Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden.

"Untuk tiga juta penerima itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember, karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Jakarta, Senin.

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menyatakan BGN akan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menjaga rantai pasok bahan makanan, sehingga dapat melayani target 6 juta penerima manfaat sampai Agustus 2025.

"Kami tadi berdiskusi, ada target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta penerima manfaat, itu beberapa kebutuhannya tadi disebutkan, tetapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam karena kebutuhannya akan lebih besar," ujar Dadan.

Ia menegaskan apabila pemerintah ingin mencapai target 82,9 juta sudah tercapai pada November 2025, maka akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau sekitar 5 juta ton.

"Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tetapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," ucapnya.

Sementara itu Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengemukakan pemerintah menargetkan Program MBG dapat menyerap anggaran sekitar Rp1-2 triliun per bulan. Untuk itu saat ini tengah disusun Instruksi Presiden (Inpres) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

"Baru saja kami rapat koordinasi mengenai MBG. Persiapan sudah hampir dua bulan ini, diperkirakan Maret 2025 akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp1-2 triliun tiap satu bulan," ujar Menko Zulkifli Hasan.

Untuk itu ia menegaskan perlu mempersiapkan rantai pasok bahan makanan untuk MBG karena setiap daerah tentu akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

"Memang urusan anggarannya kan baru selesai, baru seminggu. Jadi kalau sekarang, selama ini dapur-dapur yang dibangun itu lebih terang. Nah, oleh karena itu perlu kita siapkan rantai pasok persiapan karena kebutuhannya besar sekali. Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera, Sumatera juga tentu akan berbeda dengan Indonesia Timur, oleh karena itu kita butuh persiapan," ucapnya.

Menurutnya, perlu persiapan yang ketat untuk ketersediaan bahan-bahan MBG karena kebutuhan mulai pada Maret akan berkali-kali lebih besar.

"Bahkan nanti sampai akhir tahun akan dibagikan 82,9 juta penerima manfaat, karena begitu banyak yang terlibat, daerah-daerah, pemerintah daerah terkait, tentu BGN kan tidak bekerja sendiri, perlu kerja sama dari semua," tutur Menko Zulkifli Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan menu makan bergizi gratis atau MBG dapat dibawa pulang selama bulan Ramadan untuk dinikmati pada saat berbuka puasa.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, skema ini berlaku untuk daerah-daerah yang mayoritas melaksanakan ibadah puasa.

“Untuk tahap awal ini, mekanismenya yang di daerah mayoritas puasa makanannya dibawa untuk buka [puasa],” kata Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Senin (3/3/2025).

Dadan menuturkan, menu MBG nantinya akan dibagikan pada saat pulang sekolah. Terkait hal ini, Dadan menyebut bahwa menu makan yang akan disiapkan adalah menu-menu yang tahan lama seperti susu, telur, buah, kurma, kue kering, atau disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Selanjutnya, kantong-kantong menu MBG tersebut nantinya akan dibawa kembali untuk kemudian ditukar dengan kantong yang sudah terisi menu baru. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir sampah.

“Kami harus pilih bahan-bahan yang memang tahan lama,” ujarnya.

Selain membuka peluang untuk membawa pulang menu MBG, Dadan juga menyarankan agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menggelar buka puasa bersama minimal satu kali.

Kendati begitu, Dadan tidak menuturkan lebih lanjut mengenai saran tersebut.

Sementara itu, untuk daerah-daerah yang mayoritas tidak melaksanakan ibadah puasa, Dadan mengatakan pelayanan program MBG akan berjalan normal seperti biasanya.

“Untuk daerah-daerah yang nanti teridentifikasi lebih banyak yang tidak puasanya, pelayanannya akan normal seperti biasa,” ungkapnya.

Sejak pertama kali berjalan pada Januari 2025, program makan bergizi gratis telah diberikan kepada 770.000 anak.

Dalam sambutannya pada HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo memperkirakan, jumlah tersebut akan meningkat hingga 1 juta anak pada akhir Februari 2025. Adapun saat ini jumlah penerimah telah mencapai 2,5 juta.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengharapkan hingga akhir Juli 2025 sudah ada minimal 6 juta anak yang turut menikmati program tersebut.

