Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, pihaknya memiliki tugas untuk menyelesaikan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta bersama Abipraya-Wika, KSO selalu kontraktor yang ditargetkan rampung pada April 2025.

"Sedangkan merupakan kewenangan Mensesneg dalam menentukan kejelasan peruntukan penggunaannya serta harus melakukan apa dalam pemanfaatan rusun tersebut," kata Ara dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Usai melakukan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ara menjelaskan hasil kesepakatan sementara pada rapat tersebut, akan dilakukan tinjauan (review) ulang terhadap harga sewa rusun guna mendapatkan harga yang terjangkau bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Agar tepat sasaran, Direktur Rumah Susun akan membantu memikirkan kriteria terhadap calon penghuni Rusun. Sebagai tindak lanjut, pada Senin, 13 Januari 2025 nanti rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Wisma Atlet bersama Kepala BPKP dan Mensesneg," ujar Menteri PKP.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan, dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma Atlet sebanyak 50 perswn digunakan untuk MBR dan 50 persen untuk ASN.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Jakarta -

Program makan bergizi gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh pemerintah akhirnya dimulai pada Senin (6/1/2025). Salah satu hal yang menjadi sorotan banyak pihak adalah apakah program ini benar-benar bisa menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak atau tidak.

Ahli gizi Dr dr Tan Shot Yen, MHum menuturkan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar menu dari program MBG berkualitas baik untuk masyarakat.

Faktor pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana kuantitas makanan secara porsi dan kalori diatur dengan baik. Ia memberikan contoh jumlah makanan yang diberikan pada anak tentu berbeda dengan makanan yang diberikan pada ibu hamil.

Selain itu, menurutnya program MBG juga harus memerhatikan metode Hazard Analysis Critical and Control Point (HACCP) atau pengelolaan keamanan dari makanan. Ia menuturkan ada setidaknya lima poin dalam HACCP yang harus bisa dipenuhi agar makanan yang sampai pada penerima dalam kondisi baik dan berkualitas.

"Pertama saat bahan pangan itu dipilih. Jadi jangan sampai bahan pangan yang akan diolah adalah bahan pangan yang sudah busuk misalnya. Busuk itu berarti bukan cuma dagingnya, tapi bawang merahnya dah busuk, jahenya dah busuk nggak karuan," kata dr Tan dalam media briefing bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rabu (8/1/2025).

Faktor selanjutnya adalah bagaimana bahan baku makanan itu dipilih dan disimpan, serta bagaimana racikan bumbu-bumbu itu dibuat. dr Tan menuturkan bahwa produsen makanan harus bisa menyediakan tempat penyimpanan berupa gudang atau lemari pendingin yang baik, sehingga keamanan mutu makanan dapat terjaga.

Setelah penyimpanan dan peracikan bumbu, dr Tan mengingatkan bagaimana proses makanan dibuat juga sangat penting.

"Selanjutnya adalah bagaimana ketika barang bahan pangan itu setelah diracik, kemudian dimasak. Bagaimana cara masaknya? Tentu pepes, dibikin woku, diarsik, dibakar dengan bungkusan daun, dibikin sop bikin kuah itu tentu jauh lebih baik daripada digoreng, misalnya seperti itu," tambahnya.

Faktor terakhir yang harus diperhatikan menurut dr Tan adalah bagaimana makanan yang sudah jadi didistribusikan. Produsen dan distributor makanan harus bisa memperhitungkan durasi perjalanan, penyimpanan, hingga akhirnya makanan itu sampai di tangan anak.

Ia menuturkan makanan di suhu ruang sebaiknya tidak boleh melebihi waktu 2 jam. Menurut dr Tan, makanan yang disimpan di suhu ruang selama lebih dari 2 jam lebih berisiko terkontaminasi.

"Kita mengetahui bahwa di suhu ruangan, selama 2 jam ke atas, maka risiko makanan terkontaminasi bakteri dan tumbuhnya bakteri dan jamur itu sudah terjadi. Sebab antara suhu 5 derajat-60 derajat celsius, itu adalah suhu kritis," tandasnya.

(avk/kna)

KOMPAS.com - Pemerintah mendapatkan investor perdananya untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dari Qatar.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa investasi ini merupakan kerja sama antar pemerintah atau Government-to-Government (G2G).

"Ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," ujarnya usai penandatanganan MoU dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Apa yang akan dibangun?

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Dan lebih diprioritaskan sementara ini untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," imbuh Ara.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menambahkan, karena targetnya di perkotaan, jenis rumah yang akan dibangun berupa rumah susun (rusun).

"Ini yang lebih rusun, lebih vertical housing," katanya.

Lokasinya di mana?

Lanjut Ara, pemerintah akan menyiapkan lahan-lahan idle yang dimiliki negara di beberapa lokasi perkotaan.

Seperti halnya lahan yang dikelola Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) di sekitar Kemayoran dan Senayan.

Kemudian lahan yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di sekitar Kalibata.

Serta, lahan yang dikelola PT PP (Persero) Tbk, PT KAI (Persero), dan Perumnas yang akan ditinjau kembali lokasi spesifiknya oleh Kementerian BUMN.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh, dan kami sudah siap membawa beberapa lokasi yang saya katakan tadi," tandas Ara.

Bagaimana kerja sama investasinya?

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan, investasi yang masuk dari Qatar ini sudah termasuk skema pendanaan, kontraktor, serta isinya.

Sementara Pemerintah Indonesia bertugas menyediakan lahan-lahan yang akan digunakan membangun 1 juta unit rumah.

"Jadi itu diharapkan tidak perlu ada cari-cari pendanaan lagi, dan ini juga tadi dibicarakan juga untuk mortgage-nya sekaligus seperti apa," tambahnya.

Berapa nilai investasinya?

Ketika ditanya mengenai nilai investasi yang akan dikucurkan Qatar, Fahri Hamzah masih belum menyebutkan.

"Nanti tentu akan dibentuk perusahaan teknisnya untuk membahas detailnya, desain, biaya, dan sebagainya nanti akan dihitung," terangnya.

Menurut dia, segala aspek tersebut akan ditindaklanjuti dalam waktu sesingkat-singkatnya.

"Lebih cepat lebih baik, karena kami kerja setiap hari untuk memastikan investasinya lebih cepat," tukasnya.

Kapan mulai dilaksanakan?

Ara belum menyebutkan secara gamblang terkait waktu pelaksanaan dari pembangunan 1 juta rumah.

Prinsipnya, sesuai arahan Prabowo, komitmen investasi ini akan ditindaklanjuti secara cepat.

"Arahan dari Presiden Prabowo, kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek," pungkas Menteri PKP itu.

MANOKWARI, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis diharapkan mampu membangkitkan perekonomian daerah, terutama dari sektor pertanian di pedesaan.

Hal ini disampaikan oleh Simon Tabuni, Ketua Papua Youth Creative Hub atau PYCH yang mengelola hasil petani lokal Papua Barat.

“Kami PYCH dan petani milenial Papua Barat siap mendukung program ini dan siap berkontribusi pada apa yang dibutuhkan untuk menyukseskan program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran ini,” kata Simon, Kamis (9/1/2025).

Pemuda yang juga merupakan owner Anggi Mart, swalayan sayuran yang menampung aneka produk lokal, berharap program makan siang gratis mampu memberikan multiplier effect pada segala aspek.

"Jangka panjang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan generasi kita ke depan, di sisi lain program ini diharapkan mampu menjadi pengungkit ekonomi di daerah, utamanya sektor pertanian di pedesaan," katanya.

Pihaknya memastikan, PYCH dan petani milenial di Papua Barat siap berkontribusi aktif pada pemenuhan bahan baku lokal untuk mendukung program makan siang gratis di daerah.

Menurutnya, anggota PYCH yang tersebar di pelosok pedesaan dan perkotaan Papua Barat menyatakan siap berkolaborasi dengan pihak pengelola program makan siang gratis di daerah.

"Diharapkan program ini akan berjalan sukses dan berkelanjutan serta memberi outcome dan impact sebagaimana arahan bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Menurutnya, di beberapa daerah di Papua dan Papua Barat saat ini terdapat sejumlah pemuda yang menggeluti wirausaha bidang pertanian, peternakan dan perikanan, dan telah berproduksi secara terus-menerus sehingga diharapkan jika dapat berkolaborasi dengan pengelola program makan bergizi gratis.

