Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kepala desa (kades) merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan.

"Kepala desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Minggu.

Fahri Hamzah meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Desa merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.

Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di setiap rumah khususnya rumah masyarakat miskin juga menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat.

"Saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK dan Pemda harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK," kata Fahri Hamzah.

Dirinya juga menyampaikan pesan penting Presiden Prabowo Subianto bahwa kebutuhan papan juga sama pentingnya dengan sandang dan pangan serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di pedesaan juga perlu diperhatikan.

Selain itu juga Satgas Perumahan juga meminta agar ekosistem pembangunan rumah layak di desa bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bergotong royong.

Dia juga sempat mengingatkan agar perusahaan besar serta BUMN tidak masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Namun peran Pemda setempat dan masyarakat desa harus lebih dioptimalkan karena mereka yang tahu persis kondisi ekonomi serta kondisi rumah masyarakatnya.

"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," kata Fahri Hamzah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kepala desa (kades) merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan.

"Kepala desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Minggu.

Fahri Hamzah meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Desa merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.

Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di setiap rumah khususnya rumah masyarakat miskin juga menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat.

"Saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK dan Pemda harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK," kata Fahri Hamzah.

Dirinya juga menyampaikan pesan penting Presiden Prabowo Subianto bahwa kebutuhan papan juga sama pentingnya dengan sandang dan pangan serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di pedesaan juga perlu diperhatikan.

Selain itu juga Satgas Perumahan juga meminta agar ekosistem pembangunan rumah layak di desa bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bergotong royong.

Dia juga sempat mengingatkan agar perusahaan besar serta BUMN tidak masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Namun peran Pemda setempat dan masyarakat desa harus lebih dioptimalkan karena mereka yang tahu persis kondisi ekonomi serta kondisi rumah masyarakatnya.

"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," kata Fahri Hamzah.

Didik Noga Ahfidianto dan Eva, pasangan suami istri (pasutri) pembuat kue di Sidoarjo digugat pengembang perumahannya, PT Chalidana Inti Cahaya. Sebab, pengembang menilai pasutri ini menyerobot tanah atas rumah yang dibeli pasutri ini di Kecamatan Buduran, Sidoarjo.

Padahal, kelebihan tanah 9x2 meter yang dibeli Didik, adalah kesalahan dari pihak pekerja teknis perumahan. Namun, Didik dituding menyerobot tanah dan digugat di pengadilan.

Didik Noga Ahfidianto bersama istri, Eva, mengaku kecewa karena rumah yang dia tempati di Safira Juanda Resort, Kecamatan Buduran digugat oleh developer sendiri, yaitu PT Chalidana Inti Cahaya.

Rumah seluas 9x16 meter dengan tipe Miltonia seharga Rp 1,720 miliar yang dibeli pada September 2018 lalu, digugat perdata ke Pengadilan Negeri Sidoarjo oleh pengembang sendiri karena dianggap ada kelebihan lahan 2x9 meter.

"Saya beli unit sudah ada bangunan. Lalu kami renovasi menjadi 3 lantai pada 2019, dan itu sudah atas izin PT. Chalidana," kata Eva saat ditemui di rumahnya di Safira Juanda Resort B2/09, Minggu (17/11/2024).

Didik merenovasi rumahnya sesuai dengan batas bangunan saat dia membeli. Kejadian ini membuat mereka kecewa, karena dia membeli rumah tersebut sudah sesuai dengan aturan.

"Yang salah bangun kan mereka (developer), kenapa kami yang harus menanggung kesalahannya," imbuh Eva dengan mata berkaca-kaca.

Menurut Didik dan Eva, mediasi sudah pernah dilakukan. Tapi, pihak pengembang meminta untuk pasutri berusia 42 tahun ini membeli satu unit lahan yang ada di belakang rumahnya.

"Kalau hanya mau dibeli kelebihannya saja (2x9 m) mereka (PT Chalidana) tidak mau. Mereka minta satu unit lahan yang ada di belakang ini juga dibeli," ujar Eva yang juga mengaku sudah berat membayar cicilan KPR 20 tahun, tapi justru disuruh membeli unit baru.

