Presiden Prabowo Subianto memeluk anak kebutuhan khusus atau disabilitas saat mengajak pendiri Gates Foundation, Bill Gates mengecek program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 03 Jati, Jakarta Timur, Rabu (7/5).

Momen itu terjadi setelah Prabowo dan Bill Gates keluar dari sekolah. Seorang anak berkebutuhan khusus menghampiri Prabowo.

"Pak Prabowo," kata anak tersebut.

Beberapa anak berkebutuhan khusus lalu menghampiri Prabowo yang keluar dari sekolah tersebut.

Ia pun langsung menyambut anak itu dengan memeluknya. Setelah memeluk salah satu anak, Prabowo juga memeluk anak yang lainnya yang juga menyambut dirinya setelah keluar dari sekolah.

Pada hari ini, Bill Gates tengah berkunjung ke Indonesia. Ia menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Setelah dari istana, Bill Gates bersama Prabowo mengecek jalannya program MBG di SDN 03 Jati, Jakarta Timur.

Prabowo dan Bill Gates tiba di lokasi sekitar Pukul 10.30 WIB. Setibanya di lokasi, mereka disambut meriah oleh para siswa.

Setelahnya, Prabowo dan Bill Gates menuju katering tempat pembagian MBG. Lalu mereka masuk ke salah satu ruangan kelas untuk meninjau langsung program MBG.

Selain mengecek program MBG, Prabowo dan Bill Gates juga meninjau program Cek Kesehatan Gratis di salah satu ruang kelas.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bersama Bill Gates, pendiri Gates Foundation, memantau langsung kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pulogadung, Jakarta Timur.

Hal tersebut dikatakan Kepala Sekolah SDN Jati 03 Pulogadung, Jakarta Timur, Retnaningsih usai kunjungan Presiden Prabowo dan Bill Gates.

"Iya tadi ada beberapa pesan khusus, seperti [melihat dan mengecek] antusiasnya anak-anak, variasi makanan juga," kata Retnaningsih dilansir dari Antara, Rabu (7/5/2025).

Retnaningsih menyebutkan jumlah murid di SDN Jati 03 Pulogadung saat ini ada 534 siswa. Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan ke Presiden Prabowo dan Bill Gates bahwa menu MBG di sekolahnya itu bervariasi.

"Alhamdulillah antusias anak-anak bagus, kata [Presiden Prabowo] juga bagus antusias siswa. Jadi karena memang makanannya bervariasi dari Senin sampai Jumat berbeda," ujarnya.

Selain itu, Retnaningsih juga memastikan jika ada keluhan dari siswa terkait menu makanan yang diberikan, maka langsung direspons dengan baik.

"Semua Alhamdulillah berlangsung baik," katanya.

Dia mengaku pihak sekolah baru mendapat informasi adanya kunjungan Presiden Prabowo dan Bill Gates pada Rabu pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Sekretaris Kabinet (Setkab) sudah melakukan survei terlebih dahulu.

"Kalau dapat informasi, kami kemarin disurvei, kemudian dari pihak Kemenkes, Setkab, Istana, tetapi beliau-beliau tidak bisa menentukan apakah kunjungan itu jadi di sini atau bukan, kami disuruh menunggu. Menunggu kepastiannya sampai tadi," katanya.

Bill Gates ke SDN Jati 03 Pulogadung ini sekaligus menekankan pentingnya Program MBG di Indonesia untuk ibu hamil, menyusui dan anak-anak.

Menurut Bill Gates, Program MBG ini harus tepat sasaran sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Pemerintah Indonesia.

Selain itu, pendiri Microsoft ini merasa terkesan dengan pelaksanaan MBG di Indonesia yang pastinya membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Presiden Prabowo dan Bill Gates tiba pukul 10.28 WIB sambil melambaikan tangan ke warga yang antusias menyambut kedatangannya.

Terlihat warga berteriak menyebut "Pak Presiden", "Pak Prabowo", dan teriakan lainnya agar mendapatkan sapaan balik dari Prabowo dan Bill Gates.

Para pedagang di sekitar sekolah juga antusias menyambut kedatangan Prabowo dan Bill Gates. Semua warga mengabadikan momen kedatangan Prabowo dan Bill Gates dengan telepon selulernya.

Berikut foto-foto Presiden Prabowo dan Bill Gates saat memantau MBG di SDN Jati 03 Pulogadung

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bersama Bill Gates, pendiri Gates Foundation, memantau langsung kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pulogadung, Jakarta Timur.

Hal tersebut dikatakan Kepala Sekolah SDN Jati 03 Pulogadung, Jakarta Timur, Retnaningsih usai kunjungan Presiden Prabowo dan Bill Gates.

