Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memilih untuk fokus memaksimalkan APBN yang telah dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah usulan penambahan dana yang bersumber dari zakat masyarakat.

"BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya," kata Dadan melalui pesan singkat merespons usulan dana zakat untuk Program MBG, di Jakarta, Rabu.

Dadan mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program masih sesuai dengan ketetapan awal pemerintah yakni Rp71 triliun. Target utama dari penyerapan dana tersebut adalah menyasar 82,9 juta penerimaan manfaat.

Namun karena pada tahun ini anggaran untuk MBG baru di angka Rp71 triliun, untuk periode Januari-April, program tersebut baru akan melayani sebanyak tiga juta penerima manfaat dengan melibatkan 932 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Sebelumnya usulan terkait pemanfaatan dana zakat untuk MBG disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (14/1).

Dana zakat itu dikumpulkan dari masyarakat untuk memaksimalkan implementasi Program MBG.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong-royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf juga mengusulkan dana infak dan sedekah pada lembaga pengelola dapat digunakan untuk mendukung Program MBG.

"Sebetulnya NU sendiri, Lazis NU sendiri, sekarang sedang kami minta untuk mengembangkan program-program pemanfaatan dana-dana infak dan sedekah itu untuk program-program yang kurang lebih tujuannya sama, program-program peningkatan gizi makanan untuk siswa," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memilih untuk fokus memaksimalkan APBN yang telah dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah usulan penambahan dana yang bersumber dari zakat masyarakat.

"BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya," kata Dadan melalui pesan singkat merespons usulan dana zakat untuk Program MBG, di Jakarta, Rabu.

Dadan mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program masih sesuai dengan ketetapan awal pemerintah yakni Rp71 triliun. Target utama dari penyerapan dana tersebut adalah menyasar 82,9 juta penerimaan manfaat.

Namun karena pada tahun ini anggaran untuk MBG baru di angka Rp71 triliun, untuk periode Januari-April, program tersebut baru akan melayani sebanyak tiga juta penerima manfaat dengan melibatkan 932 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Sebelumnya usulan terkait pemanfaatan dana zakat untuk MBG disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (14/1).

Dana zakat itu dikumpulkan dari masyarakat untuk memaksimalkan implementasi Program MBG.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong-royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf juga mengusulkan dana infak dan sedekah pada lembaga pengelola dapat digunakan untuk mendukung Program MBG.

"Sebetulnya NU sendiri, Lazis NU sendiri, sekarang sedang kami minta untuk mengembangkan program-program pemanfaatan dana-dana infak dan sedekah itu untuk program-program yang kurang lebih tujuannya sama, program-program peningkatan gizi makanan untuk siswa," katanya.

BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memilih untuk fokus memaksimalkan APBN yang telah dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah usulan penambahan dana yang bersumber dari zakat masyarakat.

"BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya," kata Dadan melalui pesan singkat merespons usulan dana zakat untuk Program MBG, di Jakarta, Rabu.

Dadan mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program masih sesuai dengan ketetapan awal pemerintah yakni Rp71 triliun. Target utama dari penyerapan dana tersebut adalah menyasar 82,9 juta penerimaan manfaat.

Namun karena pada tahun ini anggaran untuk MBG baru di angka Rp71 triliun, untuk periode Januari-April, program tersebut baru akan melayani sebanyak tiga juta penerima manfaat dengan melibatkan 932 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Sebelumnya usulan terkait pemanfaatan dana zakat untuk MBG disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (14/1).

Dana zakat itu dikumpulkan dari masyarakat untuk memaksimalkan implementasi Program MBG.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong-royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf juga mengusulkan dana infak dan sedekah pada lembaga pengelola dapat digunakan untuk mendukung Program MBG.

"Sebetulnya NU sendiri, Lazis NU sendiri, sekarang sedang kami minta untuk mengembangkan program-program pemanfaatan dana-dana infak dan sedekah itu untuk program-program yang kurang lebih tujuannya sama, program-program peningkatan gizi makanan untuk siswa," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut program 3 juta rumah mendapat perhatian dari beberapa negara, termasuk salah satunya dari negeri sakura Jepang. #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Boyolali -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, ingin lebih banyak mitra yang terlibat dalam program makan bergizi gratis. Ke depan, kantin sekolah juga akan dilibatkan.

