Palembang -

Ratusan siswa yang dirawat di rumah sakit dan puskesmas diduga keracunan saat menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten PALI, Sumatera Selatan (Sumsel), sudah kembali ke sekolah. Guru pun diminta untuk mengecek makanan siswa agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Namun, Dinas Pendidikan Sumsel belum mengetahui penyebab ratusan siswa keracunan usai menyantap MBG tersebut.

"Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama, baik dalam pengolahan makanan, distribusinya dan proses-proses lainnya di SPPG. Kalau soal hasil laboratorium pengujian sampel seperti apa, kita tidak masuk ke wilayah itu. Kami hanya mendapat laporan jika ada siswa yang diduga keracunan usai MBG," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel Awalluddin, Sabtu (17/5/2025).

Namun, dia memastikan seluruh siswa yang terdampak keracunan dan sempat dirawat di puskesmas dan rumah sakit seluruhnya sudah sehat. Mereka kini sudah melakukan aktivitas belajar seperti biasa.

"Sudah sehat seluruhnya dan mereka sudah kembali beraktivitas seperti biasa," ungkapnya.

Menurutnya, kasus keracunan siswa menjadi perhatian semua pihak. Pihaknya berharap proses memasak atau pengolahan makanan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan SOP.

"Kita harap SPPG masak tepat waktu, sehingga tidak mengganggu distribusi. Kalau telat masaknya akan mengganggu pengiriman ke sekolah, tapi kalau masak terlalu cepat bisa mengakibatkan basi," ungkapnya.

Menurutnya, antisipasi harus dilakukan di semua proses. Tak hanya menyangkut distribusi dan waktu memasak. Para guru diwanti-wanti untuk memeriksa makanan sebelum dikonsumsi siswa.

"Kita juga sampaikan kepada guru-guru untuk memeriksa kembali makanan yang diberikan kepada siswa. Jika ada yang tidak beres, seperti berbau, ada ulat, berubah warna dan sejenisnya supaya dihindari. Kita tak ingin ada kejadian berulang," katanya.

(csb/csb)

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara setelah SDN Pandu, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) mendapat hidangan ayam busuk saat pembagian makan bergizi gratis (MBG).

Peristiwa tersebut terjadi ketika guru mengecek kelayakan MBG sebelum dikonsumsi oleh siswa, Rabu (14/5/2025).

Dadan mengatakan, pihaknya sudah meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membiasakan uji organoleptik sebelum membagikan makanan ke sekolah.

Uji organoleptik yang dimaksud Dadan adalah pengujian menggunakan indera untuk menilai kualitas dan keamanan atau makanan maupun minuman.

Selain itu, ia juga mengimbau supaya sekolah atau SPPG tidak membagikan makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi.

“Kami sudah ingatkan agar uji organoleptik dibiasakan. Masakan yang sudah (tidak layak) tidak diusah lanjut dibagikan,” kata dadan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Kronologi SDN Pandu dapat ayam busuk saat MBG

Rusmin Sigar selaku Kepala SDN Pandu membenarkan bahwa sekolahnya mendapat menu ayam yang sudah busuk ketika pembagian MBG, Rabu (14/5/2025).

Temuan hidangan tidak layak konsumsi bermula saat pembagian MBG untuk siswa kelas 4, 5, dan 6.

Seorang guru kemudian memeriksa MBG lalu menemukan menu ayam yang sudah berbau.

“Kami ada tim yang memeriksa kelayakan makanan sebelum dikonsumsi anak-anak dan diketahuilah ada makanan yang saat itu tidak layak,” kata Rusmin dikutip dari Tribun Manado, Kamis (15/5/2025).

Setelah mendapati menu ayam busuk, Rusmin bergegas menuju kelas supaya siswa tidak mengonsumsi MBG.

Ia juga langsung menjalin komunikasi dengan SPPG terkait temuan ayam busuk.

“Ada 20 kotak yang ayamnya sudah berbau busuk, ada juga yang kata siswa tidak, tapi kami memutuskan untuk tidak mengkonsumsi makanan itu,” jelas Rusmin.

Jajaran pemprov dan pemkot turun tangan

Temuan ayam busuk saat pembagian MBG langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas (Kadis) Pangan Sulut Franky Tintingon, Kadis Pendidikan Manado Steven Tumiwa, dan Kepala SPPG Mapanget Stevano.

