SUKABUMI, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, mengungkap Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi mengambil ancang-ancang untuk menyiapkan anggaran hingga Rp 3 miliar untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

"Saya belum menghitung secara perinci, mungkin Rp 2-Rp 3 miliaran untuk tahun 2025. Biasanya ada dari provinsi untuk Kkabupaten atau kota," kata Kusmana Hartadji kepada awak media di SMAN 5 Kota Sukabumi, Rabu (8/1/2025).

"Mudah-mudahan (MBG) tidak menggerus anggaran kami," tuturnya.

Nantinya, Kota Sukabumi akan memiliki sekitar tujuh Satuan Pelayanan Penyedia Gizi (SPPG) yang tersebar di tujuh kecamatan yang ada.

Lanjut Kusmana, setiap SPPG diprediksikan bisa memproduksi sebanyak 3.000 hingga 3.500 porsi untuk penyediaan MBG.

"Satu dapur harus mengakomodasi 3.000-3.500 porsi. Mudah-mudahan cukup satu kecamatan, satu dapur. Kami dukung program ini agar betul tepat sasaran, tepat gizi, dan sebagainya," kata Kusmana.

Kini, di Kota Sukabumi sudah ada enam sekolah dengan rincian 4 sekolah dasar, 1 SMP, dan 1 SMA yang telah memulai program MBG.

Keenam sekolah tersebut juga terletak di Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi.

"(Per hari ini) ada 3.025 siswa-siswi di enam sekolah yang sudah mendapat manfaat dari program MBG," tutur Kusmana.

Sebelumnya, pada hari Senin dan Selasa, baru ada lima sekolah yang mendapat manfaat dari MBG, dengan total 1.686 siswa.

Sekolah tersebut ialah SDN Loasari, SDN Cibungur, SDIT Al Amin, SDN Rancakadu, dan SMPN 12.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) merancang dua skema untuk memastikan susu masuk dalam program makan bergizi gratis di daerah yang jauh dari sentra peternakan sapi perah.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan, susu dalam kemasan ultra high temperature (UHT) atau susu bubuk menjadi solusi bagi sekolah di luar Jawa.

"Kami mempertimbangkan dua opsi, yaitu membangun pabrik susu baru atau mengakuisisi pabrik yang sudah ada," kata Ferry dalam Konferensi Pembangunan Indonesia 2025 yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Koperasi Didorong Bangun Pabrik Susu

Ferry menambahkan, koperasi-koperasi di Indonesia harus mampu mendirikan pabrik pengolahan susu.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar koperasi menjadi lebih mandiri dan produktif.

"Koperasi harus bisa seperti di luar negeri. Ada koperasi yang memiliki pabrik minyak sawit (CPO), begitu juga koperasi susu harus mampu memiliki pabrik pengolahan sendiri," ucap Ferry.

Koperasi yang ingin bergabung dalam program makan bergizi gratis juga harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki pabrik pengolahan susu jika berasal dari koperasi peternakan sapi perah.

Distribusi Susu Masih dalam Tahap Uji Coba

Program makan bergizi gratis telah dimulai di beberapa daerah pada Senin (6/1/2025). Namun, tidak semua daerah mampu menyertakan susu dalam menu yang disediakan.

Di Banyumas, Jawa Tengah, misalnya, susu sempat disajikan pada hari pertama, tetapi tidak tersedia pada hari kedua.

Ferry menjelaskan, distribusi susu masih dalam tahap simulasi untuk memastikan kelancaran program.

"Simulasi distribusi terus dilakukan agar program berjalan lancar," ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung pemerataan konsumsi susu di seluruh wilayah Indonesia sekaligus memperkuat peran koperasi dalam pengembangan sektor pangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap pihaknya bakal mulai meneken nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) dengan Qatar terkait dengan dukungan pembangunan 1 juta rumah.

Wakil Menteri (Wamen) PKP, Fahri Hamzah menuturkan bahwa kerja sama tersebut bakal mulai dilakukan pada hari ini, Rabu (8/1/2025).

“Kebetulan saya diundang ke istana untuk menyaksikan penandatanganan MOU pendanaan untuk satu juta rumah,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Rabu (8/1/2025).

