JIKA berkaca kepada fakta bahwa selama ini anggaran pemerintah didominasi belanja rutin (termasuk di dalamnya cicilan dan bunga utang) dan belanja operasional, maka harus diakui bahwa kebijakan efisiensi akan menjadi salah satu jalan cepat untuk mengatasinya.

Selama ini, dengan komposisi anggaran yang berat kepada pembiayaan rutin aktifitas pemerintahan, pembiayaan pembangunan menjadi anak tiri. Pembangunan hanya mendapat sisa dari anggaran rutin dan operasional pemerintah.

Kontrasnya, sebagaimana sering dikeluhkan publik, pelayanan pemerintahan dari waktu ke waktu acapkali mengecewakan di satu sisi diiringi oleh sikap arogan sekaligus “ignorant” dari aparat pemerintahan di sisi lain.

Sehingga anggaran yang terlalu berat kepada pembiayaan rutin dan operasional memang terasa kurang adil bagi rakyat banyak.

Masalahnya, kebijakan penghematan kali ini nampaknya bukanlah dalam rangka penghematan murni alias pemangkasan anggaran.

Menelisik lebih jauh, sebenarnya kebijakan ini berupa relokasi anggaran, bukan pemangkasan anggaran yang akan mengubah total nominal APBN.

Nyatanya, nominal APBN masih tetap sama, dengan besaran penarikan utang, beserta cicilan dan bunganya juga tetap sama. Relokasi anggaran yang diklaim sebagai penghematan tidak mengubah defisit APBN.

Logika relokasi tersebut berangkat dari asumsi bahwa belanja rutin dan operasional adalah belanja produktif yang tidak sustainable.

Bahkan tak jarang beberapa pihak malah mengategorikan belanja rutin dan operasional pemerintah justru kurang produktif.

Dikatakan demikian karena sifatnya yang hanya berupa “input “sekali masuk. Jadi saat dihentikan, maka semua “chain reaction”-nya juga berhenti.

Bedakan, misalnya, jika anggaran dipakai untuk membangun sekolah, dari tidak ada sekolah di satu titik lokasi menjadi ada sekolah.

Maka setelah dibangun, tidak perlu membangun lagi dalam jangka waktu tertentu. Anak-anak bisa terus bersekolah di sana, tanpa harus pergi jauh-jauh ke tempat lain untuk bersekolah yang terkadang membuka peluang bagi anak-anak tersebut untuk tidak lagi bersekolah karena jauh dan berbiaya mahal.

Artinya, ada efek berkelanjutan dari belanja pembangunan gedung sekolah, hanya dengan sekali alokasi anggaran pembangunannya.

Begitu juga dengan pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil, misalnya. Atau pengembangan irigasi yang membuat petani bisa lebih dari sekali untuk bercocok tanam, sehingga bisa dua sampai tiga kali panen alias masa tanam tidak terlalu tergantung lagi kepada musim dan cuaca.

Efeknya kepada produktifitas sangat jelas dan “calculable”, sekalipun tidak ada lagi anggaran pembangunan dengan mata anggaran yang sama setelah itu selesai dibangun.

Efek sustainable yang sama juga berlaku pada pembangunan infrastruktur untuk memudahkan investasi baru dan lainya.

Sementara belanja rutin dan operasional, katakanlah belanja perjalanan dinas, imbas produktifnya akan terasa di saat pos anggaran tetap ada setiap tahun.

Perusahaan tour and travel, hotel dan restoran, rental kendaraan, UMKM suvenir akan menjadi penikmat rutin setiap tahun, bersama dengan semua SDM yang bergantung kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Namun, saat anggaran perjalanan dinas dipangkas, efeknya juga terpangkas seketika. Karen itulah dikatakan tidak sustainable.

Lantas, bagaimana jika anggaran hasil penghematan digunakan untuk membiayai makan siang gratis? Apakah efeknya akan lebih baik atau justru malah lebih buruk?

Untuk makan siang gratis, efeknya bisa sustainable jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, karena memang digunakan untuk perbaikan nutrisi SDM masa depan bangsa.

Sebagaimana diketahui, pembangunan SDM memang membutuhkan waktu panjang, tidak bisa sekali “libas”.

Jadi secara temporal, pertama, efeknya sebenarnya sama dengan belanja rutin. Jika dalam dua tahun ternyata program makan siang gratis terhenti, maka efeknya tidak akan terlalu terasa.

Secara teknis efek produktifnya sepanjang rantai pasok program makan siang gratis juga terhenti saat programnya terhenti, persis sama dengan belanja perjalanan dinas.

