Fahri Hamzah ditunjuk menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu tugasnya merealisasikan target pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kita di satgas sedang membahas ekosistem bagi industri perumahan di satu sisi. Di sisi lain yang penting menuntaskan mandat untuk membangun 3 juta rumah per tahun," kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Fahri Hamzah menjelaskan program 3 juta rumah itu akan menyasar di perkotaan 1 juta unit dan 2 juta unit di pedesaan. Pada prinsipnya pemerintah disebut tidak membangun, hanya menciptakan ekosistem bagi industri untuk menggarapnya.

"Jadi kita prinsipnya pemerintah tidak membangun, tapi menciptakan ekosistem yang baik bagi industri untuk terjun dari semua jenis pemain. Cuma yang di daerah itu diprioritaskan untuk kontraktor kecil, untuk di pusat yang 1 juta silakan mau luar negeri, mau dalam negeri yang besar-besar silakan," imbuhnya.

Terkait sektor perumahan seperti program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hingga PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan ada di dalam ekosistemnya. Saat ini yang menjadi fokusnya terlebih dahulu adalah pemisahan nomenklatur dari Kementerian Pekerjaan Umum.

"Nanti Tapera, SMF, BTN, perbankan secara umum nanti diletakkan di dalam ekosistem itu, ini yang lagi kita tuntaskan. Kita harus tetap jalan langsung tahun ini. Makanya kita PR-nya pemisahan kementerian dulu, mudah-mudahan hari ini bisa serah terima, besok kita sudah mulai pembahasan," tuturnya.

Fahri Hamzah memastikan permasalahan backlog atau kesenjangan perumahan akan diselesaikan di tahun pertama menjabat. Terkait kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sementara bergabung dulu dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Semua yang mengatasi backlog 13 juta dan 26 juta rumah tidak layak huni akan diselesaikan langsung di tahun pertama. (Kantor) gabung dulu," pungkas Fahri Hamzah.

Menteri dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah datang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mereka datang untuk melakukan serah terima jabatan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Pantauan detikcom di lokasi, Fahri Hamzah datang lebih dulu yaitu sekitar pukul 18.47 WIB. Ia datang dengan setelan jas dan dasi berwarna biru.

Fahri mengatakan, setelah sertijab dilakukan dirinya akan langsung bekerja seperti yang dipinta oleh Basuki.

"Kita lihat aja hari ini kelanjutan dari prosesi pengumuman dan pelantikan dan malam ini Pak Bas minta kita langsung kerja mudah-mudahan lancar malam ini sehingga mulai besok kita sudah mulai koordinasi untuk pembagian tugas antara PU dan PR yang semua ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik khususnya permukiman dan perumahan," katanya kepada awak media, Senin (21/10/2024).

Tak lama setelah Fahri, Basuki pun datang untuk melakukan sertijab. Kepada awak media, Basuki sempat menyapa dan melambaikan tangannya.

Tak lama berselang, Menteri dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Raden Dody Hanggodo dan Diana Kusumastuti datang.

Terakhir, Maruarar Sirait datang sekitar pukul 19.35 WIB lengkap dengan setelan jas. Pria yang akrab disapa Ara mengatakan pihaknya akan bekerja cepat dalam harmonisasi pemisahan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pada acara sertijab ini juga hadir sejumlah pejabat, seperti Direktur Utama PT SMF Heliantopo, Dirjen Bina Marga Rachman Arief Dienaputra, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Triono Junoasmono, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho. Proses sertijab dilangsungkan tertutup.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 10 Oktober 1971 ini menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa, NTB. Sebelum melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia (UI), Depok, ia juga sempat menempuh pendidikan di Mataram.

Setelah lulus SMA pada usia 19 tahun, Fahri melanjutkan studi di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (UNRAM) selama dua tahun.

Ia kemudian memutuskan untuk pindah ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) pada tahun 1992. Dari tahun 1996 hingga satu tahun setelah lulus, Fahri menjabat sebagai staf Pimpinan Program Extension FE UI.

Fahri Hamzah mulai dikenal publik pada tahun 1998 saat reformasi bergulir. Ia menarik perhatian media nasional setelah mendeklarasikan organisasi mahasiswa Islam dan menjabat sebagai ketua umum pertama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Selain itu, Fahri juga aktif dalam aksi-aksi untuk menurunkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru dan memasuki Era Reformasi pada tahun 1999, Fahri aktif sebagai staf ahli MPR hingga 2002.

