Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, mengancam akan melaporkan pengembang ke polisi jika tetap membangun perumahan di atas lahan sawah produktif. Menurut Fahri, larangan tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pokoknya sawah tidak boleh lagi (dibangun), cari ide lain. Presiden sudah melarang, tidak boleh lagi. Setop. Nanti kalau tidak, kami lapor polisi," tegas Fahri saat kunjungan kerja di NTB, Jumat (17/1/2025).

Fahri menambahkan rencana pembangunan harus matang dan mereka akan mendorong perencanaan tersebut dari bawah. "Sudah ada petugas nanti," katanya.

Menurut Fahri, banyaknya rumah kosong dan rumah susun (rusun) kosong di NTB bukan karena masyarakat tidak mau menempati, melainkan karena pembangunan yang tidak sesuai rencana. "Yang kosong-kosong ini jangan diulangi lagi ke depan," tegasnya.

Fahri juga meminta masyarakat yang tinggal di kota untuk mulai berpikir tentang tinggal di rumah susun, mengingat lahan di area kota sudah habis. "Silakan tinggal di rumah susun," ujarnya.

Fahri mengungkapkan terdapat 26,7 juta rumah tidak layak huni di NTB. Oleh karena itu, pemerintah harus merancang desain perumahan yang matang dan sesuai kebutuhan. "Kita tahu, Kota Mataram, dan Lombok Barat banyak lahan sawah berkelanjutan jadi rumah. Kasihan ini," katanya.

Fahri juga menyoroti masalah rusun nelayan yang mangkrak di Labuan Haji, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Menurutnya, rusun tersebut pantas untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum.

"Rumah susun yang gagal itu pasti perencanaan tidak benar. Kalau ada perencanaan tidak benar, layak untuk diperiksa," tegas Fahri.

Fahri menduga mangkraknya pembangunan rusun nelayan yang memiliki lima lantai tersebut disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang, serta kemungkinan adanya kepentingan politis dalam pemilihan lokasi pembangunan.

"Saya kira ini ada memaksa membangun di lahan tertentu karena itu milik pejabat ini, milik pejabat itu, dan harus dibangun di situ, padahal di situ tidak layak," jelas Fahri.

Fahri menegaskan kegagalan pembangunan tersebut didorong oleh motif politik yang akhirnya merugikan rakyat. "Saya minta harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat, bukan membangun sesuatu karena didorong oleh hasrat politik yang akhirnya tidak bermanfaat," tambahnya.

Menurut Fahri, pembangunan dengan pola seperti ini menyebabkan banyak rumah dan rusun kosong yang akhirnya terbengkalai. "Itu-itu kan uang semua itu," tegas Fahri.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

MATARAM, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena rumah susun yang banyak tidak dihuni di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Salah satu penyebab dari masalah ini adalah adanya pemaksaan oleh pejabat setempat untuk menggunakan lahan tertentu sebagai lokasi pembangunan rumah susun.

Pandangan ini diungkapkan Fahri dalam kegiatan Rapat Koordinasi Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di Provinsi NTB pada Jumat (17/1/2025).

"Ada kemungkinan maksain lahan tertentu, harus dibeli di situ, harus dibangun di situ, padahal itu tidak layak. Itu sudah ada motif jahat di situ," tegas Fahri.

Lebih lanjut Fahri menjelaskan, permasalahan rumah susun yang tidak terhuni sering kali disebabkan oleh perencanaan yang tidak tepat.

Ia menilai, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan desain rumah susun tersebut diduga tidak jujur dan tidak transparan.

"Kalau ada perencanaan tidak benar, maka itu layak untuk diperiksa," ujar dia.

Wakil Ketua Partai Gelora itu juga menekankan pentingnya untuk tidak membangun fasilitas publik hanya untuk kepentingan politik.

Sebab, kata dia, hal semacam itu hanya akan berujung pada ketidakbermanfaatan bangunan bagi masyarakat.

"Akhirnya rumah kosong, rusun kosong, rusak, terbengkalai. Uang rakyat semua itu," tambah dia.

Fahri pun meminta agar seluruh instansi terkait mematangkan perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat dasar.

"Pokoknya gini, kegagalan di masa lalu tidak boleh kita ulangi ke depan. Kita harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat," cetus dia.

Dengan pernyataan ini, Fahri Hamzah berharap agar ke depan, pembangunan rumah susun di NTB dapat dilakukan dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

MATARAM, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan seluruh pihak untuk tidak lagi menggunakan lahan sawah sebagai tempat membangun perumahan.