Namun demikian, Fahri masih belum menyebut berapa komitmen nilai investasi yang bakal dikucurkan Qatar membangun 1 juta rumah tersebut.

Dirinya mengaku baru akan melakukan pembahasan lebih lanjut setelah proses penandatanganan tersebut resmi dilakukan.

“Satu juta unit [yang dibangun]. Jadi kita lihat saja nanti karena yang akan hadir ini adalah salah seorang anggota dari kerajaan juga. Dan beliau secara pribadi juga adalah investor,» tuturnya.

Sebelumnya, Fahri juga sempat menyebut bahwa pemerintah telah mengantongi komitmen inevstasi dari sejumlah negara lain untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya yakni Uni Emirates Arab (UEA) hingga Tiongkok.

“Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya. Jadi, ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) bersedia untuk membantu ikut membiayai penyediaan 7 juta unit perumahan bagi masyarakat Indonesia.

Hashim mengaku mendengar langsung kabar tersebut dari Presiden RI Prabowo Subianto. Secara terperinci, dia menyebut bahwa pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan.

"Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi [ibu kota UEA] dan pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ujar Hashim, dilansir dari Antara, Jumat (27/12/2024).

JAKARTA, investor.id – DPR akan mengevaluasi dan memberikan masukan untuk pemerintah, khususnya kementerian dan lembaga yang terkait dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah dimulai pada Senin (6/1/2025).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, masukan tersebut akan disampaikan oleh Komisi IX DPR saat rapat bersama mitranya khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari soal distribusi makanan terlambat, tidak ada susu hingga komposisi makanan yang tidak sesuai.

"Itu nantinya komisi yang bersangkutan di DPR akan melakukan RDP (rapat dengar pendapat) dengan pemerintah dalam konteks pelaksanaan MBG ini untuk memberikan masukan-masukan supaya lebih bagus," ujar Dasco kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Selasa (7/1/2025).

Menurut Dasco, saat ini DPR belum dapat memberikan penilaian secara komprehensif apakah program MBG ini berhasil atau tidak. Pasalnya, program MBG baru berjalan beberapa hari dan jangkauannya belum luas.

"Tetapi dalam secara keseluruhan kita lihat bahwa program MBG yang sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat dan kita terus mendampingi pemerintah supaya program MBG ini akan lebih baik ke depannya," ungkap Dasco.

Senada dengan Dasco, Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, mengatakan pihaknya akan terus mengkawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) supaya program unggulan Presiden Prabowo tersebut berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

"Tentu untuk tahap pertama, kita akan evaluasi kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Komisi IX DPR akan terus mengkawal program ini," tutur Nurhadi.

Menurut Nurhadi, program MBG merupakan inisiatif strategis untuk mendukung masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah, agar mendapatkan asupan gizi yang memadai.

Terkait munculnya modus penipuan yang memanfaatkan momen pelaksanaan program MBG, Nurhadi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap oknum-oknum yang menawarkan kemitraan palsu atas nama program ini.

"Biasanya kalau ada program bagus, ada saja oknum yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Saya mengimbau masyarakat untuk mencari informasi resmi di situs BGN (Badan Gizi Nasional) tentang program makanan bergizi gratis ini, atau langsung bertanya melalui kanal resmi yang disediakan," pungkas Nurhadi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah digulirkan pemerintah memang belum diterapkan di semua daerah di Indonesia. Kendati begitu, kebijakan ini memunculkan kekhawatiran bagi para pedagang kantin sekolah, salah satunya di Kota Jogja.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pedagang kantin di SN Negeri Lempuyangwangi, Danurejan, Kota Jogja, Desi. Desi mengaku khawatir program ini akan mengurangi penghasilannya. Ia pun berharap pemerintah juga memikirkan nasib para pedagang kantin.

"Saya pribadi ini tulang punggung keluarga, sebenarnya kekhawatiran ada, pasti akan berdampak ke kami. Tapi kalau ini sudah menjadi program pemerintah, ya yang saya harapkan kantin juga dipikirkan," jelasnya saat ditemui wartawan di lapaknya, Rabu (8/1/2024).

"Misalnya pemberian makannya jamnya diatur, jadi kami itu masih tetep bisa mendapatkan penghasilan untuk keluarga kami. Semoga pemerintah memikirkan nasib kami juga," sambung Desi.

