JAKARTA - Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pejaten, Jakarta Selatan dikunjungi perwakilan organisasi nirlaba Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank. SPPG Pejaten beroperasi di bawah pengawasan Polri melalui Yayasan Kemala Bhayangkari.

"SPPG Polri khususnya di Pejaten, kita mendapat kunjungan tim dari BGN didampingi tim dari Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank, yaitu negara-negara donor yang nantinya akan memberikan bantuan, khususnya program pemerintah Makan Bergizi," kata Wakasatgas MBG Polri Irjen Nurworo Danang dalam keterangan tertulis Itwasum Polri, Rabu (30/4/2025).

Kunjungan itu berlangsung pagi tadi. Danang menyambut hangat kehadiran tim dari BGN, Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank. Danang mendampingi rombongan berkeliling SPPG untuk melihat fasilitas dan operasional.

Bahkan rombongan juga sempat mencicip menu MBG yang dimasak hari ini oleh SPPG Pejaten. Danang menerangkan SPPG Pejaten menjadi salah satu percontohan karena dinilai modern. Danang menyampaikan Polri merasa berterima kasih atas penilaian tersebut.

"SPPG Pejaten dijadikan salah satu role model untuk SPPG pengelolaan secara modern. Tentunya itu menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Polri, yang mendukung program pemerintah, khususnya program MBG," ucap Danang.

Danang mengatakan Polri memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Juga, tambah dia, menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas). Maka Polri ikut serta menyukseskan MBG dalam rangka pencegahan gangguan kamtibmas, dengan pendekatan pemenuhan gizi generasi muda.

"Polri mendukung penuh Ketahanan Pangan maupun program MBG. Ini bagian dari tanggung jawab Polri, dan juga menjadi tugas utama Polri karena Polri sebagai aparat pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Tugas Polri salah satunya adalah melakukan prevensif, pencegahan dengan adanya Makan Bergizi Gratis ini," ungkap Danang.

"Juga upaya Polri bersama sama melaksanakan upaya pencegahan dari hulu, dengan mulai dari program ketahanan Pangan dan MBG, diharapkannya menciptakan generasi-generasi muda yang unggul dengan pemenuhan gizi yang cukup di samping itu juga dampaknya akan memberi meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri," lanjut dia.

Tim Teknis Badan Gizi Nasional (BGN), Alfatehan Septianta, menjelaskan pihaknya menerapkan skema kemitraan dengan Lembaga lain dalam mewujudkan MBG. Alfatehan menyebut keterlibatan Polri mempercepat tercapainya skala penuh implementasi MBG.

"Dengan skema dari BGN yang membuka pola kemitraan untuk lembaga lainnya, seperti Kementerian dan Polri, untuk dapat berperan dan berpartisipasi dalam implementasi Makan Bergizi. Ini menjadi bukti nyata yang konkret akan pentingnya kolaborasi antar-lembaga" tutur Alfatehan.

Dia menyebut target capaian BGN adalah jumlah penerima manfaat MBG mencapai 82 juta jiwa. Khususnya balita, anak sekolah dan ibu hamil serta menyusui.

"Harapannya dalam keterlibatan Polri dalam program MBG ini dapat mempercepat tercapainya skala penuh implementasi program, yang di mana direncanakan mencapai 82 juta penerima manfaat. Ini bisa melayani seluruh masyarakat, terutama balita, anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui. Dan harapannya secara maksimal meningkatkan gizi, pendidikan, dan sosial ekonomi di masyarakat," ujar Alfatehan.

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pernyataan itu disampaikan Ribka usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kemendagri.

Ribka menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga terkait bersinergi dalam mendukung berbagai program Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya adalah penyediaan tiga juta rumah per tahun bagi MBR.

“Posisi kami, termasuk Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, sangat mendukung pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah sesuai program Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita,” jelasnya melalui siaran pers, Selasa.

Ribka juga mengungkapkan bahwa Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan berbagai langkah konkret demi menyukseskan program tersebut.

Salah satunya adalah menyelenggarakan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda).

Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri terus mendorong pemda agar turut aktif mendukung program tiga juta rumah.

Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sementara bupati dan wali kota bertugas sebagai pelaksana di lapangan.