Sementara itu, Kuasa Hukum Didik dan Eva, Rohmad Amrullah mengatakan, setelah rumah ditempati sekian tahun, baru sekitar tahun 2023 lalu dari pihak PT Chalidana datang menyampaikan bahwa ada kelebihan tanah tersebut.

"Padahal rumah tersebut sudah ditempati sekitar 4 tahun, kenapa kok baru sampaikan kalau ada kelebihan tanah pada 2023, kenapa tidak pada saat proses jual beli," kata Amrullah dengan nada heran.

Proses mediasi sudah pernah dilakukan. Akan tetapi, permasalahan ini mau dijadikan aji mumpung oleh pihak developer dengan meminta untuk membeli satu unit lagi di belakang rumah Eva dan Didik.

Rohmad Amrullah menegaskan, seharusnya ketika sudah resmi akad jual beli selesai sudah tidak ada masalah lagi. Tapi kenapa kesalahan dari developer yang awal membangun malah ditimpakan pada pembeli.

"Kami sebenarnya sangat berharap bahwa Owner PT Chalidana ini adalah ketua REI Jatim yang seharusnya memberikan contoh yang baik. Jangan hanya melihat satu sisi keuntungannya saja," ungkap Amrullah.

"Solusi yang diinginkan oleh klien kami adalah kelebihan tanah itu saja yang kami beli," tambahnya.

Sementara, Tim Legal PT Chalidana Inti Cahaya, Siti Khamidah menjelaskan, kelebihan tanah ini merupakan kasus pertama bagi PT Chalidana.

"Karena dalam pembangunan rumah, PT Chalidana selalu berdasarkan pada sertifikat," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Berkaitan dengan kelebihan tanah milik PT Chalidana yang dibangun oleh Didik Noga, pihaknya sudah mencoba menyelesaikan lewat jalur persuasif selama bertahun-tahun dengan memberikan solusi-solusi yang meringankan.

"Namun dari bapak Didik Noga tidak merespons dengan baik solusi tersebut," ungkapnya.

Khamidah menegaskan kasus, ini tidak akan sampai ke ranah pengadilan jika seandainya Didik tidak melakukan renovasi rumah menjadi 3 lantai pada tahun 2019.

"Bapak Didik Noga juga tidak pernah melakukan izin renovasi rumahnya di bagian belakang rumah menjadi 3 lantai kepada PT Chalidana," pungkasnya.

Namun, apa yang disebutkan pihak developer tersebut juga dibantah Didik Noga Ahfidianto bersama Eva. Sebab, pihaknya sebelum membangun sudah mengajukan izin ke developer saat itu.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengharapkan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan jumlah anggaran Kementerian PKP sebesar Rp 48,4 triliun dalam APBN 2025. Dengan tambahan anggaran tersebut total anggaran Kementerian PKP dapat mencapai Rp 53,6 triliun.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 Triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah  Rp 53,6 Triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 Triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," ucap Maruarar dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (17/11/2024).

Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian PKP menurutnya juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," terang Ara.

Ara juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

“Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Suahasil.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Komplek ini terletak di pinggiran kota Washington, tepatnya kota tepi laut kecil Medina yang hanya berpenduduk 3.000 jiwa. Namun, sedikitnya tiga di antaranya memiliki kekayaan lebih dari USD7 miliar atau sekitar Rp110 triliun (kurs Rp15.860).

Melansir Realtor, Medina memiliki lingkungan yang sangat kaya bernama Hunts Point sebagai tempat para miliarder di daerah tersebut memiliki rumah. Bezos, Gates, dan Simonyi pindah ke kota itu dalam waktu yang berbeda.

Mereka membangun properti yang sangat menakjubkan dan menjadi objek wisata tersendiri. Uniknya, hunian tersebut menawarkan pemandangan danau Washington yang cantik dan dapat diakses melalui jembatan terapung.

Awal mula terbentuk komplek miliarder

Diketahui, Gates sebagai miliarder pertama yang pindah ke Medina. Ia membeli sebidang tanah seluas lima hektar senilai lebih dari USD2 juta (Rp31 miliar) di 1988.

