Jakarta (ANTARA) - Yayasan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, Media Berkat Nusantara (MBN) menegaskan mitra dapur dibayar secara mengganti atau membayar kembali (reimburse).

"Sistemnya 'reimbursement'. Jadi, kalau kita udah beli, dapat bon, terus kita 'reimburse'. Nah, data pendukungnya mana? Itu aja intinya," kata kuasa hukum yayasan tersebut, Timoty Ezra Simanjuntak di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa.

Timoty mengatakan dalam sistem itu tentu pihaknya tidak langsung membayar dan membutuhkan data pendukung seperti bukti tagihan (invoice) jika ingin diganti.

Namun, hingga kini yayasan MBG belum menerima bukti tagihan sepenuhnya dari mitra dapur ibu Ira.

"Dari sekian banyak tagihan yang ditagihkan ke kita katanya Rp900 juta. Nah ini bon-bon ini masih terkumpul Rp70 juta. Jadi, kita minta, mana bon-bon pembiayaan bahan baku dan lainnya mana," ujarnya.

Sementara, kuasa hukum lainnya, Nico Hermawan mengatakan pada Senin (5/5) malam telah diperiksa dua koordinator yayasan MBG yakni berinisial MI dan GR.

Mereka menerima sebanyak 30 pertanyaan dalam pemeriksaan.

"Ada hampir Rp400 juta yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional yang ditanggung mitra seharusnya. Tapi dalam hal ini yayasan memberikan atensi untuk dapat melakukan talangan terlebih dahulu," ucap Nico.

Ia merinci Rp437.387.549 meliputi alat pelindung diri (APD), upah sumber daya manusia (SDM), pembelian bahan baku, listrik dan sewa alat dapur.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan, bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025.

Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan diubah menjadi Rp13 ribu.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Kabupaten Karawang terletak di Jawa Barat dan dikenal wilayah industri dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. Lokasi yang strategis sehingga berbagai fasilitas umum lengkap dan akses transportasi yang mudah ke Jakarta dan sekitarnya.

Karawang juga menawarkan berbagai peluang kerja di sektor manufaktur dan logistik. Hal tersebut yang membuat beberapa developer rumah menargetkan daerah ini sebagai tempat membangun proyeknya.

Bagi kamu ingin tinggal di Karawang, berikut ini limarekomendasi rumah murahharga mulai dari Rp140 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Karawang

1. Lemahmulya Indah

Perumahan subsidi ini terletak di Lemahmulya, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Bumi Karawang Property. Perumahan ini memiliki 55 unit tipe subsidi dengan harga Rp130 juta hingga Rp166 juta.

Ada enam tipe rumah, salah satunya tipe FLPP 2019 dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka atap baja ringan dan dinding batako. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali.

2. Griya Sinar Mas

Perumahanini terletak di Cengkong, Purwasari, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Surya Cipta Griya Utama. Perumahan ini memiliki 31 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 29 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding batako. Lantai yang digunakan berukuran 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Griya Metta Mangala

Perumahan subsidi terletak di Bangle, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Karya Metta Mangala. Perumahan ini memiliki 26 unit tipe subsidi dengan harga Rp140 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan genteng beton, dinding batako, lantai keramik 30x30, dan pondasi batu kali.

4. Alam Elok

Perumahan ini berlokasi di Bangle, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dan dikembangkan oleh Alam Indah Selaras. Saat ini ada sebanyak 1.277 unit rumah tipe subsidi yang tersedia.

Tipe rumah subsidi yang ada di Alam Elok ini satu unitnya dibanderol seharga Rp150 juta. Luas bangunannya 27 meter persegi dan luas lahannya 60 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Spesifikasi teknisnya meliputi atap beton, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. De’Keraton

Hunian ini dikembangkan oleh Purindo Sukses di Pancawati, Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat. Saat ini ada 435 unit rumah tipe subsidi tersedia di De’Keraton yang setiap unitnya memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Di harga Rp150 juta Anda juga sudah mendapatkan total luas bangunan 27 meter persegi dan total luas lahan 60 meter persegi.

