Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui asupan gizi yang tercukupi.

"Program MBG menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kecukupan dan keseimbangan gizi, tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin dalam keterangan di Bandung, Selasa.

Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Pondok Pesantren Modern Assalam, Cibodas, Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi dengan diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Menurut Zainul, program ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar lokasi dapur penyedia makanan atau SPPG, sehingga tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi masyarakat.

Perwakilan Badan Gizi Nasional, Enny Indarty menjelaskan secara rinci bahwa program MBG memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, selain dari fungsi utamanya untuk pemenuhan gizi masyarakat.

"Dapur SPPG tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak," kata Enny.

Ia mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam program ini, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai mitra penyelenggara.

"Masyarakat yang ingin bergabung sebagai mitra dapat mendaftar melalui portal resmi kemitraan di www.mitra.bgn.go.id. Pendaftaran gratis dan hanya dilakukan secara daring," katanya.

Dia mengatakan dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN dan dibantu oleh ahli gizi serta akuntan guna memastikan kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

"Dalam operasionalnya, satu dapur akan melibatkan sekitar 45 hingga 50 petugas setiap hari kerja," kata dia menambahkan.

Kepala Sekolah SD Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, Damiyati (56) dan dua siswanya diduga keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (24/4) lalu.

Damiyati mengatakan menu yang disajikan saat itu berupa daging ayam, soto, dan susu. Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia mengirim makanan tersebut ke sekolah pukul 07.30 WIB.

Damiyati mengatakan sesuai prosedur, makanan harus dicicipi oleh guru penanggung jawab (PIC) sebelum disajikan kepada murid-murid.

"Kebetulan guru PIC-nya puasa, saya yang mencicipi," kata dia, Selasa (29/4).

Saat itu, Damiyati merasakan daging ayam di menu tersebut hambar. Namun ia tidak merasa ada yang salah dengan makanan tersebut.

"Untuk daging saya bisa merasakan itu enggak ada rasanya tapi tidak bisa mengatakan itu basi atau tidak, enggak tahu. Ya, kita makan saja," kata dia.

"Dan saat itu saya juga tidak begitu berpikir aneh-aneh. Karena waktu itu kita rasakan biasa saja," lanjutnya.

Namun pada saat dibagikan ke kelas sekitar pukul 09.30 WIB, beberapa murid mengeluhkan ada masalah dengan daging ayam di menu MBG. Tak hanya daging, mereka juga mengeluhkan kuah soto yang sudah basi.

"Termasuk punya saya, dagingnya kan enggak saya habiskan. Saya lihat lagi, ternyata sudah lengket (berlendir), sudah bau," kata dia.

"Guru yang lain juga memeriksa kuahnya, ternyata sudah asam," kata dia.

Mendapati menu MBG dalam kondisi tidak layak makan, pihak sekolah langsung meminta seluruh murid untuk tidak mengonsumsi menu pada hari itu. Namun sayangnya, sebagian murid terlanjur memakan menu tersebut.

"Yang sudah terlanjur makan itu, sekitar jam 11 itu merasa perutnya sakit. Ada dua anak," kata dia.

Sekolah pun segera melarikan dua murid tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat. Mereka juga menghubungi SPPG untuk melaporkan kejadian tersebut.

"Pengawas dapur (SPPG) dua orang ke sini, kita crosscheck, saya tanya-tanya," kata Damiyati.

Dari situ, diketahui daging yang disajikan sudah dimasak semalam sebelumnya sekitar pukul 22.00 WIB.

"Baru paginya dikirim ke sini. Rasanya juga hambar, nggak digoreng juga," kata dia.

Sekolah juga menanyakan tentang kuah soto yang sudah basi. Pihak SPPG mengatakan kuah tersebut dimasak pagi.

"Kuahnya dimasak pagi. Cuma mungkin dia basi karena dibungkus saat masih panas, dan ditutup seperti itu sampai setengah sepuluh," kata dia.

