KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengganti menu susu pada Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sejumlah wilayah yang bukan merupakan sentra sapi.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Jusario Vermonte mengatakan, menu susu pada Program Makan Bergizi Gratis diprioritaskan di wilayah sentra sapi.

"Itu sudah ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi," kata Philips, dikutip dari Antara, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, susu tersebut bisa bersumber dari susu sapi milik peternak, sehingga diharapkan ekonomi daerah bisa tumbuh.

Lantas, apa ganti menu susu Program Makan Bergizi Gratis?

Pengganti menu susu

Philips menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah opsi sebagai pengganti menu susu gratis.

"Untuk wilayah yang bukan merupakan sentra sapi, kebutuhan protein dari susu digantikan oleh sumber protein lain, seperti ayam, telur, maupun daging," jelas dia.

Menurut dia, menu alternatif itu sudah didiskusikan dengan ahli gizi dan Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga dipastikan telah memenuhi standar kecukupan gizi.

Pengelolaan menu itu nantinya akan dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kebutuhan gizi siswa tercukupi.

Sebelumya polemik menu susu di Program Makan Bergizi Gratis sudah muncul sejak lama. Beberapa menu telah disiapkan untuk mengganti susu.

Diberitakan Kompas.com Rabu (11/9/2024), salah satu opsi yang pernah muncul adalah susu ikan. Hal itu diungkap oleh Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah.

Dia menyampaikan, produksi susu sapi di dalam negeri tidak mencukupi untuk pemenuhan Program Makan Bergizi Gratis.

Selain susu ikan, daun kelor juga pernah masuk ke dalam opsi pengganti menu susu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, daun kelor dan telur bisa menjadi sumber kalsium dan protein.

"Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Senin (23/12/2024).

Wilayah Jakarta tak dapat menu susu

Salah satu wilayah yang tidak diprioritaskan mendapat susu pada program Makan Bergizi Gratis adalah Jakarta.

Berdasarkan pengembangan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Jakata belum tercatat sebagai salah satu wilayah yang memiliki sentra susu.

“Per hari ini, dia (Jakarta) bukan sentra susu. Pernyataan dari BGN (Badan Gizi Nasional) adalah (susu program MBG) diprioritaskan pada tempat-tempat yang memiliki sentra sapi,” kata Juru Bicara Kepresidenan Philips J Vermonte, dikutip dari Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Hingga April 2025, diharapkan 900 titik SPPG sudah terdata dan bertambah menjadi 2.000 titik pada Agustus.

“Jadi di antara tempat-tempat itu ada yang ada sentra susunya, (misal) di Cimahi ada, dan lain-lain,” pungkasnya.

(Sumber: Dinda Aulia Ramadhanty, Adhyasta Dirgantara | Editor: Fitria Chusna Farisa, Icha Rastika).

KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengganti menu susu pada Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sejumlah wilayah yang bukan merupakan sentra sapi.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Jusario Vermonte mengatakan, menu susu pada Program Makan Bergizi Gratis diprioritaskan di wilayah sentra sapi.

"Itu sudah ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi," kata Philips, dikutip dari Antara, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, susu tersebut bisa bersumber dari susu sapi milik peternak, sehingga diharapkan ekonomi daerah bisa tumbuh.

Lantas, apa ganti menu susu Program Makan Bergizi Gratis?

Pengganti menu susu

Philips menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah opsi sebagai pengganti menu susu gratis.

"Untuk wilayah yang bukan merupakan sentra sapi, kebutuhan protein dari susu digantikan oleh sumber protein lain, seperti ayam, telur, maupun daging," jelas dia.

Menurut dia, menu alternatif itu sudah didiskusikan dengan ahli gizi dan Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga dipastikan telah memenuhi standar kecukupan gizi.

Pengelolaan menu itu nantinya akan dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kebutuhan gizi siswa tercukupi.

Sebelumya polemik menu susu di Program Makan Bergizi Gratis sudah muncul sejak lama. Beberapa menu telah disiapkan untuk mengganti susu.

Diberitakan Kompas.com Rabu (11/9/2024), salah satu opsi yang pernah muncul adalah susu ikan. Hal itu diungkap oleh Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah.

