JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan audiensi dalam rangka silaturahmi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (Menteri PKP) beserta jajaran di Mabes Polri.

Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Program ini merupakan perwujudan dari salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. 

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2025 ditargetkan dapat dibangun sebanyak 500.000 rumah.

Pemerintah telah menyiapkan lahan yang bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi. 

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, " ujar Kapolri. 

Editor : M Mahfud

BALIKPAPAN, KOMPAS.com -Polresta Balikpapan memastikan akan menindaklanjuti laporan konsumen yang menjadi korban dugaan penipuanperumahan subsidi Griya Rudina Asri.

Perumahan yang dikembangkan oleh PT PIE ini berlokasi di Km 10, Karang Joang, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kasat Reskrim Polresta Balikpapan Komisaris Polisi Beny Ariyanto menuturkan tindak lanjut atas pelaporan ini ditempuh karena korban terus bertambah.

"Sesuai dengan informasi dari rekan-rekan tadi, korban terus bertambah. Kalau jumlah pastinya nanti masih menunggu. Yang jelas lebih dari 10 korban," ujar Beny, di Balikpapan, Jumat (10/1/2025).

Beny mengungkapkan, sebelumnya lima konsumen dengan kasus yang sama juga telah melapor ke Polresta Balikpapan pada akhir tahun 2023, dan sedang dalam proses penyelidikan.

"Sementara ini, kami masih melakukan penyelidikan. Nanti ketika minimal dua alat buktinya ada, pasti kami naikkan statusnya," imbuh Beny.

Oleh karena itu, dia mengimbau para korban untuk kooperatif memberikan data-data pendukung, sehingga bisa segera diberikan kepastian hukum terhadap laporan yang masuk.

Untuk diketahui, 72 konsumen korban Perumahan Griya Rudina Asri secara resmi melaporkan PT PIE atas dugaan penipuan dan penggelapan dengan kerugian mencapai Rp 1,5 miliar.

Alat bukti yang diserahkan berupa kuitansi pembelian dengan cap basah PIE yang ditandatangani PC.

Penasihat Hukum korban yang juga Ketua Bidang Hukum KNPI, Sultan Akbar Pahlevi, menuturkan jumlah korban yang menghubungi pos pengaduan terus bertambah.

"Hingga saat ini jumlah korban yang telah memberikan kuasanya kepada kami untuk melaporkan ke Polresta Balikpapan mencapai 72 orang dengan total kerugian Rp 1,5 miliar. Namun, yang hadir hari ini sekitar 35 orang," kata Sultan Akbar.

Akbar mengungkapkan, para korban ini sudah membayar uang tanda jadi (UTJ). Bahkan beberapa di antaranya sudah membayar uang muka atau down payment (DP), dan cicilan KPR ke bank yang ditunjuk.

Tak hanya itu, satu orang korban telah membayar lunas rumah yang dibeli dengan luas 14 x 14 meter persegi, namun hingga kini belum juga terbangun.

Dari data yang dihimpun Kompas.com, para korban membeli unit-unit rumah subsidi Griya Rudina Asri pada tahun 2022 dan 2023.

Sugiarti, misalnya, membeli rumah di Griya Rudina Asri Blok E-1 dengan pembayaran tunai pada 21 Oktober dan 23 Oktober 2023 senilai total Rp 260 juta.

"Pengembang menjanjikan rumah terbangun sebulan setelah pembelian. Namun, hingga kini rumah tersebut tak kunjung terbangun," cetus Sugiarti.

Dia pun mencoba berkomunikasi dengan pengembang beberapa kali yang memberikan alasan berupa kendala akses jalan.

Kompas.com mencoba menghubungi pengembang Griya Rudina Asri melalui gawai untuk mengonfirmasi kasus ini. Namun hingga artikel ini tayang, konfirmasi tak kunjung diberikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Herman Khaeron mengakui bahwa program makan bergizi gratis masih perlu diperbaiki setelah diluncurkan pada pekan ini.