Ia menghabiskan tujuh tahun di sana dan dilaporkan menghabiskan USD60 juta (Rp951 miliar) untuk membangun rumah seluas 6.131 meter persegi dikenal sebagai Xanadu 2.0.

Rumah itu memiliki fasilitas tujuh kamar tidur dan 19 kamar mandi, serta menawarkan fasilitas ultra modern untuk penghuni dan tamunya. Uniknya, ada sistem yang memungkinkan setiap orang di rumah dapat mengatur suhu dan preferensi pencahayaan sehingga dapat disesuaikan secara otomatis setiap mereka memasuki ruangan.

Properti ini juga dilengkapi dengan teknologi paling modern yang tersedia memungkinkan tamu untuk mendengarkan musik yang berbeda di setiap kamar. Ada juga sistem pengeras suara bawah air di kolam renang.

Tak seperti rumah Gates, kabarnya hunian miliarder itu juga dilengkapi dengan ruang sauna, ruang uap, atau ruang ganti pribadi.

Tempat berlindung para miliarder

Setelah itu, Simonyi juga pindah ke komplek ini. Ia menjadi karyawan awal di Microsoft yang dipekerjakan oleh Gates pada 1981 untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak.

Simonyi meminta bantuan arsitek Wendell H. Lovett untuk mendesain rumah tepi laut yang menakjubkan pada 1988. Properti itu dijuluki “Villa Simonyi” atau “Rumah Jendela 2000” yang memberi penghormatan kepada waktunya di Microsoft dan menarik perhatian pada 2000 jendela yang tersebar di seluruh bagian luar rumah.

Hunian tersebut dilaporkan menghabiskan USD10 juta (Rp158 miliar) selama delapan tahun untuk diselesaikan. Selain itu, Simonyi juga dilaporkan membeli dan merobohkan tiga rumah terpisah untuk memberi ruang bagi rumah besar modern miliknya, sedangkan rumah keempat dirobohkan untuk memberi ruang bagi gudang perahu pribadi.

Diketahui, hunian ini memiliki galeri seni, kolam renang, pusat kebugaran, dan sauna, hingga beberapa kamar tidur.

Bezos juga pindah

Kawasan rumah milik Jeff Bezos. Foto: Realtor.com

Empat tahun setelah mendirikan Amazon, Bezos menghabiskan USD10 juta (Rp158 miliar) untuk membeli dua rumah yang terletak di lahan seluas 5 hektar di lingkungan Hunts Point bersama mantan istrinya MacKenzie Scott.

Di 2010, pasangan ini dilaporkan menghabiskan USD28 juta (Rp443 miliar) untuk merenovasi secara besar-besaran. Properti itu memiliki garis pantai pribadi sepanjang 94 meter dan dilengkapi dengan rumah perahunya sendiri.

Dalam memaksimalkan ruang dan privasi, Bezos juga membeli properti yang berdekatan di tahun yang sama, yakni sebuah rumah besar seluas 2.229 meter persegi senilai USD53juta (Rp840 miliar).

Rumah itu menjadi tempat tinggal utama sang maestro bisnis selama dekade berikutnya hingga tahun 2023, ketika mengumumkan bahwa ia dan tunangannya, Lauren Sanchez akan pindah ke Miami setelah membeli rumah di Indian Creek Island yang sangat eksklusif.

Medina menjadi tempat tinggal bagi pemilik rumah kaya dan ternama berkat privasi yang diberikan dan tidak banyak diketahui oleh publik.

Walikota Rossman mengatakan kota Medina yang kecil, tetapi memiliki beberapa pilihan pendidikan terbaik di Amerika Serikat. Selain itu, banyak real estat yang menawarkan pemandangan menghadap danau.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta adanya tambahan sebesar Rp 48,4 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dana tersebut nantinya digunakan untuk beberapa program di bidang perumahan, salah satunya adalah Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Kementerian, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Pada kesempatan itu, Menteri PKP menyatakan bahwa dirinya juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.

Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

Selain itu, Menteri PKP juga menyampaikan struktur organisasi Kementerian PKP serta sejumlah kebutuhan SDM yang akan bertugas di sejumlah unit kerja yang ada.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan, kebutuhan dana pembangunan rumah adalah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Menteri Ara dalam siaran persnya, Sabtu (16/11/2024).