"Tolong semua pihak tolong jangan lagi ambil lahan produktif terutama beras untuk membangun bangunan," katanya saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di Provinsi NTB, Jumat (17/1/2025) sore.

Hal tersebut disampaikannya untuk mengurangi pembangunan yang dapat menyisihkan lahan untuk menanam swasembada.

Fahri menyebut, perintah tersebut langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Jadi ini tolong perhatian bersama. Presiden telah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah," tegasnya.

Menurutnya, masyarakat seharusnya kreatif dengan tidak menggunakan lahan sawah terus-menerus untuk membangun tempat tinggal.

Rumah yang telah dibangun seharusnya diperbaiki dan dikembangkan.

"Bisa ditambah space-nya, ditambah tetangganya, dan sebagainya," ujarnya.

Penataan kawasan menjadi prioritas di kementerian tersebut.

Kawasan pedesaan diorientasikan untuk memperbaiki dan mengembangkan bangunan yang sudah terbangun. Sedangkan di kota, orientasi pembangunan rumah susun menjadi prioritas.

"Kalau di kota karena numpuk, tanahnya mahal, tentu kita lebih dorong rumah susun," jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Partai Gelora tersebut menyampaikan keinginannya untuk menjadikan NTB sebagai contoh penataan kawasan yang baik.

Dia pun meminta seluruh instansi terkait menyiapkan rencana yang terarah. Dia juga menyebut anggaran telah tersedia dan besar kemungkinan daerah NTB menjadi prioritas.

"Uangnya ada, sekali lagi uangnya ada. Cuma idenya harus kuat, jangan sembarangan bikin rumah susun di tempat yang tidak ada dihuni orang. Hal-hal ini jangan kita biarkan lagi," cetusnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menegaskan, Program 3 Juta Rumah diberikan secara gratis kepada masyarakat extremely poor (sangat miskin atau miskin ekstrem).

Bonny meluruskan, program ini hanya untuk mengentaskan kemiskinan, bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mampu mencicil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Saat ini, kriteria masyarakat yang mendapatkan rumah gratis tersebut tengah digodok.

Skemanya, pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan tenor selama 25 tahun.

Informasi tersebut disampaikan Bonny saat dalam "Ngobrol Santai" bersama Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Ini juga masih sementara, karena masih tarik ulur di DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan). Ada permohonan Rp 500 (ribu) aja lah. Ya di DJKN, ini kita tetap Rp 600 (ribu per bulan)," ungkap Bonny.

Program tersebut akan dilaksanakan di 75.000 desa, dan masing-masing desa akan dibangun sebanyak 25 unit rumah.

Sebelumnya, Bonny mengatakan, program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu,” tuntas Bonny.

Mataram (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjamin keberhasilan pembangunan rumah susun karena setiap pengajuan proyek kini harus didahului perencanaan yang matang.

"Kegagalan perencanaan di masa lalu tidak boleh kita ulang ke depan. Kita harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Fahri menjelaskan program perumahan di desa-desa saat ini lebih berorientasi kepada penataan kawasan agar rumah menjadi lebih baik dan hubungan antara tetangga kian kuat.

Di perkotaan, imbuhnya, harga tanah yang mahal membuat penyediaan perumahan dan penataan kawasan lebih berfokus kepada pembangunan rumah susun. Fasilitas lift perlu diberikan kepada rumah susun yang memiliki ketinggian di atas tiga lantai.

"Uang ada cuman idenya harus kuat, jangan sembarangan bangun rumah susun yang tidak akan dihuni orang," kata Fahri.

Lebih lanjut dia memandang bila ada hunian yang gagal itu akibat perencanaan yang tidak benar, sehingga proyek hunian gagal perlu diperiksa agar mengetahui penyebab kegagalan pembangunan.

Salah satu rumah susun yang gagal ada di Kayangan, Kabupaten Lombok Timur. Rumah susun yang diperuntukkan bagi nelayan berpenghasilan rendah itu kini ditinggalkan para penghuninya karena jarak yang terlalu jauh dari pantai dan ketinggian bangunan mencapai lima lantai tanpa fasilitas lift.

Kendala lain yang dihadapi rumah susun di Lombok Timur adalah ketiadaan sumber air bersih. Aktivitas pengeboran sumur air tanah sudah dilakukan hingga tujuh kali, namun tidak membuahkan hasil, padahal rumah susun itu sudah berdiri di sana.

