Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk dalam kategori miskin, sehingga diperlukan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dapat mencegah bencana demografi.

"Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada 2045, tetapi berdasarkan data rata-rata yang lahir adalah anak-anak dari keluarga miskin, rata-rata lama sekolah juga hanya sampai SMP, jadi kalau populasi Indonesia tidak menyiapkan MBG, maka akan menghasilkan bencana demografi," katanya di Jakarta, Senin.

Dadan menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam acara simposium "Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional" bersama Indofood.

Ia menegaskan, program MBG bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

"Jadi ini adalah investasi besar-besaran pemerintah Indonesia terhadap sumber daya manusia, nah ini mengapa kita memberikan makan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita sampai SMA. Karena di dalam kebutuhan anak ada dua titik kritis yang harus kita atasi," ujar dia.

Ia menjelaskan, dua titik tersebut yakni pada seribu hari pertama kehidupan atau ketika anak masih dalam kandungan hingga usia dua tahun, dan titik kritis kedua pada usia 8-17 tahun.

"Ketika anak masih dalam kandungan kemudian disusui sampai usia lima tahun, itu penting sekali untuk kecerdasan, pengembangan otak, nah di situ stunting memang harus diatasi. Namun, kalau kita mengatasi stunting saja, anak itu tidak akan berkembang optimal, sehingga kita harus membuat kelanjutan dengan diberikan makanan bergizi seimbang," paparnya.

Sedangkan pada usia 8-17 tahun, sambung Dadan, intervensi pemberian makan bergizi seimbang sangat berpengaruh terhadap kecerdasan anak.

"Ketika anak tumbuh dari usia 8 sampai 17 tahun, misalnya dia tumbuh besar tetapi maaf, sedikit tertinggal, itu karena seribu hari pertama memang tidak mendapatkan gizi yang bagus. Di sisi lain, kalau ada anak yang cerdas tapi pendek, itu karena seribu hari pertamanya sudah bagus, tetapi intervensinya pada titik kritis kedua tidak tepat," tuturnya.

Selain itu, menurutnya, program MBG juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan.

"Total target yang akan kita kejar itu 82,9 juta penerima manfaat, dengan dana investasi membutuhkan Rp400 miliar per tahun, jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.

Ia juga menegaskan, masing-masing provinsi nantinya juga akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan untuk MBG di masing-masing wilayah.

Jakarta -

Penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) resmi dilakukan. Ada kriteria rumah MBR agar bisa menerapkan kebijakan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kriteria rumah MBR yang bisa bebas PBG dan BPHTB sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya atau bedah rumah.

Untuk rumah tapak dan rumah susun maksimal luasnya 36 meter persegi (m2). Sementara itu, untuk rumah swadaya maksimal luasnya 48 m2.

Ada juga kriteria MBR dalam hal penghasilan. Besaran penghasilan MBR untuk wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.000.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan.

Bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.500.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 10.000.000 dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 10.000.000.

"Mereka-mereka yang punya gaji di wilayah itu dan kemudian luas lantainya untuk mereka yang dibuat (rumah) umum 36 m2, rusun 36 m2 maksimal, dan swadaya dibangun 48 m2 maka mereka ini dibebaskan untuk ditarik retribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB itu dibebaskan. Yang kedua di SKB ini juga akan dibebaskan untuk retribusi PBG," kata Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Sebagai infotmasi, hari ini telah berlangsung penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, SKB tersebut berisi tentang pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari dari yang sebelumnya 28 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

(abr/zlf)

Jakarta -

Pemerintah menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penandatanganan surat edaran (SE) terkait hal tersebut akan dilakukan hari ini.

Penandatanganan SE tersebut akan dilakukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Penandatanganan akan dilakukan usai rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara rutin oleh Kemendagri setiap Senin.

Pantauan detikcom di lokasi Menteri PKP datang sekitar pukul 10.22 WIB dengan menggunakan pakaian dinas berwarna putih. Pria yang akrab disapa Ara ini kemudian memasuki aula untuk menandatangani SE tersebut.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sudah ada di lokasi karena sebelumnya sedang melakukan rapat koordinasi mengenai inflasi.