Selain itu, pihaknya juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian PKP, menurutnya, juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan.

Hal ini diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN, tetapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu, kami juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," jelas Menteri Ara.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 juta rumah.

Hal ini diperlukan karena sektor properti dapat membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun, kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Wamenkeu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (16/11/2024). Keduanya membahas tentang pemecahan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Diketahui, pada Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto memecah fungsi Kementerian PUPR, yang semula ada di pemerintahan Presiden Joko Widodo, menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedua kementerian itu akan menjalankan tugas yang dulu diemban PUPR dengan sejumlah penguatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PU memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, kecuali fungsi di bidang pengembangan kawasan permukiman.

Sementara, Menteri PKP pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

"Hal yang menjadi pedoman adalah penataan struktur organisasi di kementerian dan lembaga dilakukan secara selektif sesuai kriteria penyederhanaan birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB No. 25/2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi," kata Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/11/2024).

Sementara terkait pengisian jabatan ASN kementerian, akan mempertimbangkan kompetensi pegawai yang sesuai dengan bidang tugas jabatan, dengan memperhatikan tugas fungsi jabatan sebelumnya. Selain itu, status kepegawaian ASN dalam pengisian jabatan ini ditetapkan dalam status mutasi atau penugasan.

Pada kesempatan yang sama, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, meski struktur dan nomenklatur kementerian banyak berubah, program strategis yang sudah berjalan dengan baik akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Ia juga meminta agar proses penataan organisasi dan pengisian jabatan ASN tidak boleh mengganggu kinerja dan pelayanan.

"Saya berharap tentunya jajaran bisa bekerja cepat walaupun masih banyak hal yang perlu ditata secara internal. Namun, secara bersamaan saya sudah turun ke lapangan dan berupaya menghadirkan solusi bersama para menteri teknis yang ada di bawah Kemenko ini," kata AHY.

AHY secara khusus juga menyampaikan apresiasinya pada Kementerian PANRB yang terus berupaya mengakselerasi penataan organisasi bagi seluruh kementerian dan lembaga. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus terjalin erat untuk menyukseskan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

IDXChannel – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Wamen PKP Fahri Hamzah meminta tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk 2025. Nilai yang diajukan adalah sebesar Rp48 triliun.

Maruarar menuturkan, setidaknya ada beberapa program bidang perumahan yang akan dilaksanakan. Di samping itu, ada pula kebutuhan dana yang diusulkan guna mendukung Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," kata Maruarar dalam keterangan resmi, Sabtu (16/11/2024).

Pada kesempatan itu, menteri PKP mengaku juga meminta Kemenkeu agar mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

Dia mengatakan, saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp5,1 triliun. Sementara berdasarkan usulan Satgas Perumahan, kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 Triliun.

"Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata politikus yang akrab disapa Ara itu.

Menteri PKP juga menyampaikan struktur organisasi Kementerian PKP serta sejumlah kebutuhan SDM yang akan bertugas di sejumlah unit kerja yang ada.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan Kemenkeu siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan prorakyat seperti 3 Juta Rumah. Dia menilai itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan (PKP)," kata Suahasil.

(Ahmad Islamy Jamil)

Jakarta, Investor.id- Para pengembang rumah sederhana angkat bicara terkait Program Tiga Juta Rumah yang digulirkan pemerintah.

Mereka mengingatkan tentang pentingnya peran semua pengembang, termasuk developer kecil dalam mendukung program pemerintah dalam menyediakan hunian bagi rakyat.

Suara para pengembang itu terhimpun dalam Sekretariat Bersama Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (Gasperr).

Sekber tersebut diinisiasi oleh  empat asosiasi pengembang yang mencakup Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Junaidi Abdillah, koordinator Gasperr menyebutkan bahwa gagasan mendirikan sekber berangkat dari keinginan asosiasi-asosiasi yang selama ini fokus dan bergerak dalam pembangunan rumah sederhana bagi rakyat untuk menjadi mitra terdekat pemerintah.

