Tentu penting peran pengasuhan orang tua agar makan makanan sehat bergizi juga dilakukan di rumah masing-masing

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meminta agar peran pengasuhan orang tua dalam memberikan makanan sehat dan bergizi ditingkatkan seiring dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tentu penting peran pengasuhan orang tua agar makan makanan sehat bergizi juga dilakukan di rumah masing-masing," kata Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan Program MBG sangat baik untuk memastikan pemenuhan gizi yang diperlukan anak dalam masa tumbuh kembang mereka.

"Program ini sangat baik karena memastikan perbaikan gizi seimbang pada anak," kata Pribudarta.

Sasaran dari MBG adalah anak-anak usia sekolah, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA, kemudian balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Tujuan program MBG adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia demi tercapainya target Indonesia Emas 2045.

Kementerian PPPA ikut mengawal pelaksanaan Program MBG karena target dalam program ini adalah para ibu dan anak-anak, yang merupakan fokus kerja-kerja Kementerian PPPA selama ini.

Sebelumnya pada Selasa (7/1) Menteri PPPA Arifah Fauzi dan jajaran Kementerian PPPA memantau langsung pelaksanaan Program MBG pada tiga sekolah di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, yakni PAUD Al Marzuqiyah, SD Negeri 01 Susukan, dan SD Negeri 02 Susukan.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Protes dan keluhan siswa terkait uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lima sekolah Palembang disoroti DPRD Sumatera Selatan. Pengawasan terhadap program ini akan dilakukan, agar berjalan sukses di Sumsel.

"Iya kita sudah dapat informasi ada protes dari anak-anak sekolah bahwa makanan yang disajikan tidak sesuai. Mungkin ke depan kita akan melihat dan kroscek jalannya pembagian MBG," ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, David Hadrianto Aljufri, Rabu (8/1/2025).

Ia menyebut pihaknya terlibat dalam mengawasi penyaluran MBG. Saat ini, masih menunggu informasi petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Termasuk pengawasan kandungan gizi serta menu-menu yang akan diberikan dalam menu MBG tersebut. Pemenuhan gizi menjadi yang utama mengingat pelaksanaan ini untuk meningkatkan kualitas hidup anak.

"Kita belum dapat juklak dan juknisnya, pasti ada standar menu yang sudah ditetapkan pemerintah bahwa MBG senilai Rp 10 ribu per porsi harus memenuhi gizi yang asalnya dari daging, ikan, telur atau ayam," ungkap politisi Golkar ini.

Dia menyebut, setelah mendapat juklak dan juknis akan mengawasi mulai dari pemenuhan gizi, distribusi hingga penyaluran ke siswa.

"Ya nanti kita akan ikut dalam pengawasan secara keseluruhan," tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumsel Komisi IV, Romiana Hidayati menambahkan, MBG merupakan terobosan yang baik untuk masyarakat asalkan tepat sasaran dan penggunaan anggarannya benar.

"Program MBG sebetulnya bagus, asalkan tepat sasaran dan penggunaan anggarannya benar sehingga kualitas makanan sesuai dengan harapan," ujarnya.

Namun, lanjut Romiana, program ini juga mempunyai sisi negatif. Apalagi dengan nilai porsi hanya Rp 10 ribu per siswa. Menu yang disediakan dinilai tak akan sesuai harapan siswa, terlebih program ini juga menyasar kalangan menengah ke atas.

"Saya katakan tidak akan tepat sasaran karena melihat program ini juga untuk murid-murid dari kalangan menengah ke atas itu mubazir saja. Dengan budget Rp 10 ribu pasti tidak sesuai dengan harapan mereka. Juga sudah ramai di berita-berita, banyak anak-anak mengeluh dengan makanan yang mereka dapat," ungkap politisi PDIP ini.

Apalagi, kata dia, dengan nilai porsi hanya Rp 8 ribu per siswa (TK-kelas 3 SD), dia memastikan MBG tak akan berkualitas dan porsinya sedikit.

"Iya dengan nilai porsi Rp 8 ribu, tentu akan jadi perhatian kita pada lauk pauknya. Dapat apa untuk kualitas dan kuantitasnya mengingat harga bahan baku terus bergerak naik. Saya yang juga ibu rumah tangga sangat merasakan," ungkapnya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," katanya.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," tegas Fahri.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," katanya.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," tegas Fahri.

KENDAL, KOMPAS.com - Siswa kelas IV, V, dan VI SDN Bandengan 3, Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal Kota, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terpaksa menikmati makanan bergizi gratis (MBG) di ruang kelas yang lembap, dengan lantai tanah.