“Hari ini kami mengoordinasikan para pimpinan daerah, terutama gubernur. Dalam kegiatan ini pun, kami turut menghadirkan kepala daerah,” ungkap Ribka.

Pembentukan Satgas Perumahan

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah layak bagi masyarakat kecil.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Satgas Perumahan dan pendirian Kementerian PKP.

Program tiga juta rumah ini akan dilaksanakan secara merata di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing secara rinci dan akurat.

Ia menekankan bahwa data yang valid menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Mohon didata secara detail, berapa kebutuhan rumah? Berapa jumlah rumah tidak layak huni?,” imbuh Fahri.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas kawasan permukiman, karena hal tersebut erat kaitannya dengan kualitas perumahan itu sendiri.

“Kalau kawasannya diperbaiki, biasanya perumahannya ikut membaik. Tapi kalau hanya rumah yang diperbaiki sementara lingkungannya buruk, rumahnya pun bisa ikut memburuk,” jelas Fahri.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Turut hadir pula kepala dinas serta pejabat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai mendukung program tiga juta rumah.

Beberapa penerima penghargaan tersebut, antara lain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan kementerian dan lembaga terkait memang saling bersinergi untuk mendukung berbagai program Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

“Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita,” kata Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Hal ini termasuk dengan menggelar Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

Dia menjelaskan sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

“Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan [kepala daerah],” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam arahannya menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Komitmen ini ditunjukkan dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP.

Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

“Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?” ujar Fahri.

Di sisi lain, ia mengatakan selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

“Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk,” tambahnya.

Sebagai informasi, rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah. Mereka di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Groundbreaking 1 juta rumah yang rencananya akan dilakukan dari investasi Qatar, batal digelar pada April ini. Pembangunan tersebut dapat dilaksanakan apabila Qatar telah memenuhi 3 syarat yakni membangun kantor di RI, menyerahkan sekian persen dana dari investasi yang dijanjikan, dan menggandeng kontraktor lokal dalam program ini.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan investasi tersebut akan tetap berjalan. Kabar terbaru yang ia dapat, Qatar telah menunjuk manajemen planning untuk membuka kantor di Jakarta. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk dinilai oleh pihak Qatar.

"Semalam mereka ngontak saya. Sudah menunjuk perusahaan manajemen planning yang buka kantor di Jakarta. Kami juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan mereka studi karena setiap lahan itu tentu akan menghasilkan efek biaya yang berbeda," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Nantinya setiap lahan tersebut akan dinilai yang paling efektif terutama soal biaya untuk dibangun rumah subsidi. Ketika Qatar telah menemukan lahan yang tepat, selanjutnya pemerintah akan membantu untuk melegalkan. Setelah itu, pembangunan baru dapat dilakukan.

"Karena tentunya kan harus dihitung dari awal. Nggak boleh orang sudah bangun baru harga ditetapkan. Nanti konsumennya kecewa kan. Misalnya harganya ternyata nggak murah. Itu juga nggak boleh. Ya itu tentu urusannya mereka ya," jelasnya.

Fahri menekankan selain investasi dari Qatar pemerintah juga sudah menjaring banyak investor yang tertarik untuk terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

"Kita tunggu aja. Tapi yang ngantri banyak, jadi nggak usah khawatir ya," ujarnya.

Ketika ditanya kapan kantor tersebut siap beroperasi di Jakarta, Fahri enggan membeberkan tanggal tepatnya. Namun, ia mengatakan paling cepat di bulan depan.

"(Kapan Qatar mulai berkantor di Jakarta?) Yah itu tunggu urusan mereka. (Kalau Mei bisa nggak Pak?) rencananya demikian," ungkap Fahri.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan 1 Juta Rumah masih menunggu kepastian dari Qatar. Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan MoU yang berlangsung pada Januari lalu belum menjadi kontrak kerjasama. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah tengah mengusahakan agar kontrak tersebut dapat terealisasi.

"Setelah MoU itu, kami beri waktu tiga bulan untuk menunjukkan keseriusannya. Satgas menilai saat ini adalah waktunya menunjukkan komitmen nyata. Maka kami kirimkan surat kepada pihak Qatar agar MoU itu segera ditingkatkan menjadi kontrak," kata Bonny seusai acara Halal Bihalal Keluarga Besar Real Estate Indonesia di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/4/2025) lalu.