Dua tahun setelah itu, ia terjun ke dunia politik praktis melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2004 dan terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil NTB. Kariernya terus meningkat, dan ia selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS dalam tiga pemilu berturut-turut.

Selama menjabat di DPR, Fahri telah menempati berbagai komisi, mulai dari Komisi VI, Komisi III, hingga Komisi VII. Puncaknya, pada pemilu 2014, ia terpilih kembali sebagai anggota DPR dan diangkat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah dipanggil oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk membantu mengelola bidang perumahan. Permintaan ini sejalan dengan perannya sebagai anggota satgas bidang perumahan yang dibentuk oleh Prabowo.

Fahri bertugas membantu Maruarar Sirait yang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian ini merupakan hasil pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Program 3 Juta Rumah dan Tapera

Tugas Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam program 3 juta rumah yang menjadi salah kebijakan utama pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), millenial, Gen-Z, serta generasi yang akan datang.

Wamen juga memiliki tugas untuk membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait keberlanjutan sistem perumahan yang selama ini berjalan seperti Sistem Kredit Sejahtera untuk Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Wamen juga bertugas untuk membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait implementasi bangunan hijau dan pintar pada perumahan subsidi bagi rakyat yang juga dilengkapi dengan teknologi tahan gempa.

Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas untuk membantu Menteri terkait pengaturan investasi di bidang perumahan, terutama mendorong investasi swasta di perumahan subsidi agar ke depannya penyediaan dan pembiayaan perumahan yang terjangkau tidak lagi bergantung pada APBN.

Adapun PR yang perlu dituntaskan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di mana Wamen membantu Menteri melakukan pendekatan kepada para pemangku kepentingan mulai dari buruh hingga pengusaha dan pemberi kerja.

PR lainnya adalah Wamen membantu Menteri untuk terus menggencarkan sosialisasi pentingnya memiliki rumah kepada generasi muda dalam rangka mendorong roda perekonomian di sektor properti.

Pengalaman Fahri sebagai pimpinan DPR RI dan anggota Satgas Perumahan tim transisi Prabowo-Gibran diharapkan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mampu mewujudkan harapan rakyat untuk memiliki hunian pertama.

Maruarar Sirait baru saja dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Seusai pelantikan, pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan akan mendengarkan masukan dari semua pihak terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ia akan mendengarkan masukan mereka secara sistematis agar pelaksanaannya dapat lebih komprehensif nantinya.

"Kita juga akan mendengarkan masukan dari semua pihak. Saya akan dengarkan dari akademisi, dari para pengamat, dari para pelaku, dan juga dari tentunya calon konsumen. Kita juga perlu mendengar secara sistematis, sehingga apa yang kita lakukan itu komprehensif," kata Ara di Istana Negara usai pelantikan, Senin (21/10/2024).

"Tapi kita bisa dengan berbagai kesempatan ini, Pak Prabowo menyampaikan ini adalah strategis yang sangat penting, sehingga ada sesuatu yang bermakna di kepemimpinan beliau bagi rakyat Indonesia," ucapnya.

Selain itu, Ia mengaku belum mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai Tapera. Namun, ia sendiri sudah mempunyai usulan konsep untuk penerapan Tapera.

"Belum sampai ke situ, tapi saya sudah sampaikan apa konsep kami seperti itu. Tentu bentuknya seperti apa kita akan bicara lebih lanjut," ungkapnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait (Ara) telah resmi dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 oleh Prabowo. Ia sudah mengucapkan sumpah dan janji jabatan pagi tadi.

"Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya tuhan menolong saya," ucap Ara di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan, landasan hukum dan pengadaan lahan dibutuhkan untuk membangun perumahan dan pemukinan di desa dan kota.

Ia mengatakan, akan bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kejaksaan, dan perusahaan BUMN untuk mendapatkan lahan untuk perumahan.

Lahan-lahan itu, kata dia, bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah prajurit TNI dan pengembangan perumahan di desa dan kota.

"Misalnya dari BUMN, dari kereta api (PT KAI), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai. Itu juga kita bisa buat rumah bagi prajurit TNI, itu juga bisa dicapai, kita berupaya juga membangun di desa dan kota," kata Maruarar usai dilantik sebagai Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Maruarar menyoroti masih banyak anak-anak muda yang belum memiliki rumah. Ia mengatakan, untuk memenuhi hal tersebut, dibutuhkan kerja sama dengan swasta.