“Kami sambut baik program makan siang gratis ini, dan siap berkolaborasi dengan pengelola program ini di daerah untuk berkoordinasi,“ ujarnya.

JAKARTA - Lowongan menjadi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dibuka sampai 15 Maret 2025. Mereka yang lolos akan ditempatkan menjadi ASN di Bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

SPPI menandai komitmen Kementerian Perhatanan dalam membentuk generasi penerus yang bukan hanya memiliki kecerdasan akademis namun juga semangat dan dedikasi tinggi dalam memajukan bangsa.

Baca juga: Pendidikan Pendiri Bukalapak Ahmad Zaky, Alumnus ITB yang Kini Buka Sekolah di Sragen

Dikutip dari laman resmi SPPI spp-indonesia.com, saat ini sedang dibuka seleksi SPPI batch 3 2025 untuk lulusan D4 dan S1 atau S2 untuk semua jurusan kuliah. Batas maksimal usia adalah 30 tahun.

Tahapan seleksi meliputi psikotes, Kesehatan umum, Kesehatan jiwa, wawancara dan mental ideologi pada 6 April hingga 3 Mei mendatang. Tes akan dilaksanakan dua gelombang. Selain itu juga ada pelatihan dasar kemiliteran dan manajerial.

Baca juga: Riwayat Pendidikan Coach Justin, Pundit Bola Indonesia Lulusan Universitas di Amsterdam dan KNVB

Para pelamar yang lulus SPPI Batch 3 nantinya akan ditempatkan menjadi ASN di Badan Gizi Nasional . Gaji setelah menjadi ASN akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan ASN, ditambah dengan tunjangan lainnya.

Tugas SPPI nantinya menjadi Kepal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Kepala SPPG memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Makan Bergizi.

Baca juga: 2 Cara Daftar DTKS untuk KIP Kuliah 2025, Apa yang Perlu Disiapkan?

Rekrutmen ini adalah gratis. Selama proses seleksi offline sampai dengan selesai pelatihan, peserta tidak diperkenankan atau diberikan izin meninggalkan tempat pelatihan.

Dikutip dari laman resminya, berikut ini persyaratan rekrutmen SPPI Batch 3 2025.

Lowongan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 2025

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia.

2. Usia maksimal 30 tahun.

3. Lulus Pendidikan D-4/S-1 atau S-2 semua jurusan;

4. Ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi terakreditasi oleh Kemendiktisaintek atau ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia
Penilaian Ijazah Luar Negeri Kemendiktisaintek.

5. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran/hukuman bagi pegawai swasta.

7. Sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani, bebas narkoba, dan obat terlarang wajib dibuktikan dengan surat dokter dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C.

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

9. Bagi peserta wanita selama mengikuti seleksi offline sampai dengan 1 tahun penempatan pertama tidak dalam kondisi hamil.

10.Bagi yang sudah menikah wajib mendapat persetujuan suami/istri

11.Tidak sedang dalam ikatan dinas/perjanjian kerja dengan instansi pemerintah/swasta manapun

12.Bagi yang sedang bekerja melampirkan surat ijin dari instansi tempat bekerja dan wajib mengakhiri ikatan kerja dengan instansi asal bila dinyatakan lulus seleksi.

13.Wajib mendaftar online di laman https://spp-indonesia.com

Dokumen

1. Surat lamaran, ditujukan kepada Yth Kepala BGN RI, U.b Ketua Rekrutmen SPPIB3 di Jakarta.

2. Scan KTP dan kartu keluarga

3. Foto berlatar belakang putih

4. Scan ijazah dan daftar nilai/ IPK

5. Scan sertifikat kursus/ diklat yang pernah dilakukan (apabila ada)

6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

7. Surat kesehatan jasmani dan kesehatan Rohani (dari dokter jiwa) dari Rumahsakit.

8. Surat bebas narkoba

9. Kartu BPJS (masih aktif dan tanpa tunggakan)

10. Kartu NPWP

11. Menandatangani Form Surat Pernyataan terlampir, bermeterai Rp10.000,-

Jadwal Seleksi

1. Pendaftaran: 27 Desember 2024-15 Maret 2025

2. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pemanggilan tes: 20 Maret 2025