Efek penambahan gizi kepada anak sekolah SD hanya selama dua tahun, misalnya, tentu hanya akan menyelamatkan anak-anak dua angkatan dari ancaman stunting.

Setelah itu, jika kondisi orangtua mereka tak juga membaik, otomatis budaya makan anak-anak tersebut akan kembali ke pola semula.

Kedua, jika ternyata makan siang gratis untuk anak-anak SD hanya menggantikan makan siang yang telah mereka bawa selama ini dari rumah, maka makan siang gratis pemerintah otomatis akan menghentikan rantai pasok makan siang mandiri dari orangtua anak-anak SD tersebut yang didapat dari pasar di mana mereka tinggal.

Artinya, ada rantai pasok makan siang yang terhenti di pasaran, lalu digantikan oleh rantai pasok baru versi pemerintah.

Belum tentu secara total program makan siang gratis menciptakan efek produktif yang dibawa oleh keseluruhan rantai pasok makan siang gratis tersebut, sebagaimana yang dielu-elukan pemerintah.

Tetap ada potensi destruktifnya kepada perekonomian, dengan berhentinya rantai pasok makan siang anak-anak SD yang bergantung kepada pasar konvensional selama ini.

Akan ada pengurangan permintaan lauk pauk, beras, sayur, dan sejenisnya, di pasar-pasar konvensional di mana orangtua anak-anak SD tersebut berbelanja selama ini.

Nahasnya, misalnya untuk program makan siang gratis anak-anak SD, jika ternyata hampir 100 persen anak-anak SD selama ini memang membawa makan siang dari rumah, katakan saja demikian, maka otomatis imbas produktif dari program makan siang gratis sebenarnya menjadi tidak ada atau cateri paribus (konstan).

Pasalnya, kehadiran rantai pasok makan siang gratis untuk anak-anak SD tadi hanya menggantikan rantai pasok dari pasar konvensional yang ada.

Sehingga yang terjadi kemudian adalah pergeseran pelaku/pelaksana semata, dari yang awalnya benar-benar dilakukan berdasarkan mekanisme pasar, digantikan rantai pasok yang di-engineering oleh pemerintah.

Secara ekonomi politik, kondisi ini tentu menjadi tidak lebih baik. Rantai pasok makan siang gratis dari pasar konvensional yang dilakukan secara mandiri oleh orangtua murid, masih berpotensi mendistribusikan kekayaan ekonomi (memberi imbas positif kepada ekonomi) secara merata, tergantung kepada model penguasaan sumber daya sepanjang rantai pasok makan siang tersebut.

Dan saya mengasumsikan proses makan siang mandiri dari orangtua murid jauh lebih terdistribusi secara merata efek ekonominya, mengingat masih kuatnya logika pasar di baliknya.

Harga masih bergantung kepada permintaan dan penawaran, bukan berdasarkan “baseline” versi pemerintah.

Nah, jika kondisi tersebut menjadi latar yang mengiringi lahirnya program makan siang gratis, maka tidak saja efeknya menjadi “konstan”, tapi juga lebih destruktif karena akan menciptakan struktur ekonomi yang lebih “government endorsed” di sepanjang rantai pasok makan siang gratis.

Artinya, keberadaan “winner dan loser” di sepanjang rantai pasok makan siang gratis akan sangat terasa.

Yang mendapatkan proyek makan siang gratis, beserta dengan rantai pasok yang ada di belakangnya, akan menjadi pemenang.

Sementara pelaku di pasar konvensional yang menjadi rantai pasok makan siang mandiri selama ini akan menjadi loser.

Di sini saya ingin mengatakan bahwa efek produktif jangka pendek dan menengah dari makan siang gratis tidak serta merta terjadi.

Boleh jadi hanya berupa perubahan pelaku/pelaksana/operator di rantai pasok makan siang gratis semata, jika ternyata hanya menggantikan budaya makan siang gratis “bawa dari rumah” yang sudah ada sebelumnya dengan makan siang gratis besutan pemerintah.

Di pasaran yang terjadi adalah zero sum game antara rantai pasok baru versi pemerintah dan rantai pasok lama versi makan siang gratis.

Efek produktifnya hanya akan terjadi jika makan siang gratis berangkat dari asumsi bahwa memang anak-anak SD tadi sebelumnya tidak makan siang gratis dan tidak pula membeli makan siang gratis di luaran.

Sehingga dengan hadirnya makan siang gratis, akan tercipta rantai pasok baru yang akan menggerakan perekonomian di sepanjang rantai pasok tersebut.

Arti lainya, imbas produktif dari hilangnya setengah anggaran rutin, lalu sebagian besar dialihkan untuk makan siang gratis, boleh jadi berujung negatif.