"Iya tadi ada beberapa pesan khusus, seperti [melihat dan mengecek] antusiasnya anak-anak, variasi makanan juga," kata Retnaningsih dilansir dari Antara, Rabu (7/5/2025).

Retnaningsih menyebutkan jumlah murid di SDN Jati 03 Pulogadung saat ini ada 534 siswa. Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan ke Presiden Prabowo dan Bill Gates bahwa menu MBG di sekolahnya itu bervariasi.

"Alhamdulillah antusias anak-anak bagus, kata [Presiden Prabowo] juga bagus antusias siswa. Jadi karena memang makanannya bervariasi dari Senin sampai Jumat berbeda," ujarnya.

Selain itu, Retnaningsih juga memastikan jika ada keluhan dari siswa terkait menu makanan yang diberikan, maka langsung direspons dengan baik.

"Semua Alhamdulillah berlangsung baik," katanya.

Dia mengaku pihak sekolah baru mendapat informasi adanya kunjungan Presiden Prabowo dan Bill Gates pada Rabu pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Sekretaris Kabinet (Setkab) sudah melakukan survei terlebih dahulu.

"Kalau dapat informasi, kami kemarin disurvei, kemudian dari pihak Kemenkes, Setkab, Istana, tetapi beliau-beliau tidak bisa menentukan apakah kunjungan itu jadi di sini atau bukan, kami disuruh menunggu. Menunggu kepastiannya sampai tadi," katanya.

Bill Gates ke SDN Jati 03 Pulogadung ini sekaligus menekankan pentingnya Program MBG di Indonesia untuk ibu hamil, menyusui dan anak-anak.

Menurut Bill Gates, Program MBG ini harus tepat sasaran sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Pemerintah Indonesia.

Selain itu, pendiri Microsoft ini merasa terkesan dengan pelaksanaan MBG di Indonesia yang pastinya membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Presiden Prabowo dan Bill Gates tiba pukul 10.28 WIB sambil melambaikan tangan ke warga yang antusias menyambut kedatangannya.

Terlihat warga berteriak menyebut "Pak Presiden", "Pak Prabowo", dan teriakan lainnya agar mendapatkan sapaan balik dari Prabowo dan Bill Gates.

Para pedagang di sekitar sekolah juga antusias menyambut kedatangan Prabowo dan Bill Gates. Semua warga mengabadikan momen kedatangan Prabowo dan Bill Gates dengan telepon selulernya.

Berikut foto-foto Presiden Prabowo dan Bill Gates saat memantau MBG di SDN Jati 03 Pulogadung

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan 117.021 unit rumah subsidi sejak 1 Januari hingga 5 Mei 2025. Hal ini disampaikan oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho penyaluran rumah subsidi itu melalui akad Tapera dan juga skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Kalau kita hitung dari 1 Januari hingga 6 Mei 2025 kinerja rumah subsidi tapera dan FLPP sudah mencapai 117.021 unit rumah," katanya dalam acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media, di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025).

Berikut ini rincian penyaluran rumah subsidi sejak 1 Januari hingga 5 Mei 2025.

• Proses Pembangunan Berjalan (pembangunan): 9.181 unit
• Ready Stock (Selesai dibangun belum akad): 10.494 unit
• Persetujuan Kredit (sebelum akad): 10.477 unit
• Akad Kredit (belum cair): 2.616 unit
• Realisasi KPR FLPP: 84.173 unit
• Akad Tapera: 80 unit

Dalam paparannya, Heru juga menyebutkan bahwa jika dihitung sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat sudah ada 158.424 unit rumah subsidi yang disalurkan. Heru menambahkan, penyaluran rumah subsidi ini termasuk ke dalam skema Program 3 Juta Rumah.

"Dan kami laporkan, sejak kami ditunjuk sebagai operator investasi pemerintah untuk mengelola FLPP dari mulai awal 2022 hingga 5 Mei 2025, kami telah menyalurkan likuiditas kurang lebih Rp 86,47 triliun untuk 739.473 unit rumah. Adapun untuk pembiayaan Tapera, kita sudah menyalurkan kurang lebih Rp 3,04 triliun untuk 19.347 unit rumah bagi ASN atau PNS," tuturnya.

Sebagai informasi, pada 16 April 2025, BP Tapera menyampaikan sudah ada 105.319 unit rumah yang disalurkan sejak 1 Januari 2025 sampai 16 April 2025. Hal ini disampaikan oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam acara Tasyakuran Hari Jadi BP Tapera di Menara Mandiri 1, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

"Dari tahun anggaran 2025 sejak 1 Januari 2025 hingga 16 April 2025 rumah, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan KPR subsidi berupa KPR FLPP dan KPR Tapera sebanyak 105.319 unit rumah," kata Heru dalam sambutan acara tersebut.