"Masih banyak sekali anak Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi harus masuk bergotong-royong jadi dari aset yang ada dari negara atau sitaan dan membangunnya juga gotong royong," ujarnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Maruarar mengatakan, pembahasan bersama Presiden Prabowo belum sampai pada Tapera.

Ia mengatakan, pemerintah akan mendengarkan masukan dari akademisi dan konsumen terkait terkait Tapera.

"Saya akan dengar dari akademisi dan dari para pengamat para pelaku dan dari tentunya calon konsumen kita juga perlu mendengarkan secara sistematis," ucap dia.

Pemerintahan era Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang dikabarkan akan membentuk Kementerian Perumahan. Kemungkinan tersebut ini diperkuat dengan pernyataan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang mengatakan politikus Gerindra, Maruarar Sirait akan menjadi Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebagai wakilnya.

Menanggapi hal itu, Pengamat properti dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda berpesan agar menteri baru nantinya mendengarkan masukan dari asosiasi-asosiasi pelaku industri untuk memahami permasalahan di bidang perumahan. Menurutnya, persoalan perumahan termasuk masalah yang kompleks.

"Menteri ini harus lebih banyak mendengarkan masukan dari pelaku bisnis, asosiasi, (dan) siapapun) itu untuk memahami permasalahannya lebih komprehensif. Karena memang kan perumahan ini sangat kompleks dan lintas kementerian," ujar Ali kepada detikProperti, Jumat (18/10/2024).

Ali menyoroti sejumlah masalah yang perlu dihadapi Kementerian Perumahan. Ia pun menyebutkan sederet rumusan masalah yang perlu diatasi oleh Menteri Perumahan, salah satunya jumlah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang terbatas.

"Banyak masalah misalkan kuota FLPP yang setiap tahun selalu habis. Meskipun ada kemungkinan katanya Prabowo mau naikan jadi 300 unit rumah," katanya.

Kemudian, ia menyebut pajak-pajak di sektor perumahan sangat tinggi. Penetapan pajak tidak bisa diputuskan oleh Menteri Perumahan saja, tetapi harus ada koordinasi dengan Menteri Keuangan.

Ali juga membahas soal ketersediaan lahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mengingat harga tanah semakin melonjak. Ia pun menyarankan ada koordinasi dengan Bank Tanah yang saat ini pelaksanaannya belum optimal.

Demikian juga pelaksanaan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Ali menilai pelaksanaan badan ini perlu lebih dioptimalkan.

Kemudian, masyarakat menengah di perkotaan juga butuh diperhatikan soal pengadaan rumah. Misalkan di Kota Jakarta, masyarakat kelas menengah seakan terabaikan karena pemerintah fokus pada pengadaan rumah untuk MBR.

Padahal, masyarakat menengah juga perlu diadakan hunian, termasuk bagi kaum Milenial dan Gen Z.

"Masalah lagi kaum menengah perkotaan yang kita lihat banyak market gap. Jadi kota-kota besar itu belum ada hunian yang betul-betul untuk kaum menengah," tuturnya.

Lebih lanjut, Ali menyoroti soal pembiayaan pengadaan perumahan. Menurutnya, sumber dana dari Kementerian Perumahan tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Yang penting masalah pembiayaan kalau sama APBN sangat nggak kuat, APBN kita nggak kuat juga. Mau naikin porsinya mungkin tapi ambil dananya dari mana? Makanya perlu lembaga-lembaga atau dana abadi," imbuhnya.

Ia menyebut perlu adanya lembaga pembiayaan perumahan berupa dana abadi. Sebab, pembangunan perumahan akan terkendala tanpa pembiayaan yang tepat.

"Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) itu masih banyak konflik, banyak polemik tapi mesti memang ada lembaga pembiayaan perumahan jangka panjang yang itu mesti dibentuk kayak di Singapura, Central Provident Fund, itu harusnya seperti itu. Kita bisa belajar ke sana. Karena tanpa pembiayaan jangka panjang, ini akan terkendala juga pembangunan rumah rakyat," jelasnya.

Selanjutnya, ia mengatakan perlu ada perubahan undang-undang untuk Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, dibutuhkan harmonisasi undang-undang yang mendukung Pemda mengurus perumahan rakyat di daerahnya masing-masing.