"Ini sudah hadir Menteri Perumahan, Maruarar Sirait Kita masih nunggu Menteri PU Dody Hanggodo kira-kira 5-10 menit lagi hadir," kata Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat (25/11/2024).

Tak lama setelah itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo datang menggunakan batik. Selanjutnya Tito mulai memaparkan hal-hal terkait penghapusan PBG dan BPHTB untuk MBR.

Sementara itu, Ara menambahkan bahwa hari ini pihaknya bersama dengan Kementerian PU dan Kemendagri akan menandatangani surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri terkait pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," paparnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat menyampaikan informasi terkait penandatanganan SE tersebut. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini khusus untuk MBR dan Kementerian PKP sudah memiliki daftar pengembang untuk program tersebut.

"Hari Senin akan MOU, surat keputusan bersama tiga menteri di depan Zoom. Nanti kita rakor inflasi dulu pagi jam 10. Langsung itu acara tanda tangan tiga menteri, Mendagri, Menteri PU, dan Menteri Perumahan," kata Tito saat ditemui di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Tito juga mengimbau kepada pemerintah dan dinas daerah agar jangan ada permainan dalam program tersebut. Dia memperingatkan program tersebut tidak boleh diperuntukkan untuk kelas menengah. Apabila mendapati hal tersebut, pihaknya akan memberi sanksi berupa teguran.

"Ini dinolkan, nanti begitu ke pengembang, cawe, main konspirasi dengan Kepala Dinas Pemda-nya dinolkan aja pura-pura, tahu-tahu dijual kepada kelas menengah. Ya sanksinya nanti kita beri teguran atau yang lain-lain lapor polisi," imbuh Tito.

(abr/zlf)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memperoleh dukungan dari sejumlah negara terkait program makan bergizi gratis selama melakukan kunjungan ke luar negeri.

Program makan bergizi gratis menjadi andalan Prabowo dalam mewujudkan Asta Cita. Badan Gizi Nasional telah memproyeksikan pengeluaran harian untuk program MBG ini sebesar Rp1,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp800 miliar per hari dialokasikan untuk belanja produk pertanian dan peternakan lokal sebagai sumber program MBG.

Besarnya pengeluaran tersebut membuat Prabowo pun bergerak untuk menjawab pertanyaan baru terkait dengan kecukupan stok pangan dalam negeri dan poyensi pengeluaran yang membebani APBN yang lebih besar.

Sayangnya, hanya lawatan di Peru tak ada pembahasan mengenai program Makan Bergizi Gratis, tetapi Prabowo kembali menggencarkan niatnya tersebut berada di Negara-negara lainnya.

Berikut sejumlah Negara yang mendukung Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis

• China

Oleh-oleh pertama berasal dari China dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Negeri Tirai Bambu yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden China Xi Jinping itu menyepakati pendanaan Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa di luar tujuh kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai US$10,07 triliun antara China dengan Indonesia, pemerintah Negeri Tirai Bambu juga sepakat untuk mendukung pendanaan program makan bergizi gratis.

Bahkan, kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia. Airlangga menyampaikan bahwa China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka [pemerintah China] akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga kepada wartawan di Beijing, Minggu (10/11/2024).

• Amerika Serikat

Presiden Prabowo Subianto kembali membawa pulang komitmen untuk bantuan terhadap program andalannya, yaitu Makan Bergizi Gratis.

Apalabila, sebelumnya komitmen ini diberikan oleh Presiden China XI Jinping, kali ini Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden juga menyatakan komitmennya untuk membantu program prioritas Prabowo itu.

Hal ini disampaikan Biden dalam keterangan resmi White House usai pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (12/11/2024).

“Kami menyatakan dukungan kami terhadap program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil,” ujar Biden dalam keterangan resminya.