Spesifikasi teknis setiap unitnya meliputi atap genteng beton, rangka baja ringan, dinding batako plester acian, lantai keramik, dan pondasi cor lantai kerja plus wiremess.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Presiden Prabowo Subianto akan bertemu pendiri Microsoft sekaligus filantropi Bill Gates besok untuk membahas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo mengatakan Gates sudah lama bersurat untuk menemui dirinya. Dia berkata kedatangan Gates khusus untuk membahas program baru pemerintah tersebut.

"Tanggal 7, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya. Sudah cukup lama kalau tidak salah, suratnya dari November ya minta ketemu. Antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita," kata Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/5).

Prabowo berkata sebenarnya tidak setuju bila MBG diberi penghargaan saat ini. Menurutnya, pemerintah belum berhasil melaksanakan program tersebut.

Dia berkata pelaksanaan MBG baru mencapai kapasitas maksimal pada akhir 2025. Prabowo mengatakan sebenarnya penghargaan lebih cocok diberikan pada akhir tahun ini.

"Kalau kita buktikan kita bisa menyelenggarakan, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi, pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo tetap akan menerima Bill Gates besok. Dia berkata hendak menghormati permintaan tokoh teknologi dunia itu.

"Hanya saya katakan kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini (MBG) karena kita yakin bahwa ini benar," ucap Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Makan Bergizi Gratis di awal pemerintahannya. Dia menggelar program ini untuk memberi makan anak-anak dan ibu hamil setiap hari.

Pelaksanaan dilakukan bertahap dengan modal anggaran Rp71 triliun. Saat ini, Badan Gizi Nasional mencatat penerima MBG sekitar 4 juta orang.

Pemerintah menargetkan bisa memberi MBG kepada 82,9 juta orang akhir tahun ini. Untuk memuluskan rencana itu, Prabowo menambah anggaran Rp100 triliun untuk MBG.

Bisnis.com, PALEMBANG —— Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) membenarkan adanya dugaan siswa keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali).

Diketahui sebanyak 121 siswa di Pali yang terdiri dari siswa PAUD, Sekolah Dasar, SMP hingga SMA dilarikan ke rumah sakit umum daerah lantaran menunjukkan gejala keracunan.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Sumsel Dedi Irawan mengatakan bahwa dugaan keracunan terjadi usai ratusan siswa mengkonsumsi MBG sekitar pukul 11.00 WIB hingga 12.00 WIB.

Setelah itu, para siswa mulai menunjukkan gejala pusing, mual dan langsung di larikan ke rumah sakit.

“Gejalanya mual, muntah, pusing. Semuanya dirawat di RSUD Talang Ubi serta Puskesmas Pali,” ujarnya, dikutip Selasa (6/5/2025).

Dia juga menginformasikan bahwa 50 siswa telah diperbolehkan pulang usai mendapatkan perawatan. Sedangkan 71 siswa masih dalam dirawat untuk dilakukan observasi lebih lanjut.

Menurut Dedi, seluruh siswa yang mengalami keracunan mendapatkan MBG dari SPPG yang sama. SPPG tersebut menaungi pelayanan MBG untuk sekitar 2-3 ribuan siswa di Kabupaten Pali.

“Untuk di PALI program (MBG) ini sudah di mulai sejak Februari, sebelum puasa rasanya. Ada satu SPPG yang mengakomodir pemberian makan bergizi gratis untuk 2-3 ribuan siswa di sana,” jelas dia.

Dedi juga mengatakan atas kejadian ini, Dinas Kesehatan PALI telah mengambil sampel sisa makanan siswa untuk diuji di laboratorium dan memastikan penyebab siswa yang diduga mengalami keracunan.

“Tim juga sudah mengambil air yang digunakan untuk memasak di SPPG itu,” pungkasnya.