“Akhir Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal,” ujar Prabowo, Sabtu (15/2/2025).

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG ke depannya akan memiliki tugas baru. Ini karena Badan Gizi Nasional (BGN) meminta setiap SPPG membuat akun media sosial untuk mengunggah menu makan bergizi gratis setiap harinya.

"Kami selanjutnya meminta kepada seluruh SPPG membuat media sosial, Instagram, Facebook. Agar semua yang dimasak di hari itu di-upload ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Dadan menambahkan, meskipun nantinya yang tersebar ke masyarakat adalah hanya dalam bentuk foto di media sosial, dirinya memastikan bahwa rasa, aroma, dan keamanan makanan tetap menjadi prioritas utama.

"Biasanya akan ada laporan dari lokasi (MBG) masing-masing. Perlu diketahui bahwa dari pengalaman kami yang sudah hampir 14 bulan, itu setiap bulan bahan kami dicek. Baik bahan baku dan makanan yang disajikan," kata Dadan.

Di bulan puasa seperti saat ini, Dadan menambahkan bahwa SPPG akan mengganti menu-menu makanan yang bisa tahan lama.

"Misalnya susu, telur, buah, kurma, kemudian kue kering. Kami hari ini mencoba sayur-sayuran yang bisa tahan 12 jam. Nantinya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah, tergantung dengan bahan baku yang ada," tambahnya.

"Dibagikan pada saat pulang sekolah kemudian dibawa pulang. Dimakan pada saat buka (puasa), kantongnya besoknya dibawa lagi untuk ditukar dengan kantong yang (ada) isi, sehingga tidak menimbulkan sampah," lanjut dia.

BGN memiliki target bahwa di tahun ini sasaran penerima MBG akan menyentuh angka 82,9 juta. Diperkirakan, target ini bisa tercapai di bulan November mendatang.

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana menyebutkan, pemerintah butuh anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk membagikan makan bergizi gratis (MBG) ke 82,9 juta orang penerima.

“Jika cakupan penerima meningkat menjadi 82,9 juta orang, maka anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 25 triliun per bulan,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

“Tapi ini baru akan dimulai di September, Oktober, November, dan Desember 2025,” ujar dia melanjutkan.

Dadan mengatakan, saat ini pemerintah mematok anggaran untuk 3 juta penerima manfaat berada di kisaran Rp 1 triliun per bulan.

Namun, dengan rencana percepatan, anggaran tersebut akan meningkat drastis mulai September hingga Desember 2025.

Ia juga memastikan bahwa anggaran Rp 71 triliun sudah dialokasikan untuk program ini di tahun 2025, dan tambahan Rp 25 triliun per bulan akan diusulkan untuk memenuhi kebutuhan program.

Saat ini, sudah ada 726 Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) yang melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat.

Dalam dua minggu ke depan, setelah verifikasi tambahan terhadap 300 SPPG baru, jumlah penerima manfaat diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 3 juta orang di seluruh Indonesia.

“Sehingga 2 minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Dadan.

Ia menambahkan bahwa evaluasi dua bulan terakhir menunjukkan bahwa program MBG berjalan dengan baik.

“Secara umum, program ini berjalan lancar. Mitra yang sudah beroperasi lebih dari empat minggu sudah terbiasa menjalankan tugasnya dan hampir tidak ada kendala berarti,” kata Dadan.

Sebagai bagian dari sistem pengawasan, BGN kini menginstruksikan semua SPPG untuk membuat akun media sosial seperti Instagram dan Facebook.

Setiap hari, mereka diminta mengunggah foto makanan yang dimasak agar masyarakat bisa ikut memantau kualitas dan keberlangsungan program.

