Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengedukasi siswa mengelola sampah dengan kantong guna ulang untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadhan 2025.

Saat ditemui usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Senin, Kepala BGN Dadan Hindayana juga memastikan menu Makan Bergizi Gratis untuk buka puasa anak-anak sekolah terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama sehingga tidak basi dan layak dikonsumsi.

"Kalau untuk yang puasa ya nanti makanannya yang tahan lama, dibagikan saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka. Besoknya (saat sekolah), kantong dibawa lagi untuk ditukar dengan makanan baru, sehingga tidak menimbulkan sampah," kata Dadan Hindayana.

Ia menyebutkan, BGN juga mengupayakan semua makanan yang dibagikan saat puasa terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama, sehingga masih layak dikonsumsi saat berbuka.

"Misalnya susu, telur, buah, kurma, kemudian kue kering fortifikasi. Kami hari ini juga sudah mencoba sayuran-sayuran yang bisa tahan 12 jam, nanti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan tergantung bahan baku yang ada, dan kami harus pilih bahan-bahan yang memang tahan lama," ujar dia.

Ia menambahkan, setiap bulan selalu dilakukan pengecekan bahan-bahan di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kelayakan MBG.

"Itu biasanya akan ada laporan dari lokasi masing-masing, dan ada ahli gizi di tiap SPPG. Perlu diketahui juga, bahwa dari pengalaman kami yang sudah hampir 14 bulan, setiap bulan bahan kami cek," ucapnya.

Dadan juga meminta setiap SPPG mengunggah hasil menu masakan MBG ke media sosial (medsos) agar mudah diawasi oleh seluruh masyarakat.

"Kami meminta kepada seluruh SPPG membuat media sosial, baik Instagram, Facebook, maupun yang lainnya, agar semua yang dimasak pada hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," katanya.

Saat ini, lanjut dia, sudah ada 726 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia yang melayani lebih dari 2,05 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis.

"Jadi sekarang sudah ada 726 SPPG, melayani lebih dari 2,05 juta penerima, dan kami sedang mempersiapkan, memverifikasi sejumlah 300 penerima, sehingga dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengedukasi siswa mengelola sampah dengan kantong guna ulang untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadhan 2025.

Saat ditemui usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Senin, Kepala BGN Dadan Hindayana juga memastikan menu Makan Bergizi Gratis untuk buka puasa anak-anak sekolah terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama sehingga tidak basi dan layak dikonsumsi.

"Kalau untuk yang puasa ya nanti makanannya yang tahan lama, dibagikan saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka. Besoknya (saat sekolah), kantong dibawa lagi untuk ditukar dengan makanan baru, sehingga tidak menimbulkan sampah," kata Dadan Hindayana.

Ia menyebutkan, BGN juga mengupayakan semua makanan yang dibagikan saat puasa terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama, sehingga masih layak dikonsumsi saat berbuka.

"Misalnya susu, telur, buah, kurma, kemudian kue kering fortifikasi. Kami hari ini juga sudah mencoba sayuran-sayuran yang bisa tahan 12 jam, nanti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan tergantung bahan baku yang ada, dan kami harus pilih bahan-bahan yang memang tahan lama," ujar dia.

Ia menambahkan, setiap bulan selalu dilakukan pengecekan bahan-bahan di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kelayakan MBG.

"Itu biasanya akan ada laporan dari lokasi masing-masing, dan ada ahli gizi di tiap SPPG. Perlu diketahui juga, bahwa dari pengalaman kami yang sudah hampir 14 bulan, setiap bulan bahan kami cek," ucapnya.

Dadan juga meminta setiap SPPG mengunggah hasil menu masakan MBG ke media sosial (medsos) agar mudah diawasi oleh seluruh masyarakat.

"Kami meminta kepada seluruh SPPG membuat media sosial, baik Instagram, Facebook, maupun yang lainnya, agar semua yang dimasak pada hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," katanya.

Saat ini, lanjut dia, sudah ada 726 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia yang melayani lebih dari 2,05 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis.

"Jadi sekarang sudah ada 726 SPPG, melayani lebih dari 2,05 juta penerima, dan kami sedang mempersiapkan, memverifikasi sejumlah 300 penerima, sehingga dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) muncul dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi.

“Jadi kalau kita perhatikan masalah-masalah yang muncul di minggu kemarin itu, adalah muncul dari SPPG yang baru beroperasi,” kata Dadan saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Oleh karena itu, BGN meminta kepada SPPG yang baru beroperasi agar memasak makanan sedikit terlebih dulu. “

Kepada yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil, karena meskipun ibu-ibu sudah biasa masak untuk 5 sampai 10 orang, tapi untuk bisa memasak lebih dari 1.000 itu butuh pembiasaan,” kata Dadan.