Qatar juga harus memenuhi beberapa persyaratan kepada Indonesia sebagai bentuk keseriusan melakukan investasi. Pertama mereka harus memiliki kantor di Indonesia. Kedua, mereka perlu memberikan sejumlah anggaran sebagai bentuk komitmen awal. Terakhir adalah melibatkan pengembang lokal dalam pembangunan 1 juta rumah di Indonesia.

"Pertama, mereka harus punya perwakilan atau kantor di Indonesia. Nggak bisa lagi (pemerintah) bolak-balik ke Doha. Pak Wamen saja sudah bolak-balik ke sana. Kita butuh perwakilan tetap untuk efisiensi administrasi dan koordinasi. Kedua, karena likuiditas perbankan kita terbatas, idealnya mereka menempatkan sebagian dana di bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) sebagai bentuk komitmen awal. Ketiga, mereka wajib melibatkan kontraktor lokal dalam proyek tersebut. Ini penting demi pemberdayaan industri konstruksi nasional," terangnya.

(aqi/zlf)

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkap program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto baru bisa terwujud tahun depan.

Hal itu karena anggaran yang ada saat ini belum bisa membiayai pembangunan ataupun renovasi 3 juta rumah. Menurutnya, hal itu baru bisa terwujud setelah program perumahan Prabowo didukung penuh APBN 2026.

"APBN di zaman Pak Prabowo nanti akan disahkan atau dimulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini. Itu APBN 2026. Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026," kata Fahri pada jumpa pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

Fahri berkata pembiayaan perumahan pada APBN 2025 hanya meliputi program rutin. Misalnya, anggaran renovasi rumah di APBN 2025 hanya Rp850 miliar. Uang itu hanya cukup merenovasi sekitar 40 ribu unit rumah.

APBN 2025 juga hanya mendukung pembangunan sekitar 220 ribu unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan itu diberikan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Karena ini memakai APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi. Maka itu, belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait 3 juta rumah," ujarnya.

Meski begitu, pemerintah tetap berupaya membangun atau merenovasi rumah sebanyak-banyaknya tahun ini. Fahri berkata ada kemungkinan Prabowo menambah anggaran untuk perumahan tahun ini.

"Karena itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya, terutama teman-teman di daerah, untuk menyiapkan bagaimana mengabsorbsi anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti," ucap Fahri.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah per tahun. Dia ingin pemerintah membangun atau merenovasi 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di pedesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang pernah menyebut usulan anggaran untuk program ini mencapai Rp21,6 triliun. Uang salah satunya digelontorkan untuk subsidi cicilan Rp600 ribu per bulan per rumah.

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan pihaknya mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia pun mendorong pemerintah daerah agar ikut menyukseskan program tersebut.

Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait saling bersinergi untuk mendukung berbagai program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

"Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Hal itu disampaikan Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Ia menuturkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Salah satunya melalui pelaksanaan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

Dia menjelaskan, sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong Pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

"Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan (kepala daerah)," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Adapun sederet langkah yang telah dilakukan antara lain dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP. Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

Fahri mengimbau Pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

"Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?" ujarnya.

Selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

"Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk," jelasnya.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah, di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

(prf/ega)

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pernyataan itu disampaikan Ribka usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kemendagri.

Ribka menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga terkait bersinergi dalam mendukung berbagai program Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya adalah penyediaan tiga juta rumah per tahun bagi MBR.

“Posisi kami, termasuk Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, sangat mendukung pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah sesuai program Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita,” jelasnya melalui siaran pers, Selasa.

Ribka juga mengungkapkan bahwa Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan berbagai langkah konkret demi menyukseskan program tersebut.

Salah satunya adalah menyelenggarakan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda).

Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri terus mendorong pemda agar turut aktif mendukung program tiga juta rumah.

Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sementara bupati dan wali kota bertugas sebagai pelaksana di lapangan.

“Hari ini kami mengoordinasikan para pimpinan daerah, terutama gubernur. Dalam kegiatan ini pun, kami turut menghadirkan kepala daerah,” ungkap Ribka.