“Kami meminta seluruh SPPG untuk mengunggah hasil masakan mereka setiap hari di media sosial. Ini bagian dari transparansi dan pengawasan bersama,” ujar Dadan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menelan Rp 1 triliun-Rp 2 triliun mulai bulan depan. Zulhas menyebut sebelumnya anggaran untuk program MBG tergolong kecil karena urusan anggarannya baru saja selesai.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya kan baru selesai, baru seminggu," katanya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Zulhas menambahkan selama ini dapur yang menyediakan MBG merupakan mitra pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bakal menyiapkan rantai pasoknya karena membutuhkan bahan baku cukup besar.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya. Karena Maret ini akan berkali-kali lebih besar," tuturnya.

Bahkan nanti di akhir tahun jumlah penerima MBG diproyeksi mencapai 82,9 juta penerima. Menurutnya akan lebih banyak lagi pihak yang terkait selain Badan Gizi Nasional sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi.

"Mudah-mudahan program ini mulai Maret akan lari dengan kencang," imbuh Zulhas.

Pemerintah juga sedang menyiapkan aturan yang dapat berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Perpres (Peraturan Presiden) terkait pembagian tugas masing-masing Kementerian/Lembaga.

Pada kesempatan itu Zulhas membahas kebutuhan makanan yang cukup besar dalam program MBG. Misalnya telur yang mencapai 4 5 juta butir dan beras yang mencapai 4 juta kilogram.

"Kalau sampai 80-an juta (penerima MBG) itu berasnya 4 juta, telurnya 5 juta. Telur itu banyak sekali, semua banyak. Tentu juga akan ada isu-isu lingkungan, oleh karena itu sekaligus ini harus dipersiapkan dengan baik," tegas Zulhas.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan jumlah anak yang akan tersentuh program MBG ke depannya mencapai 3 juta orang dengan kebutuhan anggaran Rp 1 triliunan. Namun jika ada percepatan dan anak yang mendapat MBG menjadi 82,9 juta, kebutuhan anggarannya naik menjadi Rp 25 triliun per bulan.

"Dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Ya untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp 1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan.

Setiap masalah-masalah yang muncul di SPPG langsung dievaluasi setiap sore setelah melakukan pelayanan pada pagi atau siang harinya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) mengunggah hasil masakan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ke media sosial (medsos) agar mudah diawasi oleh seluruh masyarakat.

"Kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG membuat sosial media, baik itu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, agar semua yang dimasak di hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," katanya saat ditemui usai rapat koordinasi bersama Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan, saat ini sudah ada 726 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia yang melayani lebih dari 2,05 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis.

"Jadi sekarang sudah ada 726, melayani lebih dari 2,05 juta tadi datanya, dan kami sedang mempersiapkan, memverifikasi sejumlah 300, sehingga dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia," ujar dia.

Dadan juga menginstruksikan agar tiap SPPG memulai program dari jumlah yang kecil untuk pembiasaan agar selanjutnya bisa melayani target pelayanan kepada 3.000 penerima manfaat di setiap SPPG.

"Jadi kami sekarang kami menginstruksikan kepada yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil, karena meskipun ibu-ibu sudah biasa masak untuk lima sampai 10 orang, tetapi untuk bisa memasak lebih dari seribu itu butuh pembiasaan. Jadi kami sekarang menyarankan kepada yang baru, menginstruksikan agar kalau memulai program itu cukup dari 100-150," paparnya.

Ia menegaskan, setiap masalah-masalah yang muncul di SPPG langsung dievaluasi setiap sore setelah melakukan pelayanan pada pagi atau siang harinya.

"Kami kan setelah melayani penerima manfaat di pagi hari sampai siang, sorenya kami langsung evaluasi, dan kami evaluasi semua berita yang ada di media, termasuk laporan-laporan, bagi yang tidak benar, kami klarifikasi bahwa itu tidak benar. Ada yang jadi kenyataan, memang benar demikian, kemudian kami imbau, kami instruksikan untuk perbaikan di hari berikutnya," paparnya.

Terkait permasalahan-permasalahan yang muncul di SPPG, misalnya makanan yang tidak matang atau basi, BGN langsung menindaklanjuti dan mengevaluasi, sehingga saat ini pelayanan sudah berjalan dengan normal.