Fahri berpesan kepada para pemangku kepentingan untuk tidak memaksakan proyek pembangunan ataupun penataan kawasan berlandaskan kepentingan politik apalagi balas budi.

"Jangan membangun sesuatu karena politik yang di-drop dari pusat akhirnya tidak bermanfaat, rumah kosong, rusun kosong, terbengkalai, dan rusak. Uang rakyat semua itu (yang dipakai membangun). Itu harus kami kurangi (hunian tanpa perencanaan matang) ke depan," pungknya.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Ini dari awal sudah menjadi concern (perhatian, red.) kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja, dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Oleh karena itu, BGN pun menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

“Kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja, dan (SPPG setempat) segera mengganti menu yang kurang baik, sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu, dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers selepas rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan kembali menekankan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, ada tiga faktor yang menjadi perhatian, yaitu pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan penerima manfaat, komposisi gizi, dan aspek higienis/keamanan makanan (food safety).

“Ini dari awal sudah menjadi concern (perhatian, red.) kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja, dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat,” sambung Kepala BGN.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

“Segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian, anak yang 40 orang langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh, dan hari ini mereka sudah sekolah lagi, dan diberikan pelayanan makan, dan didampingi oleh petugas puskesmas, makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah,” kata Dadan Hindayana.

Sebanyak 40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang.

Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto hari ini melakukan rapat terbatas untuk membahas perkembangan terkini program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sederet pejabat Kabinet Merah Putih tiba di Istana siang ini.

Hadir paling awal, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat sejak pukul 14.00 WIB. Dia mengatakan dirinya hadir untuk melaporkan perkembangan terkini program MBG.

"Ya kami dipanggil untuk membicarakan masalah program Makan Bergizi Gratis," sebut Dadan ditemui saat tiba di Istana, Jumat (17/1/2025).

Dadan juga mengaku akan memberikan laporan soal insiden keracunan makanan di Sukoharjo, Jawa Tengah. "Akan kami laporkan," katanya.

Menyusul Dadan, sekitar pukul 14.30 WIB menteri lain datang merapat. Antara lain, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang hadir bersamaan dengan Menteri UMKM Maman Abdurahman. Kemudian dilanjutkan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti.

"Kita bahas soal Makan Bergizi, kita laporkan persiapannya koperasi dan UMKM, Kementerian Desa. Evaluasi menyeluruh nanti," sebut Budi Arie.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal tidak setuju apabila uang zakat dimanfaatkan untuk mendanai program makan bergizi gratis.

Cucun menyatakan, negara harus hadir mendanai program makan bergizi gratis, bukan malah menggunakan uang zakat untuk membiayai program andalan pemerintah itu.

"Lebih setuju, lebih tepat, bukan lembaga-lembaga seperti zakat atau infak segala macam," kata Cucun di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Cucun mendesak negara mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis.

"Negara yang harus hadir. APBN, maksimalkan APBN," kata Cucun.

Wakil Ketua Umum PKB ini menilai Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan APBN yang ada ini betul-betul tepat sasaran dan disalurkan kepada yang lebih berhak.

"Karena prinsip dasar daripada APBN ini sebetulnya untuk kemaslahatan rakyat," ujar dia.

Sebelumnya, wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin Bachtiar.

Menurut Sultan, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program makan bergizi gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masyarakat fakir miskin.

Belakangan, Sultan memberi klarifikasi perihal usulannya yang menyebut agar zakat juga ikut mendanai program makan bergizi gratis.

Sultan mengatakan, yang dia maksud sebenarnya adalah pendanaan dengan zakat, infak, dan sedekah.

Hal tersebut Sultan usulkan mengingat pemerintah hanya memiliki anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun, yang artinya hanya cukup sampai Juli 2025.

"Karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Salah satu ide yang terlintas dan jika memungkinkan dengan melihat potensi zakat, infaq, dan sedekah," ujar Sultan kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Sultan memahami bahwa zakat adalah syariat Islam yang telah diatur batasan golongan penerimanya.

Namun, infak dan sedekah sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima, dan hukumnya sunnah bagi yang bersedia untuk melakukannya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, memenuhi panggilan Presiden RI Prabowo Subianto untuk membahas progres program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ya kami dipanggil untuk membicarakan masalah program Makan Bergizi Gratis," kata Dadan di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Dadan mengatakan salah satu hal yang akan dibahas ialah tentang insiden gejala keracunan MBG di Sukoharjo, Jawa Tengah.

"Akan kami laporkan (soal insiden keracunan MBG di Sukoharjo)," kata Dadan.

