KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah kini menawarkan peluang bagi pelaku usaha catering untuk bergabung sebagai mitra.

Salah satu persyaratan utama adalah memiliki sertifikasi keamanan pangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tashya Megananda Yukki, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI), menegaskan bahwa pelaku usaha catering yang terlibat dalam program ini harus memenuhi kriteria yang ditetapkan.

"Saat ini, mitra catering yang dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis adalah mereka yang telah lolos seleksi dan memiliki sertifikasi keamanan pangan, yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah," kata Tashya saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (7/1/2025).

Meski program ini baru dimulai, Tashya menambahkan bahwa tidak semua pelaku usaha catering di Indonesia telah terlibat.

Ia berharap akan ada kolaborasi lebih luas dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memperluas partisipasi pelaku usaha catering dalam program ini.

"Kami sangat terbuka untuk melibatkan lebih banyak pelaku usaha catering, terutama anggota APJI yang memenuhi kriteria yang ada," ujarnya.

Ia juga berharap kolaborasi yang lebih luas akan meningkatkan keberlanjutan program dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Kolaborasi yang lebih luas diharapkan juga dapat membantu memberdayakan pelaku usaha catering untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

Tashya mengakui bahwa pada hari pertama pelaksanaan program, semuanya berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa kekurangan yang masih wajar mengingat program ini baru dimulai.

"Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan di hari-hari berikutnya berjalan lebih lancar dan optimal," tambahnya.

Program ini melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka mendistribusikan makanan bergizi gratis, yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.

Oleh karena itu, pelaku usaha catering yang berminat menjadi mitra program ini harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain menggunakan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan produksi pangan dalam negeri.

Syarat Utama Menjadi Mitra Catering Makan Bergizi Gratis

Untuk dapat bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis, terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon mitra catering, antara lain:

Usaha di Bidang Penyediaan Makanan Bergizi

Calon mitra harus memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, yang bisa berupa usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi, atau lembaga lain yang relevan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat empat daerah di Jawa Barat yang belum melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Banjar.

Meski demikian, Bey memastikan bahwa program yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah Jawa Barat.

"MBG itu sebanyak 23 kabupaten dan kota yang sudah melaksanakan dan terdapat 54 SPPG. Ini masih berjalan, jadi memang masih penyesuaian," ungkap Bey dalam keterangan resminya pada Rabu (8/1/2025).

Bey juga menyatakan optimisme bahwa kendala dalam pelaksanaan program MBG bersifat sementara, dan berharap seluruh daerah di Jawa Barat dapat mengimplementasikannya di masa mendatang.

Terkait pendanaan, hingga saat ini, sumber dana program ini berasal dari Badan Gizi Nasional.

Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program ini.

"Anggaran masih dari Badan Gizi Nasional. Ini masalah karena bertahap saja, tapi pasti juga akan sampai," tuturnya.

Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Jawa Barat menargetkan untuk memiliki 727 Satuan Pangan Pemberdayaan Gizi (SPPG) hingga tahun 2025.

Program MBG menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama dalam memantau dan mengatasi masalah gizi di kalangan anak-anak dan ibu hamil.

"Khususnya dalam memantau dan mengatasi masalah gizi di kalangan anak-anak dan ibu hamil," pungkas Bey.

Banyak orang mempertanyakan menu dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai sejak Senin (6/1) lalu. Padahal, sejatinya tak cuma menu yang diperhatikan, tapi juga menyoal kebersihan dan sanitasi tempat makanan dibuat yang tak kalah penting.

Banyak orang luput memperlihatkan aspek lain dalam pelaksanaan program MBG. Menu makanan jadi satu-satunya yang selalu jadi sorotan.

Dokter spesialis gizi Johanes Chandrawinata mengatakan, menu bergizi yang dirancang dengan baik memang penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Namun, makanan hanya akan memberi manfaat optimal jika disiapkan dalam kondisi yang bersih dan higienis.

Menurutnya, kebersihan dan kesegaran makanan harus menjadi prioritas utama dalam program ini.Apalagi, kasus keracunan massal sering terjadi di Indonesia.