Franky mengatakan, jumlah penerima MBG di SDN Pandu sebanyak 326 orang.

Sekolah tersebut sudah menjalankan MBG yang diinisiasi pemerintah sejak Senin (17/2/2025).

Namun, baru kali ini terjadi kasus makanan yang dibagikan dalam kondisi tidak layak.

“Baru saat ini ada kejadian seperti ini,” jelas Franky.

Sementara itu, Stevano menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov Sulut dan Pemkot Manado begitu ada temuan ayam busuk saat pembagian MBG di SDN Manado.

Berdasarkan hasil peninjauan, semua proses pengolahan dan penyimpanan makanan sudah sesuai prosedur yang ditetapkan.

Di sisi lain, sampel daging ayam juga sudah diuji dan hasilnya tidak mengandung bahan berbahaya.

Meski begitu, Stevano dan tim Pemprov Sulut serta Pemkot Manado sepakat untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol kualitas makanan saat pembagian MBG.

Hal tersebut mencakup pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah, semuanya akan diawasi lebih ketat.

Stevano menambahkan, pihaknya juga berkomitmen untuk selektif memilih supplier bahan makanan guna memastikan semua bahan yang digunakan dalam kondisi aman dan berkualitas.

Setelah temuan ayam busuk, program MBG tetap dilanjutkan, namun dengan pengawasan lebih ketat supaya hidangan yang diterima siswa dipastikan bergizi dan aman untuk dikonsumsi.

Stevano menambahkan, SDN Pandu yang menemukan menu MBG tidak layak juga sudah melarang siswa untuk mengonsumsi hidangan.

“Pihak sekolah laksanakan sesuai protokol dengan tidak memberikan makanan itu ke siswa,” jelasnya dikutip dari Tribun Manado, Kamis (15/5/2025).

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara setelah SDN Pandu, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) mendapat hidangan ayam busuk saat pembagian makan bergizi gratis (MBG).

Peristiwa tersebut terjadi ketika guru mengecek kelayakan MBG sebelum dikonsumsi oleh siswa, Rabu (14/5/2025).

Dadan mengatakan, pihaknya sudah meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membiasakan uji organoleptik sebelum membagikan makanan ke sekolah.

Uji organoleptik yang dimaksud Dadan adalah pengujian menggunakan indera untuk menilai kualitas dan keamanan atau makanan maupun minuman.

Selain itu, ia juga mengimbau supaya sekolah atau SPPG tidak membagikan makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi.

“Kami sudah ingatkan agar uji organoleptik dibiasakan. Masakan yang sudah (tidak layak) tidak diusah lanjut dibagikan,” kata dadan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Kronologi SDN Pandu dapat ayam busuk saat MBG

Rusmin Sigar selaku Kepala SDN Pandu membenarkan bahwa sekolahnya mendapat menu ayam yang sudah busuk ketika pembagian MBG, Rabu (14/5/2025).

Temuan hidangan tidak layak konsumsi bermula saat pembagian MBG untuk siswa kelas 4, 5, dan 6.

Seorang guru kemudian memeriksa MBG lalu menemukan menu ayam yang sudah berbau.

“Kami ada tim yang memeriksa kelayakan makanan sebelum dikonsumsi anak-anak dan diketahuilah ada makanan yang saat itu tidak layak,” kata Rusmin dikutip dari Tribun Manado, Kamis (15/5/2025).

Setelah mendapati menu ayam busuk, Rusmin bergegas menuju kelas supaya siswa tidak mengonsumsi MBG.

Ia juga langsung menjalin komunikasi dengan SPPG terkait temuan ayam busuk.

“Ada 20 kotak yang ayamnya sudah berbau busuk, ada juga yang kata siswa tidak, tapi kami memutuskan untuk tidak mengkonsumsi makanan itu,” jelas Rusmin.

Jajaran pemprov dan pemkot turun tangan

Temuan ayam busuk saat pembagian MBG langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas (Kadis) Pangan Sulut Franky Tintingon, Kadis Pendidikan Manado Steven Tumiwa, dan Kepala SPPG Mapanget Stevano.

Franky mengatakan, jumlah penerima MBG di SDN Pandu sebanyak 326 orang.