Insiden MBG di Sukoharjo tersebut terjadi pada Kamis (16/1), diketahui sebanyak 40 siswa di SDN Dukuh 03 Sukoharjo mengalami keracunan usai memakan menu program makan bergizi gratis (MBG).

Pada hari yang sama, Kepala BGN Dadan mengatakan penyebab keracunan tersebut terjadi karena kesalahan pengolahan ayam yang pada saat itu menjadi menu makan bergizi gratis di SDN Dukuh 03 Sukoharjo.

Dadan juga menyatakan tak menunggu lama setelah anak-anak menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas kesehatan langsung bergerak cepat. Selanjutnya menu yang diedarkan kepada siswa ditarik dan diganti.

Seluruh hidangan ayam tersebut, salah satunya ayam krispi diganti dengan telur rebus.

Saat ditanya, apakah kejadian itu diakibatkan adanya kesalahan teknis dalam penyajian menu MBG, Dadan mengakui hal itu.

"Teknis pengolahan. Detailnya menyusul, ya," katanya.

Program MBG menjadi program prioritas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Program ini secara resmi diluncurkan pada pekan lalu Senin (6/1) di 190 titik wilayah Indonesia.

Pada tahap awal Program MBG akan menyasar sekitar 3 juta penerima manfaat dalam tiga bulan pertama, dengan target meningkat menjadi 6 juta penerima pada tiga bulan berikutnya.

Penerima manfaat meliputi anak-anak usia PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk mendukung pelaksanaan, sebanyak 937 dapur umum telah disiapkan.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Membayangkan sebuah negara di mana semua anak bisa menikmati makanan bergizi tanpa bingung soal biaya. Itulah janji manis dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Biarpun terdengar mulia, apa kita siap menghadapi tantangan yang ada? Program ini tujuannya untuk memastikan setiap warga, bahkan yang rentan, mendapat asupan gizi cukup—bukan cuma sekadar mengenyangkan perut, tetapi juga membangun generasi yang sehat dan cerdas.

Sasaran program ini mencakup empat kelompok: peserta didik dari PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan cakupan seluas ini, pemerintah harapannya bisa mengatasi varian masalah gizi yang membayangi Indonesia, termasuk stunting yang menempatkan Indonesia di posisi ke-115 dari 151 negara di dunia.

Angka 82,9 juta jiwa pada 2029 bukan tanpa data; itu merupakan harapan jutaan keluarga Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Walau, jalannya tak semudah itu. Program ini dimulai dengan 600.000 penerima pada Januari 2025 dan berkembang secara bertahap. Meski begitu, angka awal ini jauh dari target 3 juta anak dalam tiga bulan pertama yang dicanangkan Badan Gizi Nasional. Hal ini mengundang tanya: apa program ini terlalu ambisius atau justru kurang persiapan?

Rp 71 triliun—angka yang tampak fantastis untuk program pangan. Tapi, apakah itu cukup? Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa anggaran ini hanya mencukupi hingga Juni 2025. Untuk menutupi kebutuhan sampai akhir tahun, kita butuh tambahan Rp 140 triliun.

Anggaran yang besar ini punya untung dan rugi. Kejelasannya membuktikan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah gizi, walau mendorong kekhawatiran tentang beban fiskal negara. Sebaliknya, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa program ini tidak akan meningkatkan defisit APBN yang sudah ditetapkan 2,53% pada 2025.

Bekerja Keras

Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025. Ribuan anak sekolah, ibu hamil, dan balita akhirnya bisa menikmati makanan bergizi tanpa biaya. Peluncuran ini tak cuma acara seremoni. Dari balik layarnya, ribuan orang bekerja keras menyiapkan 190 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh negeri. Setiap SPPG berkolaborasi dengan ahli gizi untuk memastikan makanan yang disajikan tidak sekadar mengenyangkan, namun juga memenuhi standar gizi.

Walau begitu, sejauh mana kita bisa yakin bahwa semua ini bisa berjalan mulus? Program MBG tak main-main dalam hal lingkupnya. Pada tahap awal, program ini sudah menjangkau 26 dari 38 provinsi di Indonesia. Dari Aceh hingga Papua Selatan, dari kota besar hingga pelosok desa, program ini berusaha menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik SPPG terbanyak, mencapai 57 titik yang tersebar di 53 kecamatan.