Pasalnya, terjadi pergeseran anggaran dari pos yang produktif, tapi tidak sustainable kepada pos produktif, tapi kurang sustainable sekaligus berpotensi negatif ke pasaran.

Sehingga, meyakini bahwa program makan siang gratis bisa menjadi salah satu triger untuk mendatangkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, saya kira, belum memiliki dasar yang terlalu kuat untuk diyakini.

JIKA berkaca kepada fakta bahwa selama ini anggaran pemerintah didominasi belanja rutin (termasuk di dalamnya cicilan dan bunga utang) dan belanja operasional, maka harus diakui bahwa kebijakan efisiensi akan menjadi salah satu jalan cepat untuk mengatasinya.

Selama ini, dengan komposisi anggaran yang berat kepada pembiayaan rutin aktifitas pemerintahan, pembiayaan pembangunan menjadi anak tiri. Pembangunan hanya mendapat sisa dari anggaran rutin dan operasional pemerintah.

Kontrasnya, sebagaimana sering dikeluhkan publik, pelayanan pemerintahan dari waktu ke waktu acapkali mengecewakan di satu sisi diiringi oleh sikap arogan sekaligus “ignorant” dari aparat pemerintahan di sisi lain.

Sehingga anggaran yang terlalu berat kepada pembiayaan rutin dan operasional memang terasa kurang adil bagi rakyat banyak.

Masalahnya, kebijakan penghematan kali ini nampaknya bukanlah dalam rangka penghematan murni alias pemangkasan anggaran.

Menelisik lebih jauh, sebenarnya kebijakan ini berupa relokasi anggaran, bukan pemangkasan anggaran yang akan mengubah total nominal APBN.

Nyatanya, nominal APBN masih tetap sama, dengan besaran penarikan utang, beserta cicilan dan bunganya juga tetap sama. Relokasi anggaran yang diklaim sebagai penghematan tidak mengubah defisit APBN.

Logika relokasi tersebut berangkat dari asumsi bahwa belanja rutin dan operasional adalah belanja produktif yang tidak sustainable.

Bahkan tak jarang beberapa pihak malah mengategorikan belanja rutin dan operasional pemerintah justru kurang produktif.

Dikatakan demikian karena sifatnya yang hanya berupa “input “sekali masuk. Jadi saat dihentikan, maka semua “chain reaction”-nya juga berhenti.

Bedakan, misalnya, jika anggaran dipakai untuk membangun sekolah, dari tidak ada sekolah di satu titik lokasi menjadi ada sekolah.

Maka setelah dibangun, tidak perlu membangun lagi dalam jangka waktu tertentu. Anak-anak bisa terus bersekolah di sana, tanpa harus pergi jauh-jauh ke tempat lain untuk bersekolah yang terkadang membuka peluang bagi anak-anak tersebut untuk tidak lagi bersekolah karena jauh dan berbiaya mahal.

Artinya, ada efek berkelanjutan dari belanja pembangunan gedung sekolah, hanya dengan sekali alokasi anggaran pembangunannya.

Begitu juga dengan pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil, misalnya. Atau pengembangan irigasi yang membuat petani bisa lebih dari sekali untuk bercocok tanam, sehingga bisa dua sampai tiga kali panen alias masa tanam tidak terlalu tergantung lagi kepada musim dan cuaca.

Efeknya kepada produktifitas sangat jelas dan “calculable”, sekalipun tidak ada lagi anggaran pembangunan dengan mata anggaran yang sama setelah itu selesai dibangun.

KOMPAS.com -Kota Tanjung Pinang, yang terletak di Kepulauan Riau, semakin menarik perhatian calon pemilik rumah.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang tersedia, daerah ini menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian dengan harga terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), calon pembeli dapat menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang dapat ditemukan di Kota Tanjung Pinang:

1. Perumnas Bumi Air Raja: Tipe Rst 36/72

Terletak di Tanjung Pinang Timur, proyek ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Dengan total 151 rumah, setiap unit dibanderol seharga Rp 86 juta.

Masing-masing rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi.

Hingga kini, belum ada unit yang terjual, sehingga semua unit masih tersedia.

2. Griya Pinang Asri: Tipe Barak

Dikembangkan oleh PT Multi Talenta Selaras, perumahan ini juga terletak di Tanjung Pinang Timur dan menawarkan 53 unit.

Setiap rumah dibanderol Rp 129 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 81 meter persegi.

3. Citra Pelita 6: Tipe Sejahtera Tapak

Proyek perumahan ini, yang dikembangkan oleh PT Karya Indo Baruna Abadi, berlokasi di Tanjung Pinang Timur.

Menawarkan 13 rumah dengan harga Rp 136 juta per unit.