Pembentukan Satgas Perumahan

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah layak bagi masyarakat kecil.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Satgas Perumahan dan pendirian Kementerian PKP.

Program tiga juta rumah ini akan dilaksanakan secara merata di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing secara rinci dan akurat.

Ia menekankan bahwa data yang valid menjadi kunci keberhasilan program ini.

Tangerang (ANTARA) - Asosiasi pengembang perumahan Real Estate Indonesia (REI) menyatakan siap membangun satu juta rumah di pedesaan yang merupakan bagian dari program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto di Tangerang, Banten, Kamis mengatakan saat ini program tiga juta rumah baru menyentuh sekitar 5 - 7 persen dari target melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tahun ini berkisar hanya 220.000 unit hingga 420.000 unit.

Sementara itu hampir 95 persen lagi dari target tiga juta unit hingga kini belum fokus dikerjakan, termasuk satu juta rumah di pedesaan.

"Selain memperluas fokus target program, pembangunan satu juta rumah di pedesaan juga akan menggerakkan ekonomi desa," kata Joko Suranto dalam keterangannya.

REI mengambil inisiatif untuk mendorong perluasan target 3 juta rumah hingga pedesaan karena program ini sejak awal memang hendak menyasar masyarakat di perkotaan, pedesaan dan pesisir. "Sesuai paradigma Propertinomic 2.0, maka kami siap untuk membangun satu juta rumah di desa-desa di Indonesia,” ujarnya.

Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan membangun 3 juta rumah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, satu juta di pedesaan, satu juta di pesisir, dan satu juta di perkotaan. Selain itu, terdapat sekitar 13 juta penduduk miskin di desa atau sekitar 11,3 persen dari total penduduk pedesaan yang harus dituntaskan.

Atas dasar itulah, langkah memacu pembangunan rumah di desa akan memiliki manfaat besar antara lain mempercepat pengentasan kemiskinan di pedesaan, menggerakkan ekonomi di desa karena menciptakan putaran ekonomi hingga Rp80 triliun, menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, serta menciptakan stimulus pendapatan di setiap desa sekitar Rp400 juta.

“Ekosistem ekonomi baru akan terbentuk di pedesaan. Bakal muncul banyak wiraswasta di setiap desa hingga 200.000 wiraswasta yang terdidik selama 5 tahun program sejuta rumah di pedesaan berjalan, misalnya pabrik pembuatan bahan material dan sebagainya,” katanya.

Joko menambahkan yang dibutuhkan pengembang saat ini yakni penentuan kriteria dan kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kriteria tersebut antara lain menyangkut syarat penerima manfaat program perumahan tersebut, kriteria desa yang menjadi lokasi pembangunan, kriteria lahan yang dapat dibangun rumah, serta standar spesifikasi dan biaya bangunan.

Selain kriteria, pembangunan rumah di pedesaan juga perlu dukungan beberapa kebijakan diantaranya pertanahan yang berkaitan dengan legalitas tanah untuk lokasi pembangunan rumah.

Lalu butuh kebijakan perizinan khusus untuk membangun rumah di desa, kebijakan peruntukkan tata ruang, kebijakan perbankan menyangkut skema pembiayaan dan aturan penilaian kelayakan oleh perbankan/lembaga yang ditunjuk pemerintah, serta kebijakan pengawasan (monitoring).

“Kebijakan legalitas tanah misalnya soal program sertifikasi lahan milik masyarakat yang akan dibangun rumah, sehingga masyarakat desa menjadi bankable. Ini tentunya menjadi peran Kementerian ATR-BPN yang juga segera kami diskusinya,” ujarnya.

REI saat ini memiliki anggota lebih dari 6.000 perusahaan pengembang dan 80 persen diantaranya merupakan pengembang perumahan bersubsidi yang sudah berpengalaman membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan anggota sebanyak itu, maka rata - rata setiap pengembang anggota REI hanya membangun sekitar 200 unit rumah di desa.

“Kami punya 6.000 anggota yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Proyek anggota REI menyebar hingga ke tingkat kecamatan hingga desa di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, REI sangat siap untuk memulai pembangunan 1 juta rumah di pedesaan sesuai target Program 3 Juta Rumah,” kata Joko Suranto.

