dia menyampaikan kondisi anggaran hanya memungkinkan Rp 10 ribu.

"Kita ingin Rp 15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi," ujarnya.

"Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti setiap keluarga bisa menerima rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari. Ini kalau satu bulan ini bisa Rp 2,7 juta," lanjutnya.

(ond/azh)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis setiap tahunnya.

Ia membeberkan, kualitas program itu akan ditingkatkan secara berkala ke depannya, meskipun pada tahap awal Pemerintah hanya mampu menganggarkan Rp10 ribu per porsi atau untuk satu orang.

"Memang ya tahap awal hanya tersedia dana Rp50-70 triliun, tetapi Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan supaya tiap tahun bertambah," kata Muhaimin di Jakarta, Sabtu malam.

Lebih lanjut dia membeberkan, anggaran itu akan berlaku pada 2025 dan bukan lagi tahap uji coba.

Meski dana masih terbatas, dia mengimbau kepada para pemasok atau mitra Pemerintah yang akan membantu menyukseskan program tersebut untuk tetap menjaga kualitas makanan.

Standar mutunya harus terjaga, tambah Muhaimin, mulai dari kandungan gizinya hingga kedaluwarsa makanannya yang harus dikontrol dengan benar.

"Jadi dengan harga itu, kualitas makanannya tetap harus terjaga," ujar pria yang kerap disapa Gus Imin itu.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran senilai Rp10 ribu per porsi sudah dilakukan hampir setahun ini di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata Hasan di Jakarta, Sabtu (29/11).

Ia menjelaskan bahwa dengan anggaran maksimal Rp10 ribu, program makan bergizi gratis bisa mencukupi 600-700 kalori per sajian.

Program makan bergizi gratis ini, kata Hasan, sudah diuji coba di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Adapun dengan indeks anggaran senilai Rp10 ribu per porsi, alokasi APBN untuk program makan bergizi gratis ditetapkan Rp71 triliun pada tahun depan.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia, Anindya Bakrie mendorong terlibat dalam program makan bergizi gratis (MBG) pemerintah. Hal ini diungkapkannya saat memberikan paparan dalam agenda rapat Pra-Rapimnas, di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

"Nah, program MBG dalam ke depan sangat penting. Jumlahnya kalau tidak salah Rp75 triliun akan digelontorkan mulai dari tahun ini ke depannya akan lebih," ujar Anindya dalam paparannya. "Jadi ini tolong dicatat bagaimana kita bisa ikut ke depan," sambung Anindya.

Dia mengatakan program makan bergizi gratis tidak hanya sebagai bantuan pangan bagi generasi 20 tahun mendatang, namun juga sebagai potensi industrialisasi di bidang agrobisnis atau agrikultur.

"Nah, makanan bergizi gratis ini bukan hanya serta-merta memberikan makanan bergizi untuk generasi muda kita yang 20 tahun lagi menjadi ujung tombak kita. Tapi ini adalah industrialisasi di bidang agrobusiness atau agrikultur," terang Anindya.

Anindya juga mengatakan, potensi industrialisasi bidang agrobisnis atau agrikultur itu terlihat berdasarkan data kebutuhan bahan pokok makanan dalam program MBG. Diperkirakan kebutuhan semisal telur saja dapat menyentuh 80 juta per hari, belum bahan baku makanan lainnya.

"Banyak yang mengatakan bahwa jumlah telur yang dibutuhkan mungkin 80 juta sehari, jumlah ayam 8 juta sehari. Dan itu turunannya akan makin banyak lagi kemana-mana. Tentunya bukan saja telur, ayam, daging, nah ini menjadi suatu industri sendiri," kata Anindya.

Lebih lanjut, Anindya menjelaskan industrialisasi tersebut harus digalakkan secara merata di seluruh Indonesia. Dia mengatakan jangan sampai pemasok bahan baku program MBG hanya datang dari pulau Jawa saja, untuk kebutuhan pulau-pulau lainnya.

"Dan yang paling penting bahwa industrialisasi ini tidak mungkin terjadi hanya di satu pulau, tapi juga terjadi di pulau-pulau seluruh Indonesia. Karena tidak mungkin industrialisasi kita menyediakan ayam, telur, daging di Sulawesi tapi datangnya dari Jawa," jelas Anindya. "Dan industri sekarang bukan industri yang masa lalu, justru penuh dengan teknologi," tegas Anindya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turun menjadi Rp 10.000 per porsi karena anggaran terbatas. Padahal Badan Gizi Nasional sebelumnya mematok anggaran program tersebut direncanakan Rp 15.000 per anak di APBN.

Dilansir dari detikFinance, hal itu diungkapkan Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024). Prabowo berdalih anggaran Rp 10.000 per porsi untuk program makan bergizi gratis tetap cukup.