Ini menunjukkan besarnya skala dan kompleksitas logistik yang dihadapi dalam implementasi program ini. Keberhasilan program sebesar ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak. TNI Angkatan Udara, misalnya, tak hanya memberikan bantuan logistik, tetapi juga melibatkan masyarakat setempat dalam operasional dapur. UMKM juga berperan dalam program ini. Komite Inovasi Nasional (KIN) mendorong terlibatnya UMKM dalam rantai pasok MBG, memberi peluang bagi pengusaha lokal untuk berkontribusi dan mengembangkan usaha.

Pada hari pertama peluncuran, program ini berhasil menjangkau 400 hingga 600 ribu penerima manfaat, dengan harapan jumlah ini terus meningkat hingga 3 juta penerima antara Januari hingga April 2025. Di balik angka-angka tersebut, masalah tetap ada—kualitas tetap menjadi prioritas. Kita perlu memastikan bahwa program ini tidak cuma mengejar kuantitas, tapi juga menjaga standar kualitas gizi yang disajikan.

Mengurangi Biaya

Sebelumnya, Istana Negara menyampaikan informasi yang mengejutkan. Presiden Prabowo mengumumkan bahwa program MBG akan mengurangi biaya dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi. Masyarakat menanggapi keputusan ini dengan berbagai cara. Banyak orang yang mempertanyakan, meski beberapa orang memakluminya.

"Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000. Kita hitung jumlah makanan yang cukup, berkualitas, dan bergizi untuk wilayah tersebut," ujar Prabowo pada Desember 2024. Meski begitu, banyak pihak meragukan kecukupan anggaran tersebut untuk menyediakan makanan bergizi yang memadai. Dengan anggaran Rp 10.000, pemerintah menghadapi problem untuk menyediakan makanan yang bergizi dan tidak sekadar mengenyangkan.

Fokus semestinya pada pangan hewani seperti susu, telur, ikan, daging, dan ayam, khususnya untuk ibu hamil dan balita. Faktanya, di beberapa daerah, Rp 10.000 hanya cukup untuk membeli nasi dan lauk sederhana seperti telur atau tempe, tanpa protein hewani yang memadai. Hal ini mengundang kebingungan akan kecukupan gizi, lebih-lebih bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.

Kebutuhan Gizi Seimbang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019, Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk orang dewasa rata-rata 2.100 kalori per hari. Rinciannya meliputi 56-62 gram protein, 325-394 gram karbohidrat, dan 44-78 gram lemak. Tergantung pada usia dan jenis kelamin, kebutuhan anak-anak dan remaja berbeda.

Melihat standar AKG, ahli gizi punya pandangan kritis tentang menu dengan anggaran Rp 10.000. Ali Khomsan, ahli gizi dari IPB University, menegaskan bahwa sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang, terlebih bagi anak-anak dan ibu hamil. Seharusnya pada pangan hewani seperti susu, telur, ikan, daging, dan ayam, kata Khomsan. Namun, dengan Rp 10.000, sulit untuk menyajikan lauk-lauk tersebut dalam satu porsi.

Anggaran Rp 10.000 jelas tidak cukup untuk memberantas stunting, karena kandungan gizi yang dihasilkan kurang memadai. Hal ini juga membikin penyedia makanan tertekan. Menariknya, meski dengan anggaran yang sama, variasi menu di berbagai daerah beragam. Di Tangerang, Rp 10.000 hanya bisa membeli nasi dengan lauk telur atau usus ayam, tempe, dan sayur. Sementara di Semarang, Medan, dan Gorontalo, menunya lebih beragam dengan adanya ikan dan udang.

Namun, di Jayapura, Papua, Rp 10.000 hanya cukup untuk nasi, sayur, tempe, dan tahu atau kerupuk. Sri Iriyanti, Ketua Jurusan Gizi Poltekes Jayapura, menilai bahwa di Jayapura, makanan gizi seimbang minimal membutuhkan Rp 20.000 per porsi.

Variasi menu ini juga terlihat dalam implementasi program MBG di berbagai daerah. Di Jakarta Timur, menu yang disajikan adalah ayam teriyaki, tumis buncis, nasi putih, dan buah pisang. Sementara di Palembang, menu yang disediakan terdiri dari tahu, tempe, sempolan isi ayam, sayuran, dan buah pisang. Meski beragam, taksirannya tetap sama: apakah variasi menu ini sudah memenuhi standar gizi yang dibutuhkan?

Lembaga IDEAS pada 2024 melakukan simulasi yang menampakkan bahwa biaya rata-rata untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi makanan seimbang berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 30.000. Angka ini jauh di atas anggaran yang ditetapkan pemerintah.