"Saat ini perumahan rakyat bukan domainnya Pemda. Sebelumnya, menurut saya itu harusnya ada di Pemda. Undang-undang Pemda-nya tidak mendukung itu. Perlu ada harmonisasi di antara undang-undang dan peraturan, sehingga Pemda juga ikut aktif fokus terhadap daerahnya masing-masing, karena saat ini masih fokusnya di pusat," terangnya.

Ali mengatakan pemerintah perlu mempercepat dan mewujudkan perumahan rakyat. Salah satunya dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik kementerian, badan, serta asosiasi-asosiasi pelaku industri.

"Kita perlu percepatan karena untuk penyediaan perumahan rakyat ini agar sedikit terlambat, tapi bukan tidak mungkin. Perlunya kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa menyelesaikan masalahnya tanpa merusak bisnis masing-masing (pelaku industri)," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang membeberkan bahwa kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan naik dari yang sebelumnya sekitar 200.000 unit menjadi 300.000 unit. Nantinya, kuota FLPP tidak berpatok pada angka tersebut melainkan akan terus bertambah.

Kuota FLPP tersebut juga akan ditambah dari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Apabila diizinkan oleh Kementerian Keuangan, Tapera akan menyumbang 34.000 unit untuk kuota FLPP sehingga total kuota FLPP untuk 2025 bisa mencapai 334.000 unit.

"Dari satgas menaikkan 100.000 (unit) dari 200.000 (unit). Jadi total 300.000 (unit). Tapi kalau Tapera disetujui oleh Kementerian Keuangan itu menjadi 334.000 unit. Nanti akan nambah (kuota FLPP tiap tahun)," ujarnya di Hotel Le Meridien, Rabu (9/10/2024).

Bonny menyebutkan, untuk kenaikan kuota FLPP ini sebaiknya tidak hanya ditopang dari pemerintah, tetapi pengembang juga. Ia menuturkan, salah satu caranya memberikan jangka kredit atau tenor yang lebih panjang agar daya beli masyarakat bisa meningkat.

"Itu juga kita kembalikan ke sektor pengembang, jangan hanya pemerintah. Dia harus cerdik dalam memberikan strategi-strategi dan mengusung kepada pemerintah itu adalah memperpanjang kredit, itu akan bisa menaikkan daya beli. Menaikkan daya beli, yang lain juga bersedia, perbankan juga bersedia," paparnya.

Sebagai informasi, anggaran untuk kuota FLPP sudah tertuang dalam RPJMN 2019-2024 yang setiap tahunnya sekitar 220.000 unit. Namun, untuk tahun 2024 kuota FLPP hanya 166.000 unit karena tahun-tahun sebelumnya penyalurannya selalu melebihi target kuota.

Kuota FLPP sebanyak 166.000 unit tersebut sudah ludes sekitar Juli 2024. Untuk itu, para pengembang meminta kepada pemerintah untuk menambahkan kuota FLPP karena kalau tidak bisa mengancam keberlangsungan sektor properti khususnya pengembang rumah subsidi.

Pada September 2024, pemerintah akhirnya menambahkan kuota FLPP sebanyak 34.000 sehingga totalnya menjadi 200.000 unit. Tambahan kuota tersebut mulai cair pada awal Oktober 2024.

Membuktikan Janji Manis di Brosur Perumahan

Membuktikan Janji Manis di Brosur Perumahan

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkap rencana Prabowo membentuk Kementerian Perumahan yang berdiri sendiri terpisah dari Kementerian PUPR. Pemisahan ini agar pemerintah bisa lebih fokus membangun perumahan.

Melalui kementerian baru ini, Prabowo dinilai mempunyai PR menangani masalah backlog rumah di Indonesia. Konsultan Properti Anton Sitorus menanggapi rencana tersebut dengan menyebutkan tugas yang perlu diatasi Kementerian Perumahan antara lain backlog rumah.

Menurutnya, hal ini dengan cara menggencarkan pemberian subsidi hingga meningkatkan stok perumahan Kementerian Perumahan.

"Intinya bagaimana mengurangi backlog dengan cara penyediaan rumah yang makin tahun makin bertambah, bukan berkurang. Artinya menyediakan sarana dan prasarananya, dukungan, kayak masalah subsidi, lalu juga memperbanyak stock perumahan yang terjangkau," kata Anton kepada detikProperti, Minggu (1/9/2024).

Ia pun menyinggung jumlah subsidi yang diberikan untuk pembiayaan rumah murah malah menurun dari tahun ke tahun. Padahal, permintaan terhadap rumah akan terus meningkat.