"Masalah yang sangat penting sebenarnya adalah kebersihan dan kesegaran makanan. Jangan sampai ada kasus keracunan makanan massal gara-gara MBG," kata Johanes saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

Jika aspek kebersihan diabaikan, risiko seperti keracunan massal bisa muncul dan berbahaya untuk para penerima manfaat.

Keracunan, kata Johannes, dapat disebabkan berbagai faktor, mulai dari pengolahan makanan yang kurang higienis, penggunaan bahan makanan yang kurang segar, hingga pengemasan dan distribusi yang tidak sesuai standar.

Menurut Johanes, diperlukan beberapa langkah untuk memastikan kebersihan dan keamanan makanan dalam program MBG.

Semua makanan harus disiapkan dalam dapur yang memenuhi standar sanitasi. Peralatan dapur harus dibersihkan secara berkala. Petugas pengolah makanan juga perlu menggunakan perlengkapan yang higienis, seperti sarung tangan, masker, dan celemek bersih.

Bahan makanan yang digunakan, mulai dari sayur, daging, hingga buah, harus segar dan bebas dari kontaminasi. Pemeriksaan bahan makanan sebelum dimasak dapat mengurangi risiko makanan tercemar.

Makanan yang sudah dimasak harus disimpan dalam suhu yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan bakteri.

Selama proses distribusi, makanan harus dikemas dengan rapi dan bersih untuk menjaga kualitasnya hingga sampai ke tangan penerima.

Semua petugas yang terlibat dalam program MBG harus mendapatkan pelatihan mengenai pentingnya kebersihan dan cara menjaga sanitasi makanan. Dengan edukasi yang memadai, potensi risiko keracunan makanan dapat dieliminasi.

"Ketika aspek kebersihan dan sanitasi diprioritaskan, makanan yang disediakan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima, tetapi juga melindungi mereka dari risiko terpapar penyakit," kata dia.

Bisnis.com. JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menuturkan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), merupakan program prioritas yang banyak dilakukan di negara maju.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menilai program MBG juga dapat membuka partisipasi masyarakat, di samping untuk menurunkan angka stunting di Tanah Air. Maka dari itu, program MBG harus menjadi program semua pihak.

“Karena banyak negara maju yang sebenarnya menempatkan program makan bergizi ini menjadi program prioritas negara-negara tersebut,” kata Ferry dalam acara Konferensi Pembangunan Indonesia 2025 oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Selain untuk menurunkan angka stunting atau malnutrisi, sambungnya, pemberian program makan bergizi atau makan siang gratis ini diharapkan juga bisa membuka partisipasi ekonomi rakyat seluas-luasnya termasuk koperasi.

Ferry mengatakan bahwa koperasi bisa ikut berpartisipasi dalam program MBG, baik sebagai penyalur bahan baku, penyalur bahan-bahan olahan, serta menjadi dapur atau unit pelayanan.

“Harapannya program makan bergizi ini menjadi program unggulan yang bukan hanya ini menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menurut pendapat kami ini harusnya menjadi gerakan kita semuanya,” tuturnya.

Kendati demikian, Ferry mengakui program MBG yang baru ini juga bisa mengalami trial and error. Meski begitu, dia berharap implementasi program MBG secara berlanjut akan semakin sempurna.

“Dan insyaallah harapannya Presiden [Prabowo Subianto], anak-anak Indonesia kemudian hari akan menjadi anak-anak yang nutrisinya cukup dan mereka akan menjadi tidak stunting lagi,” tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Wamenkop Ferry juga menekankan bahwa bahan baku untuk menyajikan program MBG berasal dari dalam negeri alias lokal, mulai dari koperasi sayur, peternakan ayam, ayam petelur, maupun peternakan ayam potong.

Berdasarkan catatan Kemenkop, koperasi yang paling siap memasok bahan baku program MBG adalah koperasi pondok pesantren. “Karena mereka memang biasa melayani kebutuhan makanan untuk ribuan siswa atau santri,” jelasnya.