“Kalau memulai program itu cukup dari 100-150 (menu), kemudian kalau sudah terbiasa, naik ke 500, naik ke 700, naik ke 1.000, naik 1.500 sebelum akhirnya bisa melayani 3.000,” tambah dia.

Sebagai informasi, peristiwa keracunan akibat MBG terulang di Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Rabu (19/2/2025).

Terdapat 28 siswa dari SDN 2 Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis di sekolah.

Para siswa tersebut mengalami pusing, mual, muntah, dan diare.

Kasus keracunan MBG juga dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, antara lain di Sukoharjo, Jawa Tengah; Empat Lawang, Sumatera Selatan; dan Nunukan, Kalimantan Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengusulkan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengadakan buka puasa bersama dengan penerima manfaat di daerah mayoritas penduduk muslim.

Dadan menjelaskan bahwa selama bulan Ramadhan, mekanisme pembagian Makanan Bergizi Gratis (MBG) akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

“Bagi daerah dengan mayoritas penduduk yang berpuasa, BGN menyarankan untuk mengadakan minimal satu kali buka puasa bersama antara penerima manfaat dan pihak pengelola program,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan mengatakan, di daerah mayoritas muslim, makanan akan diberikan untuk berbuka puasa.

Sementara itu, di daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa, pelayanan akan berjalan seperti biasa.

Selain itu, pembagian MBG untuk anak sekolah akan dilakukan dengan sistem kantong makanan yang bisa ditukar setiap hari.

“Makanan yang tahan lama akan dibagikan saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang untuk berbuka puasa,” jelasnya.

“Kantong makanan tersebut bisa ditukar keesokan harinya dengan yang baru, sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan sampah berlebih,” tambahnya.

Untuk mengakomodasi kebutuhan penerima manfaat yang berpuasa, mekanisme distribusi juga telah disesuaikan.

“Kalau untuk yang puasa, ya nanti makanannya yang tahan lama. Dibagikan pada saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka,” tegas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan peningkatan jumlah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang mulai September 2025.

Seiring dengan percepatan tersebut, kebutuhan anggaran juga akan melonjak menjadi Rp 25 triliun per bulan.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, saat ini program MBG melayani 3 juta penerima dengan anggaran sekitar Rp 1 triliun per bulan.

Namun, untuk mencapai target 82,9 juta penerima, tambahan anggaran besar akan diperlukan.

“Jika cakupan penerima meningkat menjadi 82,9 juta orang, kebutuhan anggaran akan naik menjadi Rp 25 triliun per bulan. Peningkatan ini baru akan dimulai pada September, Oktober, November, dan Desember 2025,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan memastikan bahwa anggaran Rp 71 triliun saat ini telah dialokasikan untuk tahun 2025, dengan tambahan Rp 25 triliun per bulan untuk memenuhi target percepatan.

Saat ini, ada 726 Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi, melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat.

Dalam dua minggu ke depan, setelah verifikasi tambahan terhadap 300 SPPG baru, jumlah penerima manfaat diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 3 juta orang.

Dadan juga menyebutkan bahwa evaluasi selama dua bulan terakhir menunjukkan hasil positif.

“Secara umum, program ini berjalan lancar. SPPG yang sudah beroperasi lebih dari empat minggu kini terbiasa dengan sistemnya, dan hampir tidak ada kendala berarti,” jelasnya.

Sebagai bagian dari transparansi dan pengawasan, BGN kini menginstruksikan semua SPPG untuk membuat akun media sosial seperti Instagram dan Facebook.

Setiap hari, mereka diminta mengunggah foto makanan yang dimasak agar masyarakat dapat ikut memantau kualitas program.

“Kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG membuat social media, seperti Instagram (IG), Facebook, agar semua yang dimasak di hari itu di-upload ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama,” tegas Dadan.

Pemerintah memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan menyerap anggaran hingga Rp1 triliun- Rp2 triliun per bulan mulai Maret 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebutkan besarnya kebutuhan dana ini seiring dengan percepatan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat.

"Per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya, memang anggarannya baru selesai. Baru selesai, baru seminggu," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan untuk menjangkau 3 juta penerima manfaat, pemerintah telah menganggarkan Rp1 triliun per bulan.

Jika cakupan program meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025, maka kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp25 triliun per bulan.

"Di tahun 2025, kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember," ujar Dadan.

Zulhas menambahkan pelaksanaan MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang. Menurutnya, perbedaan kondisi di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Indonesia Timur membuat distribusi bahan pangan harus dirancang secara khusus.