3. Peserta hadir di tempat tes: 5 April 2025

4. Pelaksanaan tes: s (Psikotest, Kesehatan Umum, Kesehatan Jiwa, Wawancara dan Mental Ideologi): 6 April ? 3 Mei 2025. Dua gelombang, sebagai berikut:

a. Gelombang 1 Hadir tanggal 5 April, test tanggal 6 ? 19 April, pulang namun belum diumumkan kelulusannya.
b. Gelombang 1 yang dinyatakan lulus akan dipanggil tanggal 28 April dan hadir tanggal 3 Mei bergabung dengan yang lulus dari Gelombang 2 untuk mengikuti pendidikan.
c. Gelombang 2 Hadir tanggal 19, test tanggal 20 April ? 2 Mei 2025. Tanggal 3 Mei diumumkan kelulusannya. Bagi yang tidak lulus akan dipulangkan. Bagi yang lulus bergabung dengan Gelombang 1 untuk mengikuti Pendidikan.

5. Pelatihan Dasar Kemiliteran : 5 Mei ? 3 Juli 2025.

6. Pelatihan Manajerial : 4 Juli ? 4 Agustus 2025.

Demikian informasi mengenai seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 2025. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jakarta (ANTARA) - Permukiman warga di Jalan Krama Yudha RT 10/RW 05 Kampung Pertukangan Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, terendam banjir hingga 40 centimeter (cm) pada Kamis pagi.

Kepala Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jakarta Timur, Sukendar ketika dikonfirmasi di Jakarta, mengatakan, hujan yang mengguyur Jakarta sejak Rabu malam (8/1) menyebabkan permukiman warga itu terendam banjir.

"Berdasarkan informasi dari petugas di lapangan, sebanyak 40 unit rumah dengan 40 kepala keluarga (KK) terdampak banjir. Hingga pukul 08.45 WIB ketinggian air mencapai 40 cm," kata dia.

Menurut Sukendar, sejak Rabu malam sudah dinyalakan dua mesin pompa berkapasitas 300 liter dan 1.000 liter oleh petugas petugas Sudin Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur untuk mengurangi debit air yang berada kawasan cekungan tersebut.

Selain itu, hujan yang mengguyur wilayah Jakarta juga menyebabkan terjadinya genangan air di Jalan Jaabah RT 10/RW 01, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, setinggi sekitar 30 cm.

Genangan air itu disebabkan luapan Kali Baru Hek lantaran turap kali belum selesai pengerjaannya. 'Itu hanya genangan air saja di jalan, tidak sampai ke permukiman warga," katanya.

Personel Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (P2B) Korwil Jakarta Timur dikerahkan untuk melakukan monitoring di titik rawan hujan lokal maupun luapan aliran Kali Ciliwung, Kali Sunter Hulu dan Cipinang Hulu.

"Kami juga berkoordinasi dengan para RT/RW, lurah dan instansi terkait untuk wilayah rawan genangan dan banjir," kata Sukendar.

77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan ketersediaan tanah untuk program 3 juta rumah tidak ada masalah.

"Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar," ujar Nusron di Jakarta, Kamis.

Kementerian ATR/BPN mengungkapkan terdapat 864.662 hektare (ha) potensi tanah untuk menopang program ketahanan pangan, transmigrasi, dan perumahan rakyat.

"Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari hak guna usaha (HGU) ke hak guna bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang," kata Nusron.

Untuk mendukung program perumahan rakyat, Nusron menjelaskan bahwa 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman.

Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.

Kemudian dari total cadangan tersebut juga, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.

Selain itu, 567.585 hektare tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi.

Nusron menyatakan lahan ini akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional.

Nusron menekankan bahwa sinergi antara kementerian terkait menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan alokasi lahan ini.

Beberapa program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ialah mencapai swasembada pangan, menjamin pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi.

Untuk menindaklanjuti ketiga hal tersebut, ketersediaan tanah menjadi hal paling mendasar agar program-program tersebut dapat terlaksana.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Permukiman warga di Jalan Krama Yudha RT 10/RW 05 Kampung Pertukangan Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, terendam banjir hingga 40 centimeter (cm) pada Kamis pagi.

Kepala Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jakarta Timur, Sukendar ketika dikonfirmasi di Jakarta, mengatakan, hujan yang mengguyur Jakarta sejak Rabu malam (8/1) menyebabkan permukiman warga itu terendam banjir.