Hanya saja, Herman mengingatkan bahwa program makan bergizi gratis ini memberikan banyak dampak yang luar biasa.

"Tentu pasti dalam pelaksanaan awal di tanggal 6 (Januari) kemarin, ada hal-hal yang tentu harus terus diperbaiki ke depan. Namun, tentu kita melihat esensinya bahwa program ini akan memberikan dampak yang luar biasa dalam berbagai sisi," ujar Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Herman mengatakan, tujuan utama dari makan bergizi gratis adalah untuk meningkatkan gizi dan nutrisi anak-anak.

Dengan gizi yang cukup, menurut dia, diharapkan para anak-anak ini akan menjadi sumber daya manusia yang mampu meneruskan generasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Kemudian, Herman menyinggung bahwa program ini mulai meningkatkan ekonomi wilayah masing-masing daerah.

"Ekonomi daerah akan meningkat karena ada banyak pesanan ataupun ada banyak kebutuhan akan komoditas-komoditas lokal yang dihasilkan di wilayahnya masing-masing ini, yang tentu akan menjadi pembangkit ekonomi baru. Dan makan bergizi gratis memang belum semasif yang kita harapkan, karena memang dari sisi anggaran kan baru Rp 71 triliun ya tersedianya," katanya.

Sementara itu, terkait masih banyaknya ketidaksempurnaan dari program makan bergizi gratis, Herman menyebut bahwa kondisi itu merupakan hal yang biasa terjadi di awal pelaksanaannya.

Menurut dia, ketika sebuah program dilakukan secara masif dalam wilayah yang besar, pasti masih ada hal-hal yang tidak sesuai harapan.

Pasalnya, di beberapa daerah, ada anak-anak yang tidak mendapatkan susu hingga makanannya sudah asem.

"Tetapi saya kira ini adalah proses ya. Proses kepada tahap dan ya mungkin butuh sedikit waktu untuk sampai kepada semua bisa jalan," ujar Herman.

"Karena ini adalah program negara, sehingga kalau dari sisi anggarannya belum mencukupi, ayo kita duduk kembali, nyisir kembali dari mana anggaran yang bisa kemudian mencukupi terhadap kebutuhan idealnya anggaran untuk makan bergizi gratis," katanya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah ibu di Ciracas, Jakarta Timur, memberi saran soal menu makan bergizi gratis (MBG) yang diperuntukkan untuk ibu hamil (bumil) dan ibu menyusui (busui).

Adapun program makan bergizi gratis hari ini didistribusikan untuk ibu hamil dan menyusui di dua Posyandu di Ciracas, Jakarta Timur. Menunya terdiri dari nasi, telur rebus, sayur labu, buah jeruk, dan susu.

Namun, para ibu tersebut menyarankan agar susu yang diberikan diganti dengan susu yang tidak mengandung pemanis buatan atau susu UHT plain.

"Paling susunya aja sih, susu yang plain," kata seorang ibu menyusui bernama Kamini (30) saat ditemui di Posyandu Dahlia 2, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Kamini mendapatkan susu kotak rasa stoberi. Menurut dia, susu tersebut mengandung gula tinggi sehingga perlu diganti dengan yang tidak berasa.

"Karena (yang diberikan rasa stroberi) itu banyak gulanya," ujarnya.

Sementara menu lainnya, menurut Kamini, sudah dapat porsi yang sesuai. Rasa lauk dan sayur juga cocok dilidahnya dan anaknya yang berusia 1,5 tahun.

"Alhamdulillah bagus, jadi tahu edukasi kan ya, edukasi apa yang dibutuhkan anak, jadi biar gizi seimbang," kata Kamini.

Kamini pun berpesan agar kualitas menu makanan ini tidak berubah. Sebab, dia mendengar beberapa penerima makan bergizi gratis mendapat lauk daging ayam yang keras.

"Normal saja (makanannya) kayak ayam, telur, tapi jangan yang keras-keras, karena katanya banyak orang yang dapat keras-keras (daging ayam)," ujarnya.