Setiap rumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 91 meter persegi.

Saat ini, sudah terjual 12 rumah, dan masih tersisa 1 unit yang siap dipasarkan.

4. Citra Pelita 2: Tipe Sejahtera Tapak

Juga dikembangkan oleh PT Karya Indo Baruna Abadi dan terletak di Tanjung Pinang Timur, proyek ini menawarkan 19 rumah.

Dengan harga per unit Rp 136 juta, rumah ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 91 meter persegi.

Hingga saat ini, tinggal menyisakan satu unit saja.

5. Citra Pelita: Tipe Sejahtera Tapak

Berlokasi di Tanjung Pinang Timur, perumahan ini menawarkan total 70 unit.

Setiap rumah dibanderol Rp 136 juta, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 91 meter persegi.

Saat ini, 68 rumah telah terjual, menyisakan 2 unit yang masih tersedia untuk dijual.

Mengapa Memilih Tanjung Pinang?

Dengan harga yang terjangkau dan pilihan yang beragam, rumah subsidi di Kota Tanjung Pinang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

Daerah ini tidak hanya menawarkan hunian yang terjangkau, tetapi juga akses yang baik ke fasilitas umum lainnya.

Maka, bagi calon pemilik rumah, Tanjung Pinang menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 proyek strategis nasional (PSN) yang masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 yang diteken Prabowo 10 Februari lalu.

"Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan," bunyi lampiran I Perpres 12/2025 dikutip Senin (3/3).

PSN dapat diprakarsai atau diusulkan dan dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh pemerintah pusat merupakan bentuk kontribusi pemerintah daerah, BUMN, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran RPJMN yang memerlukan dukungan dari pemerintah.

PSN yang ditetapkan Prabowo antara lain program makan bergizi gratis (MBG), food estate, IKN, sea wall, pengembangan Blok Masela, jalan tol, hingga kawasan ekonomi khusus (KEK)

"Daftar PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi dan penilaian yang mengacu pada kesiapan proyek, ketersediaan pendanaan, serta berdasarkan persetujuan presiden," bunyi dokumen tersebut.

Dari total 77 PSN tersebut, sebanyak 29 merupakan program baru sedangkan 48 lainnya merupakan program carry over dari pemerintahan Jokowi.

Berikut daftar 77 PSN 2025-2029 dalam dokumen RPJMN Perpres 12/2025:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG)2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota5. Penuntasan TBC6. Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate7. Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat8. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan11. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura12. Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi14. Bioetanol (Berbasis Tebu)15. Biorefinery Sumatera16. RDMP RU VI Balongan (Rescoping)17. Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu18. Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash19. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut20. Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, 21. Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi22. Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project23. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu24. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia.25. Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu26. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas27. Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua28. Pembangunan 3 Juta Rumah29. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

1. Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia di Jawa Barat (PSN carry over).2. Bendungan Way Apu di Maluku3. Bendungan Jragung di Jawa Tengah4. Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur5. Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo6. SPAM Regional Wosusokas di Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum7. SPAM Regional Benteng - Kobema di Bengkulu8. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku9. Kilang Minyak Tuban dalam rangka ekspansi di Jawa Timur10. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur11. North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan.12. RDMP RU IV Cilacap di Jawa Tengah13. Biorefinery Cilacap14. Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan15. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe16. Pengembangan KEK Sei Mangkei17. Pengembangan KEK Galang Batang18. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang19. Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana20. Pengembangan Kawasan industri Kalimantan Industrial Park lndonesia (KIPI)21. Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay22. Kawasan Industri Bantaeng23. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan lndustri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS24. Kawasan Industri Tanah Kuning25. Kawasan Industri Pulau Ladi26. Kawasan Industri Fakfak27. Kawasan Industri lndonesia Dahuaxing lndustry Park28. Kawasan Industri Indonesia Huali lndustry Park29. Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park30. Kawasan lndustri Indonesia Giga lndustry Park31. Kawasan lndustri Kolaka Resources lndustrial Park32. Kawasan Industri ASPIRE Stargate33. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran34. Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara35. Kawasan lndustri Futong36. Kawasan lndustri Pulau Penebang37. Kawasan lndustri Kumai Multi Energi38. Kawasan lndustri Alumina Toba39. Kawasan Industri Indo Mineral Mining40. Kawasan Industri Tabuk41. Kawasan Industri Rimau42. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)43. Pembangunan Pelabuhan Patimban44. Pembangunan Jakarta Metropolitan MRT Koridor Timur - Barat45. Jalan Tol Serang - Panimbang46. Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi47. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban48. Jakarta Sewerage System

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN).

PSN itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan Prabowo pada 10 Februari 2025.