Namun, Ferry menyampaikan bahwa sebanyak 1.331 koperasi ikut memasok bahan-bahan untuk penyelenggaraan program MBG. Di samping itu, juga ada koperasi yang kini sudah mulai mempersiapkan dapur MBG.

KOMPAS.com - Puluhan orang merasa telah menjadi korban dugaan penipuan perumahan subsidi di kawasan Kilometer 10, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sebab, mereka tak kunjung mendapat kepastian kepemilikan rumah di proyek perumahan berinisial GRA. Bahkan, terdapat unit hunian yang dijanjikan tak kunjung dibangun oleh developer.

Para korban melalui Penasihat Hukumnya, Sultan Akbar Pahlevi mengatakan, sudah banyak warga yang menjadi korban penipuan yang dilakukan pihak developer melalui pria berinisial CN.

"Saat ini, sudah ada 38 korban yang datang melaporkan kasus ini, dan kami masih membuka posko untuk siapa saja yang merasa menjadi korban," ujar Sultan Akbar kepada TribunKaltim di pusat kuliner Grand City Balikpapan, Senin (6/1/2025).

Kronologi dan permasalahan

Ia menjelaskan, mulanya sejumlah korban sedang mencari rumah subsidi. Kemudian diperkenalkan pada proyek perumahan GRA.

Dalam prosesnya, pihak developer melalui CN, yang bekerja sama dengan perusahaan berinisial PT PIE, menawarkan pembelian rumah melalui program KPR subsidi.

Meskipun korban memiliki penghasilan yang melebihi batas sebagai penerima rumah subsidi, pihak developer tetap memberikan tawaran tersebut, dengan jaminan bahwa rumah bisa dibeli dengan maksimal KPR sebesar Rp 12 juta.

Namun, setelah membayar sejumlah uang seperti Uang Tanda Jadi (UTJ), uang muka, dan biaya tambahan terkait kelebihan tanah, para korban tidak menerima apa yang dijanjikan.

"Rumah yang seharusnya mereka miliki tidak kunjung dibangun," ucap Sultan Akbar.

Bahkan, beberapa korban yang sudah melakukan akad kredit dan membayar cicilan merasa sangat dirugikan karena rumah yang dibeli tidak dapat dihuni.

Fasilitas umum di perumahan tersebut juga tidak memadai, dan beberapa rumah terendam banjir saat hujan.

Selain itu, terdapat pula korban yang telah membayar UTJ, enam bulan kemudian menyadari bahwa rumah yang dibeli tidak kunjung dibangun. Padahal mereka dijanjikan oleh developer bahwa pembangunan rumah dalam waktu enam bulan.

"Setelah tiga tahun berlalu, tidak ada tanda-tanda pembangunan rumah sama sekali," tandasnya.

Terdapat pula permasalahan lain, di mana salah satu korban mengetahui bahwa blok rumah yang telah dipilih untuk akad kredit ternyata sudah diakadkan kepada orang lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mulanya pihak developer memberikan janji untuk memindahkan korban ke blok lain, namun pada akhirnya blok yang dijanjikan tersebut juga dijual lagi kepada orang lain tanpa konfirmasi lebih lanjut.

Keinginan refund tak terealisasi

Para korban yang merasa dirugikan mencoba meminta pengembalian uang (refund), namun pihak developer tidak memberikan respons.

Korban yang ingin mengajukan refund juga tidak mendapatkan solusi. Meskipun sudah berkali-kali mendatangi kantor developer, mereka hanya diberikan janji-janji.

Istri dari CN yang turut terlibat dalam kasus ini juga menjanjikan pengembalian uang korban setelah akad kredit yang dilakukan pada November. Namun sampai saat ini, uang tersebut tak kunjung dikembalikan.

Pelaku diduga mantan caleg

Sultan Akbar menduga, modus utama dari oknum developer tersebut adalah untuk meraup keuntungan dari segala biaya yang dibayarkan oleh para korban.

Skema penipuan ini, kemungkinan besar juga berhubungan dengan penggelapan dana.

Apalagi setelah CN, yang diduga sebagai pelaku utama, mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) dari salah satu partai dengan identitas warna biru muda dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2023.