Bukan hanya Kamini, ibu hamil bernama Ajeng (39) mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat bagi ibu hamil dan menyusui.

"Alhamdulillah enak, gizinya seimbang, ada sayur nasi, buah sama proteinnya lengkap," kata Ajeng.

Menurut Ajeng, program ini harus terus berjalan sehingga dapat meringankan beban masyarakat terutama bagi mereka yang membutuhkan.

"Sangat meringankan jadi enggak usah masak, makan gratis. Ya mudah-mudahan bisa berlangsung terus programnya lancar," ujar Ajeng.

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskanPolri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Kapolri usai melaksanakan audiensi dalam rangka silaturahmi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait beserta jajaran di Mabes Polri.

Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Program ini merupakan perwujudan dari salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu "Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan".

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2025 ditargetkan dapat dibangun sebanyak 500.000 rumah.

Pemerintah telah menyiapkan lahan yang bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah memberikan program makan bergizi gratis untuk masyarakat tertentu, seperti anak sekolah, secara nasional sejak 6 Januari 2025.

Berdasarkan penelusuran ANTARA di Jakarta, Kamis, sudah banyak respons pembaca mengenai makan bergizi gratis, salah satunya memberi saran agar program pemerintah terkait pemberian makanan bergizi gratis diprioritaskan pelaksanaannya ke wilayah pedesaan guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran.

Disampaikan oleh akun Hendrik Awanto (@ksdhendrik), "Tolong untuk makan siang bergizi gratis d desa hrs d utamakan jgn hny selalu kota2 yg d dahulukan....."

Pemerintah melalui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berkeinginan memastikan program tersebut berlangsung secara nasional, dan menyasar 82,9 juta jiwa penduduk Indonesia.

"Saya selalu tinggal di desa-desa, saya bilang jangan sampai desa ini menjadi penonton. Jangan sampai desa ini menjadi sekadar penikmat makan siang bergizi," kata Mendes PDT Yandri dikutip dari arsip berita ANTARA.

Pemerintah juga menargetkan program makan siang gratis bakal memajukan potensi ekonomi di desa-desa melalui hilirisasi pangan.

Menurut Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, saat ini Indonesia mempunyai 75 ribu desa. Jika 50 ribu desa saja di setiap desa menyediakan 30 hektare lahan persawahan dan lahan untuk kebun, kemudian dibuat pula 60 ribu kandang sapi baru, kandang ayam baru, ada 500 ribu tenaga kerja baru di dapur umum, dan dibangun 20 ribu lumbung pangan di setiap kecamatan, maka hilirisasi pangan akan tercapai.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Menu yang disediakan terkait pemberian makanan bergizi gratis, seperti di SD Negeri 25 Palembang, Sumatera Selatan pada 6 Januari, diharapkan agar jangan sampai mengagetkan anak karena tampilannya dianggap minimalis.

Pada hari pertama pelaksanaan, peserta didik SD Negeri tersebut mendapatkan menu makan berupa nasi dan olahan ikan gabus yang dipotong kotak-kotak, dibaluri tepung, lalu digoreng. Kemudian, lauk tambahannya ada tempe, sayur, dan buah pisang.

Tampilan olahan ikan gabus itu yang dianggap minimalis karena terlihat seperti tahu goreng, walaupun sebenarnya bukan.

Disampaikan oleh akun @yud1e_singodikromo, "Mulai saat ini murid tiap hari pikirannya akan sedikit terfokus pada menu makan gratis." Ditambahkan @noorasenpai, "Besok menunya apa ya.... begitu mungkin celetukannya".

Respons pembaca yang berikutnya datang dari akun @pitradwi, ia memuji bagus karena pemerintah memberikan makan bergizi gratis. Namun, dia berharap ke depan wadah makan tersebut bukan merupakan wadah plastik sekali pakai.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Yang paling penting ini adalah kesempatan bagi masyarakat dan SPPG untuk kemudian mengolah sampah makanan menjadi ekonomi sirkular, menjadi kompos, dan industri maggot

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura menyatakan bahwa sampah sisa Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi ekonomi sirkular apabila dikelola dengan baik oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.