Berdasarkan isi beleid tersebut, PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029, khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat, terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

Cakupan PSN antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi, serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

Adapun Prabowo menetapkan daftar indikasi PSN 2025-2029 dengan jumlah sebanyak 77 PSN. Jumlah itu meliputi 29 PSN baru, dan 48 PSN carry over (lanjutan).

Khusus untuk 29 PSN baru, berikut daftar lengkapnya:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG): lokasi Nasional; pelaksana Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator)
2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)
3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)
4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan
5. Program Penuntasan TBC: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan
6. Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate: lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
7. Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kehutanan (koordinator)
8. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum
9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan: lokasi Bali; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta
11. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan
12. Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta
13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta
14. Bioetanol (Berbasis Tebu): lokasi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan; pelaksana dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
15. Biorefinery Sumatera: lokasi Riau, Sumatera Selatan; pelaksana PT Pertamina
16. RDMP RU VI Balongan (Rescoping): lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina
17. Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu: lokasi Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
18. Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash: lokasi Jawa Timur; pelaksana BUMN, Swasta
19. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut: lokasi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; pelaksana Swasta
20. Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, PT MIND ID, Swasta
21. Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertahanan, dan PT Dirgantara Indonesia
22. Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project: lokasi Banten; pelaksana Swasta
23. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)
24. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia: lokasi Nasional; pelaksana Badan Informasi Geospasial
25. Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan
26. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas: lokasi Sumatera; pelaksana BUMN (Penugasan)
27. Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua: lokasi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat; pelaksana Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat
28. Pembangunan 3 Juta Rumah: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)
29. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: lokasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado; pelaksana Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta.

Catatan

Daftar PSN tersebut merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi atas PSN-PSN yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

Penyusunan dan penetapan PSN, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

PSN, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan presiden.

KOMPAS.com - Kabupaten Musi Banyuasin di Sumatera Selatan kini menarik perhatian calon pemilik rumah.

Wilayah ini menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Dengan harga di bawah Rp 200 juta, banyak orang melihat ini sebagai kesempatan emas untuk memiliki hunian yang layak.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang dapat ditemukan di Kabupaten Musi Banyuasin:

1. Kurma Village Sekayu: Tipe 36/90

Terletak di Sekayu, rumah ini merupakan proyek yang dikembangkan PT Bangun Negeri dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Proyek ini menawarkan 88 rumah, dengan harga per unit Rp 140 juta.

Saat ini, 37 rumah telah terjual, dan 51 unit masih tersedia.

2. Lilin Asri Tahab Ke II: Tipe 36 Minimalis

Dikembangkan oleh PT Griya Tasrindo Permai, perumahan ini berlokasi di Sungai Lilin.

Terdapat 192 rumah yang ditawarkan, dengan harga Rp 140 juta per unit.

Luas bangunan mencapai 36 meter persegi, dan luas lahan 114 meter persegi.

Hingga saat ini, sudah terjual 146 rumah, sementara masih ada 46 unit yang tersedia.

3. Griya Sky Indah: Tipe 36/78

Berlokasi di Sekayu dan dikembangkan oleh PT Mutiara Indah Jaya Perdana, proyek ini menawarkan 70 rumah.

Masing-masing unit dijual dengan harga Rp 140 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 78 meter persegi.

Saat ini, telah terjual 59 rumah dan 11 unit masih dapat dipasarkan.

4. Griya Bumi Lestari Blok D: Tipe Subsidi

Perumahan ini juga berlokasi di Sekayu dan menawarkan total 30 unit rumah.

Harga per unit adalah Rp 140 juta, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 135 meter persegi.

Saat ini, 27 rumah telah terjual, menyisakan 3 unit yang masih tersedia.

5. Center Point: Tipe 36

Terdapat 312 rumah dalam proyek ini, yang juga terletak di Sekayu.

Setiap unit dijual seharga Rp 150 juta, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 91 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Berdikari Bangun Abadi, dan sudah terjual 310 rumah, menyisakan 2 unit untuk dijual.

Mengapa Memilih Musi Banyuasin?

Rumah subsidi di Musi Banyuasin menjadi pilihan menarik karena harganya yang terjangkau dan variasi tipe yang ditawarkan.

Dengan lokasi yang strategis dan akses yang baik, pemilik rumah dapat menikmati kehidupan yang nyaman tanpa perlu mengeluarkan biaya besar.

Tentu saja, keputusan untuk membeli rumah harus didasarkan pada kebutuhan dan kondisi keuangan masing-masing individu.

Dengan informasi yang tersedia, calon pembeli bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

KOMPAS.com - Kota Lubuk Linggau di Sumatera Selatan saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah.