Merealisasikan Janji Kampanye

Program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah jadi sorotan publik sejak masa kampanye. Janji ini akhirnya terwujud, hanya 79 hari setelah dilantik. Implementasi program ini memastikan tekad pemerintah untuk segera merealisasikan janji kampanye.

Secara politik, program MBG telah berhasil meningkatkan trust publik pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2024 menampilkan bahwa 77,6% masyarakat mendukung program ini. Bahkan, 65,5% responden percaya bahwa program tersebut akan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan 66,1% yakin program itu bisa membantu mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia.

Dari segi sosial, program ini tak cuma berdampak pada penerima manfaat langsung, tapi juga pada rantai pasok pangan dan ekonomi lokal. Keterlibatan petani, UMKM, dan berbagai pihak dalam penyediaan bahan pangan telah menciptakan efek domino positif terhadap perekonomian.

Program MBG mendapat dukungan luas, sebaliknya juga menghadapi beragam kritik. Beberapa siswa mengeluh kualitas makanan yang kadang tidak sesuai standar gizi, transparansi penggunaan dana yang masih dipertanyakan, serta waktu pengantaran yang sering mepet dengan jam pulang sekolah. Selain itu, menu yang kurang bervariasi membuat sejumlah siswa tidak terlalu menyukainya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan agar program ini bisa lebih baik memenuhi kebutuhan siswa.

Di samping itu dukungan pada program MBG sangat penting. Pemerintah bekerja cepat untuk mewujudkan janji kampanye. Program tersebut diawasi ketat oleh berbagai pihak, termasuk ahli gizi dan BPOM, demi memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan. Namun begitu, jika program ini tidak dijalankan dengan konsisten, bisa berdampak pada menurunnya dukungan elektoral bagi Presiden Prabowo.

Program MBG merupakan contoh kebijakan populis yang berdampak luas, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi dan politik. Keberhasilannya bergantung pada konsistensi implementasi dan kemampuan pemerintah menghadapi problem di lapangan. Seyogianya lewat pendekatan yang tepat, program ini bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Heru Wahyudidosen Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun kabinet Merah Putih ke depan.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, road map ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program 3 Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

"Salah satunya adalah berfokus pada program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah," ujar Ara, sapaan akrabnya, dalam keterangannya dikutip pada Jumat (17/1/2025).

Menurut dia, berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari 2025, total sudah ada sekitar 65.000 unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock.

Selain itu, Ara juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen (Fahri Hamzah) saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," imbuhnya.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, Kementerian PKP juga sedang menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk memenuhi pemanggilan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (17/1/2025) siang.

Kedatangannya adalah untuk melaporkan progres program Makan Bergizi Gratis, termasuk kasus 40 orang siswa di Sukoharjo, Jawa Tengah, terkait menu MBG baru-baru ini.

"Kami dipanggil untuk membicarakan masalah program makan bergizi gratis. Iya (soal 40 siswa keracunan) nanti kami laporkan," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat.

Kendati begitu, ia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa saja yang dilaporkan.

Keterangan lebih lanjut mengenai hasil laporan akan disampaikannya usai menemui Prabowo.

"Keterangan lebih lanjut setelah rapat, ya. Nanti saja, saya harus laporan," ucap dia.

Namun BGN menjamin, pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap berjalan dan aman.

"Oh ya pasti (dilaporkan). Aman, aman, aman," kata Dadan singkat.

Sebelumnya diberitakan, program MBG pertama kali dimulai pada 6 Januari 2025.

Sejauh ini, program tersebut dinilai berjalan lancar.

Namun, terbaru, puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (16/1/2025).

Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, mengonfirmasi bahwa para siswa tersebut mengalami gejala mual, muntah, dan pusing, namun tidak sampai dirujuk ke rumah sakit.

"Sudah kita tangani, obati, kita observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jelasnya usai melakukan pemeriksaan.

Kunari menjelaskan bahwa pengelola Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Kodim 0726/Sukoharjo telah mengakui bahwa menu ayam yang disajikan kurang matang.

Menu yang disajikan pada hari itu terdiri dari nasi putih, ayam tepung, tumis wortel tahu, buah naga, dan susu.

Sejumlah anak yang mengalami keracunan tersebut berasal dari kelas 1 hingga 6.

Setelah gejala muncul, pihak sekolah segera menghubungi tim SPPG dan petugas kesehatan dari Puskesmas Sukoharjo Kota untuk penanganan lebih lanjut.

Selain itu, dilakukan penarikan makanan yang tersisa untuk mencegah kejadian serupa.