"Berdasarkan informasi dari petugas di lapangan, sebanyak 40 unit rumah dengan 40 kepala keluarga (KK) terdampak banjir. Hingga pukul 08.45 WIB ketinggian air mencapai 40 cm," kata dia.

Menurut Sukendar, sejak Rabu malam sudah dinyalakan dua mesin pompa berkapasitas 300 liter dan 1.000 liter oleh petugas petugas Sudin Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur untuk mengurangi debit air yang berada kawasan cekungan tersebut.

Selain itu, hujan yang mengguyur wilayah Jakarta juga menyebabkan terjadinya genangan air di Jalan Jaabah RT 10/RW 01, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, setinggi sekitar 30 cm.

Genangan air itu disebabkan luapan Kali Baru Hek lantaran turap kali belum selesai pengerjaannya. 'Itu hanya genangan air saja di jalan, tidak sampai ke permukiman warga," katanya.

Personel Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (P2B) Korwil Jakarta Timur dikerahkan untuk melakukan monitoring di titik rawan hujan lokal maupun luapan aliran Kali Ciliwung, Kali Sunter Hulu dan Cipinang Hulu.

"Kami juga berkoordinasi dengan para RT/RW, lurah dan instansi terkait untuk wilayah rawan genangan dan banjir," kata Sukendar.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

TARGET tiga juta rumah per tahun adalah ambisi besar yang hanya bisa tercapai melalui kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

Jika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ingin target ini terwujud, maka perlu melibatkan pengembang mikro, kecil, dan mandiri (PMKM) dengan dukungan kebijakan yang tepat.

PMKM membangun rumah di atas lahan milik sendiri. Jumlah yang dibangun hanya beberapa unit dan beroperasi secara mandiri menggunakan modal sendiri.

Potensi PMKM sangat besar untuk mempercepat pembangunan rumah, terutama untuk kelompok yang belum dilayani pengembang besar.

Sayangnya, pemerintah belum memperhatikan PMKM. Selama ini, kebijakan lebih berpihak pada korporasi besar.

Usaha mikro dan kecil memang sering disebut dalam pidato dan kampanye politik, tetapi implementasinya kerap diabaikan.

Padahal dalam penyediaan rumah, pengembang mikro, kecil dan mandiri sangat berperan penting menyediakan hunian sederhana dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Memberikan kemudahan bagi PMKM akan membuat percepatan pembangunan rumah rakyat lebih inklusif.

Langkah ini juga akan berdampak luas dalam menciptakan lapangan kerja lokal, memberdayakan ekonomi daerah, dan mempercepat distribusi pembangunan.

PMKM umumnya mempekerjakan tenaga kerja lokal seperti tetangga dan warga sekitar, sehingga langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, PMKM tampak diabaikan. Pernyataan dan langkah Maruarar Sirait sejak awal menjabat sebagai Menteri PKP belum menunjukkan keberpihakan. Ajakan yang terdengar justru lebih ditujukan kepada konglomerat besar.

Hambatan pengembang kecil

Selama ini PMKM berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Sejumlah hambatan merintangi jalannya.

Hambatan pertama adalah permodalan. Umumnya mereka menggunakan modal sendiri. Untuk mendapatkan pinjaman ke bank terbentur berbagai persyaratan.

Kedua, masalah perizinan. Pengembang kecil harus melewati prosedur panjang yang memakan waktu dan biaya. Mereka sering terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk mempercepat proses.

Persyaratan perizinan bagi PMKM disamakan dengan pengembang besar. Pemilik tanah kecil yang membangun beberapa rumah di lahannya sendiri harus memenuhi syarat seperti Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), site plan, block plan, hingga rasio lahan untuk fasilitas umum.

Bahkan di Kabupaten Bogor, aturan luas lahan minimum membuat pengembang kecil tak bisa membangun rumah di tanah kosong yang luasnya kurang dari syarat minimum.

Aturan seperti ini menggelikan, merugikan masyarakat, dan menghambat program perumahan rakyat.

Ketiga, persyaratan jumlah rumah minimum agar dapat membuat perjanjian kerja sama (PKS) dengan bank. Tanpa PKS, rumah baru yang dibangun PMKM disamakan dengan rumah bekas. Akibatnya prosedur KPR lebih sulit.

Keempat, adanya syarat keanggotaan asosiasi pengembang untuk ikut program rumah subsidi.