Dia menyampaikan, produksi susu sapi di dalam negeri tidak mencukupi untuk pemenuhan Program Makan Bergizi Gratis.

Selain susu ikan, daun kelor juga pernah masuk ke dalam opsi pengganti menu susu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, daun kelor dan telur bisa menjadi sumber kalsium dan protein.

"Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Senin (23/12/2024).

Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh siswa di Indonesia menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) pada akhir 2025.

"Akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi gratis," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

Ia menjelaskan program MBG dimulai 6 Januari 2025 lalu dan telah melayani sekitar 650 ribu anak-anak di 31 provinsi.

Prabowo menyampaikan pada Januari hingga April 2025, program ini menyasar 3 juta penerima manfaat. Lalu pada April hingga Agustus 2025, target penerimanya sebanyak 6 juta orang.

"September kita harapkan 15 juta anak," ujarnya.

Prabowo pun menyampaikan terima kasih ke seluruh jajarannya yang turut serta menyukseskan salah satu program unggulannya ini. Ia menyatakan akan bersinergi penuh dengan pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah untuk menjalankan MBG. Ia menekankan hal ini merupakan masalah strategis dalam memperkuat masa depan Indonesia.

Senin lalu (20/1), Prabowo meminta maaf jika implementasi program makan bergizi gratis (MBG) belum merata.

Ia mengatakan MBG merupakan program besar, sehingga tidak mudah untuk pembagian bisa merata ke seluruh rakyat

"Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia saya minta maaf kepada seluruh orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima," kata Prabowo usai peresmian proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).

Prabowo menjelaskan program itu membutuhkan proses administrasi dan realisasi secara fisik. Prabowo pun berjanji akan merealisasikan program prioritasnya itu secara menyeluruh. Ia berniat agar seluruh anak di Indonesia merasakan program MBG pada akhir tahun ini.

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ujar dia.

Pada saat yang sama, Prabowo juga mempersilahkan orang yang tak mau menyantap menu makanan di program MBG agar bisa menyerahkannya ke yang lebih membutuhkan.

"Yang enggak mau makan ya enggak apa-apa, kasih ke yang perlu," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Seluruh daerah di Papua membutuhkan ahli gizi untuk menyukseskan program strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintahan era Kabinet Merah Putih.

Pernyataan tersebut diungkapkan tokoh masyarakat Papua juga mantan Bupati Kabupaten Merauke (2000-2010) John Gluba Gebze, dalam seminar Forum Pemred yang bertajuk "Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Indonesia Emas" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu.

Jhon menegaskan program MBG merupakan gebrakan terbaik yang dilakukan Presiden Prabowo - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sangat dibutuhkan demi memastikan anak-anak yang diharapkan menjadi penerus perjuangan bangsa tumbuh dengan fisik dan kecerdasan IQ yang baik.

Namun, ia mengungkapkan bahwa secara historis program makan gratis untuk anak-ibu menyusui itu bukan hal yang baru bagi masyarakat Papua, termasuk Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Pada saat Jhon menjabat bupati di Merauke, program serupa sudah dijalankan bahkan mereka menyajikan makanan dengan sistem prasmanan yang diselenggarakan secara kolektif melibatkan para pejabat struktural pemerintahan daerah hingga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat atau sekitar 100-200 kepala keluarga per harinya.

"Menurut saya, kami di luar Jawa ini butuh ahli gizi karena belum ada itu. Mereka (ahli gizi) diperlukan supaya kita tahu bagaimana gizi anak-anak di Papua setelah dan sebelum program ini dijalankan apakah gizinya terpenuhi-meningkat atau sama saja," kata dia.

Jhon berharap pemerintah pusat dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara program Makan Bergizi Gratis juga bisa mempertimbangkan penyediaan ahli gizi tersebut ke seluruh daerah di Papua.

Adapun diketahui Merauke menjadi salah satu daerah di Papua yang mulai melaksanakan program MBG. Pada awal Januari program tersebut sudah menyasar sebanyak 3.168 pelajar dari tujuh sekolah di Merauke.