Dalam data yang dipaparkan olehnya, terdapat rincian dari realisasi 105.319 unit rumah subsidi yang sudah disalurkan. Ada 9.359 unit rumah yang masih dalam proses pembangunan, 9.289 rumah ready stock namun belum dilakukan akad, 14.811 sudah persetujuan kredit namun belum akad, dan ada 5.753 akad kredit yang belum cair. Selanjutnya ada realisasi KPR FLPP sebanyak 66.029 unit serta akad Tapera 78 unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Polisi menangkap seorang pria bernama Juhardi alias Joho (26) karena membeli narkoba jenis sabu di media sosial (medsos) Instagram di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pelaku yang merupakan seorang sekuriti perumahan ini hendak menghisap sabu biar kuat saat bertugas menjaga pada malam hari.

"Pelaku yang kami amankan seorang pria berinisial JU yang bekerja sebagai sekuriti perumahan di Kabupaten Maros terkait kasus dugaan narkoba," ujar Kasat Resnarkoba Polres Maros, AKP Salehuddin kepada wartawan, pada Rabu (7/5/2025).

Penangkapan dilakukan oleh Unit Idik II Satresnarkoba Polres Maros di Jalan Poros Inspeksi Pam Timur, Desa Moncongloe Lappara, Kabupaten Maros, Minggu (4/5). Pelaku kini telah dibawa dan ditahan di Mapolres Maros.

Salehuddin mengatakan, penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga terkait transaksi narkoba. Pihaknya kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi dan mendapati pelaku dan beberapa barang bukti.

"Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu saset plastik bening berisi sabu seberat 1,18 gram, satu potongan lakban hitam, satu unit HP milik pelaku, dan satu unit sepeda motor," katanya.

Salehuddin menjelaskan, pelaku mendapatkan sabu dengan cara memesan melalui Instagram. Pelaku mengirimkan uang ke nomor rekening tersebut melalui ATM.

"Pelaku menerangkan bahwa mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari pesanan online lewat akun Instagram dengan cara transfer uang total sebesar Rp 950.000, ke rekening lain," jelasnya.

Lebih lanjut, Salehuddin mengungkapkan pelaku telah mengakui membeli sabu tersebut. Rencananya sabu itu akan dikonsumsi oleh pelaku saat bertugas menjaga malam.

"Pelaku mengaku membeli sabu untuk dipakai sendiri, alasannya agar bisa begadang saat bekerja malam," ungkapnya.

Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polres Maros. Pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Video: Viral Mobil Tabrak 24 Motor di Samarinda, Ternyata Dikejar Polisi

Video: Viral Mobil Tabrak 24 Motor di Samarinda, Ternyata Dikejar Polisi

Pemerintah akan menambah kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari sebelumnya 220.000 menjadi 350.000. Kapan hal itu akan dilakukan?

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan setidaknya kuota tersebut akan cair pada akhir semester I 2025.

"Oh tunggu aja. Kita lagi akselerasi semester I ya, akhir semester I," katanya kepada wartawan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat usai acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media, Selasa (6/5/2025).

Ia mengaku pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penambahan kuota FLPP tersebut. Sebab, nantinya yang mengeluarkan aturan mengenai penambahan kuota FLPP akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan.

"Oh kalau itu nanti keputusan dari Kementerian Keuangan terkait dengan alokasi fiskalnya, yang itu akan kita eksekusi. Jadi kita berkoordinasi terus lah dengan Kementerian Keuangan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiyaan perumahan (FLPP) akan ditambah menjadi 350.000 unit rumah. Hal ini disebut-sebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Penambahan kuota tersebut, kata Ara, sudah sempat diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Untuk saat ini, kuota FLPP ada 220.000 unit.

"Dari tadinya 220.000 ya, mungkin sepanjang sejarah Indonesia NKRI, ini paling besar ya, zaman Pak Prabowo, pertama ini 350.000 ya yang sudah siap," kata Ara kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Video: Menkes Ungkap Syarat Penerima Rumah Subsidi Nakes

Video: Menkes Ungkap Syarat Penerima Rumah Subsidi Nakes

Grobogan (ANTARA) - Jumlah siswa di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang nantinya merasakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal bertambah, menyusul adanya penambahan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

"Keberadaan SPPG atau dapur MBG mandiri merupakan inisiatif pihak swasta menjalin kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), maka koordinasinya memang langsung dengan BGN. Tetapi, informasi yang kami peroleh jumlah tambahan dapur MBG di Kabupaten Grobogan lebih dari empat dapur," kata Komandan Kodim (Dandim) 0717/Grobogan Letkol Kav Barid Budi Susila, di Grobogan, Rabu.