Namun, kata dia, belakangan nama dan perannya tidak disebut pemerintah. Padahal sebanyak 70%  pembangunan  perumahan bersubsidi diproduksi dan berhasil  direalisasikan oleh pengembang anggota empat asosiasi tersebut.

“Gasperr harus membangun kekuatan yang lebih besar, satu tujuan dan satu nasib dalam memperjuangkan perumahan rakyat. Program Tiga Juta Rumah pasti akan melibatkan pengembang, kalangan dunia usaha,” kata Junaidi yang juga Ketua Umum DPP Apersi dalam siaran pers Sabtu (16/11/2024).

Terkait adanya kegiatan membagi rumah gratis, Gasperr ingin agar pembagian itu untuk masyarakat tidak mampu yang penghasilannya di bawah Rp1 juta per bulan. Bukan orang mampu.

“Itu harus diklarifikasi(rumah gratis). Selama ini terjadi simpang siur terkait rumah gratis dan itu mengganngu industri properti. Efeknya besar karena orang akan tidak jadi beli. Menunda beli karena dengar rumah gratis,” tutur Junaidi.

Menurut Ari Tri Priyono, ketua umum Himperra, negara harus menghargai seluruh pihak yang membantu program perumahan nasional.

Karena itu, jelas dia Sekber Gasperr akan menginisiasi ide-ide dalam membantu pemerintah agar sukses dalam mengembankan tugasnya menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dari desa sampai perkotaan.

“Gasperr akan menjadi teman diskusi yang baik untuk pemerintah. Bukan berarti menafikkan (pengembang) yang besar. Maka kami menyediakan diri sebagai sparing diskusi yang tepat bagi pemerintah,” tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Muhamad Syawali, ketua umum Asprumnas meminta pemerintah untuk juga memperhatikan peran pengembang yang membangun perumahan bersubsidi yang sebagian besar adalah perusahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Walaupun pengembang kecil, peran anggota kami dalam menyukseskan program pemerintah selama ini cukup besar. Kami berharap Gasperr bisa melahirkan ide-ide dan menjadi ujung tombak kebijakan yang akan diusulkan ke pemerintah,” harap dia.

Sementara itu, Andriliwan Muhamad, ketua umum Appernas Jaya berharap Sekber ini akan membuat perhatian pemerintah dan mitra kerja terkait lebih kompak dan kokoh mengawal isu-isu perumahan rakyat ke depan. 

“Harus diingat keberadaan Gasperr adalah dalam rangka menyatukan pendapat asosiasi sebagai mitra terdekat untuk mensupport seluruh program pemerintah. Akan ada poin-poin penting dalam deklarasi ini yang nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah,” ujar dia.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sertifikasi Pembangunan Perumahan Layak Huni dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Internal. Sebanyak 120 aparatur sipil negara (ASN) ikut serta dalam kegiatan ini sebagai persiapan pembentukan Tim Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan (SRP2) di daerah.

"Kami apresiasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang telah melaksanakan kegiatan ini. Pemkab Kukar berharap setelah mengikuti bimtek dan sertifikasi ini, para peserta dapat memahami dan menerapkan konsep-konsep kualifikasi, klasifikasi, registrasi, dan sertifikasi pengembang perumahan dengan baik," kata Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar, Ahyani Fadianur Diani, dalam pernyataan tertulis seperti yang dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

Kepala Bidang Sertifikasi Kualifikasi Klasifikasi dan Registrasi (SK2R) DPKP Kukar Dharma Gumawang menjelaskan, bimtek dan sertifikasi adalah langkah awal bagi DPKP Kabupaten Kukar untuk menjalankan SRP2. Rencananya, SRP2 untuk pengembang yang membangun hunian di wilayah Kabupaten Kukar mulai dijalankan pada tahun 2025 mendatang.

"Kami punya pemikiran bahwa sebelum pengembang diwajibkan untuk menjalankan sertifikasi, maka ASN harus ikut sertifikasi. Walaupun secara job description-nya ASN tidak wajib untuk mengikuti sertifikasi ini. Ketika ASN sudah memahami pekerjaannya, maka akan lebih nyambung sehingga kualitas pelayanan publik di bidang pengembangan perumahan di Kukar bisa lebih baik," ungkapnya.