Damiyati sendiri tidak merasakan gejala apa pun sampai malam harinya. Sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, ia terbangun karena sakit perut.

"Sakitnya muter. Kadang sakit, kadang hilang. Saya juga diare," kata dia.

"Sampai subuh itu lima kali (ke toilet)," lanjutnya.

Usai salat subuh, ia langsung berangkat ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Beruntung beberapa jam kemudian sakitnya mulai mereda.

"Alhamdulillah, sudah tidak sakit, saya berangkat (ke sekolah," kata dia.

Samarinda (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam pelaksanaan program nasional yakni pembangunan perumahan rakyat melalui Program Gratispol.

"Prinsipnya Kaltim sangat mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, salah satunya mendukung pembangunan perumahan untuk rakyat," katanya dalam keterangan di Samarinda, Selasa.

Pada kesempatan itu, Sekda Sri Wahyuhi turut
menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dibuka Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, para gubernur, bupati, wali kota dan kepala Dinas PUPR se-Indonesia.

Sekda menjelaskan dukungan Kaltim dituangkan dalam Program Gratispol, khususnya untuk bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Program Gratispol untuk bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi MBR ini sudah diluncurkan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur pada Senin, 21 April 2025," kata Sri Wahyuni.

Melalui bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah tersebut, lanjutnya, diharapkan seluruh rumah tangga dan keluarga di Kaltim memiliki rumah yang layak huni.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan untuk menyelesaikan permasalahan perumahan rakyat ini perlu pemetaan mulai dari skala persoalan, bagaimana menyelesaikannya dan apa tugas masing-masing untuk menyelesaikan masalah ini.

Fahri Hamzah mengungkapkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru saat ini terdapat 1 juta keluarga miskin ekstrem. Jumlah jiwanya mencapai 9,31 juta orang.

Di Indonesia sendiri saat ini terdapat 9,9 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. Sementara sebanyak 26,9 juta rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.

"Karena itu, arah dan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan program 3 juta rumah per tahun di Indonesia," katanya.

Mengatasi permasalahan perumahan rakyat ini diperlukan dukungan semua pihak. Baik pemerintah daerah, perusahaan swasta (melalui corporate sosial responsibility/CSR) dan juga para pengembang.

"Makanya, tagline kita Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat," katanya.

Demi pemerataan pembangunan perumahan secara nasional, Fahri Hamzah akan terus mendorong penerapan sistem digital. Hal ini penting untuk mengurangi potensi-potensi penyelewengan dan kongkalikong pusat dan daerah.

"Sebab kalau masih sistem lobi ke pusat, pembangunan tidak akan pernah merata. Sistem harus digital," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) -

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengklaim banjir rob atau banjir pesisir yang terjadi pada sejumlah lokasi di kawasan Pluit Jakarta Utara, telah surut, Selasa siang.

“Info terkini genangan pukul 10.00 WIB sudah surut,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan seluruh genangan air di DKI Jakarta sudah surut berkat kolaborasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti BPBD, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan.

Menurut dia, seluruh OPD telah mengerahkan personel berikut dengan peralatan pendukung seperti pompa pertabel atau berjalan dalam menyedot genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

“Peran dari unsur masyarakat juga dilibatkan dalam upaya ini seperti pihak RT, RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan tokoh masyarakat lainnya membuat air banjir rob ini surut,” kata dia.

BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

Sebelumnya BPBD DKI Jakarta menyebutkan satu RT di Kelurahan Pluit Penjaringan Jakarta Utara masih terendam banjir rob atau banjir pesisir pada Selasa pagi.

"Ada satu RT dan satu ruas jalan yang masih terendam banjir rob pagi ini," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau banjir rob pada 27 April hingga 4 Mei 2025 akibat adanya fenomena Super New Moon atau fase bulan perigee atau

Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir (rob) di wilayah pesisir utara Jakarta.

Kondisi ini menyebabkan Pintu Air Pasar Ikan Siaga/Siaga 2 pada Senin (28/04) pukul 18.00 WIB yang menyebabkan terjadinya beberapa genangan di utara DKI Jakarta.