"Bagaimana bisa tahu kalau belum ada ahli gizi dan mengetahui standar higienis yang dimakan. Karena itu sebenarnya tujuan dari MBG ini, bukan sekadar memberi makan saja kan," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Ermia Sofiyessi mengatakan bahwa apa yang menjadi harapan masyarakat Papua tersebut juga menjadi perhatian pihaknya, hanya saja membutuhkan waktu untuk merealisasikannnya.

Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia BGN masih sangat terbatas, kata dia, sampai saat ini lembaga tersebut baru ada sebanyak 28 orang pegawai definitif yang terdiri atas kepala - wakil kepala tingkat eselon 1-2 sementara selebihnya masih tenaga perbantuan yang bahkan bekerja secara sukarela.

Meski demikian pihaknya memastikan bahwa semua dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini sudah diperhitungkan. BGN berkewajiban memenuhi standar 1/3 kalori harian, misalnya untuk anak usia taman kanak-kanak standarnya 300 kalori, SMP 600 kalori dan seterusnya.

"Pernah ada penelitian menyasar 300 anak yang di tes darahnya termasuk Papua, walau mereka ini tidak makan nasi tapi ada kenaikan 30 persen tiga bulan kemudian, yang ini intinya makanan itu bermanfaat bagi mereka," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan semua anak di Indonesia mendapatkan program makan bergizi gratis pada akhir tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet di Istana, Jakarta, Rabu (22/1/2025) sore.

Prabowo mengatakan, pada April 2025, dia berharap 3 juta anak sudah bisa mendapat makan bergizi gratis.

Lalu, di bulan Agustus 2025, akan ada 6 juta anak yang menerima makan bergizi gratis.

Sementara di bulan September 2025, Prabowo membidik 15 juta anak dapat makan bergizi gratis.

"Dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," katanya Prabowo.

Prabowo menyebut bahwa program yang sudah dilakukan sejak 6 Januari 2025 telah menyasari 650.000.

"Sampai sekarang berhasil melayani 650.000 anak-anak kita di 31 provinsi," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, capaian ini merupakan hasil kerja keras semua pihak.

"Kepala Badan Gizi, jajarannya, Mendagri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Bappenas, Menteri Desa, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, para kepala sekolah, para gubernur, bupati. Tentunya Menteri Keuangan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan sanitasi layak dalam program 3 juta rumah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran mengatakan pelaksanaan pembangunan program 3 juta rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga. Selain itu, program 3 juta rumah juga diharapkan dapat memiliki sanitasi yang layak.

“Pelaksanaan pembangunan hunian dalam program 3 juta rumah perlu perhatikan pengelolaan sampah juga. Hal itu sangat penting untuk masyarakat dan menjaga lingkungan lebih bersih,” ujarnya, Rabu (22/1/2025).

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan masih banyak rumah tidak layak huni berada di desa karena perencanaan dan pembangunan rumah dilakukan secara informal dengan basis keaktifan keluarga masing – masing. Hal ini membuat masyarakat desa sangat memerlukan rumah tidak layak huni.

“Saya sedang berdiskusi apakah dana APBN bisa dialokasikan untuk membenahi rumah tidak layak huni, karena skema bisnis rumah desa ini tidak bertemu, berbeda dengan perkotaan yang skema bisnisnya ada karena ekonomiannya tercapai,” katanya.

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, saat ini jumlah rumah tidak layak huni di perdesaan mencapai 4 juta unit rumah. Angka itu sesuai dengan kepemilikan nama dan alamat atau by name by address.

“Kami terus menyisir rumah tidak layak huni di desa sesuai dengan data by name dan by address. Kami coba sisir pelan – pelan,” ucapnya.

Menurutnya, salah satu upaya untuk membangun rumah di desa dengan menggunakan skema rumah berbasis komunitas. Nantinya, dengan rumah berbasis komunitas yang dibangun di perdesaan, pemerintah akan hadir sebagai fasilitator.

Nantinya, entitas struktur negara di tingkat bawah seperti rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas.

RT dan RW ini dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya. Terlebih, Indonesia memiliki 1,2 juta RT/RW sehingga akan lebih mudah memantau pembangunan rumah komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong.

Hal ini dilakukan karena kawasan perdesaan sudah memiliki banyak rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi oleh sanitasi.