"Yang paling penting ini adalah kesempatan bagi masyarakat dan SPPG untuk kemudian mengolah sampah makanan menjadi ekonomi sirkular, menjadi kompos, dan industri maggot," katanya saat meninjau pendistribusian Makan Bergizi Gratis di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat.

Menurutnya, program MBG adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menjadikan sampah sebagai potensi perekonomian lokal.

"Jadi mari kita melihat bagian dari sampah makanan yang dihasilkan ini bukan sebagai suatu permasalahan, melainkan sebuah kesempatan untuk justru menambah perekonomian lokal," ujar dia.

Meski begitu, menurutnya, perlu kolaborasi dan komitmen yang kuat dari dinas lingkungan hidup di daerah.

"Namun tentunya ini butuh mata rantai dengan dinas lingkungan hidup di daerah," ucapnya.

Ia juga menyebutkan Kementerian Lingkungan Hidup sudah membuat standard operating procedure atau SOP terkait limbah makanan dampak program makan bergizi gratis.

"SOP-nya ini saat ini sedang terus disosialisasikan, bukan hanya untuk SPPG menjadi bagian dari SOP, namun juga kepada dinas-dinas lingkungan hidup, karena bagaimanapun juga dinas lingkungan hidup di berbagai daerah punya peran sangat penting untuk mengambil dan mengolah hal tersebut," tuturnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Ciracas Agung Riyano Riyadita mengemukakan pihaknya terus melakukan evaluasi, mengumpulkan, hingga mendata sisa makanan bergizi gratis setiap harinya.

"Proses pendataan dari sampah ini kita juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi, bahan makanan yang dibuang misalnya ujung wortel atau bongkol-bongkolnya itu dipisahkan dengan sisa makanan yang sudah selesai dikonsumsi oleh balita, anak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil, jadi itu ada perbedaan," katanya.

Kegiatan peninjauan pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di SPPG Ciracas hari ini dihadiri oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (WamenPPPA) Veronica Tan.

Berdasarkan data dari Kemendukbangga/BKKBN, di Posyandu Anyelir, terdapat 4 ibu hamil, 3 ibu menyusui dan 23 balita yang menjadi penerima paket MBG (total 30 paket).

Sedangkan di Posyandu Dahlia, tercatat sebanyak 10 ibu hamil, 9 ibu menyusui, dan 26 balita, dengan total 45 paket MBG yang diberikan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mendorong program Makan Bergizi Gratis yang kini telah berjalan agar terus disempurnakan pelaksanaannya. Herman menilai ada beberapa hal yang harus diperbaiki di lapangan.

"Ya, ini kan program relatif baru ya, meskipun sudah diuji coba dan tentu seluruh staf yang terlibat di dalam Makan Bergizi Gratis ini juga telah di-training sebelumnya dan tentu strukturnya sudah ada, ada Badan Gizi Nasional dan kemudian dibantu oleh seluruh instrumen negara, tentu pasti dalam pelaksanaan awal di tanggal 6 (Januari) kemarin ada hal-hal yang tentu harus terus diperbaiki ke depan," kata Herman kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Sebab, menurut Herman, program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu memberikan dampak besar pada berbagai sektor. Salah satunya, sebut dia, di sektor ekonomi.

"Namun, tentu kita melihat esensinya bahwa program ini akan memberikan dampak yang luar biasa dalam berbagai sisi. Selain, tentu sekarang sudah mulai terasakan akan meningkatkan ekonomi wilayah masing-masing," kata anggota Komisi VI DPR itu.

Herman mengatakan program itu akan mendongkrak ekonomi daerah. Dia juga mengungkit komoditas ekonomi tiap daerah dimanfaatkan dalam pelaksanaan program itu.

"Ekonomi daerah akan meningkat, karena ada banyak pesanan ataupun ada banyak kebutuhan akan komoditas-komoditas lokal yang dihasilkan di wilayahnya masing-masing. Ini yang tentu akan menjadi pembangkit ekonomi baru," katanya.