Sebagai daerah yang sedang berkembang, Lubuk Linggau menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau, di bawah Rp 200 juta.

Pilihan perumahan ini dapat ditemukan melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kota Lubuk Linggau:

1. Pondok Palem Indah: Tipe Rsh. T 36/90 - Rp 130 Juta

Terletak di Lubuk Linggau Barat I, perumahan ini dikembangkan oleh PT Cipta Arsigriya.

Tipe rumah yang ditawarkan memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Proyek ini menyediakan 53 rumah, dan 44 unit masih tersedia.

2. Citra Regency: Tipe 36/135 - Rp 130 Juta

Dikembangkan oleh PT Duta Graha Sriwijaya, Citra Regency berlokasi di Lubuk Linggau Selatan I.

Proyek ini menawarkan 20 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 135 meter persegi.

Saat ini, masih tersedia 19 unit yang masih tersedia.

3. Bukit Hijau Sukajadi: Tipe Rsh 36 Tapak - Rp 130 Juta

Berada di Lubuk Linggau Barat I, Bukit Hijau Sukajadi adalah proyek dari PT Griya Tunas Mandiri.

Proyek ini menawarkan rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 96 meter persegi.

Dari total 123 rumah yang tersedia, 31 unit telah terjual, menyisakan 92 rumah yang masih dipasarkan.

4. Griya Bukit Kaba: Tipe 36 M2 - Rp 140 Juta

Perumahan ini terletak di Lubuk Linggau Timur II, dengan total 96 unit yang ditawarkan.

Griya Bukit Kaba, yang dikembangkan oleh Puteri Mandiri Linggau, terjual 91 unit dengan harga Rp 140 juta.

Masing-masing rumah dirancang seluas 36 meter persegi dan luas tanah 108 meter persegi.

Hingga kini, tersisa 5 unit lagi.

5. Griya Harmoni: Tipe 36 - Rp 140 Juta

Juga berlokasi di Lubuk Linggau Barat I, Griya Harmoni menawarkan 141 rumah.

Saat ini, 86 rumah telah terjual dengan harga per unit Rp 140 juta.

Masing-masing rumah dirancang seluas 36 meter persegi dan lahan 200 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Maju Jang Jaya, yang masih memasarkan sisa 55 unit.

Mengapa Memilih Rumah di Lubuk Linggau?

Kota Lubuk Linggau menawarkan beragam pilihan perumahan subsidi dengan harga yang sangat kompetitif.

Dengan semakin banyaknya proyek yang dikembangkan, calon pemilik rumah memiliki banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis menjadikan Kota Lubuk Linggau sebagai pilihan menarik bagi mereka yang mencari hunian baru.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menghadiri musyawarah provinsi (muprov) ke-8 Kadin Jabar di Hotel Trans Bandung, Senin (3/3/2025). Muprov digelar untuk memilih ketua baru Kadin Jabar.

Seperti diketahui, terdapat dua calon yang akan berkompetisi untuk menjadi ketua di Muprov Kadin Jabar yaitu Sintha Checawati Ketua Kadin Bogor serta Masrura Ramidjal Ketua DPD Iwapi Jabar. Saat ini Kadin Jabar dicaretakeri oleh Agung Suryamal.

Ketua pelaksana kegiatan Muprov Kadin Jabar Zoelkifli Adam mengatakan kegiatan Muprov Kadin Jabar sudah siap dilaksanakan 100 persen pada Senin (3/3/2025). Ia menyebut dua sosok Ketua Kadin Indonesia dan Menteri PKP akan menghadiri acara tersebut. "Insyaallah Pak Anindya akan hadir. Pak Ara bakal hadir," ujar Zoelkifli, di Kota Bandung, Ahad (2/3/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua Steering Committee Muprov Jabar Barkah Hidayat mengatakan terdapat 19 orang ketua Kadin di kabupaten dan kota yang akan hadir di acara Muprov Kadin Jabar. Termasuk empat careteker Kadin dan empat lainnya di kabupaten dan kota lainnya akan menyusul hadir.

Ia menyebut tiap daerah mengutus tiga orang perwakilan dan satu orang peninjau. Sedangkan careteker Kadin mengurus satu utusan dan dua peninjau. Sedangkan anggota luar biasa sebanyak 13 orang akan hadir. "Insyaallah , tidak ada hambatan dan semua bisa terselesaikan sebelum sore hari nanti," kata Barkah.

Barkah menambahkan pihaknya sudah mengundang Kadin Almer untuk turut serta dalam pemilihan Ketua Kadin Jabar. Namun, yang bersangkutan tidak berminat untuk maju di Muprov Jabar.