“Paling cocok rumah di desa itu rumah komunitas, ini bisa masuk unsur koperasi, usaha kecil untuk bergotong royong. Nanti dengan konsolidasi dari pemerintah. Kami juga sebagai fasilitator untuk pengembang, stakeholder, bahan bangunan, komunitas, dan lainnya. Kami urus pengadaan rumah masyarakat bawah yang rusak juga,” tuturnya.

Dia menegaskan rencana pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan tidak semua berbentuk bangunan baru. Namun, juga terdapat perbaikan untuk rumah tidak layak huni dengan melengkapi akses sanitasi dan air bersih.

“Kami ingin 1 rumah punya 1 MCK agar sanitasi dan layak huni. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari program 3 juta rumah,” ujar Fahri.

Nantinya, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi seperti sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

“Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi MCK dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya,” katanya.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan gotong royong membangun rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Hal ini sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni. Dia berharap agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mendukung pengelolaan sampah secara terpadu oleh masyarakat. Hal itu secara tidak langsung membuat lingkungan hunian lebih bersih dan sehat.

“Masyarakat di perdesaan bisa ikut mengelola sampah dari tempat tinggalnya masing-masing. Jadi mereka bisa menambah pendapatan serta membuka lapangan kerja dan tidak perlu berbondong-bondong pindah ke kota,” ucapnya.

Adapun salah satu pengelolaan sampah melalui program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Wantilan, Kecamatan Cipendeuy. Program ini menjadi salah satu wujud inovasi dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Subang.

Hasil dari pengelolaan sampah mulai dari pakan, suvenir serta kerajinan tangan lainnya. Pihak BUMDes juga membuat sejumlah produk lain seperti pupuk untuk tanaman jagung hibrida yang bisa menambah kesejahteraan serta perekonomian masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis di sekolah telah dimulai sejak awal Senin, 9 Januari 2025. Dalam pelaksanaannya, beberapa kementerian dan lembaga turut ikut serta. Termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Hal itu diungkapkan oleh Ketua BRIN Laksana Tri Handoko usai Penganugerahan MURI BRIN di Gedung BRIN, Jakarta, pada Rabu (22/1/2025). Handoko menjelaskan jika BRIN ikut serta dalam persiapan produksi Makan Bergizi Gratis.

"Makan Bergizi Gratis itu sudah menjadi program nasional dan kami menjadi salah satunya. Tetapi kami memang ada di sisi yang agak berbeda yaitu kami menyiapkan dari sisi kesiapan penguatan hulu di produksinya," jelas Handoko.

Handoko pun menyinggung permasalahan pertanian Indonesia umumnya berkisar pada food lost dan food waste. Food lost ini mencakup bahan pangan yang busuk sebelum produksi, sementara food waste merupakan siswa hasil pangan.

Melihat permasalahan ini, BRIN mengembangkan teknologi demi menjaga bahan pangan. Teknologi itu kemudian dikirimkan kepada UMKM di daerah-daerah.

"Sehingga mereka nanti bisa menjadi produsen karena harapan pemerintah kan seperti itu, menjadi produsen untuk makan bergizi di daerahnya sendiri," paparnya.

Ia mencontohkan bahan pangan seperti cabe yang hanya dijual mentah saja, bisa ditambahkan dengan bungkus agar lebih awet.

"Kalau cabe, bawang satu bulan sudah hancur harganya. Tapi dengan teknologi yang ada di kami seenggaknya bisa disimpan sampai 3 bulan," ujarnya.

Handoko menyatakan banyak riset BRIN yang menjadi bagian dari teknologi penyimpanan makanan.

"Itu peran kami di Makan Bergizi Gratis saat ini," pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan serentak di 26 provinsi di Indonesia sejak Senin, 9 Januari 2025. Terdapat 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi.

Seluruh SPPG tersebar di 26 provinsi di antaranya Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menggelar evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Pada kesempatan itu, dia menyebut program MBG bisa berjalan mulai 6 Januari 2025 dan telah dinikmati oleh 650 ribu anak-anak di 31 provinsi Indonesia.