Hal itu dikemukakan Dadan saat ditanya adanya keluhan kantin sekolah yang omzetnya menurun karena program ini. Dadan menyatakan, ke depan akan menggandeng banyak mitra termasuk kantin sekolah.

"Ya, nanti akan masuk seperti itu (gandeng kantin sekolah). Begini, untuk tahap awal ini karena pola pendanaan kita dan kita harus tahu bahwa tanggal 6 (Januari 2024) ini program sudah launching, sementara kami baru bisa blokir APBN tanggal 6. Jadi tahap awal ini adalah kami menggandeng siapa saja yang bisa memberikan kontribusi lebih awal," ujarnya di sela-sela meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di dapur SPPG Dukuh Kelipan, Desa Gagaksipat, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Rabu (15/1/2025).

Saat ini pihaknya sedang berusaha agar dana dari APBN untuk program ini bisa cair lebih awal. Sehingga nantinya mitra BGN tidak harus menalangi lebih dulu.

"Sehingga nanti UMKM, pengusaha kantin, pengusaha warung tegal dan sebagainya bisa ikut terlibat dalam program ini. Kedepannya ya. Mohon sabar karena ini baru 0,7 persen dari keseluruhan program," kata Dadan.

Pihaknya bersyukur pada tahap awal program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini karena dukungan dari semua pihak yang sangat peduli dengan program ini dan membantu Badan Gizi Nasional dalam menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Karena terus terang yang mereka terlibat diawal ini adalah mereka yang merah putih di dada. Karena kalau hitung untung rugi berat ya di awal ini," ucapnya.

Diungkapkan Dadan, program makan bergizi gratis ini mulai jalan tanggal 6 Januari 2025. Sementara pihaknya baru bisa membuka blokir APBN di tanggal 6 Januari tersebut. Sehingga para mitra ini sudah melaksanakan program tersebut, namun uang dari negara baru bisa dibuka blokirnya.

"Oleh sebab itu kami sekarang sedang berusaha agar APBN itu bisa masuk ke rekening kami lebih awal. Sehingga para bapak-bapak, para mitra -mitra yang selama ini menghandel program bergizi ini bisa kami tuntaskan dengan baik," jelas Dadan.

"Ke depan kami ingin lebih banyak mitra dan lebih banyak pihak UMKM, katering, warung tegal dan lain-lain bisa ikut terlibat di dalam program ini, karena uangnya bisa masuk duluan. Tidak harus di talangin dulu," imbuh dia.

Untuk kerja sama dengan kantin sekolah tersebut, menurut Dadan, mekanismenya sama dengan yang lainnya. Dijelaskan dia, bagi yang berminat menjadi mitra bisa membuka website remi BGN, yaitu bgn.go.id lalu klik option mitra.

"Atau langsung juga ketik di google mitra.bgn.go.id untuk menjadi mitra badan gizi nasional. Nanti isi semua kolom yang ada di situ, dan kami akan verifikasi secara terpusat," paparnya.

Dadan menyatakan, nantinya semua sekolah di Indonesia akan mendapatkan program ini. Target utamanya menyasar ke 82,9 juta penerima manfaat. Namun, hal itu dilaksanakan secara bertahap.

"Tentu saja (menyasar ke semua sekolah), karena ini target utamanya kan ke 82,9 juta penerima manfaat. Tapi untuk 2025 ini, karena budget kami baru Rp 71 T, jadi untuk Januari sampai April itu kami akan melayani 3 juta penerima manfaat terlebih dahulu melalui 937 SPPG," terang dia.

Kemudian di bulan April sampai Agustus, akan ditambah lagi menjadi 6 juta penerima manfaat yang akan dilayani 2.000 SPPG. Lalu Dari akhir Agustus hingga Desember, akan menjadi 5.000 SPPG untuk melayani minimal 15 juta sampai 17,5 juta penerima manfaat.

"Dan Alhamdulillah sekarang sudah ada 220 SPPG di seluruh Indonesia mencakup 31 provinsi. Akan bertahap bertambah dari waktu ke waktu," tegasnya.

SPPG yang melayani program bergizi gratis sekarang ini adalah mitra BGN, baik itu instansi pemerintah, kementerian lain maupun pihak ketiga. Sedangkan BGN sendiri baru akan membangun 1.542 yang baru akan selesai Agustus mendatang.

Menurut Dadan, saat ini sudah banyak yang berminat menjadi mitra BGN. Di database BGN, sudah lebih dari 13 ribu. Secara pelan-pelan diseleksi dan sudah 1.000-an yang diseleksi.

