Bogor -

Hujan deras dan luapan Sungai Cibarengkok mengakibatkan banjir di Desa Situsari, Cileungsi, Kabupaten Bogor. Banjir merendam 330 rumah hingga Jalan Transyogi Cileungsi-Jonggol.

"Banjir dengan ketinggian kuranglebih 30-45 cm, sehingga merendam perumahan dan Jalan Raya Transyogi Jonggol-Cileungsi," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M Adam Hamdani, Selasa (28/1/2025).

"(Banjir) Dikarenakan hujan deras dengan intensitas yang lama sehingga mengakibatkan debit air Sungai Cibarengkok meluap dan mengakibatkan banjir," imbuhnya.

Adam menyebutkan, ada 330 kepala keluarga atau 934 jiwa yang menghuni 330 rumah di perumahan Desa Situsari terdampak akibat banjir.

"Korban terdampak (perumahan) Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi dengan jumlah penghuni kurang lebih 330 KK (Kepala Keluarga), 934 Jiwa," kata Adam.

"Perumahan Desa Situsari memiliki kurang lebih 520 unit rumah, kemudian yang sudah dibangun kurang lebih 380 unit, dan yang sudah huni kurang lebih 330 Unit rumah," imbuhnya.

Kondisi banjir saat ini sudah berangsur surut. Akses Jl Transyogi Jonggol-Cileungsi sudah bisa dilalui kendaraan.

"Kondisi terkini banjir Desa Situsari dan Jalan Raya Transyogi Jonggol-Cileungsi sudah berangsur surut dan sudah bisa dilalui kembali oleh kendaraan roda dua maupun roda empat," kata Adam.

Lihat juga Video: Ratusan Rumah Warga di Lumajang Terendam Banjir Gegara Sungai Meluap

[Gambas:Video 20detik]

(sol/ygs)

BULELENG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, meminta Pemerintah Provinsi Bali membuat aturan untuk melarang perumahan dibangun di lahan produktif atau persawahan.

Hal itu demi mendukung program swasembada pangan yang dicangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, lahan pertanian sangat diperlukan dalam program tersebut.

Maruarar meminta agar pemerintah provinsi mengeluarkan kebijakan yang di dalamnya berisikan aturan dan wilayah yang bisa dibangun untuk perumahan.

Ia menyebut, dengan demikian, akan bisa menguntungkan masyarakat dan juga menjaga ketahanan pangan.

"Kalau boleh dikeluarkan kebijakan. Jangan lahan-lahan pertanian digunakan untuk perumahan," katanya, Selasa (28/1/2025), dalam kunjungannya di Lovina, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Menurut Maruarar, lahan pertanian yang hilang berganti dengan perumahan berpotensi memunculkan masalah baru.

"Jangan selesaikan masalah dengan masalah. Jangan sampai kami selesaikan satu masalah, masalah lain muncul. Kami bangun rumah untuk rakyat, tapi kita juga mau ketahanan pangan," lanjutnya.

Maruarar mengatakan, saat ini pemerintah melalui Kementerian PKP tengah membangun jutaan rumah dan merenovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Meski program tersebut saat ini tengah digalakkan, namun pemerintah pusat melarang keras pengembang membangun permukiman di lahan produktif atau pertanian.

Mengingat, pemerintah juga sedang menggalakkan swasembada pangan.

"Sebagai Menteri Perumahan, kami mempunyai target membangun rumah, merenovasi rumah, dan memperbaiki rumah," sebut dia.

"Tetapi di pemerintahan Pak Prabowo itu juga bagaimana kami swasembada pangan. Jadi dilarang keras, lahan-lahan pertanian digunakan untuk perumahan," ungkap dia.

KUNINGAN,iNEWS.ID - Kebakaran melanda sebuah rumah di Perumahan Grage Manoa, Desa Sampora, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, pada Selasa dini hari (28/1). Kejadian ini diduga akibat korsleting listrik dari colokan TV yang tidak dicabut.

Kepala UPT Damkar Kuningan, Andri Arga Kusumah menjelaskan, bahwa pihaknya menerima laporan kebakaran dari Polsek Cilimus pada pukul 04.04 WIB.

"Setelah menerima laporan, kami segera mengerahkan lima anggota piket dengan menggunakan satu unit mobil pemadam kebakaran, menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar 16 km dari markas. Tim tiba di lokasi pada pukul 04.37 WIB dan langsung melakukan investigasi," ungkapnya.

Menurut pemilik rumah, kebakaran diketahui saat dirinya terbangun karena suara alarm motor dan suara berisik dari ruang keluarga sekitar pukul 03.30 WIB.