Keterangan foto: Ratusan Siswa di Kabupaten Pali, Sumatra Selatan diduga keracunan makan bergizi gratis./ istimewa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah ramainya sorotan soal peristiwa keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden Prabowo Subianto mengeklaim programnya itu berhasil 99,99 persen.

MBG merupakan program yang baru dimulai pada awal tahun ini, satu dari sekian program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di masa pemerintahannya.

Prabowo menggulirkan perencanaannya, bahkan uji coba sudah dilakukan sejak sebelum dilantik menjadi Presiden.

Lantas, mengapa Prabowo mengeklaim berhasil bila ada kasus keracunan MBG?

Bagaimana klaim Prabowo?

Klaim keberhasilan mencapai 99,99 persen ini disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 5/5/2025) kemarin.

Klaim tersebut didasarkan pada jumlah kasus keracunan terhadap jumlah penerima MBG. Sebab diketahui, program ini menyasar sekitar 3 juta penerima, dan akan terus bertambah setiap tahun.

Adapun kasus keracunan MBG dialami oleh sekitar 200 orang.

Secara persentase, Prabowo mengeklaim kasus keracunan sekitar 0,005 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," kata dia dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025) kemarin.

Jadi, Prabowo mengklaim MBG berhasil meski ada kasus keracunan karena kasus keracunan itu dinilainya hanya sedikit dari keseluruhan pelaksanaan MBG.

Apa instruksi Prabowo agar tak ada lagi keracunan MBG?

Sejatinya, Prabowo juga menyoroti kasus keracunan tersebut menyusul pesannya kepada seluruh menteri dan kepala lembaga agar tidak cepat puas.

Ia menargetkan tidak boleh ada keracunan dalam program MBG ke depan. Hal ini sejalan dengan target Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang ia sampaikan dalam beberapa kesempatan.

Dalam sidang kabinet, Prabowo pun mengungkit target yang ditetapkan kepala BGN.

"Tapi saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan, 'Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan'. Dan kita mengerti tidak gampang di dapur itu yang kerja 50 orang, satu dapur yang kerja 50 orang," kata Prabowo.

Selama ini, Prabowo menerima setiap laporan perkembangan MBG dari Kepala BGN, baik secara langsung saat rapat di Istana Kepresidenan atau secara tidak langsung.

Terbaru pada akhir pekan kemarin, Prabowo mengumpulkan kepala dapur MBG atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang telah dilatih bekerjasama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mengolah menu MBG.

Prabowo menggembleng ribuan petugas lapangan itu dengan memberikan arahan dan nasihat.

Prabowo mengingatkan agar setiap menu dicek dengan baik. Menurut Prabowo, pengecekan makanan dan pengawasan distribusi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari misi nasional.

Oleh karenanya ia mengingatkan agar petugas di SPPG tidak boleh malas, apalagi lengah.

"Tidak boleh malas. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kongkalikong. Kau akan berusaha dibeli, ditipu, dibohongi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini akan menjadi sasaran manusia-manusia yang serakah dan jahat,” bebernya dalam penggemblengan.

Prabowo juga menyebut mereka sebagai ujung tombak negara setiap memeriksa makanan dalam ompreng makan bergizi gratis (MBG).

Ia menekankan bahwa tugas sebagai personel dapur MBG adalah tugas patriotik.

Ia mengkategorikannya sebagai tugas suci dan tugas yang mulia.

"Setiap kali kau periksa ompreng itu, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu—ingat! Setiap langkah pengawasanmu, setiap perencanaanmu, adalah bagian dari mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa,” tandas Prabowo.

Di mana saja kasus keracunan terjadi?

Setidaknya terdapat sejumlah kasus keracunan MBG di berbagai daerah, mulai dari Cianjur, Sukoharjo, hingga Bombana yang terletak di Sulawesi Tenggara.

Bahkan kasus keracunan MBG yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat telah ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB).

Status tersebut diberlakukan setelah 78 siswa dari 2 sekolah mengalami gejala keracunan makanan. Penetapan status KLB bertujuan untuk memudahkan proses pendataan, pemantauan, dan penanganan medis bagi siswa yang mengalami keracunan.