Bandung (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengajak masyarakat agar mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran tahun 2025-2029. Program MBG merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan gizi dan menekan kasus stunting di Indonesia.
“Kepada seluruh warga Sukabumi untuk ikut serta dalam program MBG dengan menjadi mitra atau bagian dari mitra SPPG (Dapur BGN) demi terwujudnya Indonesia Emas 2045 agar menjadi SDM yang sehat dan unggul,” ujar Zainul saat sosialisasi program MBG di Cihaur, Sukabumi Jumat (16/5).
Zainul mengajak masyarakat agar mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran tahun 2025-2029.

Sementara itu, Tenaga Ahli Sekretariat Deputi Promosi dan Kerja Sama Alwin Supriadi menghimbau kepada warga Cihaur terkait pendirian dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
”Semoga dengan adanya sosialisasi di Ponpes Nurul Hikmah Al Mustofa yang sudah memfasilitasi kegiatan sosialisasi kemitraan ini bersedia juga menjadi bagian dari mitra BGN,” harap Alwin.
Dengan didirikannya SPPG maka masyarakat sekitar diharapkan untuk membantu menyediakan kebutuhan dapur baik secara bahan pokok ataupun menjadi pekerja di dapur.
Sosialisasi yang mengangkat tema “Bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia” ini diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga lokal.

Jakarta -

Indonesia dan Selandia Baru membahas kerja sama di bidang pertanian dan hortikultura untuk mendukung program prioritas Indonesia Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Perdagangan dan Investasi Selandia Baru Todd McClay di sela rangkaian Pertemuan Menteri Perdagangan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC MRT) 2025.

"Indonesia mengapresiasi komitmen Selandia Baru dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis melalui kerja sama pertanian dan hortikultura," ujar Budi dalam keterangannya, dikutip, Sabtu (17/5/2025).

Pada pertemuan tersebut, Budi juga meminta Selandia Baru untuk dapat membuka peluang lebih luas bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia untuk dapat menembus pasar Selandia Baru. "Kami juga mendorong Selandia Baru untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan akses pasar yang lebih luas bagi produk UMKM Indonesia," lanjutnya.

Selain itu, Indonesia juga meminta dukungan konkret Selandia Baru dalam pembentukan Accession Working Group Indonesia pada forum Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) guna memulai proses negosiasi akses pasar antara lain untuk barang, jasa, investasi, dan pengadaan pemerintah dengan negara CPTPP.

"Kami harap Selandia Baru dapat menjadi mitra utama dalam mempercepat proses aksesi Indonesia ke CPTPP, termasuk memfasilitasi dimulainya dialog teknis antarnegara anggota," tambahnya.

Lebih lanjut, melalui aksesi ke CPTPP ini, Budi mengatakan perdagangan internasional dapat semakin terintegrasi dan dapat mendorong Indonesia untuk mengimplementasikan kebijakan perdagangan yang progresif guna. meningkatkan volum perdagangan ekspor dan impor.

Dengan begitu, perdagangan yang dilakukan negara anggota dapat berdampak dan memberikan manfaat ekonomi "Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Selandia Baru dan negara-negara lain untuk mencapai tujuan pembangunan nasional," tambahnya.

Indonesia turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Selandia Baru dalam proses aksesi ke OECD, dan berharap Selandia Baru dapat memberikan bantuan teknis serta pendampingan keahlian dalam proses reviu kebijakan dan adopsi instrumen hukum OECD. Proses aksesi ini ditargetkan selesai pada 2027.

Menurut Budi melalui rencana aksi ini, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Selandia Baru dapat meningkat signifikan. Dengan begitu, perdagangan yang dilakukan kedua negara dapat berdampak. dan memberikan manfaat ekonomi bagi kedua pihak.

"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Selandia Baru dan negara-negara lain untuk mencapai tujuan pembangunan nasional," tambahnya.

Sementara Menteri Todd McClay menyambut baik semangat kerja sama tersebut dan menyatakan kesediaan Selandia Baru untuk terus memperkuat kemitraan dengan Indonesia.

"Kami siap memperkuat kerja sama dengan Indonesia di bidang pertanian dan hortikultura, termasuk mendukung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis," ujar McClay.

Selandia Baru memiliki kapasitas dan keahlian yang mumpuni di sektor pertanian, yang dapat dioptimalkan secara kolaboratif untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi di Indonesia. Menteri McClay meyakini bahwa kerja sama ini akan membawa dampak positif yang konkret bagi kedua belah pihak, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi.

