ANTARA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pembangunan rumah secara masif merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ketimpangan di Tanah Air. Dimana saat ini Kementerian PKP sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. (Fandi Yogari Saputra/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

ANTARA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pembangunan rumah secara masif merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ketimpangan di Tanah Air. Dimana saat ini Kementerian PKP sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. (Fandi Yogari Saputra/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

ANTARA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pembangunan rumah secara masif merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ketimpangan di Tanah Air. Dimana saat ini Kementerian PKP sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. (Fandi Yogari Saputra/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

Bulukumba -

Sejumlah siswa SD di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan mual dan muntah usai mengonsumsi menu Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba turun tangan dan memastikan bukan kasus keracunan makanan.

"Iya, benar (murid mual dan muntah usai konsumsi MBG)," ujar Kepala Dinkes Bulukumba dr Muhammad Amrullah kepada detikSulsel, Jumat (25/1/2025).

Peristiwa terjadi di SD Negeri 171 Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Jumat (25/1). Amrullah mengatakan, timnya langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan.

"Setelah diperiksa dan diverifikasi, ternyata cuma 4 orang saja yang ditemukan secara pasti. Yang lain itu sifatnya sugesti saja. Apa istilahnya, ya? Mungkin temannya muntah, dia ikut (terpengaruh)," katanya.

Menurutnya, hasil pemeriksaan tim kesehatan menunjukkan tidak ada indikasi keracunan makanan. Empat murid yang mengeluhkan mual dan muntah pun tidak memerlukan penanganan medis khusus.

"Dari 4 orang kami periksa, tidak ada 1 pun yang kami dapatkan dia ada keracunan makanan. Mungkin merasa tidak enak dengan makanannya atau mungkin tidak sarapan di rumahnya terus makan itu, merasa dia mual dan muntah," terangnya.

"Andaikan dia mengalami keracunan, ya, tentunya pasti ada gejala-gejala yang ditimbulkan, misalnya, yang perlu mendapatkan penanganan serius dari tenaga medis. Setelah kita observasi, tidak ada yang begitu. Setelah muntah itu pergi semua main-main anak-anak," lanjut Amrullah.

Amrullah pun menepis isu bahwa menu MBG yang disajikan kepada siswa SD ada yang basi. Dia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan tidak menunjukkan indikasi tersebut.

"Mungkin kayaknya asam. Mungkin makanannya rasanya asam. Ada, kan, namanya itu masakan asam pedas. Tidak ada indikasi basi. Setelah diperiksa baik-baik, tidak ada indikasi basi. Mungkin ada beberapa anak yang merasa tidak familiar dengan masakan itu. Persoalan rasa," bebernya.

(hsr/asm)

PADANG - Komitmen kuat PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dalam mendukung perwujudan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, ditunjukkan melalui kehadiran produk bata interlock presisi sebagai solusi untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah.

Menindaklanjuti koordinasi Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengunjungi fasilitas produksi bata interlock presisi SIG yang dioperasikan oleh anak usaha SIG, yaitu PT Semen Padang di Indarung, Padang, 24 Januari 2025.

Kunjungan Wamen PKP diterima langsung oleh Direktur Utama SIG Donny Arsal, Direktur Operasi SIG Reni Wulandari, Direktur Supply Chain SIG Yosviandri beserta jajaran manajemen SIG, dan Direktur Utama PT Semen Padang Indrieffouny Indra beserta jajaran manajemen PT Semen Padang.

Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri bahan bangunan, SIG mendorong penggunaan bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau SIG, sebagai solusi untuk menjawab tantangan pembangunan rumah MBR, yaitu waktu pembangunan, biaya pembangunan, dan kualitas bahan bangunan.

Fahri Hamzah menyatakan bahwa solusi yang dihadirkan SIG adalah langkah terobosan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat sebagai salah satu langkah mengatasi kemiskinan. Fahri menuturkan bahwa Kementerian PKP berfokus untuk membantu mengatasi kemiskinan dan gap ekonomi, salah satunya melalui pembangunan perumahan yang masif di seluruh Indonesia yaitu program 3 juta rumah setahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis, Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah, serta Swasembada Pangan menjadi Top 3 Program Prabowo-Gibran dengan skor positif paling tinggi. Sementara Wacana Pilkada akan dipilih oleh DPRD menjadi Top 1 isu yang skor negatifnya paling buruk.

Demikian hasil temuan riset LSI Denny JA terkait menyambut 100 Hari Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran. LSI enny JA menggunakan dua pendekatan untuk menghasilkan laporan ini: LSI Weight Scoring Model dan Aplikasi LSI Internet.