"Harus ada perencanaan yang matang yang detail intinya merealisasikan target perumahan yang lebih baik dibanding yang belakangan ini. Karena kenyataannya permintaan itu makin lama makin, backlog makin lama makin meningkat," ucapnya.

Backlog rumah memang sudah menjadi penyakit menahun di Indonesia. Namun, apa sebenarnya maksud dari backlog rumah dan berapa jumlah yang perlu diatasi Prabowo melalui Kementerian Perumahan?

Angka Backlog Rumah Indonesia

Melansir dari Kamus Istilah Pengembangan Wilayah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (2/9/2024) backlog rumah adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan rakyat. Artinya, backlog rumah merupakan krisis kebutuhan akan kepemilikan rumah.

Diketahui, angka backlog ini terus meningkat karena faktor bertumbuhnya keluarga baru yang membutuhkan rumah. Adapun kebutuhan akan kepemilikan rumah per tahunnya itu sekitar 600 ribu hingga 800 ribu.

Pada tahun 2023, angka backlog perumahan di Indonesia mencapai 12,7 juta rumah tangga. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,7 juta dari tahun 2022 yang jumlahnya 11 juta rumah tangga.

Adapun sekarang berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional, jumlah backlog perumahan sebesar 9,9 juta rumah tangga yang belum mempunyai rumah. Hal itu disebutkan oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna dalam konferensi pers Program Tapera di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat pada Jumat (31/5/2024) lalu.

Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus

Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus

Wacana pembentukan kementerian khusus perumahan semakin gencar. Keberadaan kementerian khusus untuk perumahan dirasa diperlukan untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Terkait hal tersebut, Menteri Negara Perumahan dan Permukiman periode 1998-1999, Theo L. Sambuaga pun mengatakan perlu adanya kementerian perumahan untuk melancarkan program 3 juta rumah sekaligus sebagai upaya untuk mengentaskan backlog rumah yang sampai saat ini sekitar 9,9 juta.

"Oleh karena itu, saya setuju dengan menggarisbawahi topik teman-teman urusan perumahan ini menjadi kementerian tersendiri, di bawah kementerian sendiri," ujarnya dalam acara Forwapera Talkshow, di Novotel Cikini, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).

Theo mengusulkan agar nama kementerian khusus perumahan menjadi Kementerian Perumahan dan Permukiman. Ia menilai, permukiman memiliki cakupan yang luas karena tidak hanya ada di perkotaan saja tetapi juga ada di desa.

"Saya mengusulkan sekaligus namanya Kementerian Perumahan dan Permukiman. Kenapa bukan perkotaan? Karena permukiman lebih luas. Permukiman bukan hanya di kota, sampai ke desa karena tujuan kita membangun perumahan ini adalah menyediakan rumah layak huni dalam lingkungan yang aman, sehat, dan produktif," ungkapnya.

Untuk mendorong hal tersebut terjadi, kata Theo, diperlukan adanya insentif bagi pihak swasta agar ikut berpartisipasi dalam menyediakan rumah yang sehat, aman, dan layak huni serta harga yang terjangkau khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia juga menyarankan agar pemerintah dapat memanfaatkan sumber dana dari BP Tapera dan sumber dana umum dengan perhitungan ekonomi bisnis yang saling menguntungkan.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Daniel Djumali menuturkan pentingnya ada kementerian khusus perumahan. Menurutnya, dengan adanya kementerian khusus perumahan maupun badan percepatan penyelenggaraan perumahan (BP3) akan memudahkan dalam proyek pengadaan perumahan, mulai dari perizinan hingga pendanaan atau pembiayaan.

"Apersi setuju untuk Kementerian Perumahan dan Permukiman untuk rakyat, baik yang MBR maupun milenial," tuturnya.

Daniel menilai, program untuk MBR cukup banyak. Maka dari itu perlu berbagai badan untuk membantu dalam pengadaan rumah untuk MBR, baik dari pemerintah berupa kementerian khusus perumahan dan badan penyelenggara lainnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Aviv Mustaghfirin menilai adanya kementerian perumahan dibutuhkan agar pemerintah bisa fokus dalam pengadaan perumahan untuk masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah kurang fokus dalam pengadaan rumah.