Pemerintah juga tengah merumuskan regulasi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur peran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mendukung program ini.

Selain itu, Zulhas menyoroti potensi dampak lingkungan dari skala besar distribusi makanan dan menegaskan perlunya mitigasi yang tepat.

Pemerintah memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan menyerap anggaran hingga Rp1 triliun- Rp2 triliun per bulan mulai Maret 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebutkan besarnya kebutuhan dana ini seiring dengan percepatan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat.

"Per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya, memang anggarannya baru selesai. Baru selesai, baru seminggu," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan untuk menjangkau 3 juta penerima manfaat, pemerintah telah menganggarkan Rp1 triliun per bulan.

Jika cakupan program meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025, maka kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp25 triliun per bulan.

"Di tahun 2025, kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember," ujar Dadan.

Zulhas menambahkan pelaksanaan MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang. Menurutnya, perbedaan kondisi di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Indonesia Timur membuat distribusi bahan pangan harus dirancang secara khusus.

Pemerintah juga tengah merumuskan regulasi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur peran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mendukung program ini.

Selain itu, Zulhas menyoroti potensi dampak lingkungan dari skala besar distribusi makanan dan menegaskan perlunya mitigasi yang tepat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama bulan Ramadhan akan disesuaikan dengan jumlah penduduk yang berpuasa di sebuah daerah.

Dadan mengatakan, MBG akan dilaksanakan seperti biasa di daerah-daerah yang penduduknya banyak tak berpuasa, tetapi menu MBG akan dibawa pulang di daerah yang penduduknya banyak berpuasa.

"Untuk tahap awal ini mekanismenya di daerah yang mayoritas puasa, makanannya (MBG) dibawa untuk buka," kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

"Kemudian untuk daerah-daerah yang nanti teridentifikasi lebih banyak yang tidak puasanya, pelayanannya akan normal seperti biasa," ujar dia melanjutkan.

Dadan mengatakan, untuk mengakomodasi kebutuhan penerima manfaat yang berpuasa, mekanisme distribusi juga telah disesuaikan.

Ia mencontohkan, menu MBG disesuaikan supaya mengandung makanan yang tahan lama dan akan dibagikan di jam pulang sekolah agar dapat dibawa pulang dan disantap saat waktu berbuka.

Selain itu, sistem tukar kantong juga akan diterapkan guna mengurangi sampah plastik.

“Kantongnya besoknya dibawa lagi untuk ditukar dengan kantong yang isi. Sehingga tidak berserakan, tidak buka sampah," ujar dia.

Dadan menambahkan, bagi daerah dengan mayoritas penduduk yang berpuasa, BGN menyarankan untuk mengadakan minimal satu kali buka puasa bersama antara penerima manfaat dan pihak pengelola program.

"Di daerah-daerah yang mayoritas puasa, kami menyarankan satu kali minimal buka puasa bersama," kata Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG akan mencapai 6 juta orang pada Agustus 2025.

Target itu disampaikan Dadan dalam rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

“Tadi itu rapat, kami kan memperlihatkan target bahwa sampai Agustus, kami akan melayani 6 juta,” ujar Dadan.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

“Mulai dari akhir Agustus atau September itu akan melonjak tajam (jumlah penerimanya),” kata Dadan.

Dadan memproyeksikan, penerima manfaat MBG akan mencapai 82,9 juta pada November atau Desember 2025.

“Kalau 82,9 juta sudah tercapai pada November, maka sudah akan dibutuhkan 82 juta butir telur atau 5 juta ton,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, program makan bergizi gratis membutuhkan dana Rp 25 triliun per bulan apabila sudah menyasar 82,9 juta penerima.

“Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta (penerima), maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan,” ujar Dadan.

Di sisi lain, pemerintah dan DPR RI sepakat telah menganggarkan dana Rp 71 triliun untuk makan bergizi gratis pada 2025.

“Kami sudah memiliki anggaran 71 triliun pada 2025. Jadi tambahannya nanti akan Rp 25 triliun per bulan,” ucap Dadan.

Saat ini, sudah ada 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk makan bergizi gratis. Jumlah tersebut melayani sekitar 2 juta penerima manfaat.

“Kami sedang memverifikasi sejumlah 300 (SPPG), sehingga dua minggu lagi mungkin sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Dadan.

Dengan melayani 3 juta penerima manfaat itu, Dadan memperkirakan pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden. Pada 2025, BGN sudah memiliki Rp 71 triliun untuk program MBG.

"Untuk tiga juta penerima itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember, karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menyatakan BGN akan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menjaga rantai pasok bahan makanan. Sehingga, dapat melayani target 6 juta penerima manfaat sampai Agustus 2025.