(afn/ahr)

Jakarta - Hingga 2024 lalu, Indonesia masih belum bisa lepas dari stunting. Jangankan lepas, target penurunan angka stunting nasional di angka 14% pun urung tercapai. Mengutip laman Kementerian Kesehatan RI, data terbaru berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting nasional sebesar 21,5 persen, turun sekitar 0,8 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ujung tombak untuk menangani masalah ini. seperti diketahui, pemerintah telah menggelontorkan dana APBN sebesar 71 triliun untuk menopang kebutuhan anggaran program tersebut. Dengan biaya 1o ribu rupiah per porsi, nantinya program ini akan menyasar setidaknya 17,5 juta penerima manfaat.

Meski sejumlah catatan muncul seiring berjalannya program MBG, namun beberapa pihak menyebut jika usaha ini perlu berjalan dengan sejumlah pengawasan. Bukan hanya pemerintah sebagai penyelenggara, masyarakat juga turut ambil bagian dalam menjaga kualitas mutu menu serta kandungan gizi MBG. Sebab, bukan tidak mungkin jika penurunan kualitas terjadi saat proses distribusi berjalan.

Seperti sebelumnya, mengutip detikHealth, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan adanya indikasi sayur basi di program makan bergizi gratis. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan laporan ini didapatkan dari balai besar POM yang ada di bawah koordinasinya.

"Ada sayur yang basi intinya begitu. Sayur yang basi kita cegah untuk tidak didistribusikan, itu contohnya," beber Taruna kepada awak media, Jumat (10/1/2025).

intervensi sejumlah pihak untuk memastikan besarnya nilai gizi dalam setiap menu juga menjadi faktor penting untuk dilakukan. Sebab, sejak nilai per menu dipatok menjadi 10 ribu rupiah, sejumlah pihak pun menyangsikan kandungan gizi dalam MBG. Ditambah lagi tidak adanya susu dalam beberapa menu di sejumlah daerah semakin memperkuat ketidakyakinan masyarakat terhadap nutrisi yang tersedia.

Merangkum detikHealth, sejumlah syarat perlu dipenuhi agar kualitas gizi dapat dinilai baik bagi masyarakat. Pertama adalah menentukan perbandingan antara kuantitas makanan dengan jumlah kalori. Hal ini kemudian harus disesuaikan dengan siapa yang akan mengkonsumsinya apakah anak atau ibu hamil.

Kedua, program MBG juga harus memperhatikan metode Hazard Analysis Critical and Control Point (HACCP) atau pengelolaan keamanan dari makanan. Ketiga, adalah bagaimana bahan baku makanan itu dipilih dan disimpan, serta bagaimana racikan bumbu-bumbu itu dibuat. Syarat terakhir adalah menghitung durasi serta metode distribusi. Jangan sampai makanan yang sudah dinilai baik secara gizi hingga pemilihan bahan dan cara mengolah menjadi rusak saat akan disajikan.
Layakkah MBG disebut sebagai ujung tombak perbaikan gizi nasional dan jembatan untuk Indonesia lepas dari stunting? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Redaktur Pelaksana detikHealth

Kembali ke Jawa Timur, detikSore kali ini akan membahas lebih lanjut bencana lahar dingin yang terjadi di kaki Gunung Semeru. Seperti diberitakan oleh detikJatim, Banjir lahar hujan gunung Semeru menerjang Sungai Leprak di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Banjir lahar dingin ini diketahui terjadi pada Selasa (14/1) sekitar pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan laporan detikJatim, sebuah jembatan tertimbun material lahar dingin. Akibatnya, seluruh warga satu dusun di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari di seberang sungai leprak terisolir. Ini karena akses jembatan limpas dari Dusun Sumber Kajar menuju Sumberlangsep tertimbun banjir lahar Gunung Semeru. Lalu bagaimana situasi terakhir di sana? Ikuti laporan langsung jurnalis detikJatim yang berada di lokasi dalam Indonesia Detik Ini.