Desi menceritakan, kantin tempatnya mencari nafkah dikelola oleh 6 orang. Ia menjual nasi bungkus, minuman, hingga jajanan. Untuk nasi ia jual Rp 3 ribu per bungkus, dimasak anggota tim di kantin tersebut.

Ia pun mengaku tak keberatan jika nantinya dilibatkan pemerintah sebagai penyedia makan bergizi gratis di sekolah tempatnya berdagang.

"Mau, insyaallah mau, biar dapur tetap ngebul," tegas Desi.

Rekan satu tim Desi, Lilik menambahkan, timnya harus selalu mengganti menu makanan yang dijual minimal empat hari sekali. Hal itu dilakukannya lantaran siswa SD cepat jenuh dengan menu makanan.

"Kebetulan anak-anak itu kalau sudah makan sudah, ndak jajan lagi," papar Lilik.

"Anak-anak itu suka menu-menu baru, iya selalu berubah-ubah (menunya), biasanya seminggu, empat hari itu udah mentok. Setelah anak-anak merasakan semua, udah ganti," imbuhnya.
Sementara, pedagang kantin di SMP Negeri 4 Kota Jogja, Pardi, mengaku pasrah dengan diberlakukannya program MBG meski tetap merasa khawatir.

"Ming (hanya) pasrah, mau gimana lagi?," ungkap Pardi saat ditemui wartawan di lapaknya, hari ini.

"Kalau kekhawatiran pasti ada, namanya mata pencaharian di kantin, pasti pengaruh, tapi nanti coba coba lah," lanjutnya.

Pardi, yang menjajakan gorengan, nasi bungkus, hingga mie kemasan cup di kantinya, mengatakan akan tetap mencoba berjualan nasi dan mi saat program MBG dijalankan.

"Jualan gorengan, nasi (bungkus), sama mi (mi kemasan cup), mi habis 3 dus (per hari), nasinya titipan," papar Pardi.

"Ya pasti ada pengaruh, kalau mi, minuman mungkin masih (bisa laku), nah kalau makanan ndak tahu, Mungkin coba coba dulu (tetap jualan mi)," harapnya.

Tanggapan berbeda justru muncul dari Mistri, pedagang kantin lain di SMP Negeri 4 Kota Jogja. Ia yang berjualan makanan dengan sistem konsinyasi atau titipan justru tak merasa khawatir.

"Nggak (khawatir), biasa aja kalau saya, kalau sini kan banyaknya konsinyasi, mereka (distributor) tak tanyain juga ndak masalah," ungkapnya.

Di lapaknya, Mistri menjual puluhan jenis makanan, mulai dari nasi hingga makanan ringan. Ia mengaku selalu mengkurasi makanan yang dijajakan di lapaknya untuk memastikan makanan tersebut bisa laku.

"Ada nasi, bakmi, terus roti-roti, roti kebanyakan, sandwich. Ada 30-an macem dari camilan sampai makan berat," papar Mistri.

"(Makanan) yang masuk kesini saya pilah, kalau anak-anak ndak suka ndak saya masukin. Harganya paling mahal Rp 9 ribu. Nasi Rp 6 ribuan," pungkasnya.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Murid di SDN 06 Pulo Gebang, Jakarta Timur kompak meminta susu dalam menu program makan bergizi gratis (MBG). Selama tiga hari program berjalan, mereka masih belum menerima susu sebagai menu santapan MBG.

"Pak Prabowo minta susu dong," kata murid SD kelas 2, Muti.

Hal itu ditimpali oleh teman sekelasnya, Salsa yang juga meminta susu.

"Minta susu coklat dan stroberi, pak," ucap Salsa.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, menu hari ini berupa nasi putih, ayam suwir, tumis tahu dengan buncis dilengkapi dengan satu buah jeruk.

Menu ini berganti dengan kemarin yang menyajikan nasi putih dengan daging teriyaki, tumis wortel dan jagung serta satu buah jeruk. Para siswa mengaku menyukai menu yang disajikan. Pantauan pada hari ini, rata-rata dari mereka menghabiskan makanan yang disajikan.

Hanya saja, mereka berharap agar pemerintah memberikan susu dalam menu program ini.

