Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan skema pembangunan perumahan rakyat melalui tanah sitaan hasil korupsi.

Menurutnya, lahan-lahan sitaan dari berbagai kasus hukum termasuk lahan sitaan Kejaksaan Agung itu bakal menyasar untuk masyarakat yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah atau dengan gaji di bawah Rp8 juta per bulan.

"Arahannya [Presiden Prabowo] sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/1/2025).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa lahan sitaan ini nantinya akan diinventarisir terlebih dahulu dan dikuasai negara lewat pencatatan di Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, setelah melalui pencatatan aset tetap tersebut akan dipindahkan ke Bank Tanah, sehingga instansinya baru bisa menggunakan lahan tersebut untuk membangun perumahan rakyat.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa Kementeriannya saat ini sedang berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk membentuk kepastian hukum yang melandasi proses tersebut.

"Lahan-lahan itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah. Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," tuturnya

Maruarar memastikan bahwa lahan sitaan itu diharapkan oleh Prabowo agar bisa tetap dimiliki negara. Namun, peruntukannya bisa digunakan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Beliau sudah menyampaikan arahan, bagaimana tanah-tanah itu tetap berada di lingkungan negara. Namun, nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat. Kami akan menidaklanjuti dengan Menteri ATR," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa kementeriannya juga akan menyiapkan skema khusus untuk masyarakat yang berpenghasilan namun tak tetap.

"Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp 8 juta ke bawah dan juga untuk masyarakat yang tak bergaji tapi punya penghasilan," pungkas Maruarar.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku sudah membangun 40.000 rumah sejak Oktober 2024. Hal tersebut ia disampaikan usai mengikuti Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Hadir pula dalam rapat terbatas tersebut, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40 ribu rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober (2024),” ujar Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, pada Selasa (7/1/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu memastikan unit rumah yang dibangun untuk rakyat jumlahnya akan terus bertambah. Sebab, ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo.

Untuk mewujudkan program tersebut, pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan yang disita negara secara legal. Lahan-lahan yang dimaksud misalnya berasal dari lahan hasil tindak pidana korupsi yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga lahan yang disita dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut. Kami akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," tutur Ara.

Menteri Ara menambahkan, pembangunan rumah dari lahan sitaan negara tersebut diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni dengan pendapatan sampai dengan Rp 8 juta.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan skema atau supervisi mengenai pembiayaan agar masyarakat yang tak punya gaji tetap seperti tukang bakso dan penjual sayur—pekerja informal—dapat memiliki rumah.

“Itu menjadi perhatian bapak presiden, artinya keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau,” papar Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan agar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersifat sukarela.

Usulan ini disampaikan setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

"Memang saya sudah undang (pihak) Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi, memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ujar Maruarar usai pertemuan.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, menekankan pentingnya Tapera untuk membangun kepercayaan publik.

Ia meminta agar Tapera dapat menunjukkan kredibilitas dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

"Saya melihat dalam 2 bulan perkembangan ini, objektif, karena saya terus terang keras sekali untuk mengecek ini, saya melihat sudah ada usaha-usaha bagaimana mereka bermanfaat bagi anggotanya yang membayar iuran itu," ujar dia.

Sebagai contoh, Ara menyebut sekitar 30.000 hingga 35.000 orang telah merasakan manfaat dari tabungan tersebut.

"Artinya manfaatnya sudah dilihat. Jadi saya minta ditingkatkan. Bagaimana efisiensi, tapi juga manfaat harus ditingkatkan, dan transparan ke publik," tambahnya.

Sebagai informasi, Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah menerbitkan aturan terkait iuran Tapera untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja, di mana 0,5 persen dibayarkan oleh pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung oleh pekerja.

Sementara itu, untuk peserta pekerja mandiri, besaran iuran yang harus dibayarkan disesuaikan dengan penghasilan yang dilaporkan, sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 5a PP Nomor 21 Tahun 2024.

Ketentuan mengenai besaran potongan Tapera bagi peserta pekerja sebenarnya sudah diatur dan tidak berubah dari PP Nomor 25 Tahun 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar lahan-lahan yang disita oleh negara dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lahan-lahan tersebut mencakup lahan sitaan terkait kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, serta lahan yang disita dari obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Selain itu, lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang juga akan dimanfaatkan.

Prabowo menekankan bahwa pemanfaatan lahan-lahan tersebut harus melalui proses legal.

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

"Kemudian juga dari (lahan) yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut. Kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," ungkap Maruarar.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, mengatakan bahwa rumah yang dibangun ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu mereka yang berpenghasilan sekitar Rp 8 juta ke bawah.