Kondisi ini disebabkan oleh alas tanah yang basah dan halaman sekolah yang terendam banjir.

Meskipun dalam situasi tersebut, anak-anak tetap menikmati makanan mereka dengan senang hati.

Azis, seorang siswa kelas III, mengungkapkan kebahagiaannya meskipun harus makan tanpa menggunakan sendok.

“Kalau tadi sarapan mi,” katanya saat ditemui pada Rabu (8/01/2025).

Ia juga menambahkan bahwa ia lupa membawa sendok dari rumah, tetapi sudah terbiasa makan dengan tangan.

“Lupa bawa sendok. Tapi sudah biasa makan dengan tangan,” ujarnya.

Senada dengan Azis, Adib, seorang bocah berambut cepak, juga mengaku senang mendapatkan makanan bergizi gratis meskipun makannya di kelas yang alasnya masih tanah.

“Kemarin saya dan teman-teman makannya di lorong kelas 1, II, dan III. Karena kelas saya masih diurug dengan tanah,” ujarnya.

Adib pun menambahkan bahwa ia juga lupa membawa sendok, sehingga terpaksa makan dengan tangan.

“Tapi sudah biasa makan dengan tangan,” akunya.

Kepala SDN Bandengan 3, Surono, menjelaskan bahwa jumlah siswa di sekolah tersebut mencapai 165 orang, yang sebagian besar berasal dari keluarga nelayan.

“Ini daerah pantai. Jadi siswa yang sekolah di sini, rata-rata orang tuanya nelayan,” kata Surono.

Surono menyatakan rasa syukurnya karena SDN Bandengan 3 terpilih sebagai salah satu sekolah penerima program makan bergizi gratis.

Ia percaya program ini dapat meningkatkan semangat belajar anak-anak.

“Anak-anak tambah semangat berangkat sekolah, karena akan mendapat makan gratis. Apalagi menunya nasi, daging, sayur, ditambah buah dan susu,” ujarnya.

Namun, Surono juga mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi ruang kelas yang lembap.

“Di sini setiap hari banjir karena air rob. Apalagi kalau ditambah hujan seperti sekarang ini,” terangnya.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para siswa dan pihak sekolah dalam menjalankan program makan bergizi gratis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan, Wa Ode Herlina, mengusulkan, menu yang disajikan dalam Program Makan Bergizi Gratis lebih variatif dan disesuaikan dengan selera pelajar.

“Mungkin sama menunya lebih variatif saja. Menunya lebih variatif, pokoknya disesuaikan sama anak-anak,” ujar Wa Ode saat dikonfirmasi, Selasa (7/1/2025).

Dia menilai anggaran Rp10.000 per porsi makanan sudah mencukupi untuk memenuhi prinsip gizi "4 Sehat 5 Sempurna", asalkan diolah secara kreatif.

“Dengan Rp10.000 disiasati, diakalin, supaya menunya memang sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna. Anak-anak, ada sayurnya tidak dimakan, ayam kecap, anak-anak kadang malah lebih suka kuahnya, ayamnya malah tidak dimakan,,” kata Wa Ode.

Selain variasi menu, Wa Ode juga menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan.

Ia meminta pemerintah memastikan makanan yang didistribusikan tidak basi dan menjaga kebersihan dalam proses penyajiannya.

"Saya minta supaya konsisten aja, terus tepat waktu, terus dijaga betul rasa, jangan sampai ada yang basi atau apa, karena kan dikerjainnya, kesian tuh yang ngerjainnya jam 02-00- 03.00 WIB sudah mulai cateringnya, jadi memang mereka juga harus dijaga betul soal kebersihan,” kata dia.

Diketahui, program makan bergizi gratis resmi dimulai, Senin (6/1/2025), di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jakarta.

Program ini dilaksanakan melalui Badan Gizi Nasional dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Program makan bergizi gratis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa dari jenjang TK/PAUD hingga SMA/SMK, termasuk madrasah.

Untuk mendistribusikkan makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah, Pemprov Jakarta telah mendirikan empat SPPG, yakni SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah dan SPPG Pulogebang Cakung.

Keempat SPPG ini melayani total 41 sekolah di Jakarta, dengan jumlah 12.054 porsi makanan per hari.

“DKI Jakarta sudah ada empat SPBG yang kemudian melayani 41 sekolah. Jumlah totalitas porsinya untuk 12.054,” ucap Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi saat meninjau pelaksanaan MBG di SMP 61 Jakarta, Senin.

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah mendapat berbagai masukan untuk perbaikan.

Salah satu usulan yang mengemuka adalah melibatkan pemilik kantin sekolah dalam pengelolaan makanan bergizi yang disediakan bagi siswa.