Untuk itu, Sultan Akbar berencana membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan dana ke aparat yang berwenang.

"Kami juga akan membawa kasus ini ke ranah perdata atau kepailitan untuk memulihkan hak-hak para korban," tutupnya.

Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul "Mantan Caleg Diduga jadi Dalang Penipuan Perumahan Subsidi di Balikpapan, Puluhan Warga jadi Korban"

Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah | Editor: Budi Susilo

Jakarta: Batang adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai daerah industri dan daerah pesisir yang memiliki banyak pantai indah.

Kabupaten ini memiliki berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Selain itu, Batang berdekatan dengan kota Pekalongan.

Perumahan di daerah ini juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp140 jutaan. Perumahan ini juga sudah terdaftar di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah di Batang

1. Mutiara Batang

Perumahan subsiditerletak di Karangasem Utara, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Muara Panca Utama. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp127 juta hingga Rp150,5 juta.

Terdapat dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 21 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik motif dan pondasi batu kali.

2. Panorama Ujung Negara

Perumahan ini terletak di Ujungnegoro, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 212 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan, genteng beton, dan plafon. Dinding pasangan bata merah, plesteran, acian. Selain itu, lantai pasangan keramik 40x40 dan pondasi pasangan batu belah.

3. Perumahan Griya Khailasih

Perumahan ini terletak di Cepokokuning, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Putra Tri Sula. Perumahan ini memiliki 32 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap kayu sengon dan dinding bata merah. Lantai yang digunakan keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Arundaya Residence

Perumahan ini terletak di Surodadi, Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Arundaya Paradina Property. Perumahan ini memiliki 62 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan, dinding bata merah, plester, aci, serta finishing cat. Lantai keramik, serta pondasi batu belah.

5. Perum Prima Garden 2

Perumahan subsidi ini terletak di Tegalsari, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Perintis Putra Mandiri. Perumahan ini memiliki 86 unit tipe subsidi dengan harga Rp142,5 juta dan Rp150 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka kayu lokal dan dinding tembok bata merah. Lantai keramik dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Batang adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai daerah industri dan daerah pesisir yang memiliki banyak pantai indah.

Kabupaten ini memiliki berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Selain itu, Batang berdekatan dengan kota Pekalongan.

Perumahan di daerah ini juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp140 jutaan. Perumahan ini juga sudah terdaftar di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah di Batang

1. Mutiara Batang

Perumahan subsiditerletak di Karangasem Utara, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Muara Panca Utama. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp127 juta hingga Rp150,5 juta.

Terdapat dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 21 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik motif dan pondasi batu kali.

2. Panorama Ujung Negara

Perumahan ini terletak di Ujungnegoro, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 212 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan, genteng beton, dan plafon. Dinding pasangan bata merah, plesteran, acian. Selain itu, lantai pasangan keramik 40x40 dan pondasi pasangan batu belah.

3. Perumahan Griya Khailasih

Perumahan ini terletak di Cepokokuning, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Putra Tri Sula. Perumahan ini memiliki 32 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap kayu sengon dan dinding bata merah. Lantai yang digunakan keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Arundaya Residence

Perumahan ini terletak di Surodadi, Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Arundaya Paradina Property. Perumahan ini memiliki 62 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan, dinding bata merah, plester, aci, serta finishing cat. Lantai keramik, serta pondasi batu belah.

5. Perum Prima Garden 2

Perumahan subsidi ini terletak di Tegalsari, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Perintis Putra Mandiri. Perumahan ini memiliki 86 unit tipe subsidi dengan harga Rp142,5 juta dan Rp150 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka kayu lokal dan dinding tembok bata merah. Lantai keramik dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Anggaran menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Kota Palembang TK-SD sebesar Rp 6.000 dan SMP Rp 10.000. Penyedia program MBG dari Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang, M Dicky Alghaffar, mengaku harga tersebut sudah mencukupi untuk makanannya saja.