Jakarta (ANTARA) -

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengklaim banjir rob atau banjir pesisir yang terjadi pada sejumlah lokasi di kawasan Pluit Jakarta Utara, telah surut, Selasa siang.

“Info terkini genangan pukul 10.00 WIB sudah surut,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan seluruh genangan air di DKI Jakarta sudah surut berkat kolaborasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti BPBD, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan.

Menurut dia, seluruh OPD telah mengerahkan personel berikut dengan peralatan pendukung seperti pompa pertabel atau berjalan dalam menyedot genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

“Peran dari unsur masyarakat juga dilibatkan dalam upaya ini seperti pihak RT, RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan tokoh masyarakat lainnya membuat air banjir rob ini surut,” kata dia.

BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

Sebelumnya BPBD DKI Jakarta menyebutkan satu RT di Kelurahan Pluit Penjaringan Jakarta Utara masih terendam banjir rob atau banjir pesisir pada Selasa pagi.

"Ada satu RT dan satu ruas jalan yang masih terendam banjir rob pagi ini," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau banjir rob pada 27 April hingga 4 Mei 2025 akibat adanya fenomena Super New Moon atau fase bulan perigee atau

Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir (rob) di wilayah pesisir utara Jakarta.

Kondisi ini menyebabkan Pintu Air Pasar Ikan Siaga/Siaga 2 pada Senin (28/04) pukul 18.00 WIB yang menyebabkan terjadinya beberapa genangan di utara DKI Jakarta.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons temuan bakteri dalam sampel wadah makanan program makan bergizi gratis (MBG) yang sebelumnya diduga menyebabkan keracunan massal siswa di Cianjur, Jawa Barat.

Dadan meminta agar publik dan pihak terkait tidak buru-buru menyimpulkan penyebab insiden berdasarkan temuan awal tersebut.

"Terlalu cepat memberitakan kalau berbasis wadah," kata Dadan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/4).

Ia menjelaskan pengiriman wadah makanan ke sejumlah sekolah menggunakan bahan berbeda.

Menurutnya, sekolah yang menerima wadah berbahan plastik, seperti SMP PGRI dan MAN di Cianjur menunjukkan hasil negatif dalam pengujian laboratorium, meskipun insiden keracunan terjadi di sana.

Sementara itu, sekolah yang menerima wadah berbahan stainless steel dinyatakan aman.

"Wadah yang dikirim ke SMP PGRI dan MAN yang berbahan plastik, yang negatif. Tapi kejadian ada di sana. Sekolah yang dikirim menggunakan stainless steel semua aman," lanjutnya.

Dadan menegaskan pihaknya belum ingin berspekulasi terkait penyebab keracunan karena adanya data yang bertentangan.

"Jadi kenapa kami belum mau berspekulasi karena ada fakta yang bertentangan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Cianjur mengungkap hasil uji laboratorium terhadap wadah makanan yang digunakan dalam program MBG menunjukkan adanya bakteri Staphylococcus sp, Escherichia coli (E. coli), dan Salmonella sp.

Namun, polisi menyatakan belum dapat menyimpulkan penyebab pasti dari insiden keracunan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto mengatakan penyidik masih menunggu hasil sampel makanan serta pemeriksaan terhadap ahli kesehatan dan dokter yang menangani para korban.

Hingga saat ini, sebanyak 30 orang telah diperiksa sebagai saksi, termasuk pihak sekolah, Dinas Kesehatan, Labkesda, serta tim SPPG Cianjur. Belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini.

Puluhan siswa dari dua sekolah keracunan makanan MBG di Cianjur, Jawa Barat, pekan lalu.

Para siswa sempat dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Mereka mengalami keracunan dengan gejala pusing, mual, hingga dengan muntah-muntah.