Agricultural Conselor Kedutaan Besar AS di Indonesia Lisa Ahramjian menyebut bahwa Negeri Paman Sam memiliki sejarah panjang dalam program makan gratis untuk siswa sekolah. Dia mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dan berbagi pengalaman terkait penerapan program makan bergizi gratis jika diminta.

Ahramjian tidak menjawab terkait kemungkinan AS untuk berinvestasi secara langsung ke program makan bergizi gratis ini. Namun, dia mengatakan, Proyek Pendidikan AS-Indonesia yang telah diluncurkan akan menjadi salah satu bentuk dukungan terbesar AS kepada Indonesia dalam program makan bergizi gratis

"Saya pikir akan sangat membantu jika kami memahami dukungan apa yang ingin mereka [Indonesia] dapatkan dari sisi teknis, perspektif kebijakan, atau bagaimana AS telah menyiapkan program makanan sekolah dan apa yang telah kami pelajari selama beberapa dekade terakhir. Jadi, saya pikir itulah yang terbaik," ujar Ahramjian dalam acara peresmian Proyek Pendidikan AS-Indonesia di Jakarta, Kamis (21/11/2024)

• Brasil

Presiden Prabowo Subianto akan mempelajari Program Makan Gratis atau Free Meals yang diselenggarakan oleh pemerintah Brasil untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo ke pengusaha, asosiasi pengusaha serta sejumlah lembaga/institusi di Indonesia-Brazil Business Forum, Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11/2024).

Prabowo menyebut akan mengirim tim ke Brazil untuk mempelajari program makan gratis yang diselenggarakan pemerintah setempat.

Sekadar informasi, Brazil pun sudah memulai program tersebut. Dilansir dari situs resmi G20, program itu telah dibiayai dengan dana US$980 juta (atau setara lebih dari Rp15 triliun).

Kebijakan itu menjamin 10 miliar porsi makan gratis setiap tahunnya untuk 154.000 sekolah di negara Samba tersebut.

"Saya telah meminta tim saya untuk mengatur dengan Duta Besar RI untuk Brazil, saya ingin mengirim tim untuk mempelajari program makan bergizi untuk anak sekolah," paparnya.

• Prancis

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga sempat membicarakan program prioritas pemerintah tersebut pada pertemuan bilateral antara RI-Prancis di sela-sela Hari Kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Brasil, Selasa (19/11/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengamini program MBG itu juga sejalan dengan pengejawantahan inisiatif Presidensi G20 Brasil terkait dengan Alinasi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan.

Airlangga menyebut Prancis juga turut mendukung program andalan Prabowo itu, serta berencana untuk ikut mendukung terkait dengan produksi susu.

"Kemarin dari China, kemudian Prancis juga mendukung meal program, juga mengenai produksi susu. Mereka juga mengapresiasi," ungkap Politisi Partai Golkar itu.

• Inggris

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan rencana melaksanakan program makanan bergizi bagi anak-anak saat bertemu Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner.

Prabowo mengemukakan bahwa program andalannya itu mendapat perhatian serius dari pihak Inggris.

Pembahasan mengenai program makan bergizi gratis ini dilakukan oleh Prabowo saat menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

"Kami membahas beberapa masalah tentang bagaimana saya jelaskan rencana kita untuk menyelenggarakan makan bergizi untuk anak-anak kita. Mereka sangat terkesan dan juga ingin mencari cara serta bentuk untuk membantu kita," ucap Prabowo dalam siaran resminya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Inggris menegaskan komitmennya untuk mendukung kesehatan dan pendidikan anak-anak di Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis

Dalam dokumen Pernyataan Bersama kedua negara yang dilansir dari laman gov.uk, di Jakarta, Kamis, Pemerintah Inggris mengungkapkan pentingnya gizi yang tepat untuk membina generasi muda yang sehat dan berdaya saing.

"Kami menyadari pentingnya gizi yang tepat dalam membina generasi muda dan mendukung pendidikan mereka," demikian petikan pernyataan tersebut.

Dalam keterangannya disebutkan, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti program nasional yang bertujuan menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi anak sekolah dan ibu hamil.

Pemerintah Inggris menyatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, di mana pemerintah Indonesia berharap memiliki generasi yang cerdas dan sehat.