"Rp 6 ribu dan Rp 10 ribu sudah mencukupi untuk kebutuhan lauk-pauk dan sayur-mayurnya. Sementara untuk biaya operasionalnya Rp 5.000," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Selasa (7/1/2025).

Menurutnya untuk menu TK, SD, dan SMP di 5 sekolah di kawasan Ilir Barat (IB) I Palembang sama semua. Yang membedakan hanya gramasinya. Untuk angka kecukupan gizi harus mengikuti aturan pusat yakni Badan Gizi Nasional (BGN).

"Angka kecukupan gizinya sesuai pedoman dari pusat. Untuk menu dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) masing - masing," katanya.

Menu ditentukan SPPG atau penyedia katering. Kemudian SPPG akan mengajukan menu-menu tersebut ke BGN. Anggaran menu yang akan disediakan yakni TK-SD Rp 6.000 dan SMP Rp 10.000. Angka ini hanya untuk makanannya saja, belum termasuk biaya operasional atau campuran lainnya.

"Daftar menu untuk satu minggu ke depan sudah ada dan setiap hari menunya berbeda. Saat ini di IB I masih 5 sekolah tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang Adrianus Amri mengatakan harga porsi Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk Kota Palembang yakni Rp 6.000 per porsi untuk TK-SD dan Rp 10.000 per porsi untuk SMP.

Menurut Amri, para siswa akan mendapatkan porsi menu sesuai pembagian dan ketentuan yang sudah ditetapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui sistem catering di kawasan Way Hitam, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang.

"Untuk dapur umum penyedianya langsung dari Badan Gizi Nasional yang menentukan dapur. Untuk dapur umum saat ini ada di Way Hitam, Kecamatan IB I. Untuk pekan depan dapur umumnya Sukarami dan Kalidoni," ujarnya.

Amri menegaskan, mulai dari anggaran hingga penyedia katering ditentukan BGN. Pemda tingkat kabupaten/kota tidak menentukannya langsung.

"Untuk dananya sendiri murni APBN, tapi tidak menutup kemungkinan bisa dari APBD atau BOS (bantuan operasional sekolah)," tuturnya.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

KOMPAS.com - Program makan siang gratis untuk anak sekolah serentak dilakukan di Indonesia, mulai Senin (6/1/2025).

Namun tidak semua Satu Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) siap melakukan serentak, beberapa di antaranya Jember dan Bondowoso.

Padahal Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan pelaksanaan program prioritas ini pada Senin di seluruh sekolah se-Indonesia.

Lantas kenapa dapur sehat di Jember belum siap beroperasi.

SPPG di Markas Koramil 0824/01 Patrang, Jember tidak terlihat ada aktivitas pendistribusian makanan apapun untuk anak sekolah.

Hanya ada beberapa prajurit terlihat mondar-mandir di dapur sehat seluas 20x20 meter persegi.

Mereka terlihat mengotak atik beberapa kelengkapan material dapur. Komandan Kodim atau Dandim 0824 jember, Letkol Arm Indra Andriansyah menjelaskan mengenai dapur yang belum siap.

Dilansir Tribun Jatim.com, berdasarkan keterangan kepala dapur sehat, sejumlah fasilitas pengunjung program makan bergizi gratis bagi siswa belum siap dioperasionalkan.

“Permintaan BGN (Badan Gizi Nasional) tidak perlu dipaksakan, kalau memang belum siap,” terangnya.

“Karena terdapat beberapa hal teknik yang tidak bisa kami sampaikan,” ujarnya.

Menurutnya, Dapur Sehat untuk melaksanakan program nasional Prabowo Subianto masih satu titik di Jember.

Hal tersebut menjadi percontohan pelaksanaan makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.

“Baru satu Dapur Sehat, kami tinggal mengoperasionalkan. Insyaallah tanggal 13 Januari sudah mulai beroperasi,” terangnya.

Indra menjelaskan, satu Dapur Sehat tersebut memiliki kapasitas yang hanya mampu menampung sebanyak 3.000 porsi makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.

Sementar berdasarkan kajian, perlu ada 150 Dapur Sehat untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis untuk seluruh siswa sekolah.