"Awalnya, pemilik rumah mengira ada maling. Karena takut, dia bersama anaknya keluar melalui jendela kamar dan meminta bantuan warga dan satpam setempat," jelasnya.

Dia menyebut, jika satpam perumahan telah berhasil memadamkan api menggunakan APAR jenis foam kapasitas 9 liter, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Berdasarkan hasil investigasi, kebakaran menghanguskan sebagian bangunan rumah seluas 18 meter persegi serta beberapa barang berharga seperti TV LCD, kasur, sofa, lemari, dan perhiasan dengan total kerugian mencapai Rp 66,3 juta.

Selain itu, kebakaran ini juga menimbulkan kepanikan dan trauma bagi pemilik rumah dan warga sekitar.

Menurut Andri, korsleting listrik menjadi salah satu penyebab kebakaran yang sering terjadi. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada.

"Pastikan penggunaan perangkat listrik sesuai standar, jangan biarkan colokan listrik menumpuk, dan gunakan kabel yang ber-SNI. Pemerintah desa dan pengelola perumahan juga perlu menyediakan proteksi kebakaran seperti APAR dan tandon air," tegasnya.

Meski tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ditekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk segera melapor jika terjadi kebakaran. "Jangan ragu untuk menghubungi UPT Damkar Kuningan agar penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat dan tepat," pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap bahwa masyarakat menginginkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tersebar lebih merata.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut bahwa hampir separuh warga ingin program tersebut diberikan ke seluruh anak di Indonesia

"Hampir separuh warga menilai bahwa program tersebut sebaiknya diberikan kepada seluruh anak di Indonesia (47.4%)," ujarnya dalam tayangan YouTube bertajuk Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih, Selasa (28/1/2025).

Lebih lanjut, Burhanuddin juga mengungkap bahwa sebanyak 87,1 persen responden atau mayoritas setuju atas MBG yang telah digiatkan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025.

“Yang tahu besar sekali, sebanyak 91,3 persen. Dari 91,3 persen, yang mengaku sangat puas dan puas mencapai 64,6 persen," imbuhnya.

Dalam hasil survei yang sama turut terungkap bahwa mayoritas masyarakat menilai, program Makan Bergizi Gratis tersebut akan membantu pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dengan persentase sangat percaya dan percaya mencapai angka 76,9 persen.

Selain itu, sebanyak 78,4 persen responden meyakini program MBG dapat membantu mengatasi masalah stunting di Indonesia. Adapun masyarakat yang menilai program MBG cukup atau sangat baik dalam membantu meningkatkan kegiatan usaha kecil di masyarakat mencapai 74,2 persen.

"Kemudian, meski tampak kritik warga juga sangat besar terkait kecukupan nilai gizi dan penyelenggaraan yang bersih dari praktik korupsi, mayoritas warga tetap puas ataS pelaksanaan program yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu, 64.6%," pungkas Burhanuddin.

Buleleng -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah berusaha merancang skema pembiayaan baru untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selama ini, program rumah subsidi tersebut dibiayai 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya, sebesar 25 persen dari perbankan.

"Kami sudah rapat berkali-kali dengan Kementerian Keuangan, perbankan, Tapera, BPKP, untuk membuat formula baru di tahun ini. Apakah 60/40, apakah 50/50, apakah pola yang lain. Tujuannya hanya satu, bagaimana dengan anggaran yang sama, penerima manfaat rumah subsidi, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah jumlahnya meningkat," ungkap Menteri PKP Maruarar Sirait saat berkunjung ke Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Ara -sapaan Maruarar- juga menekankan agar program FLPP tidak salah sasaran. Dia mewanti-wanti agar subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang kaya. Menurutnya, lewat FLPP, pemerintah berupaya membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memiliki rumah.

"Jangan sampai orang kaya dapat subsidi, itu tidak tepat sasaran," tegas Ara.

Program rumah subsidi, Ara melanjutkan, akan dibahas dalam rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan turut dibahas. Kedua program tersebut dinilai bagus dan bisa langsung menyentuh masyarakat.

"Jadi kalau program yang menyentuh rakyat ya harus kita besarkan. Minggu depan saya rapat dengan komisi V, tentu saya akan membahas bagaimana APBN yang ada yang terbatas, bisa kami gunakan untuk yang paling bermanfaat. Menurut saya, BSPS juga harus diprioritaskan selain FLPP atau rumah subsidi," jelasnya

Ara mengatakan dengan anggaran yang terbatas, pemerintah harus membuat skala prioritas. Yakni, benar-benar memastikan target penerima manfaat program FLPP dan BSPS.