Sesuai data DPKP Kukar, saat ini terdapat 33 perusahaan properti yang membangun perumahan di 43 lokasi di Kabupaten Kukar. Pengembang itu tergabung di empat asosiasi perumahan dengan mayoritas anggotanya berasal dari Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI).

"Kami menjalin kerja sama dengan UP 45 Yogyakarta, Gaivo, dan LSP REI untuk melaksanakan bimtek dan sertifikasi perumahan di Kukar," ucap Dharma Gumawang.

Ketua Pengarah LSP REI Djoko Slamet Oetomo, berharap bimtek dan sertifikasi dapat mengenalkan peta fungsi kerja bisnis pengembang perumahan kepada pemangku kebijakan di internal DPKP Kabupaten Kukar.

"Setelah pemangku kebijakan mengenali peta fungsi kerja itu, diharapkan mereka bisa menjalankan kinerja secara lebih terukur. Kita patut mengapresiasi inisiatif dari Pemkab Kukar untuk melakukan bimtek serta sertifikasi bagi SDM-nya agar meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada pelaku pembangunan perumahan," ujarnya.

Dharma menyebutkan kegiatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 24PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan. Dalam aturan tersebut memberi arahan mengenai pentingnya pengelolaan dan pengawasan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.

"Kami mengadakan bimtek dan sertifikasi karena Kukar adalah satu-satunya pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia yang punya Sertifikasi Kualifikasi Klasifikasi dan Registrasi (SK2R)," ujar Dharma Gumawang.

Dia menuturkan, dari tujuh skema sertifikasi uji kompetensi yang ada di LSP REI, ASN DPKP Kabupaten Kukar mengikuti 3 skema sertifikasi. Ketiga skema itu adalah penilaian kelayakan lokasi, penilaian kelayakan investasi, dan penataan pembangunan. LSP REI merupakan lembaga sertifikasi profesi yang sudah berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Acara ini pun turut bekerjasama dengan Universitas Proklamasi (UP) 45 Yogyakarta, Gaivo, dan Lembaga Sertifikasi Profesi Realestat Indonesia (LSP REI).

Bimtek dengan tema 'Klasifikasi Kualifikasi dan Sertifikasi Pengembang Perumahan untuk Mendorong Percepatan Penerbitan Sertifikat Pengembang Perumahan' ini diselenggarakan di Kota Samarinda, pada 12-16 November 2024. Selain bimtek, dalam kegiatan ini juga diadakan sertifikasi yang diikuti 20 ASN di lingkup DPKP Kabupaten Kukar.

Beda dari Sebelumnya, 7 Anggota KPPS Tiap TPS Ikuti Bimbingan Teknis

Beda dari Sebelumnya, 7 Anggota KPPS Tiap TPS Ikuti Bimbingan Teknis

Puluhan rumah di perumahan Relokasi Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo rusak diterjang angin kencang. Sejumlah rumah atapnya lepas diterjang angin, sebagian rumah lainnya mengalami kerusakan pada bagian atap.

Menurut salah seorang warga, Sofiatul (22), kejadian bermula saat hujan deras disertai angin kencang mengguyur sekira pukul 13.30 WIB tadi.

"Saya sedang di dalam rumah sama anak saya, lalu hujan angin atap (rumah) saya keangkat semua, saya langsung lari keluar," kata Sofiatul kepada detikJateng, Sabtu (16/11/2024) sore.

Dari pantauan detikJateng, sejumlah atap menimpa bangunan lainnya, sebagian menutup jalan gang. Sejumlah warga mencoba membersihkan reruntuhan. Saat ini, petugas BPBD Kota Solo telah datang untuk penanganan.

Sofiatul menuturkan, kejadian ini baru pertama kali terjadi dari dia direlokasi di perumahan tersebut. "Setahu saya tidak ada korban luka. Harapannya kita dapat dibantu," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Solo Nico Agus Putranto mengatakan ada sekitar 50 rumah yang terdampak akibat hujan disertai angin kencang tersebut.

"Di daerah Mojo ini ada puting beliung, sehingga ada 25 rumah yang ada di kawasan perumahan relokasi Mojo, dan yang di kampung sebelah ada 25 rumah yang terdampak dari kejadian di Kelurahan di Mojo ini," kata Nico.