"Presiden Prabowo Subianto menjabarkan program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil dengan tujuan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045," katanya.

Lebih lanjut, kedua negara menyampaikan harapan untuk menjajaki kerja sama dalam program prioritas tersebut, dengan fokus pada berbagi praktik terbaik dan pembelajaran antara Indonesia dan Inggris.

Pernyataan Bersama itu melibatkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Keir Starmer di Inggris yang berlangsung hari ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, dalam agenda KTT G20 di Brasil, Senin (18/11) waktu setempat, menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak merupakan bagian penting dari strategi pemerintah Indonesia untuk pemberdayaan generasi muda dan mendukung pendidikan.

Kepala Negara juga memuji Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, atas fokusnya terhadap isu kemiskinan dan kelaparan.

Menurut Prabowo, masalah kelaparan dan kemiskinan merupakan tantangan nyata di Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia.

Dukungan Pemerintah Inggris sekaligus menambah daftar dukungan sejumlah negara terhadap program Makan Bergizi Gratis di Indonesia, selain dua negara adidaya yakni Amerika Serikat dan Tiongkok.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kementerian Sosial dan Badan Gizi Nasional berkolaborasi menyukseskan program Makan Bergizi Gratis. Melalui kolaborasi ini, Kemensos akan mengerahkan para pendamping sosial sebagai tenaga teknis lapangan.

"Kami punya 33 ribu pendamping PKH, juga punya 26 ribu Tagana, juga ada 6 ribu TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Mereka ini tersebar di seluruh Indonesia dan siap menyukseskan program Badan Gizi Nasional," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulis, Kamis (21/11/2024).

Hal ini disampaikannya usai menggelar koordinasi di kantor Badan Gizi Nasional, Kamis (21/11/2024).

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini menjelaskan para Kelompok Penerima Manfaat (KPM) juga bisa dimanfaatkan untuk menyukseskan program andalan Presiden Prabowo Subianto.

"Prinsipnya kami siap berkolaborasi mendukung dan menyukseskan program ini," katanya.

Dalam hal ini, para KPM nantinya akan diberdayakan untuk menanam aneka sayuran serta menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok. Dengan begitu, dapat dipastikan derajat perekonomian mereka akan ikut terangkat.

"Alhamdulillah kalau KPM kita terlibat, otomatis perekonomian mereka terangkat dan dengan sendirinya mereka juga akan graduasi keluar dari garis kemiskinan," sambungnya.

Jadi kata Gus Mensos, selain akan meningkatkan gizi bagi para penerima manfaat, program Makan Bergizi Gratis ini dipastikan juga akan membantu untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan sinergi dengan Kemensos diharapkan bisa mempercepat suksesi program Makan Bergizi Gratis ini.

"Saat ini sebenarnya kami secara langsung sudah berkolaborasi dengan para pendamping yang dimiliki Kemensos. Di lapangan kami sudah bekerja dengan Tagana juga pendamping PKH membantu kami," kata Dadan.

Dadan mengungkapkan Badan Gizi Nasional rencananya akan membentuk satuan-satuan pelayanan di bawah dengan target tiap 3.000 anak sekolah akan dilayani oleh satuan pelayanan ini.

Nantinya, akan ada beberapa orang yang akan dilibatkan di satuan pelayanan ini. Adapun salah satunya kemungkinan akan diisi oleh pilar-pilar sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.

Selain melibatkan tenaga pilar-pilar sosial seperti pendamping PKH dan Tagana, Badan Gizi Nasional juga akan berkolaborasi dengan warga sekitar yang kemungkinan besar kelompok penerima bansos yang biasa disebut KPM.

(akn/akn)

Jakarta: Pelaku usaha properti yang tergabung dalam asosiasi Realestat Indonesia (REI) berkeyakinan program pembangunan 3 juta rumah yang merupakan amanah Presiden Prabowo Subianto akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menegaskan program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, program mulia yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut telah disampaikan RI-1 kepada masyarakat, bahkan di forum internasional. Begitu pun Satgas Perumahan berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan komunitas perumahan.
“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” kata dia di Jakarta, Rabu, 20 November 2024.