"HIMPERRA merekomendasikan dihidupkannya lagi Kementerian Perumahan Rakyat, karena dasarnya (penyediaan) rumah adalah amanat UUD 1945, jadi negara harus hadir di situ. Tidak kemudian tidak diurusin perumahan ini yang jadi kebutuhan dasar warga negaranya," tuturnya.

Kementerian Perumahan dinilai menyangkut berbagai urusan dan akan terlibat dengan banyak stakeholder, mulai dari penyediaan tanah, pembiayaan, perizinan, prasarana, teknologi, arsitektur, dan lainnya. Maka dari itu, kementerian perumahan tidak bisa disatukan oleh pekerjaan umum karena scope tugas yang dikerjakan berbeda.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional Jaya (APPERNAS JAYA) Andre Bangsawan mengatakan adanya wacana kementerian khusus perumahan merupakan angin segar bagi para pengembang. Walau demikian, ia mengungkapkan ada target-target yang bisa dilakukan agar sektor perumahan bisa lebih baik lagi.

Pertama, mengeluarkan skema baru soal pembiayaan. Jangan sampai, kata Andre, pembiayaan perumahan yang sudah sulit semakin dipersulit lagi. Kedua, terkait dengan perizinan pembangunan rumah dipermudah.

Ketiga, terkait lokasi izin pembangunan rumah jangan sampai bermasalah. Sebab, yang akan dirugikan adalah pengembang dan pembeli rumah.

"Siapapun yang jadi menteri, adalah bagaimana cara kita mengalokasikan perumahan yang kita bangun. Jangan perbankan menyetujui 'ini lokasi bagus', pemda mengeluarkan izin, tiba-tiba datang hujan dan (rumah) tenggelam, yang disalahkan developer. Jadi itulah harus ada kesepakatan bersama," paparnya.

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah ikut mengomentari soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Menurut Fahri, kesalahan pada Tapera adalah disebut tabungan, tapi kesannya memaksa.

"Makanya kesalahannya disebut tabungan, tapi maksa. Kalau maksa kenapa nggak dibilang pajak saja sekaligus. Ini kan masalahnya maksanya itu lho," kata Fahri dalam talkshow d'Rooftalk detikcom dengan tema 'IKN, Tapera, dan Polemik Politik Menuju Masa Transisi', Rabu (5/6/2024).

Fahri kemudian menyinggung soal keinginan masyarakat untuk punya rumah. Menurutnya, setiap orang ingin punya rumah, tapi cara mendapatkannya harus dipikirkan.

"Pasti masyarakat ingin punya rumah, dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara punya rumah. Semua fasilitas yang dimiliki oleh rakyat itu pada dasarnya negara punya hak atau kewajiban sekaligus untuk melakukan subsidi," katanya.

Fahri mengatakan dalam hitungan bulan Indonesia akan berganti pemerintahan. Program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kata dia menjamin masalah pangan dalam janji kampanyenya, hal serupa akan diberikan jaminan soal masalah papan.

"Kalau kita lihat, ini kita bicara masa depan, karena 4 bulan lagi kita punya presiden baru yang bahkan makan bergizi pun dijamin oleh beliau oleh semua orang dalam janji kampanyenya. Jadi kalau pangan paling mendasar itu dijamin, ini ada soal papan juga mau dijamin, kalau pakaian nggak perlu disubsidi kali ya," kata dia.

Fahri menambahkan, bukan hanya kelas pekerja yang diberi jaminan kepastian untuk memiliki rumah. Akan tetapi, kata dia, untuk seluruh rakyat Indonesia. Fahri meminta agar kebijakan yang diambil pemerintah mempertimbangkan efek terhadap rakyat.

"Saya kira kalau ada keberanian dari awal melakukan modernisasi perumahan rakyat ini harus dipertimbangkan secara masif, jadi bukan cuma kelas pekerja diberikan jaminan kepastian tapi kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih hidup dalam suasana yang sangat tidak layak, misalnya 50% hampir rumah di seluruh Indonesia ini nggak punya sanitasi, orang masih buang air di tengah hutan, di sungai dan di laut, hal-hal seperti ini harus di-address dari bawah," katanya.

"Isu kelas pekerja ini relatif orang yang punya kepastian gaji tiap bulan, tapi kita tengok kepada yang tidak punya gaji setiap bulan itu. Jadi saya kira melihatnya seperti itu, mana kebijakan yang punya efek lebih masif kepada rakyat itu yang kita ambil sekarang ini," pungkasnya.