"Selandia Baru memiliki pengalaman dan keunggulan dalam sektor pertanian yang dapat dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat Indonesia. Selandia Baru percaya bahwa kemitraan ini akan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara, baik dari sisi sosial maupun ekonomi," tambah McClay.

Sebagai informasi, Selandia Baru menempati posisi sebagai pasar ekspor terbesar ke-36 dan sumber impor terbesar ke-27 bagi Indonesia. Pada periode Januari-Maret 2025, total perdagangan kedua negara mencapai USD 476,90 juta, naik 16,63% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$ 408,90 juta. Pada periode ini, ekspor Indonesia ke Selandia Baru tercatat sebesar US$ 189,20 juta sedangkan impor Indonesia dari Selandia Baru tercatat sebesar US$ 287,80 juta.

Sementara pada 2024, total perdagangan antara kedua negara mencapai US$ 1,92 miliar. Pada tahun tersebut, ekspor Indonesia ke Selandia Baru tercatat sebesar US$ 682 juta, naik 15% dibandingkan 2023 dan impor Indonesia dari Selandia Baru mencapai US$ 1,24 miliar.

Ekspor utama Indonesia ke Selandia Baru di antaranya bungkil minyak, batubara, monitor dan proyektor, trafo listrik, dan kayu. Sedangkan impor Indonesia dari Selandia Baru di antaranya susu dan krim, peralatan radar, mentega, keju dan dadih, serta tepung, tepung kasar, dan pelet.

(ada/ara)

Jakarta -

Yayasan Bina Insani, mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal Sukadamai, Kota Bogor, telah melakukan evaluasi dengan sejumlah langkah perbaikan. Evaluasi ini dilakukan buntut 223 siswa keracunan MBG.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Bogor per tanggal 15 Mei 2025, secara kumulatif total 223 siswa terdampak sejak tanggal 7-14 Mei 2025. Rinciannya meliputi 45 siswa menjalani rawat inap, 49 siswa menjalani rawat jalan, dan 129 siswa mengalami keluhan ringan.

"Kami bersyukur tidak ada penambahan siswa terdampak," kata Ketua Yayasan Bina Insani, Asrul Hidayat, dalam keterangannya, Sabtu (17/5/2025).

Asrul menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Kota Bogor, melalui dinkes. Berdasarkan hasil pemeriksaan spesimen Labkesda Bogor, ditemukan dua jenis bakteri, E Coli dan Salmonella pada sampel makanan telur dan tumis toge jagung. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Labkesda Bogor, SPPG Tanah Sereal Sukadamai telah mengevaluasi rantai pasok bahan baku dan proses produksi.

"Jadi tidak menutup kemungkinan, kami akan mengganti seluruh pemasok bahan makanan. Kami pastikan pemasok sudah terverifikasi dan memiliki sertifikasi keamanan pangan," ujar Asrul.

"Insya Allah, layanan ini akan terus berjalan dan secara berkala, kami evaluasi," lanjut Asrul.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap kualitas layanan, SPPG Tanah Sereal melakukan sejumlah perbaikan, di antaranya:

1. Melakukan pembenahan menyeluruh di lokasi SPPG sesuai standarisasi Food Safety. Kami berkoordinasi BPOM untuk membantu mendampingi proses ini.

2. Kami akan melakukan training untuk memastikan SOP berjalan dan memperkuat kompetensi para pekerja SPPG, sehingga dapat meningkatkan kualitas produksi dan pelayanan.

3. Memperketat pengawasan pada seluruh tahapan proses, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat hingga pengolahan limbah.

4. Melakukan kampanye edukasi kesehatan dengan menempatkan alat peraga di lokasi SPPG dan sekolah-sekolah penerima program MBG.

(maa/dhn)

Palembang -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana mengungkapkan bahwa di Sumatera Selatan (Sumsel) membutuhkan kurang lebih 965 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk mencapai target 2,2 juta-2,5 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat ini, kata Dadan, BGN meminta kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan tiga lahan di setiap Kabupaten/Kota untuk membangun dapur SPPG di Sumsel.

"Jadi di Sumsel ini diperlukan kurang lebih 965 SPPG dan masing-masing SPPG ini akan melayani 3.000 daerah-daerah padat dan terpencil, tergantung jumlahnya," katanya usai MoU penyedia lahan SPPG, Kamis (15/5/2025).