“Kalau yang masak itu orang sekitar sekolah, seperti ibu-ibu PKK atau pemilik kantin," ujar Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Trunus menilai pelibatan pemilik kantin dan masyarakat lokal dapat meningkatkan efektivitas program ini.

Sebab, makanan yang disiapkan langsung oleh orang-orang yang memahami selera lokal akan lebih diminati siswa.

“Maka rasa dan selera makanan bisa lebih sesuai dengan anak-anak. Selain itu, kualitas dan standar gizinya tetap bisa diawasi,” ujar Trubus.

Trubus menambahkan, pendekatan ini juga memungkinkan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam program pemerintah.

Dengan begitu, tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga mendukung perekonomian lokal.

“Melibatkan pemilik kantin atau masyarakat sekitar sekolah dapat menggantikan katering besar yang selama ini digunakan,” kata Trubus.

Pernyataan Trubus ini terkait pengakuan Fariz (11) siswa kelas 5 di SDN Susukan 01, Ciracas, Jakarta Timur yang lebih menyukai menu Makan Bergizi Gratis (MBG) hari kedua dibandingkan menu hari pertama.

Fariz mengatakan, menu MGB hari pertama di sekolahnya yang terdiri dari nasi, ayam, sayur bayam dan jagung, semangka, serta tahu tidak ia konsumsi sampai habis.

"Kemarin sayur bayam seperti sudah basi, agak asam rasanya, terus semangkanya sudah agak asam," kata Fariz saat ditemui di SDN Susukan 01, Selasa (7/1/2025).

Untuk menu MGB hari kedua di SDN Susukan 01 Jakarta Timur, terdiri sayur wortel dan buncis, telur orak-arik, tempe goreng, serta buah jeruk.

Fariz mengaku mengonsumsi seluruh menu MGB hari kedua di sekolahnya dengan lahap.

"Tadi habis, enakan sekarang, karena ada telur, ada buahnya, terus ada sayur bergizi, ada wortel juga," ucap Fariz.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan, Wa Ode Herlina, meminta pemerintah untuk menjaga kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak basi dan konsisten dalam pelaksanaannya.

Ia menilai bahwa pelaksanaan MBG yang dimulai pada Senin (6/1/2025) sudah berjalan cukup baik.

"Saya minta supaya konsisten saja, terus tepat waktu, terus dijaga betul rasa, jangan sampai ada yang basi atau apa,” ujar Wa Ode saat dikonfirmasi, Rabu (8/1/2025).

"Karena kan dikerjakannya pukul 02.00-03.00 WIB sudah mulai cateringnya. Jadi memang mereka juga harus dijaga betul soal kebersihan," kata dia melanjutkan.

Wa Ode juga mendorong keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pelaksanaan program ini.

Menurut Wa Ode, kolaborasi dengan UMKM dapat mendukung keberlanjutan program sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.

“Tapi kalau bisa harapannya, kan ada rumah kayak ngurusin masakannya, seperti mengolah bahan baku. Sama yang mengerjainya itu, kalau bisa memang melibatkan UMKM yang ada di sekitar sekolah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wa Ode berharap menu yang disajikan lebih bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak.

“Mungkin sama menunya lebih variatif aja. Menunya lebih variatif, pokoknya disesuaikan sama anak-anak lah,” jelasnya.

Program MBG yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto resmi dimulai pada Senin (6/1/2025) di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jakarta.

Program ini dilaksanakan melalui Badan Gizi Nasional dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa dari jenjang TK/PAUD hingga SMA/SMK, termasuk madrasah.

Untuk mendistribusikan makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah, Pemprov Jakarta telah mendirikan empat SPPG, yaitu SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah, dan SPPG Pulogebang Cakung.

Keempat SPPG ini melayani total 41 sekolah di Jakarta, dengan jumlah 12.054 porsi makanan per hari.

“DKI Jakarta sudah ada empat SPPG yang kemudian melayani 41 sekolah. Jumlah totalitas porsinya untuk 12.054,” ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, saat meninjau pelaksanaan MBG di SMP 61 Jakarta pada hari yang sama.

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Program makanan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Manggarai Barat belum dimulai.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Adrianus Ojo menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan dari yayasan yang mengelola program tersebut, persiapan dapur mandiri sudah mencapai 88 persen.

"Mereka menunggu pengiriman alat makan/tray/ompreng sebanyak 3.025 buah," ujar Adrianus saat dikonfirmasi pada Rabu pagi.

Ia mengatakan, penerima manfaat makan siang bergizi di Manggarai Barat sebanyak 3.003.