Dari beberapa dapur MBG mandiri yang nantinya memperluas jangkauan Program MBG tersebut, kata dia, saat ini ada yang tahap verifikasi serta ada yang sudah siap beroperasi tetapi masih menunggu jadwal pelaksanaannya.

Selain itu, kata dia, ada pula yang sudah siap beroperasi, tetapi menunggu kelengkapan personelnya, terutama kepala dapurnya.

Sementara yang sudah beroperasi, yakni baru satu dapur SPPG di Pucang, Kelurahan Grobogan, Kabupaten Grobogan.

Dengan jumlah sasaran mencapai 2.842 siswa dari tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA yang tersebar di Kecamatan Grobogan. Sedangkan pelaksanaan dimulai sejak 17 Februari 2025.

Ia mengimbau pihak swasta yang bermitra dengan BGN untuk berkoordinasi dengan Kodim 0717/Grobogan sebagai pihak yang mendapat tugas supervisi.

"Nantinya kami cek tempat yang hendak didirikan dapur MBG sudah ada dapur lain yang mendaftar atau belum. Harapannya tidak menumpuk di satu wilayah karena akan merepotkan pihak pengelola SPPG," ujarnya.

Dengan adanya koordinasi tersebut, dia berharap, lokasinya bisa menyebar dan tidak tumpang tindih, karena sasaran siswa sekolahnya juga sudah ada pemetaan.

Terkait dengan SPPG yang sudah beroperasi, kata dia, sejauh ini berjalan lancar dan menu makan yang disajikan kepada ribuan siswa juga sesuai standar yang ditetapkan pihak BGN, karena kebersihan juga dijaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sejumlah cara usai muncul kejadian keracunan menu makan bergizi gratis (MBG) di pelbagai wilayah yang dirasakan puluhan siswa.

Adapun cara-cara tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, setidaknya terdapat 6 kasus keracunan yang telah terkonfirmasi sejak program ini berjalan.

Kejadian keracunan di Bandung, Tasikmalaya, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terjadi karena masak yang terlalu cepat. Sedangkan kasus di Cianjur, Jawa Barat, disebut negatif racun berdasarkan hasil laboratorium.

"Yang kami sampaikan adalah yang terkonfirmasi, karena ada beberapa kejadian, dilaporkan keracunan atau makanan busuk, ternyata setelah dikonfirmasi tidak demikian adanya. Dan terutama biasanya yang terkonfirmasi, yang ada laporan di polisi," kata Dadan usai rapat di Kompleks DPR/MPR RI, Selasa.

BGN kemudian memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) untuk menghindari keracunan, mengingat misinya adalah zero accident atau nol kasus keracunan.

Uji organoleptik

Salah satu yang diperbaiki adalah pengujian. BGN kini mewajibkan uji organoleptik di sekolah sebelum makanan tersebut dibagikan.

Uji organoleptik merupakan satu dari delapan poin SOP yang diperbaiki. Organoleptik adalah pemeriksaan menggunakan panca indera manusia.

"Jadi nanti kami akan tugaskan orang tertentu untuk melakukan uji organoleptik," sebut Dadan.

Melatih kembali

Selain itu, BGN akan melatih kembali petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau petugas dapur umum menyusul sejumlah kasus keracunan.

Dadan menyebut, pogram penyegaran dan pelatihan penjamah makanan ini bakal dilakukan secara rutin pada Sabtu dan Minggu. Pihaknya berencana membuat pelatihan minimal dua bulan sekali secara rutin, untuk mencegah kelengahan petugas.

"Seperti yang di Cianjur, di Tasikmalaya, kami sudah kumpulkan untuk dilatih kembali. Nanti di PALI (Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan) kami akan kumpulkan untuk dilatih kembali," beber dia.

Awalnya kata Dadan, dirinya memiliki prognosa bahwa kasus keracunan terjadi lantaran SPPG baru beroperasi, sehingga tidak memiliki pengalaman memasak untuk banyak orang setiap hari.

Namun, prognosa itu terbantahkan ketika kasus keracunan justru terjadi di SPPG lama yang sudah beroperasi 2-3 bulan. Oleh karenanya, pelatihan bakal digalakkan.

"Di Cianjur, Bandung, termasuk di PALI, itu adalah SPPG-SPPG yang sudah 2-3 bulan beroperasi. Jadi baru pertama kali terjadi, mereka mungkin menganggap segala sesuatunya berjalan normal sehinga terjadi kelengahan-kelengahan," beber dia.