Meski memantau beberapa kebijakan baru yang mengemuka seperti pembangunan rumah berkonsep gotong royong, program rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah masih belum berkorelasi terhadap pencapaian program 3 juta rumah dan berbeda dari arah yang selama ini disampaikan, tetapi asosiasi tertua dan terbesar di Indonesia itu terus berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk Satgas Perumahan.

“REI tetap berkomunikasi dan beradaptasi dengan nomenklatur kementerian untuk mendorong program 3 juta rumah ini. Meski pun saat ini ada banyak pertanyaan dan juga kebingungan informasi dari para anggota kami terutama di daerah,” jelas Joko Suranto.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Anggota Satgas Perumahan itu mengatakan seharusnya program FLPP tetap berkelanjutan karena di 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220 ribu unit dan Tapera 40 ribu unit. Bahkan, ungkap Joko, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300 ribu unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp53 triliun. Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran akan masuk ke pos yang mana, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

“REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan. Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah. Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” jelas dia.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan. Selain itu, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Joko Suranto menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen,” jelas dia.

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp112 triliun atau setara dengan USD7 miliar dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional. Dimana setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp120 triliun-Rp145 triliun.

Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.

“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” ungkap dia.

(KIE)

BENGKULU, KOMPAS.com - Ratusan warga Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Bengkulu, korban banjir rob sejak tiga tahun terakhir, mimpikan program 3 juta rumah Presiden Prabowo dapat mereka nikmati.

Sulis (36) mengisahkan kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024), bahwa sejak tiga tahun terakhir, ratusan rumah warga yang berada di pesisir pantai selalu menjadi korban air rob.

"Banjir rob dari laut datang merendam rumah tanpa bisa kami hindari sejak tiga tahun ini. Terlebih, banjir sering datang malam hari, tidur jadi tak nyenyak, kasihan anak dan istri," ujar Sulis kepada Kompas.com.

Air laut masuk ke rumah karena posisi rumah warga sangat dekat dengan laut, sekitar 5 meter.

Permukiman tersebut awalnya jauh jaraknya dari bibir pantai.

Namun, abrasi parah menghantam perlahan namun pasti, sehingga rumah warga semakin dekat dengan laut.

Pemerintah membuat pemecah gelombang dari beton berbentuk kubus sebagai pembatas antara laut dan rumah warga, namun usaha itu gagal.

Pemecah gelombang juga perlahan ikut ambruk dihantam gelombang.

"Kami tidak tahu harus seperti apa? Untuk pindah, kami tidak punya uang untuk beli tanah dan material bangun rumah," keluh Sulis.

Sulis menjelaskan bahwa kebanyakan rumah warga merupakan rumah warisan.

Dahulunya, kampung tersebut jauh dari pantai.

Namun, abrasi setiap hari melumat kampung.

"Kami mau jika dipindahkan serta dibuatkan rumah oleh pemerintah. Kalau buat sendiri dan beli tanah sendiri, umumnya kami tak mampu. Maklum, kebanyakan kami ekonomi lemah," keluhnya.

Ia juga menanyakan seperti apa masyarakat bisa mengakses janji Presiden Prabowo yang akan membuat 3 juta rumah untuk rakyat miskin.

"Kami sempat dengar janji Pak Prabowo akan bangun 3 juta rumah untuk rakyat miskin. Kami memimpikan program itu juga dapat kami terima agar hidup anak-anak kami lebih baik," harapnya.

Tetangga Sulis, Zairan Bahri, juga membenarkan keluhan ratusan warga lain terkait rob.

Selain rob yang sering menerpa malam hari, menyebabkan tidur tak nyenyak, warga juga mengeluhkan rusaknya perabot rumah.

"Akibat rob, perabot rumah rusak karena tergenang air. Hidup kami begitu mengkhawatirkan," ujar Zairan.