Diketahui, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menghitung anggaran untuk program MBG bisa mencapai Rp 2,7 juta untuk satu keluarga. Asumsi itu jika dalam satu keluarga terhadap 3-4 anak.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," tuturnya.

Prabowo meyakini program MBG ini bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dia berdalih program MBZ ini bisa ditunjang melalui program bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengakui anggaran program MBZ bersifat fleksibel. Namun dari rencana dicanangkan anggarannya mencapai Rp 15.000 per anak.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11).

"Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," sambung Dadan.

Dia melanjutkan, Badan Gizi Nasional dalam program tersebut akan bertugas menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Sementara rincian menunya akan ditangani para ahli gizi di daerah masing-masing.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan.

Namun pihaknya memastikan menu program Makan Bergizi gratis memprioritaskan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," tegasnya.

(sar/hsr)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan anggaran untuk program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil sebesar kurang lebih Rp 10 ribu untuk satu hari. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Rahayu Saraswati menyebut besaran itu diputuskan berdasarkan pengkajian kepastian gizi yang telah dilakukan.

"Memang itu sudah dilakukan dengan due diligence, sudah dilakukan dengan uji coba dan memang sudah sesuai dengan hasil," kata Saras di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

"Jadi bukan sesuatu yang dilakukan tanpa adanya uji coba terlebih dahulu," lanjut dia.

Kendati begitu, Saras menilai besaran itu pun masih akan disesuaikan harga bahan pokok di masing-masing daerah.

"Tapi itu untuk Jawa dan sekitar, belum untuk yang di daerah-daerah lain. Jadi nanti akan disesuaikan sesuai dengan harga bahan pokok yang di sana kira-kira," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah telah menghitung anggaran untuk program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil. Prabowo mengatakan per anak dan ibu hamil anggarannya sebesar kurang lebih Rp 10 ribu untuk satu hari.

Hal itu disampaikan Prabowo setelah mengumumkan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen. Prabowo mengungkapkan detail program makan bergizi juga telah disampaikan kepada pimpinan buruh dan perwakilannya.

"Di hadapan pimpinan buruh dan perwakilan, saya juga menyampaikan program-program kami makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga. Kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak," kata Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Kalau kita rinci program bergizi ini, nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, sehari kurang lebih," lanjutnya.

Prabowo menginginkan anggaran makan bergizi per anak dan ibu hamil Rp 15 ribu. Namun dia menyampaikan kondisi anggaran hanya memungkinkan Rp 10 ribu.

"Kita ingin Rp 15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi," ujarnya.

"Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti setiap keluarga bisa menerima rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari. Ini kalau satu bulan ini bisa Rp 2,7 juta," lanjutnya.

Simak juga Video DPR Apresiasi Prabowo Gaet Investor Makan Bergizi Gratis dari LN

[Gambas:Video 20detik]

(ond/azh)

Ambon (ANTARA) - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Syuryadi Sabirin menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memprogramkan makanan bergizi gratis dimulai awal Januari 2025.

"Makan Bergizi Gratis merupakan program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Provinsi Maluku merencanakan dimulai awal Januari 2025," katanya di Ambon, Sabtu.

Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan data siswa mulai dari anak PAUD, TK SD SMP, yang merupakan kewenangan kabupaten kota, sementara SMK dan SMA kewenangan provinsi.

Pemprov Maluku mendukung penuh program makan siang bergizi yang dicanangkan pemerintah, karena program ini memiliki banyak dampak positif.

Program ini tentunya berdampak pada meningkatkan pengetahuan terhadap pentingnya mengonsumsi makanan bergizi, meningkatkan akses makanan bergizi dan pola makan sehat.

"Program makanan bergizi juga akan diimplementasikan kepada ibu hamil dan menyusui, jadi dinas kesehatan juga sementara mengumpulkan data ibu hamil dan menyusui, " katanya.

Pihaknya, kata Suryadi, menekankan optimalisasi potensi ikan, karena Maluku memiliki potensi perikanan yang sangat baik untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Ikan di Maluku hanya mati satu kali, sehingga gizi ikan sangat tinggi, apalagi ditunjang sayuran yang segar. Harapannya Maluku akan terbebas dari stunting dan pertumbuhan ekonomi meningkat," katanya.

Selain itu akan berkolaborasi dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menyukseskan program pemberian Makan bergizi gratis kepada para pelajar.

"Pengawasan makanan akan dilakukan oleh BPOM dengan tujuan untuk menjamin kualitas, gizi, hingga kebersihan dari produk makanan yang akan diberikan kepada para pelajar, " ujarnya.

Sebelumnya Badan Gizi Nasional telah menargetkan program makan bergizi gratis sampai 82.9 juta penerima manfaat yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

Target tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, sampai anak sekolah menengah atas atau SMA.*

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak tiga menteri dan satu wakil menteri kabinet Merah Putih berkumpul untuk menyerahkan secara simbolis kunci rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk warga yang sebelumnya bermukim di kolong jembatan, Sabtu (30/11/2024).