Usai kejadian tersebut, Pemkab Cianjur pun memberlakukan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan memastikan siswa mengalami keracunan massal mendapat pelayanan kesehatan dan pengawasan maksimal dari tenaga kesehatan.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta untuk penyelenggara makan bergizi gratis untuk berhati-hati usai insiden keracunan massal yang terjadi di Cianjur.

"Jadi gini aja, ya ke depan para penyelenggaranya harus lebih berhati-hati," kata Dedi.

Pontianak (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten Ketapang mengenai tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan inisiatif strategis Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Kami menekankan pentingnya pemahaman terhadap tujuan utama program MBG, yakni menyediakan asupan gizi seimbang untuk peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK, santri di pondok pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," kata Perwakilan BGN, Dedi Supriyadi, di Ketapang, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa MBG bukan sekadar program pemberian makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Ia juga menyampaikan pentingnya literasi gizi bagi masyarakat guna menekan angka stunting dan gizi buruk.

"Tujuan utama program MBG adalah memastikan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi berkualitas. Ini adalah langkah konkret negara dalam menciptakan SDM unggul dan berdaya saing," ujar Dedi.

Ia menambahkan bahwa melalui program ini, pemerintah ingin mengedukasi masyarakat agar memahami nilai penting gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada prestasi belajar dan produktivitas generasi muda.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menegaskan komitmennya untuk mengawal program ini di daerah pemilihan Kalimantan Barat. Ia menilai MBG sebagai langkah progresif yang harus didukung seluruh elemen masyarakat.

"Program ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam memperkuat fondasi bangsa melalui peningkatan kualitas gizi. Ini bukan sekadar bantuan makanan, tapi bentuk keberpihakan negara terhadap masa depan anak-anak Indonesia," kata Alifudin.

BGN juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program, setiap dapur MBG akan melibatkan 45 hingga 50 tenaga kerja lokal untuk proses persiapan, memasak, hingga distribusi makanan bergizi. Selain mendukung pemenuhan gizi, program ini turut memberdayakan ekonomi lokal.

Dedi juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu terkait program ini. Ia menegaskan bahwa BGN tidak pernah memungut biaya dalam proses pendirian dapur MBG maupun rekrutmen tenaga kerja.

"Kami imbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan BGN dan meminta uang dalam bentuk apapun," katanya.

Dengan adanya sosialisasi ini, BGN berharap masyarakat Kabupaten Ketapang dapat memahami secara utuh tujuan dan manfaat Program Makan Bergizi Gratis serta ikut berperan aktif dalam pelaksanaannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengakui Program 3 Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto baru bisa berjalan optimal tahun 2026.

Ini disampaikan Fahri usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

"Tapi, sekali lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berlaku sekarang adalah yang disahkan pada zamannya Pak Jokowi (Presiden ke-7 RI). APBN zaman Pak Prabowo akan disahkan atau mulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini," tegas Fahri.

Oleh karena itu, seluruh program Prabowo akan masuk dalam APBN 2026, termasuk 3 Juta Rumah.

"Karena, itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya terutama teman-teman di daerah untuk menyiapkan bagaimana mengabsorbsi anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti gitu," tambah dia.

Fahri menjelaskan, besaran APBN yang disahkan pada zaman Presiden Jokowi untuk renovasi rumah tak sampai Rp 1 triliun, tepatnya Rp 850 miliar untuk 35.000 rumah unit rumah.

"Jadi, sekali lagi karena ini memakai APBN tahun 2025 yang disahkan pada zaman Pak Jokowi. Maka itu belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait (Program) 3 Juta Rumah," katanya.

Sejauh ini, blue print (cetak biru) program tersebut tak kunjung terbit.

Hal ini membuat asosiasi pengembang seperti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dan Realestat Indonesia (REI) menyuarakan kebingungan dan mendesak kejelasan dari pemerintah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apersi Junaidi Abdillah secara terbuka menyampaikan kebutuhan mendesak untuk berdialog dengan Menteri PKP Maruarar Sirait terkait blueprint Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, pengembang hingga kini tidak memiliki panduan jelas mengenai arah program ini, baik untuk pembangunan satu juta rumah di perkotaan maupun dua juta rumah di pedesaan.