Sesuai dengan informasi yang pernah disampaikan Satgas Perumahan, angsuran KPR untuk masyarakat di pedesaan 80 persen akan disubsidi pemerintah sehingga hanya 20 persen dari cicilan KPR yang dibayarkan masyarakat.

Dengan asumsi nilai bangunan sekitar Rp80 juta hingga Rp100 juta per unit dan angsuran KPR Rp800.000 per bulan, maka masyarakat desa cukup membayar sekitar Rp160.000 setiap bulannya.

Selain memperluas fokus target program, pembangunan satu juta rumah di pedesaan juga akan menggerakkan ekonomi desa

Tangerang (ANTARA) - Asosiasi pengembang perumahan Real Estate Indonesia (REI) menyatakan siap membangun satu juta rumah di pedesaan yang merupakan bagian dari program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto di Tangerang, Banten, Kamis mengatakan saat ini program tiga juta rumah baru menyentuh sekitar 5 - 7 persen dari target melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tahun ini berkisar hanya 220.000 unit hingga 420.000 unit.

Sementara itu hampir 95 persen lagi dari target tiga juta unit hingga kini belum fokus dikerjakan, termasuk satu juta rumah di pedesaan.

"Selain memperluas fokus target program, pembangunan satu juta rumah di pedesaan juga akan menggerakkan ekonomi desa," kata Joko Suranto dalam keterangannya.

REI mengambil inisiatif untuk mendorong perluasan target 3 juta rumah hingga pedesaan karena program ini sejak awal memang hendak menyasar masyarakat di perkotaan, pedesaan dan pesisir. "Sesuai paradigma Propertinomic 2.0, maka kami siap untuk membangun satu juta rumah di desa-desa di Indonesia,” ujarnya.

Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan membangun 3 juta rumah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, satu juta di pedesaan, satu juta di pesisir, dan satu juta di perkotaan. Selain itu, terdapat sekitar 13 juta penduduk miskin di desa atau sekitar 11,3 persen dari total penduduk pedesaan yang harus dituntaskan.

Atas dasar itulah, langkah memacu pembangunan rumah di desa akan memiliki manfaat besar antara lain mempercepat pengentasan kemiskinan di pedesaan, menggerakkan ekonomi di desa karena menciptakan putaran ekonomi hingga Rp80 triliun, menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, serta menciptakan stimulus pendapatan di setiap desa sekitar Rp400 juta.

“Ekosistem ekonomi baru akan terbentuk di pedesaan. Bakal muncul banyak wiraswasta di setiap desa hingga 200.000 wiraswasta yang terdidik selama 5 tahun program sejuta rumah di pedesaan berjalan, misalnya pabrik pembuatan bahan material dan sebagainya,” katanya.

Joko menambahkan yang dibutuhkan pengembang saat ini yakni penentuan kriteria dan kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kriteria tersebut antara lain menyangkut syarat penerima manfaat program perumahan tersebut, kriteria desa yang menjadi lokasi pembangunan, kriteria lahan yang dapat dibangun rumah, serta standar spesifikasi dan biaya bangunan.

Selain kriteria, pembangunan rumah di pedesaan juga perlu dukungan beberapa kebijakan diantaranya pertanahan yang berkaitan dengan legalitas tanah untuk lokasi pembangunan rumah.

Lalu butuh kebijakan perizinan khusus untuk membangun rumah di desa, kebijakan peruntukkan tata ruang, kebijakan perbankan menyangkut skema pembiayaan dan aturan penilaian kelayakan oleh perbankan/lembaga yang ditunjuk pemerintah, serta kebijakan pengawasan (monitoring).

“Kebijakan legalitas tanah misalnya soal program sertifikasi lahan milik masyarakat yang akan dibangun rumah, sehingga masyarakat desa menjadi bankable. Ini tentunya menjadi peran Kementerian ATR-BPN yang juga segera kami diskusinya,” ujarnya.

REI saat ini memiliki anggota lebih dari 6.000 perusahaan pengembang dan 80 persen diantaranya merupakan pengembang perumahan bersubsidi yang sudah berpengalaman membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan anggota sebanyak itu, maka rata - rata setiap pengembang anggota REI hanya membangun sekitar 200 unit rumah di desa.