Bahan baku dipilih lebih segar

Perbaikan SOP lainnya menyangkut pemilihan bahan baku. Hal ini berkaca pada kasus di PALI, saat ikan yang disediakan untuk menu makan bergizi sudah diolah jauh-jauh hari.

Meski ikan tersebut masih dalam keadaan baik, menurut Dadan, keracunan bisa diminimalisir jika bahan bakunya disajikan dalam kondisi segar.

"Di PALI, ikan diterima hari jumat kemudian dimasukkan ke dalam freezer, kemudian pada saat dimasak, dikeluarkan lalu diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang, masuk lagi ke dalam freezer, kemudian diolah. Setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan," jelas dia.

Persingkat waktu penyiapan dan pengiriman

Kemudian, BGN memerintahkan SPPG untuk mempersingkat waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman untuk mencegah basi.

Lalu, menerapkan toleransi waktu sekitar 15 menit makanan sampai sebelum dikonsumsi, dan menerapkan waktu konsumsi makanan sekitar 15-30 menit setelah dibagikan.

"Kami juga meningkatkan protokol keamanan saat proses pengantaran dari SPPG ke sekolah. Kami ingin menerapkan mekanisme distribusi sekolah termasuk penyimpanan penyerahan kepada siswa yg lebih singkat," beber Dadan.

Batasi yayasan hanya kelola 10 SPPG

Untuk mencegah penyimpangan lebih lanjut, BGN akan membatasi yayasan untuk mengelola SPPG.

Yayasan hanya bisa mengelola 10 SPPG di satu provinsi yang sama, kecuali terafiliasi dengan institusi besar.

Dadan menuturkan, jumlahnya akan lebih kecil jika SPPG berada di lintas provinsi.

"Kalau lintas provinsi hanya 5 SPPG, kecuali untuk yayasan yang terafiliasi dengan institusi. Contoh lain Muhammadiyah, Muhammadiyah (hanya ada) satu di seluruh dunia, maka mereka sudah memiliki pojok khusus sehingga memungkinkan untuk mengolah SPPG di seluruh Indonesia," sebut Dadan.

Di sisi lain, ia pun memprioritaskan yayasan yang memiliki fasilitas dapur umum atau SPPG sebagai mitra, menyusul kasus tepatnya pembayaran dari yayasan sehingga operasional SPPG di Kalibata, Jakarta Selatan, sempat terhenti.

Nantinya saat pemilihan mitra, pihaknya akan bertanya terlebih dahulu mengenai fasilitas yang dimiliki.

Jika SPPG belum memiliki mitra yayasan, BGN akan merekomendasikan yayasan-yayasan yang bisa digunakan sementara, sebelum pemilik fasilitas memiliki yayasan tersendiri.

"Kami akan tanya apakah mitra memiliki yayasan sendiri atau tidak. Jika kemudian menggunakan yayasan yang bukan milik sendiri, maka kami akan tanya ada perjanjian apa antara yayasan dengan pemilik fasilitas. Tetapi yang kami utamakan sekarang adalah seluruh pemilik fasilitas (jadi mitra)," ungkap Dadan.

Akreditasi SPPG

Untuk penentuan insentif petugas lapangan, BGN berencana mengakreditasi SPPG. Sertifikasi akreditasi ini bakal bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Nantinya, ada sejumlah kategori yang ditetapkan berdasarkan kriteria tersebut, yakni SPPG dengan kategori unggul, baik sekali, dan baik.

Menurut Dadan, akreditasi akan meningkatkan semangat SPPG memberikan pelayanan terbaik dan mengevaluasinya.

Adapun saat ini, pihaknya masih menyamakan besaran insentif yang diterima petugas di tiap SPPG lantaran akreditasi belum dijalankan.

"Sekarang ini kami pukul rata sama, karena sekaligus memberikan dorongan agar mereka meningkatkan kualitasnya agar terus meningkatkan fasilitasnya. Nanti begitu sudah kami lakukan akreditasi, maka saat itulah besaran insentif akan kami tetapkan," tuturnya.

Tak ada sistem reimburse

BGN juga menghapus sistem reimburse dan menggantinya dengan sistem pembayaran melalui virtual account untuk operasional SPPG.

Dengan kata lain, SPPG tidak boleh beroperasi sebelum memiliki virtual account tersebut. Pengubahan sistem ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan terkait lambatnya pencairan dana.

"Jadi yang dibuat oleh Badan Gizi, ketika mitra sudah terverifikasi sebagai mitra Badan Gizi, kemudian kita buatkan virtual account. Jadi sekarang tidak ada lagi sistem reimburse," kata Dadan.