"Ini berkat kerja keras banyak pihak, Kepala Badan gizi jajarannya, Mendagri, menteri pendidikan dasar dan menengah, menteri Bappenas, menteri Desa, menteri BUMN, Menteri Kesehatan Panglima TNI Kapolri, para kepala sekolah para Gubernur, Bupati, tentunya Menteri Keuangan," kata Prabowo, Rabu (22/1/2025).

Prabowo mengatakan target program MBG pada Januari hingga April 2025 mampu menjangkau 3 juta anak. Jumlah ini akan terus meningkat hingga mencapai 6 juta anak pada periode April hingga Agustus 2025.

Kemudian, diharapkan mampu menjangkau 15 juta anak pada September 2025. Pada akhir 2025, pemerintah menargetkan seluruh anak Indonesia dapat menikmati program makan bergizi gratis.

Tak lupa, Prabowo mengucapkan apresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut.

"Saudara-saudara, terima kasih kerja sama ini. Seluruh kementerian/lembaga ikut mengamankan dan menyukseskan program ini," tutur Prabowo kepada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut.

(Febrina Ratna Iskana)

SEMARANG, KOMPAS.com – Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp67 miliar untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, setiap kabupaten/kota di wilayah ini juga akan mencadangkan Rp 10 miliar untuk program tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan cadangan yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi.

"Rekomendasi Pak Mendagri di dalam APBD 2025, untuk menyediakan anggaran, rata-rata saya bilang kabupaten/kota itu Rp 10 miliar. Kalau di provinsi kita anggarkan Rp 67 miliar, masih cadangan, belum ada instruksi apapun karena di dalam edaran maupun surat keputusan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) itu ditanggung di PA-nya BGN," ungkap Harso saat dikonfirmasi pada Rabu (22/1/2025).

Meskipun demikian, Bappeda memastikan bahwa tidak ada anggaran yang dipangkas atau dirasionalisasi untuk Program MBG.

"Kalau di provinsi tidak ada (yang dipangkas untuk MBG), hanya memformulasikan kembali, tidak dipangkas. Tidak ada bahasa rasionalisasi, tidak ada," tegas Harso.

Dia juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada arahan dari pusat terkait cadangan dana Rp 67 miliar tersebut.

Harso mengaku belum sempat bertemu dengan koordinator Program MBG.

"Tetapi pemerintah daerah paling tidak siap untuk penyiapan tempat, nanti kalau diperluas. Ini kan masih seperti prioritas pertama, belum semuanya. SMA Negeri, Swasta, pun belum semuanya ada. Misalnya Kota Semarang kan belum semuanya dapat. Sistemnya bergilir, kemarin mungkin waktu tanggal 6 kelas 1 SMA dulu, kemudian bertahap ke kelas 2, kelas 3. SD pun bertahap," jelasnya.

Menanggapi insiden keracunan di SDN Sukoharjo, Harso menyatakan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan oleh puskesmas.

"Kita disuruh, koordinator pun disuruh silent dulu, tidak ada statement apapun. Langsung otomatis sudah dikerjakan puskesmas, langsung ditangani, pemerintah daerah itu perlu menjamin bila ada hal yang tidak diinginkan seperti musibah (keracunan), itu kan bisa terjadi," imbuhnya.

Bappeda juga telah mengarahkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kanwil Kementerian Agama untuk membentuk tim khusus pendukung Program MBG guna mencegah kejadian serupa terulang.

"Paling tidak Dinkes juga menyiapkan sampai mengkoordinasikan hingga ke Puskesmas apabila ada hal-hal yang sifatnya urgen, seperti Puskesmas turun tangan jika ada yang keracunan. Nah kemarin kan terjadi di SDN Sukoharjo dan terjadi di mana-mana juga," pungkas Harso.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa sasar 15 juta anak mulai September 2025. Jumlahnya diharapkan terus meningkat hingga bisa menyasar semua anak-anak Indonesia pada akhir tahun ini.

"Untuk Januari sampai April 2025 program ini sasarannya adalah 3 juta anak, bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," kata Prabowo dalam Pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Target tersebut sangat signifikan jika melihat realisasi saat ini, di mana Prabowo menyebut program MBG telah menyasar 650 ribu anak di 31 provinsi sejak dimulai 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut mengamankan dan mensukseskan program MBG. Program ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat masa depan anak-anak Indonesia.