Ify Alyssa akan hadir di detikSore untuk menutup edisi kali ini. Saat ini, Musisi muda independen tengah merilis album bertajuk "Menata". Dalam kesempatannya, ia menyebut jika album ini menggambarkan perjalanan Ify menemukan kedewasaan emosional setelah menghadapi perbedaan dalam hubungan yang tidak dapat disatukan. Apa cerita di balik album barunya ini? Lagu apa yang menjadi highlight dari album ini? apa yang baru dibandingkan album-album Ify Alyssa sebelumnya, simak obrolannya hanya di Sunsetalk.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG bersama InvestasiKu di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!" (far/vys)

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan usul dana zakat dipakai untuk program makan bergizi gratis (MBG) perlu dibicarakan dengan para pengelola lembaga zakat, infak, dan sedekah.

"Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional, kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh ormas," kata Haedar di sela-sela forum Tanwir Aisyiah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1).

Haedar mengatakan pembicaraan usulan ini penting lantaran zakat memiliki unsur syar'i yakni 8 golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf.

Haedar pun tak mempersoalkan dengan adanya usulan tersebut jika untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, di sisi lain manajemen dan capaiannya yang harus dibicarakan lebih jauh jika usulan ini mau ditindaklanjuti.

"Badan Amil Zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan. karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat. Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak yang terkait. Nah itu yang harus dibicarakan," kata dia.

Terpisah, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan bakal ada perbedaan di antara para ulama terkait penggunaan dana zakat untuk program MBG.

"Kalau dari dana zakat tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat diantara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com.

Anwar mengatakan penggunaan dana zakat untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tidak tepat. Namun, ia mengatakan peluang program MBG menggunakan dana infak dan sedekah bisa dilakukan karena ketentuan penyalurannya tidak seketat ketentuan penyaluran zakat.

"Tetapi menurut saya kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

Sultan menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program makan gratis bergizi ini.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata dia.

Makassar -

Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar mengusulkan coto hingga pallumara sebagai menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Rekomendasi tersebut mempertimbangkan menjaga kearifan lokal lewat makanan khas Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Saya sarankan sesuaikan dengan kearifan lokal karena kita Makassar Makan Enak. Sekali-sekali menu ikan, coto meskipun mungkin sedikit daging, supaya anak-anak bisa merasakan menu khas Makassar, pallumara, pallucellla," kata Plt Kepala Disdik Makassar Nielma Palamba dalam keterangannya dikutip, Rabu (15/1/2025).

Nielma mengatakan usulan tersebut juga untuk memperkuat branding Makassar sebagai 'Kota Makan Enak'. Namun saran tersebut akan dikaji lebih lanjut.

"Saya sarankan sesuaikan dengan kearifan lokal karena kita Makassar Makan Enak," tambah Nielma.

Sementara pelaksanaan program MBG sejauh ini tidak ada kendala signifikan. Pihaknya masih mengidentifikasi ada tidaknya siswa yang tidak cocok dengan menu makanan yang disajikan.

"Sejauh ini belum ada keluhan. Tapi kita juga identifikasi misalnya ada tidak alergi telur, ikan dan seterusnya. Kita data, sehingga nanti ditersendirikan," tuturnya.

"Kemudian anak-anak yang tidak makan sayur, tanya org tua kenapa. Kami minta suruh anaknya biasakan anak makan sayur dengan variatif, karena ada tidak makan sayur," sambungnya.

Nielma memastikan akan mengawal program nasional itu. Pihaknya akan memantau perkembangan dan kesuksesan program MBG.

"Infonya ke depan akan dievaluasi apakah berat badan bertambah, tinggi badan bertambah dan tingkat intelejensinya. Jangan sekadar kenyang tapi kesehatan juga," imbuh Nielma.

Diketahui, program MBG di Makassar mulai diujicobakan untuk 10 sekolah tingkat SD hingga SMP pada Senin (6/1). Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menilai MBG merupakan program peradaban.

"Program ini sangat luar biasa karena kita akan membangun peradaban baru peradaban yang kuat yang dimulai dari anak-anak kita generasi baru kita the next generation kita," kata Danny.

(sar/hmw)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang untuk menambah anggaran program makan bergizi gratis (MBG) di masa mendatang, meski hingga saat ini alokasinya masih tetap Rp71 triliun.

Dadan menjelaskan peningkatan anggaran bisa terjadi jika program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut dijalankan secara penuh selama satu tahun kalender untuk seluruh penerima manfaat.

"Sejauh ini tetap Rp71 triliun. (Jika ada) kebijakan lain, itu ranah presiden," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/1).

Dadan pun menanggapi proyeksi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menyebutkan bahwa anggaran untuk program MBG dapat mencapai Rp420 triliun per tahun.