‘Dan itu bervariasi jumlahnya di setiap kecamatan, disesuaikan dengan jumlah siswa di masing-masing kecamatan,” jelas Indra.

Lebih lanjut Indra mengatakan, setiap Dapur Sehat terdapat 50 personel, mulai kepala dapur hingga tenaga angkut untuk menghitung belanja makanan.

“Setiap tenaga penyiapan bahan makanan, tenaga masak, tenaga pemorsian, pengemasan, pendistribusian hingga tenaga pencuci alat makan,” terangnya.

Sesuai petunjuk BGN, harga makanan bergizi gratis per porsi senilai Rp 10.000. “Dengan lauk komplit dan ada ahli gizi yang menakar untuk setiap siswa,” tambahnya.

Bondowoso

Hal serupa terjadi di Bondowoso, pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG untuk sekolah-sekolah di Bondowoso belum dapat dilaksanakan per Senin, 6 Januari 2025.

Penyebabnya adalah masih ada beberapa peralatan dapur di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPB) yang belum datang.

Termasuk dengan, kendaraan khusus dari BGN yang dikhususkan untuk mengangkut makanan ke sekolah-sekolah.

Hal ini disampaikan oleh Komandan Kodim 0822 Bondowoso, Letkol Arh Achmad Yani. “Termasuk ada beberapa peralatan dapur yang belum komplit,” terangnya.

Menurut Achmad Yani, ada empat peralatan yang belum terpenuhi dari 98 total alat dapur, antara lain kompor dua tungku, meja, kitchen sink, Cgezt feezer yang 200 liter, maupun meja palet. Peralatan dapur tersebut sangat signifikan untuk kegiatan masak.

Achmad berharap kekurangan peralatan dapur dapat segera terpenuhi.

“Secepatnya running. Selama dapur SPPG siap. Harapannya dalam satu minggu ini kelengkapan bisa terpenuhi semua,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan untuk satu dapur pihaknya akan mendistribusikan pada 2.782 penerima manfaat MBG.

Mereka merupakan siswa dari PAUD hingga SMA, yang total berada di 13 sekolah, Kecamatan Bondowoso. Para penerima ditambah balita sebanyak 171 orang dan ibu hamil 34 orang.
“Itu di kawasan kecamatan semua,” ujarnya.

Untuk bahan makan, nantinya ada yayasan yang akan mengkondisikan supplier dan suppliyernya berasal dari Bondowoso.

“Dalam satu SPPG ini, nanti akan ada satu yayasan. Yayasan ini yang nantinya ditunjuk BGN yang sifatnya, kerja sama,” terangnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Belum Siap Sediakan Makan Siang Gratis Rp 10 Ribu, Dapur Sehat di Jember: Tidak Perlu Dipaksakan, https://jatim.tribunnews.com

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sifatnya harus menjadi sukarela dan bukan kewajiban.

Kebijakan Tapera sendiri membuat gaji para pekerja swasta maupun PNS dipotong setiap bulannya hingga 3%. Nah, Maruarar ingin agar potongan 3% itu tak wajib dan harus sukarela.

Kini, Maruarar mengaku telah bertemu dengan Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membicarakan agar iuran Tapera bisa menjadi sukarela. Dia juga melapor langsung ke Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan Tapera tidak lagi jadi tarikan wajib kepada masyarakat.

"Saya sudah undang Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo). Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ungkap Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Iuran Tapera menjadi kewajiban sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam aturan itu, pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke program paling lambat 2027. Dalam aturan tersebut dijelaskan, Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% gaji atau penghasilan. Dari total 3% iuran Tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, lalu 0,5% sisanya ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung seluruh simpanan atau 3%. Dana yang dihimpun lewat Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

Tapera Mau Direvisi?

Maruarar bilang sejauh ini sudah ada gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan Tapera.

Pemerintah ingin agar proses gugatan itu selesai terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah berikutnya apabila aturan Tapera perlu diubah.

"Saya rasa itu, kita tahu sekarang sedang berproses di MK. Dan kita menghormati keputusan hukum lah. Kita tunggu dari MK selesai dahulu," sebut Maruarar.