"Menurut saya skala prioritas yang tepat adalah rakyat yang paling bawah yang membutuhkan, kemudian juga mendapat developer yang bertanggung jawab, kemudian juga tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran," urai mantan politikus PDIP itu.

(hsa/nor)

Buleleng -

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng membuat kebijakan yang melarang pembangunan permukiman di lahan pertanian produktif. Hal itu disampaikan Maruarar saat kunjungan kerjanya ke Buleleng, Selasa (28/1/2025).

Mulanya, menteri yang akrab disapa Ara itu menegaskan bahwa pemerintah melarang pembangunan perumahan menggunakan lahan pertanian produktif. Ia mengatakan Kementerian PKP memang memiliki target untuk membangun rumah, merenovasi, dan memperbaiki rumah warga di Indonesia.

Namun, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki program swasembada pangan. Untuk itu, pemerintah melarang pihak terkait melakukan pembangunan perumahan menggunakan lahan pertanian produktif. Sehingga lahan pertanian di Indonesia tetap terjaga.

"Jangan kita menyelesaikan masalah dengan masalah. Kami mau bangun rumah buat rakyat? Iya, tapi kami juga mau swasembada pangan, swasembada energi, jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah itu tegas jelas," kata Ara.

Ada beberapa agenda yang dilaksanakan saat kunjungan ke Buleleng. Salah satunya meninjau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di kawasan Lovina serta meninjau lokasi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt.

Ia berharap Pemkab Buleleng dapat membuat kebijakan untuk mendukung program swasembada pangan dengan melarang pembangunan permukiman di lahan pertanian produktif di daerah masing-masing.

"Kalau boleh itu dikeluarkan kebijakan. Jangan kita menyelesaikan masalah satu ada masalah lain yang muncul. Jangan lahan pertanian sawah produktif digunakan untuk perumahan bahkan untuk hal-hal lain," tegas Ara.

(nor/hsa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum sah digunakan untuk program tiga juta rumah rakyat, tanah sitaan koruptor harus melalui beragam tahapan agar legal secara hukum.

Tahapan-tahapan ini sempat disebut rumit karena membuat tanah sitaan tidak bisa digunakan begitu saja untuk program 3 juta rumah.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, mula-mula harus ada putusan hukum yang menyatakan bahwa tanah sitaan itu sudah milik negara.

Dari situ, proses di Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa dimulai.

"Jika sudah ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menyatakan tanah tersebut diserahkan kepada negara, maka Jaksa Agung dapat/harus menyerahkannya kepada Menteri Keuangan," kata Fickar kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

Tahapan berikutnya adalah penetapan tanah milik negara oleh Presiden maupun Menteri Keuangan yang digunakan untuk program tiga juta rumah.

"Presiden melalui Menkeu boleh atau berwenang menetapkan tanah-tanah yang sudah menjadi milik negara tersebut untuk program 3 juta rumah," jelasnya.

Kendati demikian, menurut Fickar, semua tahapan ini harus dengan catatan dari DPR.

Catatan yang dimaksud adalah program tiga juta rumah rakyat ini sudah disetujui terlebih dulu oleh DPR.

"Dengan catatan program itu sudah disetujui DPR," ujarnya.

Sebelumnya, kerumitan pemanfaatan lahan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Akan tetapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kementerian Keuangan.

"Kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada Kompas.com, Minggu (26/1/2025) malam.

Harli mengatakan, instansi aparat penegak hukum (APH) sifatnya hanya mengajukan usul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum sah digunakan untuk program tiga juta rumah rakyat, tanah sitaan koruptor harus melalui beragam tahapan agar legal secara hukum.

Tahapan-tahapan ini sempat disebut rumit karena membuat tanah sitaan tidak bisa digunakan begitu saja untuk program 3 juta rumah.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, mula-mula harus ada putusan hukum yang menyatakan bahwa tanah sitaan itu sudah milik negara.

Dari situ, proses di Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa dimulai.

"Jika sudah ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menyatakan tanah tersebut diserahkan kepada negara, maka Jaksa Agung dapat/harus menyerahkannya kepada Menteri Keuangan," kata Fickar kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

Tahapan berikutnya adalah penetapan tanah milik negara oleh Presiden maupun Menteri Keuangan yang digunakan untuk program tiga juta rumah.

"Presiden melalui Menkeu boleh atau berwenang menetapkan tanah-tanah yang sudah menjadi milik negara tersebut untuk program 3 juta rumah," jelasnya.