Dok. BGN Kepala BGN Dadan Hindayana meninjau langsung para siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, yang mengalami gejala gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari MBG, Rabu (23/4/2025). Kata Media Asing soal Kasus Keracunan MBG di Indonesia

Sementara itu yang terjadi di Bombana, Sulawesi Tenggara, sejumlah siswa mengalami muntah hingga sakit perut karena diduga memakan ayam yang sudah basi.

Kepala SDN 33 Kasipute, Santi Jamal menyebut, ada 13 siswa yang mengalami keracunan.

"Total ada 13 siswa yang keracunan. Ada yang muntah-muntah, sakit perut, dan pusing, tetapi sebagian besar (di antaranya) sudah membaik, hanya satu orang yang izin hari ini karena perlu waktu istirahat," kata dia, Kamis (24/4/2025).

Santi menjelaskan, pada dua hari pertama pelaksanaan MBG di SDN 33 Kasipute berjalan lancar. Namun pada hari ketiga pelaksanaan MBG di sekolahnya, siswa mengeluhkan tempat penyajian menu MBG yang berbau busuk.

Banyak siswa dari kelas 1 hingga 3 yang muntah karena hal tersebut.

Adanya kejadian tersebut, pihak sekolah melarang siswa untuk makan dan fokus pada penanganan bagi yang terdampak.

Kasus keracunan juga terjadi di Batang, Jawa Tengah. Sebanyak 60 siswa SDN Proyonanggan 5 Batang mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG.

Pendidik SDN Proyonanggan 5 Batang, Rizkika Wakhid Widilaksa mengatakan bahwa gejala keracunan dialami siswa setelah mereka pulang ke rumah.

Setelah peristiwa keracunan massal tersebut, pihak sekolah diminta untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap makanan program MBG.

Tak hanya itu, kasus keracunan juga terjadi di tempat lain, meliputi kasus di SD Katolik Andaluri, Waingapu, Sumba Timur, yang dialami oleh 29 siswa; kasus di SDN 2 Alaswangi, Pandeglang, Banten, yang dialami oleh 40 siswa; dan kasus di SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang dialami oleh 40 siswa.

Salah satu kejadian terbaru dilaporkan terjadi di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).

Atas deretan kasus tersebut, Dadan menyatakan akan mengevaluasi total. Dirinya pun mengirim tim investigasi setiap ada kejadian keracunan, pun beberapa kali mengunjungi korban secara langsung.

“Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa,” ujar Dadan dalam siaran persnya, Sabtu (3/5/2025).

Bagaimana tanggapan DPR?

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis perlu dievaluasi kembali, utamanya terkait mekanisme kontrak kerja dengan dapur umum dan pihak katering yang melaksanakan.

Apalagi jika vendor bukan pihak yang menjalankan katering, melainkan bekerja sama dengan pihak katering lain. Sebaiknya kata Irma, vendor dapur umum menjadi pihak yang sekaligus menjalankan katering.

"Jika tidak,nilai makanan akan jadi semakin berkurang, karena pasti pihak dapur umum ambil keuntungan lagi dari pihak katering, padahal vendor dapur umum sudah mendapatkan hak sewa dari BGN," beber dia.

Di sisi lain, Irma tidak bisa menafikan klaim keberhasilan Prabowo.

Meski masih ada kasus keracunan MBG, sejauh ini BGN dapat mengatasi dengan mengirim tim investigasi dan melakukan evaluasi.

Ia tidak memungkiri, mengelola makanan dalam jumlah besar tidak akan mudah.

"Kontrol harus ketat dan yang terlibat dalam kontrol tidak bisa hanya saat di dapur umum, tetapi para guru juga hendaknya mengontrol sebelum makanan didistribusikan. Para guru wajib punya tanggung jawab moral," tandasnya.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal mengalokasikan rumah subsidi bagi pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Berdasarkan hasil pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri PANRB Rinj Widyantini pada Senin (5/5/2025), rencana pemberian alokasi rumah subsidi itu juga termasuk pegawai dari lembaga-lembaga yang berada di bawah nauangan Kemenpan-RB.