"Jadi kalau kita perhatikan masalah-masalah yang muncul di minggu kemarin, itu adalah muncul dari SPPG yang baru beroperasi. Meski juga ada berita-berita yang kita konfirmasi, ternyata misalnya ada yang basi tiga hari, ternyata enggak, hanya sehari saja. Sekarang secara umum berjalan lancar, mereka yang sudah melakukan lebih dari empat minggu, sudah terbiasa melakukan dan hampir tidak ada masalah lagi," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan mekanisme distribusi makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG) selama bulan Ramadan.

Ia menjelaskan skema pelayanan akan menyesuaikan dengan kebiasaan berpuasa di masing-masing daerah.

"Di Ramadan ini, pelayanan kan sangat tergantung daerah mana yang lebih banyak puasa, mana yang tidak puasa. Untuk tahap awal ini, mekanismenya di daerah yang mayoritas puasa makanannya dibawa untuk berbuka," ujar Dadan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

"Kemudian, untuk daerah-daerah yang nanti teridentifikasi lebih banyak yang tidak puasanya, pelayanannya akan normal seperti biasa. Dan di daerah-daerah yang mayoritas puasa, kami menyarankan satu kali minimal buka puasa bersama," imbuhnya.

Dadan menjelaskan bagi siswa yang berpuasa, makanan akan diberikan dalam bentuk yang tahan lama dan dibagikan saat mereka pulang sekolah. Makanan tersebut dapat dikonsumsi saat berbuka puasa.

Selain itu, kata dia, siswa juga diimbau untuk membawa kembali kantong makanan kosong keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong berisi makanan baru, guna mengurangi limbah plastik.

"Kalau buka bersama, nanti, (dikeluarkan) sore. Kalau untuk yang puasa, nanti makanannya yang tahan lama. Dibagikan pada saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang dan dimakan pada saat buka. Kantongnya besoknya dibawa lagi untuk ditukar dengan kantong yang isi, sehingga tidak menimbulkan sampah," jelasnya.

Guna memastikan makanan tetap layak konsumsi hingga waktu berbuka, ia menyebut pihaknya bakal berupaya menyediakan makanan yang memiliki daya tahan lebih lama.

Beberapa contoh makanan yang disiapkan adalah susu, telur, buah, kurma, dan kue kering. Selain itu, pihaknya juga tengah menguji sayuran yang dapat bertahan hingga 12 jam agar bisa tetap segar ketika dikonsumsi.

"Nanti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan tergantung bahan baku yang kami harus pilih, bahan-bahan yang memang tahan lama," ungkap Dadan.

JAKARTA, investor.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyebutkan program makan bergizi gratis (MBG) akan menelan anggaran Rp 25 triliun per bulan. Nominal anggaran ini sejalan upaya mengejar kebutuhan penerima program makan bergizi gratis pada akhir tahun 2025 yakni 82,9 Juta orang.

Dadan menuturkan, selama ini target kebutuhan MBG baru menyasar 3 Juta orang siswa SD dan SMP. Sasaran tiga juta orang tersebut saat ini baru membutuhkan serapan anggaran sebesar Rp 1-2 triliun per bulannya.

“Ya, untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp 1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan,” jelas Dadan usai menghadiri rakor di kantor Kemenko Pangan, Senin (3/3/2025).

Lebih lanjut, Dadan menuturkan target penerima 82,9 Juta orang tersebut akan diharapkan terealisasi mulai September 2025. “Tapi nanti itu mulai di bulan September. (Mulai) September, Oktober, November, Desember,” terang Dadan.

Dia juga menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional juga sudah mendapatkan anggaran awal untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun. Selanjutnya, pihaknya akan menerima tambahan anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk mempercepat cakupan penerima program.

“Itu karena kenapa? Karena kami sudah memiliki anggaran 71 triliun di 2025. Jadi tambahannya nanti akan Rp 25 triliun per bulan,” ujar Dadan.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebutkan kini program MGB diprakirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 1-2 triliun per bulan.