Menurut Dadan, saat ini penerima manfaat MBG sudah mencapai 3,8 juta orang. Mereka dilayani 1.335 SPPG di seluruh Indonesia. Untuk di Sumsel, lanjut Dadan, penerima MBG sudah mencapai 180 orang, mereka dilayani 65 SPPG.

"Maka dari itu BGN menargetkan jumlah penerima MBG. Jika pelaksanaanya dilakukan serentak maka kurang lebih sekitar Rp 10 triliun akan masuk ke Sumsel," ungkapnya.

BGN menargetkan sekitar 2,2 juta-2,5 juta penerima program MBG di Sumsel. Selain dua juta anak sekolah dari tingkat TK - SMA yang menerima manfaat MBG, ada juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita.

"Daerah-daerah yang menerima manfaat MBG ini akan berdiri SPPG ini. Untuk anggaran satu SPPG akan menerima sekitar Rp 10 miliar setiap tahunnya. Dengan adanya MoU ini maka pembangunan dapur SPPG bisa lebih cepat dan penerima manfaat MBG juga semakin banyak," katanya.

Dadan mengatakan dengan adanya MoU ini dapat mendorong pemerintah daerah dalam menyukseskan MBG. BGN ingin rantai pasok bahan baku lokal dengan membina petani, peternak, dan nelayan, untuk meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pembangunan dapur SPPG juga dipercepat agar pelaksanaan penyaluran MBG juga cepat terlaksana. Sebab, di Sumsel ini SPPGnya masih 65 dan pelayanan untuk MBG masih 10 persen dari hasil evaluasi.

"Maka dari itu kami ingin pembangunan dapur SPPG cepat dilaksanakan dan MBG membutuhkan dukungan dan sinergi dari pemerintah," ujarnya.

(csb/csb)

KONAWE - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan dapat meningkatkan gizi masyarakat dan mengurangi tingginya kasus stunting di Indonesia. Pemenuhan gizi yang baik diyakini akan meningkatkan kemampuan anak dalam belajar, sehingga mereka lebih berprestasi.

Dalam sosialisasi di Aula BKPSDM Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), yang dihadiri Bupati Konawe Samsul Ibrahim dan 300 warga, Anggota Komisi IX DPR Ahmad Safei menyampaikan edukasi kepada warga untuk dapat menambah pemahaman yang lebih baik mengenai peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia.

"Mari kita bersama-sama mengatasi masalah tersebut dengan program Makan Bergizi Gratis. Kita harus saling bersinergi dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di Kota Konawe ini," kata Ahmad Safei dalam keterangannya, Jumat (16/5/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi BGN Dedi Suprijadi menjelaskan dukungan dari BGN untuk dapat membangun dari desa melalui program MBG. Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik memiliki dampak langsung terhadap kemampuan anak dalam belajar, berprestasi, dan berkontribusi kepada masyarakat.

"Harapan dengan diadakannya program makan bergizi gratis ini, yaitu Peningkatann akses makanan bergizi, peningkatan pengetahuan gizi dan peningkatan pola makan sehat," kata Dedi.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sedang menyiapkan produk asuransi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika program asuransi MBG berjalan, industri berpotensi meraup pendapatan premi yang besar. Namun, di balik peluang tersebut, ada kekhawatiran bahwa asuransi dalam program MBG bisa semakin membebani APBN.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman menghitung potensi premi yang bisa didapatkan industri asuransi dari program MBG bisa mencapai hingga Rp1,7 triliun per tahun. Proyeksi tersebut berdasarkan asumsi anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program MBG tahun ini sebesar Rp171 triliun, dengan alokasi per porsi MBG sebesar Rp15.000.

"Jika hanya 0,5% hingga 1% dari nilai per porsi yang dialokasikan untuk premi [setara Rp75–Rp150], industri asuransi nasional tetap berpotensi mengelola premi Rp850 miliar hingga Rp1,7 triliun per tahun," kata Wahyudin kepada Bisnis, Rabu (14/5/2025).

Wahyudin memahami di balik peluang besar tersebut ada kekhawatiran beban APBN akan semakin berat. Namun, menurutnya, hal itu baru akan terjadi jika pendekatan premi asuransi MBG dilakukan secara konvensional dengan model perlindungan menyeluruh dan biaya klaim yang tinggi.

Sebagai solusi, Wahyudin menyarankan asuransi MBG dikemas dalam bentuk produk asuransi mikro dengan premi di bawah Rp500 dan besaran santunan antara Rp1 juta hingga Rp2,5 juta per orang.