Dadan bilang, pemerintah akan mengirimkan kebutuhan anggaran untuk 10 hari ke depan melalui virtual account yang hanya bisa dicairkan oleh dua pihak, yaitu oleh perwakilan yayasan dan oleh kepala SPPG.

Adapun penerapannya akan dimulai pekan ini. Sementara pembayaran sistem reimburse yang diberlakukan sebelumnya, bakal diselesaikan maksimal minggu ini.

"Jadi kalau tanggal 6 Januari sampai minggu kemarin kami masih mengizinkan mitra menanggulangi dengan sistem reimburse, mulai sekarang tidak ada SPPG yang boleh jalan sebelum ada virtual account dan uang muka yang masuk," ucap dia.

Karena perubahan sistem, Kepala SPPG harus membuat perencanaan anggaran yang dikirim kepada MBG untuk diverifikasi terlebih dahulu sebelum pencairan.

Proposal harus berisi tiga komponen utama, yaitu pengeluaran untuk bahan baku, operasional, dan insentif. Harga bahan baku pada proposal bersifat estimasi yang akan direvisi pada laporan realisasi anggaran.

Jika terdapat uang sisa dari pembelian bahan baku di minggu sebelumnya, BGN akan meng-carry over dana tersebut untuk keperluan membeli bahan baku di pekan depan.

Sementara itu, proposal disusun untuk periode 10 hari, diikuti dengan laporan keuangan atas realisasi anggaran pada pekan sebelumnya.

"(Misalnya) pada tanggal 15 ketika uang muka sudah masuk, maka mitra dan kepala SPPG sudah membuat proposal untuk tanggal 25 sambil membuat laporan penggunaan uang yang tanggal 5-10," tandasnya.

Dikritik keras

Di sisi lain, kasus keracunan MBG dikritik keras, utamanya ketika Presiden Prabowo Subianto mengatakan program ini berhasil 99,99 persen.

Angka ini diestimasi setelah melihat kasus keracunan yang dirasakan oleh 200 orang dari total 3,5 juga penerima.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Iskandar, menyatakan hitung-hitungan tersebut tidak berdasar.

“Keracunan itu bukan hanya soal makanan basi. Ini menyangkut nyawa manusia. Satu nyawa saja tidak bisa dinilai dengan angka statistik. Tidak bisa dibilang hanya sebagian kecil dari keseluruhan,” kata Media Wahyudi Iskandar kepada Kompas.com, Selasa (5/5/2025).

Dia menegaskan bahwa indikator keberhasilan MBG tidak bisa hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besaran anggaran yang disalurkan.

Yang lebih penting, menurut dia, adalah sejauh mana program ini tepat sasaran, apakah pelaksanaannya berjalan baik, serta dampaknya terhadap anak-anak penerima.

"Dampaknya harus dilihat dari sisi gizi, motivasi belajar, dan aspek lainnya. Kalau itu belum bisa dibuktikan, belum bisa diklaim program ini berhasil,” ujarnya.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Sejumlah siswa TK dan SD di Kecamatan Rancaekek tengah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu

Belum punya pengawasan sempurna

MBG juga dinilai belum punya pengawasan yang matang.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai MBG yang diklaim sukses 99,9 persen itu adalah program yang terburu-buru.

"Ini program yang terburu-buru dan cenderung dipaksakan, tapi memang animo masyarakat tinggi terhadap MBG,” ujar Trubus.

Meskipun Trubus mengakui secara umum program MBG dapat dikategorikan sukses karena antusiasme publik, ia menyoroti lemahnya pengawasan dan distribusi yang menyebabkan sejumlah kasus keracunan makanan di berbagai daerah.

Hal ini, menurutnya, mencerminkan pengelolaan yang belum optimal.

“Masih banyak celah, pengawasan dan tata kelola belum berubah signifikan. BGN harus menyesuaikan strategi dengan kondisi daerah masing-masing,” tandasnya.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan alasan mengapa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sekitar tiga persen.

Kepala BGNDadan Hindayana mengatakan alasan pertama adalah penerima manfaat makan bergizi gratis pada tiga bulan pertama hanya tiga juta orang.

“Dan berikutnya dari mulai Mei, Juni, Juli, kami targetkan 6 juta. Mudah-mudahan itu bisa tercapai di akhir Mei atau awal Juni, sehingga penyerapannya akan meningkat," kata Dadan seperti yang dikutip dari Antara pada Selasa (6/5/2025).

Selain itu, ia mengatakan bahwa sumber daya manusia di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) juga masih sedikit, karena yang baru dididik hanya dua ribu orang.

Lalu, yang sedang mengikuti pendidikan saat ini ada 30.000 orang.

Usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR itu, Dadan mengatakan, penyerapan anggaran di BGN identik dengan jumlah penerima manfaat.