“Kami punya 6.000 anggota yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Proyek anggota REI menyebar hingga ke tingkat kecamatan hingga desa di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, REI sangat siap untuk memulai pembangunan 1 juta rumah di pedesaan sesuai target Program 3 Juta Rumah,” kata Joko Suranto.

Sesuai dengan informasi yang pernah disampaikan Satgas Perumahan, angsuran KPR untuk masyarakat di pedesaan 80 persen akan disubsidi pemerintah sehingga hanya 20 persen dari cicilan KPR yang dibayarkan masyarakat.

Dengan asumsi nilai bangunan sekitar Rp80 juta hingga Rp100 juta per unit dan angsuran KPR Rp800.000 per bulan, maka masyarakat desa cukup membayar sekitar Rp160.000 setiap bulannya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan kesiapannya untuk membangun 1 juta unit rumah di pedesaan sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini tidak hanya memperluas fokus target program, tetapi juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah pedesaan.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengungkapkan bahwa realisasi Program 3 Juta Rumah saat ini baru mencapai sekitar 5 persen-7 persen dari target, terutama melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Padahal, hampir 95 persen target, termasuk 1 juta rumah di pedesaan, belum fokus dikerjakan.

Oleh karena itu, REI mengambil inisiatif untuk mendorong perluasan target program 3 juta rumah hingga pedesaan, karena program ini sejak awal memang hendak menyasar masyarakat di perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

"Sesuai paradigma Propertinomic 2.0, maka kami siap untuk membangun 1 juta rumah di desa-desa di Indonesia," tegas Joko dalam acara Halal Bihalal REI yang dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri ATR-BPN Nusron Wahid.

Sesuai instruksi Presiden Prabowo, program 3 juta rumah menargetkan pembangunan 1 juta unit di pedesaan, 1 juta unit di pesisir, dan 1 juta unit di perkotaan.

Langkah ini dinilai strategis mengingat terdapat sekitar 13 juta penduduk miskin di desa atau sekitar 11,3 persen dari total penduduk pedesaan yang perlu dientaskan.

Joko memaparkan, pembangunan rumah di desa akan membawa manfaat signifikan, termasuk mempercepat pengentasan kemiskinan, menggerakkan ekonomi desa dengan potensi putaran ekonomi hingga Rp 80 triliun, menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan, serta menstimulus pendapatan di setiap desa sekitar Rp 400 juta.

"Ekosistem ekonomi baru akan terbentuk di pedesaan. Bakal muncul banyak wiraswasta di setiap desa hingga 200.000 wiraswasta yang terdidik selama 5 tahun program sejuta rumah di pedesaan berjalan," ujarnya.

Untuk merealisasikan target ini, REI membutuhkan penentuan kriteria dan kebijakan yang jelas dari pemerintah.

Kriteria tersebut meliputi syarat penerima manfaat, lokasi pembangunan, lahan yang dapat dibangun, serta standar spesifikasi dan biaya bangunan.

Selain itu, dukungan kebijakan juga diperlukan, terutama terkait legalitas tanah, perizinan khusus, tata ruang, skema pembiayaan perbankan, dan pengawasan.

REI dengan lebih dari 6.000 anggota pengembang yang 80 persen di antaranya berpengalaman membangun rumah bersubsidi, menyatakan kesiapannya untuk memulai pembangunan 1 juta rumah di pedesaan. Rerata, setiap anggota REI hanya perlu membangun sekitar 200 unit rumah di desa.

Sesuai informasi dari Satgas Perumahan, angsuran KPR untuk masyarakat di pedesaan direncanakan akan disubsidi pemerintah hingga 80 persen dari pengalihan subsidi BBM, sehingga masyarakat hanya membayar 20 persen dari cicilan.

Dengan asumsi nilai bangunan Rp 80 juta hingga Rp100 juta dan angsuran KPR Rp 800.000 per bulan, masyarakat desa hanya perlu membayar sekitar Rp 160.000 per bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan langkah terkait pengaduan konsumen Meikarta.

Maruarar mengaku, Presiden Prabowo Subianto sudah diinformasikan terkait hal ini. Kepala Negara meminta masalah tersebut segera dituntaskan.