"Jadi kami mengagendakan diskusi mengenai pengalokasian rumah subsidi bagi pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Menpan-RB. Tapi dari diskusi tadi berlanjut ada ekosistem yang ada di Kemenpan-RB, diantaranya ada Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), jadi nanti ada empat," jelas Ara dalam keterangannya.

Dengan begitu, lanjut Ara, pihaknya memutuskan untuk mengonsiderasikan atau mempertimbangkan dahulu keempat lembaga tersebut.

Kemudian, akan melakukan pertemuan kembali pada 21 Mei 2025 untuk membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

"Menpan-RB ini luar biasa, dia juga peduli dengan lembaga dan ekosistemnya," tuturnya.

Telah Alokasikan 189.260 Rumah Subsidi untuk 17 Profesi

Rencana pemberian alokasi rumah subsidi untuk pegawai Kemenpan-RB, LAN, ANRI, dan BKN tentu menambah daftar profesi yang mendapat kuota rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025.

Berdasarkan materi paparan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/5/2025), 17 profesi telah mendapat alokasi total sebanyak 189.260 unit dari total kuota FLPP tahun 2025 sebanyak 220.000 unit.

Berikut rincian alokasi rumah subsidi FLPP untuk 17 profesi:

1. Guru 20.000 unit
2. Polri 14.500 unit
3. TNI AD 5.760 unit
4. Nakes 30.000 unit
5. Tenaga migran 20.000 unit
6. Pegawai Kemendagri 2.000 unit
7. Pegawai Kemenkeu 2.000 unit
8. Pegawai Kemenekraf 3.000 unit
9. Pegawai BKKBN 2.000 unit
10. Pegawai BPS 1.000 unit
11. Nelayan 20.000 unit
12. Petani 20.000 unit
13. Buruh 20.000 unit
14. Driver online 2.000 unit
15. Asisten Rumah Tangga 1.000 unit
16. Wartawan 1.000 unit
17. Pekerja non-formal 25.000 unit.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak luput dari kekurangan.

Dalam keterangannya saat Sidang Kabinet, Presiden ke-8 RI itu menyoroti sejumlah tantangan budaya dan kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi efektivitas program.

Prabowo menyebut bahwa beberapa kasus keracunan atau gangguan pencernaan yang terjadi kemungkinan besar disebabkan oleh hal-hal sepele tetapi mendasar, seperti kebiasaan makan tanpa sendok dan kebersihan tangan anak-anak.

“Apakah ada kekurangan? Ada. Dan kekurangan itu karena juga adat dan istiadat budaya kita. Saya masuk satu ruangan, 30 orang, 20 pakai sendok, ada 10 nggak mau pakai sendok. Tidak salah dia, karena dia terbiasa makan tidak pakai sendok. Tapi kita mendidik dia untuk cuci tangan. Jadi bisa saja yang keracunan adalah hal-hal seperti itu,” ujarnya di kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

Kepala negara juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap perlengkapan makan yang disediakan, seperti sendok dalam paket makanan.

Dia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penyediaan sendok yang murah untuk melengkapi paket makan bergizi.

“Dalam ompreng yang diberikan tidak ada sendoknya, bener kan? Jadi inisiatif orang tua membekali sendok. Nah mungkin perlu disosialisasikan atau kita bisa cari sendok-sendok tak terlalu mahal,” katanya.

Selain soal kebiasaan makan, Prabowo menyinggung soal masalah penyesuaian tubuh anak-anak terhadap jenis makanan baru, seperti susu.

Orang nomor satu di Indonesia itu mencontohkan kondisi lactose intolerant yang terjadi karena sebagian anak tidak terbiasa minum susu sejak kecil.

“Ada juga maaf yang nggak biasa, dengan makanan-makanan. Sebagai contoh, ada yang pertama-tama kalau dikasih susu tidak cocok karena dia tidak pernah minum susu sebelumnya. Itu namanya lactose intolerant,” jelasnya.