Setidaknya ada dua gugatan ke MK soal UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Pertama, pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangandan Ricky Donny Lamhot Marpaung.

Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Salah satu gugatan itu meminta agar kepesertaan masyarakat pada Tapera bukan menjadi sebuah kewajiban.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai sejarah baru kebijakan membentuk generasi unggul dalam menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.

"Melalui pelaksanaan MBG Presiden Prabowo membuktikan komitmen program unggulannya dalam kampanye, sekaligus membuka jalan lebar-lebar munculnya pemuda-pemudi generasi emas jelang tahun 2045," kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025)

Doktor Ilmu Politik FISIP UI ini menjelaskan, membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul harus diawali dengan memberikan makanan bernutrisi secara dini dan teratur bagi anak-anak Indonesia.

"Presiden Prabowo mampu mewujudkan mimpi besar membangun SDM Indonesia yang unggul melalui pelaksanaan program MBG. Sebuah terobosan program yang fokus pada mempersiapkan generasi masa depan," lanjutnya.

Eddy menyampaikan, sebagai Pimpinan MPR RI ia mendukung penuh pelaksanaan MBG dan akan turun langsung untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program ini.

"Saya tentu mendukung penuh dan memastikan agar Program MBG yang diluncurkan berhasil dan kelak menjangkau seluruh anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke," ungkapnya.

Sebagai Pimpinan MPR RI, Eddy juga menghimbau agar jangan ada yang berani 'cawe-cawe' dengan mengurangi hak ataupun mutu MBG demi keuntungan pribadi atau kelompoknya.

"MBG ini adalah hak anak-anak kita. Jika ada yang tega memangkas anggaran atau kualitas makanan yang disajikan demi keuntungan dirinya, sudah layak dihukum secara tegas dan konsekwen," ungkapnya.

"Sebagai Anggota DPR RI, saya juga akan memastikan kelancaran program MBG di Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor dan Cianjur) untuk memastikan siswa mendapatkan haknya sesuai dengan porsi dan kualitas yang ditetapkan Badan Gizi Nasional," tutup Eddy.

Lihat juga Video 'Mendikdasmen soal Makan Bergizi Gratis: Bagian dari Pendidikan Karakter':

[Gambas:Video 20detik]

Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang jadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto baru berjalan dua hari, namun sudah menuai sorotan tajam dari publik.

Pelbagai keluhan dibeberkan para penerima manfaat program ini. Mulai dari tak ada susu, rasa makanan yang hambar sehingga tak disukai siswa turut mewarnai pelaksanaan perdana MBG.

Banyak siswa juga tidak menyukai sayuran tertentu sehingga tak dihabiskan. Sehingga berharap ke depan menu dapat divariasikan agar bisa tertarik untuk memakannya. Kemudian ada pula keluhan mengenai waktu pengantaran makanan yang mepet dengan jam pulang sekolah atau justru mengurangi waktu belajar.

Ada pula siswa yang belum lapar lantaran sudah sarapan di rumah. Alhasil, tak jarang siswa membungkus makanan yang diberikan untuk dimakan di rumah lantaran tidak habis.

Program makan bergizi gratis merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran saat pemilihan presiden 2024. Program ini awalnya bernama 'makan siang gratis', namun kini berubah menjadi makan bergizi gratis. Program MBG ini menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun di tahun 2025.

Pada tahap awal, program ini rencananya menyasar 3 juta anak. Namun Badan Gizi Nasional (BGN) hanya menyediakan makanan untuk 600 ribu anak pada tahap awal. Program ini telah tersebar di 190 titik di 26 provinsi di fase awal.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah melihat pelbagai keluhan dari para siswa penerima MBG ini karena tata kelola program MBG yang belum jelas.

Ia melihat program ini seperti belum memiliki standar operasional prosedur (SOP), petunjuk teknis (Juknis) yang rigid. Sehingga masih menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan.