"Terkait pengaduan persoalan konsumen Meikarta yang berlarut-larut dengan pengembang, saya telah menyampaikannya kepada Presiden Prabowo di Doha, Qatar, disaksikan oleh Ketua Satgas Perumahan Bapak Hashim Djojohadikusumo. Hal ini menjadi perhatian serius. Pesan Presiden Prabowo: tuntaskan dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tulis Maruarar dalam akun Instagram resminya, dikutip pada Rabu (23/4/2025).

Maruarar juga menyarakan telah berbicara dengan bos Lippo Group James Riady. Bahkan, pertemuan telah diagendakan pada sore ini.

"Beliau berkomitmen untuk menyelesaikannya dan telah diagendakan bertemu saya pada Rabu, 23 April 2025, pukul 16.00 WIB," ujar Maruarar.

"Terimakasih banyak Pak Fitrah Dirjen Kawasan Kementrian PKP dan tim layanan 'BENAR-PKP' yang melayani dengan hati, cepat dan bekerja keras, mewakili negara hadir merespons aspirasi masyarakat di sektor perumahan," imbuhnya.

Sebagai informasi, Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Fitrah Nur mengungkapkan, ada 78 orang yang melapor ke layanan pengaduan konsumen perumahan bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Dari 78 orang tersebut, 35 di antaranya sudah divalidasi oleh Kementerian PKP, sementara sisanya terdeteksi belum memiliki dokumen yang lengkap.

"Hasilnya itu ada sekitar Rp 6,8 miliar yang harus dikembalikan," ucapnya.

Fitrah menargetkan, seluruh pengaduan konsumen Meikarta tersebut bisa selesai maksimal pada empat bulan mendatang.

Namun dalam hal ini, Kementerian PKP hanya bisa menjadi fasilitator antara konsumen, pengembang, hingga Otoritas Jasa Keungan (OJK).

Sebelumnya, Fitrah mengatakan bahwa konsumen dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bagian dari Lippo Group, selaku pengembang apartemen Meikarta akhirnya mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu maksimal empat bulan ke depan.

KOMPAS.com -Program 3 Juta Rumah per tahun, janji ambisius Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres 2024, hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar.

Meskipun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Fahri Hamzah telah bekerja lebih dari enam bulan, cetak biru atau blueprint program ini tak kunjung terbit.

Asosiasi pengembang seperti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dan Realestat Indonesia (REI) menyuarakan kebingungan dan mendesak kejelasan dari pemerintah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apersi Junaidi Abdillah secara terbuka menyampaikan kebutuhan mendesak untuk berdialog dengan Menteri PKP Maruarar Sirait terkait blueprint Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, pengembang hingga kini tidak memiliki panduan jelas mengenai arah program ini, baik untuk pembangunan satu juta rumah di perkotaan maupun dua juta rumah di pedesaan.

“Kita pengennya diajak berbincang, bagaimana sih yang 3 juta rumah ini? Seperti apa sih?” ujar Junaidi sebelum acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Junaidi menyoroti, satu-satunya komponen program yang masih berjalan adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Skema ini memang telah membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah, dengan realisasi sekitar 65.000 unit dari akhir Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025. Namun, di luar KPR FLPP, Junaidi menyebut program lain “belum terasa berjalan.”

Ketidakjelasan ini membuat pengembang kesulitan menentukan peran mereka dalam mendukung target ambisius pemerintah.

REI, melalui Ketua Umum Joko Suranto, juga menegaskan pentingnya blueprint untuk memberikan arah yang jelas.

“Kami butuh kejelasan regulasi dan koordinasi lintas kementerian. Tanpa blueprint, pengembang bingung harus bergerak ke mana,” ujarnya dalam diskusi dengan media pada Februari 2025.

Joko menambahkan bahwa backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023 menuntut kebijakan yang terperinci dan terkoordinasi, bukan sekadar wacana.

Janji Blueprint yang Berulang Tertunda

Permintaan blueprint tidak hanya datang dari pengembang, tetapi juga dari Komisi V DPR RI.

Pada rapat dengar pendapat 3 Desember 2024, Ketua Komisi V Lasarus dan Wakil Ketua Syaiful Huda mendesak Menteri Maruarar Sirait untuk segera menyerahkan dokumen tersebut.