Menurutnya, gangguan semacam diare bisa muncul di minggu-minggu awal konsumsi, tetapi akan mereda seiring tubuh beradaptasi.

Dengan cakupan yang telah mencapai lebih dari 3,4 juta penerima hingga awal Mei dan ditargetkan menyentuh 82,9 juta orang pada akhir 2025, Prabowo menegaskan bahwa tantangan ini menjadi bagian dari proses menuju sistem layanan publik yang lebih baik dan inklusif.

Dia tetap optimistis bahwa secara keseluruhan program MBG sangat membanggakan dan mulai menarik perhatian dunia.

“Tapi on the whole MBG ini adalah sesuatu yang cukup membanggakan. Banyak pimpinan negara yang dibahas adalah MBG,” pungkas Prabowo.

TANGERANG, iNewsTangsel.id - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., menyampaikan optimisme bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD dapat menurunkan prevalensi stunting di Indonesia hingga 18 persen pada 2025.

Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung pelaksanaan program di Desa Kampung Tegal Baju, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (5/5/2025). Dalam kesempatan itu, Menteri Wihaji juga memberikan santunan kepada keluarga penerima manfaat.

"Program ini kami rancang agar benar-benar menyasar ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Mereka adalah kelompok yang berada pada masa-masa krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang sangat menentukan tumbuh kembang anak," ujar Wihaji.

Ia menegaskan, distribusi MBG harus diawasi secara ketat oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh daerah agar bantuan tidak salah sasaran. "Kami tidak ingin makanan bergizi ini justru dikonsumsi oleh anggota keluarga lain yang tidak termasuk target program," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Wihaji meninjau beberapa penerima MBG, termasuk ibu menyusui berusia 42 tahun, ibu hamil dengan usia kehamilan 30 minggu, serta balita berusia 10 bulan. Program ini sudah mulai dijalankan secara bertahap di beberapa wilayah dan didukung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.

Turut mendampingi kunjungan, Bupati Tangerang Drs. Moch Maesyal Rasyid, M.Si., menyatakan komitmennya dalam mendukung program penurunan stunting. Ia telah menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk mendata penerima manfaat secara akurat dan menyeluruh.

Pemerintah melalui Kemendukbangga/BKKBN menempatkan penurunan stunting sebagai prioritas nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN ditunjuk sebagai koordinator percepatan penurunan stunting dengan pendekatan yang menyeluruh, berbasis keluarga, dan berkelanjutan.

Editor : Hasiholan Siahaan

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai 4 juta siswa pada bulan ini dan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

Menurutnya, sejak diluncurkan pada 6 Januari lalu, program ini telah menjangkau lebih dari 3,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bahkan, pelaksanaan program berjalan secara bertahap dan penuh kehati-hatian. Hingga awal Mei 2025, MBG telah digelar di lebih dari 1.000 titik.

“Sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei, dan diperkirakan akhir Mei mencapai 4 juta. Di akhir Juni mencapai 6 juta, dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” katanya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dari sisi logistik, pelaksanaan program ini sangat kompleks dan menantang, bahkan melebihi penyelenggaraan katering skala besar.

“Kami selenggarakan katering untuk upacara perkawinan tamu 3.000 orang saja setengah mati katering. Dan tidak jarang bahwa katering itu ada yang keracunan. Biasanya katering di kawinan ya makan begitu-begitu saja, sudah mahal,” ujarnya.

Prabowo juga menanggapi kabar soal insiden keracunan makanan dalam program MBG. Menurutnya, dari total 3,4 juta penerima, hanya sekitar 200 orang yang mengalami keluhan pencernaan, dengan hanya lima orang yang memerlukan perawatan inap.

Kepala negara menyampaikan bahwa skala dan capaian MBG menunjukkan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan program sosial berskala besar secara cepat dan efektif.