Pihaknya juga akan memberikan pembiayaan rumah kepada masyarakat yang tidak memiliki gaji bulanan tetapi memiliki kegiatan usaha, seperti penjual bakso dan penjual sayur.

"Kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," ujar dia.

Ara menambahkan bahwa permasalahan ini menjadi salah satu perhatian utama Prabowo.

Kepala Negara menginginkan agar keadilan dapat dijalankan tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan bulanan, tetapi juga bagi mereka yang tidak memiliki gaji tetap dan yang bergerak di sektor informal.

"Artinya, keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau," tutup Ara.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan bahwa iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) seharusnya tidak bersifat wajib, melainkan sukarela.

Hal tersebut juga telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto saat Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/1/2025).

"Saya sudah undang (BP) Tapera dan saya laporkan juga tadi (ke Prabowo). Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ujar Ara, sapaan akrabnya, usai Ratas.

Di sisi lain, ia pun mendorong BP Tapera agar bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat, tidak ada korupsi, dan bermanfaat.

Adapun berdasarkan pengamatannya dalam dua bulan terakhir, BP Tapera dinilai sudah berusaha memberikan manfaat pembiayaan perumahan bagi peserta Tapera yang telah menabung.

Buktinya, lanjut Ara, sejauh ini sudah ada sekitar 30.000-35.000 unit rumah yang dibiyai melalui Tapera.

"Artinya manfaatnya sudah terlihat, saya minta ditingkatkan," imbuhnya.

Namun terkait regulasi Tapera, Menteri PKP itu masih menunggu Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang melakukan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera).

"Kita tahu sekarang berproses di MK, dan kami menghormati keputusan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan UU Tapera yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, pemberi kerja wajib mendaftarkan para pekerja sebagai peserta Tapera paling lambat tahun 2027.

Dengan begitu, peserta Tapera wajib menabung sebesar 3 persen dari total gaji atau penghasilan setiap bulannya ke BP Tapera.

Dari total 3 persen iuran Tapera, pekerja menanggung 2,5 persen dan sisanya 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung iuran tabungan seluruhnya yakni 3 persen dari total penghasilan per bulan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) transparan mengenai kinerjanya kepada masyarakat, sehingga dapat membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan iuran untuk Tapera.

BP Tapera harus membangun kepercayaan publik, karena Maruarar menilai bahwa apabila iuran Tapera diwajibkan bagi semua masyarakat sejalan dengan regulasi yang nantinya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

"Jadi saya minta ditingkatkan. Bagaimana efisiensi, tapi juga manfaat harus ditingkatkan, dan transparan ke publik," kata Maruarar, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Pada dasarnya, Menteri PKP menyampaikan bahwa Tapera sebagai tabungan itu seharusnya bersifat sukarela dan bukan menjadi kewajiban.

Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan BP Tapera untuk memastikan keberlanjutan program terkait, dan apabila nantinya program tersebut harus berjalan maka pengelola harus bisa memastikan bahwa iuran tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bisa dipercaya pengelolaannya.

Selama dua bulan terakhir, pria yang akrab disapa Ara itu mengaku terus mengecek perkembangan realisasi untuk program Tapera yang sebelumnya sudah dijalankan sebagai bagian melihat efektivitas dari BP Tapera.

"Boleh dicek kalau tidak salah, sampai hari ini mungkin 30.000-35.000 (rumah) sudah disalurkan melalui Tapera. Artinya manfaatnya sudah dilihat," kata dia lagi.

Meski begitu tetap saja, untuk pelaksanaan Tapera, Ara menilai pemerintah masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini tengah memproses pengujian aturan tersebut sejak semester II-2024.

"Kita tahu sekarang sedang berproses di MK dan kita menghormati keputusan hukum. Tapi saya ingin sesuai arahan Presiden bahwa lembaga-lembaga negara itu harus transparan, legal, dan bermanfaat. Nah itu kita dorong," kata Menteri PKP menutup pernyataannya.

Program Tapera sejak 2024 menjadi buah bibir sejak Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera ditetapkan pada 20 Mei 2024.

Hal itu dikarenakan kepesertaan Tapera yang sebelumnya hanya menyasar pegawai negeri sipil (PNS), kini diperluas kepada pegawai swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, TNI/Polri, sampai pekerja mandiri.

Beban iuran 3 persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan. Dana potongan bersifat wajib dan akan dikelola oleh BP Tapera.

Program ini mendapat penolakan dari sejumlah pekerja, karena tidak semua orang dapat menerima manfaat pembiayaan perumahan. Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau memiliki gaji maksimal Rp8 juta per bulan, serta belum punya rumah.