Weight Scoring Model adalah pendekatan evaluasi berbasis bobot, yang dirancang untuk menilai kebijakan secara holistik. Model kedua menganalisis frekuensi serta sentimen percakapan daring antara 20 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menjelaskan, berdasar riset LSI Denny JA,ada 9 program yang mendapatkan respon positif.Program yang menempati peringkat pertama sentimen positif adalah Makan Bergizi Gratis (Skor 8,4).Program ini menempati peringkat pertama karena dampaknya yang langsung terhadap pengurangan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat, mendukung kualitas generasi mendatang.

“Ketika anak-anak dapat tumbuh sehat dengan asupan nutrisi yang cukup, mereka memiliki kesempatan untuk belajar lebih baik, bekerja lebih produktif, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” kata Ardian Sopa, Jumat (24/1/2025).

Posisi kedua hingga kesembilan secara berturut-turut adalah:Program Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah (Skor 8,0), Swasembada Pangan (Skor 7,8), Peningkatan Kesejahteraan Guru (Skor 7,8), Kenaikan Upah Minimum Nasional (Skor 7,8), Keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Skor 7,8), Program Transisi Energi Hijau (Skor 7,7), Pemberantasan Judi Online (Skor 7,3), dan Penurunan Harga Tiket Transportasi Publik (Skor 7,2).

Riset LSI Denny JA ini juga menilai wacana (baru di tahap inisiasi) atau kebijakan yang dianggap negatif. Ini dievaluasi berdasarkan dampak terhadap demokrasi (30%), implikasi fiskal dan ekonomi (25%), resistensi publik dan kontroversi (20%), efisiensi dan efektivitas (15%), serta dampak terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial (10%).

Adapun wacana dan program yang paling menuai sentimen negatif adalah usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Skoring untuk wacana ini terbesar mencapai skor -7,9/minus 7,9.“Kebijakan ini mendapat kritik tajam karena melemahkan partisipasi langsung masyarakat, meningkatkan risiko korupsi, dan menimbulkan resistensi publik,” kata Ardian.

Lebih jauh, lanjutnya, wacana ini mengundang pertanyaan mendasar tentang komitmen pemerintah terhadap prinsip demokrasi. Menurut Ardian, hak memilih adalah esensi dari kedaulatan rakyat. Ketika hak ini direnggut, rakyat merasa kehilangan kendali atas pemimpin yang akan memengaruhi kehidupan mereka secara langsung.

Sentimen negatif lain bersumber dari isu pembentukan Kabinet Jumbo (Skor -6,8) dan Penghapusan Piutang Macet UMKM (Skor -5,7). “Kabinet yang terlalu besar dianggap inefisien, membebani anggaran, serta memicu konflik kepentingan jika didasarkan pada hutang budi politik semata,” kata Ardian.

Sedangkan kebijakan penghapusan piutang macet UMKM memicu moral hazard, mengurangi likuiditas lembaga keuangan, dan dinilai tidak adil bagi debitur yang patuh. “Meskipun niatnya baik untuk membantu UMKM yang kesulitan, kebijakan ini berisiko menciptakan preseden yang salah,” ungkap dia.

Padang (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, kementerian tersebut sedang melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di Indonesia termasuk yang dikuasai oleh pemerintah daerah hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Pemerintah akan menjamin ketersediaan tanah dan saat ini kita sedang melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di seluruh Indonesia," kata Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja di Padang, Jumat.

Bahkan, kata Fahri, Kementerian PKP memiliki Direktur Penyediaan Lahan yang akan fokus menangani masalah tersebut. Untuk jangka panjang gagasan itu akan mengarah kepada land bank kepemilikan lahan dan perumahan.

Ke depannya tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh pemerintah daerah hingga BUMN seperti di jalur-jalur kereta api akan ditindaklanjuti oleh Kementerian PKP.

"Jadi, akan kita siapkan tanah sehingga investor tidak perlu pusing cari tanah," ujar Fahri.

Bahkan, pemerintah tidak menutup kemungkinan memberikan harga murah dan berupaya menormalkan harga tanah yang saat ini sudah sangat tinggi atau mahal.

Apabila rencana itu berjalan, maka selanjutnya Kementerian PKP mulai membangun rumah bagi masyarakat dengan mencari investor yang sanggup memberikan penawaran harga terbaik.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo, targetnya ialah masing-masing satu juta unit rumah akan dibangun di daerah pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian PKP akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah.

Berdasarkan rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu, pembangunan sanitasi dan pendirian dapur dalam program tiga juta rumah menjadi penting dan mendesak. Sebab, ketiadaan sanitasi bisa menjadi penyebab bakteri escherichia coli.