Keberhasilan ini, menurutnya, juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjalankan kebijakan berpihak pada rakyat kecil dengan manajemen modern dan hasil nyata.

“Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau perutnya gak enak itu sejumlah 200 dari 3 koma sekian juta. Kalau tidak salah 0,005%. Berarti keberhasilan 99,99%,” pungkas Prabowo.

KOMPAS.com - Kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi, kali ini di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan.

Awalnya, sebanyak 64 siswa sekolah dasar dari lima kecamatan dilaporkan mengalami gejala keracunan, seperti pusing, mual, dan muntah setelah menyantap menu MBG yang telah diluncurkan sejak Februari 2025.

Namun, jumlah korban terus bertambah. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, total siswa yang terdampak telah mencapai 121 orang.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sumsel, Dedi Irawan, menyatakan bahwa korban berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA.

"Benar dugaan keracunan pangan MBG di Kabupaten PALI, laporan Dinkes ada 121 yang terdampak. Siswa itu mulai dari PAUD sampai SMA semua terdampak. Itu data berdasarkan laporan pada malam ini," ujar Dedi, Senin (5/5/2025).

Sebagian besar siswa mengalami gejala pada pukul 11.00 hingga 12.00 siang, sesaat setelah makanan dibagikan.

Hingga saat ini, 50 siswa telah diperbolehkan pulang, sementara sisanya masih dirawat di RSUD Talang Ubi, PALI.

Apa Tindakan Pemerintah dan Dinkes?

Menanggapi kejadian ini, Dinkes Sumatera Selatan telah mengambil langkah awal berupa pengambilan sampel makanan dan air dari dapur penyedia MBG untuk diperiksa di laboratorium.

“Sampel semuanya sudah diambil untuk dicek di lab,” kata Dedi.

Program MBG sendiri menyasar 3.000 siswa di wilayah tersebut dan merupakan bagian dari satuan pelaksana program pemerintah.

Dugaan keracunan ini menjadi sorotan, mengingat skala program yang besar dan menyentuh langsung anak-anak usia sekolah.

Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, mengatakan kondisi siswa mulai membaik.

“Alhamdulillah, sekarang sudah landai dan sudah banyak pasien yang diperbolehkan pulang ke rumah,” ujarnya kepada wartawan.

Hingga saat ini, penyebab pasti dari dugaan keracunan masih belum bisa dipastikan. Pemerintah daerah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

“Kami lagi menunggu hasil pemeriksaan di laboratorium," kata Iwan.

Sementara itu, Bupati PALI Asgianto bersama Kapolres setempat tengah mengadakan rapat tertutup untuk mengevaluasi dan membahas langkah-langkah lanjutan.

Kapolres PALI AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait juga menyampaikan bahwa pihak kepolisian masih mendalami kasus ini.

"Sementara untuk penyebabnya masih kami dalami terlebih dahulu," jelas Yunar.

Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan orangtua siswa. Sebagian siswa bahkan dilaporkan trauma dan enggan mengonsumsi makanan MBG kembali.

Beberapa laporan menyebutkan adanya temuan ulat pada makanan, meski belum dapat dipastikan apakah itu berkaitan dengan kasus keracunan.

Di sisi lain, pemerintah pusat menyatakan bahwa program MBG secara nasional memiliki tingkat keberhasilan 99,99 persen, dan kasus keracunan seperti ini hanya 0,005 persen.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bertambah Lagi, Siswa Diduga Keracunan MBG di Sumsel Capai 121 Orang".

Sebanyak 50 siswa dari 121 siswa yang diduga keracunan makan bergizi gratis (MBG) sudah diperbolehkan pulang. Kondisi para siswa mulai membaik pasca mendapat perawatan.

"Ada 50 siswa yang sudah diperbolehkan pulang malam ini karena kondisinya sudah membaik. Sisanya, 71 siswa masih dirawat untuk diobservasi lanjutan," ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumsel Deddy Irawan, Senin (5/5/2025).