Keanggotaan ini memerlukan biaya, padahal manfaatnya sangat minim, hanya sekadar formalitas administratif. Akibatnya, banyak PMKM memilih tidak terlibat dalam program subsidi.

Akses KPR masyarakat bawah

Hambatan kelima, sulitnya masyarakat bawah mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Konsumen PMKM umumnya adalah masyarakat bawah, sehingga kendala masyarakat bawah dalam mengakses KPR akan berimbas kepada PMKM.

Persyaratan perbankan, seperti status karyawan tetap dan slip gaji, sulit dipenuhi oleh pekerja kontrak dan pekerja lepas.

Sering terjadi, KPR untuk pekerja lepas dan usaha informal ditolak bank walaupun saldo rekening cukup besar tiap bulan. Bahkan, pengajuan KPR karyawan tetap di perusahaan kecil otomatis ditolak bank.

Keenam, fenomena pinjaman online juga menjadi penghalang. Banyak masyarakat kecil terjebak dalam daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan karena gagal melunasi pinjaman kecil.

Hal serupa terjadi pada pemegang kartu kredit yang berhenti membayar iuran tahunan. Situasi ini semakin mempersempit peluang PMKM maupun masyarakat bawah.

Untuk mencapai target tiga juta rumah per tahun, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan konglomerat besar.

Perlu memberdayakan PMKM melalui penyederhanaan regulasi. Aturan yang memberatkan, seperti syarat perizinan dan PKS dengan bank, harus direvisi.

Begitu pula kewajiban menjadi anggota asosiasi, perlu dihapuskan agar pengembang kecil lebih mudah berpartisipasi.

Kebijakan KPR harus lebih inklusif. Bank harus didorong mempertimbangkan kemampuan riil calon pembeli, bukan hanya formalitas administratif.

Kemudahan akses KPR bagi karyawan usaha kecil, pekerja kontrak, pekerja lepas, dan usaha informal akan memperluas jangkauan program perumahan rakyat.

Rumah adalah aset bernilai yang terus meningkat harganya, sehingga jika terjadi gagal bayar, bank tidak akan mengalami kerugian besar karena rumah tersebut dapat dijual kembali.

Dukungan pembiayaan khusus sangat diperlukan. Menteri Maruarar Sirait dapat menginisiasi program pembiayaan bagi pengembang kecil yang ingin berkontribusi dalam pembangunan rumah bersubsidi.

Skema pembiayaan dengan bunga rendah tanpa persyaratan berbelit akan sangat membantu mereka untuk bisa bersaing dan berpartisipasi dalam proyek ini.

Gebrakan konkret dari Menteri PKP kini menjadi harapan besar bagi pengembang kecil dan masyarakat bawah yang membutuhkan hunian.

Langkah ini tidak hanya menciptakan iklim yang adil dalam industri properti, tetapi juga memperluas akses masyarakat bawah terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Semoga!

TARGET tiga juta rumah per tahun adalah ambisi besar yang hanya bisa tercapai melalui kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

Jika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ingin target ini terwujud, maka perlu melibatkan pengembang mikro, kecil, dan mandiri (PMKM) dengan dukungan kebijakan yang tepat.

PMKM membangun rumah di atas lahan milik sendiri. Jumlah yang dibangun hanya beberapa unit dan beroperasi secara mandiri menggunakan modal sendiri.

Potensi PMKM sangat besar untuk mempercepat pembangunan rumah, terutama untuk kelompok yang belum dilayani pengembang besar.

Sayangnya, pemerintah belum memperhatikan PMKM. Selama ini, kebijakan lebih berpihak pada korporasi besar.

Usaha mikro dan kecil memang sering disebut dalam pidato dan kampanye politik, tetapi implementasinya kerap diabaikan.

Padahal dalam penyediaan rumah, pengembang mikro, kecil dan mandiri sangat berperan penting menyediakan hunian sederhana dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Memberikan kemudahan bagi PMKM akan membuat percepatan pembangunan rumah rakyat lebih inklusif.

Langkah ini juga akan berdampak luas dalam menciptakan lapangan kerja lokal, memberdayakan ekonomi daerah, dan mempercepat distribusi pembangunan.