Pihaknya kemudian membuka pendaftaran calon dan menerima tiga orang pendaftar. Namun, akhirnya hanya terdapat dua orang perempuan yang memenuhi kriteria.

Caretaker Kadin Jabar Agung Suryamal berharap Muprov Jabar dapat membuat insan Kadin Jabar bersatu padu memajukan organisasi dan mengakhiri dualisme. Ia berharap ke depan Kadin Jabar dapat membantu pemerintah Jabar dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

"Kita bantu Pemprov Jabar dalam hal ini Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mewujudkan program programnya," kata dia.

Pengembang Indonesia Jawa Barat Rayhan mendukung Muprov yang digelar Kadin Jabar. Sebab penunjukan Caretaker Kadin Jabar Agung Suryamal sudah sesuai dengan yang dikeluarkan Kadin Indonesia pimpinan Anindya Bakrie

Sejumlah Kadin di kabupaten dan kota seperti Kadin Garut, Kadin Depok, Kadin Bekasi, dan anggota luar biasa mendukung Muprov Kadin Jabar Agung Suryamal.

KOMPAS.com -Kabupaten Sijunjung, yang terletak di Sumatera Barat, kini menjadi pusat perhatian bagi calon pemilik rumah berkat tawaran rumah subsidi terjangkau.

Dengan harga yang dapat diakses, para calon pembeli dapat menemukan berbagai pilihan rumah melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga masing-masing kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang ditawarkan di Kabupaten Sijunjung:

1. Villa Mutiara Kaloko Tahap II: Tipe 36/108

Terletak di Sijunjung, proyek ini dikembangkan oleh PT Bumi Mutiara Sejati.

Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 33 meter persegi dengan luas lahan 108 meter persegi.

Proyek ini menawarkan 40 rumah dengan harga Rp 130 juta per unit.

Saat ini, 8 rumah telah terjual, sedangkan 32 unit masih tersedia.

2. Bukit Sago Mandiri II: Tipe 36/108 RSH

Perumahan yang dikembangkan oleh PT Anugrah Bina Sarana ini berada di Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung.

Dengan total 55 rumah, setiap unit dibanderol dengan harga Rp 130 juta.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Hingga kini, sudah terjual 36 rumah, sementara 19 unit lainnya, masih dipasarkan.

3. Griya Permata Rumbio: Tipe 36/108 RSH

Juga dikembangkan oleh PT Anugrah Bina Sarana, proyek ini terletak di Sijunjung.

Dengan total 102 rumah yang ditawarkan, masing-masing dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 108 meter persegi.

Setiap rumah dijual dengan harga Rp 135 juta, dan hingga saat ini, 64 unit telah terjual, menyisakan 38 unit.

4. Anugrah Bungo Pinang: Tipe 36/108

Perumahan ini terletak di IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, dengan total 54 unit yang dijual dengan harga Rp 140 juta.

Masing-masing bangunan memiliki luas 36 meter persegi dan luas lahan 96 meter persegi.

Dari total unit, 44 rumah telah terjual, menyisakan 10 unit yang tersedia.

5. Kampung Baru Residence: Tipe 36 Tapak

Proyek perumahan ini terletak di Lubuak Tarok, Kabupaten Sijunjung, dan menawarkan total 55 unit.

Harganya Rp 140 juta per unit, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total lahan mencapai 108 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Wijoyo Oridina Properti, saat ini baru 12 unit yang terjual, dan 43 rumah masih tersedia untuk dipasarkan.

Mengapa Memilih Sijunjung?

Dengan harga yang bersahabat dan berbagai pilihan yang tersedia, Kabupaten Sijunjung menjadi pilihan tepat bagi mereka yang ingin memiliki rumah dengan anggaran terbatas.

Berbagai proyek perumahan ini tidak hanya menawarkan aksesibilitas finansial, tetapi juga lokasi yang strategis, membuatnya semakin menarik bagi calon pemilik rumah.

KOMPAS.com -Kabupaten Solok di Sumatera Barat kini tengah menjadi sorotan di kalangan calon pemilik rumah.

Dengan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi terjangkau, kawasan ini menjadi lokasi yang menarik untuk berinvestasi dalam properti.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), rumah-rumah ini dijual dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang dapat ditemukan di Kabupaten Solok:

1. Batu Bagirik Residence: Tipe 36

Terletak di Lembah Gumanti, proyek ini merupakan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Diamers Andalas Prima, Batu Bagirik Residence menawarkan 168 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 105 juta.

Dari jumlah tersebut, 89 rumah telah terjual, sementara 79 unit masih tersedia.