Dalam PP 21/2024, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program tabungan perumahan rakyat kepada BP Tapera paling lambat 2027.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0 persen untuk rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar selama enam bulan ke depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, kebijakan ini menjadi salah satu kebiasaan pro rakyat yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo.

"Kemudian juga PPN, 6 bulan ke depan untuk rumah yang di bawah Rp 2 miliar itu 0 persen. Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar, sekarang menjadi gratis buat rakyat," ungkap Maruarar, usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Selain PPN 0 persen untuk kategori rumah tertentu, pemerintah juga berencana menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen, serta menghilangkan retribusi untuk persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Kita sudah membuat SKB (Surat Keputusan Bersama) Mendagri, Menteri PU, dan kami, yaitu bagaimana BPHTB itu bisa 0 persen, yang harusnya bayar 5 persen. Dan itu sangat membantu rakyat," tambah dia.

Maruarar, yang biasa disapa Ara, menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki gaji kurang dari Rp 8 juta per bulan.

Ia mengatakan, insentif ini pun dapat terlaksana karena kerja sama berbagai kementerian atau lembaga, mulai dari Bappenas, Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian ATR, dan lain-lain.

"(Meringankan) Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR, berpenghasilan rendah. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus kepada prorakyat, dan kami jalankan," ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengoptimalkan aset negara, seperti tanah sitaan kasus korupsi, untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu diungkapkan Menteri PKP Maruarar Sirait setelah rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah," kata Maruarar saat memberikan keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat jelas tentang optimalisasi lahan, yakni lahan hasil sitaan kasus korupsi, hingga lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang untuk membangun perumahan MBR.

Kita harus siap bagaimana nanti begitu ada investasi di bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengarahkan para menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa cepat membentuk tim dalam menangani minat investasi di Indonesia dari investor-investor luar negeri di bidang perumahan.

Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait yang menyebutkan bahwa pembentukan tim itu merujuk pada tingginya minat investor asing berinvestasi yang ditunjukkan, setelah Presiden Prabowo melakukan lawatan luar negeri dalam beberapa kali seperti ke China, kawasan Timur Tengah, hingga Amerika Serikat.

"Kita harus siap bagaimana nanti begitu ada investasi di bidang perumahan. Timnya ada Ibu Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri ATR, kemudian nanti ada Menteri BUMN, kemudian Menteri Hukum, ada juga dari perbankan, kemudian juga dari BPKP, ini supaya semuanya berjalan dengan legal," kata Maruarar, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Maruarar menyebutkan tim tersebut perlu disiapkan, agar ketika ada investor yang sudah benar-benar siap melakukan investasi di bidang perumahan maka nantinya baik dari sisi penyiapan lahan hingga sisi yang berdampak kepada ekonomi bisa langsung dijelaskan tanpa memakan waktu.

Ia lebih lanjut mengatakan tim tersebut juga dibutuhkan untuk memastikan penyiapan ketentuan hak dan kewajiban antara Indonesia dan para investor, sehingga nantinya kemitraan yang terjalin mengutamakan prinsip saling menghormati.

Selain itu, tentunya tim tersebut akan memastikan bahwa kepentingan nasional Indonesia tetap harus dijaga meski ada investasi dari pihak asing masuk ke Indonesia.

"Kita mengutamakan kepentingan nasional kita, dan juga bagaimana punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Jadi kami juga dapat arahan beliau (Presiden Prabowo) untuk menyiapkan tim yang solid," kata Maruarar.

Bidang perumahan dalam kepemimpinan Prabowo Subianto menjadi salah satu bidang yang masuk dalam daftar 17 program prioritas untuk dikembangkan.

Kepala Negara menargetkan bahwa setiap tahunnya pemerintah akan membangun tiga juta rumah per tahun untuk masyarakat sehingga memiliki hunian yang layak.

Presiden Prabowo Subianto saat debat capres pamungkas Pemilu Presiden 2024 pada awal Februari tahun ini berjanji akan membangun 3 juta rumah per tahun.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis di Banyumas mulai dijalankan pada Senin (7/1/2025).

Uniknya, satu kotak makanan dalam program makan bergizi gratis di Banyumas ini nilainya kurang dari Rp 10.000.

Lantas apa saja menu makan bergizi gratis di Banyumas dan apakah sudah memenuhi kebutuhan gizi anak-anak?

Menu Makan Bergizi Gratis di Banyumas

Pj Bupati Banyumas, Iwanuddin Iskandar, menjelaskan bahwa setiap porsi makanan yang diberikan telah dirancang oleh ahli gizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi siswa.