Herman berharap pelaksanaan program MBG dapat terus diperbaiki oleh pemerintah maupun DPR. Dia mendorong realisasi program itu sukses selama pemerintahan berjalan.

"Dan tentu ke depannya mudah-mudahan pemerintah dan DPR segera membicarakan kembali nanti setelah tanggal 20 (Januari) masuk masa sidang (DPR) dibicarakan kembali, agar betul-betul program ini sukses, program ini mencapai tujuan, program ini mencapai sasaran. Program ini tentu menjadi program prioritas utama yang bukan berarti mengenyampingkan terhadap program-program lainnya," kata Herman.

(fca/azh)

JAKARTA, investor.id - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mempertanyakan program membangun tiga juta rumah rakyat yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia bingung cara pemerintah membangun tiga juta hunian rakyat.

"Pertanyaan saya sangat logic, objektif. Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya ingin tahu cara bangunnya gimana? Tanahnya tanah sopo, cicilannya piro dengan korelasinya apa? Perekonomian kita gimana," ujar Megawati dalam pidato politiknya di HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2024). 

Megawati lalu menyinggung pernah menjadi presiden dan telah menuntaskan semua urusannya.  Megawati bahkan mengaku pernah mendapatkan penghargaan karena mampu melunasi utang Indonesia dari International Monetary Fund (IMF) semasa menjabat sebagai Presiden RI.

"Jangan lupa, saya pernah Presiden, semua urusan saya itu selesai. Saya dapat award lho, karena bisa selesaikan utang IMF. Haduh," tandas dia.

Megawati juga mengaku pernah menyelesaikan lima konflik di Indonesia. Namun, Mega tak memerinci konflik apa saja yang sudah diselesaikannya. Karena hal itulah, sebagai bentuk kerendahan hati, Megawati menyebut dirinya sebagai Presiden sampah. 

"Waktu saya jadi Presiden, saya bilang, saya ini adalah Presiden sampah. Saya memberhentikan 5 konflik. Yang paling buat saya secara pribadi waktu Kalbar, haduh, hmmm, mana sekarang ada kayak begituan, jangan dah, aduh cape juga ya," pungkas Megawati.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Colliers Indonesia memprediksi prospek properti 2025 akan tumbuh. Terutama didukung dengan hadirnya program 3 Juta Rumah dari pemerintah.

Head of Research Ferry Salanto mengatakan hal paling utama dalam properti adalah rumah tapak (landed houses).

“Paling utama itu memang masih landed house karena memang kebutuhannya real. Makanya ada program 3 Juta Rumah dari pemerintahan sekarang,” kata Ferry dalam paparan dikutip Jumat, 10 Januari 2025.

Rumah tapak menjadi salah satu kebutuhan primer yang berkelanjutan. Namun, salah satu yang menjadi masalah adalah daya beli rumah.


“Sebenarnya suplai itu bisa diupayakan gitu ya, baik dari developer maupun mungkin dari pemerintah sendiri,” jelas dia.

Ferry menyebut bahwa memungkinkan terjalin kerja sama antara pengembang dan pemerintah. Kerja sama dapat terjadi untuk lahan-lahan yang belum produktif dengan pihak lain.

Selain itu, adanya peranan investor lokal ataupun mancanegara dalam proyek pembangunan tersebut. Walaupun prospeknya telah sedikit, ia menjelaskan permintaan dalam sektor data center masih tetap ada. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

SEMARANG, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto membawa dampak positif bagi siswa SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah.

Para siswa mengaku lebih hemat dan dapat menyisihkan uang saku mereka untuk ditabung atau memenuhi hobi.

Salah satu siswa kelas 9C, Diva Mahendra, menyatakan bahwa program ini membuatnya lebih hemat karena uang sakunya tidak perlu digunakan untuk membeli makan.

“Karena orang tua saya baik, jadi uang saku tidak dipotong. Tapi jadi lebih hemat,” ujar Diva, Jumat (10/1/2025).