Tim surveilans dan pusat krisis dari Dinkes Sumsel pada malam ini juga telah diberangkatkan menuju PALI. Mereka akan berkoordinasi dengan tim Dinkes PALI untuk mengetahui penyebab dugaan keracunan ratusan siswa tersebut.

"Saya juga akan ke PALI besok pagi (Selasa pagi)," katanya.

Pihaknya belum mendapat detail asal siswa yang terduga keracunan usai menyantap MBG. Namun, dia memastikan jumlahnya yang dirawat bertambah dari awal hanya 64 siswa menjadi 121 siswa.

Diberitakan sebelumnya, Jumlah siswa yang diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten PALI bertambah menjadi 121 orang. Ratusan siswa itu berasal dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

"Laporan terbaru dari Dinkes PALI ada 121 siswa dari tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA yang diduga keracunan usai makan-makanan MBG," ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumsel, Deddy Irawan saat dikonfirmasi.

Deddy memastikan, dugaan keracunan ratusan siswa itu usai menyantap MBG. Para siswa mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, dan pusing.

"Kondisinya mereka mengalami gejala sekitar pukul 11.00 WIB-12.00 WIB setelah makan siang, makan MBG itu, mengalami mual, muntah, dan pusing. Kemudian para siswa dibawa ke rumah sakit (RSUD Talang Ubi) dan puskesmas," katanya.

Dia juga menyebut untuk MBG yang siswa dapat itu berasal dari 1 SPPG. SPPG ini mengakomodir sekitar 2 ribu-3 ribuan siswa.

"MBG di PALI dimulai sekitar Februari kemarin, sebelum puasa rasanya. Di PALI ada 1 SPPG yang mengakomodir 2 ribu-3 ribu siswa yang ada di dekat situ," jelasnya.

Terkait dugaan keracunan ini, Dinkes PALI disebutnya sudah mengambil sampel sisa makanan siswa, muntahan dan sampel yang ada di SPPG. Sampel itu untuk diuji di laboratorium dan untuk memastikan akibat ratusan siswa diduga keracunan.

"Tim juga mengambil air yang digunakan SPPG untuk masak," tukasnya.

Video: MBG di Tasikmalaya Dihentikan Sementara Imbas Siswa Keracunan

Video: MBG di Tasikmalaya Dihentikan Sementara Imbas Siswa Keracunan

Jambi (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Jambi mencatat sebanyak tujuh kawasan diperuntukkan untuk lokasi pembangunan perumahan subsidi selama periode Januari hingga April 2025.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Jambi Yaser Al Efra di Jambi, Senin, mengatakan saat ini pembangunan sektor permukiman di Kota Jambi didominasi oleh unit perumahan subsidi dibandingkan komersial.

"Kalau melihat data 2024, dari 29 lokasi pembangunan perumahan di Kota Jambi, hanya dua titik yang digunakan untuk perumahan komersial, sisanya merupakan perumahan subsidi," kata Yaser.

Ia menilai tingginya minat pelaku usaha terhadap pembangunan perumahan subsidi menjadi faktor utama dominasi jenis tersebut.

Secara keseluruhan melihat pada data, kata dia, sejak 2011 hingga 2025, tercatat sekitar 500 lokasi pembangunan perumahan di Kota Jambi, sebesar 90 persen untuk kawasan perumahan subsidi.

Yaser menyebutkan aktivitas pembangunan perumahan seringkali menimbulkan berbagai persoalan, seperti banjir, kerusakan jalan lingkungan, dan lainnya.

Upaya pencegahan, maka pemerintah kota mewajibkan pengembang memenuhi sejumlah persyaratan sebelum mendapatkan izin pembangunan.

Salah satu syarat utama adalah penyediaan fasilitas umum atau prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

"Pengembang wajib mengalokasikan 35 persen dari total luas lahan pembangunan untuk PSU," katanya.

Lahan PSU tersebut harus digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan lingkungan, saluran drainase, taman, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya.

"Jika lahan PSU tidak disediakan pengembang, maka izin pembangunan tidak akan diterbitkan," ujarnya.