“Kita pengennya diajak berbincang, bagaimana sih yang 3 juta rumah ini? Seperti apa sih?” ujar Junaidi sebelum acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Junaidi menyoroti, satu-satunya komponen program yang masih berjalan adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema FLPP.

Skema ini memang telah membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah, dengan realisasi sekitar 65.000 unit dari akhir Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025.

Namun, di luar KPR FLPP, Junaidi menyebut program lain “belum terasa berjalan.”

Bandung (ANTARA) - Tim Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) hadir di Kabupaten Sukabumi untuk memperluas implementasi program yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia tersebut. Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin, melalui keterangan yang diterima di Bandung, Selasa, mengatakan kegiatan sosialisasi MBG ini diikuti oleh 300 peserta yang digelar di Pondok Pesantren Siqoyaturrahman, Warnasari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
“Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan bekerja keras, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program MBG. Tanpa dukungan dan kerjasama berbagai pihak, kegiatan sosialisasi ini tentu tidak dapat terlaksana dengan baik,” kata Zainul.
Zainul menyampaikan bahwa tujuan utama program MBG adalah untuk meningkatkan pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang, tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. “Program MBG tidak hanya berfokus pada pemberian makanan bergizi, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi dapur atau SPPG,” kata dia.

Perwakilan Badan Gizi Nasional Ade Tias Maulana, mengatakan secara menyeluruh mengenai program MBG akan menyasar kepada empat kelompok penerima manfaat yang meliputi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. “Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu, serta mengurangi angka stunting dan malnutrisi,” katanya.
Dia mengatakan pemerintah daerah setempat juga berkomitmen mendukung program ini, di antaranya melalui penyediaan lahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapur sehat (SPPG). Setiap dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional dengan dibantu oleh ahli gizi, akuntan, serta 45 hingga 46 petugas yang bertugas memasak dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat. “Program MBG diharapkan dapat membawa dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat penurunan angka stunting di Sukabumi,” kata dia.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut telah membatalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kabar ini muncul dalam sejumlah unggahan pada akhir April 2025.

Narasi di media sosial menyebutkan, program itu akan diganti dengan program pendidikan gratis seumur hidup.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi itu tidak benar atau merupakan hoaks.

Narasi yang beredar

Informasi yang mengeklaim Prabowo menghentikan program MBG disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.

Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Jumat (25/4/2025):

Presiden Prabowo Akhirnya Batalkan
Program MBG (Makan Bergizi Gratis)
Jadi Pendidikan Gratis sampai seumur H!dup

akun Facebook Tangkapan layar konten hoaks di sebuah akun Facebook, Jumat (25/4/2025), yang mengeklaim Prabowo membatalkan program MBG.

Penelusuran Kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan pernyataan resmi atau pemberitaan yang menyatakan pemberhentian program MBG.

Hingga Selasa (29/4/2025), program MBG masih berjalan.

Misalnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, Badan Gizi Nasional (BGN) melatih 10.000 relawan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk program MBG pada Sabtu (26/4/2025).

Kemudian di Aceh, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) melakukan kunjungan ke dapur MBG dan satuan SPPG.

Sebelumnya, program MBG menuai kritik karena ada dugaan penggelapan dana.

Merespons hal tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, termasuk program MBG.

“Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya,” kata Prabowo saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/4/2025) dikutip dari Antara.

“Saya belum tahu soal itu. Nanti saya cek ya,” jawabnya ketika ditanya soal dugaan penggelapan dana MBG.

Pada kesempatan lain, Prabowo menyebutkan bahwa program MBG mampu meningkatkan peredaran uang di desa.

"Tiap hari untuk memberi makan anak-anak, Badan Gizi Nasional butuh beli telur, beli ayam, beli ikan, beli sayur, beli tomat, beli wortel, beli timun," ujar Prabowo saat peluncuran Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025) dikutip dari Kompas.com.