Opsi lain adalah menggunakan konsep asuransi parametrik. Misalnya, jika terjadi insiden keracunan massal di suatu wilayah, klaim dibayarkan otomatis tanpa investigasi kasus per kasus.

Dalam penetapan premi, Wahyudin menyarankan kemitraan dengan pihak swasta, seperti perusahaan makanan penyedia MBG yang diwajibkan ikut menanggung sebagian premi. Hal ini akan meminimalkan beban APBN.

Kapler Marpaung, Pengamat Asuransi dan Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai asuransi MBG akan menjadi tanggungan APBN. Menurutnya, premi dapat dibiayai penuh oleh pemerintah atau ditanggung pihak supplier MBG.

"Jika pemerintah yang menanggung, anggaran akan naik. Jika premi ditanggung supplier atau produsen, biaya MBG akan naik dan pada akhirnya menjadi beban pemerintah," jelas Kapler.

Program MBG ditargetkan menyasar 82,9 juta penerima. Dengan asumsi uang pertanggungan per orang sebesar Rp10 juta dan rate premi 0,20%, Kapler menghitung potensi pendapatan premi yang akan dikelola perusahaan asuransi mencapai Rp1,658 triliun.

Sejumlah perusahaan asuransi menyambut baik wacana perlindungan program MBG ini. Misalnya, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), anggota holding BUMN IFG, menyatakan siap mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Jasindo yang tergabung dalam holding Asuransi (IFG) akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip kerja yang prudent dan GCG," kata Brellian Gema, Sekretaris Perusahaan Jasindo.

Senada, Nicolas Prawiro, Wakil Presiden Direktur PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI), menegaskan dukungan terhadap program pemerintah, meskipun masih akan mempelajari ketentuan dan cara pelaksanaannya.

Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menekankan cakupan risiko yang dilindungi asuransi dalam program MBG cukup luas, memastikan program berjalan lancar dan mengurangi potensi kerugian.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sedang menyusun proposal awal terkait mekanisme asuransi untuk program MBG.

"Kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi untuk menyampaikan proposal dukungan asuransi terhadap program MBG, termasuk masalah besarnya pertanggungan, santunan, dan premi yang harus dibayarkan," ujar Ogi.

Sebagai gambaran saat ini, asuransi komersial masih mencatatkan kontraksi premi. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Maret 2025, nilai premi asuransi komersial tergerus 0,06% secara tahunan atau year on year (YoY) menjadi Rp87,71 triliun. Bila dirinci, premi asuransi jiwa masih tumbuh 3,08% YoY menjadi Rp47,19 triliun, sedangkan asuransi umum dan reasuransi mengalami koreksi 3,50% YoY menjadi Rp40,52 triliun.

BOGOR, KOMPAS.com – Sebanyak 3.000 siswa di Kota Bogor terpaksa kehilangan akses makan bergizi gratis (MBG) usai dapur penyedia menu MBG, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani, dihentikan sementara.

Langkah itu diambil menyusul kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa akibat menu MBG yang terkontaminasi bakteri.

“Karena produksinya kan berhenti, jadi sementara waktu distribusinya berhenti juga. SPPG ini kan meng-cover sekolah-sekolah yang radiusnya dua kilometer dari sini,” ujar Ketua Yayasan Bosowa Bina Insani, Asrul Hidayat, saat ditemui di dapur SPPG Bosowa Bina Insani, Jumat (16/5/2025).

Dapur SPPG Bosowa sebelumnya memasok 3.000 porsi menu MBG setiap hari ke 13 sekolah di Kota Bogor.

Sejak mulai beroperasi pada Januari 2025, total sudah 200.000 porsi telah didistribusikan ke para siswa.

Asrul berharap dapur bisa kembali beroperasi setelah proses evaluasi selesai.

Ia menyebut pihaknya telah melakukan berbagai perbaikan, termasuk mengevaluasi seluruh rantai pasokan bahan baku.

“Intinya, kami siap kapan saja untuk beroperasi kembali. Tapi kan BGN (Badan Gizi Nasional) yang memutuskan kapannya,” ucapnya.

Setelah insiden keracunan yang menimpa 223 siswa, dapur MBG di SPPG Bosowa dinonaktifkan oleh BGN.

Asrul mengaku pihaknya telah menindaklanjuti masalah tersebut dengan serius dan akan mengganti semua pemasok bahan makanan yang bermasalah.