“Persiapan sudah hampir 2 bulan ini, diperkirakan Maret, Maret akan dilaksanakan (MBG) mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun, satu bulan,” jelas Zulhas saat jumpa pers selepas rakor.

Zulhas menjelaskan indikasi kebutuhan anggaran MBG per bulan ini baru diketahui setelah rampung dibahas perihal alokasi kebutuhan anggarannya. Dia menuturkan selama ini kebutuhan anggaran terlihat lebih kecil dibandingkan ke depannya karena dibantu oleh mitra-mitra dapur MBG.

“Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya akan baru selesai, urusan anggaran baru selesai. Baru seminggu. Jadi sebenarnya selama ini, dapur-dapur yang dibangun itu bermitra,” kata Zulhas.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) meminta agar Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat akun media sosial dan mengunggah menu makan bergizi yang mereka buat.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pembuatan akun media sosial itu perlu sebagai bentuk transparansi agar publik dapat mengawasi pekerjaan SPPG.

“Kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG untuk membuat media sosial, seperti Instagram dan Facebook, agar semua yang dimasak di hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Ia mengatakan, keterbukaan media sosial merupakan langkah transparansi yang diharapkan dapat membantu masyarakat ikut memantau kualitas makanan yang disalurkan.

“Ini menjadi bagian dari pengawasan bersama agar kualitas makanan tetap terjaga,” kata Dadan.

Meskipun unggahan video dan foto lewat media sosial tidak sepenuhnya bisa memastikan pengawawan akan produk MBG tersebut, tetapi ini diharapkan menjadi sarana komunikasi kepada publik.

“Kalau untuk rasa, mereka yang menerima, (kalau kualitas soal basi atau tidak), itu biasanya akan ada laporan dari lokasi masing-masing, pasti,” ujar Dadan.

“Perlu diketahui bahwa dari pengalaman kami yang sudah hampir 14 bulan, setiap bulan bahan kami dicek, baik bahan baku maupun makanan yang disajikan,” kata dia.

Kendati demikian, Dadan mengeklaim bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG selama dua bulan terakhir menunjukkan hasil yang cukup baik.

“Alhamdulillah, secara umum berjalan lancar. SPPG yang telah beroperasi lebih dari empat minggu sudah terbiasa dengan sistemnya dan hampir tidak ada masalah lagi,” ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi harian untuk mengantisipasi kemungkinan makanan basi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Evaluasi ini mencakup pengawasan terhadap Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG), serta klarifikasi terhadap berbagai laporan yang beredar di media.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan, pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh setelah makanan didistribusikan kepada para penerima manfaat.

“Setelah makanan diberikan di pagi hingga siang hari, sorenya kami langsung evaluasi. Kami cek semua laporan, baik dari media maupun dari masyarakat, lalu kami cross-check dan klarifikasi,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan menegaskan jika ada informasi yang tidak benar terkait makanan basi, pihaknya akan segera melakukan klarifikasi.

Namun, jika ditemukan laporan yang valid, maka BGN akan langsung menginstruksikan perbaikan keesokan harinya.

“Jika berita itu tidak benar, kami klarifikasi. Tapi kalau memang benar ada masalah, kami langsung mengimbau dan menginstruksikan perbaikan untuk hari berikutnya,” jelasnya.

“Biasanya, kalau ada masalah sehari, besoknya sudah aman,” tegas dia.

Sebagai informasi, peristiwa keracunan akibat MBG terulang di Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Rabu (19/2/2025).

Sebanyak 28 siswa dari SDN 2 Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Para siswa tersebut mengalami pusing, mual, muntah, dan diare. Kasus keracunan MBG dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, antara lain di Sukoharjo, Jawa Tengah; Empat Lawang, Sumatera Selatan; dan Nunukan, Kalimantan Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) mengimbau mitra Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) yang baru bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memasak dalam jumlah kecil terlebih dahulu, sebelum meningkatkan kapasitas produksi.

Langkah ini dilakukan guna mencegah makanan basi dan memastikan kualitas hidangan tetap terjaga bagi para penerima manfaat.