"Kejadian kali ini kita belum menerima adanya korban jiwa maupun luka," pungkasnya.

Hujan Es

Diberitakan sebelumnya, Hujan deras dan angin kencang melanda sejumlah kawasan di Kota Solo. Bahkan sejumlah kawasan turun hujan es.

Dari pantauan detikJateng, hujan es terjadi di Kampung Sambeng Sidorejo, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo.

Menurut warga setempat, Tara mengatakan, hujan deras turun sekira pukul 13.30 WIB. Selang beberapa waktu kemudian, ia curiga karena bunyi atapnya yang terkena air hujan semakin keras.

"Tadi sekira pukul 13.50 lagi main sama anak, kok suara hujan keras banget. Padahal sebelumnya biasa, terus keluar rumah ternyata ada es kecil-kecil, seukuran kelereng. Sempat ambil tapi langsung cair. Durasi nggak lama, cuma beberapa menit aja," kata Tara kepada detikJateng, Sabtu (16/11).

Selain itu, hujan es sebesar kelereng juga nampak di Jalan Reksoniten Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon. "Esnya sekerikil," kata salah seorang warga yang tengah meneduh di Gajahan yang enggan disebutkan namanya.

Dari pantauan detikJateng, pohon tumbang terjadi di sejumlah titik seperti di Jalan Bhayangkara, kawasan Pasar Kembang, dan di Kawasan Semanggi.

Video Perjalanan Whoosh Terganggu Gegara Atap Rumah Warga Jatuh ke Jalur

Video Perjalanan Whoosh Terganggu Gegara Atap Rumah Warga Jatuh ke Jalur

Pemerintah sedang mengupayakan lahan gratis dan murah dengan tanah sitaan untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan para pengembang.

Ketua Panitia Acara Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) Muhamad Syawali Pratna mempertanyakan sumber dana untuk membiayai pembangunan rumah. Menurutnya, tanah sitaan tidak mudah diajukan ke bank untuk memperoleh pembiayaan bangun rumah.

"Bank juga pasti ada ketentuan dan syaratnya. Kemudian setelah itu uangnya dari mana nih bangun (rumah). Kemudian, di mana saja kalau menyebutkan tanahnya dari sitaan, kemudian uangnya bisa dari pejabat yang menyumbang, itu masih mengambang," ujar pria yang juga Ketua Umum Asprumnas itu dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah pun mengungkapkan hal senada mengenai tanah sitaan tidak mudah digarap jadi perumahan MBR. Mengingat, pengembang membutuhkan modal kerja yang diperoleh dari bank dengan tanah berkepemilikan jelas.

Ia justru menilai tanah sitaan dan tanah negara lebih cocok untuk program pemerintah seperti membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Rusun tersebut bisa dibangun di atas tanah milik negara dan pasar.

"Kalau untuk jual beli, saya pikir siapa yang berkeinginan beli kalau tanahnya masih atas nama negara, balik namanya seperti apa. Terus untuk pembiayaan seperti apa," ucapnya.

Meski demikian, Junaidi menegaskan kumpulan asosiasi pengembang di GASPERR mendukung program 3 juta rumah. Sebagaimana perkumpulan ini didirikan untuk menyatukan pendapat agar dapat membantu menyediakan perumahan MBR. Ia juga mengingatkan akad terkait potensi persoalan hukum dalam kepemilikan lahan.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku sedang meminta tanah sitaan atau lahan gratis dan murah ke berbagai lembaga pemerintah dan pengusaha swasta. Ia menilai hal tersebut dapat bisa jadi upaya efisiensi anggaran kementerian yang terbatas.

"Konsep saya supaya efisiensi adalah bagaimana (memanfaatkan tanah) yang sudah disita di Kejaksaan (Agung), di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujar Ara di Auditorian PJ Diskusi Program 3 Juta Rumah di Auditorium PUPR beberapa waktu lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Maruarar Sirait Usul Tanah Sitaan Korupsi Dibangun Perumahan Rakyat

Video Maruarar Sirait Usul Tanah Sitaan Korupsi Dibangun Perumahan Rakyat