Sehingga, ia mengatakan, apabila penerima manfaat semakin besar, maka serapan anggaran otomatis bertambah besar pula.

Ia menyebut bahwa kunci sukses program Makan Bergizi Gratis ada tiga, yaitu anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur.

"Infrastruktur ini kita sedang berusaha sebaik mungkin untuk menyeleksi sekian banyak mitra,” ucapnya.

Pada saat ini, ia menyebutkan bahwa operasional program Makan Bergizi Gratis dilakukan oleh 1.286 mitra, yang mana semuanya 100 persen UMKM.

Membangun SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan bahwa BGN akan membangun 1.542 SPPG yang saat ini masih dalam proses perencanaan.

"Tendernya mungkin akan akhir bulan ini, sehingga baru akan selesai Agustus. Jadi, ini harus sejalan antara SDM dan infrastruktur," ungkapnya.

Pihaknya memperkirakan pada Agustus itu SDM yang dibutuhkan juga sudah terpenuhi, sehingga bisa membuka 7.000 SPPG, yang akan melayani lebih dari 20 juta orang.

"Kalau sudah seperti itu maka akan menyerap Rp 7 triliun per bulan. Kemudian pada September 2025, bisa dua kali lipat, menjadi 40 juta, dan itu akan menyerap anggaran Rp 14 triliun," bebernya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meminta BGN mengakselerasi belanja program Makan Bergizi Gratis yang baru terealisasi sebesar Rp 2,3 triliun per 29 April 2025.

Suahasil menjelaskan realisasi belanja MBG per Februari tercatat sebesar Rp 300 miliar.

Artinya, penyaluran belanja MBG pada Maret dan April mencapai Rp 2 triliun atau masing-masing sebesar Rp 1 triliun per bulan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan perlu ada kebijakan subsidi tanah untuk membangun rumah masyarakat. Hal ini dilakukan akibat tingginya harga tanah terutama di kota-kota besar.

"Pemerintah ingin supaya tanah-tanah negara itu dipakai untuk membangun rumah rakyat. Nah karena harganya murah kan artinya kan ada subsidi dalam harga tanah kan," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (06/05/2025).

Fahri menjelaskan bahwa tingginya harga tanah menyebabkan masyarakat sulit punya rumah. Hal itu membuat rumah menjadi kebutuhan sekunder, terutama di perkotaan.

Alhasil menurutnya orang-orang yang tidak punya uang dan tidak punya kemampuan bisa terdepak dari perkotaan. Dengan begitu kota terkesan menjadi milik orang kaya saja.

"Soal tanah ini adalah pemerintah harus hadir kembali dalam pengadaan tanah. Maka Presiden (Prabowo Subianto) mengatakan pakai tanah negara di pusat-pusat kota, pakai tanah negara yang ada di pusat kota bangun rumah rakyat di pusat-pusat kota," imbuhnya.

Ia juga mengatakan tanah yang diberikan subsidi akan berdampak pada penurunan harga rumah. Jika tanahnya murah, bangunan rumah juga akan terjangkau.

"Tanah ini 30-40 persen daripada harga bangunan, sehingga tanahnya kalau murah itu harga rumah akan tanah. Jadi tanah akan menjadi elemen of subsidy. Jangan kayak sekarang, elemen of subsidy-nya itu jatuhnya ke kredit perbankan," sambung Fahri.

Selain itu, pemerintah juga akan memikirkan terkait subsidi lainnya, seperti subsidi angsuran atau subsidi bunga. Namun, fokus pemerintah saat ini adalah pada subsidi tanah sebagai subsidi awal.

Adapun tanah yang dapat disubsidi bisa dari tanah milik pemerintah atau tanah sengketa, sehigga menjadi murah untuk dibangun perumahan masyarakat. Ia menyebut ada banyak tanah yang bisa dimanfaatkan, seperti milik pemerintah daerah, pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Bisa 50 persen (penurunan harga rumah), berarti harganya rumah tinggal setengah. Berarti kan negara sudah mensubsidi melalui harga tanah kan. Apakah diperlukan subsidi lagi yang lainnya misalnya subsidi bunga atau subsidi angsuran dan sebagainya nanti kita lihat," ucapnya usai acara.

Fahri menilai penurunan harga rumah sampai 50 persen sudah luar biasa. Ia pun menegaskan pemerintah akan mengkaji lebih lanjut terkait regulasi subsidi tanah.

"Nanti sedang kita regulate secara teknis bagaimana mekanismenya untuk menjadikan tanah itu menjadi legal untuk pembangunan rumah," kata Fahri.

BANDUNG, KOMPAS.com - Sebuah video yang memperlihatkan banjir bandang beredar di media sosial.