"Jika nanti sudah penuh dari Januari sampai Desember untuk 82,9 juta (penerima), akan demikian. Tapi untuk 2025, sementara ini tetap Rp71 triliun," tambahnya.

Zulkifli sebelumnya menyebut anggaran program MBG sebesar Rp71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Jumlah anggaran itu pun belum mencakup semua anak di Indonesia.

Ia mengatakan BGN juga berencana meminta tambahan anggaran di pertengahan tahun, yakni tambahan Rp140 triliun pada Juni mendatang.

"Sekarang Rp71 triliun sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof Dadan lagi berusaha, Bapak Menteri lagi berusaha. Nah kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun," kata Zulhas pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur, disiarkan kanal YouTube KOMINFO MMC, Selasa (7/1).

Menurutnya, anggaran program MBG bisa tembus Rp420 triliun per tahun.

"Kalau full dari Januari sampai Desember, ya dikira-kira Rp420 lebih triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan 420 triliun," imbuhnya.

Zulhas menyebut tambahan anggaran itu akan digunakan untuk MBG pada Juli hingga Desember 2025. Selain itu, BGN akan menambah jumlah anak penerima makanan.

Pemerintah memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Pemberian makan untuk anak-anak dilaksanakan secara bertahap.

Saat ini, baru 190 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa beroperasi. Jumlah ini jauh dari target 937 SPPG per Januari 2025.

Sumedang -

Pemerintah pastikan lahan persawahan di daerah tidak bisa dijadikan kawasan perumahan. Sehingga ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia bisa terus terjaga dan bisa terus memproduksi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, telah melakukan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Ara mengatakan, dalam rapat tersebut telah diputuskan terkait penggunaan area persawahan.

"Tidak ada alih fungsi lahan. Lahan persawahan tidak boleh dijadikan perumahan. Saksinya ada pak Mendagri. Hari Selasa lalu kita telah ketemu dengan pak Presiden di Istana. Sudah diputuskan tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara, di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Rabu (15/1/2025).

Pihaknya menginginkan bisa segera membuat surat terkait larangan tersebut. Sehingga aturan tersebut bisa dilakukan secepatnya.

"Tolong Mendagri, pak Mendes kita buat suratnya, kalau perlu hari ini. Jangan lama-lama," katanya.

Ara menegaskan semua elemen pemerintah jangan sampai melakukan pembangunan dengan mengorbankan persawahan. Menurutnya hal tersebut dilakukan demi kebaikan bersama.

"Jangan kita membangun infrastruktur lain, tapi lahan pertanian terabaikan," ucapnya.

Dia menambahkan dari level pemerintah pusat, Gubernur, hingga bupati dan walikota bisa menjalankan larangan tersebut. Kata dia, larangan tersebut jangan hanya sekedar dalam aturan semata.

"Semua yang berkewenangan di sini buatlah keputusan di level masing-masing dan dijalankan. Jangan hanya buat keputusan saja. Perlu keberanian, kecepatan. Pastikan presiden setuju. Karena sebelumnya sudah ketemu Presiden dan setuju," pungkasnya.

(yum/yum)

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihak BUMN ikut serta menjalankan program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN yang menangani pendanaan.

"Kalau 3 juta rumah kan memang BTN sebagai fasilitas pendanaan," kata Erick saat ditemui wartawan usai acara BNI Investor Daily Round Table, Rabu (15/1/2025).

Selain BTN, Perumnas juga turut aktif dalam proses pembangunan 3 juta rumah. Fokus BUMN adalah pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD)

"Nanti kita fokusnya di sektor kita yang di TOD-TOD itu yang di tempat kereta api, yang sama BTN, sama semua itu, sama Perumnas itu," terang Erick.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan APBN untuk pembiayaan perumahan sebesar Rp 35 triliun pada 2025.

Pembiayaan tersebut terdiri dari kuota FLPP yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 980 miliar untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Sementara itu, dalam catatan detikcom sebelumnya BTN selaku BUMN yang membantu program 3 juta rumah dari segi pembiayaan juga sempat mengusulkan adanya perpanjangan tenor kredit pemilikan rumah (KPR) dari 20 tahun menjadi 30 tahun untuk program 3 juta rumah.

Kemudian kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyampaikan usulan tersebut merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70% debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

(hns/hns)

Jakarta: Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

"Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya," kata Fahri dikutip dari Antara, Rabu, 15 Januari 2025.

Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025. Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

"Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

(KIE)