Diva mengaku, setiap hari ia bisa menyisihkan seluruh uang sakunya sebesar Rp15 ribu untuk menabung, yang kemudian digunakan untuk membeli album K-Pop, hobinya.

Hal serupa diungkapkan oleh Adli Fisam, siswa kelas 9D. Ia merasa program MBG membantu menghemat pengeluarannya, sehingga dapat menabung atau menggunakan uang saku untuk kegiatan di akhir pekan.

“Uang sakunya tetap sama, dikasih sepenuhnya. Terus saya bisa menghemat, buat nabung, atau buat main pas hari libur,” kata Adli.

Dalam seminggu, Adli menerima uang saku Rp50 ribu dari orang tuanya. Sebagian besar uang itu ia alokasikan untuk kebutuhan di akhir pekan, seperti jajan atau makan di luar.

Siswa lain, Vicky Derrik, berharap program MBG bisa terus berjalan. Ia mengaku bisa belajar mengelola uang dengan lebih baik berkat program ini.

“Uang saku yang biasanya tetap sama, sisanya saya simpan. Satu harinya Rp10 ribu bisa sisa, buat nabung atau jajan lagi,” tutup Vicky.

SEMARANG, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto mulai memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan pedagang kantin di SMP N 12 Semarang, Jawa Tengah, sejak peluncurannya.

Beberapa pedagang mengeluhkan penurunan drastis dalam penghasilan mereka.

Salah satu pedagang kantin SMP N 12 Semarang, Ida Rosida mengungkapkan bahwa selama lima hari program MBG berlangsung, penghasilannya turun sekitar 50 persen.

"Dampaknya ke penghasilan, hampir separuhnya, memang berubah drastis. Soalnya saya jualnya cuma makanan, jajan cuma beberapa saja. Misalnya sehari bisa buat sekitar 20 porsi, sekarang separuhnya sendiri," ujarnya saat ditemui Kompas.com, Jumat (10/1/2025).

Dampak dari program makan bergizi gratis

Lebih jelas Ida mengatakan, jika biasanya satu hari bisa meraup pendapatan antara Rp 600.000 hingga Rp 700.000 per hari, kini hanya menerima sekitar Rp 300.000.

"Sekarang cuma separuhnya, apalagi pas hari Jumat. Ya jadi cuma seadanya saja," tambahnya.

Untuk mengatasi penurunan penjualan, Ida berusaha mengalihkan fokus dari makanan berat ke jajanan ringan seperti cireng, batagor, dan sosis. Namun, penjualannya belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

"Pengennya bisa dicarikan solusinya, misal makanannya disuruh ngelola sekolah atau kantin-kantin sekolah, jadi kita bisa tetap memiliki penghasilan yang baik," harapnya.

Selain Ida, pedagang kantin lainnya, Rofi juga merasakan dampak dari program MBG.

Ia mencatat penurunan penghasilan sekitar 35 persen dalam waktu yang sama.

"Mungkin penurunannya hampir 35 persen. Kalau ini kan baru permulaan, jadi belum ketahuan, kalau sudah berjalan setahun ke depan mungkin kelihatan banget," kata Rofi.

Selama 13 tahun berjualan, Rofi menawarkan berbagai makanan dan minuman, termasuk nasi katsu, rice bowl, nasi goreng, serta makanan ringan.

"Kalau di sini pada nitip nasi, misal ada 35 porsi, sekarang masih sisa. Yang biasanya siang anak-anak beli makan, jadi gak beli. Biasanya istirahat pertama sudah habis, ini di istirahat kedua atau jam makan siang masih sisa," jelasnya.

Rofi menyatakan bahwa meskipun program MBG bermanfaat bagi siswa, dampaknya terhadap pedagang kantin cukup merugikan.

"Sebenernya ngedengernya senang, cuma kalau dampaknya ya gitu, penghasilannya agak menurun aja. Biasanya dapetnya Rp 400,000 sekarang sudah turun. Dampaknya langsung keliatan, padahal masih 5 hari," pungkasnya.