Mereka yang menyerahkan adalah Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.

Dalam kesempatan ini, hadir juga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.

Maruarar dalam sambutannya menceritakan, ia pada Jumat (29/11/2024) malam bersama Marullah sempat menyambangi warga yang bertempat tinggal di kolong jembatan. Beberapa ada yang mau direlokasi, ada juga yang tidak.

Di sana, ia juga berbincang dengan beberapa warga mengenai keluh kesahnya selama tinggal di kolong jembatan.

“Sampai sekitar pukul 01.30 WIB dini hari, masuk ke (kolong) jembatan. Di sana ada yang lahir di situ, punya anak, dan anaknya lahir di situ lagi,” kata Maruarar di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).

“Jadi, yang paling lama itu ada yang tinggal 40 tahun di bawah kolong jembatan,” tambah dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kelik mengumumkan, sebanyak 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.

Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.000 per bulan.

Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.

Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.

“Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kelik.

“Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.

Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.

Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.

“Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Makan Bergizi Gratis tetap memenuhi standar gizi meski jatah anggarannya dikurangi dari Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu per anak per hari.

Hasan mengatakan pemerintah sudah melakukan uji coba. Porsi Rp10 ribu per anak per hari, ucapnya, sudah diuji coba setahun.

"Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata Hasan melalui pesan singkat, Sabtu (30/11).

Hasan menyampaikan beberapa daerah uji coba Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Dia berkata pengurangan porsi Makan Bergizi Gratis dari target Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu per anak tak berpengaruh ke anggaran.

"Anggaran untuk MBG tahun depan tetap Rp71 T," ucapnya.

Prabowo menetapkan porsi Makan Bergizi Gratis Rp10 ribu per anak per hari. Dia mengakui porsi itu tak sama dengan target awal Rp15 ribu per anak per hari.

Prabowo mengatakan pengurangan jatah itu dilakukan setelah melihat kembali anggaran. Selain itu, data menunjukkan keluarga kalangan menengah ke bawah rata-rata punya anak tiga hingga empat orang.

"Kita ingin Rp15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10 ribu kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo kemarin.

Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran senilai Rp10 ribu per porsi sudah dilakukan hampir setahun ini di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata Hasan dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Hasan menjelaskan bahwa dengan anggaran maksimal Rp10 ribu, program makan bergizi gratis bisa mencukupi 600-700 kalori per sajian.

Program makan bergizi gratis ini, kata Hasan, sudah diuji coba di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Adapun dengan indeks anggaran senilai Rp10 ribu per porsi, alokasi APBN untuk program makan bergizi gratis ditetapkan Rp71 triliun pada tahun depan.

Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan sebelumnya mengumumkan indeks anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil ditetapkan senilai Rp10.000 per anak/ibu hamil, per hari.

"Kalau kita rinci program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya, atau rata-rata kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11).

Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya ingin mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp15.000 per anak/ibu hamil per hari, namun kondisi anggaran yang memungkinkan saat ini adalah Rp10.000.

"Kita hitung untuk daerah-daerah -Rp10.000- itu cukup bermutu dan bergizi," jelas Presiden.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Koba, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyiapkan anggaran khusus untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah pada 2025.

"Program strategis dari pemerintah pusat ini kita realiasikan secara optimal di daerah, maka kita perkuat dengan anggaran," kata Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman di Koba, Sabtu.

Ia menjelaskan, program Makan Bergizi Gratis sangat membantu mencegah kejadian stunting memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga kurang mampu.

"Meski menghadapi tantangan defisit anggaran, namun kami tetap optimis dan berencana berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan program yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat," ujarnya.

Ia mengharapkan, program ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus memberdayakan pelaku usaha lokal .

"Makan sehat bergizi memiliki dampak signifikan bagi anak-anak dan keluarga berekonomi lemah. Setidaknya dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga," ujarnya.

Bagi anak-anak, kata dia, asupan gizi yang tepat dapat mendukung perkembangan fisik dan kognitif, meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah gangguan tumbuh kembang.

"Bagi keluarga berekonomi lemah, tentu program ini dapat mengurangi prevalensi kekurangan gizi, mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup," ujarnya.

Secara keseluruhan, kata Algafry, program makan sehat bergizi membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif dan mampu keluar dari kemiskinan.

"Kita memperkuat koordinasi dan melibatkan banyak pihak dalam menyukseskan program makan siang bergizi ini," ujarnya.

Jakarta -

Biaya untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini turun, dari semula Rp 15.000/porsi kini menjadi Rp 10.000/porsi. Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Dilansir detikFinance, Prabowo menjelaskan biaya per porsi MBG Rp 10.000, turun dari rencana Rp 15.000 karena anggaran terbatas.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menurutnya, bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut program MBG dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Menurutnya, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Dadan menjelaskan terkait menunya, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi Pihaknya hanya menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan.

(dai/dai)