PMKM umumnya mempekerjakan tenaga kerja lokal seperti tetangga dan warga sekitar, sehingga langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, PMKM tampak diabaikan. Pernyataan dan langkah Maruarar Sirait sejak awal menjabat sebagai Menteri PKP belum menunjukkan keberpihakan. Ajakan yang terdengar justru lebih ditujukan kepada konglomerat besar.

Hambatan pengembang kecil

Selama ini PMKM berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Sejumlah hambatan merintangi jalannya.

Hambatan pertama adalah permodalan. Umumnya mereka menggunakan modal sendiri. Untuk mendapatkan pinjaman ke bank terbentur berbagai persyaratan.

Kedua, masalah perizinan. Pengembang kecil harus melewati prosedur panjang yang memakan waktu dan biaya. Mereka sering terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk mempercepat proses.

Persyaratan perizinan bagi PMKM disamakan dengan pengembang besar. Pemilik tanah kecil yang membangun beberapa rumah di lahannya sendiri harus memenuhi syarat seperti Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), site plan, block plan, hingga rasio lahan untuk fasilitas umum.

KOMPAS.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) mengingatkan agar menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintah dapat mengikuti panduan dari Kementerian Kesehatan, yakni Isi Piringku.

Panduan ini bertujuan untuk memastikan bahwa porsi dan jenis lauk pauk yang disajikan untuk anak-anak sesuai dengan kebutuhan gizi yang tepat.

"Jadi kita berharap juga Makan Bergizi Gratis tidak meng-endorse justru menu gorengan ya. Begitu pula dengan daging yang diproses, diawetkan ya," ujar Dr. Tan Shot Yen, M.Hum., pemengaruh kesehatan dari PB-IDI, seperti dikutip dari Antara, Selasa (9/1/2025).

Menurut Tan, dalam menjalankan program MBG untuk anak-anak, penting bagi pemerintah untuk memahami konsep makanan sehat.

Makanan yang sehat, menurutnya, adalah makanan yang mendekati bentuk dan cita rasa aslinya di alam.

Lebih lanjut Tan menjelaskan, makanan seimbang untuk anak-anak harus mencakup kebutuhan makronutrien yang lengkap, seperti karbohidrat, protein, dan lemak.

Sebagai contoh, menu sarapan yang dapat diberikan pemerintah adalah pisang, pecel, lontong, atau tempe bacem. Menu-menu ini sederhana namun kaya akan bahan pangan lokal dan nilai gizi yang tinggi.

Untuk makan siang, Tan memberi contoh menu seperti jeruk keprok, sup kacang merah, ubi atau singkong, serta telur balado.

Menu tersebut dinilai baik karena mudah didapatkan dan sesuai dengan budaya kuliner Indonesia.

Namun, Tan juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam memilih menu untuk program MBG yang berpotensi merugikan kesehatan, khususnya kekebalan tubuh anak-anak. Ia menyarankan agar beberapa jenis makanan berikut dihindari.

Makanan yang dapat mengganggu imunitas anak

Selain berpedoman pada panduan Isi Piringku, PB IDI ingatkan untuk menghindari beberapa jenis makanan yang dapat mengganggu imunitas anak, seperti:

• Gula tambahan

Tan menekankan bahwa gula tambahan yang terkandung dalam kemasan seperti jus atau camilan dapat menurunkan fungsi imunitas.

Gula darah yang tinggi merusak keseimbangan bakteri usus yang akhirnya mengubah respons imun tubuh, sehingga anak lebih rentan terhadap infeksi.

• Produk tinggi garam

Makanan yang mengandung garam tinggi dapat menghambat fungsi normal sistem kekebalan tubuh dan memperburuk kondisi penyakit autoimun.

Tan juga mengingatkan agar menghindari produk-produk yang kaya akan garam yang sering ditemukan dalam makanan olahan.

• Minyak goreng dan pangan tinggi omega-6

Konsumsi minyak goreng dan produk nabati yang mengandung Omega-6 berlebihan dapat mengganggu keseimbangan dengan Omega-3.

Tan menjelaskan bahwa ketika karbohidrat digoreng, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan Advanced Glycation Endproducts (AGEs) dan Advanced Lipid Oxidation Endproducts (ALEs), yang dapat memperburuk sindrom metabolik dan menyebabkan peradangan.