2. Kayu Aro Permai: Tipe 36

Dikembangkan oleh PT Pilar Wahana Surya, perumahan ini terletak di Gunung Talang.

Kayu Aro Permai menawarkan 282 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 104 meter persegi.

Masing-masing rumah dibanderol dengan harga per unit Rp 130 juta. Hingga saat ini, 201 rumah telah terjual dan 81 unit masih tersedia.

3. Graha Guguk Buluh: Tipe 36/108 M2

Proyek perumahan yang terletak di Kubung ini dikembangkan oleh PT Graha Indah Asri.

Dengan total 75 rumah, Graha Guguk Buluh menawarkan harga per unit Rp 130 juta.

Rumah tapak ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dengan luas tanah 108 meter persegi.

Saat ini, 61 rumah telah terjual dan masih tersedia 14 unit.

4. Griya Batu Palano: Tipe 36/108

Griya Batu Palano, yang juga berada di Kubung, menawarkan total 129 rumah dengan harga per unit Rp 140 juta.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Bydara Jaya Develindo, 120 unit di antaranya telah terjual dan menyisakan 9 unit lagi.

Masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

5. Rabo Bukit Kili Residence: Tipe 36

Rabo Bukit Kili Residence terletak di Kubung, dengan total 81 rumah yang ditawarkan dan dibanderol Rp 140 juta per unit.

Seperti perumahan sebelumnya, bangunan ini juga berupa rumah tapak dengan luas 36 meter persegi dan lahan 104 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Lurah Gumanta dan menyisakan 6 unit untuk dijual.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang tersedia, Kabupaten Solok menjadi pilihan yang tepat bagi calon pemilik rumah yang mencari tempat tinggal dengan harga terjangkau.

Dengan bantuan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang, masyarakat dapat dengan mudah menemukan rumah impian mereka di daerah ini.

KOMPAS.com -Kabupaten Solok Selatan, yang terletak di Sumatera Barat, kini menjadi pusat perhatian para calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Salah satu daya tarik utama dari rumah-rumah ini adalah harganya yang berada di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa opsi rumah subsidi yang tersedia di Kabupaten Solok Selatan:

1. Bangun Rejo Residence: Tipe 36

Proyek ini berada di Sangir, Kabupaten Solok Selatan, dan dikembangkan oleh PT Ribaska Putra Mandiri.

Tipe 36 ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 126 meter persegi.

Sebanyak 48 rumah ditawarkan dengan harga per unit Rp 150 juta.

2. Perumahan Griya Elang Semesta 7: Tipe 36/105

Perumahan yang dikembangkan oleh PT Kinaya Mitra Mandiri ini juga terletak di Sangir, Kabupaten Solok Selatan.

Tipe ini menawarkan 53 rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi, masing-masing seharga Rp 150 juta.

Hingga saat ini, 12 rumah telah terjual, sementara 41 unit masih tersedia.

3. Sungai Landeh Indah: Tipe Rumah Tapak

Terletak di Sangir, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Graha Bangun Persada.

Tipe rumah tapak ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah 72 meter persegi.

Dari total 27 rumah yang ditawarkan, 18 unit telah terjual, menyisakan 9 unit yang masih tersedia dengan harga Rp 150 juta.

4. Perumahan Damai Saroso Agung Taqwa: Tipe Subsidi

Juga berlokasi di Sangir, perumahan ini menawarkan 28 rumah dengan harga per unit Rp 151 juta.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total luas lahan 96 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh PT Damai Saroso Agung Taqwa.

Melihat dari berbagai pilihan tersebut, Kabupaten Solok Selatan menawarkan alternatif hunian yang menarik bagi calon pemilik rumah yang mencari tempat tinggal dengan harga terjangkau.

Dengan banyaknya pilihan, masyarakat memiliki kesempatan untuk menemukan rumah subsidi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong Pemprov Jakarta segera melakukan pembangunan jalan akses baru usai kisruh antara warga dan developer Pantai Indah Kapuk (PIK) mencuat.

Ara menyebut, Pemda perlu segera melakukan penetapan lokasi (Penlok) pembangunan jalan baru sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju PIK 1 di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

"Yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi (penlok) dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta. Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya,” kata Maruarar dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3/3025).

Lebih lanjut, Ara menyebut keputusan untuk melakukan pembangunan jalan baru itu sebagaimana kesepakatan yang telah diambil dalam proses mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, pada Rabu lalu (19/2/2025).

Namun demikian, Ara meminta agar Pemda tetap memperhatikan kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Dengan demikian, proses penlok itu diharapkan bakal berjalan tanpa adanya proses eksekusi penggusuran rumah warga.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga meminta kepada pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar. Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

“Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," pungkasnya.