"Kami tadi berdiskusi, ada target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta penerima manfaat, itu beberapa kebutuhannya tadi disebutkan, tetapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam karena kebutuhannya akan lebih besar," ujar Dadan.

Dadan menegaskan apabila pemerintah ingin mencapai target 82,9 juta sudah tercapai pada November 2025, maka akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau sekitar 5 juta ton. "Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tetapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi laporan terkait dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui insiden tersebut sebagian besar terjadi karena mitra Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) masih baru dan belum terbiasa menangani produksi makanan dalam jumlah besar.

“Rata-rata itu karena masih belum terbiasa. Jadi kami sekarang menyarankan, menginstruksikan kepada mitra yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan menjelaskan, BGN telah melakukan evaluasi harian terhadap setiap SPPG yang terlibat dalam program MBG.

Menurutnya, penyebab utama makanan basi yang ditemukan di beberapa daerah adalah kurangnya pengalaman mitra dalam memasak dalam skala besar.

“Kami sudah melakukan kualifikasi dan evaluasi setiap hari. Masalah ini muncul karena SPPG baru belum terbiasa,” jelasnya.

“Ibu-ibu mungkin terbiasa memasak untuk 5-10 orang, tapi memasak untuk lebih dari 1.000 orang itu butuh pembiasaan,” lanjut Dadan.

Sebagai langkah perbaikan, BGN kini menginstruksikan mitra baru untuk memulai dengan jumlah kecil, sekitar 100-150 porsi, sebelum meningkatkan kapasitasnya secara bertahap hingga mencapai 3.000 porsi per hari.

“Kami sarankan mereka mulai dari 100-150 porsi, kalau sudah terbiasa naik ke 500, kemudian 700, lalu 1.000-1.500, sebelum akhirnya bisa melayani 3.000 orang,” ungkapnya.

“Dengan begitu, mereka bisa belajar mengelola produksi makanan dalam skala besar secara bertahap,” jelasnya.

Dadan juga menyoroti adanya berita yang tidak terkonfirmasi mengenai dugaan makanan basi hingga tiga hari.

Ia menegaskan bahwa dari hasil evaluasi BGN, kasus tersebut hanya terjadi dalam satu hari, dan perbaikan langsung dilakukan keesokan harinya.

“Beberapa berita mengatakan makanan basi sampai tiga hari, tetapi setelah kami cek, ternyata hanya sehari. Begitu ditemukan masalah, kami langsung evaluasi, dan besoknya sudah ada perbaikan,” tegas Dadan.

Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden.

"Untuk tiga juta penerima itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember, karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Jakarta, Senin.

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menyatakan BGN akan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menjaga rantai pasok bahan makanan, sehingga dapat melayani target 6 juta penerima manfaat sampai Agustus 2025.

"Kami tadi berdiskusi, ada target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta penerima manfaat, itu beberapa kebutuhannya tadi disebutkan, tetapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam karena kebutuhannya akan lebih besar," ujar Dadan.

Ia menegaskan apabila pemerintah ingin mencapai target 82,9 juta sudah tercapai pada November 2025, maka akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau sekitar 5 juta ton.

"Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tetapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," ucapnya.

Sementara itu Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengemukakan pemerintah menargetkan Program MBG dapat menyerap anggaran sekitar Rp1-2 triliun per bulan. Untuk itu saat ini tengah disusun Instruksi Presiden (Inpres) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

"Baru saja kami rapat koordinasi mengenai MBG. Persiapan sudah hampir dua bulan ini, diperkirakan Maret 2025 akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp1-2 triliun tiap satu bulan," ujar Menko Zulkifli Hasan.

Untuk itu ia menegaskan perlu mempersiapkan rantai pasok bahan makanan untuk MBG karena setiap daerah tentu akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

"Memang urusan anggarannya kan baru selesai, baru seminggu. Jadi kalau sekarang, selama ini dapur-dapur yang dibangun itu lebih terang. Nah, oleh karena itu perlu kita siapkan rantai pasok persiapan karena kebutuhannya besar sekali. Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera, Sumatera juga tentu akan berbeda dengan Indonesia Timur, oleh karena itu kita butuh persiapan," ucapnya.

Menurutnya, perlu persiapan yang ketat untuk ketersediaan bahan-bahan MBG karena kebutuhan mulai pada Maret akan berkali-kali lebih besar.

"Bahkan nanti sampai akhir tahun akan dibagikan 82,9 juta penerima manfaat, karena begitu banyak yang terlibat, daerah-daerah, pemerintah daerah terkait, tentu BGN kan tidak bekerja sendiri, perlu kerja sama dari semua," tutur Menko Zulkifli Hasan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025