Neli Ira Puspita, seorang ibu rumah tangga, mengkhawatirkan kondisi kesehatan anak-anak akibat banjir rob.

"Seringnya banjir juga membuat saya khawatir anak-anak mudah terserang sakit. Semoga Pak Prabowo mendengar keluhan kami," tegasnya.

Direktur Walhi Bengkulu, Abdullah Ibrahim Ritonga, menjelaskan bahwa pesisir Bengkulu memiliki panjang 525 kilometer, terbentang dari Kabupaten Kaur yang berbatasan dengan Lampung hingga Mukomuko yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Sepanjang pantai, abrasi terus terjadi; setidaknya 184 desa di Bengkulu terancam hilang akibat abrasi.

"Ini kondisi yang terjadi, krisis iklim sudah harus menjadi perhatian pemerintah karena ada ribuan orang yang hidup di wilayah pesisir Bengkulu," tegasnya.

BENGKULU, KOMPAS.com - Ratusan warga Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Bengkulu, korban banjir rob sejak tiga tahun terakhir, mimpikan program 3 juta rumah Presiden Prabowo dapat mereka nikmati.

Sulis (36) mengisahkan kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024), bahwa sejak tiga tahun terakhir, ratusan rumah warga yang berada di pesisir pantai selalu menjadi korban air rob.

"Banjir rob dari laut datang merendam rumah tanpa bisa kami hindari sejak tiga tahun ini. Terlebih, banjir sering datang malam hari, tidur jadi tak nyenyak, kasihan anak dan istri," ujar Sulis kepada Kompas.com.

Air laut masuk ke rumah karena posisi rumah warga sangat dekat dengan laut, sekitar 5 meter.

Permukiman tersebut awalnya jauh jaraknya dari bibir pantai.

Namun, abrasi parah menghantam perlahan namun pasti, sehingga rumah warga semakin dekat dengan laut.

Pemerintah membuat pemecah gelombang dari beton berbentuk kubus sebagai pembatas antara laut dan rumah warga, namun usaha itu gagal.

Pemecah gelombang juga perlahan ikut ambruk dihantam gelombang.

"Kami tidak tahu harus seperti apa? Untuk pindah, kami tidak punya uang untuk beli tanah dan material bangun rumah," keluh Sulis.

Sulis menjelaskan bahwa kebanyakan rumah warga merupakan rumah warisan.

Dahulunya, kampung tersebut jauh dari pantai.

Namun, abrasi setiap hari melumat kampung.

"Kami mau jika dipindahkan serta dibuatkan rumah oleh pemerintah. Kalau buat sendiri dan beli tanah sendiri, umumnya kami tak mampu. Maklum, kebanyakan kami ekonomi lemah," keluhnya.

Ia juga menanyakan seperti apa masyarakat bisa mengakses janji Presiden Prabowo yang akan membuat 3 juta rumah untuk rakyat miskin.

"Kami sempat dengar janji Pak Prabowo akan bangun 3 juta rumah untuk rakyat miskin. Kami memimpikan program itu juga dapat kami terima agar hidup anak-anak kami lebih baik," harapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat serta rumah yang dibangun di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Nusa Tenggara Barat: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama para pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat serta rumah yang dibangun di daerah. Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

"Dari data rumah yang dimiliki Pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujar Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Selasa, 19 November 2024.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya. Dalam hal ini Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah.

Wamen PKP juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah mensukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit sehingga apabila dukungan Pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.
"Misalnya terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan dari aset seperti rumah maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," jelas dia.

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Mayjen TNI (Purn) Hasanuddin menyampaikan bahwa pendataan rumah di daerah sangat penting. Pihaknya juga siap menjadi lokasi percontohan penanganan RTLH dan menggandeng pengembang dalam pembangunan rumah layak huni dan terjangkau.

"Dengan data yang valid termasuk di bidang perumahan tentu akan mempermudah Pemda menyalurkan bantuan. Data tersebut juga bisa digunakan Kementerian PKP untuk dijadikan lokasi agar bantuan tepat sasaran," harapnya.

(KIE)

Dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024