"Pertama kita akan fokus dulu pada sanitasi dan pembangunan dapur rumah-rumah yang tidak layak huni," ujarnya.

Kemudian, untuk di wilayah perkotaan Kementerian PKP akan menyasar perumahan-perumahan yang selama ini tidak layak dan disulap menjadi bangunan seperti rumah susun atau apartemen.

"Tidak usah khawatir. Bapak Presiden selalu bilang uangnya ada (untuk pembangunan)," kata dia.

Padang: Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pembangunan rumah secara masif merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ketimpangan di tanah air.

"Harus ada pembangunan rumah yang masif di seluruh Indonesia," kata Wamen PKP RI Fahri Hamzah dikutip dari Antara, Jumat, 24 Januari 2025.

Fahri Hamzah mengatakan program pembangunan tiga juta rumah per tahun merupakan bukti kehadiran negara dalam menyikapi ketimpangan yang mencolok antara segelintir orang kaya, dan banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Saat ini Kementerian PKP sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. Rencananya pada Februari 2025 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial dan beberapa lembaga terkait akan menyepakati data tunggal terkait kemiskinan.

Koordinasi antarkementerian dan lembaga tersebut mengingat data kemiskinan yang selama ini masih simpang siur, atau tidak akurat terutama saat pemerintah membutuhkan pendataan seperti rencana pembangunan tiga juta rumah.

Secara pribadi, Fahri mengaku memegang data dari Bank Dunia dan BPS tentang konsumsi kalori per kapita per hari. Dari data yang dikantonginya, terdapat sekitar 10 persen warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan perhatian khusus.

"Bahkan di antara 10 persen itu ada yang masuk kategori miskin absolut yang artinya mereka hidup dengan uang Rp10 ribu per hari," ujar dia.

Wamen PKP mengatakan program tiga juta rumah tersebut menyasar masyarakat miskin di antaranya kelompok masyarakat yang tidak memiliki rumah sama sekali atau memiliki rumah namun tidak layak huni.

(KIE)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) tetap dijalankan saat Ramadan. Namun menunya akan disesuaikan sehingga dapat dikonsumsi saat berbuka puasa bagi penerima makanan bergizi gratis yang berpuasa.

"Jadi bentuk makanannya tidak masak segar, tetapi kita akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang memang pantas juga untuk berbuka, contohnya susu, kemudian ada kurma, ada buah," kata Dadan seusai penandatanganan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), seperti dilansir Antara, Jumat (24/1/2025).

Dadan mengatakan jenis makanan yang diberikan juga bergantung pada satuan pendidikannya. Dia mencontohkan satuan pelayanan makanan bergizi di pesantren akan berada di pesantren sehingga makanan dapat disajikan saat berbuka.

"Namun, bagi yang mungkin di sekolah, makanannya dibawa pada saat pulang sekolah," kata dia.

BPOM dan BGN menjalin kerja sama untuk meningkatkan pengawasan makan bergizi gratis. Menurutnya, keterlibatan BPOM sangat penting karena masifnya kegiatan tersebut.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan langsung selama setahun. Jadi ini kegiatan yang tidak pernah berhenti," ujar dia.

Dadan mengatakan terdapat empat aspek yang diutamakan dalam makan bergizi gratis, di antaranya ialah kebersihan dan keamanan pangan yang menjadi ranah otoritas BPOM. Dia mengatakan BPOM memiliki pengalaman dalam memitigasi kejadian luar biasa, misalnya keracunan pangan.

Dia menyebutkan makan bergizi gratis merupakan upaya intervensi agar anak tumbuh secara baik karena terdapat dua masa di mana pertumbuhan berjalan optimal, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia 8-17 tahun.

Adapun program tersebut, menurut dia, akan mencakup 82,9 juta orang, yang dilayani melalui 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sampai sekarang baru ada 244 satuan pelayanan yang tersebar di 33 provinsi. Pada saat kami launching itu baru 190 di 26 provinsi, hari ini sudah di 33 provinsi," katanya.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar umum lancar, tetapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM, karena BPOM bisa memitigasi, kemudian mengevaluasi mulai dari aspek higienis sampai dari aspek keamanan pangan," sambungnya.

Dia mengatakan program tersebut juga ditargetkan memberi dampak perekonomian positif di daerah-daerah. Dia mengatakan setiap satuan pelayanan akan mengolah uang sekitar Rp 8-10 miliar per tahun.

"Sekitar 85% uang itu digunakan untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, dan 10,5% untuk membayar ibu-ibu yang tadinya menganggur supaya bisa bekerja. Jadi ini efek ekonominya akan sangat besar sekali. Dan karena ini kegiatan yang sangat besar, yang berlangsung setiap hari, memang kemudian butuh keterlibatan semua pihak," katanya.