Program MBG masuk pelaksanaan hari ketiga pada Rabu (8/1) hari ini. Saat ini sebanyak 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur dioperasikan untuk memasok makanan kepada para siswa.

Perihal susu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan susu tak diwajibkan setiap harinya.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).

Terpisah, Pemprov DKI Jakarta menyebut bahwa susu dalam program MBG diberikan kepada peserta didik sebanyak dua kali dalam sepekan.

"Seminggu dua kali, susu," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Senin (6/1).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) seharusnya bersifat sukarela, tidak wajib.

Ia mengaku sudah bertemu dengan BP Tapera selaku penyelanggara untuk membahas peluang iuran Tapera sukarela.

Selain itu, Maruarar juga sudah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto tentang usulan iuran Tapera seharusnya sukarela.

"Memang saya sudah undang Tapera (BP Tapera), dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo), memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ujar pria yang akrab disapa Ara itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa kemarin (7/1).

Terkait penerapan iuran wajib Tapera berlaku pada 2027, Ara juga menyebut hal itu masih dibicarakan. Apalagi UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera kini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ara menyebut pemerintah akan menghormati dan mengikuti putusan hukum.

"Kan regulasinya (UU Tapera) sedang ada di MK. Kita mengacu di MK ya, kan sudah berproses," imbuhnya.

Pemerintah mewajibkan seluruh pekerja ikut program Tapera. Para pengusaha diminta mendaftarkan para pekerja mereka menjadi peserta Tapera paling lambat Mei 2027.

Sebagai konsekuensi itu, pekerja harus membayar iuran sebesar 3 persen dari gaji. Besaran iuran itu 0,5 persen ditanggung atau dibayari oleh pengusaha. Sementara itu, 2,5 persen lainnya dibayar oleh pekerja.

Iuran tersebut akan dipotong dari gaji pekerja setiap tanggal 10.

Namun, sifat wajib menjadi perserta ini menjadi polemik dan mendapat penolakan dari kelompok pekerja. Para buruh pun menggugat UU Tapera ke MK.

Para buruh menguji Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Tapera yang mengatur kewajiban pekerja dan pekerja mandiri ikut Tapera lantaran dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

BANDUNG, KOMPAS.com - Pelaksanaan program makan bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat belum merata.

Hingga Selasa (7/1/2025), tercatat program tersebut baru berjalan di 23 dari 27 kabupaten dan kota.

Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin, mengakui program tersebut belum diimplementasikan seluruhnya di 27 kabupaten dan kota di Jabar.

Lebih lanjut, ada empat daerah yang belum menjalankan program tersebut, yakni Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Banjar.

Adapun penyebab program MBG belum terlaksana di empat daerah tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor teknis di lapangan.

Selain itu, program ini juga akan dijalankan secara bertahap oleh Pemprov Jabar.

"Empat (daerah) yang belum, ini bertahap," ujar Bey dalam keterangan resminya, Rabu (8/1/2025).

"MBG itu sebanyak 23 kabupaten/kota yang sudah melaksanakan dan terdapat 54 Satuan Pengelola Pelayanan Gizi (SPPG). Ini masih berjalan, jadi memang masih penyesuaian," katanya.

Bey menerangkan pendanaan program MBG saat ini masih berasal dari bantuan Badan Gizi Nasional.

Kompas.com/Faqih Rohman Syafei Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin usai rapat pimpinan di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (7/1/2025).

Namun, Pemprov Jabar telah menganggarkan dana Rp 1 triliun dari APBD untuk program tersebut pada masa mendatang.

Ia juga mengaku optimistis ke depannya pelaksanaan program pemerintah pusat ini bisa berjalan lancar, meskipun saat ini masih ditemukan kendala satu dan lain hal di lapangan.

"Ini masalah karena bertahap saja, tetapi pasti juga akan sampai," kata dia.

Bey menambahkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Jabar menargetkan memiliki 727 SPPG hingga tahun 2025 untuk mendukung program MBG.

Hal ini mengingat MBG menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jabar dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

"Khususnya dalam memantau dan mengatasi masalah gizi di kalangan anak-anak dan ibu hamil," katanya.