Menunya cukup beragam dan mencakup berbagai kelompok makanan utama.

“Karbohidratnya nasi, sayur pokcoy ada suwiran ayam dan tahu, ayam, buah semangka, dan susu,” kata Iwanuddin saat peluncuran program di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Umum Brobahan, Purwokerto.

Dengan susunan menu seperti itu, pemerintah memastikan anak-anak mendapatkan asupan yang cukup dari karbohidrat, protein, serat, hingga vitamin dan mineral.

Meski terlihat sederhana, komposisi makanan ini dirancang untuk memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan dan kesehatan siswa.

Bagaimana Biaya Makan Bergizi Gratis di Banyumas Bisa Murah?

Salah satu hal yang membuat program makan bergizi gratis yang diterapkan di Banyumas menjadi menarik adalah efisiensi anggaran.

“Nilainya tadi saya tanyakan ke pimpinan di sini, tak sampai Rp 10.000,” ungkap Iwanuddin.

Meski biayanya rendah, pemerintah menjamin bahwa kualitas makanan tetap menjadi prioritas utama.

Biaya makan bergizi gratis di Banyumas bisa lebih murah karena proses penyediaan makanan dilakukan di dapur umum khusus yang dikelola oleh tim profesional.

Selain itu, pemerintah juga melibatkan Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan aman dan layak konsumsi.

“Kami mengambil sampel untuk mengetahui kualitas makanan yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPOM. Dari dua sampel yang diambil, layak untuk dikonsumsi,” tambahnya.

Dampak Positif untuk Siswa

Dengan anggaran rendah, tetapi kualitas yang tetap terjamin, program makan bergizi ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kemampuan belajar siswa.

Pada tahap awal, program makan bergizi gratis di Banyumas menyasar 2.740 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, seperti SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto, dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

Program ini tidak hanya menunjukkan efisiensi anggaran, tetapi juga menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup.

Dengan makanan yang sehat dan murah, generasi muda di Banyumas diharapkan tumbuh lebih sehat dan berprestasi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Menu Perdana Makan Bergizi Gratis di Banyumas, Nilainya Tak Sampai Rp 10.000".

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengoptimalkan aset negara, seperti tanah sitaan kasus korupsi, untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu diungkapkan Menteri PKP Maruarar Sirait setelah rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah," kata Maruarar saat memberikan keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat jelas tentang optimalisasi lahan, yakni lahan hasil sitaan kasus korupsi, hingga lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang untuk membangun perumahan MBR.

Menurut Maruarar, lahan-lahan tersebut akan dilegalisasi menjadi aset negara melalui Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Bank Tanah, sehingga dapat digunakan untuk program percepatan pembangunan 3.000.000 rumah MBR.

Menteri PKP selanjutnya akan berkoordinasi dengan Menteri ATR, agar masyarakat dapat memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan tersebut.

"Presiden sudah menyampaikan arahan bagaimana tanah-tanah itu tetap milik negara ya, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat," kata Maruarar.

Pemerintah pun sudah menyiapkan skema pembiayaan untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp8 juta.

Skema pembiayaan itu ditujukan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang bakso, hingga penjual sayur yang tidak memiliki gaji tetap, namun memiliki usaha dan penghasilan.

"Kita membuat skema, cara sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," kata Maruarar.

Presiden sudah menyampaikan arahan bagaimana tanah-tanah itu tetap milik negara ya, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengoptimalkan aset negara, seperti tanah sitaan kasus korupsi, untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu diungkapkan Menteri PKP Maruarar Sirait setelah rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah," kata Maruarar saat memberikan keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat jelas tentang optimalisasi lahan, yakni lahan hasil sitaan kasus korupsi, hingga lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang untuk membangun perumahan MBR.

Menurut Maruarar, lahan-lahan tersebut akan dilegalisasi menjadi aset negara melalui Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Bank Tanah, sehingga dapat digunakan untuk program percepatan pembangunan 3.000.000 rumah MBR.

Menteri PKP selanjutnya akan berkoordinasi dengan Menteri ATR, agar masyarakat dapat memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan tersebut.

"Presiden sudah menyampaikan arahan bagaimana tanah-tanah itu tetap milik negara ya, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat," kata Maruarar.

Pemerintah pun sudah menyiapkan skema pembiayaan untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp8 juta.

Skema pembiayaan itu ditujukan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang bakso, hingga penjual sayur yang tidak memiliki gaji tetap, namun memiliki usaha dan penghasilan.

"Kita membuat skema, cara sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," kata Maruarar.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025