“Kami belum menerima blueprint terkait program 3 juta rumah. Mohon dijelaskan, karena di anggaran ini tidak dijelaskan,” tegas Lasarus.

Syaiful menambahkan bahwa blueprint diperlukan untuk membangun narasi positif di publik dan memastikan dukungan legislatif.

Maruarar sempat berjanji akan menyelesaikan blueprint pada awal Desember 2024, namun hingga Februari 2025, dokumen tersebut belum diserahkan.

Sementara Wakil Menteri Fahri Hamzah, dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pada 8 Januari 2025, menyatakan Kementerian PKP sedang menyiapkan dokumen tersebut dan akan mempresentasikannya saat diundang kembali oleh Komisi V DPR.

“Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta. Nanti kita paparkan di DPR,” ujar Fahri.

Pada 19 April 2025, Maruarar mengonfirmasi bahwa blueprint telah diserahkan ke DPR, dengan sidang pembahasan dijadwalkan pada Mei 2025.

Namun, hingga April 2025, para pengembang yang tergabung dalam asosiasi Apersi dan REI belum melihat dokumen tersebut, memperpanjang ketidakpastian.

Junaidi bahkan menyebut pertemuannya dengan Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang, yang menyampaikan “buku putih” program, sebagai langkah positif, tetapi ia tetap menegaskan bahwa blueprint resmi harus dikeluarkan oleh Kementerian PKP untuk memiliki legalitas.

Tantangan dan Kritik dari Pengembang

Ketidakjelasan blueprint telah menimbulkan sejumlah dampak negatif. Ketua Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, menyatakan bahwa pengembang “bingung” tanpa peta jalan yang jelas.

“Kami mau diajak ke mana? Apa kami bantu FLPP atau di sisi lain?” ujarnya pada 18 Februari 2025.

Ketidakpastian ini bahkan memengaruhi pasar, dengan beberapa MBR membatalkan pemesanan rumah atau uang muka karena mengharapkan “rumah gratis” akibat miskomunikasi publik tentang program ini.

Junaidi juga mengkritik pendekatan Kementerian PKP yang dinilai kurang visioner. Dalam acara diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat pada 27 Februari 2025, ia menyatakan pesimismenya terhadap capaian 3 juta rumah jika pola kerja saat ini berlanjut.

“Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Kami mendukung program Presiden, tapi butuh regulasi yang jelas,” tegasnya.

Apersi juga mengusulkan penyesuaian harga rumah subsidi menjadi maksimal Rp 250 juta untuk memungkinkan pembangunan lebih dekat ke pusat kota, serta alokasi kuota 30 persen untuk MBR dengan penghasilan Rp 12 juta-Rp 14 juta dan 70 perse untuk yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta.

Sementara REI menyoroti kebutuhan koordinasi lintas kementerian dan penyederhanaan birokrasi.

“Urusan perumahan selama ini melibatkan enam kementerian, sehingga memperlambat proses,” ujar Joko.

Ia juga menekankan pentingnya alternatif pembiayaan non-APBN, seperti blended financing melalui Indonesia Green Affordable Housing Programme (IGAHP), untuk mengurangi beban fiskal.

Meski blueprint belum rampung, Kementerian PKP telah mengambil beberapa langkah. Maruarar mengusulkan pembangunan rumah di perkotaan yang terintegrasi dengan transportasi umum sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mempercepat realisasi.

Ia juga mencari lahan gratis, termasuk dari aset koruptor, dan menjalin kerja sama dengan investor asing, seperti Qatar, yang berkomitmen membangun satu juta unit rumah.

Selain itu, KPR FLPP tetap menjadi andalan, dengan rencana modifikasi skema untuk meningkatkan volume pembiayaan.

Namun, tanpa blueprint yang jelas, langkah-langkah ini dinilai sebagai inisiatif personal menteri, bukan gerakan kelembagaan yang terstruktur.

Syaiful Huda dari Komisi V DPR menegaskan bahwa program sebesar ini membutuhkan “gerak kelembagaan” untuk mencapai target.

Tanpa peta jalan yang solid, visi mulia 3 juta rumah per tahun berisiko menjadi janji yang sulit terwujud, meninggalkan backlog perumahan yang terus membengkak dan impian MBR yang tertunda.