Tentu penting peran pengasuhan orang tua agar makan makanan sehat bergizi juga dilakukan di rumah masing-masing

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meminta agar peran pengasuhan orang tua dalam memberikan makanan sehat dan bergizi ditingkatkan seiring dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tentu penting peran pengasuhan orang tua agar makan makanan sehat bergizi juga dilakukan di rumah masing-masing," kata Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan Program MBG sangat baik untuk memastikan pemenuhan gizi yang diperlukan anak dalam masa tumbuh kembang mereka.

"Program ini sangat baik karena memastikan perbaikan gizi seimbang pada anak," kata Pribudarta.

Sasaran dari MBG adalah anak-anak usia sekolah, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA, kemudian balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Tujuan program MBG adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia demi tercapainya target Indonesia Emas 2045.

Kementerian PPPA ikut mengawal pelaksanaan Program MBG karena target dalam program ini adalah para ibu dan anak-anak, yang merupakan fokus kerja-kerja Kementerian PPPA selama ini.

Sebelumnya pada Selasa (7/1) Menteri PPPA Arifah Fauzi dan jajaran Kementerian PPPA memantau langsung pelaksanaan Program MBG pada tiga sekolah di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, yakni PAUD Al Marzuqiyah, SD Negeri 01 Susukan, dan SD Negeri 02 Susukan.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Protes dan keluhan siswa terkait uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lima sekolah Palembang disoroti DPRD Sumatera Selatan. Pengawasan terhadap program ini akan dilakukan, agar berjalan sukses di Sumsel.

"Iya kita sudah dapat informasi ada protes dari anak-anak sekolah bahwa makanan yang disajikan tidak sesuai. Mungkin ke depan kita akan melihat dan kroscek jalannya pembagian MBG," ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, David Hadrianto Aljufri, Rabu (8/1/2025).

Ia menyebut pihaknya terlibat dalam mengawasi penyaluran MBG. Saat ini, masih menunggu informasi petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Termasuk pengawasan kandungan gizi serta menu-menu yang akan diberikan dalam menu MBG tersebut. Pemenuhan gizi menjadi yang utama mengingat pelaksanaan ini untuk meningkatkan kualitas hidup anak.

"Kita belum dapat juklak dan juknisnya, pasti ada standar menu yang sudah ditetapkan pemerintah bahwa MBG senilai Rp 10 ribu per porsi harus memenuhi gizi yang asalnya dari daging, ikan, telur atau ayam," ungkap politisi Golkar ini.

Dia menyebut, setelah mendapat juklak dan juknis akan mengawasi mulai dari pemenuhan gizi, distribusi hingga penyaluran ke siswa.

"Ya nanti kita akan ikut dalam pengawasan secara keseluruhan," tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumsel Komisi IV, Romiana Hidayati menambahkan, MBG merupakan terobosan yang baik untuk masyarakat asalkan tepat sasaran dan penggunaan anggarannya benar.

"Program MBG sebetulnya bagus, asalkan tepat sasaran dan penggunaan anggarannya benar sehingga kualitas makanan sesuai dengan harapan," ujarnya.

Namun, lanjut Romiana, program ini juga mempunyai sisi negatif. Apalagi dengan nilai porsi hanya Rp 10 ribu per siswa. Menu yang disediakan dinilai tak akan sesuai harapan siswa, terlebih program ini juga menyasar kalangan menengah ke atas.

"Saya katakan tidak akan tepat sasaran karena melihat program ini juga untuk murid-murid dari kalangan menengah ke atas itu mubazir saja. Dengan budget Rp 10 ribu pasti tidak sesuai dengan harapan mereka. Juga sudah ramai di berita-berita, banyak anak-anak mengeluh dengan makanan yang mereka dapat," ungkap politisi PDIP ini.

Apalagi, kata dia, dengan nilai porsi hanya Rp 8 ribu per siswa (TK-kelas 3 SD), dia memastikan MBG tak akan berkualitas dan porsinya sedikit.

"Iya dengan nilai porsi Rp 8 ribu, tentu akan jadi perhatian kita pada lauk pauknya. Dapat apa untuk kualitas dan kuantitasnya mengingat harga bahan baku terus bergerak naik. Saya yang juga ibu rumah tangga sangat merasakan," ungkapnya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," katanya.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," tegas Fahri.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," katanya.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," tegas Fahri.