"Rinciannya 5 SD dan 1 SMPN," katanya.

Menurut dia, lokasi dapur mandiri makanan bergizi gratis itu terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo.

Program itu dikelola oleh Yayasan Sejahtera Desa Ku.

"Bisa kick off apabila ompreng/tray makan sudah diterima di Dapur Mandiri Kecamatan Komodo," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang awalnya ditujukan untuk siswa anak-anak sekolah, kini menuai usulan untuk diperluas.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan agar program Makan Bergizi Gratis tidak hanya mencakup siswa sekolah dasar, tetapi juga menjangkau mahasiswa.

“Tidak hanya anak SD, SMP, atau PAUD, tetapi mungkin mahasiswa juga perlu. Banyak mahasiswa yang kos dan mengharapkan makan siang gratis,” ungkap Trubus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Ia menambahkan, mahasiswa sebagai kelompok yang rentan secara ekonomi sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan makan bergizi.

Dengan adanya program seperti MBG, pemerintah bisa membantu kelompok ini untuk tetap fokus belajar tanpa dibebani persoalan asupan nutrisi.

Namun, Trubus menekankan bahwa perluasan cakupan ini memerlukan evaluasi tata kelola yang matang.

“Evaluasi ini penting agar MBG bisa diterapkan bertahap dengan tepat sasaran,” kata Trubus.

Sebelumnya diberitakan, Trubus mengusulkan pelibatan masyarakat lokal yakni ibu-ibu PKK dan posyandu dalam penyelenggaraan program MBG di tingkat sekolah.

Dengan melibatkan mereka, makanan yang disajikan bisa lebih sesuai dengan selera masyarakat setempat sekaligus meningkatkan partisipasi komunitas lokal.

“Kalau yang masak itu orang sekitar sekolah atau daerah itu sendiri, sudah pasti lebih terukur sesuai standar gizi. Tidak perlu lagi menggunakan katering besar,” kata Trubus.

Usulan Trubus mengenai evaluasi program Makan Bergizi Gratis itu tak lepas dari penyataan Kepala Sekolah SD Angkasa 5, Yuliani (49) yang menilai jam MBG sangat berdekatan dengan waktu sarapan anak-anak.

"Pelaksanaannya terlalu dekat dengan waktu makan pagi anak-anak. Mereka masuk pukul 07.00 WIB dan memulai kegiatan belajar. Sekitar pukul 08.00 WIB sudah ada program MBG, sedangkan waktu istirahat kelas kecil pukul 09.00 WIB," jelas Yuliani, Selasa (7/1/2025).

Ia mencatat, beberapa siswa, terutama kelas kecil, sulit menghabiskan makanannya karena mereka sudah sarapan atau minum susu di rumah.

"Kami tetap mengimbau orang tua untuk membawakan bekal, supaya anak-anak punya cadangan makanan jika menu MBG tidak sesuai dengan selera mereka," kata Yuliani.

Sosialisasi Program MBG kepada masyarakat harus diperkuat agar tidak hanya penerima manfaat, tetapi juga calon mitra pemerintah mengetahui program ini dan bisa terlibat

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya memperkuat sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, Netty mengatakan sosialisasi itu tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran positif Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga dapat mendorong pihak-pihak lain untuk terlibat menyukseskan program itu.

"Sosialisasi Program MBG kepada masyarakat harus diperkuat agar tidak hanya penerima manfaat, tetapi juga calon mitra pemerintah mengetahui program ini dan bisa terlibat," ujarnya.

Netty memandang Program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, kata dia, program tersebut harus didukung keberlanjutannya.

"Program Makan Bergizi Gratis harus didukung agar berkelanjutan hingga terasa dampaknya terhadap pertumbuhan SDM unggul generasi masa depan Indonesia," katanya.

Diketahui saat ini pemerintah telah mengoperasikan 190 dapur pada awal Januari 2025 dengan target mencapai 937 dapur pada akhir bulan ini. Selain itu 1.923 koperasi telah terdaftar sebagai mitra program. Netty menilai keberhasilan program ini memerlukan perhatian serius pada sejumlah aspek, seperti kesiapan infrastruktur dapur dan tenaga kerja.

"Kesiapan infrastruktur dapur dan tenaga kerja sangat krusial. Pemerintah harus memastikan tenaga dapur mendapatkan pelatihan memadai, baik dalam penyajian makanan bergizi maupun pengelolaan keuangan. Jika tidak terpenuhi, kualitas program dapat terganggu," ujarnya.

Netty juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan Program MBG. Ia menilai transparansi atau keterbukaan itu dapat mengatasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program yang bertujuan antara lain untuk membangun SDM Indonesia yang unggul.

"Sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat perlu dibangun untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran. Keterbukaan ini akan menghindari potensi penyimpangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini," katanya.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis belum dilakukan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Salah satu penyebab adalah dapur sehat yang disiapkan Kodim 1407 Bone atas permintaan Badan Gizi Nasional (BGN) Bone belum terverifikasi BGN pusat.

Hal tersebut disampaikan Pasiter Kodim 1407 Bone, Lettu Inf Idris, yang dilansir TribunBone.com (8/1/2025).

Secara umum, Kodim 1407 bekerja sama dengan BGN, untuk menyiapkan dapur sehat bagi sekolah yang terdapat di Bone.

“Namun untuk pelaksanaanya, kami belum tahu kapan, karena satu hal termasuk penyiapan dapur yang saat ini sudah disiapkan setelah verifikasi oleh BGN Nasional dinyatakan tidak memenuhi syarat,” terang Idris.

Lantaran alasan tersebut kabupaten bersama Kodim Bone belum dapat melaksanakan program makan bergizi gratis.

“Sehingga sampai saat ini, Kodim Bone beserta BGN kabupaten masih menunggu keputusan pusat untuk pelaksanaan lebih lanjut,” tambahnya.

Tunggu keputusan BGN untuk pelaksaan program makan siang gratis

Keterlibatan Kodim 1407 Bone dalam membantu pelaksanaan program makan bergizi gratis, agar program ini dapat terlaksana dengan baik.

“Namun itu terjadi ketika telah ada kontrak dari BGN dan dapur yang sudah disiapkan. Tapi sudah ada pembicaraan sisa kontraknya saja,” terangnya.

Hingga saat ini, pihaknya hanya menunggu keputusan dari BGN pusat.

“Apabila dapur yang telah diajukan telah memenuhi syarat atau BGN pusat yang telah menyiapkan kelengkapan dapur itu sendiri, karena dapur yang ditunjuk yang berada di wilayah belum tentu memenuhi syarat tempat dan peralatannya,” terangnya.

Lebih lanjut, Idris berharap BGN pusat dapat memfasilitasi dapur umum.

“Kami berharap BGN Pusat dapat memberikan bantuan dapur atau membuat dapur sendiri di Kabupaten Bone,” ujarnya.

Hingga kini, pihaknya belum bisa memastikan jumlah anggota Kodim 1407 Bone yang akan terlibat dalam program makan bergizi gratis.

“Koramil serta kodim telah siap namun hingga saat ini belum ada perintah, untuk sementara terfokus di wilayah Koramil 07 TR (Tanete Riattang), yang rencananya akan didirikan dapur sehat,” ucapnya.

Sementara, Dandim telah memerintahkan seluruh jajaran untuk selalu siap melaksakan kegiatan makan bergizi gratis bekerjasama dengan BGN.

Pelaksaan program makan bergizi gratis serentak di 26 provinsi

Pemerintah pusat melaksanakan program makan bergizi gratis secara serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi pada Senin 6 Januari 2025.

Program makan bergizi gratis disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah tempat.

Untuk program makan siang serentak 6 Januari 2025, sejumlah SPPG telah disiapkan.

SPPG atau dapur umum tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, terdiri dari 6 SPPG di Aceh, 2 SPPG di Bali, 3 SPPG di Di Yogyakarta, 3 SPPG di Banten, 5 SPPG di DKI Jakarta, 1 SPPG di Gorontalo, dan 55 SPPG di Jawa Barat.

Kemudian ada 39 SPPG di Jawa Tengah, 32 SPPG di Jawa Timur, 2 lokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, 1 di Kalimantan Timur, 1 di Kalimantan Utara, 4 SPPG di Lampung, 8 SPPG di Kepulauan Riau, 2 SPPG di Maluku, 2 SPPG di Maluku Utara, dan 1 SPPG di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lalu, 2 SPPG di Papua Barat, 2 SPPG di Riau, 1 SPPG di Papua Selatan, 1 SPPG di Sulawesi Barat, 8 SPPG di Sulawesi Selatan, 2 di Sulawesi Tenggara, 1 SPPG di Sulawesi Utara, 1 SPPG Sumatera Barat, serta 1 SPPG Sumatera Utara.

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dimulai 78 hari sejak pelantikan presiden.

“Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” terang Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis, Minggu (05/01/2025).

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Penyebab Program Makan Gratis Belum Terlaksana di Bone Sulsel, makassar.tribunnews.com

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 190 Dapur Bakal Beroperasi Mulai Besok untuk Makan Bergizi Gratis, Klik untuk baca: money.kompas.com