"Ini ekonomi desa, ekonomi kecamatan hidup," imbuhnya.

Kesimpulan

Narasi yang mengeklaim Prabowo membatalkan program MBG adalah hoaks.

Program MBG masih berjalan di sejumlah daerah. Terlihat dari pelatihan SPPG dan kunjungan pejabat ke dapur MBG.

Tidak ada pernyataan dari Prabowo soal penghentian program. Sebaliknya, ia membanggakan program tersebut dan berjanji akan mengurus dugaan penggelapan dana.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mulai menyerahkan kunci rumah subsidi untuk bidan, perawat, dan tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia. Penyerahan kunci dilaksanakan secara simbolis di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Ia menyerahkan kunci di Perumahan Puri Delta Asri 9. Kegiatan ini juga dilakukan serentak di daerah lain seperti Jayapura, Karawang, Kupang, Malang, Medan, dan Pontianak.

"Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan dana untuk rumah subsidi sebanyak 220 ribu unit. Dari jumlah tersebut kami alokasikan 30 ribu rumah untuk tenaga kesehatan, perawat dan bidan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Ara mengatakan adanya rumah bersubsidi ini diharapkan dapat memacu semangat para tenaga kesehatan dan menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan Program Cek Kesehatan Gratis. Kedua program tersebut merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah saya cek kalau program perumahan untuk tenaga kesehatan, bidan dan perawat ini baru pertama kali dan ada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mohon doakan Kementerian PKP, BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) dan BTN (PT Bank Tabungan Negara Tbk) bisa menambah kuota rumah subsidi supaya wong cilik benar-benar diurus dan punya rumah dan tidak sekadar pidato tapi benar-benar terbukti di lapangan," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan 30 ribu unit rumah subsidi. Angka tersebut terdiri dari 15 ribu rumah untuk perawat, 10 ribu untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Pada kesempatan itu, Ara menceritakan bahwa ibunya pernah berpesan kepada dirinya agar rumah bagi tenaga kesehatan bisa diperbanyak. Apalagi mereka bertugas untuk menjaga dan merawat masyarakat sehingga juga perlu memiliki hunian layak.

"Dulu mama saya bekerja sebagai dokter di RS Cikini. Saya pernah bilang kalau saya pergi ke Kendal untuk memberikan kunci rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat 30 ribu rumah. Tapi ibu saya bilang jumlahnya itu masih kurang dan perlu ditambah karena mereka masih butuh rumah layak dan berjuang untuk kesehatan rakyat," katanya.

Ia menambahkan pihaknya akan bekerja keras untuk bisa menambah kuota dan pendanaan rumah subsidi. Dirinya juga berjanji tambahan tersebut akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, perawat dan bidan.

"Kami akan berusaha menambah dan mencari pembiayaan untuk menambah kuota rumah subsidi dan akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, perawat dan bidan. Jika ada 1.000 tenaga kesehatan, perawat, dan bidan, tercapai kami akan undang presiden untuk memberikan kunci tersebut. Terima kasih kepada Bank BTN dan BP Tapera yang telah bekerja keras mewujudkan impian para tenaga kesehatan, bidan, dan perawat yang ingin memiliki rumah layak huni dan berkualitas dengan KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan)," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie (kelima kiri) bersama Jaksa Agung Muda Intelijen dan Tokoh Penggerak Disabilitas Reda Manthovani (kiri) dan Country Managing Director Grab Indonesia Neneg Goenadi (kedua kiri) berinteraksi dengan murid SD berkebutuhan khusus menggunakan bahasa isyarat saat meninjau pelaksanaan makanan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Khusus Negeri 01 Tangsel, Pondok Kacang, Tangerang Selatan, Banten, Senin (28/4/2025). Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB) bekerja sama dengan OVO dan Grab Indonesia meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 11 sekolah khusus se-Tangerang Raya untuk mewujudkan pendidikan inklusif dan pemenuhan gizi bagi anak-anak berkebutuhan khusus.