“Jadi tidak menutup kemungkinan kami akan mengganti seluruh pemasok bahan makanan. Kami pastikan pemasok sudah terverifikasi dan memiliki sertifikasi keamanan pangan,” tegas Asrul.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana sebelumnya menjelaskan, penonaktifan sementara ini dilakukan untuk evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia MBG.

“Sementara non aktif untuk evaluasi mendasar,” kata Dadan, dikutip dari TribunnewsBogor.com, Rabu (14/5/2025).

Akibat penonaktifan tersebut, sebanyak 13 sekolah di Kota Bogor kini tidak mendapatkan pasokan makan bergizi gratis untuk sementara waktu.

Penyaluran MBG baru akan dilanjutkan setelah seluruh standar operasional prosedur (SOP) dan perbaikan lainnya terpenuhi.

(Reporter: Ramdhan Triyadi Bempah | Editor: Fitria Chusna Farisa)

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, menyatakan bahwa pemberdayaan warga binaan menjadi salah satu wujud nyata dampak positif dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikannya seusai melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, yang telah menerapkan sistem pelatihan dan sertifikasi bagi warga binaan agar dapat terlibat langsung dalam program tersebut.

"Arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, yakni Program MBG harus memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk warga binaan," katanya melalui PCO di Jakarta, Jumat.

Di Lapas Sukamiskin, pelatihan diberikan sesuai standar Badan Gizi Nasional, sementara koperasi lapas pun diberdayakan sebagai vendor penyedia bahan baku untuk mendukung program tersebut.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di lokasi tersebut menjadi salah satu dapur yang memberdayakan masyarakat, yaitu para warga binaan. Mereka dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Dalam keterangan itu disebutkan, pendirian dapur MBG di Lapas Kelas I Sukamiskin mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah dan memberi pengalaman dan keahlian baru bagi warga binaan.

“Sekarang hari-hari saya semakin cepat berlalu, karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG,” kata salah satu warga binaan, Rijatono Lakka.

Tono, namanya panggilannya, memiliki usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG mempercayakan Tono menjadi juru masak.

“Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo
dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian," katanya.

Tono tak sendirian. Ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari.

Dari mulai menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Firsa dan Dimas, warga binaan lainnya, mengaku bangga bisa terlibat di dapur MBG. Firsa mendapat tugas memasak bahan baku yang mengandung protein. Sedangkan Dimas juru masak nasi atau karbohidrat lainnya.

“Kami jadi dapat ilmu, pengalaman, dan teman baru. Saya jadi tahu ternyata menjaga gizi sangat penting. Saya bangga karena ini termasuk pengabdian kepada Bapak Presiden,” kata Firsa.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya berhenti sementara. Namun, belum diketahui secara pasti alasannya.

Salah satu sekolah penerima program MBG, SMPN 13 Surabaya, membenarkan bahwa sejak Rabu (15/5/2025), sekolah tidak lagi menerima distribusi makanan dari program tersebut. Program MBG libur sementara hingga awal pekan depan.

"Dari tim MBG menyampaikan libur sementara sejak tanggal 15 Mei kemarin," kata Humas SMPN 13 Surabaya Karyadi saat dihubungi detikJatim, Jumat (16/5/2025).

Namun, hari ini ia menerima informasi bila hari Selasa (20/5/2025) program MBG akan dilanjutkan kembali. SMPN 13 tidak menerima makan siang sejak tanggal 15 dan 16 Mei.

"Info yang saya terima setelah salat Jumat tadi, dari tim MBG sekolah bahwa tanggal 20 Mei kemungkinan lanjut lagi," jelasnya.

Perkara berhenti atau libur sementara program MBG, pihak sekolah tidak mengetahui alasannya.

"Terkait alasannya libur, kami tidak mendapatkan informasinya," ujarnya.

Karyadi menyebut, sejauh ini tidak ada masalah pada makanan dari program pemerintah. Sebelumnya pada bulan Februari, SMPN 13 sempat mengeluhkan buah terasa kecut seperti mau basi.

"Tidak ada masalah. buahnya relatif aman karena berkulit, misalnya jeruk, klengkeng, pisang, anggur," pungkasnya.

Sementara itu, pihak dapur MBG masih belum merespons ketika dikonfirmasi detikJatim.

(auh/hil)