Kendati demikian, menurut Fickar, semua tahapan ini harus dengan catatan dari DPR.

Catatan yang dimaksud adalah program tiga juta rumah rakyat ini sudah disetujui terlebih dulu oleh DPR.

"Dengan catatan program itu sudah disetujui DPR," ujarnya.

Sebelumnya, kerumitan pemanfaatan lahan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Akan tetapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kementerian Keuangan.

"Kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada Kompas.com, Minggu (26/1/2025) malam.

Harli mengatakan, instansi aparat penegak hukum (APH) sifatnya hanya mengajukan usul.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui ada kekurangan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai sejak 6 Januari lalu.

Kekurangan itu mulai dari waktu pengantaran makanan, rasa yang belum pas hingga menu kurang banyak. Dia pun meminta penerima program MBG dapat memberitahukan mereka melalui media sosial.

"Ada masih kekurangan di sana-sini, contohnya delivery yang tidak tepat waktu, terutama di hari-hari awal, Kemudian rasa yang belum pas, Kemudian menu yang kurang banyak," kata Dadan dalam acara 3 Bulan Pertama Prabowo-Gibran di Youtube Garuda TV, Selasa (28/1).

Meski demikian, ia mengatakan secara umum pelaksanaan program itu berjalan lancar. Dadan menyebut setiap hari, BGN mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.

"Setiap hari, sore hari jam 4 kami pasti kumpul melakukan evaluasi setiap hari melalui zoom dan itu membicarakan semua keluhan-keluhan yang dilaporkan oleh masyarakat," ujarnya.

Ia mencontohkan ketika ada laporan ada anak yang tidak mau makan di Palembang. Setelah dicek, anak yang tidak mau makan bukan karena menu, namun karena telah makan sebelumnya.

"Kemudian ada berita lagi keracunan di Nunukan, karema ditemukan ulat di protein hewaninya, kami cek ternyata itu hoaks saja. Itu tidak terjadi. Jadi yang kayak gitu-gitu kami cek. Kemudian ketika muncul foto menu yang kurang, kami cek ke Kepala SPPG, terus kami sampaikan mohon ini ditambah, mohon ini dikurangi, mohon ini disesuaikan," katanya.

Dia mengatakan BGN menerima semua masukan dari masyarakat. Dia berharap penerima program itu juga untuk mengunggah foto makanan di medsos sebagai bahan evaluasi bagi BGN.

"Kami mengharapkan bahwa semua orang yang menerima makanan itu memfoto makanannya dan meng-upload ke media sosial. Kami cermati semua untuk bahan evaluasi setiap hari," ujar Dadan.

masuknya investor ini saya rasa, asalkan mereka segera merealisasikan investasinya, itu bagus

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan masuknya investasi asing dari Qatar dan kemudian dari beberapa negara lainnya pada Program 3 Juta Rumah dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi peluang positif untuk membantu dan memudahkan rakyat memiliki rumah.

"Dari sisi aspek positif terutama dari sisi investor saya rasa itu juga salah satu peluang untuk bisa katakanlah sifatnya mungkin berinvestasi karena kita punya target 3 juta rumah dari pemerintah, sehingga dengan adanya investor dan nanti dengan berbagai skema yang memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah itu harapannya bisa terealisasi," ujar Eko kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Dalam Program 3 Juta Rumah, kehadiran investor swasta baik nasional maupun asing menjadi penting mengingat jika hanya mengandalkan sektor perbankan dalam negeri maka akan menghadapi keterbatasan karena bank-bank dalam negeri juga dituntut untuk membiayai program-program lainnya di luar sektor perumahan.

"Sehingga masuknya investor ini saya rasa, asalkan mereka segera merealisasikan investasinya, itu bagus," katanya.

Masuknya investasi dari Qatar untuk membantu pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini juga harus segera direalisasikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menyiapkan detailing mengenai Program 3 Juta per tahun tersebut.

"Masuknya investor dari Qatar, Singapura, Turki, Uni Emirat Arab, itu merupakan hal-hal yang positif dan tentu harus segera merealisasikannya. Detailing dari Program 3 Juta per tahun juga harus benar-benar disiapkan oleh pemerintah seperti lokasinya, skemanya, profil konsumennya nanti seperti apa," kata Eko.

Sebagai informasi, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Hal ini menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Selain Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain dijadwalkan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk menjajaki peluang investasi sektor perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait mengatakan bahwa minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat.