(haf/imk)

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mulai melakukan pengawasan keamanan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul kasus keracunan dari puluhan siswa di Sukoharjo setelah menyantap menu MBG.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya telah menandatangani kesepakatan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pangan MBG yang didistribusikan. Kendati demikian, Taruna tak menanggapi langsung terkait kasus keracunan yang telah terjadi.

"Kita sudah buat MoU kemarin, bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional," ujar Taruna saat ditemui di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Adapun, BPOM akan mengawasi dari sisi mutu dan keamanan makanan dengan melakukan pengawalan oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah. Tak hanya itu, BPOM dan BGN juga akan melakukan pendampingan dan pembinaan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam nota kesepahaman yang baru ditandatangani pada Kamis (23/1/2025) lalu, pihaknya kedua lembaga tersebut juga akan menyusun langkah-langkah strategis bersama dalam pengawalan keamanan pangan program MBG.

"Langkah strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam waktu dekat adalah yang berkaitan dengan skema tambahan anggaran untuk melaksanakan pengawalan MBG tersebut," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, program MBG bertujuan untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya pada kelompok usia rentan (bayi di bawah 5 tahun/balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui), dengan memastikan kebutuhan gizi harian masyarakat terpenuhi.

Diberitakan sebelumnya, terdapat laporan bahwa 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah yang keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya telah menarik menu yang disajikan, yakni ayam untuk diganti telur rebus.

"Setelah tahu ada yang mual semua ayam ditarik dan diganti telur," ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (16/1/2025).

Selain menarik menu, Dadan melanjutkan setiap korban juga telah menerima penanganan oleh tenaga medis dan dipastikan semua siswa dalam kondisi sehat.

"Yang mual-mual ditangani petugas dan diobati dan sudah ceria kembali," imbuhnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan syarat kredit pemilikan rumah (KPR) untuk warga miskin, demi program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan. Salah satunya adalah kualitas KPR yang cukup dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran alias satu pilar saja.

"Lebih longgar dibandingkan kredit lainnya, di mana bank menilai dengan tiga pilar, yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar," tegasnya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

Kelonggaran ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Di lain sisi, wasit industri jasa keuangan itu menyiapkan kanal pengaduan khusus bagi pejuang KPR. Pengaduan dapat dilakukan melalui kontak 157.

"Untuk menampung pengaduan jika terdapat kendala dalam proses pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ucap bos OJK itu.

"OJK bersama stakeholder terkait membahas dukungan likuiditas bagi pembiayaan bagi program 3 juta rumah untuk lebih besar lagi, mengingat besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk program itu," tambahnya.

Kebijakan OJK lain yang mendukung program 3 juta rumah, yakni pencabutan larangan pemberian kredit pengadaan atau pengolahan tanah. Aturan tersebut dicabut sejak 1 Januari 2023 lalu untuk mendukung pendanaan pengembang perumahan.

Kredit pemilikan rumah kini juga dapat dikenakan bobot risiko yang rendah.

"Dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko," tutup Mahendra.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung program 3 juta rumah. Salah satunya soal pembiayaan di sektor perumahan yang lebih mudah.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan kebijakan yang dimaksud meliputi kualitas KPR yang dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran.

Kebijakan ini lebih longgar dibandingkan kredit lainnya di mana bank menilai dengan 3 hal, yakni prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar.

"KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR Kredit), serta mencabut larangan pemberian kredit pengadaan/pengolahan tanah sejak 1 Januari 2023 untuk mendukung sisi pendanaan kepada pengembang perumahan," kata Mahendra dalam acara konferensi pers KSSK, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Selain itu, OJK bersama kementerian/lembaga serta pihak bank akan membahas mengenai dukungan likuiditas bagi pembiayaan program 3 juta rumah, mengingat besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk program itu. Di antaranya, lain penyempurnaan skema Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA SP) di Pasar Modal.

Mahendra menekankan penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam proses pemberian kredit/pembiayaan perumahan bagi masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bukan merupakan satu-satunya faktor dalam pemberian kredit/pembiayaan.

Dia mengakui SLIK memang menjadi salah satu informasi yang dapat digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur. Namun, SLIK bukan merupakan satu-satunya faktor dalam pemberian kredit. Untuk itu, OJK memberikan layanan pengaduan bagi masyarakat yang mendapatkan kendala dalam pengajuannya.

"OJK juga menyiapkan kanal pengaduan khusus pada Kontak 157 untuk menampung pengaduan jika terdapat kendala dalam proses pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) untuk MBR dimaksud," imbuh Mahendra.

(hns/hns)