"Masalahnya kan itu masalah tata kelola ini, di lihat dari tata kelola ini memang persoalannya kan seperti belum ada payung hukumnya secara jelas gitu loh, peraturan teknisnya seperti apa, standar operasi prosedurnya apa, juklaknya," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/1).

Trubus juga menyoroti pelaksanaan awal program MBG ini seperti 'uji coba kebijakan yang diperluas'. Sebab, ia melihat perencanaan yang belum matang sehingga berdampak pada persiapan infrastruktur masih terbatas.

Ia mencontohkan masih banyaknya keluhan pengantaran makanan ke sekolah yang mepet dengan jam pulang sekolah menunjukkan masih terbatasnya infrastruktur pendukung program ini.

Kemudian ia menyoroti masih banyak anak-anak yang tak doyan dengan makanan yang diberikan menandakan adanya penyeragaman dalam program ini.

"Banyak makanan datangnya sudah telat ini, kan harus ada perencanaan sejak awal sebenarnya. Kemudian selera anak tak sesuai. Nah yang memasak harusnya bukan pakai catering. Harusnya yang memasak itu orang tua dari anak-anak yang ada di situ, jadi misalnya PKK gitu lah yang di sekolah itu, jadi dia memahami selera anak sekolah di situ," kata dia.

Di sisi lain, Trubus menjelaskan implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perencanaan awal sudah berjalan baik.

Ia melihat program MBG sebetulnya sebagai program yang bagus, namun belum ditemukan skema baku yang jelas. Sehingga, pelaksanaan MBG di fase awal ini pemerintah seperti berprinsip 'programnya berjalan dulu nanti diperbaiki'.

Trubus juga menyarankan prioritas awal dari program MBG di fase awal sebaiknya dijalankan di daerah terluar, tertinggal dan terdepan atau 3T. Bagi Trubus, Anak-anak di kawasan ini lebih membutuhkan makan bergizi gratis ketimbang di daerah perkotaan mewah.

"Kebijakan ini bagus itu untuk nilai-nilai yang mungkin di 3T dulu. Atau kalau di Jakarta bisa di kampung-kampung di bantaran sungai, di bawah kolong tol itu. Kalau yang tinggal di Menteng, pondok indah itu enggak usah sekolah-sekolah yang mewah-mewah itu tidak usah," kata dia.

Peneliti Global Health Security di Pusat Lingkungan Hidup dan Kesehatan Penduduk Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman turut menyoroti pelaksanaan distribusi makanan dalam program MBG yang tidak selaras dengan kebutuhan waktu makan anak.

Baginya, waktu distribusi makanan kepada anak-anak sekolah menjadi penting karena untuk memastikan program ini optimal. Ia kemudian menyarankan waktu distribusi makanan bagi anak tingkat TK atau SD dilakukan pada sebelum memulai pelajaran.

"Jadi kalau bicara saran penjadwalan dan logistik saya menyarankan prioritaskan pengantaran makanan ke sekolah TK lebih awal misalnya jam 07.30-08.00 waktu setempat. Sehingga dapat diberikan sebelum pulang," kata Dicky.

Dicky menjelaskan dalam kurun waktu tersebut agar anak-anak pada usia TK dan SD membutuhkan asupan energi untuk menjaga konsentrasi di pertengahan kegiatan belajar.

Di sisi lain, ia memberikan masukan waktu distribusi makanan bagi anak tingkat SMP dan SMA idealnya diberikan saat istirahat tengah hari atau sekitar pukul 11.00-12.00.

"Ini juga untuk mendukung aktivitas belajar mereka selanjutnya. Pemberian makanan di pertengahan pelajaran ini bisa mengganggu proses belajar-mengajar," kata dia.

Di sisi lain, Dicky menyarankan diterapkannya sistem kluster distribusi makanan berdasarkan jarak dan waktu operasional dari dapur. Sistem ini penting supaya pengantaran lebih efisien.

"Dan ini juga penting melibatkan pihak sekolah untuk menentukan waktu makan yang ideal supaya sesuai dengan jadwal mereka. Dan perlu juga dipastikan sekolah ini punya fasilitas yang cukup untuk menyimpan makanan," kata dia.