"Ini adalah masalah strategis, kita memperkuat masa depan Indonesia. Anak-anak Indonesia harus kuat, harus cerdas, harus semangat, harus sekolah dengan baik," imbuhnya.

Berkat program MBG, Prabowo optimis dalam waktu yang tidak lama akan ada peningkatan kemampuan akademis dari anak-anak Indonesia. Selain itu, ia ingin semua sekolah bisa menerapkan teknologi.

"Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita akan melihat peningkatan hasil kemampuan akademis anak-anak kita. Saya juga bertekad untuk melakukan langkah-langkah intervensi kepada semua sekolah di Indonesia dari SD, SMP, SMA,, semua sekolah yang dibina oleh pesantren dengan teknologi. Kita akan masuk ke semua sekolah dengan teknologi, kita ingin mempercepat penyampaian pelajaran untuk semua sekolah kita," tegasnya.

Simak juga Video: IDAI Ingatkan Prioritaskan Makan Gratis untuk Anak di Daerah 3T

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto mengungkap capaian program makan bergizi gratis yang telah berjalan sejak 6 Januari lalu. Prabowo menargetkan pada akhir 2025 semua anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (22/1/2025). Prabowo mulanya membeberkan soal capaian awal program ini di bulan ini.

"Program makan bergizi kita berjalan, alhamdulillah kita telah luncurkan tanggal 6 Januari lalu. Sampai sekarang berhasil melayani 650 ribu anak-anak kita di 31 provinsi," kata Prabowo.

Prabowo menyebut kelancaran program ini tak terlepas dari kerja keras semua pihak. Dia menyebut peran para menteri hingga TNI-Polri.

"Ini berkat kerja keras banyak pihak. Kepala Badan Gizi, jajarannya. Mendagri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Bappenas, Menteri Desa, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri. Para Kepala Sekolah, para Gubernur-Bupati. Tentunya Menteri Keuangan," tutur Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menargetkan ada 3 juta anak yang mendapatkan makan bergizi hingga bulan April. Kemudian sampai bulan Agustus ditargetkan mencapai 6 juta anak.

"Dan untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025, akan menuju 6 juta anak," jelasnya.

Kemudian, Prabowo berharap di bulan September sudah ada 15 juta anak yang mendapat makanan bergizi. Dengan demikian, dia menargetkan, pada akhir 2025, seluruh anak Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi.

"September kita harapkan, 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah melayani 650 ribu anak sejak dimulai pada 6 Januari 2025. Jumlah itu tersebar di 31 provinsi.

"Program makan bergizi kita berjalan alhamdulillah kita telah luncurkan 6 Januari lalu, sampai sekarang berhasil melayani 650 ribu anak-anak kita di 31 provinsi. Ini berkat kerja keras banyak pihak," kata Prabowo dalam Pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Prabowo menargetkan jumlah penerima program MBG terus bertambah secara bertahap. Diharapkan pada September 2025 penerimanya dapat mencapai 15 juta anak dan akhir tahun semua anak-anak Indonesia ditargetkan bisa menerimanya.

"Untuk Januari sampai April 2025 program ini sasarannya adalah 3 juta anak, bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," ucap Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut mengamankan dan mensukseskan program MBG. Program ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat masa depan anak-anak Indonesia.

"Ini adalah masalah strategis, kita memperkuat masa depan Indonesia. Anak-anak Indonesia harus kuat, harus cerdas, harus semangat, harus sekolah dengan baik," imbuhnya.

Berkat program MBG, Prabowo optimis dalam waktu yang tidak lama akan ada peningkatan kemampuan akademis dari anak-anak Indonesia. Selain itu, ia ingin semua sekolah bisa menerapkan teknologi.

"Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita akan melihat peningkatan hasil kemampuan akademis anak-anak kita. Saya juga bertekad untuk melakukan langkah-langkah intervensi kepada semua sekolah di Indonesia dari SD, SMP, SMA, semua sekolah yang dibina oleh pesantren dengan teknologi. Kita akan masuk ke semua sekolah dengan teknologi, kita ingin mempercepat penyampaian pelajaran untuk semua sekolah kita," tegasnya.