“Karena meskipun ibu-ibu sudah biasa masak untuk 5 sampai 10 orang. Tapi untuk bisa memasak lebih dari seribu itu butuh pembiasaan,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan menjelaskan bahwa salah satu kendala yang muncul dalam pelaksanaan program MBG adalah kurangnya pengalaman mitra baru dalam memasak dalam skala besar.

Oleh karena itu, BGN kini menginstruksikan mitra baru untuk memulai dari 100-150 porsi terlebih dahulu.

“Jadi kami sekarang menyarankan kepada yang baru menginstruksikan agar kalau memulai program itu cukup dari 100-150,” ujar Dadan.

Setelah terbiasa, kapasitas bisa ditingkatkan secara bertahap menjadi 500, 700, 1.000, hingga 3.000 porsi per hari.

“Kami ingin mereka bisa beradaptasi dulu. Kalau langsung dalam jumlah besar, dikhawatirkan kualitas makanan tidak terjaga,” kata dia.

Dadan juga mengungkapkan bahwa kasus makanan basi yang ditemukan di beberapa daerah minggu lalu sebagian besar berasal dari SPPG yang baru beroperasi.

Namun, ia memastikan bahwa masalah tersebut langsung dievaluasi dan diperbaiki keesokan harinya.

“Beberapa berita menyebut makanan basi hingga tiga hari, tetapi setelah kami cek, ternyata hanya sehari. Begitu ada masalah, kami evaluasi, dan besoknya sudah ada perbaikan,” kata Dadan.

Dadan mengatakan, saat ini, sudah ada 726 SPPG yang beroperasi dan melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat.

Dalam dua minggu ke depan, setelah verifikasi tambahan terhadap 300 SPPG baru, program MBG diperkirakan dapat menjangkau lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

“Jadi sekarang sudah ada 726 SPPG, melayani lebih dari 2 juta, 2 juta 50 tadi datanya. Dan kami sedang mempersiapkan memverifikasi sejumlah 300 SPPG,” kata Dadan.

“Sehingga 2 minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi laporan terkait dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui insiden tersebut sebagian besar terjadi karena mitra Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) masih baru dan belum terbiasa menangani produksi makanan dalam jumlah besar.

“Rata-rata itu karena masih belum terbiasa. Jadi kami sekarang menyarankan, menginstruksikan kepada mitra yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan menjelaskan, BGN telah melakukan evaluasi harian terhadap setiap SPPG yang terlibat dalam program MBG.

Menurutnya, penyebab utama makanan basi yang ditemukan di beberapa daerah adalah kurangnya pengalaman mitra dalam memasak dalam skala besar.

“Kami sudah melakukan kualifikasi dan evaluasi setiap hari. Masalah ini muncul karena SPPG baru belum terbiasa,” jelasnya.

“Ibu-ibu mungkin terbiasa memasak untuk 5-10 orang, tapi memasak untuk lebih dari 1.000 orang itu butuh pembiasaan,” lanjut Dadan.

Sebagai langkah perbaikan, BGN kini menginstruksikan mitra baru untuk memulai dengan jumlah kecil, sekitar 100-150 porsi, sebelum meningkatkan kapasitasnya secara bertahap hingga mencapai 3.000 porsi per hari.

“Kami sarankan mereka mulai dari 100-150 porsi, kalau sudah terbiasa naik ke 500, kemudian 700, lalu 1.000-1.500, sebelum akhirnya bisa melayani 3.000 orang,” ungkapnya.

“Dengan begitu, mereka bisa belajar mengelola produksi makanan dalam skala besar secara bertahap,” jelasnya.

Dadan juga menyoroti adanya berita yang tidak terkonfirmasi mengenai dugaan makanan basi hingga tiga hari.

Ia menegaskan bahwa dari hasil evaluasi BGN, kasus tersebut hanya terjadi dalam satu hari, dan perbaikan langsung dilakukan keesokan harinya.

“Beberapa berita mengatakan makanan basi sampai tiga hari, tetapi setelah kami cek, ternyata hanya sehari. Begitu ditemukan masalah, kami langsung evaluasi, dan besoknya sudah ada perbaikan,” tegas Dadan.