Dalam video itu terlihat luapan air sungai beserta material lumpur meluap dari halaman sebuah rumah berwarna hijau.

Dalam video itu juga terdengar warga sekitar khawatir akan peristiwa itu sambil menginformasikan lokasi kejadian.

Diketahui, banjir bandang itu terjadi di Kampung Leuwi Bingbin, Desa Malasari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (6/5/2025) sore.

Kapolsek Cimaung, Ipda Budi Ma’mun, membenarkan adanya kejadian banjir bandang tersebut.

Dia menjelaskan, banjir bandang itu terjadi usai wilayah Kecamatan Cimaung diguyur hujan dengan intensitas tinggi.

"Iya, memang tadi ada luapan air yang melebihi dari kapasitas sungainya. Tapi itu hanya berlangsung 30 menit-an," ujarnya dikonfirmasi via telepon, Rabu (6/5/2025).

Luapan air tersebut datang dari sungai sambungan di daerah Sukamaju dan Malasari, yang bersumber dari wilayah Pangalengan.

Kendati begitu, tak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang kemarin.

Selain melanda pemukiman warga, beberapa perkebunan sayuran milik warga rusak akibat derasnya luapan air sungai.

"Nah, itu kalau hujan besar yang dari arah Pangalengan suka sering terjadi seperti itu (air deras). Namun di sana tidak ada pemukiman, cuman hanya ada kebun saja," ucapnya.

Usai hujan reda dan banjir mulai surut, pihaknya beserta jajaran pemerintah setempat langsung membersihkan sisa-sisa lumpur dan material lain seperti sampah yang terbawa hingga ke pemukiman warga.

"Kami melaksanakan pembersihan, namun tidak terlalu banyak yang material-material (yang terbawa) dan lumpurnya tidak terlalu banyak. Alhamdulillah, jalan tidak ada yang tertutup, bahkan sudah bisa dilalui normal kembali," ujarnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan memberi sanksi tegas hingga pemutusan kontrak terhadap mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkinerja buruk atau lalai dalam pelaksanaan tugasnya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Wakil Kepala BGN Mayjen (Purn) Lodewjk Pusung mengatakan pihaknya telah menyiapkan mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi terhadap SPPG yang tidak menjalankan kewajiban secara benar.

"Sanksi kepada SPPG yang enggak benar, ya memang kalau dia kejadian pertama kayak umpamanya di Cianjur, oh ini sudah kita peringatkan. Kalau kejadian lagi yang ketiga, memang kita harus putuskan kontrak," ujar Lodewjk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Ia menambahkan sistem sanksi tersebut telah dirumuskan oleh Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN bekerja sama dengan Deputi Pemantauan dan Pengawasan. Tim dari Inspektorat Utama BGN juga telah diturunkan ke berbagai wilayah yang dianggap rawan untuk memastikan pengawasan berjalan efektif.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan lembaganya juga sedang menyiapkan sistem evaluasi berbasis akreditasi untuk menilai kinerja tiap SPPG. Sistem ini akan menjadi dasar pemberian insentif yang berbeda sesuai kualitas layanan masing-masing mitra.

"Begitu (target) 1.994 SPPG tercapai, maka kami akan bekerja sama dengan Kantor Akreditasi Nasional (KAN) untuk menyusun kriteria-kriteria sertifikasi dan akreditasi. Nanti SPPG itu akan mendapatkan evaluasi, apakah masuk dalam kategori 'unggul', 'baik sekali', atau 'baik'," kata Dadan.

Hasil evaluasi itu, lanjutnya, akan menjadi dasar penentuan besaran insentif.

"Sekarang ini kami pukul rata sama, karena sekaligus memberikan dorongan agar mereka meningkatkan kualitasnya," tambahnya.

Dadan juga menegaskan mulai bulan depan, proses audit dan akreditasi oleh lembaga independen akan mulai dilaksanakan.

"SPPG yang sudah jalan itu akan diaudit melalui lembaga independen untuk sertifikasi dan akreditasi. Nah, dengan hasil audit itu, maka insentif yang diterima oleh mitra yang kualitasnya baik pasti akan beda dengan yang cukup atau baik sekali," katanya.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan cakupan layanan, BGN juga bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dalam menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di luar sekolah.

Dadan menjelaskan SPPG wajib mengidentifikasi kelompok sasaran dalam radius 4 kilometer dari lokasi dapur. Lalu, kader Posyandu akan dilibatkan sebagai penyalur makanan ke rumah-rumah.

"BGN akan memberikan insentif kurang lebih Rp1 juta per bulan kepada para kader tersebut, lebih besar dari yang mereka terima dari kementerian lain," ujarnya.