Kementerian PKP diminta Presiden untuk menyiapkan kebutuhan lahan bagi investor melalui pembentukan tim yang berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk membuka akses dengan para investor.

Dalam mewujudkan itu, pemerintah menyiapkan lahan dari berbagai sumber, seperti tanah sitaan kasus BLBI dan korupsi yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan.

Selain itu, lahan dari BUMN juga akan dioptimalkan, termasuk milik PT Kereta Api Indonesia, Perkebunan Nusantara dan Perumnas.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Tata KotaNirwono Yoga menyoroti lokasi pembangunan 1 juta rumah di Qatar.

Rencananya, rumah hasil investasi Qatar akan dibangun di perkotaan berupa hunian vertikal.

Menurut Nirwono, pembangunannya tersebut harus dipikirkan dengan matang peruntukannya untuk apa.

"Perlu dipastikan adalah tujuannya untuk apa? Untuk orang kerja atau untuk orang tinggal? Beda itu pendekatannya," tegas Nirwono kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Kedua, mengenai status lahan yang dinilai tidak kalah penting.

Apabila mengguna lahan di tanah stasiun PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, maka tidak boleh membangun rusunami.

"Milik tidak bisa, beli tidak boleh, apalagi gratis mungkin, karena ada lahannya, yang punya jelas. Maka yang bisa dilakukan adalah pemerintah harus jelas bahwa yang dibangun adalah rusunawa (rumah susun sewa)," sambung dia.

Namun, hal yang membedakan adalah rusunawa tersebut diberikan subsidi. Sehingga, harga sewanya jauh lebih murah.

Sementara hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah kepastian hukum dalam jangka panjang.

Sebab, kebijakan yang nantinya akan diambil Pemerintah harus diperhitungkan apakah hanya berlaku selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saja, atau untuk masa pemerintahan selanjutnya.

"Itu hanya bisa kalau undang-undang mengatakan bahwa mereka tinggal di situ dalam tanda petik, nyewa gitu ya, setiap lima tahun dan bisa diperpanjang. Karena apa? Kalau kita kejadiannya ganti pemerintahan, besok Menteri BUMN-nya ngomong gitu, yang beda, gimana?," lanjut Nirwono.

Dia mewanti-wanti Pemerintah agar tidak menjanjikan kepada masyarakat bahwa rumah tersebut dibangun secara gratis.

"Karena, tidak mungkin negara membangun di tanahnya sendiri, kemudian digratiskan, tentu nanti itu akan jadi temuan. Karena, warga kan tidak boleh memiliki sertifikat hak milik di tanah negara. Itu yang menurut saya harus, meskipun bicara dengan rakyat miskin loh ya, yang bilangnya rakyat miskin, rakyat MBR, tapi itu harus tegas di awal," tuntasnya.

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki 100 hari, sebuah tonggak awal yang menjadi sorotan publik. Pemerintahan ini mengusung visi besar untuk memperkuat kesejahteraan rakyat. Dan, salah satu program andalan pemerintah Prabowo-Gibran adalah penyediaan akses makan bergizi khususnya bagi anak-anak. Namun, di balik program-program unggulan, pemerintahan juga dihadapkan pada isu serius, kasus pagar laut misterius.

Dalam episode terbaru Rakyat Bersuara malam ini bersama Aiman Witjaksono , Immanuel Ebenezer, Ray Rangkuti, dan para narasumber kredibel lainnya akan membahas secara mendalam berbagai capaian dan tantangan memasuki 100 hari pemerintahan Prabowo-Giran.

Program 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat berbagai respons dari masyarakat. Di bidang pangan, banyak pihak mengapresiasi langkah pemerintah yang proaktif, meskipun tantangan masih ada, seperti distribusi pangan di daerah terpencil dan keberlanjutan program. Sementara itu, langkah tegas kasus pagar laut kian menuai kontra dari berbagai kalangan, terutama para nelayan dan masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan pesisir Tangerang, Banten. Lantas, bagaimana para pakar membahas persoalan ini?



Simak terus perkembangan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Rakyat Bersuara "100 Hari, Makan Bergizi hingga Pagar Misterius" malam ini bersama para narasumber, Immanuel Ebenezer-Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Astrio Feligent-Jubir Partai Gerindra, Saleh Daulay-Politisi PAN, Ray Rangkuti-Pengamat Politik, Feri Amsari-Pakar Hukum Tata Negara, Iqbal Ramadhan- Aktivis, Yanuar Rizky-Pengamat Ekonomi, Pukul 19.00 WIB, Live hanya di iNews.