• Daging prosesan dan diawetkan

Tan juga mengingatkan agar daging olahan dan diawetkan seperti sosis atau kornet perlu dihindari.

Kandungan lemak jenuh yang tinggi dan rendahnya lemak tak jenuh pada produk tersebut dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh.

• Panganan cepat saji dan kemasan plastik

Tan mengungkapkan bahwa panganan cepat saji yang sering kali dikemas dalam plastik dapat mengandung phthalates, zat kimia yang dapat merembes ke makanan dan mengganggu imunitas.

Paparan phthalates juga dapat menekan keragaman bakteri usus yang berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh.

• Produk ultra-proses

Tan juga mengingatkan bahwa produk ultra-proses yang mengandung bahan tambahan seperti Carbonmethylcellulose (CMC), Polysorbate 80 (P80), dan carrageenan dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh.

Bahan-bahan ini berhubungan dengan gangguan kekebalan pada penelitian percobaan hewan.

• Karbohidrat rafinasi

Terakhir, Tan mengingatkan agar produk tepung dan gula yang telah diproses secara industri atau karbohidrat rafinasi, yang memiliki indeks glikemik tinggi, harus dihindari.

Makanan tersebut dapat meningkatkan kadar gula darah dan insulin, serta menyebabkan peradangan dan gangguan pada daya tahan tubuh.

Dengan memperhatikan pedoman gizi yang tepat dan menghindari jenis makanan yang dapat merugikan kesehatan, Tan berharap program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat optimal bagi anak-anak Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta masih menyusun skema distribusi untuk program Makan Bergizi Gratis yang diperuntukkan bagi ibu hamil dan menyusui.

Kepala Biro Kerja Sama Daerah (Karo KSD) Pemerintah Provinsi Jakarta, Marulina Dewi mengatakan, pelaksanaan program ini masih menunggu penyusunan mekanisme pengantaran makanan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) kepada penerima manfaat.

“Untuk yang ibu hamil dan ibu menyusui, saat ini Pemprov DKI bersama dengan Kepala SPPG dan juga Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menyusun skema terbaik untuk implementasi dan penghantaran dari dapur ke lokasi penerima," ujar Marulina kepada wartawan di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2025).

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menegaskan, makan bergizi gratis tidak hanya diperuntukkan bagi siswa sekolah, tetapi juga bagi ibu hamil.

Program ini akan mulai diterapkan pada 9 Januari 2025, setelah pemberian makan bergizi gratis untuk siswa sekolah mulai dijalankan pada Senin, (6/1/2025).

“Tadi sudah disampaikan bukan hanya untuk anak sekolah SD, SMP, SMA tetapi juga untuk ibu hamil. Insya Allah untuk di wilayah DKI akan mulai pada tanggal 9 Januari ini yang program untuk ibu hamil,” kata Teguh usai meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SMPN 61 Jakarta, Senin.

Di lokasi yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menjelaskan, distribusi makan bergizi gratis akan dilakukan melalui posyandu dengan dua skema utama.

Pertama, makanan akan diantarkan langsung ke rumah penerima manfaat. Kedua, penerima manfaat datang langsung ke posyandu untuk mengambil makanan.

“Tetapi skema dua ini tentu saja tidak bisa dilakukan kepada Ibu-ibu yang kehamilannya sudah sangat besar, karena mobilitasnya harus dibatasi,” kata Dedek.

Selain itu, kader posyandu akan dilibatkan secara aktif untuk menjemput dan mengantarkan makanan. Program ini juga dirancang untuk mengoptimalkan peran posyandu di masyarakat.

“Setelah itu, kader-kader posyandu juga lah yang kemudian menjemput tray-tray makanan tadi dari rumah-rumah,” kata Dedek.

Program makan bergizi gratis untuk ibu hamil menargetkan 3 juta penerima manfaat pada Januari 2025, dan jumlah tersebut akan bertambah menjadi 15 juta pada akhir 2025.

Pada 2029, program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

“Targetnya itu untuk di bulan Januari sekitar 3 juta penerima manfaat. Untuk 2025, di akhir tahun, sekitar 15 juta, kira-kira di 2029 itu sekitar 82,9 juta. Jadi semua sudah direncanakan semua sudah disekemakan, ini tinggal dilaksanakan walaupun prosesnya bertahap,” kata Dedek.